Jumat, 25 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) se-Provinsi Riau menggelar silahturahmi di Hall Basket Rumbai, Pekanbaru. 

Adapun dalam kegiatan itu dihadiri oleh tujuh organisasi, yakni RI Satu Jokowi, KOBAR, Bara JP, Bravo 5, GK Jokowi, Sedulur Jokowi, dan Posraya

Penanggung jawab acara Arif Eka Putra menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan silahturahmi untuk menghimpun kebersamaan dan meneguhkan komitmen kesetiaan relawan terhadap Presiden Jokowi.

"Atas dasar semangat bersama untuk selalu berjalan beriringan dengan cita-cita rakyat Indonesia, Hari ini kami relawan pendukung Jokowi di Provinsi Riau secara tegas menggaungkan komitmen bersama untuk 2024 tetap setia bersama Presiden Jokowi. Joom Kite Besame Pak Jokowi 2024. Sekali lagi kami tegaskan, 2024 setia bersama Jokowi, satu komando bersama Jokowi," kata Arif dalam kegiatan itu, Jumat (25/3/2022).

Komitmen itu, kata Arif, lantaran rakyat dan relawan telah merasakan dan melihat secara langsung kerja nyata yang telah dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka pembangunan dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. 

Tak hanya di skala nasional, Arif menyatakan, pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi juga terwujud di Provinsi Riau. Diantaranya adalah pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang ada.

"Kerja nyata dari Pak Jokowi dapat dirasakan dari segi pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Riau. Hadirnya jalan tol yang kita rasakan saat ini merupakan bukti yang tidak sekedar janji. Pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina menjadi pembuktian bahwa bangsa Indonesia sudah mampu mengelola sumber dayanya sendiri," ujar Arif.

Tak hanya itu, menurut Arif, Pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi telah memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang golongan.  

"Dengan segala pengabdian yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendukung penuh Pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak setia kepada Pak Jokowi. Joom Kite besame Pak Jokowi," ucap Arif. 

Lebih dalam, Arif juga mengungkapkan, Presiden Jokowi telah berjuang dengan keras melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan jiwa masyarakat Indonesia. 

Ia juga tetap berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. 

Dengan adanya komitmen Jokowi terhadap rakyat, Arif menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi relawan untuk tak tegak lurus mengawal segala kebijakan dan 2024 setia bersama Presiden. 

"Maka pada hari ini, ketujuh organ relawan pendukung Jokowi menyatakan komitmen untuk tetap bersatu, setia, dan tegak lurus terhadap keputusan Presiden Joko Widodo, serta selalu mendukung dan mengawal seluruh kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo," tutup Arif.


Kamis, 24 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan kepada Komisi I DPR terkait perkiraan perbaikan eks KRI Teluk Sampit-515 yang lebih mahal dibanding membeli kapal perang baru. 

Hal ini yang menjadi salah satu alasan ada rencana eks KRI Teluk Sampit ini dijual.

Yudo pun membandingkannya saat TNI membeli KRI Youteva pada tahun 2016 silam. 

Dalam pembelian saat itu TNI harus merogoh kocek sekitar Rp219 miliar.

"Nah kalau ini diperbaiki, merombak lagi dengan replating, dengan ganti mesin dan sebagainya, ini mungkin lebih dari itu Pak harganya," kata Yudo dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Di samping itu, jenderal bintang empat itu menyampaikan KRI Teluk Sampit-515 ini dinyatakan tak layak bukan keputusan sepihak saja. 

Hal itu sudah melewati berbagai pertimbangan-pertimbangan serta survei yang telah dilakukan oleh berbagai pihaknya.

"Tentunya dari ketebalan baja ini juga ada penghitungannya Pak, ada pengukurannya bahwa ini sudah tipis dan sudah sering dilaksanakan replating. Kalau sudah tidak mampu lagi di replating, otomatis dari badan kapalnya sudah tidak memenuhi standar, dari permesinannya juga demikian," ujarnya.

"Sehingga dengan keputusan TNI AL bahwa kapal itu sudah diturunkan ular-ular perangnya. Jadi kapal ini ada ular-ular perang, kalo itu sudah diturunkan berarti itu sudah tidak layak," tutur dia melanjutkan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI M Herindra menggambarkan ihwal kondisi terkini dari eks KRI tersebut. 

Pertama, bangunan kapal, plafon, anjungan, dan geladak dalam kondisi rusak berat serta tidak layak Pakai.

"Kedua, gambar menampilkan ruang mesin dengan kondisi rusak berat. Semua sudah keropos ini Pak," kata Herindra dalam paparannya di ruang komisi I DPR, Kamis (24/3/2022).



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah (DID) di Tabanan, Bali pada 2018. Dua dari tiga tersangka yang diumumkan, langsung ditahan.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan pada Oktober 2021," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/3).

Tiga tersangka dalam kasus ini adalah mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Dosen I Dewa Nyoman Wiratmaja, dan mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rifa Surya.

Lili menjelaskan, kasus ini bermula saat Eka mengajukan permohonan dana DID dari Pemerintah Pusat senilai Rp 65 miliar pada Agustus 2018. 

Dia meminta bantuan Wiratmaja untuk menyelesaikan proses administrasi pengadaan DID itu. 

"Dan menemui serta berkomunikasi dengan beberapa pihak yang dapat memuluskan usulan tersebut," ungkapnya.

Dalam proses pengajuan ini, Wiratmaja menemui mantan pejabat Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan Rifa Surya yang memiliki kewenangan untuk memproses permintaan DID Tabanan pada 2018. 

Yaya dan Rifa meminta Wiratmaja sejumlah uang agar permintaan DID di Tabanan dimuluskan. 

"Dengan sebutan 'dana adat istiadat'," beber Lili.

Yaya dan Rifa diduga meminta 2,5 persen dari dana DID yang diterima Kabupaten Tabanan. 

Penyerahan uang itu diduga dilakukan di salah satu hotel di Jakarta pada sekitar Agustus sampai Desember 2017.

"Pemberian uang oleh tersangka Ni Putu Eka Wiryastuti melalui tersangka I Dewa Nyoman Wiratmaja diduga sejumlah Rp 600 juta dan USD 55.300 (Rp 794 juta dalam kurs saat ini)," beber mantan Wakil Ketua LPSK ini.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebagai Tentara Rakyat, TNI AD hadir mengalirkan kebutuhan air bersih sebagai solusi kesulitan akses masyarakat terhadap  air bersih di seluruh pelosok negeri.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman S.E, M.M., dalam acara pencanangan Program TNI AD Manunggal Air secara serentak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Kamis (24/3/2022).

Pencanangan program tersebut dipimpin langsung oleh Kasad melalui Video confrence dari Mabesad yang diikuti oleh seluruh Kodam di Indonesia beserta jajarannya. 

Peresmian 15 titik sumur yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura dan Sulawesi merupakan program lanjutan Program TNI AD Manunggal Air.

Sampai dengan saat ini telah terbangun  sebanyak 227 titik yang tersebar, di antaranya di Bali sejumlah 23 titik, NTB sejumlah 27 titik dan NTT sejumlah 177 titik serta Sumur Bor sejumlah 55 titik yang tersebar yaitu 15 titik di Bali, 6 titik di NTB dan 34 titik di NTT.

Pembangunan sumur bor ini merupakan bagian dari Program TNI AD Manunggal Air yang dicanangkan oleh Kasad mengingat masih terbatasnya akses masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.

“Penyediaan air bukan sebatas air mengalir namun air tersebut harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat," tegasnya.

Di samping itu, Kasad menyampaikan program pemenuhan air bersih dengan menggunakan sistem sumur bor, pompa hidram serta penyaluran secara grafitasi atau non listrik sangat efektif dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara ekonomis sehingga tidak membebani masyarakat dalam operasionalnya.

Guna perawatannya agar mampu bertahan lama maka program ini diiringi

dengan pelatihan teknik pemeliharaan bagi Babinsa dan masyatakat setempat.

Guna memastikan keberlangsungan program di lapangan, Kasad berbincang-bincang dengan masyarakat di berbagai wilayah secara vicon.

"Semoga dengan terpenuhinya kebutuhan air di wilayah juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian masyarakat," jelas Kasad.

Program ini akan terus dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai daerah yang kesulitan akses air bersih di seluruh Indonesia. 

Besar harapan Kasad kerja sama dari seluruh stakeholder khususnya dari Kementrian PUPR dan Pemerintah Daerah  dapat bersatupadu menyukseskan program pemenuhan air bersih untuk masyarakat sehingga kesulitan air bagi masyarakat di Indonesia dapat teratasi dengan cepat.

Turut hadir mendampingi Kasad, Pangkostrad beserta staf terkait, Irjenad, Koorsahli Kasad, Para Asisten Kasad serta Kabalak terkait. (Pendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Convention Hall Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya, Kamis (24/3).

Pengarahan kali ini dikhususkan kepada jajaran pemkot yang bersentuhan langsung dengan warga atau yang langsung memberikan pelayanan kepada warga, mulai dari lurah, camat, kepala puskesmas dan rumah sakit, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial, serta dinas lainnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Eri bersyukur karena Kota Surabaya sudah masuk PPKM level 1. Itu artinya, gotong royong dari semua pihak sudah berjalan dengan baik. 

Namun, ke depannya ekonomi kerakyatan harus terus digerakkan. Apalagi, ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya selama ini, sudah diperkuat dengan peraturan dari pemerintah pusat, bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.

“Jadi, kita harus melakukan perubahan anggaran supaya 40 persen dari APBD itu bisa dilakukan oleh UMKM. Teman-teman pemkot juga saya minta untuk mempelajari soal LPJ-nya, supaya bisa melakukan itu,” kata Wali Kota Eri.

Menurutnya, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Karenanya, ia pun meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya. 

Bahkan, ia juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR itu. 

“Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi,” katanya.

Intervensinya itu bisa bermacam-macam, bisa diberi pekerjaan membuat paving, memanfaatkan tambak-tambak dan juga aset pemkot lainnya. 

Bahkan, kalau suaminya sudah punya pekerjaan, jangan lantas disuruh keluar, tapi istri atau anaknya yang diberi pekerjaan seperti menjadi entrepreneur dan sebagainya. 

“Ini yang harus dilakukan,” tegasnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan bahwa ketika Surabaya sudah level 1, maka pelayanan publik harus terus disempurnakan. Sebab, pelayanan publik saat ini masih jauh di bawah yang dia inginkan.

Menurutnya, dalam melakukan pelayanan publik, baik di kelurahan, kecamatan, puskesmas dan rumah sakit, yang ditugaskan di bagian pelayanan harus orang-orang pilihan dan tidak boleh gonta-ganti orang. 

Ketika melayani warga, tidak boleh pegang HP atau pun guyon dengan temannya, karena itu seakan tidak menghargai orang lain.

“Jadi, yang ditugaskan di depan, di bagian pelayanan itu harus enak dipandang, harus murah senyum sehingga kalau ada yang marah-marah bisa mendinginkan, dan yang paling penting harus bisa pandai berkomunikasi, sehingga ketika memberikan jawaban bisa tenang,” kata dia.

Bahkan, Wali Kota Eri juga meminta orang-orang yang ditugaskan di bagian pelayanan itu dibuatkan SK khusus, karena mereka akan dipantau langsung oleh Wali Kota Eri dan akan diberikan pelatihan cara berkomunikasi, cara menjawab persoalan warga dan sebagainya. 

Bagi dia, cara berkomunikasi itu sangat penting, ia mencontohkan melalui komunikasi bisa menyelesaikan persoalan Pasar Turi dan persoalan lainnya.

“Artinya apa? Ini sebenarnya soal komunikasi. Makanya, saya minta tolong ke depannya dalam melakukan pelayanan publik, apapun itu harus gunakan hati nurani dan lakukan dengan cara santun, insyallah akan lebih baik, sehingga pelayanan publik kita bisa lebih cepat dan nyaman,” kata dia.

Selain itu, Wali Kota Eri juga meminta jajarannya untuk menjawab dan memberikan solusi yang pasti ketika ada keluhan warga di aplikasi wargaKu. 

Ia meminta tidak hanya sekadar menjawab tapi tidak memberikan solusi. 

“Jadi, ketika menjawab itu harus diberi solusi yang pasti, misalnya akan kita koordinasikan di tanggal ini dan akan dijawab tanggal ini,” ujarnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa semua pengarahan yang disampaikan ini berdasarkan pengalamannya ketika keliling ke kelurahan dan puskesmas, tepat sebelum ayah mertuanya meninggal dunia. 

Kala itu, ia sempat dimarahi oleh staf kelurahan dan staf puskesmas. Bahkan, ia juga menemui ada staf yang bertugas di pelayanan bermain HP dan guyonan dengan temannya.

“Silahkan cek di CCTV puskesmas atau kelurahan, saya pakai kaos dan pakai topi, saya keliling. Jadi, tolong ke depannya jangan ada lagi yang seperti ini,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya M. Fikser mengatakan bahwa apabila warga Kota Surabaya ada keluhan dan menemukan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan aturan, ia mempersilahkan untuk memanfaatkan aplikasi wargaKu. 

“Monggo manfaatkan aplikasi wargaKu untuk menyampaikan semua keluhan Anda,” pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Presiden Joko Widodo atau Jokowi mereka meresmikan penataan kawasan Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur atau NTT, Kamis, 24 Maret 2022. 

Dalam peresmian tersebut, Jokowi mengaku terkesan dengan penataan sejumlah titik di kota tersebut.

"Saya sangat terkesan sekali hasil penataan kawasan di Kota Kupang. Dari kawasan Kota Lama Kupang, tepatnya di Pantai Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), dan juga di sini di Pantai Kelapa Lima, serta yang ketiga Koridor 3 Jalan Frans Seda," ujar Jokowi di Pantai Kelapa Lima, Kupang, NTT pada Kamis, 24 Maret 2022.

Adapun sejumlah infrastruktur yang dibangun saat penataan kota tersebut, antara lain SPAM air minum di Kali Dendeng, pembangunan sekolah, hingga politeknik. 

Jokowi berharap, penataan tersebut akan mengubah wajah dan infrastruktur Kota Kupang menjadi lebih baik.

"Kami harapkan juga akan mengubah wajah destinasi wisatanya dan membuat pengunjung makin senang dan nyaman berkunjung ke NTT, khususnya Kota Kupang," kata Jokowi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penataan kawasan Kota Kupang yang mencakup Pantai Kelapa Lima, Pantai LLBK/Kota Lama, dan Jalan Frans Seda, dilaksanakan pada rentang 2020-2021. 

Penataan kawasan mencakup area seluas 51.900 meter persegi dan memakan biaya Rp80 miliar.

Penataan kawasan Kota Kupang diharapkan akan memberi sejumlah manfaat, antara lain pemugaran kawasan Kota Lama sebagai ikon Kota Kupang, menjadi destinasi wisata kuliner yang akan menampung 140 pedagang lokal untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, serta sebagai ruang terbuka publik untuk atraksi seni dan budaya Provinsi NTT.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi serentak yang digelar di 34 provinsi se-Indonesia. 

Bersama Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Kapolri Listyo Sigit mendatangi akselerasi vaksinasi di Pusdik Intelkam, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/3).

Ia menjelaskan prioritas vaksinasi yang dilakukan adalah untuk imam masjid, penceramah, khatib dan secara umum adalah untuk masyarakat. 

Hal ini karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan.

Menurutnya, di bulan suci tahun ini, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah di masjid secara normal. 

Namun pelaksanaan ibadah itu tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Karena itu, saya minta untuk Pak Kapolda dan seluruh jajaran FKUB yang ada, terus dorong strategi vaksinasi untuk melakukan pendekatan strategi vaksinasi di dekat masjid,” ungkapnya.

"Hari ini prioritas yang dilaksanakan di tempat ini kita laksanakan vaksinasi khususnya untuk saudara-saudara kita imam masjid, penceramah, khatib, dan tentunya keluarga besar dan masyarakat yang ada di sekitar,” lanjutnya.

Dikatakan, ada sekitar 1.500 masyarakat yang divaksin di tempat tersebut. Sementara Jawa Barat sendiri target vaksinasi hari ini di angka 200 ribu. 

“Tentunya ini saya berikan apresiasi dan tolong terus dipertahankan," kata Sigit kembali.

Ia menegaskan pandemi Covid-19 belum berakhir. Kewaspadaan terhadap virus ini harus tetap ditingkatkan. Hal itu untuk memastikan masyarakat tetap dalam keadaan sehat atau terhindar dari paparan Covid-19.

Sigit menekankan kepada Forkopimda maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di seluruh Indonesia untuk tetap mempersiapkan strategi-strategi percepatan akselerasi vaksinasi ketika memasuki bulan Ramadan.

Di sisi lain, Listyo Sigit tetap memberikan perhatian pada tempat-tempat lain. Diungkapkannya, tempat yang banyak kegiatan atau aktivitasnya meningkat, seperti di pasar, harus diwaspadai.

“Tolong di titik-titik tersebut yang banyak aktivitas, disiapkan gerai-gerai vaksin, sehingga selama bulan Ramadan ini vaksinasi tetap berjalan dan utamanya seluruh aktivitas masyarakat bisa berjalan dan laju pertumbuhan Covid-19 bisa kita jaga," urainya.

Ia menyebut strategi vaksinasi merupakan kunci untuk menekan Covid-19. Karena itu, masyarakat harus dipastikan telah mendapatkan suntikan vaksin dosis dua dan dosis tiga atau booster.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan tentang kesiapan menghadapi tradisi mudik jelang Hari Raya Idul Fitri. 

Dengan lengkapnya vaksinasi, diharapkan tidak munculnya klaster Covid-19 pada arus mudik dan arus balik.

Lebih lanjut, demi mencegah munculnya klaster, mantan Kapolda Banten itu juga mengingatkan soal percepatan vaksinasi terhadap masyarakat kelompok lanjut usia (lansia). Menurutnya, akselerasi lansia bisa diterapkan strategi door to door.

"Ini yang akan terus kita kejar dan laksanakan, sehingga seluruh rangkaian di Ramadan, pasca-Hari Raya Idul Fitri, kita yakin laju Covid-19 bisa kita kendalikan,” terang mantan Kabareskrim Polri ini. 

Disampaikannya, Covid-19 akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang untuk bertumbuh di atas 5 persen. 

“Ini yang tentunya harus kita kelola dengan baik. Bagaimana upaya meningkatkan kesehatan, tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi bisa terus kita dorong. Harapan kita semua bisa terlaksana dengan baik," jabarnya.

Di sisi lain, terkait menjelang Ramadan, Sigit juga berharap kepada awak media untuk ikut membantu menginformasikan soal ketersediaan serta harga penjualan minyak goreng khususnya jenis curah. 

Hal itu diharapkan untuk menghindari adanya kelangkaan dan permainan harga. 

Ditegaskannya, pemerintah telah menetapkan kebijakan harga untuk penjualan minyak goreng curah. 

"Kami minta ke rekan-rekan media, selain kegiatan vaksinasi, saat ini kita terus memantau perkembangan fluktuasi keberadaan minyak khususnya minyak curah dan kita minta agar minyak curah yang telah diberikan subsidi oleh pemerintah betul-betul keberadaannya segera di pasar,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Insentif Daerah (DID) 2018 Tabanan tampaknya semakin mencapai puncaknya. 

Sejumlah saksi penting sudah diperiksa KPK. Dua hari terakhir ini, atau 22-23 Maret 2022 KPK memeriksa saksi di di gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 

Salah satunya adalah mantan anggota dan wakil ketua BPK RI Prof. Bahrullah Akbar.

Tim Penyidik KPK memeriksa saksi atas nama Yuddi Saptopranwo, PNS Direktorat Dana Perimbangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada Rabu (23/3).

"Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai administrasi kepegawaian dari pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri pada Kamis (24/3/2022).

Sebelumnya, (22/3) Tim Penyidik juga telah memeriksa saksi atas nama Prof. Bahrullah Akbar, Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Yang bersangkutan juga hadir dan dikonfirmasi antara lain mengenai adanya komunikasi khusus untuk pengurusan dana DID tahun 2018 antara saksi dengan pihak yang terkait dengan perkara ini.

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 silam, Yaya Purnomo, pejabat Kementerian Keuangan RI yang menerima gratifikasi (hadiah atau janji) dari sejumlah daerah, termasuk pejabat Tabanan, terungkap peran vital Prof Bahrullah Akbar sebagai penghubung antara pejabat Tabanan dengan pejabat Kemenkeu RI.

Kasus berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018. Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Tabanan, untuk menghubungi Bahrullah Akbar.

Pada saat saat peristiwa gratifikasi dalam pengurusan DID Tabanan tahun 2018 terjadi sekitar tahun 2017, Bahrullah Akbar menjabat sebagai wakil ketua BPK RI. Diketahui, Bahrullah Akbar menjadi Wakil ketua BPK RI dari April 2017 sampai Oktober 2019.

Dari Bahrullah Akbar ini lah, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu RI. Konon, Bahrullah Akbar adalah dosen dari Yaya Purnomo. Sebagaimana tercatat, Bahrullah Akbar adalah guru besar di IPDN Kemendagri.

Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Melibatkan juga pejabat Kemenkeu lainnya bernama Rifa Surya.

Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat”, istilah yang dipakai untuk menyebut fee dalam membantu pengurusan DID untuk Tabanan. "Dana adat istiadat" yang diminta Yaya sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya pun mendapat gratifikasi yang diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar.

Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat alokasi DID sebesar Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata, pertanian, dan lainnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim Densus 88 Antiteror Polri menangkap lima orang tersangka teroris berinisial MR, HP, MI, RBS dan DK. 

Mereka ditangkap di sejumlah lokasi, yakni di Kendal, Lampung, Jakarta Barat, dan Tangerang Selatan.

Kabag Banops Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Aswin Siregar mengatakan, para tersangka masuk dalam kelompok Daulah Islamiah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Mereka diamankan sejak 9 hingga 15 Maret 2022.

"Para tersangka kerap menyebarkan informasi berisi propaganda ISIS," ujar Aswin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/3/22).

Para tersangka, sambung Aswin, juga tergabung dalam grup 'Annajiyah Media Centre'. Grup ini bertugas menyebarkan poster-poster digital terkait propaganda terorisme.

"Bertujuan untuk membangkitkan semangat jihad sehingga orang lain terpacu untuk melakukan jihad amaliah," katanya.

Grup ini, kata Aswin, dikelola oleh tersangka teroris berinisial RBS yang berhasil ditangkap di Palmerah, Jakarta Barat. 

Dari penangkapan RBS, tim Densus 88 mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari satu buah samurai merek baton sword, buku berjudul 'Tarbiyah Jihadiyah', 'Ad-Daa' Wa Ad-Dawaa', 'Kitab Tauhid', 'Ya Mereka Memang Thogut', 'Menyambut Perang Salib Baru', dan 'Al-Wala Wal-Bara'.

"Selain itu, kami juga menyita satu topi hitam bertuliskan Tauhid. Kemudian, ada sejumlah barang bukti lain seperti buku dengan beragam judul yang diamankan dari para tersangka. Ada pula satu set Airgun CM-036 model AK-47 yang disita dari tersangka MR," paparnya.

Serta, airgun merek PM Model Makarof, satu plastik gotri, satu gas airgun, dua kotak peluru mimis, satu senjata plastik merek D-Cobra yang turut diamankan tim Densus 88. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi B DPRD Kota Surabaya menilai, beroperasinya kembali Pasar Turi Baru akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Anggota Komisi B, Dr. Zuhrotul Mar’ah mengatakan, pembukaan Pasar Turi Baru oleh Pemkot Surabaya Pertama, saat ini moment nya sangat tepat, dimana Surabaya saat ini berada di Level 1 PPKM sehingga kegiatan ekonomi masyarakat kembali meningkat.

“Moment kedua yaitu, jelang Ramadhan dan lebaran tentu masyarakat akan berbelanja di Pasar Turi Baru. Simpel nya, jika belanja masyarakat naik, maka ekonomi suatu daerah akan naik juga,” ujarnya di Surabaya, Kamis (24/03/22).

Ia menjelaskan, Pasar Turi Baru akan menjadi ikon belanja di Surabaya, dimana sejak insiden terbakarnya Pasar Turi tahun 2007 silam, masyarakat sudah menanti  hampir 15 tahun kapan Pasar Turi kembali dibuka.

“Alhamdulillah, dengan keberanian Walikota Surabaya Eri Cahyadi yang membuka Pasar Turi Baru terjawab sudah keinginan masyarakat untuk belanja di Pasar Turi. Kami di dewan sangat apresiasi terhadap Pemkot Surabaya yang membuka Pasar Turi Baru,” jelas politisi PAN Surabaya ini.

Dr. Zuhrotul Mar’ah menerangkan, Pasar Turi memiliki beragam kebutuhan belanja mulai pakaian, kosmetik, makanan, kue, jajanan tradisional yang dulu ada di Pasar Turi, dan banyak produk lainnya yang ikonik Surabaya dimana kebutuhan konsumen yang tidak bisa didapat di Mall, bisa didapatkan di Pasar Turi Baru.

“Hanya saja kami berharap ke Pemkot Surabaya agar pedagang Pasar Turi lama tetap di wadahi untuk bisa berjualan di Pasar Turi Baru. Pedagang lama supaya difasilitasi baik ketersediaan stand penjualan, biaya sewa stand. Karena bagaimanapun pedagang lama sudah menunggu sekian lamanya agar Pasar Turi kembali dibuka,”tegasnya.

Dirinya kembali menambahkan, menjelang lebaran umumnya daya beli masyarakat meningkat, sehingga dengan dibukanya Pasar Turi Baru bisa menjawab kebutuhan masyarakat jelang lebaran.

“Momen nya juga tepat dimana level PPKM sudah turun dan Pasar Turi Baru dibuka, maka ekonomi Surabaya akan naik seiring meningkatnya daya beli masyarakat,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dua unsur KRI dibawah jajaran Koarmada II yaitu KRI Surabaya-591, dan KRI Dewa Ruci mendukung kegiatan Lattek (Latihan Praktek) Prajalasesya Taruna AAL Angkatan ke-70 Tahun 2022. 

Dari Dermaga Madura Koarmada II,  Satgas Prajalasesya Taruna AAL 2022 dilepas langsung oleh Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksda TNI Denih Hendrata,  Selasa (22/03).

Sesuai agenda,  peserta Lattek Pelayaran Prajalasesya akan menempuh  rute pelayaran dari  Surabaya-Palu-Makassar-Surabaya selama 12 hari. Lattek Prajalasesya 2022 diikuti sebanyak 187 Peserta, yang terdiri dari 177 Taruna Pria dan 10 Peserta Taruna Wanita.

Selama melaksanakan lattek, Taruna AAL akan melaksanakan berbagai latihan yang diantaranya  Semaphore, Flaghoist dan Flashex, serta dikenalkan juga dengan hal-hal yang berhubungan dengan Angkatan Laut, seperti PUDD, tradisi Khas TNI AL, data-data teknis, jenis Peran di KRI, alat-alat kebaharian, organisasi di KRI, navigasi, persenjataan, permesinan dan sistem keselamatan di kapal.

Di tempat terpisah Pangkoarmada II Laksda TNI  Iwan Isnurwanto, menyampaikan bahwa tujuan dari Lattek Prajalasesya ini adalah untuk memperkenalkan secara langsung dasar kematraan, tradisi khas TNI AL dan Kehidupan Dinas Dalam di KRI pada saat berlayar serta menumbuhkan jiwa bahari dan kejuangan Prajurit Matra Laut.

“Melalui latihan Prajalasesya ini, saya berharap para Taruna mampu menghayati bahwa laut merupakan media pemersatu bangsa, dimana TNI AL mempunyai tugas menjaga dan mengamankannya, oleh karena itu manfaatkanlah kegiatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, " terang orang nomor satu di jajaran Koarmada II ini.

“Berdasarkan Prioritas Kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, sudah jelas mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) harus betul-betul bisa terwujud. Sehingga latihan pun harus bisa dilaksanakan sebaik mungkin guna mewujudkan pembangunan SDM yang nyata dalam menghadapi tantangan yang serba cepat, ” tandas Laksda Iwan-sapaan akrab Pangkoarmada II. (Dispen Koarmada II)


Rabu, 23 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah tuntas melakukan pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi, mulai dari blok A, B hingga C yang ada di Jalan Pasar Turi serta Jalan Dupak Raya menuju ke Jalan Tembaan. 

Pembongkaran TPS Pasar Turi ini sebelumnya dilakukan pada Selasa (22/3) pagi hingga malam hari. 

Pada saat pembongkaran, pemkot menerjunkan lima alat berat berupa backhoe. 

Bahkan, petugas Satpol PP, BPBD Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) dan TNI/Polri juga disiagakan melakukan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas selama proses pembongkaran.

Setelah semua blok dibongkar, Pemkot Surabaya melakukan pembersihan sisa material bangunan TPS Pasar Turi. 

Sisa material bangunan berupa tiang pancang besi, kayu, hingga reruntuhan tembok itu diangkut satu persatu menggunakan truk. 

Kemudian material-material ini dibawa ke gudang milik pemkot yang ada di kawasan Tanjungsari dan Sememi, Kecamatan Benowo.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pengangkutan sisa material bangunan TPS Pasar Turi dibantu oleh petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. 

Pengangkutan materialnya sudah dimulai dari Selasa (22/3) pagi hingga malam, kemudian dilanjutkan kembali pada Rabu (23/3) pagi. 

"Karena memang ini jalurnya kalau pagi sampai jam 7 malam padat. Sehingga kita tidak ingin mengganggu lalu lintas, makanya kita laksanakan malam hari. Karena Jalan Dupak Raya kan termasuk jalur padat menuju ke kota," kata Eddy ditemui di sela kegiatan pembongkaran.

Eddy juga menyebutkan, pembersihan material bongkaran, ditargetkan selesai sebelum tanggal 28 Maret 2022. 

"Kalau sampai bersih seluruhnya diperkirakan sebelum tanggal 28 Maret 2022. Kita upayakan sudah clear semua," ujar Eddy.

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, setelah dibongkar dan dibersihkan, eks-lokasi TPS Pasar Turi akan digunakan sebagai akses jalan menuju ke Pasar Turi Baru. 

"Yang jelas nanti untuk jalan, agar akses menuju ke Pasar Turi Baru lebih mudah," kata Irvan.

Selain itu, Irvan menjelaskan, Pemkot Surabaya juga melakukan penataan estetika di kawasan tersebut. 

Harapannya, setelah dilakukan penataan nanti dapat memperlancar arus lalu lintas di kawasan Jalan Pasar Turi dan sekitarnya. 

"Jadi, secara estetika juga akan ditata, sehingga yang selama ini mungkin agak krodit dari sisi lalu lintas, diharapkan menjadi lancar," ujar dia.

Mantan Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya itu juga menyebutkan, bahwa saluran yang ada di kawasan Jalan Pasar Turi akan akan dilakukan normalisasi. 

Pembangunan normalisasi saluran ini diharapkan dapat mencegah genangan di kawasan Jalan Semarang.

"Nanti pembuatan saluran baru melingkar di sisi luar Pasar Turi baru. Termasuk saluran sekunder untuk collecting dengan saluran yang di Dupak. Jadi itu nanti bisa mengurangi genangan yang ada di Jalan Semarang ini," pungkasnya. 

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive