Pelaku Penembakan Direktur Tahti Polda Gorontalo Ditangkap

KABARPROGRESIF.COM: (Gorontalo) Pelaku penembakan Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Gorontalo AKBP Beni Mutahir telah ditangkap. Ia ditahan di Polda Gorontalo.

"Pelaku penembakan Inisial RY (27) sudah ditangkap beserta barang bukti oleh tim gabungan Polda Gorontalo," kata Kabidhumas Polda Gorontalo Kombes Pol Wahyu Tri Cahyono, Senin (21/3/2022).

Wahyu mengungkapkan, usai melakukan aksinya, pelaku RY diduga akan melarikan diri menggunakan transportasi udara. 

Namun, lanjutnya, pelaku terlalu pagi tiba di bandara dan belum ada penerbangan, sehingga dia bersembunyi di rumah orang tuanya di Kelurahan Limba Kota Selatan.

"Di situlah pelaku ditangkap oleh tim gabungan. Kemudian oleh tim disuruh menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti senjata api rakitan yang digunakan untuk menembak korban," katanya.

Senjata rakitan tersebut disembunyikan oleh pelaku RY di tempat kejadian perkara di Kelurahan Huangobotu, Kota Gorontalo. 

"Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda guna proses lebih lanjut," jelasnya.

Terkait alasan kenapa korban mengeluarkan RY dari ruang tahanan, Wahyu mengatakan tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Gorontalo masih mendalami hal tersebut. 

"Jika nanti dalam pemeriksaan ditemukan adanya kesalahan prosedur, maka pihak-pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Beni Mutahir meninggal setelah tertembak pada Senin pagi pukul 04.00 WITA.

Read More

Pangdam V/Brawijaya Hadiri Rapat tentang Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc., menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marvest) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan di Ruang Command Center Makodam V/Brw Jalan Raden Wijaya No.1 Surabaya, Minggu, (20/3/2022).

Dalam Rakor yang dilaksanakan secara virtual tersebut, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan membahas tentang Perkembangan Pandemi Covid-19 dan Pelaksanaan Percepatan Vaksinasi memasuki bulan Suci Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

Menurut Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan secara nasional perkembangan pandemi covid-19 sudah mengalami penurunan. 

Baik keterisian tempat tidur di RS, angka kematian, maupun konfirmasi positif harian di Jawa-Bali.

Nah, menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1443 H, pihaknya meminta seluruh stake holder untuk kembali menggencarkan kegiatan Vaksinasi Covid-19 booster. 

Hal itu dilakukan untuk membentuk kekebalan imun tubuh masyarakat pada saat menjalani ibadah puasa dan lebaran.

"Saya minta Gubernur, Pangdam dan Kapolda se-Jawa Bali, tingkatkan lagi

vaksinasi booster. Karena kalau itu semua sudah jalan, maka tarawih, tadarus kita berikan 100 persen (tanpa pembatasan)," jelas Luhut.

Berdasarkan data yang dihimpun, laju perkembangan vaksinasi covid-19 seJawa-Bali mencapai 1,5 juta dosis per minggu. 

Pihaknya menargetkan dalam dua sampai tiga minggu kedepan vaksinasi bisa dilakukan sebanyak 4,17 juta perminggu.

"Jadi, target capaian vaksinasi covid-19 saat ini empat kali lipat, yakni sekitar 595 ribu dosis vaksin per hari nya," terangnya.

Sementara Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc, menyambut baik rencana pemerintah atas dibukanya kegiatan-kegiatan keagamaan menyambut datangnya bulan suci ramadhan. 

Meski demikian, pihaknya meminta para Komandan Satuan yang ada di bawah lingkungan Kodam V/Brawijaya turut membantu dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

"Di Jatim masih perlu meningkatkan vaksinasi, khususnya Lansia. Nah, untuk membuka kembali kegiatan-kegiatan  keagamaan secara normal, seperti puasa, sholat Taraweh, sholat Id dan lain-lain, maka kita diminta menggencarkan kembali vaksinasi sebanyak empat kali lipat dibanding yang sekarang," ujar Pangdam ke masing-masing Dansat usai Rakor.

Sejatinya, lanjut Pangdam, target itu bisa terlaksana dengan baik, mengingat pelaksanaan Vaksinasi sebelumnya juga sudah melebihi target. Sehingga dibutuhkan peran bersama untuk membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan percepatan vaksinasi covid-19.

"Dua metode yang sudah kita lakukan, saya minta dilanjutkan. Supaya kita sama-sama enak. Ketika capaian vaksinasi memenuhi syarat, maka kita sendiri yang akan merasakan kegiatan-kegiatan dibuka secara normal. Dan ketika beribadah pun jadi nyaman," tandasnya. (Penerangan Kodam V/Brawijaya)

Read More

Bupati Jarot Lantik 119 Pejabat Struktural

KABARPROGRESIF.COM: (Sintang) Bupati Sintang, Jarot Winarno mengukuhkan, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan bagi 119 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di Pendopo Bupati Sintang pada Senin, 21 Maret 2022.

Dari 119 Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dikukuhkan, dilantik dan diambil sumpah/janji, terdapat 34 pejabat eselon III a dengan posisi Camat, Kepala Bagian dan Sekretaris Dinas/Badan, 56 pejabat eselon III b dengan posisi Kepala Bidang dan Sekretaris Kecamatan dan 29 orang pejabat eselon IVa.

Menurut Jarot, promosi dan mutasi adalah hal yang biasa. Promosi menunjukan bahwa ada apresiasi dari pimpinan atas kinerja selama ini. Sedangkan mutasi dalam rangka penyegaran.

"Dan kadang-kadang karena ada hal lain seperti hasil pemeriksaan inspektorat dan catatan dari BPK. Itulah mutasi dan promosi. yang mendapatkan promosi, layak anda syukuri. Bersyukur jangan lama-lama, cukup dua hari. Setelah itu, siap bekerja. Karena selanjutnya banyak sekali kerjaan seperti menstabilkan harga minyak goreng, cabe, kedelai serta Sembilan bahan pokok menjelang bulan puasa ramadhan," kata Jarot.

Jarot juga menyadari, promosi dan mutasi ini pasti menyisakan kekecewaan. "Yang belum dipromosi, pasti ada yang kecewa. tetapi silakan nanyi lagunya Iwan Fals yakni sabar, sabar dan tunggu. 

Yang merasa kecewa karena mutasi dan promosi ini, hanya boleh 3 hari, setelah itu, langsung bekerja.

Kepada para camat yang baru dilantik, Jarot meminta agar segera menyosialisasikan Peraturan Bupati Sintang tentang tata cara membuka lahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang yang sudah direvisi.

"Kita mengutamakan hukum adat setempat. Nanti, camat harus segera mensosialisasikan Perbup ini kepada seluruh masyarakat mengenai membuka lahan. Kemudian ada juga masalah lain seperti penertiban lokasi pembangunan waterfront. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan Sintang harus memperhatikan ini,” jelas Jarot.

Para Camat juga diminta Jarot mengamankan kebijakan Pemkab Sintang, seperti kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sintang dalam menyelesaikan masalah administrasi kependudukan di pedalaman.

"Persidangan sudah bisa dilakukan di kecamatan. Tidak perlu lagi datang ke kota Sintang untuk sidang masalah beda nama dan sebagainya. Semua demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.

Read More

Kemenkumham Jatim Dukung Uji Klinis Vaksin Merah Putih

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Universitas Airlangga, PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soetomo sedang mempercepat proses uji klinis vaksin merah putih agar bisa segera berstatus siap edar. 

Kanwil Kemenkumham Jatim siap mendukung program tersebut dengan partisipasi dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) sebagai relawan uji klinis.

Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapatkan permohonan izin penelitian uji klinis di Lapas Surabaya dari Direktur RSUD dr Soetomo pada 4 Maret 2022 lalu.

"Sesuai petunjuk dari Dirjen Pemasyarakatan, kami mendukung pelaksanaan penelitian vaksin merah putih dengan beberapa catatan," ujar Wisnu.

Beberapa catatan penting yang diberikan adalah yang pertama partisipan merupakan WBP yang belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19.

Selain itu, lanjut Wisnu, WBP harus memenuhi syarat Kesehatan berdasarkan rekomendasi dokter dan menyetujui secara tertulis untuk terlibat sebagai partisipan.

"Ada beberapa WBP yang baru menjalani pembinaan dan kemungkinan besar memenuhi syarat karena belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19," terangnya.

Tidak itu saja, Wisnu juga menegaskan kepada tim peneliti agar penelitian dilaksanakan berdasarkan aturan prinsip uji klinik dan etik penelitian kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Termasuk mematuhi aturan yang berlaku di lapas.

"Kami juga telah melibatkan tim dokter lapas, kanwil dan Ditjen Pemasyarakatan," terangnya.

Saat ini, pihaknya dan tim peneliti uji klinis telah melakukan sosialisasi kepada WBP. Sebanyak 200 WBP dari Lapas I Surabaya telah mengikuti kegiatan yang digelar dengan metode webinar itu.

Hal ini untuk memberikan pemahaman terkait vaksin. Agar WBP bisa mempertimbangkan sendiri risiko dan manfaat vaksinasi dalam tahap uji klinis ini.

Karena, terang Wisnu, tidak ada paksaan kepada WBP untuk menjadi relawan uji klinis.

"Rencananya para WBP akan menjadi relawan untuk uji klinis tahap II yang membutuhkan sekitar 400 orang," tutur Wisnu.

Pelaksanaan vaksinasi direncakan digelar Maret/ April. Vaksin inaktif ini akan diberikan dua kali dengan interval 28 hari. Relawan yang diperlukan adalah yang berusia 18 tahun ke atas.

Selain itu tim peneliti memerlukan para lansia berusia 60 tahun ke atas untuk penelitian ini.

"Vaksin merah putih telah diproyeksikan sebagai produk vaksin kebanggaan nasional dengan bersertifikat halal, sehingga pasti kami mendukung," pungkasnya.

Read More

Kejari Lubuklinggau Tahan Kadisdik Mura dan dua Anak Buahnya

KABARPROGRESIF.COM: (Musi Rawas) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau resmi menahan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Musi Rawas, IE, mantan Kepala Bidang GTK, MR dan mantan staf bidang GTK, R, Senin (21/03/2022).

Ketiganya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pungutan dana penguatan kepala sekolah, di Kabupaten Musi Rawas tahun 2019.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni di hadapan wartawan membenarkan penahanan terhadap ketiga tersangka.

Hari ini, penyidik telah melakukan penahanan terhadap saksi perkara kasus penguatan Kepala Sekolah, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019.

“Penyidik telah memeriksa saksi pagi tadi pada pukul 10.00 WIB, selanjutnya penyidik menggelar perkara, langsung meningkatkan status ke tiga saksi menjadi tersangka, setelah ditetapkan tersangka langsung dilakukan penahanan,” ungkapnya.

Ketiga tersangka pada awalnya diperiksa mulai pukul 10.00 WIB di Kejari Lubuklinggau dengan kapasitas saksi.

IE dan R datang masih mengenakan pakaian dinas warna coklat, sementara Rifai mengenakan kemeja abu-abu.

Kemudian pada pukul 14.00 WIB, jaksa meningkatkan statusnya ketiganya dari saksi menjadi tersangka.

Barulah pada pukul 16.00 WIB, ketiganya mengenakan rompi merah digiring keluar dari Kejari Lubuklinggau menuju mobil tahanan.

Selanjutnya ketiga tersangka dititipkan ke Lapas Lubuklinggau, untuk dilakukan penahanan selama 20 hari.

Kasi Pidsus Yuriza Antoni menjelaskan bahwa penahanan dilakukan pihaknya setelah status ketiganya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka.

“Kami naikkan statusnya menjadi tersangka, langsung dilakukan penahanan di Lapas Lubuklinggau,” jelas Yuriza saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Ketiganya dijelaskan Yuriza, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kegiatan Diklat Penguatan Kepala Sekolah pada Disdik Musi Rawas 2019. Dengan anggaran APBD Rp 483.480.000, dan dana sharing Rp 639.000.000.

“Ketiga tersangka adalah selaku pengguna anggaran, PPTK kegiatan dan Admin Kegiatan. Dugaan ini menyebabkan kerugian negara Rp 428.015.325 sesuai audit BPKP,” jelasnya.

Adapun pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka, yakni primail pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2), (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2), (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta, lebih subsidair pasal 8 UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Ancaman hukumannya di atas lima tahun. Adapun alasan kami melakukan penahanan karena subjektif, yakni ditakutkan tersangka melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan ancaman hukumannya di atas lima tahun,” pungkasnya.

Read More

Pemkot Surabaya Bantu Pedagang Kemasi Dagangannya Masuk ke Pasar Turi Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah penantian selama 15 tahun atau pasca kebakaran tahun 2007 silam, pedagang Pasar Turi yang sebelumnya menempati Tempat Penampungan Sementara (TPS), akhirnya bisa pindah ke Gedung Pasar Turi Baru, Senin (21/3). 

Sebanyak 157 pedagang di TPS Pasar Turi itu tampak sibuk sejak pagi, ada yang berkemas, ada pula yang baru mulai memindahkan barang dagangannya. 

Armada truk dan mobil bak terbuka (pick up) serta sejenisnya, tampak berjajar rapi di jalan yang tak jauh dari TPS Pasar Turi. 

Ternyata, armada truk dan pick up itu disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk membantu pedagang TPS Pasar Turi memindahkan barang dagangannya ke Pasar Turi Baru.

"Hari ini terakhir, kemarin Sabtu (19/3) dapat surat edaran dari petugas pemkot. Katanya hari ini terakhir pindahan, kemudian dibongkar," ujar Taufik bin Hawan, salah satu pedagang di TPS Pasar Turi.

Pemindahan barang dagangan ini dinilai Taufik terlalu mepet waktunya. Karena menurut prediksinya, untuk bisa tuntas memindahkan barang itu butuh waktu kurang lebih seminggu. 

Disisi lain, ia merasa senang, karena sudah sejak lama dirinya menantikan untuk pindah ke stan Pasar Turi yang baru. 

"Secara pribadi, kami menyambut baik dan saya siap pindah kapanpun, karena kondisi di TPS ini sudah memprihatinkan. Semenjak kepemimpinan Pak Wali (Eri Cahyadi) baru berani pindah," ucap pedagang pakaian safety TNI/Polri itu.

Senada dengan Taufik, Kasnan juga menyambut baik relokasi pedagang TPS ke Pasar Turi Baru. 

Pedagang peralatan dan aksesoris mesin jahit ini merasa terbantu, karena sudah disiapkan alat transportasi oleh Pemkot Surabaya. 

Bahkan, sebelumnya juga disediakan karung untuk mempermudahnya berkemas. 

"Saya dapat stan di low ground Pasar Turi Baru. Jadi hari ini stan yang di TPS sudah harus bersih, tadi dibantu juga oleh Satpol PP dan BPBD. Jujur saya senang bisa pindah ke tempat yang baru, karena di sini (TPS) ketika hujan banjir, kalau di dalam pasti lebih nyaman," kata Kasnan. 

Setelah para pedagang berkemas dan memindahkan seluruh barang dagangannya, Satpol PP Kota Surabaya bersama jajaran BPBD Surabaya, TNI/Polri membantu melakukan pemindahan. 

Para petugas saling bergotong royong bersama para pedagang, memindahkan barang dagangan hingga peralatan seperti, etalase dan rak ke dalam truk yang disediakan.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rencana pemindahan barang pedagang TPS Pasar Turi sudah disosialisasikan seminggu sebelum pembongkaran. Setelah semua barang dagangan dipindahkan ke Pasar Turi Baru, maka TPS segera dibongkar pada 22 Maret 2022. 

"Sudah disampaikan pemindahannya, hari ini terakhir. Karena besok (22/3), dipastikan para pedagang sudah masuk semua di Pasar Turi Baru. Nanti dibantu teman-teman dari pemkot untuk membongkar, kalau nggak mari saiki, yo mene (kalau belum selesai sekarang, ya besok), Bismillah lah," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi berharap, setelah para pedagang TPS masuk ke dalam Pasar Turi Baru, bisa menggeliatkan kembali perekonomian di Surabaya. "Pasar Turi ini kan ikonnya Kota Surabaya, dulu tempatnya kulakan, maka dari itu kita buktikan lagi hari ini," pungkasnya. 

Read More

Stikes Maluku Husada Bawa Dampak Positif Bagi Masyarakat Pulau Buru

KABARPROGRESIF.COM: (Maluku) Kehadiran para mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIKes Maluku Husada guna memberi pelayanan kesehatan melalui rangkaian kegiatan pengobatan dan khitanan massal secara gratis di dua lokasi berbeda, sangat membawa dampak positif bagi masyarakat Maluku, khususnya Pulau Buru. 

Kegiatan pelayanan digelar  di Puskesmas Sawa Kecamatan Liliali dan Puskemas Kecamatan Waplau Kabupaten Buru.

Ketua Panitia Pelaksana Dzulfikar Lating SKM.M.Kes menyampaikan program bertemakan Pengabdian Masyarakat masih seputar Vaksinasi dan Covid-19. 

Kali ini, digelar oleh mahasiswa KKN STIKes Maluku Husada bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengobatan dan khitanan masal tersebut, pihak STIKes Maluku Husada bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Buru dan Puskemas di dua Kecamatan Kabupaten Buru.

Selain itu, Pembina Yayasan STIKes Maluku Husada, Hamdan Tunny S.Kep,M.Kes menambahkan bahwa masyarakat di Kecamatan Liliali, peserta yang hadir untuk ikut pengobatan massal sebanyak 35 orang, dan anak-anak yang dikhitan sebanyak 25 orang. 

Kemudian di Kecamatan Waplau masyarakat yang mengiikuti pengobatan massal 53 orang. Sedangkan anak-anak yang mengikuti khitanan massal sebanyak 102 orang.

“Total masyarakat termasuk anak-anak yang hadir mengikuti pengobatan massal dan khitanan massal di dua kecamatan tersebut sebanyak 215 orang,” ungkapnya.

Pembina Yayasan Maluku Husada menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinkes Kabupaten Buru yang telah bekerjasama dengan pihaknya untuk melaksanakan pengobatan dan khitanan massal secara gratis di dua kecamatan tersebut. 

Dimana telah menyediakan tempat dan fasilitas sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan KKN dalam bentuk pengobatan dan khitanan ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat di dua kecamatan serta mereka merasa senang karena dengan kegiatan pengobatan dan khitanan massal dilaksanakan secara gratis tanpa dipungut biaya.

Read More

KPK Endus Kongkalikong Jahat Pengurusan Dana untuk Kota Balikpapan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada kongkalikong jahat antara sejumlah oknum penyelenggara negara terkait pengurusan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kota Balikpapan.

Diduga, ada kesepakatan jahat untuk mempercepat proses usulan hingga pencairan DAK dan DID Kota Balikpapan.

Demikian terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi yakni, mantan Wali Kota Balikpapan, HM Rizal Effendi; Sekda Kota Balikpapan, Sayid Muh Fadli; Kepala BPKAD Kota Balikpapan, Madram Muchyar; mantan Kadis PU Kota Balikpapan, Tara Allorante; serta dua pihak swasta, Pahala Simamora dan Mohammd Suadi.

"Para saksi memenuhi panggilan tim penyidik dan dikonfirmasi terkait dengan pengurusan usulan dana DAK dan DID Kota Balikpapan yang diduga ada kesepakatan tertentu dengan pihak yang terkait dengan perkara ini agar usulan hingga pencairan kedua dana dimaksud segera diproses," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Senin (21/3/2022).

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat 18 Maret 2022. 

Penyidik menduga para saksi tersebut mengetahui adanya dugaan kongkalikong pengurusan dana untuk Kota Balikpapan.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. 

Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

"Benar KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan korupsi pengurusan dana DAK 2018. Konstruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan setelah penyidikan cukup," ungkap Ali.

KPK sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. 

Mereka di antaranya adalah, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono; eks Pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Sukiman.

Kemudian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba; Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah alias Buyung; mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019, Irgan Chairul Mahfiz.

Diduga, masih banyak pihak lain yang terlibat atau disinyalir menerima aliran uang korupsi terkait pengurusan DAK ini. KPK saat ini masih terus mengembangkan perkara ini dan membidik tersangka lainnya.

Read More

Menko Polhukam Ajak Semua Elemen Berantas Peredaran Narkoba

KABARPROGRESIF.COM: (Pamekasan) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak semua elemen bersatu memberantas peredaran narkoba. 

Hal ini demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya obat terlarang itu.

"Penanganan peredaran narkoba tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga formal dan institusi pemerintah, tetapi butuh dukungan dan peran aktif dari semua elemen masyarakat," kata Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja di Sampang, Jawa Timur, Minggu, 20 Maret 2022.

Mahfud berharap peran para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai elemen masyarakat terkecil dalam pemberantasan peredaran barang haram tersebut. 

Ia menjelaskan bahwa peredaran narkoba merupakan salah satu dari empat hal yang paling berbahaya, selain terorisme, korupsi, dan melanggar keamanan negara.

"Maka dari itu, mari bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk melawan peredaran narkoba yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda," katanya.

Selain dalam rangka menekan peredaran narkoba, kunjungan kerja Mahfud MD ke Sampang, Jawa Timur, juga membahas kesiapan rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) di wilayah pantura Sampang. Tepatnya, di Desa Pangereman, Kecamatan Ketapang, Sampang.

Bupati Sampang Slamet Junaidi, pihaknya sudah menyampaikan rencana pembangunan Mako Brimob di Sampang kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Ia senang Menko Polhukam juga mendukung rencana tersebut.

"Insyaallah, kami akan tindak lanjuti dengan bertemu kembali Bapak Mahfud MD di Jakarta dalam kurun waktu 1 hari sampai 2 hari ke depan ini," ujar Slamet.

Slamet juga membicarakan terkait rencana pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) Madura. Proyek tersebut dahulu dikenal dengan program pembangun Jalan Srepang. 

Jalur itu melintasi Kecamatan Pangarengan sampai Kecamatan Sreseh untuk mengatasi kemacetan di jalur utama.

"Harapan kami semoga Pak Mahfud sebagai putra asli Madura turut membantu dan mendukung program pembangunan kami," ungkap Slamet.

Read More

Pangdam V/Brawijaya Jalin Silaturahmi dengan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

KABARPROGRESIF.COM: (Jombang) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Tebuireng di Jalan Irian Jaya No.10 Cukir, Kecamatan Diwek, Jombang, Senin, (21/3/2022).

Dalam kunjungan tersebut, Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., bermaksud menjalin silaturahmi dengan Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, KH. Abdul Hakim Mahfudz.

Selain silaturahmi, Pangdam V/Brawijaya juga mensosialisasikan  beberapa hal diantaranya tentang rekrutmen prajurit TNI AD yang berasal dari Santri, Liga Santri. 

Menurutnya sejak dibukanya rekrutmen prajurit TNI AD dari kalangan santri cukup banyak diminati.

"Animo nya sangat luar biasa. Awalnya kami batasi 125 orang, ternyata yang mendaftar tiga kali lipat," ujarnya.

Pangdam melihat hasil seleksi awal, santri di Jawa Timur cukup potensial. Sehingga ke depan bisa dibuka kembali pendaftaran TNI-AD dari kalangan santri.

Begitupun dengan Liga Santri yang bakal digelar tahun ini. Sampai saat ini pendaftar dari kalangan santri mencapai 244 kesebelasan.

"Kemungkinan jumlah itu bakal bertambah, karena pendaftaran akan ditutup pada April mendatang," jelasnya.

Disisi lain, Pangdam juga mensosialisasikan rencana pemerintah pusat dalam hal percepatan Vaksinasi Covid-19 menjelang bulan Suci Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri 1443 H. 

Dengan harapan vaksinasi Covid-19 dapat membantu menjaga kekebalan tubuh khususnya untuk mengantisipasi kemungkinan serangan virus Covid-19.

"Vaksinasi memang menjadi sesuatu sangat penting. Karena pemerintah pusat berencana membuka semua kegiatan keagamaan secara normal. Intinya, tidak ada lagi pembatasan. Dengan cara apa? peningkatan vaksinasi covid-19," tegasnya.

Pihaknya bersedia membantu ponpes dalam menyediakan vaksin booster bagi kalangan santri maupun guru yang akan  melakukan vaksinasi Covid-19.

Sebelum meninggalkan tempat, Pangdam menyempatkan diri berziarah ke Makam Pendiri Ponpes Tebuireng Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari dan makam KH. Abdurahman Wahid. (Penerangan Kodam V/Brawijaya)

Read More

Cek Ketersediaan Minyak Goreng, Kapolri Sidak ke Pasar Minggu

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali memberikan atensi terhadap distribusi minyak goreng. 

Setelah beberapa waktu lalu mengunjungi pabrik di Bekasi, kali ini Listyo Sigit melakukan sidak ke PD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/3). 

Didampingi Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi dan Kapolsek Pasar Minggu, di lokasi ini, Listyo Sigit mengecek ketersediaan minyak goreng. 

Menurutnya, sidak dilakukan karena beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan minyak goreng. 

"Kita cek di sini (Pasar Minggu) untuk mengetahui apakah minyak curah masih tersedia atau tidak," katanya. 

Pada kesempatan itu, Listyo Sigit juga berdialog dengan sejumlah pedagang dan menanyakan stok minyak goreng. 

Dari hasil dialog, minyak goreng curah yang sempat langka sudah mulai terisi di PD Pasar Minggu. 

Namun ia menegaskan Polri akan terus melakukan pengawasan. Hal itu untuk memastikan bahwa stok minyak goreng di pasar aman, tersedia, serta distribusi berjalan lancar. 

"Sedangkan dari hasil pengecekan tadi kebutuhan untuk minyak curah di Pasar Minggu yang selama beberapa hari ini jarang, tapi hari ini sudah mulai terisi," ujar Sigit. 

"Tadi kita cek, alhamdulillah tersedia," lanjutnya. 

Selain ketersediaan minyak goreng, dalam dialog dengan pedagang, mantan Kabareskrim Polri itu juga menanyakan harga. Dari hasil komunikasi itu, agen menjual minyak goreng masih pada batas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

"Kita lihat dari distributor dilepas dengan harga Rp 14.400. Kemudian tadi saya juga tanyakan, agen untuk melepas ke masyarakat Rp 15.500, masih untung atau tidak. Mereka mengatakan masih ada margin," jelasnya. 

Sigit menandaskan Polri akan secara rutin dan berkala melakukan sidak ke pasar-pasar. 

Pihaknya akan memastikan ketersediaan minyak goreng terpenuhi dan harga tetap sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. 

"Tidak hanya di sini. Tentunya kita akan mengecek di pasar yang lain untuk memastikan minyak curah mulai hari ini sudah normal karena masyarakat sangat membutuhkan," katanya kembali. 

Di sisi lain, Listyo Sigit menyatakan  pihaknya telah melakukan rapat bersama distributor hingga produsen minyak goreng. 

Pada rapat bersama itu sudah ditegaskannya agar pelaksanaan distribusi minyak goreng harus transparan. 

Disebutkannya, alur distribusi minyak goreng agar berjalan baik harus dimulai dengan semua pihak sama-sama transparan. 

"Harus sama-sama memastikan, karena memang kemarin sudah ada rapat dengan beberapa rekan-rekan distributor termasuk produsen agar segera mengirim ke lapangan dan pelaksanaannya betul-betul clear," jelasnya. 

Tak hanya produsen dan distributor, Listyo Sigit menyatakan perlu peran serta pula dari pedagang. Ia  mengimbau pedagang tidak memainkan harga. 

Pedagang diimbau menjual minyak goreng tidak melebihi HET. 

"Harapan kita terkait dengan beberapa penyampaian dari rekan-rekan pedagang terkait dengan masalah harga Rp 15.500 tolong betul-betul bisa dijaga. Kita harapkan bahwa harga minyak curah ini sesuatu dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," pungkasnya. 

Read More

Jadi Tersangka, Koordinator KontraS: Kalau Ditahan Berarti Terbukti Adanya Represifitas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti tiba di Mapolda Metro Jaya, memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Fatia tiba di Polda Metro sekitar pukul 12.50 WIB. Dia tampak didampingi sejumlah orang dan langsung masuk ke ruang penyidik.

Kepada wartawan, Fatia menyebut penetapan status tersangka terhadap dirinya merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat publik.

"Ini kan bentuk kriminalisasi dari pejabat publik yang sebetulnya tidak hanya terjadi, tapi juga ada beberapa korban pembela HAM yang aktif menyuarakan kritiknya dan masuknya kepada negara," kata Fatia kepada wartawan di lokasi, Senin (21/3/2022).

Mengenai indikasi dirinya ditahan usai diperiksa, Fatia mengaku bakal menerima hal tersebut. Dia menyebut dirinya siap menerima konsekuensi apa pun.

"Kalau ditahan berarti kan terbukti adanya represifitas, tapi saya sih terima-terima saja. Cuma yang menjadi urusannya adalah bagaimana sebetulnya proses akuntabilitas itu sendiri. Jadi yang perlu dilihat, ditanya ke polisi apakah ditahan atau tidak. Kalau kami siap dengan konsekuensi ini dari awal dan kita siap buka data ke publik," beber Fatia.

Sekadar informasi, kasus ini bermula dari adanya unggahan video berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya” yang diunggah di akun YouTube Haris Azhar. Video tersebut berisi wawancaranya bersama Korrdinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.

Dalam video tersebut membahas hasil riset sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah blok Wabu di Intan Jaya, Papua.

Nama Luhut masuk dalam laporan tersebut. Menyikapi hal itu, pihak melakukan somasi terkait kepada Haris Azhar dan Fatia hingga memutuskan untuk melaporkan keduanya ke Mapolda Metro Jaya dengan tudingan pencemaran nama baik.

Read More