Surabaya Satu-satunya Kota Besar di Indonesia yang Berstatus PPKM Level 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berkat kerjasama dan kedisiplinan warga Surabaya dan semua pihak, akhirnya Kota Surabaya berstatus PPKM (Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level 1. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, Level 2, Level 1 di wilayah Jawa dan Bali.

“Alhamdulillah Surabaya kini berstatus PPKM Level 1, berlaku mulai 22 Maret-4 April 2022. Satu-satunya kota besar di Indonesia yang masuk ke level 1. Ini patut disyukuri karena ini sangat luar biasa,” kata Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Daerah) Kota Surabaya Ridwan Mubarun, Selasa (22/3).

Oleh karena itu, ia menyampaikan terimakasih banyak kepada warga Kota Surabaya yang sudah bersama-sama menjaga kota ini sehingga bisa masuk ke level 1. 

Menurutnya, ini berkat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan terus memompa semangat warga Surabaya untuk selalu patuh protokol kesehatan. 

“Hingga akhirnya beliau bisa membawa Surabaya menjadi level 1,” katanya.

Dengan adanya PPKM level 1 ini, maka semuanya bisa 100 persen, mulai dari makan di restoran bisa 100 persen hingga pengaturan salat bisa rapat dan kapasitasnya bisa 100 persen. 

Meski begitu, Ridwan mengaku masih ada rapat lebih lanjut soal jam operasional supermarket dan hypermarket. 

“Makanya, kita akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas ini,” tegasnya.

Sedangkan untuk mal dan pusat perbelanjaan dan perdagangan bisa dibuka sampai pukul 22.00 WIB. Sementara untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM), keputusannya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, bisa daring atau pun luring.

“Namun, untuk Kota Surabaya saat ini masih 50 persen. Karena sekarang sudah level 1, maka nanti kami akan menggelar rapat dengan para ahli untuk meminta pendapat apakah bisa digelar 100 persen atau bagaimana, nanti akan kita rapatkan,” katanya.

Menurut Ridwan, meskipun Surabaya level 1 dan protokol kesehatan di berbagai bidang dilonggarkan, tapi dia berharap warga Kota Surabaya tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana anjuran Wali Kota Surabaya yang sangat gencar melakukan sosialisasi prokes, baik melalui sosial media maupun di pengeras suara di jalan-jalan raya.

“Jadi, walaupun kita level 1, ayo tetap dijaga prokesnya, yang paling sederhana prokes itu adalah kita tetap menggunakan masker,” pungkasnya. 

Read More

KPK Kembali Garap Ketua DPRD DKI Terkait Dugaan Korupsi Formula E

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E.

Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan. Sebelumnya, KPK telah meminta keterangan Prasetyo atas kasus yang sama pada 8 Februari 2022.

"Pagi ini saya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kasus dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E," kata Prasetyo dilihat dalam akun Instagramnya, prasetyoedimarsudi, Selasa, 22 Maret.

Prasetyo mengaku, dirinya sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta siap memberikan keterangan apapun terkait kasus pada ajang balap mobil listrik ini.

"Semoga keterangan yang saya dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan Formula E di Jakarta," ucap Prasetyo.

Sebelumnya, usai pemberian keterangan pertama ke KPK awal Februari lalu, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan ada permintaan dana kepada Bank DKI sebelum aturan pembiayaan Formula E disahkan.

"Jadi ada anggaran yang sebelum menjadi perda APBD itu sudah diijon kepada Bank DKI senilai Rp180 miliar," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa, 8 Februari.

Permintaan itu, sambung Prasetyo, tentunya melanggar aturan. Sebab, hal ini hanya bisa dilakukan setelah perundangan resmi dibuat.

"Dalam perundang-undangan setelah menjadi Perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan enggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengaku sejak awal tidak diinformasikan mengenai commitment fee tersebut. 

Dia mengatakan, alih-alih memberi informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru langsung membayarkan uang tersebut. 

"Saya tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat commitment fee yang pertama itu," imbuh politikus PDIP tersebut.

Read More

Surabaya dan 4 Daerah di Jatim Berstatus PPKM Level 1

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 yang terbit 21 Maret 2022, lima daerah di Jawa Timur telah masuk statusnya PPKM level 1.

Lima daerah Jatim tersebut yaitu Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa jumlah daerah Jatim yang statusnya level 1 ini merupakan yang terbanyak di Jawa dan Bali.

“Ini menjadi hal yang menggembirakan di Jawa Timur, di mana mulai kembali banyak daerah yang status PPKM nya masuk level 1. Saat ini yang statusnya level 1 ada 5 daerah, kemudian 26 daerah level 2 dan sebanyak 7 daerah level 3. Pesan saya, tetap waspada, jangan lengah untuk menegakkan protokol kesehatan dan gas terus percepat vaksinasi,” tegas Gubernur Khofifah, saat diwawancara di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No 110, Kota Surabaya, Selasa (22/3/2022).

Sedangkan yang statusnya level 2 di Jatim yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Blitar dan Kota Batu.

Kemudian Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Blitar, Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik serta Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan yang statusnya level 3 yaitu Kabupaten Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bangkalan.

Tidak hanya itu, Gubernur Khofifah juga menyebutkan, bahwa berdasarkan data Satgas Covid-19 Jawa Timur, pertambahan kasus harian konfirmasi positif di Jatim juga terus menurun.

Per kemarin Senin (21/3/2022), pertambahan kasus harian terkonfirmasi positif di Jatim telah menurun di angka 228 orang.

Dan tambahan kasus sembuh dari Covid-19 di Jatim juga terus meningkat dengan angka 949 orang dalam sehari.

Kini masih ada sebanyak 4.135 kasus aktif Covid-19 di Jawa Timur. Yang tentu masih terus diberikan penanganan treatment, tracing dan juga testing yang maksimal.

Agar kasus di Jatim terus turun, secara khusus Khofifah meminta agar seluruh pihak, khususnya Pemda di Jatim terus menggencarkan vaksinasi.

Per hari ini, diketahui capaian vaksinasi dosis 1 Jatim telah mencapai 91,24 persen. Sedangkan capaian vaksinasi dosis 2 telah mencapai 74,22 persen. Dan untuk dosis 3 telah tercapai 7,18 persen.

Capaian vaksinasi lansia dosis 1 di Jatim terus meningkat di angka 73,06 persen, sedangkan capaian dosis 2 mencapai 55,42 persen, dan dosis 3 capaiannya 6,26 persen.

“Khusus untuk vaksinasi, tolong pada setiap kabupaten kota agar menjadikan percepatan vaksinasi sebagai prioritas. Maksimalkan stok vaksin yang ada untuk segera di-deliver. Vaksinasi penting untuk meningkatkan kekebalan masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19,” tegas Khofifah.

Meski begitu, berdasarkan Dashboard Kemenkes/KCPEN, Jumlah orang yang divaksin dosis pertama maupun kedua di Jatim menempati urutan tertinggi kedua di Indonesia. 

Sedangkan jumlah orang yang divaksin dosis ketiga di Jatim menempati urutan tertinggi ketiga di Indonesia.

Sedangkan untuk perkembangan bed occupancy rate (BOR), seiring dengan kasus yang menurun, kondisi BOR di rumah sakit rujukan cCvid-19 juga terus menurun.

Per hari ini, BOR ICU Jatim ada di angka 12 persen, BOR Isolasi RS di angka 10 persen, BOR RS Darurat di angka 3 persen, dan BOR Isoter di angka 1 persen.

“Insya Allah penanganan cCvid-19 di Jatim berada on the right track. Bersama-sama semua lini, Jawa Timur akan terus berupaya maksimal dengan harapan pandemi segera bisa diakhiri, tetap semangat semua,” pungkasnya.

Read More

KPK Perpanjang Masa Tahanan Hakim PN Surabaya Itong 30 Hari Kedepan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat untuk 30 hari ke depan. 

Itong merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Selain Itong, KPK juga memperpanjang masa tahanan dua tersangka lain yakni, Panitera Pengganti PN Surabaya, Hamdan, serta pengacara atau kuasa PT Soyu Giri Primedika (PT SGP), Hendro Kasiono. Para tersangka tersebut akan diperpanjang masa tahanannya hingga April 2022.

"Tim penyidik masih kembali melakukan penahanan lanjutan untuk tersangka IIH dkk selama 30 hari terhitung 21 Maret 2022 sampai 19 April 2022 berdasarkan penetapan penahanan pertama dari Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri Selasa (22/3/2022).

Penahanan Itong kembali dilanjutkan di Rutan KPK, Kavling C1, Jakarta. 

Sedangkan tersangka Hamdan, dititipkan di Rutan Polres Jakarta Timur. Sementara Hendro Kasiono ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

"Penjadwalan pemanggilan saksi-saksi akan terus dilakukan oleh tim penyidik untuk melengkapi pemberkasan perkara tersangka IIH dkk dimaksud," kata Ali.

Dalam perkara ini, Hendro dengan PT SGP berupaya memenangkan perkara yang sedang berproses di Pengadilan Surabaya. 

Perkara tersebut yakni terkait permohonan pembubaran PT SGP. Itong merupakan hakim tunggal yang menyidangkan perkara tersebut.

Hendro mewakili PT SGP diduga berupaya menyuap menyuap Hakim Itong melalui Hamdan. 

PT SGP diwakili Hendro diduga telah menyiapkan uang Rp1,3 miliar untuk mengurus perkara ini mulai dari tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung.

Hendro telah menjalin komunikasi dengan Hamdan. Ada sejumlah imbalan uang yang akan diberikan ke Hamdan dan Itong jika berhasil memenangkan perkara itu sesuai dengan keinganan PT SGP.

Hamdan menyampaikan hal tersebut ke Itong dan dia bersedia sepakat asal ada imbalannya. 

Hendro kemudian merealisasikan sejumlah uang Rp140 juta untuk Itong melalui Hamdan.

Read More

TNI AL Koarmada II Bantu Pemberian Vaksinasi Covid-19 Secara Serentak Di Kabupaten Sampang

KABARPROGRESIF.COM: (Sampang) Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sampang, TNI AL dalam hal ini Koarmada II kembali memberikan bantuan Vaksinasi Covid-19 melalui “Gebyar Vaksinasi Covid-19 Bagi Anak Usia 6-11 tahun Dan Masyarakat Sampang” yang digelar di Pantai Wisata Camplong, Sampang, Madura pada Selasa (22/3/2022).

Sebanyak 11.000 dosis vaksin Sinovac (dosis I &II ) disiapkan untuk masyarakat Sampang, baik usia dewasa serta anak-anak usia sekolah dasar yakni  6-11 tahun. 

Selain terpusat di Pantai Wisata Camplong, vaksinasi dilaksanakan secara serentak di seluruh faskes yang terdapat di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang.

Gebyar Vaksinasi Covid-19 yang terpusat di Kecamatan Camplong ini dihadiri oleh Kepala Staf Koarmada II, Laksma TNI Rachmad Jayadi mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, serta Wakil Bupati Sampang, H. Abdullah Hidayat. Juga hadir mendampingi Kadiskes dan Kadisminpers Koarmada II, Kadinkes Kabupaten Sampang, Komandan Satgas Bantuan Vaksinasi Covid-19 Koarmada II di Sampang Letkol Laut (P) Totok Susilo yang keseharian menjabat sebagai Komandan KRI Nala-363,serta pejabat Forkopimcam dan Forkopimkab Sampang.

Wabup Sampang dalam sambutannya menyampaikan jika kegiatan Gebyar Vaksinasi Covid-19 ini rutin dilaksanakan setiap harinya di 14 kecamatan di Sampang. Karenanya Abdullah Hidayat bersyukur jika Sampang tidak termasuk daerah yang memiliki tingkat rendah vaksinasi.

“ Untuk dosis 1 kami sudah mencapai 80%, kemudian dosis 2 sebanyak 51 %, dan terkecuali dosis 3 yang memang diakui masih sedikit yakni 20 %. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mewakili Bupati Sampang, meminta kepada seluruh Puskesmas di Sampang supaya mengadakan Gebyar Vaksinasi setiap hari,” ujar Wabup Sampang.

Sementara itu Kaskoarmada II mengungkapkan bila pemberian bantuan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Sampang kali ini merupakan implementasi dari perintah Presiden RI Joko Widodo yang diturunkan kepada Panglima TNI, dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh para Kepala Staf Angkatan dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Lebih lanjut Kaskoarmada II menyampaikan, jika tujuan dari perintah Kasal kepada seluruh satuan TNI AL, tidak lain untuk membantu percepatan terbentuknya Kekebalan Kelompok atau Herd Immunity rakyat Indonesia melalui vaksinasi. 

Karena dengan melaksanakan vaksinasi lengkap, diyakini dapat mengendalikan pandemi, dan memutus mata rantai penularan Covid-19  serta menuju era endemi Covid-19.

Laksma Rachmad Jayadi menambahkan, sejak pemerintah pusat gencar melaksanakan vaksinasi, Koarmada II telah membantu sejumlah Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah.

“Semoga kegiatan Gebyar Vaksinasi Covid-19 di Sampang saat ini berlangsung aman dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama yakni masyarakat yang sehat semuanya. Atas nama Pangkoarmada II, saya ucapkan terima kasih,” tutur Laksma Rachmad Jayadi.

Usai pemberian plakat sebagai kenang-kenangan, acara berlanjut dengan peninjauan pelaksanaan vaksinasi. Animo masyarakat khususnya anak-anak pun terlihat tinggi, dengan banyaknya yang hadir yakni sekitar 1000 lebih anak-anak dari berbagai sekolah dasar di Sampang.

Untuk keberhasilan pemberian vaksin, Koarmada II dan Pemkab Sampang menerjunkan tenaga kesehatan profesional gabungan dari Diskes Koarmada II, BP Lanal Batuporon dan Dinkes Sampang, sebagai vaksinator maupun Tim PCare. 

Sementara demi kelancaran dan ketertiban, disiapkan alur atau prosedur yang harus diikuti oleh seluruh peserta vaksin. Diawali dengan Registrasi saat peserta datang, sebagai filter awal persyaratan vaksin. 

Kemudian Screening sebagai kegiatan filter lanjutan oleh tenaga kesehatan, berikutnya Vaksinasi, dan terakhir Entry Data yaitu pengisian data masyarakat yang telah di vaksin oleh tim PCare dari petugas gabungan. (Dispen Koarmada II)

Read More

Diduga Korupsi Dana Bansos, Kejari Tangerang Tetapkan Seorang Guru dan IRT Sebagai Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang menetapkan dua tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kemensos penerima keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Tigaraksa. 

Kedua tersangka yakni, YN merupakan seorang ibu rumah tangga dan AD bekerja sebagai guru.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Nova Elida Saragih mengungkapkan, keduanya melakukan dugaan tindakan korupsi bansos sejak 2018 silam.

Akibat tindakan kedua tersangka, Inspektorat Kabupaten Tangerang melaporkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp600 juta.

"Akibat tindakan YN negara mengalami kerugian Rp270.468.631. Sedangkan AD membuat kerugian negara Rp365.133.440," kata Nova pada Senin, 21 Maret 2022.

Dari tangan kedua tersangka, Kejaksaan menyita sejumlah barang bukti di antaranya kartu ATM, struk penarikan di ATM, rekening koran, dan surat keterangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Untuk AD juga melanggar aturan pendamping karena melihat dia merupakan seorang guru yang masih aktif," ucapnya. 

Saat ini penyidik kejaksaan terus melakukan pendalaman terkait dugaan korupsi dana bansos tersebut.

Read More

Kodim Klungkung Tak Lelah Edukasi Warga Untuk Patuh Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Patuh pada protokol kesehatan merupakan salah satu cara terampuh dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di setiap wilayah.

Bahkan, Pemerintah sebelumnya telah memberlakukan peraturan adanya patuh protokol kesehatan yang dinilai bisa mengurangi penyebaran Covid.

Hal itu, dikatakan oleh Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH, M. Si, ketika dikonfirmasi berkaitan adanya anggota Babinsa yang mulai memberikan edukasi terhadap warga akan pentingnya patuh prokes di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Selasa, 22 Maret 2022.

“Kalau ada pelanggar, sementara kita berikan peringatan. Pastinya, kita juga berikan sanksi berupa teguran bagi pelanggar,” ujar Dandim.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga membagi-bagikan masker terhadap warga yang kedapatan lalai memakai masker.

“Kita peduli terhadap kesehatan dan nyawa manusia. Kita juga berharap, masyarakat di wilayah kami bisa meningkatkan kesadaran untuk patuh protokol kesehatan,” pungkasnya.

Read More

Soal Rp 107 M Era Bupati Faida, Mantan Kepala BPBD Jember Diperiksa 14 Jam

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Mad Satuki, mantan Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 14 jam di markas kepolisian resor setempat, Senin (21/3/2022).

Pemeriksaan dimulai pukul sembilan pagi dan baru berakhir pukul sebelas malam Waktu Indonesia Barat. 

Usai diperiksa, Satuki menolak berkomentar kepada wartawan. 

“Mohon maaf, tanya ke penyidiknya saja. Selama ini kami tidak pernah berkomentar,” katanya.

Ada berapa pertanyaan yang diajukan? “Buanyak,” kata Satuki, yang juga bertugas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dana Covid-19.

Satuki bukan satu-satunua aparatut sipil negara Pemkab Jember yang diperiksa polisi. 

Informasinya tim dari Kepolisian Daerah Jawa Timur menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar. 

Anggaran ini adalah anggaran belanja Covid-19 pada era Bupati Faida.

Selain Satuki, polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap Yuliana Harimurti dan Penny Arta Media (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Harifin (mantan pejabat pembuat komitmen BTT Covid BPBD), Fitria Ningsih (Bendahara Belanja Tidak Terduga COVID 19 dan staf BPBD).

Selain itu ada pula Anang Dwi Resdianto (Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD dan Koordinator Tim Pendukung BTT Covid), Syahrul Kumaini (Staf Bagian Umum), Srilaksmi (Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum), dan Budi Untoro (Staf Dinas Perhububungan dan Pejabat Pembuat Komitmen BTT Covid).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Jember 2020, Rp 107.097.212.169,00 meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai). BPK menilai, penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar itu tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember Tita Fajarwati dalam rapat dengan Panitia Khusus Covid-19 di DPRD Jember, Kamis (2/9/2021), sempat mengungkapkan, surat pertanggungjawaban pelaksanaan dana Covid Rp 107 miliar belum disahkan.

Pimpinan DPRD Jember tempo hari sempat menyatakan akan segera melaporkan temuan dana Covid-19 sebesar Rp 107,09 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan ke aparat penegak hukum.

“Itu kan jelas. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berkali-kali bilang fraud, fraud, fraud. Itu harus ada yang bertanggungjawab, harus dipertanggungjawabkan. 

Pokoknya setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Jumat (1/10/2021).

Bupati Hendy Siswanto pun setuju jika masalah itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dia berharap setelah persoalan dana Covid Rp 107 miliar diserahkan ke aparat penegak hukum, neraca APBD 2022 tak lagi terbebani. 

Saat ini Rp 107 miliar melekat pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

“Perlu ada proses (hukum). Kalau tidak, opini (terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah) kita tidak akan pernah baik. Sebaik apapun kami bekerja pada 2021, penyerapannya sebaik apapun, tapi kalau Rp 107 miliar melekat pada neraca di situ, kami tetap tidak bisa apa-apa, tetap jelek,” kata Hendy, Kamis (30/9/2021).

Read More

Bersama Bupati, Pemuda Maritim Tolitoli Datangi KRI Hiu-634

KABARPROGRESIF.COM: (Tolitoli) Pemuda Maritim Tolitoli bersama dengan Bupati Tolitoli,  Amran Hi. Yahya, mendatangi KRI Hiu-634 saat kapal perang dari Satuan Kapal Cepat Koarmada II ini sandar di dermaga umum Kota Tolitoli, Senin (21/3).

Kedatangan mereka tentunya disambut dengan penuh antusias oleh Komandan KRI Hiu-634, Letkol Laut (P) Pungki Kurniawan, karena menjadi ajang untuk menjalin sinergitas antara TNI AL khususnya Koarmada II dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam kunjungan tersebut ikut hadir Danlanal Tolitoli, Letkol Laut (P) Hariono, Muspida Tolitoli, dan  siswa Saka Bahari. Kesempatan berkunjung ini pun digunakan oleh Bupati Tolitoli beserta staf ,dan siswa mengikuti  tour of ship dengan mengelilingi KRI Hiu-634. 

Tidak ketinggalan untuk berswa foto dan  melihat langsung Anjungan KRI.

Sementara bagi  Komandan KRI Hiu - 634, kedatangan pejabat dan masyarakat Tolitoli digunakan untuk  memperkenalkan beberapa peralatan tempur yang dimiliki KRI Hiu-634 sebagai salah satu kapal buatan dalam negeri, juga tentang Kebaharian.

Menurut Pungki-sapaan karibnya kegiatan kunjungan dari pemerintah maupun masyarakat daerah ke KRI Hiu-634 mendatangkan imbas positif, karena menjadi wujud pelaksanaan dari imbauan Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto yang selaras dengan perintah Pimpinan yakni Kepala Staf Angkatan Laut , Laksamana TNI Yudo Margono terkait upaya menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan. (Dispen Koarmada II)

Read More

Eks Ketum PPP Romahurmuziy Kembali Diperiksa KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy. 

Pria yang akrab disapa Romi ini telah datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Sedianya, Romi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia akan digali keterangannya dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. 

Romi diduga mengetahui konstruksi serta aliran uang dugaan korupsi terkait DAK tahun 2018.

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jaksel, atas nama saksi M Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (22/3/2022).

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. 

Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

"Benar KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan korupsi pengurusan dana DAK 2018. Kontruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan setelah penyidikan cukup," ungkap Ali.

KPK sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. 

Mereka di antaranya adalah, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono; eks Pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Sukiman.

Kemudian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba; Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah alias Buyung; mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019, Irgan Chairul Mahfiz.

Diduga, masih banyak pihak lain yang terlibat atau disinyalir menerima aliran uang korupsi terkait pengurusan DAK ini. KPK saat ini masih terus mengembangkan perkara ini dan membidik tersangka lainnya.

Read More

Pasar Turi Baru Resmi Dibuka, Pemkot Surabaya Bongkar TPS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, setelah seluruh barang dagangan dipindahkan, tempat penampungan sementara (TPS) akan segera dilakukan pembongkaran. 

Bahkan, ia juga memastikan sudah mengerahkan 6 unit alat berat (backhoe) dan 20 unit truk pengangkut barang.

"Truknya nanti setelah digunakan untuk mengangkut barang pedagang, kemudian digunakan untuk mengangkut material sisa pembongkaran. Harapannya, bisa selesai semua hari ini, kecuali pilarnya, karena butuh waktu," kata Eddy di lokasi TPS, Senin (21/3).

Eddy menjelaskan, target pembongkaran TPS Pasar Turi bisa selesai dalam seminggu ke depan, karena ada beberapa material permanen yang sulit dirobohkan. 

"Pasukan gabungan kami ada 1.400, terdiri dari Satpol PP, BPBD, Kepolisian dan TNI," ujar Eddy. 

Pemindahan pedagang dan pembongkaran TPS Pasar Turi ini bukan berarti tanpa kendala, Eddy menceritakan, sempat ada sedikit masalah yaitu ada sebagian pedagang yang belum menerima kunci stan di Pasar Turi Baru. 

Namun, masalah ini tidak sampai berkelanjutan dan telah ditemukan titik temu pada Minggu (20/3) sore. 

Kini, seluruh pedagang TPS Pasar Turi bisa bernapas lega, karena PT Gala Bumi Perkasa sudah memberikan kunci stan Pasar Turi Baru. 

Oleh karena itu, ia memastikan pembongkaran TPS Pasar Turi bisa berjalan lancar serta kondusif. 

"Minggu malam itu baru klik, komunikasi soal kunci stan dengan 10 koordinator pedagang. Nanti pedagang yang mau mendapatkan kunci bisa ke lantai 5 Pasar Turi Baru. Tentu, pedagang harus membawa beberapa persyaratan dokumen yang sudah ditentukan. Jangan sampai nggak punya bukti, lalu minta kunci, ya salah," jelas Eddy.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rencana pemindahan barang pedagang TPS Pasar Turi sudah disosialisasikan seminggu sebelum pembongkaran. Setelah semua barang dagangan dipindahkan ke Pasar Turi Baru, maka TPS segera dibongkar pada 22 Maret 2022. 

"Sudah disampaikan pemindahannya, hari ini terakhir. Karena besok (22/3), dipastikan para pedagang sudah masuk semua di Pasar Turi Baru. Nanti dibantu teman-teman dari pemkot untuk membongkar, kalau nggak mari saiki, yo mene (kalau belum selesai sekarang, ya besok), Bismillah lah," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi berharap, setelah para pedagang TPS masuk ke dalam Pasar Turi Baru, bisa menggeliatkan kembali perekonomian di Surabaya. "Pasar Turi ini kan ikonnya Kota Surabaya, dulu tempatnya kulakan, maka dari itu kita buktikan lagi hari ini," pungkasnya. 

Read More

Polda Lampung Bentuk Kompi Reaksi Cepat Tanggulangi Kejahatan dan Konflik Sosial

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Kepolisian Daerah Lampung membentuk pasukan respon cepat dari Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

Pembentukan pasukan bernama respon cepat power on hand Kapolda dikukuhkan di Mapolda Lampung, Senin (21/3/2022).

Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, kompi reaksi cepat dari personil Satbrimobda Lampung ini dibentuk untuk menanggulangi masalah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Pasukan reaksi cepat power on hand Kapolda ini terdiri dari 3 kompi. Setiap kompi beranggotakan 45 orang personil dari satuan Brimob.

"Melibatkan 3 kompi dengan total keseluruhan ada 135 personil dengan kemampuan khusus," kata Hendro.

Hendro menjelaskan, kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini diharapkan dapat membantu menangani masalah sosial.

Seperti kejahatan dengan intensitas tinggi, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

Fokus utama dari pasukan ini antara lain penanggulangan aksi anarkis dan teroris termasuk penjinakan bom atau bahan peledak lainnya.

"Untuk menanggulangi kejahatan atau konflik sosial yang perlu penanganan cepat oleh personel Brimob Polda Lampung," kata Hendro.

Hendro mengatakan, personil yang terlibat dalam pasukan respon cepat power hand on Kapolda sudah dibekali pelatihan kemampuan khusus.

Kepolisian Daerah Lampung membentuk pasukan respon cepat dari Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

Menurutnya, anggota Brimobda Lampung punya kemampuan dalam pertempuran hutan maupun di dalam kota.

Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk di Polda Lampung dan jajaran bisa cepat ditanggulangi oleh pasukan respon cepat power on hand Kapolda.

"Jadi bisa dengan cepat ditanggulangi, kejahatan tingkat tinggi yang perlu penanganan khusus di seluruh Lampung," kata Hendro.

Hendro menambahkan pembentukan pasukan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pendatang ke Provinsi Lampung.

Rasa aman perlu ditingkatkan agar pendatang yang tidak hanya tujuan wisata tapi juga berinvestasi.

"Semua dilakukan untuk memberikan rasa aman agar orang bisa berwisata ataupun berinvestasi dapat berjalan dengan baik," kata Hendro.

Read More