Siapkan Prajurit Hadapi Ancaman, Satsel Koarmada II Gelar Latopsmatla Tim Pusat Informasi Tempur 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di bawah kepemimpinan  Kolonel Laut (P) Widya Poerwandanu selaku Papelat atau Perwira Pelaksana Latihan Satuan Kapal Selam Koarmada II gelar Latopsmatla Tim Pusat Informasi Tempur (PIT) TA 2022 yang berlangsung di SCTT (Submarine Command Team Trainer) Kolat Koarmada II. 

Latopsmatla Tim PIT Ta 2022 dilaksanakan selama lima (5) hari berturut-turut, yakni mulai tanggal 14 hingga 18 Maret 2022.  Latihan ini menurut Dansatsel, bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak kapal selam dalam kerjasama taktis dan management Tim PIT saat menghadapi setiap ancaman. Adapun ancaman yang dimaksud  berupa peperangan anti serangan udara, peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, dan pernika serta mengaplikasikannya ke dalam aksi tempur.

Saat acara penutupan, Kolonel  Widya Poerwandanu berharap selesai melaksanakan latihan ini seluruh ABK Kapal Selam mampu memahami apa yang telah diberikan selama pelatihan.

"Diharapkan selesai melaksanakan latihan, seluruh ABK Kapal Selam mampu memahami metode peperangan Anti kapal permukaan, Anti Kapal Selam serta anti serangan udara sehingga mampu meningkatkan profesionalisme prajurit Kapal Selam serta bermanfaat sebagai bekal bagi ABK dalam melaksanakan tugas di Satuan Kapal Selam," ungkapnya pada Jumat (18/3).

Lebih lanjut Dansatsel menambahkan bahwa Latihan ini sejalan dengan  program Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu untuk pembangunan SDM TNI AL yang unggul dan sebagai pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional. (Dispen Koarmada II)

Read More

KRI Ajak-653 Dukung Ekspedisi Rupiah Berdaulat, Kas Keliling Kepulauan 3T

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Ajak-653 dibawah unsur Satuan Kapal Cepat Koarmada II, dengan komandan Letkot Laut (P) Saifudin Zukhri turut serta mendukung program ekspedisi Rupiah Berdaulat “Kas Keliling Kepulauan 3T” dengan mengunjungi lima Pulau Terdepan, Terluar, dan Terpencil di Indonesia, pada Senin (21/03).

Adapun pulau-pulau yang dituju oleh KRI Ajak yang saat ini tengah melaksanakan operasi gabungan Alur Samodra-22 di Bawah Kendali Operasi Danguskamla Koarmada II, yaitu Pulau Halura, Pulau Raijua, Pulau Sawu, Pulau Ndoo dan Pulau Rote Nusa Tenggara Timur (NTT). Program Kas Keliling Kepulauan 3T ini bertujuan untuk menunjang program kerja Bank Indonesia.

Tim ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri bertujuan menyediakan uang rupiah layak edar dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai dan tepat waktu. 

Sebelum melaksanakan ekspedisi, terlebih dahulu dilaksanakan Upacara Pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang dipimpin langsung oleh Ibu Eva Aderia Simanjuntak, sebagai Direktur Departemen Pengelolaan Uang, dan hadir pula Waasops Kasal Laksma TNI Wasis Priyono S.T M.Tr.(Han), Danlantamal VII Kupang Laksma TNI Heribertus Yudho Warsono, yang turut melepas keberangkatan Tim ekspedisi di Dermaga Lantamal VII Kupang, NTT.

Terpisah Komandan Guskamla Koarmada II, Laksamana Pertama TNI I G. P. Alit Jaya, menyampaikan bahwa kegiatan Kas Keliling 3T merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dalam konteks pendistribusian uang rupiah, dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI melalui penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Sementara disisi lain menurut Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Kegiatan Kas Keliling ini perlu dilaksanakan mengingat masyarakat maritim yang tinggal di wilayah tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang perlu untuk dilayani, khususnya terkait dengan kebutuhan uang rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup untuk mendukung perputaran uang di wilayah Kepulauan 3T di NTT.

Laksda Iwan menambahkan bila ekspedisi ini juga selaras dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni jaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, Kejagung Periksa Lima Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima orang saksi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk 2011-2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan kelima saksi yang diperiksa antara lain, R selaku Analis PT Garuda Indonesia (persero), Tbk periode 2012- 2018, MS selaku VP Treasury PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. periode 2012-2015, dan FR selaku VP Treasury PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2015-2018.

Selanjutnya saksi RK selaku Staf Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (persero), Tbk dan TW selaku VP Network Manajemen PT Garuda Indonesia (persero), Tbk periode 2010-2015.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2011-2021,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka diantaranya, AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 2009-2014 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim pengadaan pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia 2012.

Kemudian SA selaku Vice President Strategic Management Office PT Garuda Indonesia periode 2011-2012 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia tahun 2012, dan AB selaku Vice President Corporate Planning PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2017-2018. 

Read More

Danrem 082/CPYJ Beri Materi Wasbang pada Mahasiswa

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo memberikan materi wawasan kebangsaan pada para mahasiswa di Gedung BLK, Jalan Ngasinan Raya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamtan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Senin, 21 Maret 2022.

Materi itu, mencakup soal nasionalisme. Menurut Danrem, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya suatu persamaan nasib, sejarah dan kepentingan untuk hidup bersama.

“Sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat serta demokratis dan maju, satu kesatuan bangsa dan negara secara bersama-sama harus bisa mencapai kemakmuran, kekuatan dan kekuasaan suatu bangsa,” ujar Danrem.

Danrem mencontohkan perjalanan Islam. Di Indonesia, penganut Islam masuk dalam kategori terbanyak di dunia maupun akhirat. 

“Ajaran itu dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam aspek kehidupan manusia,” jelas Danrem dihadapan mahasiswa. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Gubernur Khofifah Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pada seluruh bupati/wali kota di wilayahnya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). 

Ia mengungkapkan hal tersebut saat rapat koordinasi (rakor) bersama bupati/wali kota se-Jatim yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (21/3).

Khofifah meminta kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk mengoptimalkan potensi Rp26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan produk dalam negeri. 

Pasalnya, ada target yang ditetapkan pemerintah dalam Gerakan Nasional BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total sebesar Rp400 triliun, dari jumlah itu sebanyak Rp200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se-Indonesia.

“Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi,” ujarnya.

Sebagai wujud implementasi dukungan Gerakan Nasional BBI ini, Khofifah mengajak seluruh bupati/wali kota di 38 kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan membelanjakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM dan koperasi.

“Kita sudah menyusun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim. Pertama, kepala daerah segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kedua, kepala daerah memastikan minimal 40 persen alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta Koperasi dan UMKM (K-UMKM), dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir tanggal 31 Maret 2022," paparnya.

Kemudian, lanjut khofifah, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis. 

Lalu, setiap pemerintah daerah harus memfasilitasi UMKM dan koperasi yang ada di Jatim untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.

“Kita sudah punya aplikasi yang namanya Jatim Belanja Online (Jatim Bejo). Jatim Bejo akan menjadi tools yang menghubungkan produk Koperasi-UMKM (K-UMKM) dalam memenuhi demand pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Bahkan saat ini telah terdaftar 2.295 UMKM yang berpartisipasi pada program Jatim Bejo,” tuturnya.

Dalam memaksimalkan komitmen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pekan lalu juga telah berkordinasi dengan berbagai asosiasi agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi pada toko daring. 

Berdasarkan data terbaru sampai dengan saat ini, telah terdaftar 168 Koperasi-UMKM yang telah dikurasi oleh Asosiasi.

Berdasarkan jumlah itu, Koperasi-UMKM yang sudah memenuhi standar dapat langsung masuk pada toko daring untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemprov Jatim. 

Sedangkan yang belum memenuhi akan dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas koperasi dan UMKM.

Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu pemicu pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan. 

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Timur pada tahun 2022 ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,0-5,8 persen dan menjadi wujud nyata semangat Optimisme Jatim Bangkit tahun 2022. 

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Krakatau Steel, Kejagung Periksa 4 Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel tahun 2011.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam peerkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).

Adapun keempat saksi adalah WH selaku Karyawan PT Krakatau Steel, TM selaku Mantan Staf Divisi Perencanaan Teknologi PT Krakatau Steel, RAS selaku pihak swasta yang juga mantan Ketua Panitia Pengadaan Blast Furnace, dan WS selaku pihak swasta yang juga mantan Ketua Tim Proyek Blast Furnace.

"Mereka diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," kata Ketut.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung segera menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik "blast furnace" PT Krakatau Steel ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Supardi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

"Yang jelas kami sudah ke BPKP, semacam sudah ada kesepakatan clear akan naik ke penyidikan. Jadi kami sudah ada diskusi, sudah clear," kata Supardi seperti dilansir Antara.

Saat ini proses hukum terhadap perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke tahap penyidikan umum.

Sementara itu, koordinasi yang telah dilakukan penyidik Jampidsus dengan BPKP, sehingga dalam waktu dekat Jampidsus Kejagung akan mengumumkan kerugian rill terkait perkara tersebut.

Sebelumnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/2/2022) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pada awalnya proyek pembangunan pabrik Blast Furnace (BFC) tersebut dilaksanakan oleh Konsorsium MCC CERI (asal China) dan PT Krakatau Engineering sesuai hasil lelang tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp 6,92 triliun.

Kontrak tersebut telah dibayarkan ke pihak pemenang lelang senilai Rp 5,3 triliun, namun demikian pekerjaan kemudian dihentikan pada tanggal 19 Desember 2019 padahal pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar. Selain itu, pekerjaan sampai saat ini belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi.

PT Krakatau Steel membangun Pabrik Blast Furnace (BFC) dengan menggunakan bahan bakar batubara agar biaya produksi lebih murah. 

Pembangunan proyek tersebut menggunakan bahan bakar gas sehingga memerlukan biaya yang lebih mahal.

Menurut Supardi, pabrik peleburan tersebut tidak bisa dioperasikan, karena akan mengeluarkan biaya tinggi. 

"Tidak bisa beroperasi, kalau dipakai high cost tidak bisa bersaing," pungkasnya.

Read More

Pasukan Respons Cepat on Hand Brimob Polda Lampung Spesialis Konflik Sosial

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Pasukan Respon Cepat Power On Hand dari Satuan Brigade Mobil (Sat Brimob) Polda Lampung resmi dikukuhkan Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno di Mapolda Lampung, Senin (21/3) pagi.

Hendro menyatakan, pasukan atau kompi ini merupakan spesialis dalam menanggulangi masalah yang ada di Provinsi Lampung. 

Selain itu, sebanyak tiga kompi disiapkan dengan jumlah sebanyak 135 personel.

"Pembentukan Kompi Reaksi Cepat Power On Hand Kapolda ini untuk menanggulangi kejahatan atau konflik sosial yang perlu penanganan cepat oleh personel Brimob Polda Lampung," ungkapnya.

Pasukan ini pun dilatih memiliki kemampuan seperti antianarkis, penanggulangan terorisme, dan penjinakan bom, serta pertempuran baik di hutan maupun di kota.

"Pasukan ini pun tak hanya menanggulangi permasalahan yang ada di Lampung, tetapi juga memberikan rasa aman terhadap pendatang seperti yang akan berwisata, berinvestasi, dan lainnya," ungkapnya.

Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Lampung, Kombes Pol Wahyu Widiarso Suprapto, menuturkan beberapa tugas dari Pasukan Reaksi Cepat Power On Satbrimob Polda Lampung.

"Pasukan ini bersiap untuk menghadapi konflik sosial/rusuh massa pada tataran aksi kekerasan kolektif dan yang sudah bukan lagi pada tahap unjuk rasa damai," kata Wahyu.

Lanjutnya, juga turut jika adanya gangguan keamanan oleh kelompok bersenjata, penyelamatan pejabat negara selain presiden dan wakil presiden, serta pencarian dan penyelamatan pada situasi kontinjensi yang berdampak masif.

"Yakni, yang bisa mengakibatkan korban besar dan daerah terdampak cukup luas," pungkasnya. (*)

Read More

Cegah Korupsi, KPK Kerahkan Satgas ke IKN Nusantara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya telah mengerahkan satuan tugas ke IKN Nusantara.

Adapun pengerahan itu merupakan upaya untuk menjaga agar tidak ada tindak pidana korupsi di IKN terkait adanya dugaan pembagian kavling.

Penjelasan tersebut diungkapkan saat Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mampir ke KPK dalam rangka membahas pencegahan korupsi.

"Satgas IKN di KPK terdiri dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Kedeputian Bidang Pencegahan dari Direktorat Monitoring, dan bidang Koordinasi dan Supervisi," ujar Pahala di Gedung Merah Putih, Senin (21/3).

Menurut Pahala, Satgas KPK di IKN sudah melakukan beberapa pekerjaan dengan menyurati pemerintah terkait pembangunan IKN.

"Pertama, kita lakukan overlay. Semua peta yang ada di kawasan inti dan pengembangan 55 ribu dan 250 ribu paling tidak," katanya.

Pahala juga mengungkapkan pihaknya sudah mrndapatkan beberapa temuan kita dan mengirim surat ke Menteri Bappenas Suharso Monoarfa.

"Sebab, kawasan ini, kan, harus clean and clear. Baik di atas kertas maupun di lapangan. Ada beberapa tindak lanjut. Misalnya, permohonan pelepasan hutan ke KLHK supaya terbit aturan," tuturnya.

Menurutnya, KPK juga akan memberikan masukan terhadap pembuatan aturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang secara resmi diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu.

"Dari sisi pencegahan, kami punya tools Corruption Risk Asessment (CRA). Kami lakukan nih CRA di 5 aturan turunan," katanya.

Dirinya juga mengaku KPK sempat ikut dalam beberapa kali rapat dan memberi catatan agar aturan turunan ini bisa mendukung pemerintahan.

"Kami beri catatan kalau ada risiko korupsinya bagimana cara mitigasinya," tandasnya. 

Read More

Kejari Tangerang Tetapkan Dua Tersangka Baru Terkait Kasus PKH

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Penanganan dugaan tindak pidana korupsi kasus pungutan liar bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tangerang periode 2018-2019 terus bergulir. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang, Banten menetapkan dua tersangka baru kasus tersebut di empat desa/kelurahan di Kecamatan Tigaraksa.

“Hasil pemeriksaan dan pengumpulan data di lapangan oleh Kejari dan menemukan dua alat bukti, maka kami resmi mengumumkan atas kegiatan PKH tahun 2018-2019, dua orang kami nyatakan sah sebagai tersangka,” kata Kepala Kejari Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih dalam jumpa pers di Tangerang, Senin 21 Maret 2022.

Nova mengatakan, kedua tersangka baru yang telah ditetapkan ini berinisial ADP dan YN dengan peran masing-masing selaku pendamping sosial bantuan dana PKH di Kabupaten Tangerang.

“Dari kedua tersangka tindak pidana korupsi itu telah mendampingi 600 keluarga penerima manfaat (KPM) di empat desa/kelurahan,” ujar Nova.

Ia menyebutkan, ADP sebagai pendamping PKH dari 2018-2019 sebanyak 265 KPM yang berada di Desa Bantar Panjang, Pasir Nangka, dan Margasari. Sedangkan YN mendampingi sebanyak 335 KPM di Desa Cileles.

Lebih lanjut Nova menjelaskan modus yang dijalankan para tersangka, yakni dengan melakukan penarikan uang melalui BriLink dan memotong atas uang yang ditarik dari masing-masing rekening dan mencabut buku tabungan milik KPM.

"Mereka (tersangka) menarik uang dari ATM milik KPM melalui BriLink dan mencabut buku tabungan," tuturnya.

Akibat dari tindakan penyalahgunaan tersebut, ujar Nova, negara mengalami kerugian mencapai Rp635.592.071.

Atas perbuatannya, tambah Nova, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Read More

Naik Penyidikan, Kejagung Periksa 3 Pejabat Kemendag Terkait Kasus Impor Baja

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejakgung) meningkatkan status penyelidikan dugaan korupsi impor baja dan besi di Kementerian Perdagangan (Kemendag) ke penyidikan. 

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Ketut Sumedana mengatakan, peningkatan status tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Senin (21/3/2022).

Peningkatan status proses hukum tersebut, kata Ketut, sekaligus dengan melakukan pemeriksaan. 

Pada Senin (21/3/2022), tiga orang diperiksa sebagai saksi, yaitu AR, MS, dan MA. Kata Ketut, AR diperiksa selaku Kepala Seksi (Kasi) Barang Aneka Industri di Kemendag. 

Sedangkan MS, diperiksa selaku Direktur Impor, pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kemendag.

Kemudian, MA diperiksa selaku Analisis Perdagangan Ahli Madya pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan di Kemendag. 

“AR, MS, dan MA, diperiksa sebagai saksi. Diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi, dalam impor besi, dan baja, baja paduan dan produk turunannya, periode 2016 sampai dengan 2021,” kata Ketut, dalam siaran pers Kejagung, Senin (21/3/2022).

Dugaan korupsi impor baja ini, sebetulnya penyidikan kasus baru yang dilakukan Jampidsus-Kejakgung. 

Pekan lalu, kasus tersebut baru dalam penyelidikan. 

Jampidsus Febrie Adriansyah pernah menerangkan, kasus tersebut terkait dengan dugaan adanya pemanfaatan program Pembangunan Strategis Nasional (PSN) untuk tujuan memperkaya diri sendiri dalam pengadaan impor baja dan besi oleh swasta dan penyelenggara negara di sejumlah kementerian.

Febrie mengatakan, pemanfaatan program PSN dalam impor baja dan besi tersebut, disinyalir merugikan negara. 

Impor baja dan besi dilakukan dengan modus operandi suap dan pemanfaatan izin impor oleh swasta, namun melebihi batas atas barang masuk.

Direktur Penyidikan di Jampidsus, Supardi, juga pernah mengungkapkan, adanya modus pemberian dan penerimaan suap dari importasi baja dan besi tersebut. 

Kata dia, modus dugaan suap tersebut dilakukan oleh swasta kepada sejumlah penyelenggara negara di tiga lembaga kementerian. 

Ketiganya adalah Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Supardi menerangkan, proyek PSN sebetulnya memberikan izin kepada pihak swasta melakukan impor besi dan baja dengan batas tertentu. 

Akan tetapi, dari pihak swasta tersebut melebihkan baja dan besi dari Cina, India, dan beberapa negara lain untuk memperkaya diri sendiri.

Melebihkan barang masuk tersebut diduga dengan memberikan sesuatu kepada penyelenggara di kementerian-kementerian tersebut. 

Hal itu kemudian merugikan negara dan perekonomian negara. Perbutan itu, membuat penyerapan produksi baja dan besi lokal tak dapat bersaing dengan barang serupa dari luar negeri.

“Kami sedang mendalami ada atau tidak perbuatan melawan hukum dalam impor baja dan besi ini. Kalau ada perbuatan melawan hukumnya, tidak jauh-jauh dari unsur-unsur suap ini,” kata Supardi.

Read More

Gus Muhdlor Rangkul Semua Parpol Sukseskan Program RPJMD Kabupaten Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Demi tercapainya pembangunan infrastruktur dan merealisasikan program-program yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor merangkul semua partai politik (parpol) untuk kolaborasi dan sinergi bersama membangun kota Delta.

“Yang terpenting adalah kolaborasi serta sinergitas antara seluruh komponen partai politik yang ada di kabupaten Sidoarjo. Memastikan bahwa setiap program yang ada di RPJMD kabupaten ini bisa masuk, mulai dari penganggarannya, perencanaannya dan sebagainya,” kata Gus Muhdlor usai menghadiri pelantikan dan rapat kerja DPD PAN Sidoarjo di Aston Hotel, Senin, (21/3/2022).

Dukungan dan peran partai politik melalui perwakilannya yang ada di legislatif memiliki peran penting dalam mengawal kinerja pemerintah. 

Selain sebagai fungsi kontrol, legislatif juga berperan dalam menentukan anggaran lewat fungsi bugeting atau politik anggaran yang ada di Badan Anggaran (Banggar).

“DPRD punya fungsi budgeting, fungsi kontrol dan fungsi regulasi untuk menyokong itu semua. ini penting bagi kami ada sinergitas, sehingga program-program yang ada di RPJMD kabupaten ini bisa terealisasi, ter-eksekusi sesuai dengan target dan bisa terkontrol dengan baik,” ujarnya.

Menurut Gus Muhdlor, pemerintah tidak bekerja sendiri, karena disana ada legislatif yang memiliki tugas mengawal capaian program-program kerja yang sudah tetapkan di RPJMD kabupaten.

“Termasuk salah satunya mewujudkan pembangunan infrastruktur kabupaten Sidoarjo yang butuh dukungan penuh secara anggaran. Jadi sinergitas ini yang harus tetap dijaga, khususnya oleh partai PAN,” terang bupati alumni Unair Surabaya itu.

Pada kesempatan yang sama di depan Ketua Umum PAN yang juga Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan serta para petinggi DPP PAN itu Gus Muhdlor menyampaikan, DPD PAN Sidoarjo salah satu partai yang aktif mengawal dan membantu kinerja bupati selama perjalan satu tahun ini. 

Dimana salah satu kader PAN Sidoarjo, Emir Firdaus yang juga menjabat Ketua DPD PAN Sidoarjo merupakan Wakil Ketua DPRD dan unsur pimpinan Badan Anggaran di DPRD Sidoarjo, posisi yang strategis dalam mengawal politik anggaran.

“Maka kami sampaikan tadi sama Ketum PAN bahwa, selama perjalanan satu tahun ini PAN merupakan salah satu partai yang mau bersama-sama memperjuangkan dengan baik setiap program yang ada di RPJMD kabupaten Sidoarjo, khususnya dibidang infrastruktur,” jelas Gus Muhdlor.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta kepada para kader PAN Sidoarjo untuk mendukung dan mengawal kinerja Bupati Sidoarjo karena menurut Zulhas garis perjuangan partai PAN dan partai PKB sama, yakni sama-sama memperjuangkan jalan tengah dalam berkebangsaan-nation.

Zulhas mendorong para kadernya agar berpolitik secara santun, tidak gampang marah dan tidak membuat gaduh. “Kader PAN dukung bupati Sidoarjo merealisasikan program kerja, berpolitik yang santun, jangan bikin gaduh dan aspirasikanperjuangan dalam bentuk perda,” tegas Zulhas. 

Read More

Kasdam V/Brawijaya Kunjungan Kerja ke Yonif 527/BY Lumajang

KABARPROGRESIF.COM: (Lumajang) Kepala Staf Kodam V/Brawijaya Brigjen TNI Piek Budyakto melakukan kunjungan kerja ke Mako Yonif 527/BY Lumajang Jawa Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Kasdam menekankan pentingnya menumbuhkan rasa persaudaraan dalam kesatuan TNI AD.

Setibanya di Mako Yonif 527/BY Lumajang, Mantan Aslog Kaskostrad yang didampingi Asintel Kasdam V/Brawijaya disambut langsung oleh Danyonif 527/BY Mayor Inf Ragil Jaka Utama, S.Hub.Int. dan diikuti oleh seluruh Perwira dan anggota Yonif 527/BY.

Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Piek Budyakto memberikan arahan tentang pentingnya menjalin hubungan baik antara atasan dan bawahan.

Mengingat, keberadaan satuan diibaratkan sebuah keluarga yang harus dijaga keharmonisannya.

"Kalian harus bangga terhadap satuan, Cintai satuanmu, dukung komandanmu, Karena kita adalah satu keluarga," tegas Brigjen TNI Piek Budyakto, Senin, (21/3/2022).

Menurutnya, mempertahankan sebuah jati diri prajurit TNI bisa dilakukan dengan cara meningkatkan eksistensi positif dan prestasi, serta memperkuat soliditas diantara anggota TNI. 

"Tunjukkan dengan prestasi, kurangi pelanggaran. Laksanakan latihan dengan penuh rasa tanggung jawab, agar kalian semakin profesional," pesannya. (Pendam V/Brawijaya)

Read More