Pasukan Respons Cepat on Hand Brimob Polda Lampung Spesialis Konflik Sosial

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Pasukan Respon Cepat Power On Hand dari Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Polda Lampung resmi dikukuhkan Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno di Mapolda Lampung, Senin (21/3) pagi.

Hendro menyatakan, pasukan atau kompi ini merupakan spesialis dalam menanggulangi masalah yang ada di Provinsi Lampung. 

Selain itu, sebanyak tiga kompi disiapkan dengan jumlah sebanyak 135 personel.

"Pembentukan Kompi Reaksi Cepat Power On Hand Kapolda ini untuk menanggulangi kejahatan atau konflik sosial yang perlu penanganan cepat oleh personel Brimob Polda Lampung," ungkapnya.

Pasukan ini pun dilatih memiliki kemampuan seperti antianarkis, penanggulangan terorisme, dan penjinakan bom, serta pertempuran baik di hutan maupun di kota.

"Pasukan ini pun tak hanya menanggulangi permasalahan yang ada di Lampung, tetapi juga memberikan rasa aman terhadap pendatang seperti yang akan berwisata, berinvestasi, dan lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Lampung, Kombes Pol Wahyu Widiarso Suprapto, menuturkan beberapa tugas dari Pasukan Reaksi Cepat Power On Satbrimob Polda Lampung.

"Pasukan ini bersiap untuk menghadapi konflik sosial/rusuh massa pada tataran aksi kekerasan kolektif dan yang sudah bukan lagi pada tahap unjuk rasa damai," kata Wahyu.

Lanjutnya, juga turut jika adanya gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata, penyelamatan pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, serta pencarian dan penyelamatan pada situasi kontinjensi yang berdampak masif.

"Yakni, yang bisa mengakibatkan korban besar dan daerah terdampak cukup luas," pungkasnya. (*)

Read More

Cegah Korupsi, KPK Kerahkan Satgas ke IKN Nusantara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya telah mengerahkan satuan tugas ke IKN Nusantara.

Adapun pengerahan itu merupakan upaya untuk menjaga agar tidak ada tindak pidana korupsi di IKN terkait adanya dugaan pembagian kavling.

Penjelasan tersebut diungkapkan saat Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mampir ke KPK dalam rangka membahas pencegahan korupsi.

"Satgas IKN di KPK terdiri dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Kedeputian Bidang Pencegahan dari Direktorat Monitoring, dan bidang Koordinasi dan Supervisi," ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Senin (21/3).

Menurut Pahala, Satgas KPK di IKN sudah melakukan beberapa pekerjaan dengan menyurati pemerintah terkait pembangunan IKN.

"Pertama, kita lakukan overlay. Semua peta yang ada di kawasan inti dan pengembangan 55 ribu dan 250 ribu paling tidak," katanya.

Pahala juga mengungkapkan pihaknya sudah mrndapatkan beberapa temuan kita dan mengirim surat ke Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.

"Sebab, kawasan ini, kan, harus clean and clear. Baik di atas kertas maupun di lapangan. Ada beberapa tindak lanjut. Misalnya, permohonan pelepasan hutan ke KLHK supaya terbit aturan," tuturnya.

Menurutnya, KPK juga akan memberikan masukan terhadap pembuatan aturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang secara resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu.

"Dari sisi pencegahan, kami punya tools Corruption Risk Asessment (CRA). Kami lakukan nih CRA di 5 aturan turunan," katanya.

Dirinya juga mengaku KPK sempat ikut dalam beberapa kali rapat dan memberi catatan agar aturan turunan ini bisa mendukung pemerintahan.

"Kami beri catatan kalau ada risiko korupsinya bagimana cara mitigasinya," tandasnya. 

Read More

Kejari Tangerang Tetapkan Dua Tersangka Baru Terkait Kasus PKH

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Penanganan dugaan tindak pidana korupsi kasus pungutan liar bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang periode 2018-2019 terus bergulir. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, Banten menetapkan dua tersangka baru kasus tersebut di empat desa/kelurahan di Kecamatan Tigaraksa.

“Hasil pemeriksaan dan pengumpulan data di lapangan oleh Kejari dan menemukan dua alat bukti, maka kami resmi mengumumkan atas kegiatan PKH tahun 2018-2019, dua orang kami nyatakan sah sebagai tersangka,” kata Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih dalam jumpa pers di Tangerang, Senin 21 Maret 2022.

Nova mengatakan, kedua tersangka baru yang telah ditetapkan ini berinisial ADP dan YN dengan peran masing-masing selaku pendamping sosial bantuan dana PKH di Kabupaten Tangerang.

“Dari kedua tersangka tindak pidana korupsi itu telah mendampingi 600 keluarga penerima manfaat (KPM) di empat desa/kelurahan,” ujar Nova.

Ia menyebutkan, ADP sebagai pendamping PKH dari 2018-2019 sebanyak 265 KPM yang berada di Desa Bantar Panjang, Pasir Nangka, dan Margasari. Sedangkan YN mendampingi sebanyak 335 KPM di Desa Cileles.

Lebih lanjut Nova menjelaskan modus yang dijalankan para tersangka, yakni dengan melakukan penarikan uang melalui BriLink dan memotong atas uang yang ditarik dari masing-masing rekening dan mencabut buku tabungan milik KPM.

"Mereka (tersangka) menarik uang dari ATM milik KPM melalui BriLink dan mencabut buku tabungan," tuturnya.

Akibat dari tindakan penyalahgunaan tersebut, ujar Nova, negara mengalami kerugian mencapai Rp635.592.071.

Atas perbuatannya, tambah Nova, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Read More

Naik Penyidikan, Kejagung Periksa 3 Pejabat Kemendag Terkait Kasus Impor Baja

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi impor baja dan besi di Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke penyidikan. 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana mengatakan, peningkatan status tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (21/3/2022).

Peningkatan status proses hukum tersebut, kata Ketut, sekaligus dengan melakukan pemeriksaan. 

Pada Senin (21/3/2022), tiga orang diperiksa sebagai saksi, yaitu AR, MS, dan MA. Kata Ketut, AR diperiksa selaku Kepala Seksi (Kasi) Barang Aneka Industri di Kemendag. 

Sedangkan MS, diperiksa selaku Direktur Impor, pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kemendag.

Kemudian, MA diperiksa selaku Analisis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan di Kemendag. 

“AR, MS, dan MA, diperiksa sebagai saksi. Diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi, dalam impor besi, dan baja, baja paduan dan produk turunannya, periode 2016 sampai dengan 2021,” kata Ketut, dalam siaran pers Kejagung, Senin (21/3/2022).

Dugaan korupsi impor baja ini, sebetulnya penyidikan kasus baru yang dilakukan Jampidsus-Kejakgung. 

Pekan lalu, kasus tersebut baru dalam penyelidikan. 

Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, kasus tersebut terkait dengan dugaan adanya pemanfaatan program Pembangunan Strategis Nasional (PSN) untuk tujuan memperkaya diri sendiri dalam pengadaan impor baja dan besi oleh swasta dan penyelenggara negara di sejumlah kementerian.

Febrie mengatakan, pemanfaatan program PSN dalam impor baja dan besi tersebut, disinyalir merugikan negara. 

Impor baja dan besi dilakukan dengan modus operandi suap dan pemanfaatan izin impor oleh swasta, namun melebihi batas atas barang masuk.

Direktur Penyidikan di Jampidsus, Supardi, juga pernah mengungkapkan, adanya modus pemberian dan penerimaan suap dari importasi baja dan besi tersebut. 

Kata dia, modus dugaan suap tersebut dilakukan oleh swasta kepada sejumlah penyelenggara negara di tiga lembaga kementerian. 

Ketiganya adalah Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Supardi menerangkan, proyek PSN sebetulnya memberikan izin kepada pihak swasta melakukan impor besi dan baja dengan batas tertentu. 

Akan tetapi, dari pihak swasta tersebut melebihkan baja dan besi dari Cina, India, dan beberapa negara lain untuk memperkaya diri sendiri.

Melebihkan barang masuk tersebut diduga dengan memberikan sesuatu kepada penyelenggara di kementerian-kementerian tersebut. 

Hal itu kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Perbutan itu, membuat penyerapan produksi baja dan besi lokal tak dapat bersaing dengan barang serupa dari luar negeri.

“Kami sedang mendalami ada atau tidak perbuatan melawan hukum dalam impor baja dan besi ini. Kalau ada perbuatan melawan hukumnya, tidak jauh-jauh dari unsur-unsur suap ini,” kata Supardi.

Read More

Gus Muhdlor Rangkul Semua Parpol Sukseskan Program RPJMD Kabupaten Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Demi tercapainya pembangunan infrastruktur dan merealisasikan program-program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor merangkul semua partai politik (parpol) untuk kolaborasi dan sinergi bersama membangun kota Delta.

“Yang terpenting adalah kolaborasi serta sinergitas antara seluruh komponen partai politik yang ada di kabupaten Sidoarjo. Memastikan bahwa setiap program yang ada di RPJMD kabupaten ini bisa masuk, mulai dari penganggarannya, perencanaannya dan sebagainya,” kata Gus Muhdlor usai menghadiri pelantikan dan rapat kerja DPD PAN Sidoarjo di Aston Hotel, Senin, (21/3/2022).

Dukungan dan peran partai politik melalui perwakilannya yang ada di legislatif memiliki peran penting dalam mengawal kinerja pemerintah. 

Selain sebagai fungsi kontrol, legislatif juga berperan dalam menentukan anggaran lewat fungsi bugeting atau politik anggaran yang ada di Badan Anggaran (Banggar).

“DPRD punya fungsi budgeting, fungsi kontrol dan fungsi regulasi untuk menyokong itu semua. ini penting bagi kami ada sinergitas, sehingga program-program yang ada di RPJMD kabupaten ini bisa terealisasi, ter-eksekusi sesuai dengan target dan bisa terkontrol dengan baik,” ujarnya.

Menurut Gus Muhdlor, pemerintah tidak bekerja sendiri, karena disana ada legislatif yang memiliki tugas mengawal capaian program-program kerja yang sudah tetapkan di RPJMD kabupaten.

“Termasuk salah satunya mewujudkan pembangunan infrastruktur kabupaten Sidoarjo yang butuh dukungan penuh secara anggaran. Jadi sinergitas ini yang harus tetap dijaga, khususnya oleh partai PAN,” terang bupati alumni Unair Surabaya itu.

Pada kesempatan yang sama di depan Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta para petinggi DPP PAN itu Gus Muhdlor menyampaikan, DPD PAN Sidoarjo salah satu partai yang aktif mengawal dan membantu kinerja bupati selama perjalan satu tahun ini. 

Dimana salah satu kader PAN Sidoarjo, Emir Firdaus yang juga menjabat Ketua DPD PAN Sidoarjo merupakan Wakil Ketua DPRD dan unsur pimpinan Badan Anggaran di DPRD Sidoarjo, posisi yang strategis dalam mengawal politik anggaran.

“Maka kami sampaikan tadi sama Ketum PAN bahwa, selama perjalanan satu tahun ini PAN merupakan salah satu partai yang mau bersama-sama memperjuangkan dengan baik setiap program yang ada di RPJMD kabupaten Sidoarjo, khususnya dibidang infrastruktur,” jelas Gus Muhdlor.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepada para kader PAN Sidoarjo untuk mendukung dan mengawal kinerja Bupati Sidoarjo karena menurut Zulhas garis perjuangan partai PAN dan partai PKB sama, yakni sama-sama memperjuangkan jalan tengah dalam berkebangsaan-nation.

Zulhas mendorong para kadernya agar berpolitik secara santun, tidak gampang marah dan tidak membuat gaduh. “Kader PAN dukung bupati Sidoarjo merealisasikan program kerja, berpolitik yang santun, jangan bikin gaduh dan aspirasikanperjuangan dalam bentuk perda,” tegas Zulhas. 

Read More

Kasdam V/Brawijaya Kunjungan Kerja ke Yonif 527/BY Lumajang

KABARPROGRESIF.COM: (Lumajang) Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI Piek Budyakto melakukan kunjungan kerja ke Mako Yonif 527/BY Lumajang Jawa Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Kasdam menekankan pentingnya menumbuhkan rasa persaudaraan dalam kesatuan TNI AD.

Setibanya di Mako Yonif 527/BY Lumajang, Mantan Aslog Kaskostrad yang didampingi Asintel Kasdam V/Brawijaya disambut langsung oleh Danyonif 527/BY Mayor Inf Ragil Jaka Utama, S.Hub.Int. dan diikuti oleh seluruh Perwira dan anggota Yonif 527/BY.

Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Piek Budyakto memberikan arahan tentang pentingnya menjalin hubungan baik antara atasan dan bawahan.

Mengingat, keberadaan satuan diibaratkan sebuah keluarga yang harus dijaga keharmonisannya.

"Kalian harus bangga terhadap satuan, Cintai satuanmu, dukung komandanmu, Karena kita adalah satu keluarga," tegas Brigjen TNI Piek Budyakto, Senin, (21/3/2022).

Menurutnya, mempertahankan sebuah jati diri prajurit TNI bisa dilakukan dengan cara meningkatkan eksistensi positif dan prestasi, serta memperkuat soliditas diantara anggota TNI. 

"Tunjukkan dengan prestasi, kurangi pelanggaran. Laksanakan latihan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar kalian semakin profesional," pesannya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Dirut BPR Delta Artha Sidoarjo Diperiksa KPK, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Sidoarjo oleh penyidik KPK masih berlanjut. Yang terbaru, giliran Dirut BPR Delta Artha Sofia Nurkrisnajati dimintai keterangan, Senin (21/3/2022).

Sama seperti sejumlah pejabat sebelumnya, Sofia juga diperiksa seputar kasus gratifikasi di Sidoarjo yang sedang diusut lembaga antirasuah tersebut.

Sofi menjalani pemeriksaan di Polresta Sidoarjo sekira pukul 14.00 WIB. Dia datang sendirian mengenakan setelan baju berwarna cokelat dibalut kerudung warna cokelat.

Sayangnya, saat ditanya wartawan tentang keberadaannya di Mapolresta Sidoarjo tersebut, Sofia enggan memberikan komentar.

Dia memilih diam dan pergi meninggalkan sejumlah wartawan yang mengerumuninya.

Selain Sofia, hari yang sama penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat lain. Juga terkuat kasus gratifikasi yang sedang disidik.

Antara lain ada Ninik Sulastri selaku Kasubbag Keuangan Dinas PMPTSP Sidoarjo, Juriyah Direktur Keuangan dan Adm PDAM, Hendro Harjo Suwito Kades Karang Tanjung Kecamatan Candi, dan Wiwin Andriani Kades Pamotan Kecamatan Porong.

Sebelumnya, penyidik KPK juga sudah memeriksa Anggota DPRD Jatim Amir Aslichin, Ainun Amalia Kadis P3AKB Sidoarjo, Noer Rachmawati Kadis BPKAD, Mantan Kepala Dinas P2CKTR Sulaksono, dan Kepala Dinas Perikanan Bachruni Aryawan.

Mereka mengakui diperiksa terkuat kasus yang menyeret nama Mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Yang beberapa waktu lalu juga baru bebas dari penjara dalam perkara korupsi.

Bachruni juga sempat mengaku bahwa dirinya dimintai keterangan seputar lelang bandeng yang digelar Pemkab Sidoarjo.

Dia diperiksa sebagai saksi terkait acara lelang bandeng kawak atau lelang bandeng ukuran jumbo di Sidoarjo.

Penyidik KPK juga memeriksa Mantan Sekda Achmad Zaini dan beberapa pejabat lain. Termasuk Direktur RSUD Atok Irawan, Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang sekarang jadi Kepala BPPD Ari Suryono, Yudi Tetra yang sebelumnya juga jadi terdakwa kasus korupsi siap sejumlah proyek di Sidoarjo.

Read More

Pengumuman Mafia Minyak Goreng Mundur, Ini Alasan Dirjen Kemendag

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Aparat hukum belum mengungkap nama-nama mafia penimbun yang menjadi biang kerok kelangkaan minyak goreng.

Seharusnya oknum-oknum nakal itu terkuak hari ini, Senin (21/3), sebagaimana diungkapkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan Kemendag telah menyerahkan penanganan mafia minyak goreng kepada kepolisian. 

Namun, terkait siapa oknumnya, Oke enggan mengungkapkan karena itu bukan kewenangannya.

"Kemungkinan lebih besar (banyak nama tersangka) dari yang disampaikan oleh Pak Menteri (Muhammad Lutfi). Saya enggak tahu, pokoknya kami sudah sampaikan semua," ujarnya, Senin (21/3/2022).

Lanjut Oke, jika penanganan ini dirangkus (diambil) oleh Kementerian Perdagangan, maka akan membutuhkan waktu lama. 

"Ada nanti temuannya, kalau saya sebutkan nanti tambah lama," ujarnya melanjutkan.

Menurut Oke, nama-nama tersangka sudah disimpan oleh pihak berwajib berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemendag.

Sebelumnya, Mendag Lutfi mengatakan bahwa sudah ada calon tersangka penimbun minyak goreng yang akan ditetapkan. 

Mendag bilang, penetapan calon tersangka tersebut akan diumumkan pada pada hari ini oleh aparat kepolisian.

Menurut Lutfi, oknum yang akan diumumkan diduga telah melakukan penimbunan minyak goreng dalam jumlah yang sangat besar.

“Saya sudah kasih semua data. Ini masih praduga tak bersalah, tetapi kita sudah temukan dan ini jumlahnya ribuan ton. Kita sudah laporkan kepada Polri lewat Kabareskrim, sudah mulai ditangkap dan periksa,” jelas Mendag Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (17/3/2022).

Read More

Berstatus Tersangka, Haris Azhar dan Fatia Tak Ditahan Polda Metro Jaya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti akhirnya selesai menjalani pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya pada pukul 19.34 WIB. Sambil tersenyum lebar, keduanya keluar dari ruang penyidik.

“Pada intinya itu semua bisa dijawab dan dibuktikan sih, gitu aja. Cukup, secara cukup bisa dijawab,” kata Fatia di Polda Metro Jaya, Senin (21/3/2022).

Sementara itu, Haris menjelaskan tidak ada pertanyaan spesifik mengenai riset soal nama Luhut Binsar Pandjaitan dalam dugaan bisnis tambang di Papua. Namun demikian, ia menyisipkan soal riset ke berita acara.

“Ada pertanyaan soal perusahaan-perusahaan tanbangnya, kita jelaskan semua gak cuma dari hasil riset tapi juga dari bahan dasar riset itu untuk ditulis jadi kita gunakan juga,” ujar Haris.

“Penyidik senyum, senyum aja,” sambungnya.

Read More

Kejagung Periksa Direktur Impor Kemendag Sebagai Saksi, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi impor besi atau baja pada tahun anggaran 2016-2021. 

Setidaknya pada Senin (21/3), Kejagung memeriksa tiga orang saksi.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, Kejaksaan Agung memeriksa 3 orang saksi hari ini.

Pertama, AR selaku Kasi Barang Aneka Industri. Kedua, MS selaku Direktur Impor pada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.

Ketiga, MA selaku Analyst Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI.

“Ketiganya diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Tahun 2016 sampai dengan 2021,” jelas Ketut dalam keterangannya.

Ketut mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam kasus korupsi impor besi.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

Read More

Kapolres Lahat Pimpin Apel Sertijab Kasat Reskrim, Kasat Lantas, dan Kapolsek Pajar Bulan

KABARPROGRESIF.COM: (Lahat) Kapolres lahat AKBP Eko Sumaryanto SIK, memimpin upacara serah terima jabatan kasat Reskrim, kasat lantas dan kapolsek Pajar bulan, hadir dalam giat tesebut waka polres lahat Kompol Feby Febriyana,SIK, seluruh PJU, Kapolsek, perwira dan anggota polres lahat, Senin (21/3)

Sebelum pelaksanaan upacara serah terima terlebih dahulu pejabat yang baru masuk dilakukan Sumpah Jabatan yg dibacakan oleh Kapolres dan diikuti oleh pejabat baru yang disertai oleh petugas Rohaniawan.

Adapun pejabat yang dilantik dan di ambil sumpahnya sesuai dengan nomer Kep/113/III/2022/ tanggal 5 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh Kapolda Sumsel Irjen pol Drs.Toni Harmanto MH adalah sebagai berikut :

Kasat Reskrim Kurniawi H Barmawi SIK di ganti oleh AKP Herli Setiawan SH.MH.

Kasat lantas Iptu Panris Malau SH. Diganti oleh AKP Muriyanto,SH.

AKP Kasmini Darda SH diganti oleh AKP Bambang Julianto SH.

Dalam sambutanya Kapolres lahat dengan adanya mutasi atau rotasi tugas diharapkan akan meningkatkan kembali semangat dan gairah kerja khususnya kepada pejabat yang mendapatkan Job.

Mutasi yang dilaksanakan pimpinan polri selalu, selalu berorentasi kepada kebutuhan organisasi dikesatuan.

Kapolres mengucapkan terima kasih kepada AKP Kurniawi, AKP Kasmini, dan Iptu Pamries Malau atas kerjasamanya selama selama bertugas di polres lahat yg saya anggap cukup baik.

Dan selamat datang serta bergabung di polres lahat kepada AKP Herli Setiawan, AKP Muriyanto, dan AKP Bambang Julianto secepat mungkin beradaptasi dengan anggota, lingkungan serta tempat kerja, pertahankan apa yang sudah di capai pejabat yang baru kalau perlu di tingkatkan.

Mengakhiri amanat mari kita senantiasa memanjatkan doa dan pinta kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yg kita kerjakan, akan mendapatkan Ridho dan perlindungan dari Allah SWT, Polres lahat hebat dan kita semua di jauhkan dari segala bahaya dan bencana.

Acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan lama yg di dahului oleh Kapolres lahat dan diikuti oleh pejabat utama polres lahat dan anggota.

Read More

Bupati Tangerang Lantik 230 Pejabat Struktural

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar melantik dan mengambil sumpah 230 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai negeri sipil tersebut terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2022. Acara tersebut digelar secara virtual dan simbolis dilakukan terhadap 5 orang di GSG Puspem Kabupaten Tangerang, Senin (21/3/22).

Bupati Zaki berharap agar amanah dan kepercayaan yang diberikan benar-benar dapat dijalankan dengan penuh perhatian, tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

“Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya”, kata Bupati.

Menurut Bupati Zaki peristiwa tersebut juga merupakan momen penting serta menjadi langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan pelayanan prima bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.

“Saya berharap amanah jabatan ini dapat dijaga dan diimbangi dengan kejujuran, keikhlasan, serta prestasi dalam bekerja dengan tanggung jawab agar setiap inovasi kinerja yang saudara lakukan dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan hasil yang maksimal”, ungkap Bupati Zaki.

Bupati Zaki juga menekankan, pasang surut situasi dan kondisi yang terjadi selama ini mengakibatkan program dan kegiatan dalam RPJMD belum berjalan maksimal. Untuk itu, Bupati berharap agar para pejabat yang dilantik fokus dalam percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang RPJDM Kabupaten Tangerang.

“Pahami dengan cermati tupoksi dan kondisi serta tantangan lingkungan kerja saudara yang baru dengan cepat dan tepat, sehingga proses adaptasi dapat berjalan dengan cepat pula. Karena perlu di ingat bahwa, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama, khususnya penyelesaian program dan kegiatan pada RPJMD yang sudah memasuki tahun-tahun terakhir”, pinta Bupati.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Hendar Herawan menambahkan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS merupakan amanat Peraturan Pemerintah.

“Mutasi dan rotasi merupakan suatu proses alami sebagai sarana pembinaan karir kepegawaian serta sebagai salah satu bentuk penyegaran pada sebuah lingkup kerja agar memperkaya pengalaman bertugas yang variatif dan dapat menambah pengetahuan individu para pejabat di lingkungan kerja yang baru,” jelas Hendar.

Selain Bupati Tangerang, dihadiri juga Ketua DPRD Kab. Tangerang, Wakil Bupati Tangerang, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang.

Read More