Pomdam VI Mulawarman Pasang Stiker di Tempat Hiburan Malam

KABARPROGRESIF.COM: (Balikpapan) Pomdam VI Mulawarman bersama Pom TNI AL serta AU menggelar razia, Minggu (20/3) dini hari. 

Sasarannya anggota TNI di Tempat Hiburan Malam (THM) yang ada di wilayah hukum Kodam VI Mulawarman.

Plh Dansatlakgakkumwal Pomdam VI Mulawarman Letda Cpm Paritas Yuda Gama mengatakan, razia ini dalam rangka Ops Gaktib Waspada Wira Beliung dan Ops Yustisi Citra Wira Beliung 2022. 

“Kami melaksanakan razia di THM seluruh wilayah hukum Kodam VI Mulawarman serta jajaran Pom TNI lainnya sesuai dengan perintah dari Puspomad nomor 4 tahun 2022. 

Sekaligus tindak lanjut dimulainya Ops Gaktib Waspada Wira Beliung dan Ops Yustisi Citra Wira Beliung 2022,” kata Paritas.

Setiap THM yang dirazia, satu persatu pengunjung diperiksa. Untuk memastikan ada tidaknya anggota TNI. 

Setelah itu, petugas memasang stiker bertuliskan peringatan daerah terlarang bagi anggota TNI. 

Stiker berlatar belakang merah dan disisipi lambang Kodam VI Mulawarman, Pomdam VI Mulawarman, Pom TNI AU serta Pom TNI AL.

“Kami pasang stiker larangan bagi anggota TNI maupun PNS TNI yang memasuki daerah terlarang tersebut,” tegasnya. Soal sanksi, ketika ditemukan anggota TNI melakukan pelanggaran adalah tilang tatib. 

“Kalau ada anggota yang melanggar dikenakan Pasal 163 KUHPM sesuai dengan surat perintah Puspomad,” ucapnya.

Read More

Sertu Suparto Diganjar Penghargaan oleh Pangdam Udayana

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Sertu Suparto, anggota Babinsa Kodim 1610/Klungkung beberapa waktu lalu memberikan pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas, menuai respon dari Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Sonny Aprianto.

Bahkan, akibat aksi heroiknya itu Sertu Suparto mendapat penghargaan langsung dari Pangdam atas kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Secara spontanitas, Sertu Suparto rela merobek baju dinasnya untuk menutup pendarahan korban lalin tersbut,” ujar Pangdam. Senin, 21 Maret 2022.

Tindakan itu, kata Pangdam, dinilai sangat mulia dan patut dijadikan contoh bagi prajuritnya. 

“Sebab, TNI itu berasal dari rakyat, dan harus bisa membantu kesulitan rakyat,” imbuhnya.

Terpisah, Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH, M, Si, menambahkan, apresiasi yang diberikan Pangdam terhadap prajuritnya itu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri.

“Semoga, adanya penghargaan itu bisa menggugah motivasi prajurit agar senantiasa berbuat yang terbaik untuk rakyat,” pungkasnya.

Read More

Gubernur Arinal Terima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Mendagri

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Menteri Dalam Negeri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, yang dalam penyerahannya diwakili oleh Direktur Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kemendagri RI Bernhard E Rondonuwu, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (21/03).

Menurut Bernhard, Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan kepada kepala Daerah, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas Karya Bhakti dan kepeduliannya terhadap Satuan Pamong Praja.

Pada tahun 2022 hanya tiga kepala Daerah yang menerima Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Menteri Dalam Negeri, yakni Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Daerah Istemewa Yogyakarta.

Adapun menurut Bernhard, Gubernur Arinal Djunaidi menerima penghargaan tersebut atas upayanya melakukan dorongan moril terhadap jajaran Satpol PP dan Linmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kemudian, Gubernur Lampung dinilai paling terdepan dalam melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP, dan berhasil menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas yang diemban.

Sementara itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutannya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengejar penghargaan.

"Dengan ketulusan dan keikhlasan saya tidak pernah mengejar penghargaan, yang saya lakukan semata-mata tegak lurus menjalankan apa yang diamanatkan sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat,” ucap Arinal.

Terutama dimasa Pandemi Covid-19, peran dan partisipasi berbagai pihak sangat dibutuhkan, Salah satunya adalah dari Satpol PP sebagai pelaksana penegak peraturan pemerintah daerah.

“Oleh karenanya saya sangat bangga, ini adalah bukti kerja keras seluruh anak bangsa dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terutama di Provinsi Lampung,” ucapnya.

Tak lupa, Arinal juga mengucapkan selamat HUT Ke-72 Satpol PP dan Ke-60 Linmas, semoga semakin profesional, tegas namun tetap santun dan humanis dalam menjalankan tugas, serta tetap menerapkan Kode Etik Pol Pp sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Mengakhiri sambutannya ada beberapa hal yang di sampaikan Gubernur Kepada Seluruh Satuan Pamong Praja di Provinsi Lampung, yakni :

1. Tingkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung upaya pencegahan, pengendalian serta penegakan disiplin protokol kesehatan covid-19 serta berperan aktif dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah.

2. Berperan aktif dalam percepatan Vaksinasi tahap 1, 2 dan 3, karena Vaksinasi adalah faktor kunci dalam penanganan pandemi saat ini.

3. Berikan contoh baik kepada masyarakat dalam penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

4. Tingkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengawal urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar.

5. Perkuat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal dengan berbagai instansi terkait atas dasar hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati.

6. Laksanakan tugas yang tegas namun tetap humanis, dan senantiasa memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia serta Citra dan Wibawa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. terus tingkatkan pengabdian dengan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara.

Pada kegiatan tersebut, Gubernur Arinal Djunaidi juga menyerahkan penghargaan kepada Kepala Satpol PP 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Read More

Brimob Polda Lampung Gelar Pelatihan Reaksi Cepat

KABARPROGRESIF.COM: (Bandar Lampung) Satuan Brimob Polda Lampung menggelar pelatihan pengukuhan pasukan respon cepat power on hand. 

Pelatihan ini dilakukan di Mapolda Lampung Itera, Senin (21/3/2022).

"Pembentukan kompi reaksi cepat power on hand kapolda ini untuk menanggulangi kejahatan atau konflik sosial yang perlu penanganan cepat oleh personel Brimob Polda Lampung," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, Senin (21/3/2022).

Hendro menambahkan, pelatihan reaksi cepat oleh personel Brimob Polda Lampung tersebut meliputi beberapa pelatihan kemampuan.

"Seperti anti anarkis, penanggulangan terorisme, dan penjinakan bom. Selain itu personel Brimob juga memiliki kemampuan dalam pertempuran baik di hutan maupun di kota," kata dia.

Hendro melanjutkan, pelatihan reaksi cepat power on hand kapolda yang dilaksanakan tersebut melibatkan sebanyak tiga kompi yang berjumlah sebanyak 135 personel.

"Ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pendatang seperti yang akan berwisata, berinvestasi, dan lainnya," kata dia.

Sebelumnya melaksanakan pelatihan, personel Brimob Polda Lampung melaksanakan upacara pengukuhan pasukan respon cepat power in hand kapolda.

Read More

Rapat Dengan Komisi III DPR RI, Kadensus 88 Antiteror Minta Tertutup

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Ka Densus 88 AT) Polri dengan Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Senin (21/3/2022).

Ka Densus 88 AT dan Deputi II BNPT Irjen Pol. Ibnu Suhendra meminta agar RDP tersebut dilaksanakan secara tertutup. Karena mereka akan menyampaikan informasi Intelijen dan kasus-kasus terorisme yang tengah dalam proses penyidikan.

Sebelum membuka RDP, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto awalnya menanyakan terlebih dahulu kepada matra kerja mengenai sifat RDP pada siang ini.

“Saya membuka rapat pada hari ini, sebelum saya membuka rapat saya akan bertanya kepada Ka Densus dan Deputi BNPT sebaiknya rapat ini dinyatakan terbuka atau tertutup?,” tanya Bambang selaku pimpinan RDP di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Kemudian, Ka Densus 88 AT, Irjen Pol. Marthinus Hukom menyampaikan, karena adanya Materi yang bersifat data-data intelijen, dan ada kasus-kasus yang dalam proses penyidikan, maka ia meminta rapat digelar tertutup.

“Karena mengingat materi yang kami sampaikan berkaitan dengan informasi-informasi intelijen, dan banyak juga sedang on goyang proses penyidikan sehingga kami harapkan rapat dilakukan tertutup,” kata Marthinus dalam RDP.

Hal senada juga disampaikan Deputi II BNPT yang meminta RDP digelar secara tertutup.

Lalu, Bambang menyatakan RDP digelar secara tertutup. Namun dengan catatan bahwa akan digelar konferensi pers seusai RDP nanti.

“Oke terima kasih, rapat kita nyatakan tertutup dengan catatan setelah rapat kita laksanakan pers conference, sehingga pers conferencenya bisa disaring. Ini pertanggungjawaban kita kepada publik,” ujarnya.

“Rapat saya nyatakan tertutup,” tambah Bambang sembari mengetuk palu.

Read More

Putra Eks Bupati Sidoarjo Menolak Diperiksa KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi bertempat di kantor Polresta Sidoarjo, Jumat (18/3). 

Hal ini terkait penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Para saksi yakni Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo; Ainun Amalia, Kepala Dinas P3AKB/eks Camat Prambon; M. Bachruni Aryawan, Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo; Noer Rochmawati, PNS/Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BPKAD Kab. Sidoarjo; Haryono, Seksi Pelaksana Dinas Perikanan; Sutarti, PNS/Staf Dinas Pasar Kab. Sidoarjo; dan R. Novianto Koesno Adiputro, ajudan Bupati Sidoarjo.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan penerimaan sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini yang berasal dari para ASN di Pemkab Sidoarjo,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (21/3).

Sementara itu anak mantan Bupati Siodarjo Saiful Ilah yang juga Anggota DPRD komisi B Provinsi Jawa Timur Periode 2019 -2024 Achmad Amir Aslichin menghadiri pemeriksaan. Namun ia tidak bersedia untuk diperiksa.

“Karena memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang terkait dengan perkara ini,” jelas Ali.

Saksi lain Camat Porong, Murtadho informasi yang KPK terima bahwa yang bersangkutan sedang menjalani masa pemidanaan dan akan dilakukan penjadwalan ulang. 

Selain itu saksi Abdulloh Muchlis tidak hadir dan dilakukan penjadwalan kembali.

Penyidik KPK hingga saat ini masih mengumpulkan alat bukti diantaranya akan memeriksa saksi-saksi. 

Perkara ini diduga pengembangan dari perkara mantan Bupati Saiful Ilah yang telah divonis 3 tahun penjara karena terbukti bersalah korupsi pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. 

Saiful Ilah sendiri telah bebas murni pada 7 Januari 2022 lalu.

KPK sendiri ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Menurut Ali, sebagaimana kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan.

Read More

Korupsi DD Ratusan Juta Rupiah, Oknum Bendahara Desa di Blitar Ditahan Polisi

KABARPROGRESIF.COM: (Blitar) Selewengkan angaran Dana Desa sebesar Rp 400 juta lebih, Yesi Ertawati (41) Oknum Bendahara Desa Tuliskriyo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, diamankan Unit Tipikor Satreskrim Polres Blitar Kota, Senin (21/3/2022).

Kapolres Blitar Kota, AKBP Argowiyono mengatakan, Dana Desa yang diselewengkan adalah pencairan tahun 2018. Pada bulan Juli tahun 2018 Desa Tuliskriyo.

menerima pagu anggaran DD tahap II dengan total anggaran Rp. 797.107.400. Namun oleh tersangka.

yang direalisasikan sesuai APBDes hanya beberapa kegiatan saja dengan anggaran sekitar Rp 307.507.250.

“Yang bersangkutan saat itu menjabat sebagai bendahara desa. Dari anggaran yang diterima Rp 700 juta lebih ada penyimpangan anggaran sebesar Rp Rp. 400 juta lebih,” kata Argo.

Argo menambahkan, pelaku sempat kabur selama dua tahun yakni pada 2019 sampai tahun 2021. 

Pelaku berhasil ditemukan di Malang setelah petugas kepolisian menggunakan pendataan melalui biometrik retina mata dengan alat Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS).

“Informasi sebelumnya yang bersangkutan tidak menggunakan cadar. Nah, waktu kita temukan di Malang itu dia memakai cadar sehingga kita data melalui biometrik retina mata dengan Mobile Automatic Multi Biometric Identification System (MAMBIS),” ujarnya

Sementara berdasarkan pengakuan pelaku, dia menggunakan uang tersebut untuk menutup pertanggung jawaban penggunaan anggaran DD tahun 2017. 

Pelaku juga mengatakan bahwa selama ini dia tidak kabur melainkan ikut suaminya pulang ke Kalimantan.

Namun sesampainya di Kalimantan, dia justru ditinggal kabur sang suami. Lalu terpaksa mencari kontrakan di Malang bersama anaknya yang masih bayi.

“Uang itu saya alihkan dari anggaran tahun 2018 ke 2017 untuk menutup penggunaan anggaran di tahun 2017 itu,” kata Yesi sambil menahan air mata.

Pelaku dijerat dengan Pasal 8 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000.

Read More

TNI AL Lanal Sangatta Bantu Evakuasi Warga Terjebak Banjir Di Kutai Timur

KABARPROGRESIF.COM: (Sangatta) Pangkalan TNI AL atau Lanal Sangatta, yang berada di bawah komando Lantamal XIII Tarakan, jajaran Koarmada II, menurunkan 15 prajurit dan tiga buah perahu karet  untuk membantu pelaksanaan evakuasi serta pencarian terhadap warga Kutai Timur yang terdampak banjir.

Bencana alam berupa banjir melanda  dua kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Selatan dan Kecamatan Sangatta Utara pada Sabtu  (19/3). 

Ketinggian banjir hingga mencapai satu meter. Karenanya Komandan Lanal Sangatta, Letkol Laut (P) I Komang Nurhadi, segera menerjunkan bantuan personel dan material untuk mengevakuasi warga yang terjebak didalam rumah khususnya para lansia atau yang sedang sakit.

Menurut Danlanal Sangatta, banjir terjadi  disebabkan guyuran hujan lebat sejak  Jumat malam. 

Sehingga mengakibatkan sungai di Sangatta meluap. Oleh sebab itu air banjir berwarna keruh kecokelatan karena membawa material lumpur.

Letkol Komang Nurhadi  pun menegaskan jika pihaknya akan terus membantu pelaksanaan evakuasi warga maupun memberikan sarana bantuan lainnya. 

"Evakuasi saat ini akan terus kita lakukan, dikarenakan banyaknya warga yang meminta bantuan evakuasi. Lanal Sangatta juga mendirikan beberapa tenda di komplek Masjid Agung Al Faruq untuk menampung para pengungsi korban bencana alam banjir," tegasnya.

Ia menambahkan bila bantuan ini juga merupakan instruksi langsung Pangkoarmada II Laksda Iwan Isnurwanto, guna menghindari jatuhnya korban karena terjebak banjir. 

Hal ini juga selaras dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni menjaga kepercayaan rakyat terhada TNI AL melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. (Dispen Koarmada II)

Read More

Ini Sejarah Panjang Pasar Turi Baru Pasca Kebakaran 2007

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peristiwa kebakaran Pasar Turi pada tahun 2007, menyisakan cerita panjang. Pasalnya, sejak saat itu Pasar Turi seakan menjadi “pasar turu”. 

Para pedagang pun tidak bisa berjualan seperti biasanya.

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Sidharta Praditya Revienda Putra menceritakan sejarah panjang itu. 

Ia menjelaskan bahwa setelah peristiwa kebakaran tahun 2007 itu, Pemkot Surabaya melaksanakan pembangunan Pasar Turi, khususnya bagi para pedagang Pasar Turi korban kebakaran.

“Untuk melaksanakan pembangunan, Pemkot Surabaya bekerjasama dengan PT. Gala Bumiperkasa (JO) dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi,” kata Sidharta.

Perjanjian kerjasama itu dilaksanakan dengan mekanisme bangun guna serah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun obyek bangun guna serah dalam perjanjian ini adalah tanah seluas 27.519 meter persegi yang merupakan Obyek Sertipikat Hak Pengelolaan No. 00001/Kel. Jepara. 

Lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya atas nama Pemerintah Kota Surabaya. 

“Nah, pada 10 Oktober 2011, ada berita acara serah terima yang bernomor 644.1/4619/436.6.11/2011. Kemudian pada 28 September 2012, Wali Kota Surabaya mengeluarkan surat tanggapan bernomor 180/5277/436.1.2/2012,” katanya.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Surat Wali Kota Surabaya tersebut, lalu serah terima obyek dilakukan pada tanggal 13 Februari 2012. Dengan demikian, jangka waktu pembangunan adalah sampai dengan tanggal 13 Februari 2014.

“Pada 1 April 2016, Pemkot Surabaya mengajukan gugatan terhadap PT. Gala Bumiperkasa ke Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara 296/Pdt.G/2016/PN.Sby jo. No. 688/Pdt/2017/PT.Sby jo. No. 1819 K/Pdt/2019. Dasar Gugatannya adalah tindakan cidera janji PT. Gala Bumiperkasa yang menjual stand dengan hak milik atas satuan rumah susun/strata title,” ujarnya.

Selanjutnya, proses hukum pun berlangsung dan akhirnya pada 30 Maret 2020, dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1819 K/PDT/2019, PT. Gala Bumi Perkasa mengirim surat kepada Wali Kota Surabaya Nomor 05/DIR/GBP/III/2020 tentang ijin operasional para pedagang ex pedagang Pasar Turi, yang pada intinya sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan Pemkot Surabaya.

“Setelah ada perdamaian itu, lalu Pemkot Surabaya meminta bantuan ke Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara untuk membantu persoalan Pasar Turi,” kata dia.

Dengan berjalannya waktu, lalu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengadakan pertemuan dengan KPK, Jaksa Pengacara Negara, OPD terkait, Direktur PT Galabumiperkasa, Direktur PT Asia Investment, dan Direktur Lusida Megah Sejahtera. 

Pertemuan yang digelar pada 23 Desember 2021 di ruang kerja Wali Kota Eri itu menghasilkan keputusan bahwa Pasar Turi baru harus beroperasi kembali pada tanggal 22 Maret 2022.

“Setelah itu, Pak Wali bersama jajaran pemkot sangat fokus mengawal target ini. Bahkan, berbagai langkah dilakukan, mulai dari pendataan dan pengecekan kondisi gedung Pasar Turi Baru hingga menggelar rapat maraton dengan sejumlah pihak,” kata Sidharta.

Terbukti pada 8 Maret 2022, Wali Kota Eri menggelar pertemuan dengan Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan PT Gala Bumiperkasa di ruang sidang Wali Kota Surabaya. 

Kala itu, berbagai masalah pedagang ditampung dan diselesaikan satu persatu. 

“Pertemuan itu dilanjutkan pada 11 Maret 2022 dengan menghadirkan kembali Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan juga pihak PT Gala Bumiperkasa,” ujarnya.

Selain di lapangan dilakukan pendampingan dan sosialisasi, pemkot menggelar rapat kembali dengan Paguyuban Pedagang Pasar Turi dan pihak PT Gala Bumiperkasa pada hari ini, Minggu (20/3). 

Rapat yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irvan Widyanto itu menghasilkan keputusan bahwa pemberian kunci stand harus dituntaskan pada hari ini.

“Kemudian besok pagi (21 Maret 2022), kita akan melakukan pengajian dan tasyakuran Pasar Turi Baru yang akan dihadiri langsung oleh Pak Wali Kota. Setelah pengajian dan tasyakuran itu, kita akan melakukan pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang ada di depan Pasar Turi Baru. Mohon doanya supaya semuanya lancar,” pungkasnya. 

Read More

Kembali Gelar Baksos Kesehatan, LKNU Sidoarjo Canangkan Pendirian Klinik Setiap Kecamatan

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar bakti sosial (baksos) pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan dan pengobatan, Sabtu (19/3) sore. 

Kegiatan ini dilaksanakan bagi jemaah Sema'an Jantiko Mantab Sabtu Wage dan warga setempat yang digelar di gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) Hasanuddin, Desa Tebel, Kecamatan Gedangan.

Di sela-sela mengikuti sema'an, ratusan jemaah bergiliran mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan dasar dari tim kesehatan LKNU Sidoarjo. Ketua PC LKNU Sidoarjo, Iqbal Faizin, memastikan hal tersebut.

“Alhamdulillah, kita bisa rutin menggelar bakti sosial layanan kesehatan ini. Khidmah ke jemaah NU memberikan manfaat meski terbatas pemeriksaan dan pengobatan dasar saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (20/3).

Sejak 2017 lalu, PC LKNU rutin melakukan bakti sosial dan salah satunya dengan jemaah Sema’an Jantiko Mantab Sabtu Wage. 

“Namun sempat berhenti saat pandemi Covid berlangsung. Januari 2022 kemarin sempat dimulai lagi, namun berhenti lagi karena varian Omicron sedang naik, dan saat ini kita mulai lagi,” ucap Liq sapaan akrab Ketua PC LKNU Sidoarjo.

Ia menambahkan, bakti sosial ini wujud khidmah (pelayanan) mendekatkan layanan kesehatan kepada jemaah (warga) NU, aksesibilitas kesehatan cenderung untuk dipermudah dan ke depan dipermanenkan dalam kehadiran klinik pratama NU di setiap kecamatan atau Majelis Wilayah Cabang (MWC) NU di Sidoarjo.

“Program utama PC LKNU Sidoarjo periode baru ini, bersama stakeholder NU lainnya, mendekatkan layanan kesehatan kepada warga NU dalam wujud klinik di masing masing MWC. Mohon doa restunya agar program ini bisa berjalan,” paparnya.

Menurut, Sekretaris PC LKNU Sidoarjo, Abdul Mughist, selain upaya pendirian klinik pratama di setiap kecamatan, pihaknya aktif untuk mendampingi warga yang mengalami kesulitan finansial dalam kepesertaan jaminan kesehatan (BPJS), sehingga nantinya bisa mendapatkan pembiayaan melalui mekanisme PBI-APBD.

“Kita dampingi mereka yang mengalami kesulitan finansial saat terkena masalah kesehatan ini, tentunya secara prosedural dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan alokasi dari APBD Sidoarjo. Ataupun sumber pembiayaan lain bila diperlukan. Karena kesehatan merupakan layanan dasar yang harus bisa diakses oleh semua pihak," kata kader NU asal Desa Pepe, Sedati.

Read More

Dua Pejabat Bea Cukai Bandara Soetta Tersangka Pemeras Segera Disidang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Berkas perkara tahap dua atas tindak pidana korupsi di Bea Cukai Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, siap disidangkan. 

Kasus ini menyeret dua orang pejabat sebagai tersangka atas sangkaan menitip harga setiap jasa kiriman barang dari luar negeri.

Praktek pemerasan dan atau pungli dua pejabat Bea Cukai Bandara Soetta yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Qurnia Ahmad Bukhari Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

Satunya lagi yakni, Vincentius Istiko Murtiadji selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai II pada Kantor Pelayanan Utama Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta.

“Para tersangka telah memaksa pengurus PT Sinergi Karya Kharisma (SKK) untuk memberikan sejumlah uang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dikutip Minggu (20/3/2022).

Setiap kilogram barang yang termasuk dalam Daftar Barang PT SKK pada Shopee, menurutnya, dipatok tarif Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilogram selama April 2020 sampai dengan April 2021.

Eben lanjutkan, selain itu juga para tersangka meminta untuk mengurangi sanksi denda PT SKK dari Rp 1.600.000.000 menjadi sebesar Rp 250.000.000 dengan ketentuan memberikan sejumlah uang untuk peringatan SP1-SP2 dan ancaman pembekuan operasional PT SKK yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp 3.126.000.000.

“Selain itu ada juga permintaan kepada Direktur Utama PT Eldita Sarana Logistik untuk memberikan uang sejumlah Rp 80 juta,” terangnya.

Read More

Pemkot Surabaya Fasilitasi 3 Pick Up dan 1000 Karung untuk Bantu Pindahan Pedagang TPS Pasar Turi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus melakukan sosialisasi kepada para pedagang Pasar Turi yang ada di Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

Bukan sekedar sosialisasi, pemkot melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya juga memberikan fasilitas angkutan mobil, untuk memindahkan barang dagangan ke dalam Pasar Turi Baru. 

Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Moch Awaludin Arief mengatakan, sosialisasi ke 157 pedagang TPS Pasar Turi ini berlangsung sejak Jumat (18/3). 

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar para pedagang TPS Pasar Turi bisa segera memindahkan barang dagangannya ke dalam Pasar Turi Baru. 

"Kami sebelumnya sudah memberitahu pedagang TPS Pasar Turi baru melalui surat edaran, agar segera memindahkan barang dagangannya. Karena di tanggal 21 Maret 2022 rencananya akan dilakukan pembongkaran TPS, maka dari itu kita fasilitasi transportasinya supaya cepat," kata Awaludin saat ditemui di lokasi TPS Pasar Turi, Minggu (20/3).

Awaludin menjelaskan, sejak tiga hari lalu sudah ada tiga unit mobil bak terbuka (Pick up) yang disediakan untuk pedagang TPS Pasar Turi. 

Bukan hanya mobil pick up, Dinkopdag Surabaya juga menyediakan karung yang digunakan untuk mengemasi barang dagangan para pedagang TPS Pasar Turi. 

"Jadi, kami bukan hanya mengingatkan, dalam sosialisasi ini kami siap memberikan bantuan fasilitas angkutan dan 1000 karung untuk berkemas hari ini. Ribuan karung itu langsung ludes," jelas Awaludin. 

Di lokasi TPS Pasar Turi tampak beberapa pedagang mulai berkemas, ada juga yang masih baru persiapan untuk berpindah ke Pasar Turi Baru. 

Menurut Awaludin, sebagian pedagang yang belum pindah ke Pasar Turi Baru itu disebabkan belum menerima kunci di stan yang baru. 

Awaludin menyampaikan, belum diterimanya kunci dari PT Gala Bumi Perkasa itu karena ada beberapa pedagang yang baru membayar stan 20 persen dan baru mendaftar pada pekan lalu. 

Rencananya, PT Gala Bumi Perkasa selaku investor akan menyerahkan kunci stan yang baru kepada para pedagang secara keseluruhan di hari ini (20/3). 

"Informasi dari PT Gala Bumi Perkasa, hari ini akan dilakukan penyerahan kunci stan yang baru kepada para pedagang yang belum menerima. Diharapkan, hari ini seluruh pedagang bisa segera berkemas dan memindahkan barangnya dagangannya ke Pasar Turi Baru," ujarnya. 

Awaludin memastikan, Pasar Turi Baru sudah bisa ditempati dan pedagang dapat memindahkan barang-barangnya. 

Pemindahan lokasi dari TPS ke Pasar Turi Baru ini sudah lama dinanti-nanti oleh para pedagang, ia yakin fasilitas yang ada di stan baru sudah siap. 

"Perbaikan dan pengecekan fasilitas kita lakukan secara berkala. Terakhir, ada beberapa yang belum selesai, seperti lantai yang pecah, itu kita lakukan perbaikan. Ada beberapa yang sudah kita perbaiki, seperti toilet, lantai, dan masih banyak lainnya, sampai saat ini kesiapannya sudah 95 persen," ungkapnya. 

Salah satu pedagang, Arifin tampak sibuk berkemas  memindahkan barang dagangannya ke dalam stan di Pasar Turi Baru. 

Ia mengaku, sudah mempersiapkan diri untuk pindah ke stan barunya di Lantai 1 Pasar Turi Baru dari kemarin, setelah menerima sosialisasi dari Pemkot Surabaya. 

"Sudah dari kemarin, kami melakukan persiapan. Rencananya nanti bareng-bareng pindahannya dengan teman-teman pedagang yang lain," ujar pedagang seragam sekolah tersebut. 

Selain itu Arifin, ada Ahkyan yang sudah memindahkan barang dagangannya ke dalam Pasar Turi Baru. 

Pedagang seragam dinas TNI/Polri di lantai 1 Pasar Turi Baru itu mengaku, sudah menerima sosialisasi rencana pemindahan sejak dua hari lalu. 

Oleh karena itu, saat ini dia mulai menata barang dagangannya di stan yang baru.

"Besok, katanya disuruh bersih semua yang di TPS. Makanya saya pindahkan semua ke Pasar Turi Baru. Infonya besok ada Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) datang mau meresmikan ini (Pasar Turi Baru)," pungkasnya. 

Read More