Berikut Susunan Direksi dan Komisaris Bank Jatim yang Baru Hasil RUPS 2021

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2021 (RUPST TB 2021), Kamis (17/3/22) di Ruang Bromo, Kantor Pusat Bank Jatim lantai 5.

Agenda rapat tersebut di antaranya, persetujuan laporan tahunan perseroan mengenai dan jalannya perseroan selama tahun buku 2021, termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris selama tahun buku 2021, dan pengesahan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021.

Pada RUPS tahunan tahun buku 2021 kali ini, terdapat perubahan susunan pengurus perseroan. Bank Jatim memberhentikan dengan hormat anggota direksi yang berakhir masa jabatannya, yaitu Direktur Risiko Bisnis Rizyana Mirda dan Direktur Keuangan Ferdian Timur Satyagraha.

Selain itu, berdasarkan hasil RUPS tahunan 2021, Bank Jatim mengangkat komisaris dan direksi baru yang telah lulus fit and proper test.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim setelah pelaksanaan RUPST Tahun Buku 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama: Suprajarto

Komisaris Independen: Muhammad Mas’ud

Komisaris Independen: Candra Fajri Ananda

Komisaris Independen: Sumaryono

Komisaris: Heru Tjahjono

Direktur Utama: Busrul Iman

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko: Erdianto Sigit Cahyono

Direktur TI & Operasi: Tonny Prasetyo

Direktur Konsumer Ritel & Usaha Syariah: R Arief Wicaksono

Direktur Komersial & Korporasi: Edi Masrianto

Berdasarkan kinerja Desember 2021, untuk pertama kalinya dalam sejarah, aset Bank Jatim mencapai 100 triliun rupiah lebih atau tepatnya sebesar Rp100,72 triliun dan tumbuh 20,45%. Sedangkan laba bersih BankjJatim tercatat Rp1,52 triliun atau tumbuh 2,29% (YoY).

Pencapaian tersebut didukung oleh pertumbuhan beberapa variabel seperti dana pihak ketiga (DPK) Bank Jatim yang mencatatkan pertumbuhan 21,52% (YoY), yaitu sebesar Rp83,20 triliun. 

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Bank Jatim meningkat.

"Dari sisi pembiayaan, Bank Jatim bersyukur meskipun tantangan pandemi masih terjadi, Bank Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif yaitu tumbuh 3,06% (YoY) atau sebesar Rp. 42,75 triliun," kata Dirut Bank Jatim, Busrul Iman, Kamis (17/3/21).

Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,07% (YoY) atau tercatat Rp7,55 triliun. Sedangkan kredit komersial tercatat sebesar Rp10,46 triliun atau tumbuh 1,28%, dan kredit di sektor konsumsi tercatat sebesar Rp24,74 triliun atau tumbuh 1,58%.

Komposisi rasio keuangan Bank Jatim periode Desember 2021 antara lain return on equity (ROE) sebesar 17,26%, net interest margin (NIM) sebesar 5,11%, dan return on asset (ROA) 2,05%.

Pada RUPS Tahun Buku 2021, Bank Jatim berhasil membagi dividen sebesar Rp52,11 per lembar saham. Nilai tersebut naik dari dividen tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp48,85 per lembar saham.

Secara keseluruhan, total dividen yang dibagi kepada pemegang saham adalah sebesar Rp. 782.457.605.053,02 atau sebesar 51,37% dari laba bersih tahun buku 2021.

"Pembagian dividen yang selalu meningkat setiap tahunnya menjadikan saham BJTM sebagai salah satu saham favorit pilihan masyarakat dalam berinvestasi," pungkas Busrul.

Hadir langsung dalam RUPS tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham pengendali. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa skenario kegiatan RUPS Tahun Buku 2021. 

Read More

Kejagung Kerahkan Intelijen untuk Amankan Pembangunan IKN Nusantara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan mengerakan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Jakarta, Kamis (17/3), menyampaikan, hal tersebut disampikan ketika Jaksa Agung ST Burhanuddin dan sejumlah jajaran menerima kunjungan Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, yang didampingi Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara, Dhony Rahajoe.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin menyampaikan, Kejaksaan mendukung pelaksanaan tugas IKN sehingga pemindahan ibu kota sebagai program pemerintah dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Menurutnya, Kejaksaan juga mendukung secara maksimal termasuk melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kejaksaan untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan IKN.

Sedangkan dalam konferensi pers usai pertemuan, Bambang Susantono menyampaikan, organisasi IKN dapat beroperasi bila sudah dibentuk struktur organisasinya. Sesuai UU, pihaknya diberikan waktu hingga akhir tahun 2022 untuk membentuk organisasi otorita IKN. Pihaknya berupaya untuk merampungkannya lebih cepat.

“Ada bagian penting saat saya dan Bapak Jaksa Agung beserta Bapak Jamdatun, Bapak Jamintel, dan Bapak Jampidsus melakukan pertemuan,” ucapnya.

Menurut Bambang, dari awal semua elemen menginginkan untuk mengawal agar proses tata kelola IKN Nusantara ini dijaga secara baik. Karena apabila ingin mengundang investasi, saat ini investor-investor besar itu sangat menekankan 3 aspek, yaitu ESG.

Adapun ESG ini, pertama “E” yang berarti environment tentang aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perubahan iklim (climate change). Sedangkan “S” berkaitan dengan sosial, termasuk kondisi masyarakat merupakan hal penting, serta “G”, yaitu government (tata kelola). Terkait tata kelola, nantinya akan dibuat structuring dari project IKN Nusantara ini.

Menurutnya, apabila 3 aspek ini berjalan secara baik, maka tentu investasi dari swasta akan masuk dengan lancar. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa saat ini organisasi otorita IKN sedang diselesaikan dan sudah ada tim transisi yang nantinya akan terintegrasi dengan para jaksa agung muda.

“Harapan kita bersama yaitu tentu IKN ini akan menjadi sesuatu yang memenuhi compliance dalam rangka kita membangun ibu kota negara sesuai dengan harapan dan rencana yang kita buat dari pertama,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Feri Wibisono, menyampaikan bahwa Kejaksaan mendukung program kerja Kepala Otorita IKN Nusantara dan percepatan pembentukan struktur organisasi otorita IKN.

Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan, baik di pusat dalam hal ini dari tingkat Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara maupun di daerah (wilayah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur), dan mendukung pula dalam hal yang berkaitan dengan policy draftingnya, termasuk pendampingan control policy draftingnya.

Dalam pertemuan tersebut, Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin), Bambang Sugeng Rukmono; Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Amir Yanto; dan Jamdatun Feri Wibisono.

Read More

Mendag Ungkap Banyak Mafia Minyak Goreng di Sumut, DKI dan Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi menyebut, terdapat mafia dan spekulan yang ingin mengambil keuntungan di tengah masalah minyak goreng. 

Mendag mengklaim, seharusnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup untuk masyarakat.

Lutfi mengatakan, sebenarnya terdapat tiga provinsi yang diklaim memadai dalam pasokan minyak goreng yakni Provinsi Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.

"Jadi ada tiga derah yang mirip seperti itu, pertama Surabaya, Jawa Timur yang distribusinya mencapai 91 juta, di Jakarta yang totalnya 85 juta dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara yang mestinya berlimpah," kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.

Namun, Lutfi menekankan, ada pihak-pihak yang memang sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan terkait minyak goreng.

"Jadi, spekulasi kami, deduksi kami ini ada orang-orang yang mendapatkan, mengambil kesempatan di dalam kesempitan," kata Lutfi.

Lutfi pun menegaskan, mengapa minyak goreng bisa menjadi langka kemarin, terutama di tiga provinsi yang disebutkan tadi. Mendag mencurigai, lantaran adanya indrustri dan kedekatan dengan pelabuhan.

"Jadi bapak dan ibu, kalau ini keluar dari pelabuhan rakyat, satu tongkang bisa seribu ton atau satu juta liter dikali 7 ribu, 8 ribu rupiah, ini uangnya 8 sampai 9 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut," kata Lutfi.

Sementara adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dianggap Mendag, tak kuat dalam melawan adanya mafia-mafia tersebut.

"Jadi bapak dan ibu, yang terjadi adalah ketika banyak dari minyak ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya terjadilah kemiringan-kemiringan tersebut. Jadi pelajaran yang kami dapat di sini adalah ketika harga berbeda melawan pasar segitu tinggi dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak bisa mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," imbuhnya.

Read More

Kejati DKI Temukan Kontainer Penuh Minyak Goreng di Tanjung Priok

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyelidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bersama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak di Pelabuhan Tanjung priok. 

Hal ini terkait penyelidikan kasus mafia minyak goreng.

Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi dan perbuatan melawan hukum oleh perusahaan PT AMJ dan perusahaan lainnya tahun 2021 dan 2022 dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng.

Dari hasil pemeriksaan lapangan, penyelidik Kejaksaan Tinggi DKI temukan sejumlah hal. Pertama, adanya 1 unit kontainer 40 feet nomor kontainer BEAU 4737396 yang di dalamnya terdapat 1.835 karton minyak goreng kemasan merek tertentu.

"Yang akan dilakukan ekspor dengan melawan hukum oleh PT AMJ bersama-sama dengan perusahaan lainnya ke negara tujuan Hongkong," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (17/3).

Penyelidik Kejati DKI menduga ekspor satu kontainer minyak goreng kemasan yang akan dilakukan oleh PT AMJ tersebut terindikasi melawan hukum. 

Sebab, dilakukan dengan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari hasil temuan tersebut, penyelidik Kejati DKI menyampaikannya kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. 

Hal tersebut agar kontainer itu diamankan dan tidak dipindahtempatkan atau dikeluarkan dari Terminal Kontainer JICT 1 sampai dengan proses hukum selesai.

"Bahwa dari ekspor yang telah dan akan dilakukan oleh PT AMJ tersebut memberikan dampak kerugian perekonomian negara dengan adanya kelangkaan minyak goreng kemasan di Indonesia dan memberikan keuntungan tidak sah kepada PT AMJ sejumlah kurang lebih Rp 400.000.000 per kontainer," kata Sumedana.

Diduga, ada upaya mengekspor minyak goreng ke luar negeri secara melawan hukum untuk mendapat keuntungan. Salah satu ekspor diduga menuju ke Hongkong.

Penyelidik menduga minyak goreng itu diekspor dengan nilai penjualan per karton sekitar 240-280 dolar Hongkong atau 3 kali lipat keuntungan dari harga beli di dalam negeri.

Adapun pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Sprinlid: Print-848/M.1/Fd.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2022.

Read More

Kasus Covid-19 Varian Deltacron Belum Terdeteksi di Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pandemi Covid-19 belum berakhir, bahkan kasus varian Omicron baru saja menurun di Surabaya dalam dua pekan di bulan Maret 2022. Kini sudah ada lagi dugaan varian baru gabungan antara Delta dan Omicron, atau disebut Deltacron.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, hingga sekarang varian Deltacron belum ditemukan kasusnya. 

Meski belum ditemukan, Dinkes Surabaya tidak tinggal diam dengan menyiapkan berbagai strategi.

"Yang pasti, kami melakukan optimalisasi penguatan upaya 3T (tracing, testing dan treatment), operasi yustisi protokol kesehatan (prokes) di tempat keramaian yang menjadi konsentrasi masyarakat oleh seluruh Satgas Covid-19 di wilayah," kata Nanik di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/3).

Nanik juga menjelaskan strategi lainnya untuk mengantisipasi Deltacron, yaitu mempersiapkan RS rujukan Covid-19 untuk memfasilitasi kasus-kasus kondisi sedang hingga berat (critical). 

Selain itu, ia mengoptimalkan pelaksanaan vaksinasi primer Covid-19 dan dilanjutkan dengan booster di Kota Surabaya.

Lalu bagaimana langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ketika kasus Deltacron ditemukan? Nanik menegaskan, pada prinsipnya penanganan kasus Covid-19 dari sekian banyak varian itu sama dengan penerapan 3T, prokes hingga vaksinasi. 

"Saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan varian Deltacron yang telah terdeteksi di beberapa negara Eropa. Selain itu, juga mengupdate secara rutin data perkembangan dari WHO," ujarnya.

Meskipun kasus Deltacron belum ditemukan di Surabaya dan masih dalam penelitian oleh World Health Organization (WHO), Nanik mengingatkan masyarakat untuk waspada dengan varian ini. 

"Varian Deltacron masih dalam penelitian dan pemantauan oleh WHO, termasuk gejalanya. Namun, beberapa gejala yang perlu diperhatikan yaitu suhu tinggi, batuk terus menerus, kehilangan indera penciuman dan perasa, sakit kepala, serta sesak napas," pungkasnya. 

Read More

Gubernur Khofifah Lantik Jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur, Khofah Indar Parawansa melantik jajaran Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) di Gedung Negara Grahadi, Kamis (17/3/2022) siang.

Jajaran komisaris dan direksi yang dilantik oleh Gubernur Khofifah yakni Suprajarto sebagai Komisaris Utama, Sumaryono sebagai Komisaris Independen, R Arief Wicaksono sebagai Direktur Konsumer Ritel dan Usaha Syariah, serta Edi Masrianto sebagai Direktur Komersial dan Korporasi Bank Jatim.

Kepada jajaran komisaris dan direksi yang baru saja dilantik, Gubernur Khofifah berpesan agar segera melakukan gerak cepat beradaptasi dan bersinergi dengan para Direksi dan Komisaris lainnya untuk pengembangan dan peningkatan kinerja Bank Jatim.

“Curahkan segala kemampuan saudara untuk menggerakkan seluruh kekuatan dan potensi yang ada sehingga memberikan manfaat untuk kemajuan Bank Jatim,” katanya.

Khofifah mengatakan, baik Direksi maupun Komisaris merupakan unsur yang sama-sama penting dalam industri perbankan.

Hal ini karena tanggung jawab atas pengelolaan bank ada di tangan Direksi, sedangkan tanpa adanya pengawasan dari Komisaris, maka tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi sulit untuk terwujud.

“Untuk itu maka perlu ada koordinasi dan sinergi yang baik diantara kedua unsur tersebut,” katanya.

Menurutnya, Bank Jatim memiliki sejumlah kesempatan dan peluang untuk terus tumbuh dan berkembang. Untuk mengembangkan hal itu, maka seluruh jajaran Bank Jatim harus terus mengembangkan inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan produk dan solusi perbankan yang menarik.

Selain itu juga harus terus menumbuhkan kepercayaan agar masyarakat tertarik menjadi nasabah dan mitra kerja Bank Jatim.

Ditegaskan Gubernur Khofifah, menumbuhkan kepercayaan nasabah bukanlah hal yang mudah dan perlu kerja keras. Aspek profesionalisme harus mewarnai seluruh dimensi pelayanan Bank Jatim.

"Untuk itu Komisaris dan Direksi Bank Jatim harus mampu memberikan teladan kepada para karyawannya sekaligus mampu mengembangkan pola kerja baru yang lebih visioner, kredibel dan akuntabel,” pesannya.

Turut hadir dalam pelantikan ini yakni Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, jajaran Komisaris Bank Jatim Mohamad Mas’ud, Heru Tjahjono dan Candra Fajri Ananda, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, serta jajaran direksi Bank Jatim.

Read More

Tersangka Korupsi Proyek PUPR Tulungagung Kembalikan Semua Dugaan Kerugian

KABARPROGRESIF.COM: (Tulungagung) Tersangka korupsi proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, AK, kembali menitipkan uang kerugian sebesar Rp 433 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung, Kamis (17/3/2022).

Dengan demikian, total uang pengembalian kerugian negara dalam perkara ini telah mencapai Rp 2,4 miliar.

Menurut Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, pihaknya dihubungi pihak AK pada pukul 12.00 WIB.

"Kami butuh koordinasi dengan pihak bank, apakah bank bisa mengirimkan personelnya," terang Agung.

Uang dititipkan ke rekening penitipan di Bank Mandiri Diponegoro Tulungagung.

Uang dibawa oleh pengacara AK, Bambang Suhandoko.

Petugas bank menghitung uang yang diserahkan dengan disaksikan Bambang serta Jaksa.

"Hari ini tersangka hanya lapor ke kantor. Tapi penyerahan uang dilakukan pengacaranya," sambung Agung.

Pengembalian dugaan uang kerugian negara ini adalah yang ke-5.

Dengan demikian Kejari berhasil memulihkan kerugian negara, seperti hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Meski demikian, Agung menegaskan jika pengembalian ini tidak menghapuskan tindak pidananya.

"Perkara tetap jalan, minggu depan semoga bisa dilakukan tahap dua (pelimpahan barang bukti dan tersangka ke JPU)," ucapnya.

Setelah tahap dua dilakukan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor di Surabaya.

AK, direktur PT Kya Graha adalah tersangka dalam perkara peningkatan empat ruas jalan empat di Kabupaten Tulungagung.

Masing-masing Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Tenggong-Purwodadi dan Boyolangu-Campurdarat.

Penasehat Hukum AK, Bambang Suhandoko mengatakan, pengembalian ini bentuk itikad baik dari kliennya.

Sebenarnya proyek empat jalan itu dikerjakan empat pihak yang berbeda.

Namun secara formal proyek itu dimenangkan oleh PT Kya Graha milik AK.

"Karena secara formal benderanya AK, maka ada itikad baik untuk mengembalikan dugaan kerugian yang timbul," ungkap Bambang.

Lanjutnya, pengembalian ini akan menjadi pertimbangan hukum yang meringankan.

Bambang mengaku masih menunggu proses hukum lebih lanjut.

Sebab pihaknya perlu mempelajari berkas perkara, sebelum merumuskan strategi pembelaan di persidangan.

"Kalau sekarang belum bisa komen, karena berkasnya belum dapatkan," pungkas Bambang.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019, karena ada kelebihan bayar dari empat proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung.

Kelebihan bayar terjadi karena hasil pekerjaan di bawah spesifikasi, namun negara tetap membayar penuh.

Saat itu PT Kya Graha selaku kontraktor diminta mengembalikan kelebihan bayar senilai Rp 2,2 miliar.

AK selaku sebagai direktur PT Kya Graha tidak memanfaatkan masa sanggah dan tidak mau mengembalikan seperti klaim BPK RI.

Unsur pidana korupsi pun terpenuhi, karena ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Kejari Tulungagung yang menangani perkara ini kemudian menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menghitung ulang kerugian.

Hasilnya terdapat peningkatan kerugian dari hitungan BPKP menjadi Rp 2,4 miliar.

Read More

Permas Jatim Kembali Demo KPK Terkait Dana Hibah Jasmas DPRD Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Perkumpulan Mahasiswa Jawa Timur (Permas-Jatim) kembali melakukan aksi demonstrasi untuk ketiga kalinya di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (17/3/2022).

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dana hibah Jasmas yang diberikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PU Jatim.

Menurut koordinator aksi, Afrizal, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan ketiga kalinya untuk mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi dana hibah Jasmas Pimpinan DPRD Jawa Timur beserta empat wakilnya.

“Tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, ini aksi jilid III, selama KPK belum turun tangan menyelidiki dana hibah Jasmas ratusan miliar yang diberikan oleh Dinas PU Bina Marga ke Pimpinan DPRD Jawa Timur dan wakilnya, maka kami akan terus berteriak di depan KPK,” kata Afrizal usai aksi depan KPK.

Afrizal meminta agar KPK responsif dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan Jawa Timur bebas dari kasus korupsi.

“Dana hibah yang tak wajar itu menjadi opini liar masyarakat Jawa Timur, bahwa kemungkinan sudah menjadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompoknya, KPK jangan tinggal diam, harus segera usut tuntas karena memang selama ini dana hibah Jawa Timur selalu bermasalah,” ungkapnya.

Selain itu, Afrizal mengatakan kalau aksi tersebut sebagai bentuk pengawalan dan masyarakat Jawa Timur harus tahu dan ikut mengawasi bahwa ada pejabat yang mendapat dana hibah ratusan milyar secara tidak wajar.

“Ini juga sebagai informasi ke masyarakat Jatim agar ikut mengawasi jangan sampai dana yang tidak wajar itu malah dirampok atau digunakan bukan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa poster bertuliskan tangan dengan tulisan “Periksa Kadis PU Bina Marga Jatim Edy Tambeng W, KPK Kapan Usut Dana Hibah Jasmas Pimpinan DPRD Jatim?, Periksa Kusnadi Cs”.

Read More

Dua Pekan Terakhir Kasus Omicron di Surabaya Menurun

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kasus Covid-19 atau varian Omicron di Kota Surabaya menurun cukup signifikan dalam dua minggu terakhir. 

Penurunan kasus ini, juga membuat kapasitas tempat tidur (TT) di RS rujukan Covid-19 Kota Pahlawan longgar. 

Berdasarkan data assessment situasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, penurunan kasus konfirmasi di Kota Surabaya dari angka 228,92 per 100 ribu penduduk, menjadi 84,22 per 100 ribu penduduk. 

Sementara itu, angka rawat inap RS saat ini dari 16,77 per 100 ribu penduduk menjadi 9,12 per 100 ribu penduduk. Sedangkan angka positif rate-nya, dari 13,56 persen menjadi 8,41 persen. 

"Data tersebut terhitung mulai dari minggu pertama hingga minggu kedua bulan Maret 2022," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina, Kamis (17/3).

Nanik juga menjelaskan, total pasien yang dirawat di RS rujukan Covid-19 Kota Surabaya per tanggal 14 Maret, ada 531 pasien. 

Diantaranya 69,30 persen ber-KTP Surabaya dan 30,70 persen KTP non Surabaya. Sedangkan persentase BOR per tanggal 14 Maret 2022, sebesar 16,22 persen dari total TT di RS rujukan Covid-19. 

Nanik mengungkapkan, penurunan kasus Covid-19 pada Maret 2022 ini, tak luput dari kerja keras Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pengetatan protokol kesehatan (prokes). Diantaranya meningkatkan 3T (tracing, testing dan treatment). 

"Tracing kami cepat, dilakukan kurang dari 48 jam. Selain itu, meningkatkan testing Covid-19 dengan kegiatan surveilans aktif, operasi yustisi penerapan prokes, swab hunter dan vaksin hunter, evakuasi cepat pasien terkonfirmasi, vaksinasi booster serta penghentian sementara kegiatan PTM jika positif rate-nya kurang dari 5 persen, maka dihentikan  selama 5 hari dan 14 hari jika positif rate lebih dari 5 persen," papar Nanik. 

Setelah kasus Covid-19 menurun, sambung Nanik, langkah yang akan dilakukan oleh Dinkes Surabaya tetap konsisten dengan upaya yang dilakukan selama ini untuk menurunkan risiko penularan kasus. 

Khususnya di ruang lingkup keluarga, tempat kerja, tempat belajar dan lingkungan masyarakat. 

Ia menjelaskan, penerapan prokes normal baru tetap dilakukan secara terintegrasi di setiap bidang seperti tempat keagamaan, pendidikan, industri dan transportasi. 

Selain itu, penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara disiplin juga bagian dari pencegahan atau deteksi dini yang bisa diakses oleh masyarakat ketika berkunjung di tempat keramaian.

Selanjutnya, melaksanakan surveilans aktif secara berkala juga masih terus dilakukan, khususnya pada closed population atau di tempat kerja, sekolah, hotel, mall dan lain sebagainya, pada setiap bulan secara sampling. 

Bukan hanya itu, Dinkes Surabaya juga melaksanakan assessment dan mitigasi di tempat - tempat umum serta perayaan atau acara dengan melibatkan peran Satgas Covid-19. 

"Kami juga mengoptimalkan peran Satgas Kampung Wani Jogo Suroboyo dalam melakukan pengendalian kasus Covid-19 berbasis wilayah," urainya.

Selain soal penurunan Covid-19, Nanik juga menjelaskan update capaian vaksin booster (dosis tiga) per tanggal 14 Maret 2022. 

Sejauh ini, capaian vaksin booster lanjut usia (lansia) sebanyak 92.673 atau 90,80 persen, sedangkan non lansia sebanyak 364.709 atau 89,21 persen. 

"Untuk ketersediaan stok vaksinasi booster, saat ini masih menunggu droping dari pusat. Sementara kami mengoptimalkan sweeping vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun," pungkasnya. 

Read More

Satu Tersangka Satu Ton Sabu Seorang WNA

KABARPROGRESIF.COM: (Pangandaran) Satu dari lima tersangka pengungkapan satu ton yang diduga narkotika jenis sabu di Pantai Madasari Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, teridentifikasi sebagai warga negara asing (WNA). 

Tersangka M (28 tahun) dan empat lainnya kini diamankan di Mapolda Jabar beserta barang bukti satu ton yang diduga sabu.

Menurut data yang diperoleh, empat tersangka lainnya tercatat sebagai warga Kabupaten Pangandaran. 

Dari empat tersangka tersebut, salah satunya seorang perempuan berinisial NS (27 tahun) warga Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

Tersangka NS berperan membantu memindahkan sabu dari kapal di pantai ke mobil yanh sudah disiapkan. 

Selain NS ada tersangka DH (41) seorang Kepala Dusun (Kadus) di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Peran DH yaitu mengendalikan perpindahan barang dari kapal ke daratan.

Dua tersangka lainnya yaitu HH (38) warga Kecamatan Cijulang memiliki peran sebagai sopir mobil pengangkut sabu serta AH (39) warga Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. 

Perannya sebagai sopir pengangkut sabu. "Seluruh tersangka kini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kamis (17/3/2022).

Sebagaimaba diketahui, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar berhasil menggagalkan peredaran narkotika yang diduga jenis sabu di Pantai Madasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Rabu (16/3/2022) pukul 14.00 WIB. 

Dalam pengungkapan ini polisi menyita narkoba yang diduga sabu sebanyak 1.000 kilogram.

Selain barang bukti, polisi juga mengamankan lima tersangka yaitu DH, HH, AH dan NS. 

"Kami masih melalukan pengembangan atas pengungkapan kasus ini," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dihubungi Republika.co.id melalui sambungan telepon.

Menurut Ibrahim, pengungkapan ini tergolong besar karena itu upaya pengembangan masih terus dilakukan. Ia menyebutkan, polisi masih menelusuri asal dari narkotika tersebut. 

Sampai saat ini polisi baru menyita barang bukti dan para tersangka.

"Sumbernya darimana kita masih telusuri, gudangnya juga belum kita temukan. Kami minta kerjasamanya media untuk bersabar karena kami masih pengembangan," ujar dia.

Pengungkapan ini dipimpin Kasubdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar, AKBP Herry Afandi di Pantai Mandasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran Rabu (16/3/2022) siang.

"Jumlahnya ada 66 karung yang diduga berisikan sabu dengan kurang lebih 1.000 kilogram," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Kombes Johannes R Manalu melalui Wadir Narkoba Polda Jabar AKBP Nuraedy Irwansyah.

Menurut Nuraedy pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran jaringan narkotika internasional sabu asal Iran. 

Polisi, kata Nuraedy, melakukan penyelidikan di hingga akhirnya menangkap tersangka dan barang bukti. Tersangka dan barang bukti diamankan saat di dalam perahu di Pantai Madasari.

"Disembunyikan di dalam perahu didalam karung. Diangkut dari sebuah kapal ikan tradisional yang berada di perairan internasional," ujar dia.

Read More

AAL Lanjutkan Gelar Vaksin Booster

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Akademi Angkatan Laut (AAL) gelar pelaksanaan vaksin Booster yang kesekian kalinya ini sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono dalam upaya membantu program pemerintah dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah varian baru covid-19 di Indonesia. 

Pada tahap saat ini vaksinasi kedua diberikan kepada 8 orang dengan menggunakan Sinovac dan vaksin ke-3 Booster kepada 68 orang menggunakan Astra Zeneca yang diperuntukkan bagi keluarga prajurit dan masyarakat sekitaran AAL yang digelar di Gedung Mandala, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya, Kamis (17/3/2022). 

Pemberian vaksin kali ini melibatkan tujuh vaksinator Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Subditkes Rumkit drg.Nainggolan AAL. Vaksinasi saat ini merupakan kelanjutan dari pemberian vaksin sebelumnya. 

Kasubditkes Ditpers AAL, Letkol Laut (K) dr. Bambang Hartono, Sp. Rad (K) Rl, selaku Koordinator Pelaksanaan Vaksin AAL mengatakan, pelaksanaan dimulai dengan register (tanpa preregister), tensi, screening yang terdiri dari 16 pertanyaan sesuai dengan standar Kemenkes RI, vaksinasi dan observasi. 

Menurut Kasubditkes Ditpers AAL ini, evaluasi dari pelaksanaan vaksin sebelumnya tidak ditemukan adanya keluarga prajurit dan masyarakat sekitar AAL yang mengalami Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). 

Namun seandainya ditemukan gejala KIPI ringan dan sedang maka akan dilakukan observasi. Namun KIPI dengan gejala berat akan dievakuasi ke RSPAL dr. Ramelan dengan menggunakan ambulans. 

“Setiap kita melaksanakan vaksinasi selalu menyiapkan tim medis. Jadi ada sudut medisnya dimana terdapat beberapa dokter ahli, jantung, paru, anestesi dan dokter umum yang siap membantu apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya. 

Kepada keluarga prajurit dan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19, ia menekankan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. 

“Jangan teledor, jangan merasa sudah di vaksin lalu mengabaikan protokol kesehatan dan harus tetap patuhi protokol kesehatan 5 M,” pungkasnya.

Read More

Viral di Medsos Tampang 5 Anggota Sindikat Narkoba Penyelundup 1 Ton Sabu di Pangandaran

KABARPROGRESIF.COM: (Pangandaran) Di media sosial (medsos) TikTok beredar tampang lima anggota sindikat narkoba internasional yang berhasil ditangkap Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Jabar. 

Dari tangan mereka polisi menyita 1 ton sabu asal Iran dan perahu fiber dengan nama lambung SeaGipsy.

Diketahui, lima tersangka penyelundup 1 ton sabu itu ditangkap di perairan Pantai Mandasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran pada Rabu 15 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 WIB.

Narkoba jenis sabu asal Iran itu dikemas dalam 66 karung. Masing-masing karung berisi sejumlah tupperware berbalut lakban yang di dalamnya terdapat serbuk krital diduga kuat sebagai Amphetamine atau sabu.

Kelima tersangka antara lain, M (30), warga negara asing asal Afganistan yang berdomisili di Pangandaran. Tersangka M diduga kuat sebagai penghubungan antara sindikat narkoba internasional dengan lokal.

Kemudian, tersangka DH (41), warga Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, berperan sebagai pengendali pergerakan narkoba. 

Kemudian, tersangka HH (39), warga Dusun Kalensari, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Pangandaran, berperan sebagai sopir pengantar sabu.

Tersangka AH (38), warga Dusun Kalensari, Desa Kondangjajar, Kecamatan Cijulang, Pangandara, sopir pengantar sabu. 

Sedangkan tersangka NS (27), perempuan, warga Kampung Golempang, Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, berperan membantu menyalurkan sabu dari perahu ke mobil.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Johannes R Manalu mengatakan, kronologi pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. 

"Telah diterima informasi dari sumber terpercaya terkait peredaran narkoba jaringan internasional akan ada sabu asal Iran yang dikirim melalui jalur laut ke wilayah perairan Pangandaran Jawa Barat," kata Direktur Ditresnarkoba Polda Jabar, Rabu (16/3/2022).

Informasi yang diterima petugas, ujar Kombes Pol Johannes R Manalu, menyebutkan ada kapal dari Iran bermuatan 1.000 kilogram atau 1 ton narkotika jenis sabu akan didistribusikan ke Indonesia melalui perairan internasional.

"Berdasarkan penyelidikan, didapat beberapa nomor handphone yang akan digunakan oleh anggota sindikat narkotika internasional menerima kiriman sabu dari Iran tersebut. Transaksi dilakukan di laut dengan metode ship to ship (kapal ke kapal) di seputaran perairan selatan Jawa Barat," ujar Kombes Pol Johannes R Manalu.

Kemudian, tutur Direktur Ditresnarkoba Polda Jabar, tim Subdit 1 yang dipipin AKBP Herry Afandi melakukan penyelidikan di wilayah Pantai Selatan, Jawa Barat, dan sekitarnya. 

Akhirnya anggota berhasil menangkap lima tersangka dan mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1.000 kg.

"Satu ton sabu itu disembunyikan di dalam perahu dibungkus karung yang berada di Pantai Madasari, Kecamatan Parigi, Pangandaran yang sebelumnya diangkut dari sebuah kapal ikan tradisional yang berada di perairan internasional," tutur Direktur Ditresnarkoba Polda Jabar.

Saat ini, petugas Ditresnarkoba Polda Jabar masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap keterlibatan tersangka lain dalam jaringan sindikat narkotika internasional tersebut.

Read More