Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Impor Besi dan Baja Kawasan Berikat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi dan baja di kawasan berikat. Langkah ini dilakukan menyusul pengusutan perkara mafia pelabuhan.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menyampaikan, selama ini aktivitas impor besi dan baja diduga telah merugikan perekonomian negara. 

Hal itu pun berdampak penurunan terhadap industri besi dan baja Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir.

"Memang benar kami sedang menyelidiki industri baja dan besi. Kita mau melihat apakah selama ini impor baja dan besi itu legal atau tidak. Kan kita juga harus menjaga kondisi industri nasional ya," tutur Febrie di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Febrie menegaskan, Kejagung akan turut berkontribusi menjaga kondisi industri nasional, agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Kejagung sudah memanggil sejumlah pihak terkait kasus ini. "Sudah ada beberapa yang dipanggil ya," jelas dia.

Febrie pun memastikan penyidik akan menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan apabila ke depannya terbukti ada perbuatan melanggar hukum dalam aktivitas impor besi dan baja pada kawasan Berikat.

"Ya nanti kita lihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak pada impor besi dan baja itu. Kalau ada nanti kita tindak lanjuti," Febrie menandaskan.

Read More

Demo di Kemendagri, Seorang Mahasiswa Ditetapkan Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polisi telah menetapkan satu orang mahasiswa asal Papua berinisial AW sebagai tersangka kasus pemukulan terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon.

"Benar (satu mahasiswa) jadi tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (12/3/2022).

Aksi pemukulan tersebut terjadi saat unjuk rasa mahasiswa Papua di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (11/3/2022) kemarin.

Zulpan mengatakan pihaknya telah mengantongi bukti yang cukup sebelum menetapkan AW sebagai tersangka. Diketahui, AW dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP tentang Penganiayaan.

"Yang bersangkutan sudah ditahan," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon menjadi korban pemukulan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Papua yang menolak pemekaran wilayah Papua menjadi enam bagian.

Akibat insiden pemukulan tersebut, AKBP Ferikson mengalami luka robek di bagian kepala dan dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat.

Adapun sebanyak 90 mahasiswa pada Jumat, 11 Maret 2022 yang ikut dalam aksi tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya usai unjuk rasa berujung ricuh. Sebanyak 89 diantaranya dipulangkan pada Jumat malam kemarin.

Read More

Pasar Turi Baru Segera Dibuka, Pedagang Sampaikan Terima Kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Rencana pembukaan Pasar Turi Baru pada 22 Maret 2022 mendatang terus dimatangkan. 

Bahkan, sejumlah persoalan teknis terus diselesaikan dengan duduk bersama antara pedagang, investor atau pengelola Pasar Turi Baru, dan juga jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Meski demikian, para pedagang mengapresiasi terobosan yang diinisiasi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. 

Pasalnya, mereka menilai, Wali Kota Eri Cahyadi mampu menyelesaikan masalah Pasar Turi yang belasan tahun tak kunjung menemukan titik temu.

Apresiasi tersebut, salah satunya disampaikan langsung oleh Ketua Himpunan Pedagang Pasar Turi (HPP) Mohammad Taufik Aldjufri, seusai rapat koordinasi rencana pembukaan Pasar Turi Baru di ruang sidang wali kota, Balai Kota Surabaya, Jumat (11/3) sore.

"Pasar Turi ini kan vakum selama 14 tahun karena tidak ada titik temu. Namun, dengan terobosan Pak Wali Kota Eri Cahyadi ini, Alhamdulillah Pasar Turi pada tanggal 22 Maret 2022 Insya Allah dibuka," kata Mohammad Taufik.

Karena itu, mewakili para pedagang, Taufik menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajaran Pemkot Surabaya. 

Dia berharap, dengan dibukanya Pasar Turi Baru, para pedagang yang sebelumnya sempat berhenti berjualan, bisa kembali meraih ekonominya.

"Kami benar-benar bersyukur, terima kasih Pak Wali. Semoga pedagang bisa meraih ekonomi lagi dari Pasar Turi. Apalagi, Pasar Turi kan ikon dari Surabaya. Maka saya pikir pedagang juga harus membantu mensukseskan apa keinginan Pak Wali Kota, demi para pedagang," tutur dia.

Respons positif juga disampaikan Ketua Paguyuban Baru Pedagang Pasar Turi, Tan Alung Candra Lesmana. 

Dia menilai, bahwa Wali Kota Eri Cahyadi mampu menjadi fasilitator dalam mencarikan solusi persoalan antara pedagang dengan pihak investor atau pengelola Pasar Turi Baru.

"Cuma masalahnya dari pedagang ini kan sebetulnya banyak yang punya ego, inginnya gratis kabeh (semua). Harusnya kan semua ambil jalan tengah, seperti Pak Wali Kota Eri. Kalau kita tidak ambil jalan tengah, ya tidak ketemu," kata Candra Lesmana.

Padahal, kata dia, pihak investor atau pengelola Pasar Turi sekarang, sudah berbeda. 

Justru, pengelola yang sekarang dinilainya sangat membantu para pedagang dalam upaya menghidupkan kembali Pasar Turi Baru.

"Dulu dan sekarang investornya kan beda. Investor yang sekarang membantu. Pak Eri juga mengatakan, kalau (investor) ini lepas, maka tidak mungkin Pasar Turi ini bisa bangkit," jelas dia.

Sementara dalam rapat koordinasi itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, bahwa untuk menghidupkan kembali Pasar Turi, maka harus dilakukan dengan gotong-royong. 

Dia berharap, segala persoalan yang timbul bisa dicarikan solusi dengan cara duduk bersama dan rasa kekeluargaan.

"Bagaimanapun saya berupaya agar para pedagang ini bisa kembali berjualan seperti dulu. Jangan pernah kita berantem satu dengan yang lain. Karena untuk menghidupkan Pasar Turi, perlu adanya gotong-royong," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Di samping itu, dia juga memastikan, seluruh pedagang yang belasan tahun sempat berhenti berjualan bisa kembali menempati stan di Pasar Turi Baru. 

Bahkan, apabila ada pedagang yang masih membutuhkan keringanan, dia juga siap membantu mendampingi untuk menyampaikan ke pihak pengelola.

"Jadi kalau ada teman-teman yang tidak mampu dan minta keringanan, silahkan disampaikan, saya siap mendampingi. Dan, saya memastikan semua pedagang mendapatkan stan di Pasar Turi Baru," pungkasnya. 

Read More

Perkuat Silaturahmi, Danrem 083/Baladhika Sambang Ponpes Salafiyah

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo berupaya untuk terus memperkuat silaturahmi dengan semua pihak, salah satunya dengan para tokoh ulama yang ada di wilayah teritorialnya.

Kali ini, Kolonel Yudhi berkunjung ke Ponpes Salafiyah Manba’ul Ulum yang berada di Desa Mojorejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sabtu, 12 Maret 2022.

Beberapa pesan, disampaikan oleh Danrem ketika berada di Ponpes tersebut, salah satunya soal meningkatkan akhlak dan budi pekerti.

“Tentunya, itu sangat berguna untuk diri sendiri, dan masa depan para santri,” ujarnya.

Selain pesan, Danrem juga menyalurkan beberapa bantuan terhadap para santri yang ada di Ponpes itu, salah satunya sembako.

“Semoga bantuan itu berguna untuk Ponpes dan semua santri yang ada disini,” pintanya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Kejari Bangkalan Jebloskan Dua Pegawai Pegadaian Syariah ke Penjara

KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Penyalahgunaan jabatan menuntun dua oknum nakal PT Pegadaian Syariah Unit Kecamatan Blega ke balik jeruji setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan menetapkan keduanya sebagai tersangka atas kasus transaksi fiktif sebanyak 144 kali periode 2019-2021.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan, Dedy Franky mengungkapkan, transaksi fiktif yang dilakukan kedua oknum tersebut menyebabkan kerugian negara hingga mencapai lebih dari Rp 600 juta.

“Keduanya kami tetapkan sebagai tersangka, kemarin, Jumat (11/3/2022) sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, dalam dua kali pemeriksaan keduanya masih berstatus saksi,” ungkap Dedy kepada Surya melalui sambungan selulernya, Sabtu (12/3/2022).

Dua oknum nakal Pegadaian Syariah tersebut berinisial D (35) dan S (50), warga Jawa Timur.

Tersangka D menjabat sebagai Pengelola atau Kepala Unit, sedangkan S adalah Pengelola Agunan yang memegang kunci brankas.

“Kedua oknum tersebut diduga telah bekerjasama atau melakukan pembiaran, D adalah atasan si S,” jelas Dedy.

Terbongkar ulah D dan S itu setelah pihak PT Pegadaian melakukan pengawasan atau pengecekan rutin ke seluruh cabang dan unit pada Desember 2021. Audit internal tersebut mendapati sejumlah kejanggalan, ada 8 transaksi diketahui menggunakan agunan emas palsu.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh PT Pegadaian dengan melakukan audit secara mendalam dan menyeluruh terhadap seluruh emas dalam brankas tempat penyimpanan agunan.

“Ternyata ditemukan 144 transaksi kredit menggunakan agunan emas palsu. Setelah itu PT Pegadaian Syariah Cabang Blega melaporkan kepada kami pada Februari 2022. Kami tindaklanjuti dengan melakukan telaah dan membentuk tim,” ujar Dedy.

Pemanggilan terhadap sejumlah saksi termasuk D dan S mulai dilakukan Kejari Kabupaten Bangkalan. Dari situlah terkuak modus 114 kali transaksi fiktif hingga merugikan negara mencapai Rp 600 juta.

Dedy memaparkan, aksi D selaku Kepala Unit dan S selaku Pengelola Agunan sekaligus pemegang kunci brankas diawali dengan menggunakan nasabah dan agunan emas asli. 

Keesokan harinya, agunan tersebut kemudian digadaikan lagi tetapi menggunakan KTP-KTP orang lain tanpa sepengetahuan para pemilik KTP.

“Dia setujui dan dicairkan , kemudian emas kembali dimasukkan dalam brankas. Kemudian dia lakukan lagi dengan mengambil emas asli dan diganti dengan emas palsu untuk pengajuan kredit dengan KTP orang lain. Itu dilakukan berulang hingga 144 kali transaksi sejak 2019 hingga 2021,” pungkasnya. 

Read More

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus OTT Bupati Tulungagung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus dugaan pemberian hadiah atau janji pada penyelenggara terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung tahun 2013- 2018.

Tersangka baru tersebut yakni Direktur PT KP (Kediri Putra) Tigor Prakasa (TP).

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Alex mengatakan, perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 2018. Dalam OTT itu, KPK menjerat mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno, serta dua pihak swasta Agung Prayitno dan Susilo Prabowo.

Alex mengatakan, Tigor banyak mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Tulungagung. Untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut, Tigor mendekati Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung periode 2013-2018.

Sebagai bentuk komitmen atas diberikannya sejumlah proyek, Tigor memberikan sejumlah uang dalam bentuk fee proyek pada Syahri Mulyo dengan nilai besaran bervariasi menyesuaikan dengan nilai kontrak pekerjaan.

"Pemberian fee proyek tersebut, diduga disepakati baik sebelum maupun setelah proyek dikerjakan," kata Alex.

Adapun beberapa proyek yang dikerjakan Tigor yakni, pada 2016 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp64 miliar. Sementara fee yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp8,6 miliar. Kemudian pada 2017 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp26 miliar dan fee yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp3,9 miliar.

"Pada 2018 mengerjakan beberapa proyek dengan total nilai proyek sekitar Rp24 miliar dengan fee yang diberikan diduga sejumlah sekitar Rp2 milliar," kata Alex.

Atas perbuatannya tersebut, Tigor disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan bagi tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai 30 Maret 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1," kata Alex.

Read More

Ketua DPR RI Bantu Alat Produksi Perajin Tempe, Wali Kota Eri Cahyadi Siap Dampingi Pemasarannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terimakasih banyak kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno yang telah memberikan bantuan alat produksi tempe di Kampung Tempe Sukomanunggal Surabaya.

Bantuan berupa 15 tungku, 5 alat pemecah kacang, dan beras itu ke depannya adalah terus memberikan pendampingan dan memastikan pemasaran tempe mereka itu.

“Jadi, pemerintah itu tidak boleh hanya melatih dan memberikan bantuan alat saja, tapi tidak memikirkan pemasarannya. Maka tugas saya hari ini adalah bagaimana memasarkan produk mereka, sehingga ini bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Jum'at (11/3).

Menurutnya, saat ini tidak boleh hanya mengandalkan kerja di tempat A dan daftar di tempat B, tapi pemkot ke depannya akan terus mendorong warga untuk menjadi entrepreneur yang bisa bergerak dan bekerja menajdi pahlawan ekonomi, sehingga bisa menarik tenaga kerja dari usahanya tersebut. 

"Nah, tugas pemerintah adalah menjadi fasilitatornya,” ujarnya.

Oleh karena itu, ke depan apabila ada toko modern atau toko-toko lainnya menjual dan membutuh tempe, maka tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya untuk memastikan bahwa tempe yang dibutuhkan itu harus berasal dan mengambil dari Kampung Tempe ini. 

Bahkan, kalau pun nanti jumlah kebutuhannya sangat besar, pemkot juga akan membentuk kampung-kampung tempe lainnya di Surabaya. 

"Saya ingin menghidupkan itu dan memastikan ekonomi kerakyatan itu berjalan di Surabaya. Bahkan, saya sudah mencanangkan Maret bulan Padat Karya untuk merealisasikan itu,” tegasnya.

Selain itu, produksi tempe dari Kampung Tempe Sukomanunggal itu akan dimasukkan ke dalam aplikasi e-Peken yang transaksinya sudah tembus Rp 5 miliar dalam sebulan. 

Bahkan, ia masih menargetkan traksaksi di e-Peken itu bisa tembus Rp 10-17 miliar ke depannya.

“Oleh karena itu, kita harus bersama-sama dan bergotong-royong serta harus kekeluargaan untuk bisa mewujudkan itu. Tanpa gotong-royong dan kalau kita merasa hebat dan sempurna, hal itu tidak akan bisa terwujud,” imbuhnya.

Wali Kota Eri juga memastikan bahwa berbagai program yang telah dilakukannya itu sudah diatur dan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri bahwa belanja APBD sebesar 40 persen harus digunakan untuk UMKM. 

“Jadi, selama ini yang kita lakukan sudah ditunjang dan sudah sesuai dengan aturan, sehingga saya harus memastikan bahwa ekonomi kerakyatan harus berjalan di Kota Surabaya ini,” katanya.

Ke depan, ia memastikan akan selalu fokus membantu UMKM di Kota Surabaya. Bahkan, apabila ada kelangkaan, baik tempe maupun minyak goreng dan barang lainnya, pemkot akan langsung turun memberikan intervensi. 

“Pemerintah fardu ain memberikan intervensi dan subsidi dengan menggunakan APBD-nya. Itulah tugas pemerintah, hadir di tengah-tengah rakyatnya,” pungkasnya. 

Read More

Kodim 1610/Klungkung Terima Anugerah dari BDPHN

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Kodim 1610/Klungkung dipercaya dalam melakukan pengumpulan dan mengelola peruntukan dana punia atau bantuan secara sukarela dari para donator.

Bahkan, kepercayaan itupun diapresiasi oleh Badan Dana Punia Hindhu Nasional atau BDPHN.

Kepala Staf Kodim, Mayor Kav I Nyoman Arya menjelaskan, Kodim Klungkung memiliki suatu tugas dan tanggung jawab di kalangan masyarakat, salah satunya membantu semua pihak yang ada di wilayah teritorialnya.

“Sehingga, semua ikut berpartisipasi. Kebetulan, dana Punia itu nantinya diperuntukkan untuk pendidikan di Bali,” ujarnya. Jumat, 11 Maret 2022.

Apresiasi yang diterima oleh pihak Kodim, kata Mayor Nyoman, berupa sertifikat dana Punia yang diberikan langsung oleh pihak Yayasan Punia Hindhu Indonesia.

“Kepercayaan ini, pastinya akan terus kita pertahankan sebagai amanat dari masyarakat,” bebernya.

Read More

Kajati Banten Lantik Kajari Cilegon-Pandeglang Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Serang) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak melantik beberapa pejabat eselon tiga di lingkungan Kejati. 

Leonard berpesan pada jajarannya agar tak melakukan perbuatan tercela.

Pejabat yang dilantik dilakukan secara daring dan luring kepada lima pejabat eselon tiga pada hari ini, Jumat (11/3/2022). 

Asisten Intelijen Kejati sebelumnya dijabat oleh Adhyaksa Darma Yuliano diganti oleh Muttaqin Harahap, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dari Herlina Setyorini diganti oleh Aluwi.

Kemudian Kepala Kejari Cilegon dari Ely Kusumastuti diganti menjadi Ineke Indraswati, Kepala Kejari Pandeglang dari Suwarno ke Helena Octavianne, Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Banten dari Yenita Sari ke Yussie Cahaya Hudaya.

"Mutasi maupun rotasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, mengembangkan motivasi, pengetahuan, pengalaman kerja dan efisiensi organisasi," kata Kajati Leonard Eben dalam keterangan di Serang, Jumat (11/3/2022).

Leonard menyampaikan bahwa kepercayaan tugas baru jangan disia-siakan. 

Mereka diminta hadir di tengah-tengah masyarakat Banten demi perlindungan, penegakan hukum dan kepastian-kemanfaatan hukum.

"Saya ingatkan dan tekankan sekali lagi pastikan saudara hadir dalam bidang penegakan hukum dan pembangunan Banten untuk masyarakat Banten," paparnya.

Ia meminta pejabat baru yang dilantik ini segera menyesuaikan diri dan melakukan strategi kepemimpinan melalui optimalisasi, konsolidasi dan kepercayaan publik. 

Korps adhyaksa di Banten katanya harus adaptif, inovatif, sinergi dan kolaborasi.

"Perlu saya ingatkan pula untuk senantiasa meningkatkan waskat, hindari perbuatan tercela terutama perilaku transaksional, meminta atau menitipkan proyek yang bersumber dari APBN ataupun APBD, korupsi, kolusi dan nepotisme," tegasnya.

Read More

Kajati Jatim Lantik Wakajati, Aspidum dan Sejumlah Kajari

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Kajati Bali, Ade Tajudin Sutiawarman, Jumat (11/3) melantik sejumlah pejabat utama di lingkup Kejaksaan Tinggi Bali. 

Salah satunya Teguh Subroto sebagai Wakajati Bali.

Selain itu, dilantik juga I Ketut Maha Agung sebagai Asisten Bidang Pidana Umum dan Denny Achmad sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Sejumlah Kajari yang dilantik adalah Rizal Syah Nyaman sebagai Kajari Buleleng, Salomina Meyke Saliama sebagai Kajari Jembrana, Imran Yusuf sebagai Kajari Badung, Yudhi Kurniawan sebagai Kajari Bangli dan Ulil Azmi sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Dalam amanatnya, kata Kasipenkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto, Kajati Bali menyampaikan pengangkatan, penempatan, pengisian, peralihan tugas dan jabatan di lingkungan kejaksaan dilakukan berkelanjutan dan berkesinambungan pada dasarnya lebih dilatarbelakangi kebutuhan organisasi. 

Selain itu, adanya upaya pengembangan, pendewasaan diri, pematangan dan pemantapan personil, sebagai bentuk persiapan dan kesiapan institusi merespon besarnya tuntutan, harapan dan ekspetasi masyarakat.

Kata dia, pejabat yang baru dilantik agar tetap menciptakan kondisi selaras dan serasi antara program kejaksaan dengan revitalisasi dan reformasi birokrasi sesuai dicanangkan pemerintah saat ini. 

Yakni menyasar enam area perubahan meliputi manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Langkah awal dapat dimulai dengan melakukan observasi, mengidentifikasi, meneliti, mengkaji dan menelaah agar dapat mengenali dan memahami dengan lebih jelas berbagai persoalan aktual yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, tugas dan hasil yang hendak dicapai. 

Selain itu diperlukan juga sikap proaktif open mind, open heart dan open will yaitu dengan cara mengamati, mendengar dan menyerap secara langsung berbagai informasi maupun aspirasi yang ada di setiap satuan kerja. 

Sehingga dapat melahirkan kebijakan yang diperlukan, kebijakan yang cerdas, efektif dan tepat sasaran. 

Read More

Sembilan Calon Berlomba Daftar Sekdaprov Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala BPSDM Provinsi Jatim, Aries Agung Paewai sebagai Sekretaris Pansel Calon Sekdaprov Jatim mengatakan, hingga batas akhir penutupan pendaftaran, total ada sembilan orang yang mendaftar.

“Memang pendaftaran telah diumumkan secara terbuka, yakni pada 7 Maret hingga 11 Maret 2022. Batas akhir pendaftaran adalah pukul 00.00 WIB. Hari ini tahapan selanjutnya sekretariat akan melakukan verfikasi berkas. Kemudian, dilanjutkan rapat tim pansel untuk menentukan calon yang lolos seleksi berkas administrasi. Insya Allah hari Senin tanggal 14 Maret 2022 diumumkan siapa yang lolos,” katanya, Sabtu (12/3/2022).

Siapa saja sembilan orang yang mendaftar, dari pemprov atau ada luar Pemprov Jatim? “Sesuai mekanisme, tidak diumumkan dulu. 

Ini karena harus masuk di tim pansel untuk dilakukan verifikasi berkas oleh tim pansel dan sekretariat pansel,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai membuka pendaftaran untuk seleksi pengisian jabatan eselon I atau Sekdaprov Jawa Timur. Badan Kepegawaian Daerah Jatim telah membuka pendaftaran mulai tanggal 7 Maret 2022 hingga tanggal 11 Maret 2022.

Kepala BKD Jatim, Indah Wahyuni yang akrab disapa Yuyun ini mengatakan proses seleksi ini dijadwalkan selesai pada 22 April 2022, sesuai surat pengumuman Pemprov Jatim Nomor 800/1565/Pansel-JPTM/2022 yang diunggah di laman www.bkd.jatimprov.go.id.

Pemprov saat ini juga telah menetapkan panitia seleksi yang terdiri dari Prof Mohammad Nuh (Akademisi/Ketua Dewan Pers), Prof Mas’ud (Akademisi), Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Akmal Malik (Dirjen Otda Kemendagri) dan Rini Widyanti (Sekretaris Utama Menteri PAN-RB).

Untuk persyaratan pendaftaran, memang diakui Yuyun cukup banyak. Seperti persyaratan utama dalam seleksi ini adalah ia yang mendaftar harus sedang menduduki JPT Pratama (eselon II.a) dan pernah menduduki JPT Pratama (Eselon II.a/II.b) minimal dua kali paling singkat dua tahun.

Kemudian, untuk pejabat fungsional ahli utama yang telah menjabat dua tahun juga berkesempatan mendaftar. Selain itu syarat selanjutnya adalah harus memiliki pangkat paling rendah pembina muda (IV/c) dan usia maksimal 58 tahun pada 1 Mei 2022 mendatang.

Berikutnya persyaratan lainnya ialah telah lulus Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) tingkat II dan diutamakan telah lulus PKN tingkat I serta mendapatkan rekomendasi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Memang ada syarat persetujuan PPK, artinya harus persetujuan dari Ibu Gubernur. Tapi saya kira tadi sudah disampaikan oleh ibu bahwa semua boleh mengikuti. Bentuknya nanti itu adalah lembar persetujuan, jadi memang ada formnya,” tambah Yuyun.

Berdasarkan persyaratan tersebut, sejumlah nama diketahui memiliki peluang yang cukup kuat. 

Di antaranya ialah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Boby Soemiarsono.

Diketahui ketiganya telah lulus PKN I dan telah lebih dua tahun menjabat pada lebih dari satu OPD. Sedangkan enam orang lainnya yang mendaftar diprediksi adalah Kepala Bappeda Jatim M Yasin, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Kepala DPM-PTSP Jatim Aries Mukiyono, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Diah Wahyu Ermawati, Kepala Dinas Perhubungan Nyono dan satu pejabat Kemensos RI.

Sebagaimana dijelaskan dalam website resmi BKD Jatim, tahapan seleksi ini, setelah dilakukan pendaftaran administrasi akan dilakukan pengumuman yang lolos, kemudian memasuki tahapan asesmen, dan juga ada penulisan makalah. Setelah itu juga akan dilakukan wawancara pada yang lolos. 

Read More

Ketua DPR RI Bantu Alat Produksi Perajin Tempe di Surabaya, Ini Harapannya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Para perajin tempe di Kampung Tempe Sukomanunggal Surabaya tampak girang dan sangat bersyukur karena mendapatkan bantuan alat produksi dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat (11/3). 

Bantuan berupa 15 tungku, 5 alat pemecah kacang, dan beras itu diserahkan oleh Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Seusai menyerahkan bantuan itu, Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno mengatakan bahwa pada saat reses kali ini, ia datang langsung ke Kampung Tempe di Sukomanunggal untuk meneruskan kunjungan Ketua DPR RI beberapa waktu lalu. 

Kedatangannya kali ini untuk memberikan bantuan alat kepada perajin tempe sebagai tindaklanjut dari kunjungan Puan Maharani sebelumnya.   

“Alhamdulillah saya didampingi Pak Wali Kota bisa hadir di sini untuk memberikan bantuan. Ini ada 15 tungku dan alat pemecah kacang serta beras. Tentunya mereka sangat membutuhkan ini untuk bisa meningkatkan hasil produksi tempenya,” kata Puti.

Setelah produksi mereka meningkat, ia juga berharap Pemkot Surabaya terus melakukan pendampingan terhadap para pelaku UMKM di Surabaya, khususnya para perajin tempe di Sukomanunggal. 

Tujuannya, untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas tempe mereka, termasuk juga pemasarannya.

“Artinya, saya berharap ke depan tempe mereka tidak hanya bisa dijual di pasar tradisional, tapi juga bisa masuk ke toko ritel seperti supermarket-supermarket di Surabaya, sehingga Surabaya ini punya ikon penghasil tempe. Nah, ketika warga Surabaya dan luar Surabaya mau mencari tempe, ya produksi tempe terbaik di Kampung Tempe Sukomanunggal ini,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap para perajin tempe ini terus berinovasi dalam memproduksi tempenya. 

Bahkan, ia berharap nanti ke depannya mereka berinovasi membuat jenis makanan baru yang berasal dari produksi tempe itu sendiri. 

“Jadi, tidak hanya memproduksi jenis tempe yang tradisional saja, harus terus berinovasi,” pungkasnya.

Read More