Kejari Bintan Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan TPA Tanjunguban 2018 Rp2,4 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Bintan) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan semakin serius dalam menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) di Tanjunguban.

Pengadaan lahan yang diketahui menghabiskan biaya Rp 2,4 miliar melalui APBD Bintan tahun 2018 kini ditangani tindak pidana khusus Kejari Bintan.

Mereka sebelumnya menerima pelimpahan perkara dari bidang intelijen Kejari Bintan terkait kasus dugaan korupsi ini.

Tim intelijen Kejari Bintan menemukan adanya indikasi melawan hukum dan indikasi awal dugaan korupsi dalam ganti rugi lahan TPA Tanjunguban.

Dimana proses ganti lahan tersebut diduga tidak dibayarkan kepada yang berhak.

Tiga saksi diakui Kasipidsus Kejari Bintan, Fajrian Yustriadi telah dimintai keterangannya terkait kasus ini.

Mereka merupakan orang yang dianggap mengetahui dugaan korupsi pengadaan lahan TPA di Tanjunguban seluas 20 ribu meter persegi itu.

"Kami sudah menerima pelimpahan perkara dari bidang intelijen. Segera kami selidiki," ungkapnya, Minggu (13/3/2022).

Pihaknya pun berkomitmen untuk mengusut dugaan korupsi pada kasus ini sampai tuntas.

"Kalau untuk perkembangannya nanti akan kami sampaikan. Soalnya saat ini masih tahap penyelidikan," sebutnya.

KASUS Korupsi Insentif Fiktif Nakes

Penyidik Kejari Bintan sebelumnya mengungkap kasus insentif fiktif tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas.

Yang terbaru, Puskesmas Teluk Sebong akhirnya bisa mengembalikan sisa kerugian negara dari pembayaran insentif nakes Covid-19 kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan.

Adapun total yang dikembalikan Puskesmas Teluk Sebong hari ini, Rabu (9/3/2022) sebesar Rp 219.360.317.

Kasi Pidsus Kejari Bintan Fajrian Yustiardi menuturkan, setelah diberikan waktu untuk pengembalian kerugian negara, pihak Puskesmas Teluk Sebong mendatangi Kejari Bintan untuk melunasi sisa kerugian negara.

"Jadi hari ini kita sudah menerima sisa kerugian negara sebesar Rp 219 juta dari Puskesmas Teluk Sebong dan sudah dikembalikan semuanya," terangnya.

Lanjut Fajrian, Puskesmas Teluk Sebong sebelumnya mengembalikan kerugian negara Rp 107 juta, sementara sisanya yang belum dikembalikan masih ada Rp 219 juta.

"Jadi total kerugian negara yang harus dibayarkan oleh Puskesmas Teluk Sebong Rp 326.360.317," terangnya.

Fajrian menambahkan, total pembalian kerugian negara dari 14 Puskesmas di Bintan sebesar Rp 2.163.428.582.

Total yang sudah diterima sebelum sisa kerugian negara dikembalikan Puskesmas Teluk Sebong Rp 1.944.074.100.

"Setelah Puskesmas Teluk Sebong mengembalikan Rp 219.360.317, jadi total yang di kembalikan semua Rp 2.163.428.582 juta," jelasnya.

Fajrian mengimbau kepada Puskesmas dan RSUD Bintan untuk tidak main-main dalam penyerapan anggaran yang ada.

"Kami akan tindak tegas," tutupnya.

Read More

Dua Pengedar Uang Palsu di Surabaya Ditangkap Polsek Tegalsari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Reskrim Polsek Tegalsari, Surabaya, menangkap dua pengedar uang palsu di Surabaya. 

Keduanya berinisial D (45) warga Sukodono, Sidoarjo dan PA (62) asal Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita Rp 19,7 juta uang palsu pecahan Rp 100 ribuan sebagai barang bukti.

“Pertama kita mengamankan D, di Pasar Burung, Kupang. Pada 16 Februari 2022 lalu. Ketika itu D hendak mengedarkan uang palsu,” kata Kanit Reskrim Polsek Tegalsari, AKP Marji Wibowo, Minggu (13/3/2022).

Di lokasi penangkapan pelaku D diduga hendak mengedarkan uang palsu kepada pemesan. Penukaran uang palsu dilakukan dengan skema 1:3. 

Yakni, setiap Rp 100 ribu uang asli ditukar dengan Rp 300 ribu uang palsu. Namun sebelum uang palsu tersebut diedarkan, anggota Reskrim Polsek Tegalsari, keburu meringkusnya.

D kemudian dimintai keterangan penyidik. Kepada penyidik, D mengaku jika belasan juta uang palsu tersebut didapat dari seseorang berinisial PA. 

Pada hari itu juga polisi bergegas memburu PA, dan berhasil meringkusnya sekitar pukul 17.00 WIB.

“PA ditangkap saat berada di kontrakan istrinya di kawasan Rungkut, Surabaya,” lanjut AKP Marji Waluyo.

Marji menambahkan, kedua pengedar uang palsu tersebut merupakan jaringan Jakarta pimpinan Opal yang saat ini sudah ditetapkan sebagai buronan polisi.

“Jaringan besar Opal itu,” tutupnya.

Read More

Dongkrak Potensi Wilayah, Satgas Yonif MR 412 Beri Penyuluhan Ternak Kelinci

KABARPROGRESIF.COM: (Papua) Satgas Pamtas Yonif Mekanis Raider 412 berkomitmen untuk terus meningkatkan potensi wilayah di Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Salah satunya, melalui pembekalan cara beternak kelinci yang diyakini bisa mendongkrak perekonomian warga di Desa Ninabua, Distrik Jiginua.

Dansatgas Yonif MR 412, Letkol Inf Moch Renaldy menjelaskan, dalam upaya itu dirinya telah menginstruksikan personelnya untuk melakukan pendampingan terhadap warga.

Beberapa tata cara mengenai ternak kelinci itu, diberikan langsung kepada warga. 

“Dengan harapan, bisa meningkatkan motivasi dan inovasi warga,” ujar Dansatgas. Minggu, 13 Maret 2022. (Satgas Pamtas Yonif MR 412/Kostrad)

Read More

Jaksa Agung Tunjuk 45 Penyidik Koneksitas Usut Korupsi Satelit Kemenhan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi menunjuk 45 orang jaksa penyidik pidana koneksitas dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan satelit slot orbit 123 Bujur Timur (BT) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

Penyidik koneksitas tersebut gabungan antara tim dari kejaksaan, dan otoritas polisi, dan oditur atau penuntutan militer.

Burhanuddin mengatakan, 45 anggota tim penyidik koneksitas tersebut, terdiri dari unsur Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), dan penyidik dari tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). 

Serta diperkuat dengan masuknya unsur penyidikan dari Pusat Polisi Militer-Tentara Nasional Indonesia (Puspom-TNI), dan tim oditur atau penuntutan militer.

Jaksa Agung mengatakan, layaknya penyidikan umum dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Tim penyidikan koneksitas pada perkara tersebut, harus mulai bekerja dengan memanggil, dan memeriksa saksi-saksi, untuk membuat terang perkara tersebut, sampai pada menemukan tersangka. 

Kata dia, tim penyidik koneksitas, juga punya tanggung jawab untuk menyeret yang terbukti melakukan dugaan korupsi ke pengadilan.

“Setelah keputusan penunjukan tim penyidikan koneksitas dikeluarkan, tim penyidik koneksitas harus segara melakukan kegiatan penyidikan, gelar perkara, merekonstruksi kronologis, dan yuridis atas kasus tersebut, sampai pada menemukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perkara tersebut,” begitu kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Ahad (13/3).

Kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa satelit di Kemenhan terjadi pada periode 2012-2021. Kasus tersebut, terkait dengan pengadaan dan sewa satelit pada slot orbit 123 BT. Dalam kasus tersebut, penyidikan di Jampidsus mengacu pada nilai kerugian negara Rp 515,4 miliar, dan 20 juta dolar AS.

Kerugian tersebut, terkait dengan sewa satelit, dan pengadaan ground segment. Dalam kasus ini, selain melibatkan TNI, dan Kemenhan, pihak-pihak dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga turut menjadi objek pemeriksaan.

Kasus tersebut, diumumkan menjadi pidana koneksitas oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, pada Senin (14/2). Pidana koneksitas adalah peristiwa pidana yang melibatkan unsur gabungan sipil, dan militer. 

“Dari gelar perkara, penyidikan berkesimpulan terdapat dua unsur tindak pidana korupsi yang diduga ada keterlibatan (anggota) TNI, dan sipil,” ujar Burhanuddin, di Kejaksaan Agung (Kejakgung), Jakarta, Senin (14/2). Sebelum diputuskan menjadi koneksitas, tim penyidikan di Jampidsus, menjadi tim utama dalam pengungkapan.

Di Jampidsus, proses pengungkapan tersebut, pun dengan turut melakukan pemeriksaan terhadap tiga purnawirawan TNI yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. 

Penyidikan yang dilakukan di Jampidsus, pun belakangan melakukan pencegahan terhadap tiga nama pihak swasta, termasuk satu warga negara asing untuk tak boleh keluar wilayah hukum Indonesia, karena diyakini berpotensi menjadi tersangka.

Read More

Kejagung Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Asabri

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap Rennier Abdul Rahman Latief (RARL), tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri di beberapa perusahaan periode 2012-2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan penahanan terhadap RARL berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin-11/F.2/ Fd.1/03/2022, tanggal 11 Maret 2022 di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

“Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 11 Maret sampai 30 Maret 2022,” kata Ketut melalui keterangannya pada Sabtu, 12 Maret 2022.

Sebelumnya, RARL didakwa dalam perkara korupsi PT. Danareksa Sekuritas yakni diputus onslag dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 K/Pid.Sus/2022, tanggal 7 Maret 2022 atas nama terdakwa Rennier Abdul Rahman Latief.

Pada pokoknya, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.

Petikan putusan tersebut diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Maret 2022, yang telah dilanjuti dengan pelaksanaan yaitu mengeluarkan Tersangka dan atau Terdakwa dari tahanan.

Read More

25 Lembaga yang Tak Dipindahkan ke IKN Nusantara, Ini Daftarnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah merencanakan tahapan pemindahan kementerian/lembaga ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Di dalam perencanaan itu, disusun lima klaster pemindahan kementerian/lembaga ke Kota Nusantara.

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan lima klaster instansi tersebut akan dilakukan secara bertahap selama periode 2024-2034.

"Tahapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga dilakukan secara bertahap 2024-2034, dengan mempertimbangkan kesiapan pembangunan infrastsruktur IKN," ujar Tjahjo, Sabtu (12/3/2022).

"Pemilihan kementerian/lembaga yang pindah mempertimbangkan tata urutan tentang kelembagaan pemerintah yakni berdasarkan UUD 1945, UU Kementerian Negara, Perpres Organisasi Kementerian Negara dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Meski demikian, ada 25 lembaga yang tidak dipindahkan ke Kota Nusantara.

Berikut ini perinciannya:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

2. Badan Standarisari Nasional (BSN)

3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

5. Parpustakaan Nasional (Perpusnas)

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

8. Komnas Perempuan

9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

11. SKK Migas

12. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

13. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)

14. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

15. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

16. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

17. Komite Profesi Akuntan Publik

18. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional

19. Badan Pengawas Rumah Sakit

20. Lembaga Sensor film

21. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

22. Konsil Kedokteran Indonesia

23. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

24. Konsil Keperawatan Indonesia

25. Dewan Sumber Daya Air

Read More

Seminggu Terakhir Covid-19 Melandai, Pemkot Surabaya Gaungkan Percepatan Pemulihan Ekonomi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Angka konfirmasi kasus positif Covid-19 di Kota Surabaya melandai dalam seminggu terakhir. Bahkan, konfirmasi kasus harian tercatat berada di bawah 1.000 pasien dibandingkan minggu lalu. 

Hal tersebut tentu membangkitkan geliat ekonomi warga Kota Surabaya.

Tercatat berturut-turut, angka konfirmasi positif di Kota Surabaya pada 6 Maret 2022 sebesar 649 kasus. 

Lalu, 7 Maret 2022 menurun ke 393 kasus dan 8 Maret 2022 ada 611 kasus. 

Kemudian, pada 9 Maret 2022 ada 522 Kasus, 10 Maret 2022 ada 290 kasus dan 11 Maret 2022 terdapat 333 kasus.

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menegaskan, menurunnya tren infeksi Covid-19 di Kota Surabaya memompa semangat berbagai sektor untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

"Tren infeksi Covid-19 menurun dalam seminggu terakhir, level PPKM di Kota Surabaya juga turun ke level dua sehingga dunia usaha bisa bergerak kembali," kata Cak Ji panggilan lekat Wakil Wali Kota Armuji, Sabtu (12/3).

Dia menyebutkan, bahwa upaya penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah "On The Track". Hal itu ditopang dengan sejumlah indikator.

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya 2021 melampaui kinerja Jawa Timur dan bahkan Nasional. 

Peningkatan itu tercatat dari tahun 2020 terkontraksi minus 4,85 persen, kemudian melompat ke angka 4,29 persen pada tahun 2021.

"Di tahun 2022 langkah konkret yang dilakukan reformasi struktural, upaya transformasi digital hingga perubahan perilaku masyarakat. Perlahan Surabaya pulih kembali," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan data https://lawancovid-19.surabaya.go.id/, angka kesembuhan kumulatif per tanggal 12 Maret 2022 mencapai 107.340 Jiwa atau sebesar 94,9 persen dari kumulatif positif sebesar 113.090 jiwa. 

Read More

Tiba di Kabupaten Tuban, Kedatangan Pangdam Disambut Danrem 082/CPYJ

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo menyambut kedatangan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto dalam rangka kunjungan kerjanya di Kabupaten Tuban, tepatnya di kediaman salah satu Ulama yang ada di Tuban, Jawa Timur.

Dijelaskan Danrem, selain mempererat tali silaturahmi, kunjungan tersebut juga turut diwarnai dengan adanya pemberian santunan yang dilakukan langsung oleh Pangdam terhadap pengurus Ponpes.

“Kunjungan ini dalam wujud sinergitas,” ujar Danrem.

Bahkan, Kolonel Unang pun memastikan jika kunjungan kerja yang dilakukan oleh orang nomor satu di tubuh Makodam V/Brawijaya itu, berjalan dengan lancar dan tertib.

“Alhamdulillah, kunjungannya berjalan dengan tertib. Tanpa ada kendala apapaun,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Dari Program UMKM hingga Padat Karya, Strategi Wali Kota Eri Bangkitkan Ekonomi Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima piagam Apresiasi Sukses Memimpin di Tengah Krisis dari salah satu stasiun televisi swasta di Kota Pahlawan, Jumat (11/3) malam. 

Piagam itu diberikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi, karena dalam masa kepemimpinannya di tengah pandemi Covid-19, dinilai berhasil memulihkan perekonomian di Kota Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, kunci keberhasilan Kota Surabaya bangkit dari keterpurukan ekonomi selama pandemi Covid-19, yaitu dengan menerapkan ekonomi kerakyatan. 

Penerapan ekonomi kerakyatan yang dimaksud Wali Kota Eri Cahyadi adalah, mengembangkan kualitas produk dari para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Toko Kelontong di Kota Surabaya. 

"Jadi Kota Surabaya selama ini menerapkan ekonomi kerakyatan, dimana semua kebutuhan di Kota Surabaya dipenuhi oleh UMKM. Begitu dengan para ASN (Aparatur Sipil Negara) dan siswa SD-SMP, kebutuhan batiknya dan seragam, yang juga memakai buatan UMKM-nya Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Bukan jurus itu saja yang dikeluarkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi untuk menggerakkan kembali roda perekonomian, ia juga memanfaatkan platform digital sebagai obat penawar krisis ekonomi pada saat pandemi. 

Platform digital itu dia beri nama e-Peken Surabaya, di aplikasi ini ada sekitar 500 pedagang toko kelontong yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok. 

Wali Kota Eri Cahyadi bukan sekadar menyediakan wadah untuk pelaku Toko Kelontong, agar perekonomian terus berputar, ia meminta ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membeli bahan kebutuhan pokok di aplikasi e-Peken Surabaya. 

Wali kota Eri juga menjelaskan, soal bulan padat karya di awal Maret 2022 ini. 

Di bulan ini, ia melihat ada peluang emas di sektor UMKM-nya Kota Surabaya. 

Dengan jurus-jurus tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menerima piagam penghargaan kategori "Menggerakkan Konsumsi Produk Lokal dan Sehatkan Ekonomi Rakyat". 

"Hari ini UMKM tidak hanya ada kue, batik dan sebagainya. Akan tetapi juga ada UMKM yang berupa bahan-bahan untuk kebutuhan bangunan, seperti paving pasir dan lain sebagainya," ujarnya.

Wali Kota Eri menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19 pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya melampaui kinerja Jawa Timur, bahkan Nasional. 

Peningkatan itu tercatat dari tahun 2020 terkontraksi minus 4,85 persen, kemudian melompat ke angka 4,29 persen pada tahun 2021.

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, lompatan pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2021 tercatat signifikan, yakni sekitar 8 poin. 

Bahkan, lompatan tersebut melampaui kinerja pertumbuhan ekonomi Nasional (3,69 persen) dan Jawa Timur (3,57 persen). 

Karenanya, pada tahun 2022 ini, dia mengatakan perputaran ekonomi Surabaya meningkat di atas 7 persen.

"Kita harus optimistis. Dengan gotong royong, kita terbukti bisa bangkit. Di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya meningkat. Tahun 2021 yang tadinya ditargetkan hanya 2 persen, menjadi 4,29 persen," pungkasnya. 

Read More

Polda Jatim Gelar Vaksinasi Serentak di 61 Titik

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Jatim Kombes Pol Dekananto Eko Purwono, bersama Pejabat Utama Polda Jatim, dan Forkopimda Kabupaten Gresik mengikuti gelaran vaksinasi serentak lanjutan yang digelar oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara virtual dari Klaten Jawa Tengah, Sabtu (12/3)

Vaksinasi yang digelar ik ini terus di gencarkan oleh Kapolri, yang juga di ikuti oleh seluruh jajaran Polda di seluruh Indonesia, termasuk Polda Jatim yang saat ini juga menggelar vaksinasi di PT Nankai Kebomas kawasan Industri Gresik, dengan sasaran 600 dosis vaksin jenis Pfizer.

Dir Intelkam Polda Jatim Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan, gelaran vaksinasi ini juga diikuti secara serentak di 61 titik gerai vaksinasi yang tersebar di Jawa Timur dengan total sasaran 37.118 dosis.

“Kita melaksanakan ada di 61 titik dengan jumlah vaksin kurang lebih 37.118 dosis vaksin untuk di wilayah Jawa Timur, dan perlu kami sampaikan juga bahwa positivity rate kita untuk wilayah Jawa Timur itu 19 persen, artinya ini di bawah positivity rate Nasional,” papar Kombes Pol Dekananto usai mengikuti vidcon bersama Kapolri.

“Kemudian kita juga akan melakukan langkah-langkah percepatan vaksinasi di wilayah Jawa Timur ini, meskipun target kita secara nasional itu sudah tercapai. Namun kita akan mendekati target nasional sekarang yakni 92 persen. Untuk wilayah Jawa Timur sekarang ini 90.97 persen, harapannya Bapak Kapolri dan bapak Kapolda Jawa Timur bisa menyamai target capaian nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Dekananto menjelaskan, Polda Jatim akan terus meningkatkan capaian vaksinasi khususnya di daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah.

“Kami harapkan juga untuk para ulama, tokoh agama, para habaib di Jawa Timur, mari untuk bersama-sama bersinergi dengan Polri, TNI, pemerintah daerah, mengajak pada santrinya, kepada muridnya, kepada jemaahnya, untuk bisa vaksin. Karena ini bukan untuk pemerintah, tapi untuk kita bersama,” tambahnya.

“Karena kesadaran ini satu-satunya upaya untuk menanggulangi covid, dengan vaksin. Tentunya ini harapan kita mewakili Bapak Kapolda agar capaian kita bisa menyamai vaksin secara nasional,” pungkas Kombes Pol Dekananto.

Read More

Kapolda Metro Jenguk Kasat Intel Jakpus Korban Pemukulan Demo Mahasiswa

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran mengunjungi Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon, di RS Tarakan, Jakarta Pusat.

Dalam kunjungan tersebut, Fadil memberikan motivasi kepada Ferikson yang menjadi korban pemukulan pada saat pengamanan aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/3) lalu.

"Iya, benar, Bapak Kapolda sudah tiba di rumah sakit untuk menjenguk Kasat Intel," kata Kasi Humas Polres Metro Jakpus AKP Sam Suharto lewat keterangannya.

Sam menyebut, saat ini Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat masih dalam perawatan intensif dan kondisinya sudah membaik.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Metro Jaya didampingi Dir Intelkam Polda Metro Jaya Kombes Pol Hirbak Wahyu Setiawan, Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto, Kabid Dokkes Kombes Didiet Setioboedi, dan pejabat Polres Jakpus.

Sebelumnya, Kasat Intel AKBP Ferikson Tampubolon terluka akibat kericuhan pada aksi unjuk rasa mahasiswa Papua di depan Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).

Dari informasi yang diperoleh, awalnya polisi mengimbau agar para mahasiswa tak melakukan aksi. Namun bukannya bubar, terjadi kericuhan yang tak dapat dihindari.

Read More

Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Impor Besi dan Baja Kawasan Berikat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi impor besi dan baja di kawasan berikat. Langkah ini dilakukan menyusul pengusutan perkara mafia pelabuhan.

Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menyampaikan, selama ini aktivitas impor besi dan baja diduga telah merugikan perekonomian negara. 

Hal itu pun berdampak penurunan terhadap industri besi dan baja Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir.

"Memang benar kami sedang menyelidiki industri baja dan besi. Kita mau melihat apakah selama ini impor baja dan besi itu legal atau tidak. Kan kita juga harus menjaga kondisi industri nasional ya," tutur Febrie di Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Febrie menegaskan, Kejagung akan turut berkontribusi menjaga kondisi industri nasional, agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Kejagung sudah memanggil sejumlah pihak terkait kasus ini. "Sudah ada beberapa yang dipanggil ya," jelas dia.

Febrie pun memastikan penyidik akan menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan apabila ke depannya terbukti ada perbuatan melanggar hukum dalam aktivitas impor besi dan baja pada kawasan Berikat.

"Ya nanti kita lihat apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak pada impor besi dan baja itu. Kalau ada nanti kita tindak lanjuti," Febrie menandaskan.

Read More