Rabu, 23 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P., M. Tr(Han), ikut hadir dalam  Pelantikan  Pengurus  dan Rakerda DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Se-Jawa Timur, yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya , Selasa (22/03/2022).

Pelantikan di awali dengan acara santunan anak Yatim yang di lanjutkan dengan acara pelantikan Ketua Daerah HKTI Se-Jatim ,dan Pembukaan Rakerda DPC HKTI Se- Jatim. 

Hadir dalam pelantikan yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketum DPP HKTI Moeldoko.

Dalam  sambutannya  Gubernur Jawa Timur mengungkapkan rasa bangga atas perkembangan Sektor pertanian serta perternakan di Jawa Timur, sehingga meraih peringkat satu dalam hal peningkatan Daerah Ekonomi Tertinggal.

Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa peningkatan yang ada saat ini adalah hasil kinerja yang terjalin antar petani dan peternak, dengan Pemerintah khususnya DPC HKTI Jawa Timur yang menyebar di berbagai daerah di Jawa Timur.

Sementara itu Ketua Umum HKTI, Moeldoko,mengingatkan kepada semua pengurus HKTI Jatim agar bisa terus bersinergi dengan semua pihak, serta menjadi partner strategik dengan pemerintah. 

“HKTI harus bisa bekerja bersama-sama, semangat harus tetap ada, membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk membawa kesejahteraan petani,” katanya.

Selesai rangkaian kegiatan acara di lanjutkan dengan sesi foto bersama, serta peninjauan produk yang dikelola oleh masing-masing perwakilan dari kabupaten yang memaparkan produk unggulan yang di hasilkan oleh para pelaku industri daerah Jawa Timur. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Bengkulu) Akhirnya dua tersangka kasus penimbunan minyak goreng diungkap Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu.

Dia adalah BA (61) warga Kelurahan Betungan Kota Bengkulu dan AR (27) warga Desa Talang Sali Kabupaten Seluma sebagai tersangka kasus penimbunan minyak goreng.

Kapolres Bengkulu AKBP Andy Daddy melalui Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Welliwanto Malau mengatakan bahwa keduanya terbukti bersalah berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan di Polres Bengkulu.

Berdasarkan legalitas perizinan penjualan minyak goreng kemasan tersebut, total minyak goreng disita sebanyak 75 dus.

"Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat ini kami masih terus melakukan pengembangan terkait dengan kasus tersebut," kata Malau di Bengkulu, Selasa (22/3/2022).

Dikatakan pula bahwa keduanya dikenai Pasal 107 juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 jo. Pasal 11 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp50 miliar.

Sebelumnya, anggota opsnal Macan Gading menyita 74 dus minyak goreng serta mengamankan terduga penimbun minyak goreng dan menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).

Atas penangkapan tersebut, pihaknya menyita satu unit mobil pikap dan 34 dus minyak goreng merek Sinar Laut, 6 dus minyak goreng merek Arwana, 4 dus minyak goreng merek Resta, dan satu bungkus besar minyak goreng merek Rilma.

Selain itu, 1 dus minyak goreng merek Duma, 14 dus minyak goreng merek Tawon, 1 dus minyak goreng merek Jujur, dan 13 dus minyak goreng merek Filma.



KABARPROGRESIF.COM: (Sulteng) Dansat Brimob Polda Sulteng Kombes Pol Mokhamad Alfian Hidayat baru saja menutup pra Latihan Operasi Madago Raya tahap II tahun 2022 di tembak Wira Pratama mako Batalyon A Pelopor Biromaru, Senin (21/3) kemarin.

Sebanyak 100 pasukan yang mengikuti latihan tersebut. 

Ratusan pasukan ini akan bertugas selama tiga bulan ke depan di wilayah Operasi Madago Raya untuk memburu sisa DPO Teroris Poso.

Dari jumlah itu, ada tiga Polwan Brimob Sulteng yang ikut dalam perburuan teroris Poso yakni Bripda Ni Komang Yudiani, Bripda Septiani Karolin Liloi dan Bripda Khairunisa Harahap.

Dari tiga Polwan ini, dua bertugas di pasukan Detasemen Gegana yang memiliki kemampuan khusus salah satunya anti teror. 

Selain itu, pasukan Gegana juga punya kemampuan khusus dalam penjinakaan bom, intelijen, anti anarkis serta penanganan KBR.

Dalam amanatnya, Dansat Brimob berpesan kepada semua personel agar dalam pelaksaan tugas operasi harus tetap solid dan tidak mementingkan diri sendiri. Juga tidak melakukan hal-hal diluar aturan atau SOP.

“Bila ini dilanggar yang nantinya bisa merusak pola operasi itu sendiri, bahkan bisa membuat nama baik kesatuan tidak baik,” tegas Alfian.

Ia juga menyampaikan kepada seluruh personel yang akan melaksanakan tugas Operasi Madago Raya Tahap II Tahun 2022 di Kabupaten Poso, agar selalu memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan YME, sebagai sumber kekuatan dalam bertugas.

“Tetap jaga kekompakan pedomani SOP dan jaga kedisiplinan serta kewaspadaan,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Divisi Profesi dan Pengamanan Polri mendisiplinkan anggota Polri agar tidak menjadi pihak-pihak yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dunia usaha dan investasi. 

Hal ini sebagai bukti bahwa Divisi Propam Polri siap mengawal pemulihan ekonomi nasional dengan menjaga keamanan untuk mengawal investasi dan dunia usaha di Indonesia.

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan pihaknya memiliki aplikasi Propam Presisi yang dapat digunakan untuk mengadukan apabila ada anggota polisi yang bermain.

“Dalam hal ini, apabila mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” kata Irjen Ferdy Sambo saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Propam Polri Tahun 2022 di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/3).

Jenderal bintang dua ini menjelaskan bahwa Polri akan mengawal program pemerintah dalam pemulihan ekonomin nasional (PEN) seusai pandemi Covid-19. 

“Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri Tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha,” katanya.

Irjen Ferdy Sambo mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, yaitu PDB 5,5 persen.

Tentu harapannya Polri mampu menjaga momentum.

“Artinya, Polri harus menjamin keamanan," jelas dia.

Rakernis Propam Polri Tahun 2022 mengangkat tema ‘Propam Polri Siap Mendukung Pelaksanaan Kedisiplinan dan Pemulihan Ekonomi Nasional’.

Irjen Ferdy Sambo memastikan akan memberikan tidnakan tegas dan keras apabila ada oknum anggota Polri yang bermain.

Dalam rakernis tersebut digelar diskusi panel bersama Kadin Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai PEN.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan Polri memiliki peran mengawal pemulihan ekonomi nasional demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan, dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusivitas ekonomi serta iklim investasi.

“Termasuk, mengawasi pelaksanaan kebijakan Program PEN agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif,” kata Arsjad.

Namun, dia mengeluhkan masih banyak oknum anggota Polri yang justru menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional sehingga perlu ada penguatan di internal Korps Bhayangkara tersebut.

Bentuk hambatan yang dimaksud, katanya, adalah pungutan liar atau pemerasan dalam proses perizinan usaha.

Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana, termasuk oknum yang menjadi beking usaha-usaha ilegal.

"Selain itu, tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Arsjad, solusinya perlu kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri, dan masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan serta PEN.

Penguatan Divisi Propam Polri, katanya, akan mencetak aparat kepolisian berkualitas.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan pemulihan ekonomi harus didukung mobilitas penduduk yang mulai meningkat, seiring terkendalinya kasus Covid-19 Indonesia.

Dia memaparkan mobilitas penduduk mulai meningkat sejak awal Agustus 2021 dan sejajar dengan level prapandemi sehingga berdampak meningkatnya aktivitas perekonomian pada Triwulan IV-2021.

“Pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan, respons kebijakan ekonomi yang tepat (termasuk fiskal, dan moneter," ujarnya.

Iskandar menambahkan semua tahapan tersebut untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat, penciptaan lapangan kerja signifikan, dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan. 



KABARPROGRESIF.COM: (Kejagung) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penggeledahan di dua lokasi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari total lima lokasi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016-2021, Senin (21/3) kemarin.

"Artinya ada dua tempat lembaga pemerintah yang kita lakukan penggeledahan," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana saat jumpa pers secara virtual, Selasa (23/3).

Adapun lokasi penggeledahan yaitu di Data Center pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Lantai 9, Kemendag RI.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik berupa satu unit flashdisk merk Sandisk warna merah hitam, yang berisi 27 file rekap surat penjelasan enam importir dan rekap surat penjelasan bidang aneka tambang industri," katanya.

Sementara untuk lokasi kedua, di Direktorat Impor pada Kemendag RI. Penyidik berhasil menyita barang bukti berupa PC (Personal Computer), Laptop, dan HP (Handphone), Dokumen Surat Penjelasan dan PI (Persetujuan Impor) terkait Impor Besi Baja, dan uang tunai sebanyak Rp63.350.000.

"Ada uang tunai, sebanyak Rp63.350.000 di situ, jadi sekalian kita sita juga," katanya.

Sementara untuk lokasi ketiga sampai kelima dilakukan di kantor beberapa perusahaan, diantaranya Kantor PT Intisumber Bajasakti, di Jakarta Utara. 

Dan dilakukan penyitaan terhadap dokumen BC 2.0 terkait PIB (Pemberitahuan Impor Barang) Besi Baja.

Kemudian, Kantor PT Bangun Era Sejahtera, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto, Kota Tangerang, Provinsi Banten. 

Dan dilakukan penyitaan terhadap, Dokumen BC 2.0 terkait PIB Besi Baja. Dokumen faktur penjualan tahun 2017, 2018, 2019, 2020, serta Dokumen daftar rekening Bank PT Bangun Era Sejahtera.

Kemudian lokasi terakhir, Kantor PT Perwira Adhitama Sejati, yang beralamat, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. 

Lalu, dilakukan penyitaan terhadap Barang Bukti Elektronik dua buah hardisk eksternal, Dokumen BC 2.0 terkait PIB Besi dan Baja, Dokumen Laporan Keuangan, Dokumen Angka Pengenal Impor - Umum, hingga Dokumen Izin Usaha Industri.

Naik ke Penyidikan

Di sisi lain, Ketut mengatakan, jika penggeledahan ini dilakukan usai penyidik telah memutuskan untuk menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, Rabu 16 Maret 2022 lalu.

"Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus resmi menaikkan status menjadi tahap penyidikan," katanya.

Berdasarkan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B- 15/F.2/Fd.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Duduk Perkara

Adapun duduk perkara kasus ini, diduga terjadi pada kurun waktu 2016-2021 dengan melibatkan enam perusahaan mengimpor baja paduan menggunakan Surat Penjelasan (Sujel) atau pengecualian perizinan impor (tanpa PI & LS).

"Surat Penjelasan (Sujel) diterbitkan oleh Direktur Impor / Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI (Dirjen Daglu Kemendag RI) atas dasar permohonan dari importir," bebernya.

Mereka menggunakan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN. Adapun perjanjian kerjasama yang disebut adalah, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT. Nindya Karya, hingga PT. Pertamina Gas (Pertagas).

"Berdasarkan keterangan dari empat perusahaan BUMN tersebut, ternyata tidak pernah melakukan kerjasama pengadaan material (besi, baja, baja paduan) dengan enam importir tersebut sebagaimana disebutkan dalam permohonan maupun Surat Penjelasan (Sujel) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu Kemendag RI," sebutnya.

Alhasil, lanjut Ketut, diduga enam importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan Surat Penjelasan (Sujel) tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan.

"Padahal dalam kenyataannya proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018," tuturnya.

Kemudian, setelah dilaksanakan penyelidikan mengenai Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016- 2021, telah ditemukan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan enam importir.

Dimana enam importir tersebut yaitu; PT Jaya Arya Kemuning; PT Duta Sari Sejahtera; PT Intisumber Bajasakti; PT Prasasti Metal Utama; PT Bangun Era Sejahtera; dan PT Perwira Adhitama yang tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hal tersebut, importir terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Kedekatan Satgas 412/Kostrad dengan warga di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Kabupaten Lanny Jaya, Papua kian terlihat semakin kental.

Itu terlihat, ketika Satgas bersama warga saling bergotong-royong membersihkan adanya saluran air yang ada di Puskesmas Desa Balingga, Distrik Balingga, Kabupaten Lannya Jaya. Rabu, 23 Maret 2022.

Dansatgas Pamtas, Letkol Inf Moch Renaldy menjelaskan jika pembersihan itu menyasar saluran iar sepanjang 300 meter.

“Pembersihan itu bertujuan agar debit air semakin besar. Selain itu juga agar saluran air tidak tersumbat,” ujar Dansatgas.

Selain melibatkan Satgas, Letkol Renaldy menambahkan jika kegiatan bersih-bersih itu juga mendapat dukungan dari warga sekitar. 

“Inilah bukti jika hubungan TNI dan rakyat di Lanny Jaya sangat dekat,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melihat aktivitas korupsi semakin canggih dewasa ini. Tidak hanya merugikan, tetapi juga berbahaya bagi masyarakat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menyampaikan, korupsi adalah masalah serius dan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama transparansi, akuntabilitas, integritas, serta keamanan dan stabilitas nasional.

"Korupsi terjadi secara sporadis, berkolaborasi dengan modus operandi yang semakin canggih," katanya dalam Rakor Produksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" yang digelar Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Selasa (22/3).

Menurut Ketut, isu korupsi sering dijadikan komoditas politik di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Sayangnya, untuk melemahkan tawar-menawar politik, merebut kekuasaan, serta demi kepentingan politik yang abadi dan sulit dihapus.

Dirinya menambahkan, ada dua strategi pencegahan korupsi, baik dari internal maupun eksternal pemerintah. Dari internal pemerintah, seperti kemauan politik dan komitmen pimpinan, meningkatkan penghasilan pegawai, pemberlakuan kode etik, reward and punishment, serta sistem pelayanan e-governance and e-procurement.

"Sementara itu, strategi dari eksternal pemerintah yakni sistem politik biaya tinggi merembet birokrasi, reformasi hukum, reformasi birokrasi, pers bebas, catch big fish/efek jera/hukuman tinggi, serta public awareness," tuturnya.

Kejagung menghadiri Rakor Produksi ILM bersama Plt. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, serta Deputi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo.

Rakor ini bertujuan menghimpun masukan dari para pakar guna menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat terkait isu penegakan hukum tindak pidana korupsi dan meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya menumbuhkan budaya antikorupsi.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menghadiri rapat kerja teknis (rakernis) Divisi Propam Polri di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Ferdy Sambo mengatakan Propam Polri akan selalu siap membantu dan mengawal program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi COVID-19.

“Perlu kami tegaskan dalam Rakernis Propam Polri tahun 2022, Propam siap mengawal kebijakan Kapolri dalam menjamin kepastian investasi dan dunia usaha,” kata Sambo dalam keterangannya, Selasa (22/3).

Sambo juga menjamin keamanan dan kelancaran para pengusaha untuk mensukseskan pemulihan ekonomi nasional. 

Bila ada oknum polisi yang mengganggu, Sambo berjanji akan menindak tegas.

"Dalam hal ini mengganggu pengusaha menengah dan kecil bahkan pengusaha kelas atas, jangan ragu untuk melaporkan di aplikasi. Pasti saya tindak dengan tegas dan keras,” ujar Sambo.

Sambo lalu membeberkan target pemerintah ke depan dalam memulihkan ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi PDB sebesar 5,5 persen. 

Dia berharap ke depan Polri mampu menjaga keamanan hingga mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.

“Tadi disinggung oleh Ketum KADIN agar supaya tak terjadi revolusi sosial. Artinya, Polri harus menjamin keamanan,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid, mengapresiasi Polri. 

Menurutnya, Polri memiliki peran dalam mengawal pemulihan ekonomi nasional demi menciptakan kedisiplinan bangsa, menjaga keamanan dan kestabilan situasi sosial untuk menjaga kondusifitas ekonomi serta iklim investasi.

“Mengawasi pelaksanaan kebijakan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan. Memberikan pelayanan publik yang tanggap dan responsif,” ujar Arsjad.

Arsjad lalu menyinggung soal oknum anggota Polri yang masih saja menghambat terwujudnya kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional. 

Untuk itu, kini perlu adanya penguatan di internal Korps Bhayangkara.

“Pungli atau pemerasan dalam proses perizinan usaha. Penyelewengan otoritas terhadap pelaku usaha dengan alasan penyelidikan tindak pidana. Oknum yang menjadi baking usaha-usaha illegal. Tidak responsif pada laporan gangguan kamtibmas yang menghambat pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Arsjad juga memberikan solusi yakni perlunya kolaborasi yang inklusif antara Polri, Divisi Propam Polri serta masyarakat dalam mewujudkan kedisiplinan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Merumuskan sistem pelayanan publik yang melindungi pelaku usaha dan memudahkan perizinan usaha, meningkatkan kedisiplinan serta responsivitas Polri dalam menghadapi gangguan keamanan di masyarakat dan memperkuat pengawasan kebijakan pemulihan ekonomi dari tindak korupsi,” tutup Arsjad.



KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Ratusan pasukan Brimob baru langsung unjuk kemampuan dan siap mengamankan Tanah Papua.

Aksi tersebut bahkan disaksikan langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri , di Koya Koso Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Selasa (22/3/2022).

Dalam kesempatan itu, Kapolda didampingi beberapa PJU Polda Papua menyaksikan peragaan kemampuan lapangan peserta pelatihan pembinaan kemampuan Brimob bagi Bintara dan Tamtama Baru Satbrimob Polda Papua Tahun 2022.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, dalam kesempatannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada instruktur yang sudah memberikan pelatihan kepada Bintara Remaja ini.

Dia menyebutkan, tantangan terbesar kita Brimob Papua adalah mengalahkan diri sendiri. Kemudian kedua adalah disiplin. 

“Jadi saya minta agar terus berlatih dan pelihara kemampuan Brigade Mobile karena kalian merupakan garda terdepan menjaga kedamaian dan ketentraman di Tanah Papua,” katanya dalam keterangan tertulis.

Kapolda juga berharap, dengan bertambahnya Brimob baik Bintara maupun tamtama baru menjadi warna tersendiri untuk pelayanan terhadap masyarakat yang itu menjadi ciri khas Brimob. 

"Lakukan gakkum secara terukur sehingga muncul kepercayaan dan cinta kasih terhadap Brimob,” ungkapnya.

Kapolda juga berharap, dengan hadirnya Brimob baru bisa menjadikan tanah Papua ini semakin damai. 

Dia pun mengingatkan bahwa Brimob ada bukan untuk menbunuh tapi untuk memberikan keadilan dan Gakkum secara terukur di Papua.

“Kami harap nanti akan ada dukungan anggaran untuk pemeliharaan kemampuan personel dan teruslah berlatih sehingga kemampuan terjaga. Tunjukan bahwa kalian mampu atasi medan sesulit apapun di Tanah Papua,” ungkap dia.

Kapolda Papua juga meminta agar para pasukan menunjukkan diri yang terbaik diantara semua personel Polri di Tanah Papua. 

Tunjukkan disiplinmu dalam setiap penugasan. Bangkitkan semangat bertugas dan jadikan masyarakat sebagai saudaramu sendiri serta layani mereka sehingga ketentraman dan kedamaian kita bisa ciptakan.

“Jangan ragu untuk menindak para pelaku kejahatan, pastikan yang kalian tindak adalah pelaku kejahatan. Itulah yang dinamakan Bhayangkara sejati. Saya yakin kalian mampu laksanakan itu semua, selamat bertugas dan teruslah belatih,” tandas Kapolda Papua.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Panglima Koarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, resmi menjadi warga kehormatan Komando Pasukan Katak (Kopaska).

Penyematan Brevet Kehormatan "Manusia Katak” dilaksanakan melalui upacara sakral yang ditandai dengan dentuman TNT dan rentetan tembakan peluru hampa dari Tim Demolisi Kopaska, di Dermaga Madura Markas Koarmada II di Surabaya, Rabu (23/3/2022).

Brevet Kehormatan Manusia Katak disematkan langsung oleh Komandan Pusat Pasukan Katak (Danpuskopaska), Laksma TNI Y. Bramantyo N.S., dihadapan sejumlah pasukan elit TNI AL yang memiliki kemampuan khusus, diantaranya Satuan Kapal Selam Koarmada II, Satkopaska Koarmada II, dan Dislambair Koarmada II.

Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska), adalah salah satu komponen penting sebagai pasukan elit TNI AL yang mempunyai spesialisasi khusus yaitu Peperangan Laut Khusus.

Sebelum disematkan Brevet Kehormatan Manusia Katak, lebih dulu Pangkoarmada II mengikuti serangkaian simulasi yang telah disiapkan antara lain Penembakan Musuh, Fast Rope, Patroli, Kontak Menghindar dan Demolisi.

Simulasi dilaksanakan dengan dukungan unsur helicopter HU-4216, Sea Rider, Kal, serta melibatkan sekitar 200 personel.

Simulasi tersebut merupakan implementasi dari upaya meningkatkan profesionalisme, keterampilan, dan kesiapan operasional Satuan Kopaska agar mampu mengatasi segala sesuatu yang dapat mengancam, membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan kepentingan nasional di bidang maritim.

Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto menyatakan rasa bangga yang tak terhingga. 

"Rasa bangga yang tak terhingga dari diri saya telah menjadi bagian secara langsung, bisa merasakan detak jantung dari Pasukan Katak Koarmada II khususnya,” ungkap Laksda Iwan-sapaan karib Pangkoarmada II.

Lebih lanjut menurut Pangkoarmada II, Pasukan Katak sebagai pasukan khusus TNI AL tak hanya dituntut masalah intelegensi pada saat penyerangan, penyerbuan dan pertempuran. 

Tapi juga perlu memiliki kemampuan jasmani yang prima agar mampu menghancurkan musuh secara cepat dan tepat.

“Kedepan saya akan bisa mengembangkan apa yang bisa saya miliki untuk kemajuan Pasukan Katak dan juga operasi-operasi lainnya berkaitan dengan tugas-tugas yang diemban Pasukan Katak,” tegas Laksda Iwan.

Disisi lain, orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini menambahkan, selaras dengan perintah pimpinan yakni Kasal Laksamana TNI Yudo Margono mengenai upaya pembangunan SDM TNI AL yang unggul.

Untuk itu, sebagai upaya menjaga dan meningkatkan naluri tempur prajurit Komando Pasukan Katak, dilaksanakan kerjasama berupa latihan bersama dengan para pasukan khusus dari berbagai negara lain.

Seperti Navy Seal, juga pasukan khusus dari matra lain seperti Kopassus, Densus 88 agar dapat mengukur dan mengetahui perkembangan kemampuan Kopaska sehingga mampu menjawab tantangan saat negara membutuhkan.



KABARPROGRESIF.COM: (Muba) Syarifuddin harus menelan pil pahit setelah uang Rp180 juta miliknya dibawa kabur oleh oknum yang mengiming-imingi untuk memudahkan sang anak bisa masuk anggota TNI tanpa tes.

Saat itu warga Sekayu ini telah dijanjikan tersangka Beni Almon, 38 tahun, pada Maret 2021 lalu untuk memasukkan anaknya menjadi anggota TNI. 

Tanpa curiga korban pun bertemu tersangka di salah satu toko pasar Randik Sekayu guna membicarakan terkait penerimaan masuk anggota ini.

Kapolres Muba AKBP Alamsyah Pelupessy SH mengatakan, terhadap korban tersangka mengaku bukanlah sebagai anggota TNI. 

Namun tersangka memiliki kenalan di Jakarta yang bisa memberi jalan seseorang untuk bisa masuk jadi anggota TNI tanpa tes.

"Tersangka merekayasa cerita seolah-olah dirinya sudah sering menolong orang untuk masuk TNI. Padahal di balik itu tersangka hanya ingin mengambil keuntungan dari korban dan tanpa kepastian korban pun akhirnya sadar jika telah tertipu," ujarnya dalam keterangan pers Rabu (23/3).

Tak hanya itu, tersangka yang diketahui beraksi seorang diri ini juga berjanji kepada korbannya jika sang anak tidak lulus jadi anggota TNI, maka uang yang telah disetorkan akan dikembalikan.

Setelah mendapatkan uang tersebut, tersangka pun menghilang tanpa kabar dan apa yang dijanjikan pun tak terwujud. 

"Setelah satu tahun tanpa kepastian dan sadar jika dirinya telah ditipu, korban pun mendatangi Polres Muba dan melaporkan kasus penipuan yang telah dialaminya. Anggota kita lantas bergerak cepat menangkap tersangka yang sempat bersembunyi selama satu tahun," jelasnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 lembar kwitansi penerimaan uang tunai sebesar Rp82 juta, 1 lembar bukti setor tunai dari korban sebesar Rp20 juta, dan 1 eksemplar catatan perincian pengambilan uang oleh tersangka kepada korban.

"Atas kesalahannya tersangka dikenai tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana atau pasal 372 KUHPidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara," tegasnya.

Kapolres juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang bisa meluluskan untuk masuk anggota TNI, Polri maupun ASN. Karena semuanya tes murni dan tidak dipungut biaya apapun.

"Sudah sering kejadian seperti ini, dan kita selalu tegaskan bahwa selalu waspada jika ada yang mengiming-imingi janji seperti ini. Apalagi kalau berjanji jika tidak lulus maka uang kembali. Artinya kalau lulus, uangnya diambil. Padahal yang bersangkutan memang lulus karena kompetensi yang dimilikinya," tutup Kapolres.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Satgas Pangan Polri belum menemukan mafia di balik tingginya harga minyak goreng. 

Fakta yang ditemukan hanyalah maraknya pedagang dadakan atau reseller.

"Yang ditemukan di lapangan cukup banyaknya pedagang dadakan, reseller dan pelaku usaha," ujar Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Maret.

Para pedagang dadakan itu menggunakan media sosial untuk menjual minyak goreng. Mereka pun tak mengikuti kebijakan pemerintah soal Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah," ungkap Helmy.

Dengan temuan itu, fenomena tingginya harga minyak goreng bukan dikarenakan praktik mafia atau kartel yang menjadi isu belakangan ini.

"Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng," kata Helmy.

Selain itu, berdasarkan penelusuran dan pengumpulan informasi di lapangan, faktor utama penyebab mahalnya harga minyak goreng karena ada peningkatan bahan baku.

Sehingga secara perhitungan ekonomi harga minyak goreng akan mengalami peningkatan.

"Tingginya harga minyak goreng lebih disebabkan naiknya bahan baku utama MGS (Minyak Goreng Sawit, red)," kata Helmy.

Sebagai informasi, harga minyak goreng mengalami peningkatan cukup signifikan. Beredar isu jika penyebabnya ada praktik nakal dari oknum tertentu.

Sebelumnya, Mendag Muhammad Lutfi menyatakan pihak kepolisian bakal mengumumkan terduga mafia minyak goreng pada Senin, 21 Maret.

Lutfi mengatakan dirinya sudah mengantongi sejumlah nama tersangka yang menyebabkan minyak goreng di tengah masyarakat menjadi mahal dan langka.

Lutfi mengatakan langkah itu diambil untuk memastikan mafia minyak goreng itu dapat ditindak secara hukum yang berlaku. 

Selain itu, dia ingin menampik anggapan miring yang mengatakan pemerintah kalah berhadapan dengan mafia minyak goreng tersebut.

“Pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya pastikan mereka akan ditangkap,” kata Lutfi.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive