Korupsi DD Ratusan Juta Rupiah, Oknum Bendahara Desa di Blitar Ditahan Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Blitar) Selewengkan angaran Dana Desa sebesar Rp 400 juta lebih, Yesi Ertawati (41) Oknum Bendahara Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diamankan Unit Tipikor Satreskrim Polres Blitar Kota, Senin (21/3/2022).

Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono mengatakan, Dana Desa yang diselewengkan adalah pencairan tahun 2018. Pada bulan Juli tahun 2018 Desa Tuliskriyo.

menerima pagu anggaran DD tahap II dengan total anggaran Rp. 797.107.400. Namun oleh tersangka.

yang direalisasikan sesuai APBDes hanya beberapa kegiatan saja dengan anggaran sekitar Rp 307.507.250.

“Yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai bendahara desa. Dari anggaran yang diterima Rp 700 juta lebih ada penyimpangan anggaran sebesar Rp Rp. 400 juta lebih,” kata Argo.

Argo menambahkan, pelaku sempat kabur selama dua tahun yakni pada 2019 sampai tahun 2021. 

Pelaku berhasil ditemukan di Malang setelah petugas kepolisian menggunakan pendataan melalui biometrik retina mata dengan alat Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS).

“Informasi sebelumnya yang bersangkutan tidak menggunakan cadar. Nah, waktu kita temukan di Malang itu dia memakai cadar sehingga kita data melalui biometrik retina mata dengan Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS),” ujarnya

Sementara berdasarkan pengakuan pelaku, dia menggunakan uang tersebut untuk menutup pertanggung jawaban penggunaan anggaran DD tahun 2017. 

Pelaku juga mengatakan bahwa selama ini dia tidak kabur melainkan ikut suaminya pulang ke Kalimantan.

Namun sesampainya di Kalimantan, dia justru ditinggal kabur sang suami. Lalu terpaksa mencari kontrakan di Malang bersama anaknya yang masih bayi.

“Uang itu saya alihkan dari anggaran tahun 2018 ke 2017 untuk menutup penggunaan anggaran di tahun 2017 itu,” kata Yesi sambil menahan air mata.

Pelaku dijerat dengan Pasal 8 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.

Read More

TNI AL Lanal Sangatta Bantu Evakuasi Warga Terjebak Banjir Di Kutai Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Sangatta) Pangkalan TNI AL atau Lanal Sangatta, yang berada di bawah komando Lantamal XIII Tarakan, jajaran Koarmada II, menurunkan 15 prajurit dan tiga buah perahu karet  untuk membantu pelaksanaan evakuasi serta pencarian terhadap warga Kutai Timur yang terdampak banjir.

Bencana alam berupa banjir melanda  dua kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Sangatta Utara pada Sabtu  (19/3). 

Ketinggian banjir hingga mencapai satu meter. Karenanya Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut (P) I Komang Nurhadi, segera menerjunkan bantuan personel dan material untuk mengevakuasi warga yang terjebak didalam rumah khususnya para lansia atau yang sedang sakit.

Menurut Danlanal Sangatta, banjir terjadi  disebabkan guyuran hujan lebat sejak  Jumat malam. 

Sehingga mengakibatkan sungai di Sangatta meluap. Oleh sebab itu air banjir berwarna keruh kecokelatan karena membawa material lumpur.

Letkol Komang Nurhadi  pun menegaskan jika pihaknya akan terus membantu pelaksanaan evakuasi warga maupun memberikan sarana bantuan lainnya. 

"Evakuasi saat ini akan terus kita lakukan, dikarenakan banyaknya warga yang meminta bantuan evakuasi. Lanal Sangatta juga mendirikan beberapa tenda di komplek Masjid Agung Al Faruq untuk menampung para pengungsi korban bencana alam banjir," tegasnya.

Ia menambahkan bila bantuan ini juga merupakan instruksi langsung Pangkoarmada II Laksda Iwan Isnurwanto, guna menghindari jatuhnya korban karena terjebak banjir. 

Hal ini juga selaras dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni menjaga kepercayaan rakyat terhada TNI AL melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. (Dispen Koarmada II)

Read More

Ini Sejarah Panjang Pasar Turi Baru Pasca Kebakaran 2007

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peristiwa kebakaran Pasar Turi pada tahun 2007, menyisakan cerita panjang. Pasalnya, sejak saat itu Pasar Turi seakan menjadi “pasar turu”. 

Para pedagang pun tidak bisa berjualan seperti biasanya.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra menceritakan sejarah panjang itu. 

Ia menjelaskan bahwa setelah peristiwa kebakaran tahun 2007 itu, Pemkot Surabaya melaksanakan pembangunan Pasar Turi, khususnya bagi para pedagang Pasar Turi korban kebakaran.

“Untuk melaksanakan pembangunan, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan PT. Gala Bumiperkasa (JO) dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi,” kata Sidharta.

Perjanjian kerjasama itu dilaksanakan dengan mekanisme bangun guna serah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun obyek bangun guna serah dalam perjanjian ini adalah tanah seluas 27.519 meter persegi yang merupakan Obyek Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00001/Kel. Jepara. 

Lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya atas nama Pemerintah Kota Surabaya. 

“Nah, pada 10 Oktober 2011, ada berita acara serah terima yang bernomor 644.1/4619/436.6.11/2011. Kemudian pada 28 September 2012, Wali Kota Surabaya mengeluarkan surat tanggapan bernomor 180/5277/436.1.2/2012,” katanya.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Surat Wali Kota Surabaya tersebut, lalu serah terima obyek dilakukan pada tanggal 13 Februari 2012. Dengan demikian, jangka waktu pembangunan adalah sampai dengan tanggal 13 Februari 2014.

“Pada 1 April 2016, Pemkot Surabaya mengajukan gugatan terhadap PT. Gala Bumiperkasa ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 296/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. No. 688/Pdt/2017/PT.Sby jo. No. 1819 K/Pdt/2019. Dasar Gugatannya adalah tindakan cidera janji PT. Gala Bumiperkasa yang menjual stand dengan hak milik atas satuan rumah susun/strata title,” ujarnya.

Selanjutnya, proses hukum pun berlangsung dan akhirnya pada 30 Maret 2020, dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1819 K/PDT/2019, PT. Gala Bumi Perkasa mengirim surat kepada Wali Kota Surabaya Nomor 05/DIR/GBP/III/2020 tentang ijin operasional para pedagang ex pedagang Pasar Turi, yang pada intinya sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan Pemkot Surabaya.

“Setelah ada perdamaian itu, lalu Pemkot Surabaya meminta bantuan ke Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara untuk membantu persoalan Pasar Turi,” kata dia.

Dengan berjalannya waktu, lalu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengadakan pertemuan dengan KPK, Jaksa Pengacara Negara, OPD terkait, Direktur PT Galabumiperkasa, Direktur PT Asia Investment, dan Direktur Lusida Megah Sejahtera. 

Pertemuan yang digelar pada 23 Desember 2021 di ruang kerja Wali Kota Eri itu menghasilkan keputusan bahwa Pasar Turi baru harus beroperasi kembali pada tanggal 22 Maret 2022.

“Setelah itu, Pak Wali bersama jajaran pemkot sangat fokus mengawal target ini. Bahkan, berbagai langkah dilakukan, mulai dari pendataan dan pengecekan kondisi gedung Pasar Turi Baru hingga menggelar rapat maraton dengan sejumlah pihak,” kata Sidharta.

Terbukti pada 8 Maret 2022, Wali Kota Eri menggelar pertemuan dengan Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan PT Gala Bumiperkasa di ruang sidang Wali Kota Surabaya. 

Kala itu, berbagai masalah pedagang ditampung dan diselesaikan satu persatu. 

“Pertemuan itu dilanjutkan pada 11 Maret 2022 dengan menghadirkan kembali Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan juga pihak PT Gala Bumiperkasa,” ujarnya.

Selain di lapangan dilakukan pendampingan dan sosialisasi, pemkot menggelar rapat kembali dengan Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan pihak PT Gala Bumiperkasa pada hari ini, Minggu (20/3). 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irvan Widyanto itu menghasilkan keputusan bahwa pemberian kunci stand harus dituntaskan pada hari ini.

“Kemudian besok pagi (21 Maret 2022), kita akan melakukan pengajian dan tasyakuran Pasar Turi Baru yang akan dihadiri langsung oleh Pak Wali Kota. Setelah pengajian dan tasyakuran itu, kita akan melakukan pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di depan Pasar Turi Baru. Mohon doanya supaya semuanya lancar,” pungkasnya. 

Read More

Kembali Gelar Baksos Kesehatan, LKNU Sidoarjo Canangkan Pendirian Klinik Setiap Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar bakti sosial (baksos) pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan, Sabtu (19/3) sore. 

Kegiatan ini dilaksanakan bagi jemaah Sema'an Jantiko Mantab Sabtu Wage dan warga setempat yang digelar di gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hasanuddin, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan.

Di sela-sela mengikuti sema'an, ratusan jemaah bergiliran mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dasar dari tim kesehatan LKNU Sidoarjo. Ketua PC LKNU Sidoarjo, Iqbal Faizin, memastikan hal tersebut.

“Alhamdulillah, kita bisa rutin menggelar bakti sosial layanan kesehatan ini. Khidmah ke jemaah NU memberikan manfaat meski terbatas pemeriksaan dan pengobatan dasar saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (20/3).

Sejak 2017 lalu, PC LKNU rutin melakukan bakti sosial dan salah satunya dengan jemaah Sema’an Jantiko Mantab Sabtu Wage. 

“Namun sempat berhenti saat pandemi Covid berlangsung. Januari 2022 kemarin sempat dimulai lagi, namun berhenti lagi karena varian Omicron sedang naik, dan saat ini kita mulai lagi,” ucap Liq sapaan akrab Ketua PC LKNU Sidoarjo.

Ia menambahkan, bakti sosial ini wujud khidmah (pelayanan) mendekatkan layanan kesehatan kepada jemaah (warga) NU, aksesibilitas kesehatan cenderung untuk dipermudah dan ke depan dipermanenkan dalam kehadiran klinik pratama NU di setiap kecamatan atau Majelis Wilayah Cabang (MWC) NU di Sidoarjo.

“Program utama PC LKNU Sidoarjo periode baru ini, bersama stakeholder NU lainnya, mendekatkan layanan kesehatan kepada warga NU dalam wujud klinik di masing masing MWC. Mohon doa restunya agar program ini bisa berjalan,” paparnya.

Menurut, Sekretaris PC LKNU Sidoarjo, Abdul Mughist, selain upaya pendirian klinik pratama di setiap kecamatan, pihaknya aktif untuk mendampingi warga yang mengalami kesulitan finansial dalam kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS), sehingga nantinya bisa mendapatkan pembiayaan melalui mekanisme PBI-APBD.

“Kita dampingi mereka yang mengalami kesulitan finansial saat terkena masalah kesehatan ini, tentunya secara prosedural dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan alokasi dari APBD Sidoarjo. Ataupun sumber pembiayaan lain bila diperlukan. Karena kesehatan merupakan layanan dasar yang harus bisa diakses oleh semua pihak," kata kader NU asal Desa Pepe, Sedati.

Read More

Dua Pejabat Bea Cukai Bandara Soetta Tersangka Pemeras Segera Disidang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Berkas perkara tahap dua atas tindak pidana korupsi di Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, siap disidangkan. 

Kasus ini menyeret dua orang pejabat sebagai tersangka atas sangkaan menitip harga setiap jasa kiriman barang dari luar negeri.

Praktek pemerasan dan atau pungli dua pejabat Bea Cukai Bandara Soetta yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Qurnia Ahmad Bukhari Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

Satunya lagi yakni, Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

“Para tersangka telah memaksa pengurus PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) untuk memberikan sejumlah uang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dikutip Minggu (20/3/2022).

Setiap kilogram barang yang termasuk dalam Daftar Barang PT SKK pada Shopee, menurutnya, dipatok tarif Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilogram selama April 2020 sampai dengan April 2021.

Eben lanjutkan, selain itu juga para tersangka meminta untuk mengurangi sanksi denda PT SKK dari Rp 1.600.000.000 menjadi sebesar Rp 250.000.000 dengan ketentuan memberikan sejumlah uang untuk peringatan SP1-SP2 dan ancaman pembekuan operasional PT SKK yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp 3.126.000.000.

“Selain itu ada juga permintaan kepada Direktur Utama PT Eldita Sarana Logistik untuk memberikan uang sejumlah Rp 80 juta,” terangnya.

Read More

Pemkot Surabaya Fasilitasi 3 Pick Up dan 1000 Karung untuk Bantu Pindahan Pedagang TPS Pasar Turi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang Pasar Turi yang ada di Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

Bukan sekedar sosialisasi, pemkot melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya juga memberikan fasilitas angkutan mobil, untuk memindahkan barang dagangan ke dalam Pasar Turi Baru. 

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Moch Awaludin Arief mengatakan, sosialisasi ke 157 pedagang TPS Pasar Turi ini berlangsung sejak Jumat (18/3). 

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pedagang TPS Pasar Turi bisa segera memindahkan barang dagangannya ke dalam Pasar Turi Baru. 

"Kami sebelumnya sudah memberitahu pedagang TPS Pasar Turi baru melalui surat edaran, agar segera memindahkan barang dagangannya. Karena di tanggal 21 Maret 2022 rencananya akan dilakukan pembongkaran TPS, maka dari itu kita fasilitasi transportasinya supaya cepat," kata Awaludin saat ditemui di lokasi TPS Pasar Turi, Minggu (20/3).

Awaludin menjelaskan, sejak tiga hari lalu sudah ada tiga unit mobil bak terbuka (Pick up) yang disediakan untuk pedagang TPS Pasar Turi. 

Bukan hanya mobil pick up, Dinkopdag Surabaya juga menyediakan karung yang digunakan untuk mengemasi barang dagangan para pedagang TPS Pasar Turi. 

"Jadi, kami bukan hanya mengingatkan, dalam sosialisasi ini kami siap memberikan bantuan fasilitas angkutan dan 1000 karung untuk berkemas hari ini. Ribuan karung itu langsung ludes," jelas Awaludin. 

Di lokasi TPS Pasar Turi tampak beberapa pedagang mulai berkemas, ada juga yang masih baru persiapan untuk berpindah ke Pasar Turi Baru. 

Menurut Awaludin, sebagian pedagang yang belum pindah ke Pasar Turi Baru itu disebabkan belum menerima kunci di stan yang baru. 

Awaludin menyampaikan, belum diterimanya kunci dari PT Gala Bumi Perkasa itu karena ada beberapa pedagang yang baru membayar stan 20 persen dan baru mendaftar pada pekan lalu. 

Rencananya, PT Gala Bumi Perkasa selaku investor akan menyerahkan kunci stan yang baru kepada para pedagang secara keseluruhan di hari ini (20/3). 

"Informasi dari PT Gala Bumi Perkasa, hari ini akan dilakukan penyerahan kunci stan yang baru kepada para pedagang yang belum menerima. Diharapkan, hari ini seluruh pedagang bisa segera berkemas dan memindahkan barangnya dagangannya ke Pasar Turi Baru," ujarnya. 

Awaludin memastikan, Pasar Turi Baru sudah bisa ditempati dan pedagang dapat memindahkan barang-barangnya. 

Pemindahan lokasi dari TPS ke Pasar Turi Baru ini sudah lama dinanti-nanti oleh para pedagang, ia yakin fasilitas yang ada di stan baru sudah siap. 

"Perbaikan dan pengecekan fasilitas kita lakukan secara berkala. Terakhir, ada beberapa yang belum selesai, seperti lantai yang pecah, itu kita lakukan perbaikan. Ada beberapa yang sudah kita perbaiki, seperti toilet, lantai, dan masih banyak lainnya, sampai saat ini kesiapannya sudah 95 persen," ungkapnya. 

Salah satu pedagang, Arifin tampak sibuk berkemas  memindahkan barang dagangannya ke dalam stan di Pasar Turi Baru. 

Ia mengaku, sudah mempersiapkan diri untuk pindah ke stan barunya di Lantai 1 Pasar Turi Baru dari kemarin, setelah menerima sosialisasi dari Pemkot Surabaya. 

"Sudah dari kemarin, kami melakukan persiapan. Rencananya nanti bareng-bareng pindahannya dengan teman-teman pedagang yang lain," ujar pedagang seragam sekolah tersebut. 

Selain itu Arifin, ada Ahkyan yang sudah memindahkan barang dagangannya ke dalam Pasar Turi Baru. 

Pedagang seragam dinas TNI/Polri di lantai 1 Pasar Turi Baru itu mengaku, sudah menerima sosialisasi rencana pemindahan sejak dua hari lalu. 

Oleh karena itu, saat ini dia mulai menata barang dagangannya di stan yang baru.

"Besok, katanya disuruh bersih semua yang di TPS. Makanya saya pindahkan semua ke Pasar Turi Baru. Infonya besok ada Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) datang mau meresmikan ini (Pasar Turi Baru)," pungkasnya. 

Read More

Mulai 1 April, Tak Semua Barang dan Jasa Dikenakan PPN 11 Persen

KABARPROGRESIF.COM: (Palembang) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meluruskan pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ia menegaskan bahwa tidak semua barang/jasa akan dikenakan pajak tersebut.

“Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN,” ungkap Suahasil pada Sosialisasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Palembang Sumatera Selatan, Jumat (18/3/2022).

Dalam paparannya, fasilitas pembebasan PPN bertujuan agar masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. 

Selain itu, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.

Namun, Suahasil juga menyampaikan pengecualian pengenaan PPN tersebut dibarengi dengan kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada 1 April 2022 dan pengenaan tarif khusus PPN sebesar 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

“Ini semua sedang kita buatkan peraturan operasionalnya. Undang-undangnya memungkinkan,” jelasnya.

Pemberlakuan kenaikan PPN merupakan keberpihakan kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi, sehingga diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat dan memperbaiki tax ratio Indonesia.

“Tidak ada niat pemerintah untuk memberatkan masyarakat. Undang-undang pajak adalah undang-undang yang kita desain supaya lebih transparan, lebih adil, dan lebih memberikan kepastian bagi seluruh wajib pajak. Namun kita tetap dalam koridor, kita memang membiayai pembangunan ini lewat penerimaan pajak,” pungkas Suahasil.

Read More

JAMPidum Minta Rumah Restorative Justice Ada di Setiap Kejari

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Fadil Zumhana menegaskan, ke depannya setiap Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia akan memiliki Rumah Restorative Justice (RJ).

Dengan demikian nantinya segala permasalahan, bukan hanya menyangkut persoalan tindak pidana, dapat diselesaikan dengan upaya-upaya perdamaian para pihak sehingga resistensi tidak terjadi serta kedamaian dan keharmonisan tetap terjaga di tengah-tengah masyarakat.

Harapan itu disampaikan JAMPidum melalui Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana dalam pers rilisnya, Minggu (28/3/2022).

Dibentuknya Rumah RJ di masing-masing Kejari merupakan salah satu terobosan penyelesaian berbagai persoalan dengan mengedepankan kearifan lokal (local genius), menyusul penyelesaian kasus dengan prinsip keadilan restoratif tersebut mendapat respon positif dari masyarakat.

Adaptasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah Mufakat / Gotong Royong dan nilai Keadilan.

Menurut Fadil Zumhana, penyelesaian kasus dugaan tindak pidana misalnya melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan RJ atau Keadilan Restoratif telah membuka harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan yang bisa menciptakan kedamaian dan harmoni di masyarakat.

"Prinsip penyelesaian permasalahan dengan perdamaian dan musyawarah tersebut telah diterapkan oleh kejaksaan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Yang mengedepankan perdamaian dengan melakukan musyawarah antara pihak tersangka dan keluarga tersangka dengan pihak korban dan keluarga korban, yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat,” ujar JAMPidum.

Dengan dibentuknya Rumah RJ, maka terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga aparat penegak hukum (APH) akan bisa fokus untuk menangani perkara yang berskala besar dan memerlukan perhatian lebih.

“Terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi juga keadilan menyentuh masyarakat, dengan menghindarkan adanya stigma negatif,” ujar JAMPidum.

Terpulihkannya kedamaian dan harmoni dalam masyarakat sesuai dengan keseimbangan kosmis yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia, dan meningkatnya kepekaan masyarakat beserta para tokoh masyarakat baik tokoh agama atau tokoh adat, dalam menjaga kedamaian dan harmoni di lingkungannya.

“Marwah Rumah RJ ada di nilai-nilai luhur bangsa sehingga dalam pelaksanaannya akan mudah beradaptasi dengan menerapkan living law (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Maka sesuai dengan harapan Bapak Jaksa Agung, jadikan Rumah RJ bukan hanya sebagai tempat menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat tetapi juga sebagai tempat untuk urun rembug dan melaksanakan program pemerintah dan masyarakat sehingga semua dapat memanfaatkannya sebagaimana fungsi Balai Desa maupun Bale Banjar,” ujar JAM-Pidum.

Satgas

Dengan dibentuknya Rumah RJ di masing-masing Kejari besar harapan para tokoh masyarakat, agama maupun tokoh adat dapat lebih berperan aktif menjaga kedamaian dan keseimbangan kosmis di daerah masing-masing, sehingga harmoni dalam masyarakat akan terpelihara sesuai dengan nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan RJ, maka telah dibentuk Satgas Reaksi Cepat RJ dengan nomor hotline: 0813 9000 2207.

Tujuan dari hotline RJ ini adalah memberikan masukan ke pimpinan Kejaksaan terhadap perkara-perkara yang layak mendapatkan restorative justice tetapi tidak dilaksanakan di daerah; mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan restorative justice di daerah.

Serta membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun guna pelaksanaan restorative justice yang lebih baik,” ujar JAMPidum.

9 Kejati

Sementara, Rabu (16/3/2022) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melaunching Rumah RJ secara serentak di 9 wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Tanah Air.

Yakni Kejati Sumatera Utara (di Kejari Karo-red), Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau dan Kejati Banten.

Jaksa Agung berpesan agar Rumah RJ ini dapat digunakan dan dimanfaatkan bukan saja untuk kepentingan penyelesaian perkara pidana tetapi untuk menyelesaikan segala permasalahan di masyarakat.

Baik itu perkara perdata, tanah, perkawinan, lalu juga sebagai tempat musyawarah dan merencanakan segala program pembangunan masyarakat desa termasuk juga untuk kepentingan sosialisasi program pemerintah.

“Pembentukan Rumah RJ selain bentuk alternatif penyelesaian masalah hukum di masyarakat (ADR/Alternative Dispute Resolution), juga sebagai terobosan hukum yang progresif dengan mengedepankan perdamaian (musyawarah mufakat) sebagai kunci keberhasilannya.

Sehingga ke depan dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai ketuhanan dan kebersamaan,” pungkas Jaksa Agung. 

Read More

Satgas 412 Kostrad Berhasil Bangun Pasar Rakyat di Lanny Jaya Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Berbagai inovasi terus dibuktikan oleh Satgas Yonif 412 Kostrad di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Setelah sebelumnya membangun sebuah jembatan sebagai akses bagi warga, kini Satgas dibawah kendali Letkol Inf Moch Renaldy itu membangun sebuah pasar rakyat. 

Pasar itu, menyediakan berbagai produk hasil tani para warga.

“Dengan adanya pasar rakyat ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Di pasar itu, nanti disediakan berbagai macam sembako, itu hasil produksi dari warga,” ujar Dansatgas. Minggu, 20 Maret 2022.

Pasar itu, kata Letkol Renaldy, sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Pasalnya, pasar tersebut dibangun di halaman Gereja Manggalome yang berada di Desa Tima.

“Mudah dijangkau. Letaknya, di halaman Gereja,” bebernya.

Read More

Usai Nonton MotoGP Di Sirkuit Mandalika, Jokowi Akan Terbang ke Bali, Ini Agendanya

KABARPROGRESIF.COM: (Lombok) Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo pada Minggu, 20 (3/2022) hari ini bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka kunjungan kerja.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 10.30 WIB.

Seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Setibanya di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Presiden akan langsung menuju Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Presiden diagendakan untuk menyaksikan langsung gelaran balapan MotoGP Mandalika 2022 sekaligus menyerahkan piala kepada pemenang di podium.

Setelah itu, Kepala Negara akan menuju Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Di Bali, Presiden akan meresmikan pembukaan Sidang Ke-144 The Inter-Parliamentary Union (IPU) dan sidang terkait lainnya yang digelar di Mangunpura Hall, Bali Internasional Convention Center (BICC), Kabupaten Badung.

Di samping itu, Presiden juga direncanakan untuk menggelar pertemuan dengan Ketua Majelis Nasional Republik Korea, Park Byeong-seug. Selepas itu, Presiden akan terbang kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTB antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Read More

Relawan Sapu Lidi Surabaya Raya Serukan Satu Komando 2024 Ikut Jokowi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Surabaya Raya membentuk satu wadah aspirasi perjuangan bernama 'Sapu Lidi'. 

Hal itu sebagai wujud dari komitmen mendukung dan mengawal seluruh sikap dan kebijakan Jokowi untuk kemajuan Bangsa Indonesia. 

Ketua Sapu Lidi Ahmad Badrut Tamam mengungkapkan bahwa dalam kegiatan ini, Sapu Lidi yang terdiri dari 21 elemen relawan tersebut, menyerukan akan konsisten satu komando 2024 ikut Jokowi. 

"Hari ini, di Surabaya, terbentuk relawan Sapu Lidi sebagai wadah aspirasi serta perjuangan relawan Jokowi se-Jawa Timur. Kami relawan Sapu Lidi berkumpul dan bersatu untuk melaksanakan kegiatan silaturahmi sambung roso, juga sekaligus menggelorakan semangat, menegaskan serta menggaungkan komitmen bersama untuk tetap satu komando 2024 ikut pak Jokowi...Wani," kata Ahmad di DBL Arema, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (20/3).

Sikap tegak lurus relawan Sapu Lidi bukan tanpa dasar dan fakta, menurut Ahmad, Presiden Jokowi telah berjuang dengan keras untuk terus memberikan yang terbaik untuk Bangsa Indonesia ditengah terjadinya Pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Ketika seluruh dunia dilanda Pandemi Covid-19, kata Ahmad, Jokowi terus mengeluarkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat. 

Tentunya, hal itu dibarengi dengan memperhatikan faktor kesehatan demi keselamatan jiwa rakyat Indonesia. 

"Namun secara umum penanganan Pandemi di Indonesia telah diakui keberhasilannya oleh berbagai pihak. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo masih tinggi. Artinya, Indonesia terbukti ada di tangan orang yang tepat dan dapat dipercaya untuk membawa negeri ini ke arah yang jauh lebih baik," ujar Ahmad.

Elemen relawan yang memiliki filosofis kebersamaan itu, menurut Ahmad, juga menilai bahwa program dan kebijakan Jokowi mulai dari pembangunan infrastruktur sangat dirasakan kemanfaatannya bagi rakyat Indonesia.

Dari segi program kesejahteraan juga dirasakan masyarakat, diantaranya, kata Ahmad, Pemerintah yang dikomandoi Jokowi telah mengeluarkan kebijakan mulai dari Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan untuk kaum disabilitas, bantuan modal pedagang serta akses pendidikan untuk masyarakat. 

"Pada sektor ekonomi kepemimpinan Jokowi terbukti dapat membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2019-2021 pertumbuhan Produk Domestik Bruto terus tumbuh meski dunia sedang menghadapi kelesuan ekonomi karena Pandemi Covid 19," ucap Ahmad.

Dengan adanya sederet keberhasilan itu, Ahmad menegaskan, kinerja dari Presiden Jokowi harus dikawal dan diteruskan. Hal itu, agar Indonesia menjadi semakin baik.

Pada kegiatan itu Relawan Sapu Lidi juga menyatakan komitmennya dengan mengikrarkan janji, yakni;

1. Tetap setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

2. Tetap Bersatu Setia Tegak Lurus bersama mengawal Bapak Jokowi.

3. Tetap Satu Komando 2024 Ikut Pak Jokowi.

Untuk diketahui, elemen relawan yang tergabung dalam Sapu Lidi adalah;

1. Suket Teki

2. Tapal Kuda

3. UKM Jogoboyo

4. Jogoboyo

5. Jogoboyo Disability Care

6. Foreder

7. Komunitas Indigo dan Telepati

8. Alumni SMA Surabaya Bersatu

9. Perjuangan Anak Bangsa

10. Demi Anak Generasi

11. Bonggol Jagung

12. Madura Nusantara

13. Air Laut

14. Umat Protolan

15. Marsbaya

16. Sawunggaling

17. Jarpek Indonesia

18. Rumah Bhinneka

19. Bayangan

20. Galang Kemajuan Jokowi

21. Bara JP 

Read More

Jenderal Andika Minta Danpos Gome Papua Diproses Hukum, Danpuspomad: Sedang Penyidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah setelah mengetahui adanya kejanggalan dalam laporan penyerangan Posramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada 27 Januari 2022. Akibat dari serangan KKB itu, 3 prajurit TNI gugur. 

Andika pun meminta agar Komandan Pos (Danpos) diproses hukum lantaran diduga melakukan kelalaian.

Menanggapi hal itu, Danpuspomad Letjen TNI Chandra W Sukotjo menuturkan bahwa Danpos tersebut telah menjalani pemeriksaan.

Menurut dia, kasus ini juga sudah masuk ke penyidikan. 

"Sudah (diperiksa). Sedang dalam proses penyidikan," tutur Chandra kepada wartawan, Minggu (20/3/2022).

Dia menjelaskan, lantaran Danpos tersebut merupakan personel TNI AD, maka Puspomad yang mengambil alih kasusnya. 

Kendati demikian, dirinya tak menjabarkan detail identitas Danpos tersebut. 

"Karena terperiksa adalah personel TNI AD, maka Puspomad atas Petunjuk Panglima TNI dan KSAD melaksanakan penyidikan," katanya.

Sebagaimana diketahui, Andika Perkasa dibuat marah karena ada kebohongan dalam laporan kronologi penyerangan Posramil Gome di Bukit Tepuk, Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. 

Menurutnya, terdapat kejanggalan mengenai kronologi kejadian yang telah dilaporkan Komandan Pos (Danpos) sehingga tim investigasi Kodam melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menemukan fakta baru.

"Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan. Yang terjadi disembunyikan Danki, Komandan Pos," ujar Panglima TNI saat pertemuan bersama Tim Hukum TNI yang diunggah akun YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat (18/3/2022).

Dia pun memerintahkan Puspom TNI bersama Puspom TNI AD untuk segera menindak lanjutinya. "Ini terbukti ada kelalaian. Proses hukum komandan pos agar menjadi pembelajaran," tuturnya.

Read More