Kamis, 17 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc menggelar coffee morning bersama Pimpinan Media di Jawa Timur yang bertempat di Gedung Balai Prajurit Kodam V/Brw Jalan Raden Wijaya No.4  Surabaya, Kamis, (17/3/2022).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Kodam V/Brawijaya bersama Pimpinan Media di Jawa Timur dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Pangdam V/Brawijaya, peranan media massa tidak hanya sekedar memberikan informasi aktual dan faktual bagi masyarakat, melainkan sebagai filter terhadap berita-berita hoax yang dapat mengancam stabilitas keamanan bangsa dan negara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia, Arif Rachman dan Ketua IJTI Jawa Timur, Lukman Rozaq. (Penerangan Kodam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya hingga pertengahan Maret 2022 atau di triwulan pertama ini sudah mencapai Rp 579.732.635.010. 

Pencapaian tersebut sekitar 12,16 persen dari target tahun ini yang mencapai Rp 4.768.251.212.071.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Musdiq Ali Suhudi memastikan capaian pajak daerah hingga pertengahan triwulan pertama ini sudah sesuai target. 

Sebab, hingga akhir Maret 2022, capaian pajak daerah ditargetkan mencapai 14-15 persen. 

“Sekarang kan posisinya sudah 12,16 persen. Insyallah sampai akhir Maret bisa tercapai lah itu (14-15 persen),” kata Musdiq di kantornya, Kamis (17/3/2022).

Menurut Musdiq, target capaian pajak daerah tahun 2022 ini sebesar Rp 4,7 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp 900 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. 

Ia mengaku optimis bisa mencapai target itu karena saat ini kondisi pandemi di Kota Surabaya sudah mulai membaik. 

“Memang ada tren kenaikan dibanding sebelumnya ketika pandemi masih tinggi-tingginya,” kata dia.

Di Surabaya, ada sembilan objek pajak yang terus dimaksimalkan untuk memperoleh pendapatan, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). 

“Dari sembilan objek pajak itu, yang terlihat menunjukkan tren kenaikan adalah restoran, hotel, dan reklame,” ujarnya.

Sedangkan yang masih agak melambat adalah pajak hiburan karena memang hiburan itu belum beroperasi 100 persen. Ia mencontohkan kondisi bioskop yang kapasitasnya masih dibatasi 50 persen, termasuk pula hiburan mainan anak-anak dan juga fitnes serta gym yang sampai saat ini belum pulih. 

“Tempat wisata seperti KBS mulai naik tapi bergerak pelan, dan KBS ini menjadi salah satu penghasil besar dari pajak hiburan ini,” katanya.

Di samping itu, Musdiq juga memastikan bahwa target objek pajak yang paling besar adalah PBB dan BPHTB. 

Tahun ini, target pendapatan dari PBB sebesar Rp 1,4 triliun, dan dari BPHTB sebesar Rp 1,3 triliun. 

“Jadi, 50 persen penghasilan kita memang berasal dari PBB dan BPHTB. Kondisinya saat ini belum pulih, karena sektor property juga belum full pulih, tapi kami optimis akan semakin membaik,” tegasnya.

Oleh karena itu, Musdiq memastikan sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencapai semua target tersebut. 

Pertama, terus menumbuhkan kesadaran wajib pajak, sehingga dia mengaku sudah berkomunikasi dengan masyarakat dan asosiasi supaya membantu menyadarkan wajib pajak. 

“Apapun yang kita lakukan kalau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum bagus, ya tidak akan berhasil,” ujarnya.

Kedua, meningkatkan layanan via online. Ia mencontohkan pajak parkir yang terus mengembangkan layanan online atau aplikasi demi mempermudah wajib pajak. 

Termasuk pula layanan pengurangan pajak PBB bagi pensiunan, sehingga secara otomatis ada pemotongan ketika pensiunan ini mengajukan.

“Ketiga, kita juga terus komunikasi aktif dengan asosiasi, seperti BPHTB, kita berkomunikasi dengan notaris dan PPAT. Bahkan, kita juga berkomunikasi dengan PHRI dan asosiasi lainnya. Dengan begitu, kita berharap asosiasi ini bisa membantu sosialisasi, sehingga berbagai kemudahan yang sudah kita bangun dapat disebarluaskan,” katanya.

Di samping itu, Musdiq juga terus memperkuat jajaran internalnya. Ia juga mengakui bahwa dengan adanya SOTK baru yang diterapkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, akhirnya komposisi pegawainya juga berubah. 

Saat ini, sebanyak 65 persen pegawainya berada di kantor cabang atau UPTD dan 35 persen lainnya bertugas di kantor pusat atau di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

“Ini strategi internal kami, sehingga petugas kami yang berada di lapangan bisa lebih banyak dan lebih dekat dengan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengaku terus menggali wajib pajak supaya ikut berpartisipasi dalam membayar pajak. Bahkan, berbagai terobosan lainnya seperti penghapusan denda di momen-momen tertentu juga dilakukan untuk menggenjot pendapatan. 

“Semua terobosan ini kami buat untuk mencapai target pajak yang sudah ditetapkan. Kami optimis bisa mencapai itu semua,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tak hanya PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir juga resmi membubarkan dua BUMN lainnya, yakni PT Kertas Kraft Aceh (Persero), dan PT Sandang Nusantara (Persero).

Pembubaran ketiga BUMN tersebut dilakukan melalui asset management BUMN di bawah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Danareksa, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan. 

Adapun RUPS Sandang Nusantara dilaksanakan pada 2 Februari 2022, Iglas pada 10 Februari 2022, dan Kertas Kraft Aceh pada 11 Februari 2022.

Pasca RUPS tersebut, PPA akan membentuk tim likuidasi untuk melakukan persiapan pembubaran ketiga BUMN tersebut. 

Saat ini, Kementerian BUMN dan manajemen PPA masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum likuidasi.

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan PP pembubaran atau likuidisai ketiga BUMN akan diterbitkan pada Juni 2022. 

Menurutnya, upaya pengurangan atau perampingan perusahaan pelat merah terus diupayakan hingga 2024 mendatang.

"Tentu dengan jalan panjang yang sudah berjalan, alhamdulillah kita menunggu PP di Bulan Juni, supaya perusahaan yang selama ini, kita tidak ambil kebijaksanaan, padahal perusahaan seperti Kraft Aceh sudah tidak beroperasi sejak 2008 dan juga Iglas sudah tidak beroperasi sejak 2015, dan industri Sandang Nusantara sudah tidak beroperasi sejak 2018, kita tidak boleh terus terkatung-katung," kata Erick Thohir, dalam konferensi pers, Kamis (17/3/202). 

Tercatat, ada 8 perusahaan yang akan dibubarkan Kementerian BUMN, di antaranya PT PLN Batubara, PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), Erick mengungkapkan, pembubaran difokuskan pada BUMN yang dipandang tidak efektif secara bisnis.

Atau, perusahaan dengan tingkat revenue di bawah standar atau kecil akan diswastanisasikan. "Kita tidak boleh menjadi pemimpin yang zalim yang tidak memastikan daripada keberpihakan untuk menyelesaikan secara baik. Jelas perusahaan ini sudah tidak lagi beroperasi," ujar Erick Thohir



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, 429 pegawai PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas akan diselesaikan dengan baik-baik. 

Kepastian itu setelah BUMN Iglas resmi dibubarkan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 10 Februari 2022 kemarin.

Erick Thohir menyebut ke-429 pegawai Iglas tersebut sudah ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Danareksa selaku asset management BUMN. 

Meski begitu, Erick Thohir enggan menyebut proses penyelesaian isu kepegawaian yang dimaksud.

"Toh jelas perusahaan ini sudah tidak beroperasi. Alhamdulillah saya juga apresiasi kepada Danareksa dan PPA bisa juga menyelesaikan isu kepegawaian yang jumlahnya 429 untuk di Iglas yang sudah selesai September 2021," ungkap Erick Thohir dalam konferensi pers, Kamis (17/3/2022).

Selain Iglas, pemegang saham juga memastikan tidak ada persoalan isu kepegawaian di PT Kertas Kraft Aceh (Persero) dan PT Sandang Nusantara (Persero). 

Kedua perusahaan pelat merah inipun resmi dibubarkan PPA melalui RUPS yang digelar Februari 2022 lalu.

Erick menyebut pegawai kedua perusahaan ditangani secara baik oleh PPA dan Danareksa. 

Dia memandang, langkah itu sebagai wujud dirinya sebagai pemimpin yang sudah diberi amanah untuk menangani persoalan BUMN secara bijaksana.

"Dan tentu sebagai tanggung jawab kita juga pemimpin yang diberi amanah, untuk kedua perusahaan lainnya kita selesaikan baik-baik," ungkap dia.

Pasca RUPS tersebut ketiga BUMN tersebut, PPA akan membentuk tim likuidasi untuk melakukan persiapan pembubaran ketiganya. 

Saat ini, Kementerian BUMN dan manajemen PPA masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum likuidasi.

Erick Thohir menyebut PP akan diterbitkan pada Juni 2022. Menurutnya, upaya pengurangan atau perampingan perusahaan pelat merah terus diupayakan hingga 2024 mendatang. 

"Tentu dengan jalan panjang yang sudah berjalan, alhamdulillah kita menunggu PP di Bulan Juni," tuturnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) telah membuka Seleksi Penerimaan Beasiswa bagi Pelajar Penghafal Kitab Suci Tahun 2022. 

Kini, program beasiswa lintas agama tersebut, telah memasuki tahap penilaian.

Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan bahwa penerimaan beasiswa diberikan kepada peserta didik pada jenjang TK, SD, hingga SMP. 

Bagi peserta yang lolos pada program tersebut akan mendapatkan uang saku setiap bulan.

“Beasiswa penghafal kitab suci saat ini sudah memasuki tahap penilaian,” kata Yusuf, Kamis (17/3).

Yusuf mengaku, terdapat 1.792 pelajar yang telah mendaftarkan diri dalam Seleksi Penerimaan Beasiswa bagi Pelajar Penghafal Kitab Suci Tahun 2022. 

Sedangkan untuk kuota pelajar yang disediakan adalah sebanyak 1.160 pelajar.

“Kami sangat mengapresiasi peserta didik yang telah mengikuti seleksi ini. Menurut pantauan saya, anak-anak ini sangat pandai dan pemberani saat mengikuti seleksi penerimaan beasiswa penghafal kitab suci,” ungkap dia.

Melalui program Seleksi Penerimaan Beasiswa bagi Pelajar Penghafal Kitab Suci Tahun 2022 ini, pihaknya ingin melahirkan generasi emas yang mampu memahami kaidah dan syariat agamanya masing-masing.

“Dengan adanya program beasiswa ini, anak-anak diharapkan menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Serta, memiliki pemahaman mengenai sarana dan prasarana atau kebutuhan yang harus dipersiapkan sesaat sebelum memulai beribadah,” terangnya.

Karena itu, Yusuf juga berencana membuat klub olahraga bagi siswa yang berasal dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mewadahi setiap talenta atau bakat yang dimiliki. 

Bahkan, ia telah berkoordinasi dengan Sub Bagian Kesiswaan mengenai rencana tersebut.

“Anak-anak kita memiliki talenta, tapi kesulitan untuk masuk klub. Maka kita ciptakan klub, persoalan menang atau kalah itu urusan nanti, tapi kita harus mengantar anak didik kita menuju perlombaan dan kejuaraan,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surabaya, M. Arifin menjelaskan bahwa proses tahapan penilaian sedang dilakukan oleh dewan juri dari masing-masing lintas agama. 

Nantinya, pengumuman hasil penerima Seleksi Penerimaan Beasiswa bagi Pelajar Penghafal Kitab Suci Tahun 2022, akan diumumkan melalui laman website resmi Dispendik.

Ia mengaku, pada proses Seleksi Penerimaan Beasiswa bagi Pelajar Penghafal Kitab Suci Tahun 2022, kriteria yang diberikan mengikuti skema pendidikan pada masing-masing jenjang, yakni TK, SD, hingga SMP.

“Harapannya, melalui program ini mampu menjadi landasan, sebagai skema penghafalan kitab suci bagi seluruh peserta didik di Kota Surabaya,” pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 (RUPST TB 2021), Kamis (17/3/22) di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim lantai 5.

Agenda rapat tersebut di antaranya, persetujuan laporan tahunan perseroan mengenai dan jalannya perseroan selama tahun buku 2021, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris selama tahun buku 2021, dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021.

Pada RUPS tahunan tahun buku 2021 kali ini, terdapat perubahan susunan pengurus perseroan. Bank Jatim memberhentikan dengan hormat anggota direksi yang berakhir masa jabatannya, yaitu Direktur Risiko Bisnis Rizyana Mirda dan Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha.

Selain itu, berdasarkan hasil RUPS tahunan 2021, Bank Jatim mengangkat komisaris dan direksi baru yang telah lulus fit and proper test.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim setelah pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama: Suprajarto

Komisaris Independen: Muhammad Mas’ud

Komisaris Independen: Candra Fajri Ananda

Komisaris Independen: Sumaryono

Komisaris: Heru Tjahjono

Direktur Utama: Busrul Iman

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko: Erdianto Sigit Cahyono

Direktur TI & Operasi: Tonny Prasetyo

Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah: R Arief Wicaksono

Direktur Komersial & Korporasi: Edi Masrianto

Berdasarkan kinerja Desember 2021, untuk pertama kalinya dalam sejarah, aset Bank Jatim mencapai 100 triliun rupiah lebih atau tepatnya sebesar Rp100,72 triliun dan tumbuh 20,45%. Sedangkan laba bersih BankjJatim tercatat Rp1,52 triliun atau tumbuh 2,29% (YoY).

Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan beberapa variabel seperti dana pihak ketiga (DPK) Bank Jatim yang mencatatkan pertumbuhan 21,52% (YoY), yaitu sebesar Rp83,20 triliun. 

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim meningkat.

"Dari sisi pembiayaan, Bank Jatim bersyukur meskipun tantangan pandemi masih terjadi, Bank Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif yaitu tumbuh 3,06% (YoY) atau sebesar Rp. 42,75 triliun," kata Dirut Bank Jatim, Busrul Iman, Kamis (17/3/21).

Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,07% (YoY) atau tercatat Rp7,55 triliun. Sedangkan kredit komersial tercatat sebesar Rp10,46 triliun atau tumbuh 1,28%, dan kredit di sektor konsumsi tercatat sebesar Rp24,74 triliun atau tumbuh 1,58%.

Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Desember 2021 antara lain return on equity (ROE) sebesar 17,26%, net interest margin (NIM) sebesar 5,11%, dan return on asset (ROA) 2,05%.

Pada RUPS Tahun Buku 2021, Bank Jatim berhasil membagi dividen sebesar Rp52,11 per lembar saham. Nilai tersebut naik dari dividen tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp48,85 per lembar saham.

Secara keseluruhan, total dividen yang dibagi kepada pemegang saham adalah sebesar Rp. 782.457.605.053,02 atau sebesar 51,37% dari laba bersih tahun buku 2021.

"Pembagian dividen yang selalu meningkat setiap tahunnya menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dalam berinvestasi," pungkas Busrul.

Hadir langsung dalam RUPS tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa skenario kegiatan RUPS Tahun Buku 2021. 



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengerakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis (17/3), menyampaikan, hal tersebut disampikan ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin dan sejumlah jajaran menerima kunjungan Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, yang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menyampaikan, Kejaksaan mendukung pelaksanaan tugas IKN sehingga pemindahan ibu kota sebagai program pemerintah dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Menurutnya, Kejaksaan juga mendukung secara maksimal termasuk melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kejaksaan untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan IKN.

Sedangkan dalam konferensi pers usai pertemuan, Bambang Susantono menyampaikan, organisasi IKN dapat beroperasi bila sudah dibentuk struktur organisasinya. Sesuai UU, pihaknya diberikan waktu hingga akhir tahun 2022 untuk membentuk organisasi otorita IKN. Pihaknya berupaya untuk merampungkannya lebih cepat.

“Ada bagian penting saat saya dan Bapak Jaksa Agung beserta Bapak Jamdatun, Bapak Jamintel, dan Bapak Jampidsus melakukan pertemuan,” ucapnya.

Menurut Bambang, dari awal semua elemen menginginkan untuk mengawal agar proses tata kelola IKN Nusantara ini dijaga secara baik. Karena apabila ingin mengundang investasi, saat ini investor-investor besar itu sangat menekankan 3 aspek, yaitu ESG.

Adapun ESG ini, pertama “E” yang berarti environment tentang aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim (climate change). Sedangkan “S” berkaitan dengan sosial, termasuk kondisi masyarakat merupakan hal penting, serta “G”, yaitu government (tata kelola). Terkait tata kelola, nantinya akan dibuat structuring dari project IKN Nusantara ini.

Menurutnya, apabila 3 aspek ini berjalan secara baik, maka tentu investasi dari swasta akan masuk dengan lancar. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa saat ini organisasi otorita IKN sedang diselesaikan dan sudah ada tim transisi yang nantinya akan terintegrasi dengan para jaksa agung muda.

“Harapan kita bersama yaitu tentu IKN ini akan menjadi sesuatu yang memenuhi compliance dalam rangka kita membangun ibu kota negara sesuai dengan harapan dan rencana yang kita buat dari pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono, menyampaikan bahwa Kejaksaan mendukung program kerja Kepala Otorita IKN Nusantara dan percepatan pembentukan struktur organisasi otorita IKN.

Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan, baik di pusat dalam hal ini dari tingkat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun di daerah (wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur), dan mendukung pula dalam hal yang berkaitan dengan policy draftingnya, termasuk pendampingan control policy draftingnya.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Bambang Sugeng Rukmono; Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Amir Yanto; dan Jamdatun Feri Wibisono.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi menyebut, terdapat mafia dan spekulan yang ingin mengambil keuntungan di tengah masalah minyak goreng. 

Mendag mengklaim, seharusnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat.

Lutfi mengatakan, sebenarnya terdapat tiga provinsi yang diklaim memadai dalam pasokan minyak goreng yakni Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

"Jadi ada tiga derah yang mirip seperti itu, pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah," kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.

Namun, Lutfi menekankan, ada pihak-pihak yang memang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan terkait minyak goreng.

"Jadi, spekulasi kami, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapatkan, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," kata Lutfi.

Lutfi pun menegaskan, mengapa minyak goreng bisa menjadi langka kemarin, terutama di tiga provinsi yang disebutkan tadi. Mendag mencurigai, lantaran adanya indrustri dan kedekatan dengan pelabuhan.

"Jadi bapak dan ibu, kalau ini keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa seribu ton atau satu juta liter dikali 7 ribu, 8 ribu rupiah, ini uangnya 8 sampai 9 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," kata Lutfi.

Sementara adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dianggap Mendag, tak kuat dalam melawan adanya mafia-mafia tersebut.

"Jadi bapak dan ibu, yang terjadi adalah ketika banyak dari minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat di sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," imbuhnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyelidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pelabuhan Tanjung priok. 

Hal ini terkait penyelidikan kasus mafia minyak goreng.

Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi dan perbuatan melawan hukum oleh perusahaan PT AMJ dan perusahaan lainnya tahun 2021 dan 2022 dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, penyelidik Kejaksaan Tinggi DKI temukan sejumlah hal. Pertama, adanya 1 unit kontainer 40 feet nomor kontainer BEAU 4737396 yang di dalamnya terdapat 1.835 karton minyak goreng kemasan merek tertentu.

"Yang akan dilakukan ekspor dengan melawan hukum oleh PT AMJ bersama-sama dengan perusahaan lainnya ke negara tujuan Hongkong," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Penyelidik Kejati DKI menduga ekspor satu kontainer minyak goreng kemasan yang akan dilakukan oleh PT AMJ tersebut terindikasi melawan hukum. 

Sebab, dilakukan dengan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil temuan tersebut, penyelidik Kejati DKI menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. 

Hal tersebut agar kontainer itu diamankan dan tidak dipindahtempatkan atau dikeluarkan dari Terminal Kontainer JICT 1 sampai dengan proses hukum selesai.

"Bahwa dari ekspor yang telah dan akan dilakukan oleh PT AMJ tersebut memberikan dampak kerugian perekonomian negara dengan adanya kelangkaan minyak goreng kemasan di Indonesia dan memberikan keuntungan tidak sah kepada PT AMJ sejumlah kurang lebih Rp 400.000.000 per kontainer," kata Sumedana.

Diduga, ada upaya mengekspor minyak goreng ke luar negeri secara melawan hukum untuk mendapat keuntungan. Salah satu ekspor diduga menuju ke Hongkong.

Penyelidik menduga minyak goreng itu diekspor dengan nilai penjualan per karton sekitar 240-280 dolar Hongkong atau 3 kali lipat keuntungan dari harga beli di dalam negeri.

Adapun pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Sprinlid: Print-848/M.1/Fd.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2022.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan kasus varian Omicron baru saja menurun di Surabaya dalam dua pekan di bulan Maret 2022. Kini sudah ada lagi dugaan varian baru gabungan antara Delta dan Omicron, atau disebut Deltacron.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, hingga sekarang varian Deltacron belum ditemukan kasusnya. 

Meski belum ditemukan, Dinkes Surabaya tidak tinggal diam dengan menyiapkan berbagai strategi.

"Yang pasti, kami melakukan optimalisasi penguatan upaya 3T (tracing, testing dan treatment), operasi yustisi protokol kesehatan (prokes) di tempat keramaian yang menjadi konsentrasi masyarakat oleh seluruh Satgas Covid-19 di wilayah," kata Nanik di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/3).

Nanik juga menjelaskan strategi lainnya untuk mengantisipasi Deltacron, yaitu mempersiapkan RS rujukan Covid-19 untuk memfasilitasi kasus-kasus kondisi sedang hingga berat (critical). 

Selain itu, ia mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi primer Covid-19 dan dilanjutkan dengan booster di Kota Surabaya.

Lalu bagaimana langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ketika kasus Deltacron ditemukan? Nanik menegaskan, pada prinsipnya penanganan kasus Covid-19 dari sekian banyak varian itu sama dengan penerapan 3T, prokes hingga vaksinasi. 

"Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan varian Deltacron yang telah terdeteksi di beberapa negara Eropa. Selain itu, juga mengupdate secara rutin data perkembangan dari WHO," ujarnya.

Meskipun kasus Deltacron belum ditemukan di Surabaya dan masih dalam penelitian oleh World Health Organization (WHO), Nanik mengingatkan masyarakat untuk waspada dengan varian ini. 

"Varian Deltacron masih dalam penelitian dan pemantauan oleh WHO, termasuk gejalanya. Namun, beberapa gejala yang perlu diperhatikan yaitu suhu tinggi, batuk terus menerus, kehilangan indera penciuman dan perasa, sakit kepala, serta sesak napas," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Khofah Indar Parawansa melantik jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) di Gedung Negara Grahadi, Kamis (17/3/2022) siang.

Jajaran komisaris dan direksi yang dilantik oleh Gubernur Khofifah yakni Suprajarto sebagai Komisaris Utama, Sumaryono sebagai Komisaris Independen, R Arief Wicaksono sebagai Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah, serta Edi Masrianto sebagai Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim.

Kepada jajaran komisaris dan direksi yang baru saja dilantik, Gubernur Khofifah berpesan agar segera melakukan gerak cepat beradaptasi dan bersinergi dengan para Direksi dan Komisaris lainnya untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Bank Jatim.

“Curahkan segala kemampuan saudara untuk menggerakkan seluruh kekuatan dan potensi yang ada sehingga memberikan manfaat untuk kemajuan Bank Jatim,” katanya.

Khofifah mengatakan, baik Direksi maupun Komisaris merupakan unsur yang sama-sama penting dalam industri perbankan.

Hal ini karena tanggung jawab atas pengelolaan bank ada di tangan Direksi, sedangkan tanpa adanya pengawasan dari Komisaris, maka tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi sulit untuk terwujud.

“Untuk itu maka perlu ada koordinasi dan sinergi yang baik diantara kedua unsur tersebut,” katanya.

Menurutnya, Bank Jatim memiliki sejumlah kesempatan dan peluang untuk terus tumbuh dan berkembang. Untuk mengembangkan hal itu, maka seluruh jajaran Bank Jatim harus terus mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan produk dan solusi perbankan yang menarik.

Selain itu juga harus terus menumbuhkan kepercayaan agar masyarakat tertarik menjadi nasabah dan mitra kerja Bank Jatim.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, menumbuhkan kepercayaan nasabah bukanlah hal yang mudah dan perlu kerja keras. Aspek profesionalisme harus mewarnai seluruh dimensi pelayanan Bank Jatim.

"Untuk itu Komisaris dan Direksi Bank Jatim harus mampu memberikan teladan kepada para karyawannya sekaligus mampu mengembangkan pola kerja baru yang lebih visioner, kredibel dan akuntabel,” pesannya.

Turut hadir dalam pelantikan ini yakni Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, jajaran Komisaris Bank Jatim Mohamad Mas’ud, Heru Tjahjono dan Candra Fajri Ananda, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, serta jajaran direksi Bank Jatim.



KABARPROGRESIF.COM: (Tulungagung) Tersangka korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, AK, kembali menitipkan uang kerugian sebesar Rp 433 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Kamis (17/3/2022).

Dengan demikian, total uang pengembalian kerugian negara dalam perkara ini telah mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, pihaknya dihubungi pihak AK pada pukul 12.00 WIB.

"Kami butuh koordinasi dengan pihak bank, apakah bank bisa mengirimkan personelnya," terang Agung.

Uang dititipkan ke rekening penitipan di Bank Mandiri Diponegoro Tulungagung.

Uang dibawa oleh pengacara AK, Bambang Suhandoko.

Petugas bank menghitung uang yang diserahkan dengan disaksikan Bambang serta Jaksa.

"Hari ini tersangka hanya lapor ke kantor. Tapi penyerahan uang dilakukan pengacaranya," sambung Agung.

Pengembalian dugaan uang kerugian negara ini adalah yang ke-5.

Dengan demikian Kejari berhasil memulihkan kerugian negara, seperti hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski demikian, Agung menegaskan jika pengembalian ini tidak menghapuskan tindak pidananya.

"Perkara tetap jalan, minggu depan semoga bisa dilakukan tahap dua (pelimpahan barang bukti dan tersangka ke JPU)," ucapnya.

Setelah tahap dua dilakukan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor di Surabaya.

AK, direktur PT Kya Graha adalah tersangka dalam perkara peningkatan empat ruas jalan empat di Kabupaten Tulungagung.

Masing-masing Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Tenggong-Purwodadi dan Boyolangu-Campurdarat.

Penasehat Hukum AK, Bambang Suhandoko mengatakan, pengembalian ini bentuk itikad baik dari kliennya.

Sebenarnya proyek empat jalan itu dikerjakan empat pihak yang berbeda.

Namun secara formal proyek itu dimenangkan oleh PT Kya Graha milik AK.

"Karena secara formal benderanya AK, maka ada itikad baik untuk mengembalikan dugaan kerugian yang timbul," ungkap Bambang.

Lanjutnya, pengembalian ini akan menjadi pertimbangan hukum yang meringankan.

Bambang mengaku masih menunggu proses hukum lebih lanjut.

Sebab pihaknya perlu mempelajari berkas perkara, sebelum merumuskan strategi pembelaan di persidangan.

"Kalau sekarang belum bisa komen, karena berkasnya belum dapatkan," pungkas Bambang.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019, karena ada kelebihan bayar dari empat proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung.

Kelebihan bayar terjadi karena hasil pekerjaan di bawah spesifikasi, namun negara tetap membayar penuh.

Saat itu PT Kya Graha selaku kontraktor diminta mengembalikan kelebihan bayar senilai Rp 2,2 miliar.

AK selaku sebagai direktur PT Kya Graha tidak memanfaatkan masa sanggah dan tidak mau mengembalikan seperti klaim BPK RI.

Unsur pidana korupsi pun terpenuhi, karena ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Kejari Tulungagung yang menangani perkara ini kemudian menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menghitung ulang kerugian.

Hasilnya terdapat peningkatan kerugian dari hitungan BPKP menjadi Rp 2,4 miliar.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive