Puskesmas Nonggunong Diresmikan, Bupati Tegaskan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Harus Maksimal

KABARPROGRESIF.COM: (Sumenep) Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Achmad Fauzi, melakukan kunjungan kerja (Kungker), ke Pulau Spudi, dari tanggal 21-22 Maret 2022.

Salah satu kegiatan kungker orang nomor satu di pemkab sumenep ini, adalah meresmikan Gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kecamatan Nonggunong Pulau Sapudi.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita, Bupati Fauzi, dan dilanjutkan peninjauan gedung Puskesmas melihat secara langsung setiap ruangan.

“Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan dasar untuk masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarananya demi memberikan pelayanan yang maksimal,” kata Bupati Fauzi.

Dirinya berharap, Kepala Puskesmas dan jajarannya mampu mengelola Puskesmas untuk meningkatkan pelayanannya, karena pembangunan gedung ini demi melayani kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan.

“Keunggulan sarana kesehatan memang penting termasuk gedung baru ini, namun semua itu jelas kurang optimal fungsinya, manakala jajaran Puskesmas tidak mendukung dengan pelayanan kesehatan dan manajemen yang baik,” urai Bupati.

Bupati Fauzi mengimbau bagi seluruh jajaran Puskesmas serta instansi terkait untuk bahu-membahu mewujudkan pelayanan kesehatan yang berpihak kepada masyarakat, guna mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas.

“Saya minta seluruh jajaran Puskesmas agar lebih meningkatkan kinerjanya, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan profesional serta keramahan dan empati,” imbuhnya.

Tak hanya itu, bupati juga meminta gedung UPT Puskesmas tersebut harus dijaga dan dipelihara supaya bangunannya tidak cepat rusak, bahkan ditata dengan baik serta dijaga kebersihannya, agar masyarakat yang menggunakan layanan ini merasa nyaman dan puas.

“Puskesmas Nonggunong termasuk Puskesmas lainnya di Kabupaten Sumenep, untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta lingkungan dan ruangan pelayanan yang bersih dan nyaman,” pungkasnya. 

Read More

11 Perwira Berpangkat AKP Jajaran Polrestabes Medan Diganti

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Sejumlah petugas yang berdinas di jajaran Polrestabes Medan diganti dan dimutasi.

Pada mutasi kali ini, ada 11 perwira berpangkat AKP (Ajun Komisaris Polisi) yang diganti.

Mereka yang diganti itu namanya tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor : ST/20/III/KEP./2022 tertanggal 19 Maret 2022.

"Untuk sertijabnya, nanti akan dilaksanakan," kata Kasubbag Humas Polrestabes Medan, Kompol Riama Siahaan, Selasa (22/3/2022).

Menurut informasi, adapun 11 perwira berpangkat AKP yang diganti itu diantaranya.

AKP Membela Karokaro, sebelumnya menjabat Pama Polrestabes Medan diangkat menjadi KAUR Subbagkerma Bagops Polrestabes Medan.

AKP Gabriellah Angelia Gultom yang sebelumnya Wakapolsek Medan Baru jadi Kanitregident Satlantas Polrestabes Medan.

AKP Nasruddin Nasution yang sebelumnya Kaurbinopsnal Satlantas Polrestabes Medan jadi Wakapolsek Medan Baru.

AKP Ajis Girsang yang sebelumnya Kanitbinkamsa Satbinmas Polrestabes Medan jadi Kanit Intelkam Polsek Pancurbatu.

AKP Alfredson Timbul Pakpahan yang sebelumnya Kanit Intelkam Polsek Pancurbatu jadi Kanit 4 Satintelkam Polrestabes Medan.

AKP Budiman yang sebelumnya Kanit Reskrim Polsek Sunggal jadi Kanitbinkamsa Satbinmas Polrestabes Medan.

AKP Jhon Harto Panjaitan yang sebelumnya Kanit 2 Satresnarkoba Polrestabes Medan jadi Kasubsipenmas Sihumas Polrestabes Medan.

AKP Bersatu Ginting Munthe yang sebelumnya Kanit Binmas Polsek Deli Tua jadi Wakapolsek Delitua.

AKP Gindo Manurung yang sebelumnya Wakapolsek Kutalimbaru menjadi Kanit Bhabinkamtibmas Satbinmas Polrestabes Medan.

AKP Syahril yang sebelumnya Kanit 4 Satintelkam Polsek Percut Sei Tuan jadi Kanit Intelkam Polsek Medan Barat.

AKP Harjuna Bangun yang sebelumnya Kanit 6 Satintelkam Polrestabes Medan jadi Kanit 2 Satintelkam Polrestabes Medan.

Read More

Isu Reshuffle Rabu Pon, Ini Kata Wakil Ketua DPR RI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memercayakan hari yang tepat untuk dilakukannya reshuffle kabinet kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, menurutnya itu sudah menjadi kewenangan Presiden.

"Mau dia ada reshuffle-nya hari Rabu, hari apa tergantung Presiden aja. Kalau ada ya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3/2022).

Jika reshuffle kabinet terjadi, Dasco yakin Jokowi dalam melakukan perombakan itu sebelumnya sudah membaca dinamika-dinamika yang ada di masyarakat.

"Masalah oke enggak oke kan itu Presiden yang tahu. Tentunya itu akan menjadi bahan penilaian bagi Presiden apabila ada reshuffle tentu kemudian ya mempertimbangkan mana yang dipertahankan, mana yang diistirahatkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, isu reshuffle kabinet memang paling sulit ditebak. Sebab, keputusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

"Selalu gelap gulita. Sudah sering ada isu rombak kabinet hasil bocoran elit negara, tapi praktiknya tak pernah terjadi," kata Adi.

Adi mengatakan, meski publik mendorong menteri-menteri tertentu untuk diganti, namun perombakan menteri biasanya tidak terjadi.

"Presiden punya preferensi sendiri urusan reshuffle kabinet. Jadi, tentang reshuffle kabinet hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu pasti, selebihnya hanya praduga dan isu-isu luaran saja," sambungnya.

Selain itu, Adi menilai jadi atau tidaknya reshuffle kabinet tidak akan menjadi persoalan besar bagi partai koalisi pemerintah.

"Karena isu reshuffle memang selalu liar," pungkasnya.

Read More

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Padang, Eks Ketua KONI Sumbar Diperiksa Kejari Padang

KABARPROGRESIF.COM: (Padang) Mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Barat (Sumbar), Agus Suardi diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang, Selasa (22/3/2022).

Sebagai tersangka, Agus Suardi diperiksa saat itu sebagai saksi mahkota atau saksi atas dua orang yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nasar dan Davidson.

"Saya taat hukum dan saya hanya memberikan keterangan tambahan," katanya saat ditemui awak media disela-sela pemeriksaan, Selasa (22/3/2022).

Terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut, Agus mengaku hanya menjalankan perintah. Namun ia enggan menyebutkan siapa orang yang memerintahkannya.

"Saya selaku bendahara di PSP dan ketua KONI Padang dan menjalankan tugas dengan sesuai perintah," tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Padang masih melanjutkan pemeriksaan terhadap Agus Suardi setelah jam istirahat siang.

Diketahui, Agus Suardi diperiksa di ruangan Tindak Pidana Khusus Kejari Padang untuk meminta keterangan untuk tersangka Nasar dan Davidson.

Pada berkas pertama, Agus Suardi juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini naik ke tingkat penyidikan pada 21 Oktober 2021 lalu.

Pada tahap penyidikan, Kejari Padang telah memeriksa sebanyak 60 orang saksi. Mulai dari pengurus cabang olahraga, pengurus KONI Padang, Pemko Padang selaku pemberi hibah, hingga pihak ketiga selaku sponsorship.

Selain itu, Agus Suardi juga telah diberhentikan sebagai Ketua Umum KONI Sumbar sesuai Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat, Letnan Jenderal (Purn) Marciano Norman tertanggal 14 Maret 2022.

Read More

KPK dan Aparat Penegak Hukum di Sultra Perkuat Sinergitas

KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menghadiri pelatihan bersama peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Hotel Plaza Inn Kendari, Selasa 22 Maret 2022.

Kegiatan tersebut dibuka Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nawawi Pomolango.

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra, Kapolda Sultra, Kajati Sultra, Direktur Tipidkor Bareskrim Polri, dan Kepala Perwakilan BPKP Sultra.

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, kegiatan tetsebut menjadi ajang silaturahim antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum yang dapat mewujudkan komitmen jajaran APIP dan APH dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kegiatan itu juga, tambah Ali Mazi, merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Kejaksaan Tinggi serta Kepolisian Daerah (Polda) Sultra tentang penanganan pengaduan masyarakat yang diinisiasi oleh KPK yang bertujuan memperkuat sinergitas.

Ketua DPW Partai Nasdem Sultra ini berharap, kegiatan pelatihan tersebut dapat diikuti dan dimanfaatkan untuk menyerap secara seksama hal-hal penting dari nara sumber dari KPK RI.

Read More

Ngaku Anggota Kopassus dan Ajudan Panglima, Tentara Gadungan Ditangkap di Brebes

KABARPROGRESIF.COM: (Brebes) Seorang pria bernama Slamet Iskandar Syah, ditangkap anggota Koramil 17 Songgom Kodim 0713 Brebes. 

Dia diamankan karena berpura-pura menjadi anggota TNI-AD dari kesatuan Kopassus dan ajudan Panglima TNI.

Informasi yang diperoleh PanturaPost.com menyebutkan, penangkapan bermula saat Babinsa setempat menerima laporan dari kepala dusun bahwa ada anggota TNI meminta izin akan melangsungkan pernikahan secara militer yaitu pedang pora. Pria yang mengaku berpangkat Letnan Dua (Letda) Infanteri itu bilang akan menikah di Hotel Grand Dian Brebes tanggal 23-24 Maret 2022.

“Mendapatkan laporan itu, tanggal 21 Maret 2022, Babinsa setempat dan anggota unit intel Kodim Brebes wilayah Kecamatan Songgom, langsung melakukan penyelidikan awal untuk meyakinkan informasi tersebut,” kata Danramil Songgom, Kapten Infanteri Sutarno dalam siaran pers, Selasa (22/3/2022).

Setelah diselidiki, ditemukan adanya kejanggalan pada surat undangan pernikahan yang mencantumkan kehadiran Panglima TNI beserta para pejabat lainnya. 

Pelaku bersama calon istrinya yang sedang hamil, berinisial SD dibawa ke staf intel Kodim Brebes dilakukan pemeriksaan.

Saat diinterogasi pelaku tidak dapat menunjukan identitas sebagai anggota TNI. Selanjutnya dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan yang bersangkutan akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah tentara gadungan.

“SIS akhirnya mengakui bahwa ia tentara gadungan yang berdinas di Mabes TNI sebagai ajudan Panglima TNI untuk mempermudah aksi penipuan dalam hal werving (rekrutmen TNI),” jelas Pasi Intel, Kapten Infanteri Suyatno, mewakili Dandim Brebes.

Sebelumnya pelaku bekerja sebagai securiti di Bank BCA Matraman Jakarta. Kemudian untuk SD sendiri mengaku sebagai anak angkat dari Kolonel Infanteri Waris Nugroho, Danrem Madiun, untuk memuluskan aksi pelaku. 

Namun setelah dilakukan pengecekan via telepon, Danrem Madiun tidak mengenal yang bersangkutan.

“Selanjutnya SIS bersama SD diserahkan ke Subdenpom IV/Brebes untuk ditindaklanjuti,” jelasnya.

Adapun barang bukti yang ikut diserahkan ke Subdenpom Brebes meliputi 1 stel pakaian PDL TNI yang dibeli di Pasar Senin Jakarta. Kemudian baret Kopassus, foto yang bersangkutan dengan pakaian dinas TNI, foto Danrem Madiun. 

Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah dokumen palsu yang dibuat oleh yang bersangkutan serta sejumlah uang tunai.

Petugas juga melakukan pengecekan terhadap ponsel pelaku untuk mencari informasi terkait jaringan sindikatnya itu. Untuk foto-foto SIS menggunakan baju dinas TNI yang beredar di media sosial, juga dihapus.

Pelaku juga terlibat kasus penipuan rekrutmen TNI. Salah satu korbannya yaitu N, anggota Yonif 407/PK dengan nominal uang senilai Rp 155 juta. Pelaku menjanjikan anak dari N, lulus Caba PK tahun ini.

Setelah dilakukan BAP di Subdenpom Brebes, pelaku dan kawan-kawannya akhirnya dilimpahkan ke Satreskrim Polres Brebes. Mereka diterima Kanit 1/Pidum Reskrim Polres Brebes, Aiptu Titok Ambar Pramono. 

Read More

Gubernur Sulsel Dukung Program ASN Beli Beras

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel),Andi Sudirman Sulaiman menerima audiensi Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Wilayah Sulselbar Bachtiar A.S, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Senin (21/3/2022).

Pada pertemuan tersebut, Bachtiar menyampaikan rencana program Bulog ‘ASN Beli Beras’ yang akan diterapkan di Sulawesi Selatan.

Program ini, katanya, bertujuan untuk mendistribusikan stok beras yang ada di Bulog kepada seluruh ASN pada pemerintah daerah dan provinsi. Mengingat, jumlah stok beras yang ada di Bulog saat ini mencapai 100 ribu ton.

“Sulsel ini masih lumbung beras. 100 ribu ton stok beras yang ada di Bulog, yang jadi masalah outlet persediaan kami yang masih terbatas yang bisa kami lakukan hanya operasi pasar. Penyerapannya tidak maksimal,” jelas Bachtiar yang baru dua bulan memimpin Bulog Wilayah Sulselbar tersebut.

Bachtiar juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Gubernur Sulsel atas program tersebut melalui rencana kerjasama dengan Perseroda Sulsel.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku mendukung program ASN Beli Beras melalui Bulog. Bahkan, melalui rencana kerjasama dengan Perseroda Unit Agribisnis, para pegawai pemerintah akan mendapatkan kemudahan untuk membeli beras Bulog.

“Bulog support nanti, mereka distribusi. Kalau itu bisa kita sinergi Perseroda (Unit Agribisnis). Sulsel sebagai lumbung beras, nanti kita kasih kelonggaran aja ke ASN kita untuk bisa membeli beras,” terangnya.

Menurutnya, beras yang akan dijual ke ASN nantinya akan dikemas dengan menggunakan branding logo Pemprov Sulsel untuk menarik minat ASN membeli beras tersebut. 

Tidak hanya itu, lanjutnya, ASN yang akan berlangganan membeli beras tersebut akan diberikan kartu anggota.

Dengan demikian, Andi Sudirman berharap agar program ini bisa membantu Pemerintah daerah dan juga Bulog untuk pendistribusian beras ke masyarakat, khususnya bagi para ASN.

Read More

Antisipasi Digunakan untuk Kejahatan, Kejari Bantul Musnahkan Barang Bukti

KABARPROGRESIF.COM: (Bantul) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul memusnahkan barang bukti perkara pidana hukum atau pidana umum yang sudah diputus dan inkrah dalam persidangan di Pengadilan Negeri ( PN) Bantul, terdiri dari narkotika 24 perkara, UU Kesehatan 73, Perlindungan anak 4, Uang palsu 1 , UU Darurat 18, perjudian 3, orang dan harta benda (Oharda) 38 perkara.

Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejari Bantul, Selasa (22/3/2022) diawali oleh Kajari Bantul Suwandi SH MH, Dandim 0729 Bantul Letkol Inf Agus Indra Gunawan, Wakapolres Bantul Kompol Sancoko Punjung SIK dan dari perwakilan PN Bantul, BNN maupun Satpol PP Bantul. 

Menurut Suwandi, pemusnahan barang bukti tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi agar barang bukti tersebut tidak akan dipergunakan untuk kejahatan oleh orang lain.’

‘Apa lagi barang bukti jenis Natkotika, setelah perkaranya diputus, barang buktinya harus segera dimusnahkan,” paparnya.

Pemusnahan barang bukti ini juga dalam persiapan menyambut bulan Ramadan. Untuk memberikan ketenangan bagj warga yang menjalani ibadah puasa. 

Diungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan kemarin terdapat pil psikotropika 3.774 butir, Pil UU Kesehatan, shabu 3,8 gram, ganja 0,38 gram dan tembakau gorila 156, 57 gram, minuman keras 529 botol. Dengan barang bukti tersebut membuktikan bahwa peredaran jenis narkotika masih merupakan salah ancaman bagi remaja atau generasi muda di Bantul.

Sehingga para orang tua, tokoh masyarakat dan guru harus lebih waspada terhadap ancaman beredaran narkotika di Bantul.

“Apalagi pada saat ini masih diberlakukan belajar jarak jauh (BJJ) ,sehingga anak-anak banyak waktu luang bermain di luar sekolah maupun di luar sekolah yang memerlukan pengawasan, jangan sampai terperosok karena peredaran narkotika,” pungkas Suwandi. 

Read More

Kapolda Jatim Bersama Satgas Pangan Cek Ketersediaan Minyak Goreng Curah dan Kemasan di Pasar Wonokromo

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Drajat Irawan, Dandim Surabaya Selatan, Kepala Bulog, dan Kapolrestabes Surabaya melakukan pengecekan ketersediaan minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah di Pasar Wonokromo, Surabaya.

Irjen Nico Afinta menjelaskan, kedatangannya bersama dengan stake holder guna memastikan ketersediaan dari minyak goreng curah, kemudian distribusi ke pasar - pasar dan stabilitas harga.

“Terkait dengan tiga hal itu, kami akan berupaya mengkoordinasikan kepada penyedia minyak goreng curah kemudian seluruh distributor agar menyalurkan produksi minyak goreng curah yang sudah ada kepada pasar – pasar, sehingga masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng curah dan untuk menggiatkan rumah tangga maupun usaha kecil menengah yang mereka lakukan,” kata Irjen Pol Nico Afinta, Selasa (22/3).

Lebih jauh dijelaskan, dari beberapa pengecekan kios yang telah akukan tadi, sementara minyak goreng curah tetap ada, terlebih lagi minyak goreng kemasan. 

Kalau minyak goreng kemasan hampir di seluruh kios sembako menjualnya. Sedangkan untuk minyak goreng curah juga demikian namun jumlahnya belum maksimal.

“Sehingga permintaan dari pedagang agar minyak goreng curah kembali ditingkatkan. Rata rata satu kios membutuhkan 4 galon, dan untuk 1 galon 17 liter, sedangkan yang dimiliki rata rata dua galon. Jika dibandingkan sebelumnya, sekarang masih lebih baik,” lanjutnya.

“Nantinya ini akan kami rapatkan dan koordinasikan bersama dengan penyedia minyak goreng curah dan distributor minyak goreng curah sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” pungkasnya.

Read More

Tak Ingin Dispensasi Pernikahan Usia Dini di Jatim Meningkat, Gubernur Khofifah Maksimalkan Ini

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Jumlah kasus dispensasi perkawinan (Diska) di Jawa Timur terus meningkat.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jatim pada tahun 2019 angka diska di Jawa Timur mencapai 5.766 kasus.

Di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17.214 kasus. Dan pada 2021 angka Diska di Jatim ada sebanyak 17.151 kasus.

Tak ingin angka ini terus naik, saat Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Prov Jatim Tahun 2022 di Bappeda Jatim, Selasa (22/3/2022), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan pesan khusus.

Gubernur Khofifah meminta agar ada maksimalisasi literasi digital untuk anak-anak dan remaja guna menekan angka diska pada anak usia dini di Jawa Timur.

"Literasi digital menjadi sangat penting untuk mencegah pernikahan anak dini usia. Kalau yang diambil adalah dari perspektif literasi digital, maka intervensinya langsung ke anak-anaknya, bukan kepada orang tuanya," kata Gubernur Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan, bahwa digitalisasi memang tidak dapat dielakkan dari kehidupan saat ini. 

Oleh karenanya pendampingan dan penguatan literasi digital menjadi penting untuk anak-anak.

Kader PKK, dalam hal ini diharapkan bisa ikut menjelaskan kepada anak-anak bahwa tidak semua hal yang dapat diakses dari internet dapat begitu saja dilakukan.

"Ibu-ibu kader PKK di Jatim bisa ikut menjelaskan kepada anak-anak, bahwa kelancaran akses internet bisa jadi bahaya jika tidak disertai literasi digital,” tandasnya.

Menurutnya, penggunaan internet tanpa penguatan literasi digital dan pendampingan dari orang tua bisa berakibat fatal.

Seperti dua mata pisau, ada manfaat kebaikan dari internet jika digunakan dengan tepat. Tapi jika juga bisa berdampak sebaliknya jika penggunaannya melenceng atau kurang tepat.

Selain literasi digital, juga perlu adanya sosialisasi kepada orang tua, bahwa pernikahan dini usia dapat membuat kemiskinan menjadi turun temurun.

"Pemberian Diska bukan dapat menurunkan kemiskinan, tetapi justru menjadikan kemiskinan diturunkan kepada anak mereka," ucapnya.

Bahkan, yang dikhawatirkan Khofifah, tingginya Diska secara tidak langsung berpengaruh terhadap prevalensi stunting.

Karena itu, untuk mencegah stunting maka upaya pencegahan dilakukan bukan sejak dari anak pada fase balita atau dalam kandungan. Jauh dari itu, justru sejak calon orang tua berada di usia remaja.

"Anak-anak remaja harus dipenuhi gizinya, utamanya remaja putri jangan sampai kekurangan zat besi," tegasnya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Tim Penggerak PKK Prov. Jatim dengan OPD, Ormas, LSM Peduli Perempuan dan Anak untuk mendukung Cegah Perkawinan Anak (CEPAK) dilakukan oleh Gubernur Jatim, Ketua TP PKK Prov. Jatim, Enam Kepala OPD Prov. Jatim.

Read More

Letkol Suhendar Ungkap Sasaran TMMD 113

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Melalui rakor virtual, Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH. M, Si, menjelaskan beberapa hal yang nantinya dijadikan sasara pada pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-113 yang akan digelar di Kabupaten Klungkung, Bali.

Selain program fisik berupa pembangunan, pada pelaksanaan program itu Dandim juga bakal menargetkan untuk bisa mensukseskan adanya pelaksanaanr program non fisik.

“Untuk program non fisik sendiri, nantinya meliputi adanya sosialisasi dan penyuluhan. Itu nanti melibatkan semua pihak atau unsur terkait,” ujar Dandim. Selasa, 22 Maret 2022.

Rencananya, kata Dandim, selain perbaikan jalan pihaknya juga bakal melakukan rabat jalan yang nantinya bisa menjadi jalan penghubung antar Desa. Selain itu, juga terdapat pembuatan MCK hingga sarana olahraga.

“Pelaksanaan pembangunan itu, tak lepas dari adanya penerapan protokol kesehatan,” beber Dandim.

Read More

Stok Beras Bulog Sulselbar Capai 100 Ribu Ton

KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Pimpinan Wilayah (Pimwil) Bulog Wilayah Sulselbar Bachtiar AS mengatakan, stok beras di daerah itu mencapai 100 ribu ton dan siap untuk menjalankan program 'ASN Beli Beras'.

"Sulsel ini masih lumbung beras. 100 ribu ton stok beras yang ada di Bulog, tapi yang jadi masalah outlet persediaan kami masih terbatas dan yang bisa kami lakukan hanya operasi pasar. Penyerapannya tidak maksimal," kata Bachtiar dalam keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (22/3/2022).

Dengan stok yang tersedia, Bachtiar menyampaikan siap menjalankan rencana program Bulog 'ASN Beli Beras' yang akan diterapkan di Sulawesi Selatan. 

Program ini bertujuan untuk mendistribusikan stok beras yang ada di Bulog kepada seluruh ASN pada pemerintah daerah dan provinsi. Mengingat, jumlah stok beras yang ada di Bulog saat ini mencapai 100 ribu ton.

Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku mendukung program ASN Beli Beras melalui Bulog. 

Bahkan, melalui rencana kerjasama dengan Perseroda Unit Agribisnis, para pegawai pemerintah akan mendapatkan kemudahan untuk membeli beras Bulog.

"Bulog akan dukung, nanti mereka distribusi. Kalau itu bisa kita sinergi Perseroda (Unit Agribisnis). Sulsel sebagai lumbung beras, nanti kita kasih kelonggaran aja ke ASN kita untuk bisa membeli beras," ujar Andi Sudirman.

Menurutnya, beras yang akan dijual ke ASN nantinya akan dikemas dengan menggunakan branding logo Pemprov Sulsel untuk menarik minat ASN membeli beras tersebut. 

Tidak hanya itu, lanjutnya, ASN yang akan berlangganan membeli beras tersebut akan diberikan kartu anggota.

Dengan demikian, Andi Sudirman berharap agar program ini bisa membantu Pemerintah daerah dan juga Bulog untuk pendistribusian beras ke masyarakat, khususnya bagi para ASN.

Read More