Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Selasa, 08 Maret 2022

Kapolrestabes Medan Sambut Kunker Komisi III DPR RI ke Lapas Tanjunggusta


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menyambut kunjungan kerja (Kunker) DPR RI Komisi III di masa pandemi covid-19 di wilayah hukum Polrestabes Medan tepatnya di Lapas Tanjunggusta.

"Di sini kita menyambut kedatangan DPR RI Komisi III dalam rangka kunker di Lapas Tanjunggusta," kata mantan Dirlantas Polda Sumut ini, Senin (7/3/2022).

Anggota DPR RI Komisi III yang kunker di Lapas Kelas I Medan juga disambut oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda ini mengaku pihaknya mengapresiasi kedatangan anggota DPR RI Komisi III ini.

Adapun tim dan rombongan Komisi III DPR RI, diantaranya H. Ahmad Sahroni Ketua Tim (Wakil Ketua Komisi III DPR RI), H Bambang Wuryanto Ketua Komisi III DPR RI, Ichsan Soelistio anggota, Trimedya Panjaitan anggota, H Arteria Dahlan anggota, H Kahar Muzakir anggota, Hj Adde Rosi Khoerunnisa anggota.

Kemudian, Ir Hj Sari Yuliati anggota, Habiburokhman anggota, Romo HR Muhammad Syafii anggota, Muhammad Rahul anggota, Eva Yuliana anggota, Taufik Basari anggota, Heru Widodo anggota, NM Dipo Nusantara Pua Upa anggota, Dr Hinca IP Panjaitan anggota, Dr Didik Mukrianto anggota, Habib Aboe Bakar Alhabsyi anggota, HM Nasir Djamil anggota.

Selanjutnya, H Mulfachri Harahap anggota, Novianti Kepala Bagian, Jati Prasetyaningsih staf, Rion Gustaf staf, Farid Rachmatulloh staf, Afdhal Mahatta Tenaga Ahli, Prima Danutirto Media cetak dan Medsos dan Mario Antonius Hasiholan TVRI Parlemen.

Komisi III DPR RI Apresiasi Polda Sumut Jalankan Program Presisi


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melaksanakan kunjungan kerja (reses) masa persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kunjungan reses itu, Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Polda Sumut dan polres sejajaran di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Selasa (8/3).

Dalam rapat itu hadir Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Waka Polda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Pejabat Utama Polda Sumut, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda,SIK, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji,SIK,MH dan para Kapolres sejajaran Polda Sumut.

Sementara Komisi III DPR yang hadir mengikuti reses bersama Polda Sumut dan jajaran, Ahmad Sahroni, Hinca Panjaitan, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Romo HR Muhammad Syafi’i.

Dalam pertemuan itu, Komisi III DPR RI datang ke Provinsi Sumatera Utara melaksanakan reses masa persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja salah satunya Polda Sumut.

“Intinya kedatangan Komisi III DPR RI kunjungan kerja (kunker) ke Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap mitra kerja salah satu Polda Sumut,” kata anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

Aboe menyebutkan, Komisi III DPR RI sangat serius melakukan pengawasan terhadap masalah narkoba dan pengawasan itu sejalan dengan program kerja yang dilaksanakan Polda Sumut dan jajaran.

“Dalam penanganan masalah narkoba Polda Sumut telah membuktikan dengan serius melakukan gebrakan gerebek kampung narkoba. Gebrakan itu berbanding lurus dan mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI dalam pengawasan masalah narkoba,” sebutnya.

Aboe menambahkan, Komisi III DPR RI tengah bekerja tentang perubahan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Begitu juga program rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang menjadi perhatian.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi Polda Sumut yang telah menjalankan program Presisi Polri dalam melayani masyarakat dengan baik,” bebernya.

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, menyambut baik kedatangan Komisi DPR RI dalam melaksanakan reses serta pengawasan terhadap kinerja Polda Sumut dan jajaran.

“Tentunya dengan rapat bersama Komisi III DPR RI ini kinerja Polda Sumut semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Kapolda Sumut Tegaskan Segera Tetapkan Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen RZ Panca Putra menegaskan jajarannya segera menetapkan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng yang berada di areal rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.

"Insyaallah, dalam waktu dekat, penyidik akan menentukan siapa pelaku yang bisa di persangkaan," kata Irjen Panca di Medan, Selasa, 8 Maret.

Dengan status perkara naik ke penyidikan, Polda Sumut mengumpulkan bukti terkait bakal calon tersangka.

"Penyidikan bagian dari langkah yang harus dilakukan untuk mencari dan menetapkan semua bukti-bukti pada saatnya akan penetapan tersangka," ujarnya.

Dalam penanganan kasus tersebut, Irjen Panca meminta semua pihak melihatnya secara utuh.

"Utuh melihat dari semua aspek, dari prosesnya bagaimana dan siapa yang bertanggungjawab di sana," katanya.

Namun, saat ditanya keterlibatan anggota Polri dalam kasus tersebut, Irjen Panca tidak menjelaskan secara rinci.

"Kalau itu bicara sama Tatan (Dirkrimum)," tutupnya.

Terkait dugaan keterlibatan anggota Polri dalam kasus tersebut, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pihaknya sudah memeriksa sejumlah orang.

"Propam dan Ditreskrimum Polda Sumut sudah menindak lanjutin dengan memeriksa beberapa anggota polri dan sudah dimintai keterangan," kata Kombes Hadi kepada wartawan, Senin, 7 Maret.

Kombes Hadi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih mendalami dugaan keterlibatan anggota dan sambil menunggu rekomendasi resmi yang diberikan oleh Komnas HAM.

"Karena yang disampaikan rilis Komnas HAM mereka mendapatkan informasi itu di akhir-akhir investigasi," katanya.

Dia menegaskan, Polda Sumut tidak ragu menindak anggotanya jika terbukti terlibat langsung dengan kerangkeng manusia milik Terbit Rencana.

"Apabila ada anggota Polri yang terlibat, bapak Kapolda tidak akan ragu untuk melakukan proses hukum dan penindakan," ujar Kombes Hadi.

Dua Personel Brimob Polda Riau Peroleh Penghargaan dari Satgas Garuda Bhayangkara FPU 3 MINUSCA


KABARPROGRESIF.COM: (Bangui) Dua personel Polri yakni AKP Adek Susilo, dan Bripka Irwandi. 

Keduanya baru saja menyelesaikan tugas Garuda Bhayangkara FPU di Garuda Camp - Bangui Republik Afrika Tengah.

Tidak hanya menyelesaikan tugas, dua personel Brimob Polda Riau ini juga meraih predikat sebagai personel terbaik yang diberikan untuk penyelesaian tugas dengan dedikasi dan loyalitas, dalam misi Minusca di pusat Republik.

Selain itu, dua personel Brimob Polda Riau itu dinilai memiliki kedisiplinan dan rasa tanggungjawab yang tinggi untuk menjaga nama baik Bangsa, Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selama melaksanakan tugas misi PBB Minusca di Republik Afrika Tengah.

Penghargaan itu sendiri diberikan langsung oleh Kasatgas FPU 3 Minusca Kombes Pol. Raymond M. Masengi, pada Senin (7/3/2022).

Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal, melalui Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto mengatakan, dua personel Polda Riau itu sangat membanggakan karena termasuk dalam 10 personel terbaik dalam penugasan FPU 3 pasukan Garuda Bhayangkara.

“Pimpinan memberikan apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini. Ini merupakan wujud Polri yang Presisi yang telah ditunjukkan oleh kedua personel Sat Brimob Polda Riau dikancah Internasional. Membawa nama harum bangsa Indonesia, nama Polri tentunya. Agar menjadi suri tauladan bagi personel lainnya untuk selalu menjaga dan membawa nama baik Kesatuan, Bangsa dan Negara Indonesia pada setiap penugasan," ujar Sunarto, Selasa (8/3/2022). 

Buron Kasus Investasi Bodong Ditangkap di Jakarta


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap buron kasus investasi bodong Yohanis Tandilangi. Terpidana kasus investasi ilegal itu ditangkap di Jakarta.

"Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berhasil mengamankan Buronan Tindak Pidana perbankan secara bersama-sama berupa 'investasi jasa keuangan Ilegal' yang merupakan buronan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Selasa (8/3/2022).

Yohanis ditangkap di daerah Matraman, Jakarta Timur sore ini sekitar pukul 18.45 WIB. Awalnya dia dipanggil secara patut oleh Kejati Sulsel untuk dieksekusi, tetapi tak datang sehingga ditetapkan sebagai DPO.

Dia dieksekusi berdasarkan Putusan PT Nomor : 697 /Pid Sus/2020/PT. MKS tanggal 1 Februari 2021 dan Putusan Kasasi Nomor : 2169 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Terpidana Yohanis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana 'perbankan secara bersama-sama berupa investasi jasa keuangan ilegal' yang mengakibatkan kerugian nasabah mencapai Rp. Rp.131.098.262.661.

Terpidana Yohanis dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000.

Komisi B Dorong pemanfaatan lahan nganggur milik Pemkot Surabaya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Surabaya meninjau lahan milik pemkot Surabaya dikawasan kelurahan Jambangan, yang dijadikan tempat bercocok tanam oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya. 

"Kita meninjau disana tanah BPKAD, tanah bekas tanah ganjaran desa yang sekarang jadi aset pemerintah kota, yang dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian. Dari pada nganggur dibuat bertani untuk tanaman jagung lombok terong dan berbagai macam tanaman, yang melibatkan warga setempat agar tanah itu tidak mati," ujar Ketua Komisi B Lutfiyah, pada Senin (07/03/2022).

Menurut Lutfiyah, Komisi B mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Surabaya, yang memanfaatkan aset lahan tersebut untuk pemberdayaan masyarakat. 

Lutfiyah menambahkan, khusus di sektor pertanian, dirinya menilai, harus ada inovasi yang dilakukan Dinas Pertanian. 

Karena, kalau hanya mengandalkan hasil panen dengan tanaman yang biasa ditanam petani pada umumnya, tidak akan memberikan nilai lebih dengan luas lahan yang terbatas. 

"Jadi tanaman yang ditanam sebaiknya berbeda dari tanaman petani pada umumnya. Sehingga memberikan nilai lebih. Dan membuat petani tertarik menanam," ujarnya.

Lebih lanjut Lutfiyah mengatakan pemanfaatan lahan nganggur milik Pemkot Surabaya sebaiknya tidak hanya untuk bercocok tanam. 

Melainkan juga bisa dijadikan sebagai sarana olah raga. Untuk mencari bibit atlet Surabaya.

"Sedangkan disetor perairan kita juga sudah melakukan peninjauan untuk pemberdayaan petani nelayan, yang salah satunya dengan menjadikan kawasan wisata air," jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan akan pemanfaatan lahan tersebut, Komisi B akan melakukan pertemuan dengan dinas terkait. 

"Kita akan mendata berapa banyak aset tanah milik pemkot Surabaya yang nganggur. Sehingga bisa dimanfaatkan," pungkasnya.

Kejari Denpasar Selidiki Dugaan Korupsi Dana Kredit di Bank BUMN


KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, menyelidiki dugaan korupsi dana penyaluran kredit di salah satu unit bank BUMN di Kota Denpasar Tahun 2019-2020.

"Tim penyelidik telah menemukan adanya peristiwa hukum pidana perihal pengajuan kredit 'topengan' (dilakukan pihak ketiga), usaha yang tidak memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU), dan pengambilan dana kredit oleh pihak yang bukan debitur," kata Kasi Intel Kejari Denpasar I Putu Eka Suyantha, Selasa, 8 Maret.

Dia mengatakan dari adanya dugaan penyelewengan pengajuan dana kredit di salah satu Bank BUMN tersebut, diperkirakan kerugian keuangan negara yang dialami oleh bank BUMN tersebut mencapai ratusan juta.

Untuk itu, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar No. 01/N.1.10/fd.1/03/2022 tanggal 7 Maret 2020 telah menaikkan status penanganan perkara dugaan penyimpangan dana penyaluran kredit di salah satu bank BUMN pada salah satu unit di Denpasar Tahun 2019-2020.

Selanjutnya, tim penyidik akan melakukan pengumpulan alat bukti untuk menentukan siapa tersangkanya.

Hingga saat ini, tim penyidik masih memeriksa saksi-saksi untuk memenuhi bukti yang berkaitan dalam kasus ini.

"Iya (masih periksa) beberapa saksi berkaitan dengan laporan kasus tersebut," katanya.

Kejari Denpasar memastikan akan menindak tegas bila terjadi penyimpangan dalam penyaluran kredit.

Diperiksa KPK, Keponakan Surya Paloh Akui Beli Mobil dari Tersangka Kasus TPPU Probolinggo


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino, Selasa (8/3/2022).

Kemenakan pendiri Partai NasDem Surya Paloh itu diperiksa sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS).

Usai diperiksa KPK, Wibi mengaku telah membeli mobil yang dijual oleh suami Puput, Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024, serta pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013, Hasan Aminuddin (HA).

Hasan juga termasuk tersangka dalam kasus pencucian uang dan gratifikasi ini.

"Hari ini saya dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Hasan dan Bu Tantri," ucap Wibi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa sore.

Mobil dibeli Wibi dari Hasan di tahun 2020. KPK lantas mengonfirmasi bukti jual belinya kepada Wibi.

"Jadi tahun 2020 yang lalu saya pernah ada jual beli Pak Hasan, mobil. Jadi mobil itu yang dikonfirmasi oleh pihak KPK. Saya diminta untuk menjelaskan bukti-bukti jual belinya," tutur Wibi.

Diketahui, KPK menetapkan pasangan suami istri, Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari (PTS) dan suaminya Anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 dan pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo 2003-2008 dan 2008-2013 Hasan Aminuddin (HA), sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang.

Penetapan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan atau jual beli jabatan penjabat kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo yang menjerat Puput, Hasan, dan 20 orang lainnya.

Dalam kasus jual beli jabatan kades, Puput dan Hasan mematok tarif Rp20 juta untuk aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menjadi pejabat kepala desa.

Tak hanya uang Rp20 juta para calon pejabat kepala desa juga wajib memberikan upeti dalam bentuk penyewaan tanah ke kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare.

Dalam perjalanan kasusnya, KPK telah menyita aset tanah dan bangunan yang diduga milik Puput Tantriana Sari senilai Rp50 miliar.

"Dalam perkara dugaan TPPU atas nama PTS dkk, sejauh ini tim penyidik KPK telah melakukan penyitaan berbagai tanah dan bangunan serta aset nilai ekonomis lainnya dengan jumlah seluruhnya senilai sekitar Rp50 miliar," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).

Ali mengatakan, saat ini tim penyidik KPK masih terus melengkapi bukti dan menelusuri lebih jauh dugaan aset para tersangka dari hasil tindak pidana korupsi.

Di Batu, Kapolda Jatim Cek Kesiapan Pengamanan Side Event W20


KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Kapolda Jawa timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kabinda Jawa Timur Marsma TNI Rudy Iskandar bersama unsur jajaran dari Kodam V/Brawijaya, Forkopimda kota Batu dan para Kapolres Malang Raya melakukan pengecekan kesiapan pengamanan event Women 20 atau W20 di Hotel Golden Tulip, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Wisata Batu, Jawa Timur, Selasa (8/3).

Event W20 merupakan bagian dari perhelatan G20 yang difokuskan pada kesetaraan gender, sedangkan G20 adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yakni 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Indonesia menjadi Presidensi G20, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Polda jatim selaku fungsi keamanan dan ketertiban all out, melaksanakan pengamanan supaya penyelenggaraan event W20 dapat berjalan aman lancar.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Nico Afinta mengatakan, event W20 dilaksanakan di Kota Batu, tepatnya di Hotel Golden Tulip, Kota Wisata Batu. Dimana Kota Batu merupakan Kota destinasi wisata di Jawa Timur.

“Side event W20 dilaksanakan di Kota Wisata Batu dimana Batu merupakan destinasi Wisata di Jawa Timur,” ujar Nico sapaan akrab Kapolda Jatim.

“Polda Jatim, Binda Jatim bersama unsur TNI dari Kodam V/Brawijaya dan jajarannya, Forkopimda kota Batu, serta stake holder terkait kami lakukan pengecekan kesiapan pengamanan side event W20 serta memastikan siap lakukan pengamanan event tersebut dan semoga perhelatan side event W20 berjalan aman dan lancar,” pungkasnya.

Tinjau Vaksinasi di Perumahan Araya, Kolonel Yudhi: Sinergitas yang Baik


KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Pelaksanaan vaksinasi di Perumahan Araya, Desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, menjadi perhatian bagi semua pihak, tanpa terkecuali Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo.

Setidaknya, terdapat ribuan warga yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses vaksinasi dalam rangka memperkuat herd immunity tersebut.

Selain tenaga kesehatan, pelaksanaan vaksinasi itu juga melibatkan aparat TNI dan Polri yang ada di Kota Malang, khususnya Malang Raya.

Bahkan, Kolonel Yudhi pun mengapresiasi sinergitas antar semua pihak dalam upaya pelaksanaan vaksinasi itu. “Ini sinergitas yang cukup baik,” ungkapnya. Selasa, 08 Maret 2022.

Selain pihak terkait, ia juga mengapresiasi masyarakat yang ikut serta mendukung pelaksanaan vaksinasi itu. Hal tersebut, terlihat ketika terdapat ribuan masyarakat yang terdaftar mengikuti vaksinasi tersebut. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Cari Solusi Bersama, Wali Kota Eri Cahyadi Pertemukan Pedagang Pasar Turi dengan PT Gala Bumi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mempertemukan tim dari PT Gala Bumi Perkasa (Manajemen Pasar Turi) dengan para pedagang Pasar Turi yang tergabung dalam Himpunan 7 Organisasi Pedagang Pasar Turi (HOPPT), Selasa (8/3). 

Pertemuan yang digelar di ruang sidang Wali Kota Surabaya itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Eri.

Saat itu, Wali Kota Eri langsung meminta list permasalahan dan keluhan para pedagang yang akan dibahas dan dicarikan solusinya. 

Satu persatu permasalahan itu dibahas dari kedua belah pihak dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

”Dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa kalau mau ambil keputusan tidak bisa kuat-kuatan. Ayo ditaruh dulu ego masing-masing dan harga diri masing-masing, makanya ada yang naik dan ada yang turun,” kata Wali Kota Eri usai pertemuan.

Menurutnya, memang ada beberapa keluhan dan permintaan pedagang pasar turi kepada PT Gala Bumi Perkasa. 

Namun, semua permintaan mereka itu tidak mungkin bisa diakomodir semuanya, sehingga ego pedagang harus diturunkan.

Bahkan, ketika ada permasalahan soal air, gas dan listrik, Wali Kota Eri meminta untuk meminta bantuan tenaga ahli untuk menghitungnya. 

Hasilnya, nanti PT Gala Bumi Perkasa dengan para pedagang diminta untuk mengikutinya. 

“Jadi, ini waktunya pemkot intervensi. Kalau tidak, ya tidak akan pernah ketemu. Pemkot bergerak untuk membantu umat,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan ketika ada permasalahan tentang service charge. Para pedagang meminta Rp 70 ribu, dan PT Gala Bumi sementara ini menetapkan Rp 90 ribu, sehingga harus diambil jalan tengahnya, yaitu Rp 80 ribu. 

“Tapi masih kita hitung dan teman-teman sudah sepakat yang penting jangan demi kepentingan pribadi. Jadi, akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak pengelola,” katanya.

Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa semua pedagang yang ada di tempat penampungan sementara, dan sudah tercatat dalam nama-nama pedagang di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag), akan diakomodir untuk masuk semuanya ke dalam Pasar Turi baru. 

“Bahkan, kalau nanti sudah clear semuanya, nanti stand yang ada di tempat penampungan sementara itu akan dibongkar, dan semuanya masuk ke dalam Pasar Turi Baru,” ujarnya.

Sesuai rencana, Pasar Turi Baru itu akan dibuka dan dioperasionalkan kembali pada 22 Maret 2022. 

Hal ini untuk mengejar pemenuhan kebutuhan menjelang bulan Ramadhan pada April nanti dan Hari Raya Idulfitri. 

“Semoga sesuai rencana,” pungkasnya. 

Pendampingan Proyek Pembangunan Prioritas, Pemkot Bogor Gandeng Kejaksaan


KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta bantuan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk melakukan pendampingan dalam pengawasan proyek pembangunan prioritas di Kota Bogor.

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Sekti Anggraini mempersilahkan jajaran di Pemkot Bogor mengajukan permohonan pendampingan kegiatan yang sudah direncanakan dengan alokasi anggarannya.

“Ada beberapa yang sudah masuk dan sedang kami proses,” kata Sekti di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Senin (7/3/2022).

Pendampingan ini dilakukan mulai dari membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK), proses lelang, penyusunan kontrak dan proses lainnya.

Sekti menegaskan, tidak ingin mindset lama, yaitu masih melakukan ‘permainan’ di tengah pendampingan.

“Saya tidak mau itu,” tegasnya.

Jika hal itu terjadi, ia mewanti-wanti akan menarik diri jika dalam proses pendampingan ada hal-hal yang melenceng yang masih dilaksanakan.

“Saya berwenang untuk melaksanakan kewenangan di bidang yang lain,” jelasnya.

Di sisi lain ia mengaku memiliki kewajiban moral sebagai jaksa yang bertugas dan tinggal di Kota Bogor.

Dia juga ingin membantu membangun Kota Bogor yang lebih baik.

“Jadi nanti secara teknis kita sampaikan pada saat melakukan pendampingan,” tuturnya.

Pihaknya berkomitmen akan melakukan pendampingan jasa konstruksi dengan sebenar-benarnya dari sisi aspek hukum.

Semua akan teradministrasi dengan baik dari sisi aspek hukum dengan membahas pasal demi pasal.

“Nanti kita akan bertemu pada saat penyusunan draft kontrak. Kontrak itu adalah kemauan, kesepakatan kedua belah pihak, kebanyakan tidak diperhatikan, kontrak itu kunci semuanya.

Kalau penyedia jasa di tengah-tengah tidak sesuai spek itu semuanya harus ada di kontrak,” katanya.

“Karena semua aparat hukum mau kepolisian, KPK, kejaksaan, mana kontraknya, kalau ada yang beda.

Hal-hal yang seperti itu yang akan dilakukan pendampingan. Jika itu kita lakukan Insya Allah tidak ada kegiatan yang mepet-mepet. Mari kita samakan komitmen,” ujar Sekti.

Wali Kota Bogor, Bima Arya berharap agar semua kegiatan bisa dikawal bukan saja pelaksanaan tahun ini tapi juga ke depan.

Bima Arya menekankan, ada aspek yang rawan menjadi temuan, mulai dari lelang, penyusunan kontrak, addendum dan sebagainya.

Kemudian di lapangan konsultan pengawas dan PPK.

“Tahun ini masjid (Agung) berlanjut, RSUD, pasar, perpustakaan, GOR ada dua, pedestrian,” sebutnya.

Dia meminta agar semua memperhatikan apa yang telah disampaikan Kajari dengan berkoordinasi agar semua yang direncanakan berjalan dengan baik sesuai aturan dengan serapan maksimal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kota Bogor, Chusnul Rozaqi menuturkan, tahun ini pihaknya merencanakan pekerjaan lelang di awal tahun, namun ada beberapa yang harus diuji oleh inspektorat menyangkut kegiatan strategis.

“Mudah-mudahan Maret ini kami banyak melakukan lelang. Kami sudah menyiapkan KAK dan menyangkut kontrak.

Mudah-mudahan master kontrak kami bisa dipadukan, kami harapkan dalam waktu dekat bisa komunikasi lanjut dengan tim pendampingan,” jelasnya.

“Insya Allah rencana kami semua kegiatan akan berakhir di bulan Oktober. Artinya nanti tidak ada lagi perpanjangan waktu.

Ada 10 usulan yang akan dilakukan pendampingan, termasuk masjid Agung,” katanya.