Hentikan Penuntutan dengan Keadilan Restoratif, Komisi III DPR RI Apresiasi Kejati Sumut

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI H. Ahmad Sahroni memberikan apresiasi secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) dengan terobosannya melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan Restorative Justice (RJ).

Apresiasi itu disampaikan Ahmad Sahroni pada acara Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumut Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Hotel JW Marriot Jalan Yos Sudarso, Medan, Selasa (8/3/2022).

Kajati Sumut Idianto, SH,MH dalam paparannya menyampaikan keberhasilan Kejati Sumut dalam penyelamatan, pengembalian dan pemulihan aset keuangan negara. 

Penyelamatan aset Pemprovsu (Intel) senilai Rp 152 juta, pengembalian keuangan negara Pemko Medan (Intel) Rp, 9.083.566.525. Walpam Rp. 210.620.599.683.

Kemudian, lanjut Idianto penyelamatan keuangan negara (Pidsus) Rp. 76.766.677.378, pemulihan keuangan negara (Datun) Rp. 359.647.283.540, penyelamatan keuangan negara (Datun) Rp.1.592.922.040.908. Sepanjang tahun 2021 telah mengamankan 18 orang DPO dan telah melaksanakan vaksin kepada 24.037 orang.

"Untuk penanganan perkara tindak pidana umum, perkara narkotika masih mendominasi, kemudian untuk pelaksanaan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif tahun 2021 ada 72 perkara dan sepanjang Januari-Februari 2022 sudah ada 25 perkara," jelasnya.

Sementara untuk penanganan perkara bidang tindak pidana khusus, kata Idianto di tingkat penyelidikan ada 177 kegiatan, penyidikan 125 kegiatan, prapenuntutan/penuntutan 83 perkara dan eksekusi 42 perkara.

Pada kesempatan itu, mantan Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Jampidum Kejagung RI ini menyampaikan beberapa perkara yang menjadi perhatian masyarakat di wilayah hukum Kejati Sumut.

Seperti, perkara narkotika di Tanjungbalai Asahan yang melibatkan 15 orang yang terdiri dari 11 anggota Polri, 1 TNI dan 3 sipil. Perkara pembunuhan berencana terhadap wartawan di Simalungun, tindak pidana menyimpan dan memelihara satwa dilindungi serta perkara vaksin kosong.

Setelah Kajati Sumut menyampaikan paparannya, beberapa Anggota DPR RI mengajukan pertanyaan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penegakan hukum di wilayah kerja Kejati Sumut.

Pertanyaan dari anggota dewan lainnya juga disampaikan seperti dari Taufik Basari yang menyoroti beban kerja yang tidak sebanding dengan anggaran yang ada. 

Terutama dalam upaya Kejaksaan melakukan pencegahan lewat penyuluhan hukum dan penangkapan DPO.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan menyampaikan agar satker yang ada saat ini benar-benar dimaksimalkan. Sama halnya dengan Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat yang menyarankan Kajati Sumut segera memetakan kinerja 100 hari ke depan.

"Secara khusus, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumut yang telah berinovasi dalam melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif. Usulan Kampung Restorative Justice yang disampaikan ke Kejagung diharapkan akan menjadi role model dalam penegakan hukum yang berkeadilan," tandas Hinca Panjaitan.

Sementara Romo H. R. Muhammad Syafi'i dan Arteria Dahlan menyoroti penanganan perkara pidana umum yang ada saat ini didominasi tindak pidana narkotika. Dalam proses penegakan hukumnya tentunya arif dan bijaksana.

Selain dihadiri Kajati Sumut, acara reses dan kunker Komisi III DPR RI juga dihadiri para Asisten, para Kajari dan beberapa Kasi di Kejati Sumut.

Sementara dari Komisi III DPR RI dengan Ketua Tim H. Ahmad Sahroni, Anggota Trimedya Panjaitan, H. Arteria Dahlan, H. Kahar Muzakir. Romo H. R. Muhammad Syafi'i, Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, Ir. Hj. Sari Yuliati, Habiburokhman, Muhammad Rahul, Eva Yuliana, Taufik Basari, Heru Widodo, N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, Dr. Didik Mukrianto, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, H. M. Nasir Djamil, dan H. Mulfachri Harahap.

Di akhir kegiatan, Kajati Sumut Idianto memberikan cenderamata kepada Ketua Tim Ahmad Sahroni dan foto bersama.

Read More

Kapolrestabes Medan Sambut Kunker Komisi III DPR RI ke Lapas Tanjunggusta

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyambut kunjungan kerja (Kunker) DPR RI Komisi III di masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Medan tepatnya di Lapas Tanjunggusta.

"Di sini kita menyambut kedatangan DPR RI Komisi III dalam rangka kunker di Lapas Tanjunggusta," kata mantan Dirlantas Polda Sumut ini, Senin (7/3/2022).

Anggota DPR RI Komisi III yang kunker di Lapas Kelas I Medan juga disambut oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda ini mengaku pihaknya mengapresiasi kedatangan anggota DPR RI Komisi III ini.

Adapun tim dan rombongan Komisi III DPR RI, diantaranya H. Ahmad Sahroni Ketua Tim (Wakil Ketua Komisi III DPR RI), H Bambang Wuryanto Ketua Komisi III DPR RI, Ichsan Soelistio anggota, Trimedya Panjaitan anggota, H Arteria Dahlan anggota, H Kahar Muzakir anggota, Hj Adde Rosi Khoerunnisa anggota.

Kemudian, Ir Hj Sari Yuliati anggota, Habiburokhman anggota, Romo HR Muhammad Syafii anggota, Muhammad Rahul anggota, Eva Yuliana anggota, Taufik Basari anggota, Heru Widodo anggota, NM Dipo Nusantara Pua Upa anggota, Dr Hinca IP Panjaitan anggota, Dr Didik Mukrianto anggota, Habib Aboe Bakar Alhabsyi anggota, HM Nasir Djamil anggota.

Selanjutnya, H Mulfachri Harahap anggota, Novianti Kepala Bagian, Jati Prasetyaningsih staf, Rion Gustaf staf, Farid Rachmatulloh staf, Afdhal Mahatta Tenaga Ahli, Prima Danutirto Media cetak dan Medsos dan Mario Antonius Hasiholan TVRI Parlemen.

Read More

Komisi III DPR RI Apresiasi Polda Sumut Jalankan Program Presisi

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan kunjungan kerja (reses) masa persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kunjungan reses itu, Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Polda Sumut dan polres sejajaran di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Selasa (8/3).

Dalam rapat itu hadir Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Pejabat Utama Polda Sumut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda,SIK, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji,SIK,MH dan para Kapolres sejajaran Polda Sumut.

Sementara Komisi III DPR yang hadir mengikuti reses bersama Polda Sumut dan jajaran, Ahmad Sahroni, Hinca Panjaitan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Romo HR Muhammad Syafi’i.

Dalam pertemuan itu, Komisi III DPR RI datang ke Provinsi Sumatera Utara melaksanakan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja salah satunya Polda Sumut.

“Intinya kedatangan Komisi III DPR RI kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja salah satu Polda Sumut,” kata anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Aboe menyebutkan, Komisi III DPR RI sangat serius melakukan pengawasan terhadap masalah narkoba dan pengawasan itu sejalan dengan program kerja yang dilaksanakan Polda Sumut dan jajaran.

“Dalam penanganan masalah narkoba Polda Sumut telah membuktikan dengan serius melakukan gebrakan gerebek kampung narkoba. Gebrakan itu berbanding lurus dan mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI dalam pengawasan masalah narkoba,” sebutnya.

Aboe menambahkan, Komisi III DPR RI tengah bekerja tentang perubahan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Begitu juga program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang menjadi perhatian.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi Polda Sumut yang telah menjalankan program Presisi Polri dalam melayani masyarakat dengan baik,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, menyambut baik kedatangan Komisi DPR RI dalam melaksanakan reses serta pengawasan terhadap kinerja Polda Sumut dan jajaran.

“Tentunya dengan rapat bersama Komisi III DPR RI ini kinerja Polda Sumut semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Kapolda Sumut Tegaskan Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen RZ Panca Putra menegaskan jajarannya segera menetapkan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng yang berada di areal rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

"Insyaallah, dalam waktu dekat, penyidik akan menentukan siapa pelaku yang bisa di persangkaan," kata Irjen Panca di Medan, Selasa, 8 Maret.

Dengan status perkara naik ke penyidikan, Polda Sumut mengumpulkan bukti terkait bakal calon tersangka.

"Penyidikan bagian dari langkah yang harus dilakukan untuk mencari dan menetapkan semua bukti-bukti pada saatnya akan penetapan tersangka," ujarnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Irjen Panca meminta semua pihak melihatnya secara utuh.

"Utuh melihat dari semua aspek, dari prosesnya bagaimana dan siapa yang bertanggungjawab di sana," katanya.

Namun, saat ditanya keterlibatan anggota Polri dalam kasus tersebut, Irjen Panca tidak menjelaskan secara rinci.

"Kalau itu bicara sama Tatan (Dirkrimum)," tutupnya.

Terkait dugaan keterlibatan anggota Polri dalam kasus tersebut, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah orang.

"Propam dan Ditreskrimum Polda Sumut sudah menindak lanjutin dengan memeriksa beberapa anggota polri dan sudah dimintai keterangan," kata Kombes Hadi kepada wartawan, Senin, 7 Maret.

Kombes Hadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan anggota dan sambil menunggu rekomendasi resmi yang diberikan oleh Komnas HAM.

"Karena yang disampaikan rilis Komnas HAM mereka mendapatkan informasi itu di akhir-akhir investigasi," katanya.

Dia menegaskan, Polda Sumut tidak ragu menindak anggotanya jika terbukti terlibat langsung dengan kerangkeng manusia milik Terbit Rencana.

"Apabila ada anggota Polri yang terlibat, bapak Kapolda tidak akan ragu untuk melakukan proses hukum dan penindakan," ujar Kombes Hadi.

Read More

Dua Personel Brimob Polda Riau Peroleh Penghargaan dari Satgas Garuda Bhayangkara FPU 3 MINUSCA

KABARPROGRESIF.COM: (Bangui) Dua personel Polri yakni AKP Adek Susilo, dan Bripka Irwandi. 

Keduanya baru saja menyelesaikan tugas Garuda Bhayangkara FPU di Garuda Camp - Bangui Republik Afrika Tengah.

Tidak hanya menyelesaikan tugas, dua personel Brimob Polda Riau ini juga meraih predikat sebagai personel terbaik yang diberikan untuk penyelesaian tugas dengan dedikasi dan loyalitas, dalam misi Minusca di pusat Republik.

Selain itu, dua personel Brimob Polda Riau itu dinilai memiliki kedisiplinan dan rasa tanggungjawab yang tinggi untuk menjaga nama baik Bangsa, Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selama melaksanakan tugas misi PBB Minusca di Republik Afrika Tengah.

Penghargaan itu sendiri diberikan langsung oleh Kasatgas FPU 3 Minusca Kombes Pol. Raymond M. Masengi, pada Senin (7/3/2022).

Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal, melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, dua personel Polda Riau itu sangat membanggakan karena termasuk dalam 10 personel terbaik dalam penugasan FPU 3 pasukan Garuda Bhayangkara.

“Pimpinan memberikan apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini. Ini merupakan wujud Polri yang Presisi yang telah ditunjukkan oleh kedua personel Sat Brimob Polda Riau dikancah Internasional. Membawa nama harum bangsa Indonesia, nama Polri tentunya. Agar menjadi suri tauladan bagi personel lainnya untuk selalu menjaga dan membawa nama baik Kesatuan, Bangsa dan Negara Indonesia pada setiap penugasan," ujar Sunarto, Selasa (8/3/2022). 

Read More

Buron Kasus Investasi Bodong Ditangkap di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buron kasus investasi bodong Yohanis Tandilangi. Terpidana kasus investasi ilegal itu ditangkap di Jakarta.

"Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berhasil mengamankan Buronan Tindak Pidana perbankan secara bersama-sama berupa 'investasi jasa keuangan Ilegal' yang merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).

Yohanis ditangkap di daerah Matraman, Jakarta Timur sore ini sekitar pukul 18.45 WIB. Awalnya dia dipanggil secara patut oleh Kejati Sulsel untuk dieksekusi, tetapi tak datang sehingga ditetapkan sebagai DPO.

Dia dieksekusi berdasarkan Putusan PT Nomor : 697 /Pid Sus/2020/PT. MKS tanggal 1 Februari 2021 dan Putusan Kasasi Nomor : 2169 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Terpidana Yohanis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'perbankan secara bersama-sama berupa investasi jasa keuangan ilegal' yang mengakibatkan kerugian nasabah mencapai Rp. Rp.131.098.262.661.

Terpidana Yohanis dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000.

Read More

Komisi B Dorong pemanfaatan lahan nganggur milik Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya meninjau lahan milik pemkot Surabaya dikawasan kelurahan Jambangan, yang dijadikan tempat bercocok tanam oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya. 

"Kita meninjau disana tanah BPKAD, tanah bekas tanah ganjaran desa yang sekarang jadi aset pemerintah kota, yang dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian. Dari pada nganggur dibuat bertani untuk tanaman jagung lombok terong dan berbagai macam tanaman, yang melibatkan warga setempat agar tanah itu tidak mati," ujar Ketua Komisi B Lutfiyah, pada Senin (07/03/2022).

Menurut Lutfiyah, Komisi B mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Surabaya, yang memanfaatkan aset lahan tersebut untuk pemberdayaan masyarakat. 

Lutfiyah menambahkan, khusus di sektor pertanian, dirinya menilai, harus ada inovasi yang dilakukan Dinas Pertanian. 

Karena, kalau hanya mengandalkan hasil panen dengan tanaman yang biasa ditanam petani pada umumnya, tidak akan memberikan nilai lebih dengan luas lahan yang terbatas. 

"Jadi tanaman yang ditanam sebaiknya berbeda dari tanaman petani pada umumnya. Sehingga memberikan nilai lebih. Dan membuat petani tertarik menanam," ujarnya.

Lebih lanjut Lutfiyah mengatakan pemanfaatan lahan nganggur milik Pemkot Surabaya sebaiknya tidak hanya untuk bercocok tanam. 

Melainkan juga bisa dijadikan sebagai sarana olah raga. Untuk mencari bibit atlet Surabaya.

"Sedangkan disetor perairan kita juga sudah melakukan peninjauan untuk pemberdayaan petani nelayan, yang salah satunya dengan menjadikan kawasan wisata air," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan akan pemanfaatan lahan tersebut, Komisi B akan melakukan pertemuan dengan dinas terkait. 

"Kita akan mendata berapa banyak aset tanah milik pemkot Surabaya yang nganggur. Sehingga bisa dimanfaatkan," pungkasnya.

Read More

Kejari Denpasar Selidiki Dugaan Korupsi Dana Kredit di Bank BUMN

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, menyelidiki dugaan korupsi dana penyaluran kredit di salah satu unit bank BUMN di Kota Denpasar Tahun 2019-2020.

"Tim penyelidik telah menemukan adanya peristiwa hukum pidana perihal pengajuan kredit 'topengan' (dilakukan pihak ketiga), usaha yang tidak memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), dan pengambilan dana kredit oleh pihak yang bukan debitur," kata Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha, Selasa, 8 Maret.

Dia mengatakan dari adanya dugaan penyelewengan pengajuan dana kredit di salah satu Bank BUMN tersebut, diperkirakan kerugian keuangan negara yang dialami oleh bank BUMN tersebut mencapai ratusan juta.

Untuk itu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar No. 01/N.1.10/fd.1/03/2022 tanggal 7 Maret 2020 telah menaikkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan dana penyaluran kredit di salah satu bank BUMN pada salah satu unit di Denpasar Tahun 2019-2020.

Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya.

Hingga saat ini, tim penyidik masih memeriksa saksi-saksi untuk memenuhi bukti yang berkaitan dalam kasus ini.

"Iya (masih periksa) beberapa saksi berkaitan dengan laporan kasus tersebut," katanya.

Kejari Denpasar memastikan akan menindak tegas bila terjadi penyimpangan dalam penyaluran kredit.

Read More

Diperiksa KPK, Keponakan Surya Paloh Akui Beli Mobil dari Tersangka Kasus TPPU Probolinggo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Selasa (8/3/2022).

Kemenakan pendiri Partai NasDem Surya Paloh itu diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).

Usai diperiksa KPK, Wibi mengaku telah membeli mobil yang dijual oleh suami Puput, Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024, serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013, Hasan Aminuddin (HA).

Hasan juga termasuk tersangka dalam kasus pencucian uang dan gratifikasi ini.

"Hari ini saya dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Hasan dan Bu Tantri," ucap Wibi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa sore.

Mobil dibeli Wibi dari Hasan di tahun 2020. KPK lantas mengonfirmasi bukti jual belinya kepada Wibi.

"Jadi tahun 2020 yang lalu saya pernah ada jual beli Pak Hasan, mobil. Jadi mobil itu yang dikonfirmasi oleh pihak KPK. Saya diminta untuk menjelaskan bukti-bukti jual belinya," tutur Wibi.

Diketahui, KPK menetapkan pasangan suami istri, Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan atau jual beli jabatan penjabat kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo yang menjerat Puput, Hasan, dan 20 orang lainnya.

Dalam kasus jual beli jabatan kades, Puput dan Hasan mematok tarif Rp20 juta untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menjadi pejabat kepala desa.

Tak hanya uang Rp20 juta para calon pejabat kepala desa juga wajib memberikan upeti dalam bentuk penyewaan tanah ke kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.

Dalam perjalanan kasusnya, KPK telah menyita aset tanah dan bangunan yang diduga milik Puput Tantriana Sari senilai Rp50 miliar.

"Dalam perkara dugaan TPPU atas nama PTS dkk, sejauh ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).

Ali mengatakan, saat ini tim penyidik KPK masih terus melengkapi bukti dan menelusuri lebih jauh dugaan aset para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi.

Read More

Di Batu, Kapolda Jatim Cek Kesiapan Pengamanan Side Event W20

KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Kapolda Jawa timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kabinda Jawa Timur Marsma TNI Rudy Iskandar bersama unsur jajaran dari Kodam V/Brawijaya, Forkopimda kota Batu dan para Kapolres Malang Raya melakukan pengecekan kesiapan pengamanan event Women 20 atau W20 di Hotel Golden Tulip, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Wisata Batu, Jawa Timur, Selasa (8/3).

Event W20 merupakan bagian dari perhelatan G20 yang difokuskan pada kesetaraan gender, sedangkan G20 adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yakni 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Indonesia menjadi Presidensi G20, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Polda jatim selaku fungsi keamanan dan ketertiban all out, melaksanakan pengamanan supaya penyelenggaraan event W20 dapat berjalan aman lancar.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta mengatakan, event W20 dilaksanakan di Kota Batu, tepatnya di Hotel Golden Tulip, Kota Wisata Batu. Dimana Kota Batu merupakan Kota destinasi wisata di Jawa Timur.

“Side event W20 dilaksanakan di Kota Wisata Batu dimana Batu merupakan destinasi Wisata di Jawa Timur,” ujar Nico sapaan akrab Kapolda Jatim.

“Polda Jatim, Binda Jatim bersama unsur TNI dari Kodam V/Brawijaya dan jajarannya, Forkopimda kota Batu, serta stake holder terkait kami lakukan pengecekan kesiapan pengamanan side event W20 serta memastikan siap lakukan pengamanan event tersebut dan semoga perhelatan side event W20 berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Read More

Tinjau Vaksinasi di Perumahan Araya, Kolonel Yudhi: Sinergitas yang Baik

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pelaksanaan vaksinasi di Perumahan Araya, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, menjadi perhatian bagi semua pihak, tanpa terkecuali Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo.

Setidaknya, terdapat ribuan warga yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses vaksinasi dalam rangka memperkuat herd immunity tersebut.

Selain tenaga kesehatan, pelaksanaan vaksinasi itu juga melibatkan aparat TNI dan Polri yang ada di Kota Malang, khususnya Malang Raya.

Bahkan, Kolonel Yudhi pun mengapresiasi sinergitas antar semua pihak dalam upaya pelaksanaan vaksinasi itu. “Ini sinergitas yang cukup baik,” ungkapnya. Selasa, 08 Maret 2022.

Selain pihak terkait, ia juga mengapresiasi masyarakat yang ikut serta mendukung pelaksanaan vaksinasi itu. Hal tersebut, terlihat ketika terdapat ribuan masyarakat yang terdaftar mengikuti vaksinasi tersebut. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Cari Solusi Bersama, Wali Kota Eri Cahyadi Pertemukan Pedagang Pasar Turi dengan PT Gala Bumi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempertemukan tim dari PT Gala Bumi Perkasa (Manajemen Pasar Turi) dengan para pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Himpunan 7 Organisasi Pedagang Pasar Turi (HOPPT), Selasa (8/3). 

Pertemuan yang digelar di ruang sidang Wali Kota Surabaya itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Eri.

Saat itu, Wali Kota Eri langsung meminta list permasalahan dan keluhan para pedagang yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. 

Satu persatu permasalahan itu dibahas dari kedua belah pihak dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

”Dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa kalau mau ambil keputusan tidak bisa kuat-kuatan. Ayo ditaruh dulu ego masing-masing dan harga diri masing-masing, makanya ada yang naik dan ada yang turun,” kata Wali Kota Eri usai pertemuan.

Menurutnya, memang ada beberapa keluhan dan permintaan pedagang pasar turi kepada PT Gala Bumi Perkasa. 

Namun, semua permintaan mereka itu tidak mungkin bisa diakomodir semuanya, sehingga ego pedagang harus diturunkan.

Bahkan, ketika ada permasalahan soal air, gas dan listrik, Wali Kota Eri meminta untuk meminta bantuan tenaga ahli untuk menghitungnya. 

Hasilnya, nanti PT Gala Bumi Perkasa dengan para pedagang diminta untuk mengikutinya. 

“Jadi, ini waktunya pemkot intervensi. Kalau tidak, ya tidak akan pernah ketemu. Pemkot bergerak untuk membantu umat,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan ketika ada permasalahan tentang service charge. Para pedagang meminta Rp 70 ribu, dan PT Gala Bumi sementara ini menetapkan Rp 90 ribu, sehingga harus diambil jalan tengahnya, yaitu Rp 80 ribu. 

“Tapi masih kita hitung dan teman-teman sudah sepakat yang penting jangan demi kepentingan pribadi. Jadi, akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak pengelola,” katanya.

Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa semua pedagang yang ada di tempat penampungan sementara, dan sudah tercatat dalam nama-nama pedagang di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), akan diakomodir untuk masuk semuanya ke dalam Pasar Turi baru. 

“Bahkan, kalau nanti sudah clear semuanya, nanti stand yang ada di tempat penampungan sementara itu akan dibongkar, dan semuanya masuk ke dalam Pasar Turi Baru,” ujarnya.

Sesuai rencana, Pasar Turi Baru itu akan dibuka dan dioperasionalkan kembali pada 22 Maret 2022. 

Hal ini untuk mengejar pemenuhan kebutuhan menjelang bulan Ramadhan pada April nanti dan Hari Raya Idulfitri. 

“Semoga sesuai rencana,” pungkasnya. 

Read More