Kodim Klungkung Tak Lelah Edukasi Warga Untuk Patuh Protokol Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Patuh pada protokol kesehatan merupakan salah satu cara terampuh dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 di setiap wilayah.

Bahkan, Pemerintah sebelumnya telah memberlakukan peraturan adanya patuh protokol kesehatan yang dinilai bisa mengurangi penyebaran Covid.

Hal itu, dikatakan oleh Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH, M. Si, ketika dikonfirmasi berkaitan adanya anggota Babinsa yang mulai memberikan edukasi terhadap warga akan pentingnya patuh prokes di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada Selasa, 22 Maret 2022.

“Kalau ada pelanggar, sementara kita berikan peringatan. Pastinya, kita juga berikan sanksi berupa teguran bagi pelanggar,” ujar Dandim.

Tak hanya itu saja, pihaknya juga membagi-bagikan masker terhadap warga yang kedapatan lalai memakai masker.

“Kita peduli terhadap kesehatan dan nyawa manusia. Kita juga berharap, masyarakat di wilayah kami bisa meningkatkan kesadaran untuk patuh protokol kesehatan,” pungkasnya.

Read More

Soal Rp 107 M Era Bupati Faida, Mantan Kepala BPBD Jember Diperiksa 14 Jam

KABARPROGRESIF.COM: (Jember) Mad Satuki, mantan Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 14 jam di markas kepolisian resor setempat, Senin (21/3/2022).

Pemeriksaan dimulai pukul sembilan pagi dan baru berakhir pukul sebelas malam Waktu Indonesia Barat. 

Usai diperiksa, Satuki menolak berkomentar kepada wartawan. 

“Mohon maaf, tanya ke penyidiknya saja. Selama ini kami tidak pernah berkomentar,” katanya.

Ada berapa pertanyaan yang diajukan? “Buanyak,” kata Satuki, yang juga bertugas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) dana Covid-19.

Satuki bukan satu-satunua aparatut sipil negara Pemkab Jember yang diperiksa polisi. 

Informasinya tim dari Kepolisian Daerah Jawa Timur menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 107 miliar. 

Anggaran ini adalah anggaran belanja Covid-19 pada era Bupati Faida.

Selain Satuki, polisi mengagendakan pemeriksaan terhadap Yuliana Harimurti dan Penny Arta Media (mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Harifin (mantan pejabat pembuat komitmen BTT Covid BPBD), Fitria Ningsih (Bendahara Belanja Tidak Terduga COVID 19 dan staf BPBD).

Selain itu ada pula Anang Dwi Resdianto (Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD dan Koordinator Tim Pendukung BTT Covid), Syahrul Kumaini (Staf Bagian Umum), Srilaksmi (Pelaksana Tugas Kepala Bagian Hukum), dan Budi Untoro (Staf Dinas Perhububungan dan Pejabat Pembuat Komitmen BTT Covid).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Jember 2020, Rp 107.097.212.169,00 meliputi beberapa jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (ATK, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, APD), belanja modal (alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai). BPK menilai, penyajian kas di bendaharawan pengeluaran sebesar itu tidak sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jember Tita Fajarwati dalam rapat dengan Panitia Khusus Covid-19 di DPRD Jember, Kamis (2/9/2021), sempat mengungkapkan, surat pertanggungjawaban pelaksanaan dana Covid Rp 107 miliar belum disahkan.

Pimpinan DPRD Jember tempo hari sempat menyatakan akan segera melaporkan temuan dana Covid-19 sebesar Rp 107,09 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan sesuai aturan ke aparat penegak hukum.

“Itu kan jelas. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berkali-kali bilang fraud, fraud, fraud. Itu harus ada yang bertanggungjawab, harus dipertanggungjawabkan. 

Pokoknya setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Jumat (1/10/2021).

Bupati Hendy Siswanto pun setuju jika masalah itu dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dia berharap setelah persoalan dana Covid Rp 107 miliar diserahkan ke aparat penegak hukum, neraca APBD 2022 tak lagi terbebani. 

Saat ini Rp 107 miliar melekat pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).

“Perlu ada proses (hukum). Kalau tidak, opini (terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah) kita tidak akan pernah baik. Sebaik apapun kami bekerja pada 2021, penyerapannya sebaik apapun, tapi kalau Rp 107 miliar melekat pada neraca di situ, kami tetap tidak bisa apa-apa, tetap jelek,” kata Hendy, Kamis (30/9/2021).

Read More

Bersama Bupati, Pemuda Maritim Tolitoli Datangi KRI Hiu-634

KABARPROGRESIF.COM: (Tolitoli) Pemuda Maritim Tolitoli bersama dengan Bupati Tolitoli,  Amran Hi. Yahya, mendatangi KRI Hiu-634 saat kapal perang dari Satuan Kapal Cepat Koarmada II ini sandar di dermaga umum Kota Tolitoli, Senin (21/3).

Kedatangan mereka tentunya disambut dengan penuh antusias oleh Komandan KRI Hiu-634, Letkol Laut (P) Pungki Kurniawan, karena menjadi ajang untuk menjalin sinergitas antara TNI AL khususnya Koarmada II dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam kunjungan tersebut ikut hadir Danlanal Tolitoli, Letkol Laut (P) Hariono, Muspida Tolitoli, dan  siswa Saka Bahari. Kesempatan berkunjung ini pun digunakan oleh Bupati Tolitoli beserta staf ,dan siswa mengikuti  tour of ship dengan mengelilingi KRI Hiu-634. 

Tidak ketinggalan untuk berswa foto dan  melihat langsung Anjungan KRI.

Sementara bagi  Komandan KRI Hiu - 634, kedatangan pejabat dan masyarakat Tolitoli digunakan untuk  memperkenalkan beberapa peralatan tempur yang dimiliki KRI Hiu-634 sebagai salah satu kapal buatan dalam negeri, juga tentang Kebaharian.

Menurut Pungki-sapaan karibnya kegiatan kunjungan dari pemerintah maupun masyarakat daerah ke KRI Hiu-634 mendatangkan imbas positif, karena menjadi wujud pelaksanaan dari imbauan Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto yang selaras dengan perintah Pimpinan yakni Kepala Staf Angkatan Laut , Laksamana TNI Yudo Margono terkait upaya menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dalam kesemestaan. (Dispen Koarmada II)

Read More

Eks Ketum PPP Romahurmuziy Kembali Diperiksa KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy. 

Pria yang akrab disapa Romi ini telah datang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.

Sedianya, Romi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ia akan digali keterangannya dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. 

Romi diduga mengetahui konstruksi serta aliran uang dugaan korupsi terkait DAK tahun 2018.

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pengurusan Dana DAK 2018. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jaksel, atas nama saksi M Romahurmuziy, mantan Ketua Umum PPP," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Selasa (22/3/2022).

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. 

Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

"Benar KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan atas dugaan korupsi pengurusan dana DAK 2018. Kontruksi perkara dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan kami sampaikan setelah penyidikan cukup," ungkap Ali.

KPK sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. 

Mereka di antaranya adalah, Anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono; eks Pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Sukiman.

Kemudian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba; Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah alias Buyung; mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019, Irgan Chairul Mahfiz.

Diduga, masih banyak pihak lain yang terlibat atau disinyalir menerima aliran uang korupsi terkait pengurusan DAK ini. KPK saat ini masih terus mengembangkan perkara ini dan membidik tersangka lainnya.

Read More

Pasar Turi Baru Resmi Dibuka, Pemkot Surabaya Bongkar TPS

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, setelah seluruh barang dagangan dipindahkan, tempat penampungan sementara (TPS) akan segera dilakukan pembongkaran. 

Bahkan, ia juga memastikan sudah mengerahkan 6 unit alat berat (backhoe) dan 20 unit truk pengangkut barang.

"Truknya nanti setelah digunakan untuk mengangkut barang pedagang, kemudian digunakan untuk mengangkut material sisa pembongkaran. Harapannya, bisa selesai semua hari ini, kecuali pilarnya, karena butuh waktu," kata Eddy di lokasi TPS, Senin (21/3).

Eddy menjelaskan, target pembongkaran TPS Pasar Turi bisa selesai dalam seminggu ke depan, karena ada beberapa material permanen yang sulit dirobohkan. 

"Pasukan gabungan kami ada 1.400, terdiri dari Satpol PP, BPBD, Kepolisian dan TNI," ujar Eddy. 

Pemindahan pedagang dan pembongkaran TPS Pasar Turi ini bukan berarti tanpa kendala, Eddy menceritakan, sempat ada sedikit masalah yaitu ada sebagian pedagang yang belum menerima kunci stan di Pasar Turi Baru. 

Namun, masalah ini tidak sampai berkelanjutan dan telah ditemukan titik temu pada Minggu (20/3) sore. 

Kini, seluruh pedagang TPS Pasar Turi bisa bernapas lega, karena PT Gala Bumi Perkasa sudah memberikan kunci stan Pasar Turi Baru. 

Oleh karena itu, ia memastikan pembongkaran TPS Pasar Turi bisa berjalan lancar serta kondusif. 

"Minggu malam itu baru klik, komunikasi soal kunci stan dengan 10 koordinator pedagang. Nanti pedagang yang mau mendapatkan kunci bisa ke lantai 5 Pasar Turi Baru. Tentu, pedagang harus membawa beberapa persyaratan dokumen yang sudah ditentukan. Jangan sampai nggak punya bukti, lalu minta kunci, ya salah," jelas Eddy.

Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, rencana pemindahan barang pedagang TPS Pasar Turi sudah disosialisasikan seminggu sebelum pembongkaran. Setelah semua barang dagangan dipindahkan ke Pasar Turi Baru, maka TPS segera dibongkar pada 22 Maret 2022. 

"Sudah disampaikan pemindahannya, hari ini terakhir. Karena besok (22/3), dipastikan para pedagang sudah masuk semua di Pasar Turi Baru. Nanti dibantu teman-teman dari pemkot untuk membongkar, kalau nggak mari saiki, yo mene (kalau belum selesai sekarang, ya besok), Bismillah lah," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi berharap, setelah para pedagang TPS masuk ke dalam Pasar Turi Baru, bisa menggeliatkan kembali perekonomian di Surabaya. "Pasar Turi ini kan ikonnya Kota Surabaya, dulu tempatnya kulakan, maka dari itu kita buktikan lagi hari ini," pungkasnya. 

Read More

Polda Lampung Bentuk Kompi Reaksi Cepat Tanggulangi Kejahatan dan Konflik Sosial

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Kepolisian Daerah Lampung membentuk pasukan respon cepat dari Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

Pembentukan pasukan bernama respon cepat power on hand Kapolda dikukuhkan di Mapolda Lampung, Senin (21/3/2022).

Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, kompi reaksi cepat dari personil Satbrimobda Lampung ini dibentuk untuk menanggulangi masalah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Pasukan reaksi cepat power on hand Kapolda ini terdiri dari 3 kompi. Setiap kompi beranggotakan 45 orang personil dari satuan Brimob.

"Melibatkan 3 kompi dengan total keseluruhan ada 135 personil dengan kemampuan khusus," kata Hendro.

Hendro menjelaskan, kemampuan khusus yang dimiliki pasukan ini diharapkan dapat membantu menangani masalah sosial.

Seperti kejahatan dengan intensitas tinggi, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

Fokus utama dari pasukan ini antara lain penanggulangan aksi anarkis dan teroris termasuk penjinakan bom atau bahan peledak lainnya.

"Untuk menanggulangi kejahatan atau konflik sosial yang perlu penanganan cepat oleh personel Brimob Polda Lampung," kata Hendro.

Hendro mengatakan, personil yang terlibat dalam pasukan respon cepat power hand on Kapolda sudah dibekali pelatihan kemampuan khusus.

Kepolisian Daerah Lampung membentuk pasukan respon cepat dari Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

Menurutnya, anggota Brimobda Lampung punya kemampuan dalam pertempuran hutan maupun di dalam kota.

Oleh karena itu, setiap laporan yang masuk di Polda Lampung dan jajaran bisa cepat ditanggulangi oleh pasukan respon cepat power on hand Kapolda.

"Jadi bisa dengan cepat ditanggulangi, kejahatan tingkat tinggi yang perlu penanganan khusus di seluruh Lampung," kata Hendro.

Hendro menambahkan pembentukan pasukan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pendatang ke Provinsi Lampung.

Rasa aman perlu ditingkatkan agar pendatang yang tidak hanya tujuan wisata tapi juga berinvestasi.

"Semua dilakukan untuk memberikan rasa aman agar orang bisa berwisata ataupun berinvestasi dapat berjalan dengan baik," kata Hendro.

Read More

Siapkan Prajurit Hadapi Ancaman, Satsel Koarmada II Gelar Latopsmatla Tim Pusat Informasi Tempur 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di bawah kepemimpinan  Kolonel Laut (P) Widya Poerwandanu selaku Papelat atau Perwira Pelaksana Latihan Satuan Kapal Selam Koarmada II gelar Latopsmatla Tim Pusat Informasi Tempur (PIT) TA 2022 yang berlangsung di SCTT (Submarine Command Team Trainer) Kolat Koarmada II. 

Latopsmatla Tim PIT Ta 2022 dilaksanakan selama lima (5) hari berturut-turut, yakni mulai tanggal 14 hingga 18 Maret 2022.  Latihan ini menurut Dansatsel, bertujuan untuk mempertahankan serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak kapal selam dalam kerjasama taktis dan management Tim PIT saat menghadapi setiap ancaman. Adapun ancaman yang dimaksud  berupa peperangan anti serangan udara, peperangan anti kapal permukaan, kapal selam, dan pernika serta mengaplikasikannya ke dalam aksi tempur.

Saat acara penutupan, Kolonel  Widya Poerwandanu berharap selesai melaksanakan latihan ini seluruh ABK Kapal Selam mampu memahami apa yang telah diberikan selama pelatihan.

"Diharapkan selesai melaksanakan latihan, seluruh ABK Kapal Selam mampu memahami metode peperangan Anti kapal permukaan, Anti Kapal Selam serta anti serangan udara sehingga mampu meningkatkan profesionalisme prajurit Kapal Selam serta bermanfaat sebagai bekal bagi ABK dalam melaksanakan tugas di Satuan Kapal Selam," ungkapnya pada Jumat (18/3).

Lebih lanjut Dansatsel menambahkan bahwa Latihan ini sejalan dengan  program Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu untuk pembangunan SDM TNI AL yang unggul dan sebagai pembangunan sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional. (Dispen Koarmada II)

Read More

KRI Ajak-653 Dukung Ekspedisi Rupiah Berdaulat, Kas Keliling Kepulauan 3T

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) KRI Ajak-653 dibawah unsur Satuan Kapal Cepat Koarmada II, dengan komandan Letkot Laut (P) Saifudin Zukhri turut serta mendukung program ekspedisi Rupiah Berdaulat “Kas Keliling Kepulauan 3T” dengan mengunjungi lima Pulau Terdepan, Terluar, dan Terpencil di Indonesia, pada Senin (21/03).

Adapun pulau-pulau yang dituju oleh KRI Ajak yang saat ini tengah melaksanakan operasi gabungan Alur Samodra-22 di Bawah Kendali Operasi Danguskamla Koarmada II, yaitu Pulau Halura, Pulau Raijua, Pulau Sawu, Pulau Ndoo dan Pulau Rote Nusa Tenggara Timur (NTT). Program Kas Keliling Kepulauan 3T ini bertujuan untuk menunjang program kerja Bank Indonesia.

Tim ekspedisi Rupiah Berdaulat sendiri bertujuan menyediakan uang rupiah layak edar dalam jumlah nominal yang cukup, pecahan yang sesuai dan tepat waktu. 

Sebelum melaksanakan ekspedisi, terlebih dahulu dilaksanakan Upacara Pelepasan Tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang dipimpin langsung oleh Ibu Eva Aderia Simanjuntak, sebagai Direktur Departemen Pengelolaan Uang, dan hadir pula Waasops Kasal Laksma TNI Wasis Priyono S.T M.Tr.(Han), Danlantamal VII Kupang Laksma TNI Heribertus Yudho Warsono, yang turut melepas keberangkatan Tim ekspedisi di Dermaga Lantamal VII Kupang, NTT.

Terpisah Komandan Guskamla Koarmada II, Laksamana Pertama TNI I G. P. Alit Jaya, menyampaikan bahwa kegiatan Kas Keliling 3T merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut dalam konteks pendistribusian uang rupiah, dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI melalui penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

Sementara disisi lain menurut Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Kegiatan Kas Keliling ini perlu dilaksanakan mengingat masyarakat maritim yang tinggal di wilayah tersebut merupakan Warga Negara Indonesia yang perlu untuk dilayani, khususnya terkait dengan kebutuhan uang rupiah layak edar dalam jumlah yang cukup untuk mendukung perputaran uang di wilayah Kepulauan 3T di NTT.

Laksda Iwan menambahkan bila ekspedisi ini juga selaras dengan perintah Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, yakni jaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, Kejagung Periksa Lima Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima orang saksi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk 2011-2021.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan kelima saksi yang diperiksa antara lain, R selaku Analis PT Garuda Indonesia (persero), Tbk periode 2012- 2018, MS selaku VP Treasury PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. periode 2012-2015, dan FR selaku VP Treasury PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2015-2018.

Selanjutnya saksi RK selaku Staf Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (persero), Tbk dan TW selaku VP Network Manajemen PT Garuda Indonesia (persero), Tbk periode 2010-2015.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2011-2021,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (21/3/2022).

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka diantaranya, AW selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. 2009-2014 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim pengadaan pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia 2012.

Kemudian SA selaku Vice President Strategic Management Office PT Garuda Indonesia periode 2011-2012 dan Anggota Tim Pengadaan Pesawat CRJ-1000 NG Garuda Indonesia tahun 2011 serta Anggota Tim Pengadaan Pesawat ATR 72-600 PT Garuda Indonesia tahun 2012, dan AB selaku Vice President Corporate Planning PT Garuda Indonesia (persero) Tbk periode 2017-2018. 

Read More

Danrem 082/CPYJ Beri Materi Wasbang pada Mahasiswa

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo memberikan materi wawasan kebangsaan pada para mahasiswa di Gedung BLK, Jalan Ngasinan Raya, Kelurahan Rejomulyo, Kecamtan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Senin, 21 Maret 2022.

Materi itu, mencakup soal nasionalisme. Menurut Danrem, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya suatu persamaan nasib, sejarah dan kepentingan untuk hidup bersama.

“Sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat serta demokratis dan maju, satu kesatuan bangsa dan negara secara bersama-sama harus bisa mencapai kemakmuran, kekuatan dan kekuasaan suatu bangsa,” ujar Danrem.

Danrem mencontohkan perjalanan Islam. Di Indonesia, penganut Islam masuk dalam kategori terbanyak di dunia maupun akhirat. 

“Ajaran itu dilandasi oleh tauhid dan diterapkan dalam aspek kehidupan manusia,” jelas Danrem dihadapan mahasiswa. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Gubernur Khofifah Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pada seluruh bupati/wali kota di wilayahnya untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI). 

Ia mengungkapkan hal tersebut saat rapat koordinasi (rakor) bersama bupati/wali kota se-Jatim yang dilaksanakan secara virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (21/3).

Khofifah meminta kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk mengoptimalkan potensi Rp26,8 triliun belanja pengadaan barang dan jasa agar dialokasikan untuk UMKM dan produk dalam negeri. 

Pasalnya, ada target yang ditetapkan pemerintah dalam Gerakan Nasional BBI dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan total sebesar Rp400 triliun, dari jumlah itu sebanyak Rp200 triliun diharapkan disumbang dari anggaran APBD se-Indonesia.

“Jatim berkomitmen mendukung Gerakan Nasional BBI. Kami di Jatim berupaya untuk merealisasikan dan mengimplementasikan bersama seluruh kepala daerah di Jatim agar memaksimalkan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk UMKM dan Koperasi,” ujarnya.

Sebagai wujud implementasi dukungan Gerakan Nasional BBI ini, Khofifah mengajak seluruh bupati/wali kota di 38 kabupaten/kota untuk mengalokasikan minimal 40 persen pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD dilakukan dengan membelanjakan produk dalam negeri, khususnya produk UMKM dan koperasi.

“Kita sudah menyusun rencana aksi untuk memastikan komitmen Gerakan Nasional BBI di Jatim. Pertama, kepala daerah segera menetapkan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kedua, kepala daerah memastikan minimal 40 persen alokasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD menggunakan produk dalam negeri serta Koperasi dan UMKM (K-UMKM), dan telah masuk dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) paling akhir tanggal 31 Maret 2022," paparnya.

Kemudian, lanjut khofifah, KPA dan PPK di masing-masing perangkat daerah harus menggunakan produk dalam negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis. 

Lalu, setiap pemerintah daerah harus memfasilitasi UMKM dan koperasi yang ada di Jatim untuk masuk dalam toko daring dengan target penambahan yang terukur, misalnya 500 UMKM.

“Kita sudah punya aplikasi yang namanya Jatim Belanja Online (Jatim Bejo). Jatim Bejo akan menjadi tools yang menghubungkan produk Koperasi-UMKM (K-UMKM) dalam memenuhi demand pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD. Bahkan saat ini telah terdaftar 2.295 UMKM yang berpartisipasi pada program Jatim Bejo,” tuturnya.

Dalam memaksimalkan komitmen, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pekan lalu juga telah berkordinasi dengan berbagai asosiasi agar para pelaku usaha dapat berpartisipasi pada toko daring. 

Berdasarkan data terbaru sampai dengan saat ini, telah terdaftar 168 Koperasi-UMKM yang telah dikurasi oleh Asosiasi.

Berdasarkan jumlah itu, Koperasi-UMKM yang sudah memenuhi standar dapat langsung masuk pada toko daring untuk pengadaan barang jasa di lingkungan Pemprov Jatim. 

Sedangkan yang belum memenuhi akan dilakukan pendampingan dan pembinaan oleh dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas koperasi dan UMKM.

Gerakan Nasional BBI menjadi salah satu pemicu pemulihan ekonomi dan menjadi wujud nyata implementasi ekonomi kerakyatan. 

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Jawa Timur pada tahun 2022 ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,0-5,8 persen dan menjadi wujud nyata semangat Optimisme Jatim Bangkit tahun 2022. 

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Krakatau Steel, Kejagung Periksa 4 Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel tahun 2011.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam peerkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (21/3/2022).

Adapun keempat saksi adalah WH selaku Karyawan PT Krakatau Steel, TM selaku Mantan Staf Divisi Perencanaan Teknologi PT Krakatau Steel, RAS selaku pihak swasta yang juga mantan Ketua Panitia Pengadaan Blast Furnace, dan WS selaku pihak swasta yang juga mantan Ketua Tim Proyek Blast Furnace.

"Mereka diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," kata Ketut.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung segera menaikkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan pabrik "blast furnace" PT Krakatau Steel ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Supardi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

"Yang jelas kami sudah ke BPKP, semacam sudah ada kesepakatan clear akan naik ke penyidikan. Jadi kami sudah ada diskusi, sudah clear," kata Supardi seperti dilansir Antara.

Saat ini proses hukum terhadap perkara tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penyidik telah menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga dalam waktu dekat akan ditingkatkan ke tahap penyidikan umum.

Sementara itu, koordinasi yang telah dilakukan penyidik Jampidsus dengan BPKP, sehingga dalam waktu dekat Jampidsus Kejagung akan mengumumkan kerugian rill terkait perkara tersebut.

Sebelumnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/2/2022) lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pada awalnya proyek pembangunan pabrik Blast Furnace (BFC) tersebut dilaksanakan oleh Konsorsium MCC CERI (asal China) dan PT Krakatau Engineering sesuai hasil lelang tanggal 31 Maret 2011 dengan nilai kontrak setelah mengalami perubahan adalah Rp 6,92 triliun.

Kontrak tersebut telah dibayarkan ke pihak pemenang lelang senilai Rp 5,3 triliun, namun demikian pekerjaan kemudian dihentikan pada tanggal 19 Desember 2019 padahal pekerjaan belum 100 persen dan setelah dilakukan uji coba operasi biaya produksi lebih besar dari harga baja di pasar. Selain itu, pekerjaan sampai saat ini belum diserahterimakan dengan kondisi tidak dapat beroperasi lagi.

PT Krakatau Steel membangun Pabrik Blast Furnace (BFC) dengan menggunakan bahan bakar batubara agar biaya produksi lebih murah. 

Pembangunan proyek tersebut menggunakan bahan bakar gas sehingga memerlukan biaya yang lebih mahal.

Menurut Supardi, pabrik peleburan tersebut tidak bisa dioperasikan, karena akan mengeluarkan biaya tinggi. 

"Tidak bisa beroperasi, kalau dipakai high cost tidak bisa bersaing," pungkasnya.

Read More