Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Perpanjangan Batas Usia Pensiun TNI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan atas aturan batas usia pensiun TNI.

Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh pensiunan TNI, Euis Kurniasih serta lima pemohon lainnya agar batas usia pensiun prajurit perwira paling tinggi 58 tahun serta bintara dan tamtama 53 tahun disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya “ kata Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman ketika membacakan amar putusan, Selasa (29/3/2022).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa pemohon II Jerry Indrawan, pemohon III Hardiansyah, pemohon IV Ismail Irwan Marzuki dan pemohon V Bayu Widiyanto tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Selain itu, pokok permohonan para pemohon juga dianggap tidak beralasan.

Dalam pokok permohonannya, pemohon meminta agar batas usia pensiun prajurit perwira TNI paling tinggi 58 tahun dan bintara-tamtama 53 tahun yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri.

Adapun anggota Polri pensiun pada usia 58 tahun. Namun, polisi yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.

Dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XIX/2021 ini, terdapat empat hakim konstitusi yang mempunyai pendepat berbeda dari putusan tersebut.

Keempat yakni Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih.

Sebelumnya, para pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Para pemohon menginginkan supaya batas usia pensiun prajurit perwira paling tinggi 58 tahun dan bintara-tamtama 53 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU TNI disamakan dengan ketentuan usia pensiun anggota Polri.

Adapun anggota Polri pensiun pada usia 58 tahun.

Namun, polisi yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 tahun.

Read More

Kejagung Periksa Eks Direktur Pelaksana II Terkait Kasus Korupsi LPEI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019 atas tujuh tersangka yaitu PSNM, DSD, AS, FS, JAS, JD, dan S.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Adapun saksi yang diperiksa adalah IS selaku Direktur Pelaksana II LPEI periode bulan Mei 2013 sampai dengan Juli 2016. Dia diperiksa terkait pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI.

Sebelumnya, Kejagung kembali menyita sejumlah aset milik tersangka JD atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI Tahun 2013-2019.

Kasus korupsi LPEI tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp 2,6 triliun. Aset yang disita Kejagung dari tersangka JD sendiri berupa bangunan.

"Aset milik tersangka yang berhasil disita dan diamankan merupakan aset milik dan atau yang terkait tersangka JD di Kota Surabaya," tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (11/3/2022).

Menurut Ketut, penyitaan aset tersangka JD di Surabaya yang dilakukan pada Jumat 11 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, yakni berupa tiga bangunan rumah toko atau ruko di Ruko Wisata Bukit Mas 2 dan satu bangunan rumah di Perumahan Wisata Bukit Mas 1 Surabaya.

"Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya," jelas dia.

Sita Aset Tersangka

Selain di Surabaya, penyidik juga sebelumnya telah menyita aset milik tersangka JD di Kedunganyar dan Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

"Adapun aset milik tersangka JD yang disita berupa 20 bidang tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri pabrik kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead dengan total 66.414 meter persegi di Kedunganyar dan Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik," beber Ketut.

Read More

Target Motion Analysis, Cara Satsel Koarmada II Ukur Kesiapan Operasi Prajurit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Untuk menjadi seorang prajurit yang profesional dan militan, tak akan lepas dari latihan yang harus sering dilakukan guna mengasah keterampilan dan naluri tempur baik perorangan maupun kelompok.

Hal tersebut yang mendorong Satuan Kapal Selam (Satsel) Koarmada II mengadakan  latihan Target Motion Analysis (TMA) TA.2022 , yang resmi dibuka pelaksanaannya di Submarine Command Team Trainer (SCTT) Kolat Koarmada II, pada  Selasa (29/03). 

Sesuai agenda, latihan dilaksanakan selama empat  hari terhitung dari tanggal 29 Maret hingga 01 April 2022 dan diikuti sebanyak  48 prajurit Satsel Koarmada II.

Latihan Target Motion Analysis atau Analisis Gerak Target, adalah proses untuk menentukan posisi target menggunakan informasi sensor pasif. 

Sensor seperti Radar pasif dan Sonar yang terdapat di kapal selam untuk memberikan informasi tentang arah dan terkadang mengenai frekuensi. 

TMA dilakukan dengan menandai dari arah mana suara itu datang pada waktu yang berbeda, dan membandingkan gerakan itu dengan gerakan kapal itu sendiri. 

Sementara itu  dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Kasiopslat Satsel Koarmada II Myr Laut (P) Hudha Dwi Saputra, Komandan Satsel Koarmada II  Kolonel Laut (P) Widya Poerwandanu, menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Prajurit adalah melalui pelatihan.

"Latihan merupakan suatu langkah atau tahapan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Prajurit, sekaligus untuk mengukur kemampuan dan kesiapan dalam menjalankan tugas operasi, " terang Kolonel Widya.

Latihan ini menurutnya, juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit yang selaras dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, yakni pembinaan SDM TNI AL yang unggul dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejagung Berhasil Ringkus Lim Kiong Hin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkap Komisaris PT Sinar Kakap, Lim Kiong Hin yang telah menjadi buronan atau DPO sejak 2009 silam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, penangkapan terhadap Lim Kiong Hin dilakukan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu, pada Senin (28/3) sekira pukul 11.15 WIB.

“Berhasil mengamankan terpidana Lim Kiong Hin, dia telah menjadi buronan atau DPO sejak tahun 2009 (sekitar 13 tahun) bersembunyi dan tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” ujar Ketut kepada wartawan, Senin (28/3).

Ketut menuturkan, penangkapan Lim Kiong Hin tersebut berawal dari informasi yang diperoleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bahwa ada seorang buronan yang tinggal di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Atas informasi tersebut, selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk menelusuri keberadaan DPO.

Kemudian pada 27 Maret 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berangkat dari Pontianak menuju Provinsi Bengkulu.

Sesampainya di Kota Bengkulu sekitar pukul 15.30 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu berkumpul untuk mengatur strategi penelusuran keberadaan Lim Kiong Hin yang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Selanjutnya pada 28 Maret 2022 sekitar pukul 07.30 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu mulai kembali menelusuri keberadaan DPO.

Sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Bengkulu berhasil mendeteksi keberadaan DPO di sekitar Jalan Pasar Ipuh, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Provinsi Bengkulu.

“Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.15 WIB, DPO berhasil diamankan oleh Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Bengkulu di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Pasar Ipuh, Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,” katanya.

Ketut menuturkan, Lim Kiong Hin telah diamankan di Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Rencananya pada Selasa 29 Maret 2022 besok, Lim DPO dibawa dari Kota Bengkulu menuju Kota Pontianak untuk diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Pontianak guna dieksekusi.

“Melalui program Tabur Kejaksaan, kami mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” ungkapnya.

Diketahui, kasus ini bergulir setelah Lim Kiong Hin selaku Komisaris PT Sinar Kakap mengajukan permohonan kredit investasi ke BNI cabang Pontianak sebesar Rp 4,5 miliar dan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 500 juta pada Juni 2001 silam. 

Untuk mendukung proposal rencana investasi tersebut, terpidana membuat dan menyerahkan invoice dan kuitansi fiktif untuk membuktikan adanya pembiayaan sendiri yang dilakukan oleh PT Sinar Kakap yang nilainya telah ditambahkan atau di-mark up.

Setelah disetujui oleh bank, terpidana mengajukan permohonan tambahan fasilitas KMK sebesar Rp 2 miliar dengan jaminan kapal kargo Bali Express senilai Rp 900 juta yang dinaikkan menjadi Rp 2,4 miliar.

Pada 25 Januari 2002, terpidana kembali mengajukan permohonan tambahan fasilitas KMK transaksional kepada BNI Cabang Pontianak sebesar Rp 1,3 miliar. 

Terakhir, pada 11 April 2002, terpidana mengajukan permohonan tambahan fasilitas KMK kepada BNI Cabang Pontianak sebesar Rp 8 miliar.

Namun penggunaan dana ini dianggap tidak tepat karena melanggar Pedoman Pedoman Kebijakan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market I Bab II Sub Bab H Sub Bab 03. Lim Kiong Hin disebut telah menyalahgunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh BNI Cabang Pontianak tanpa persetujuan dari pejabat BNI.

Terpidana seharusnya menggunakan kredit yang diperolehnya untuk meningkatkan target penjualan. 

Akan tetapi, fasilitas KMK yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Read More

Mensos Risma Tunggu Kebijakan Menkeu soal Bansos Ekstra Jelang Lebaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial Tri Rismaharini (Mensos) sedang menunggu kebijakan Kementerian Keuangan tentang perubahan mekanisme bantuan sosial (bansos) ekstra jelang bulan Ramadhan untuk pemegang Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Nanti kita lihat, ternyata karena kemarin katanya ada perubahan mekanisme,” ujar Mensos Risma saat ditemui di GKI Tanah Papua, Jayapura, Papua, Selasa (22/3).

Mensos Risma mengatakan pada awalnya Kementerian Sosial diminta untuk menyiapkan bansos ekstra yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Kartu Sembako/BPNT.

Namun, saat ini masih dalam penyesuaian terkait perubahan mekanisme tersebut. Mensos Risma juga belum merinci lebih lanjut terkait besaran bansos ekstra tersebut.

Sebelumnya, Mensos Risma pada 13 Maret 2022 mengatakan, akan ada bansos ekstra yang akan disalurkan menjelang bulan Ramadhan, atau sebelum bulan April 2022.

Alokasi anggaran bansos ekstra tersebut, kata Risma, telah disetujui Kementerian Keuangan. 

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Mensos Risma mengatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan penyaluran Kartu Sembako/BPNT untuk tiga bulan pertama tahun 2022.

Selain itu Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penyaluran bansos, yang tidak harus dalam bentuk barang. 

Pilihannya sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, dan tidak boleh dipaketkan.

Pemerintah mencairkan BPNT kepada 18,8 juta KPM senilai Rp200 ribu/bulan per keluarga penerima manfaat (KPM). 

Untuk program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45,12 triliun.

Read More

Polri Pastikan 98% Anggaran Polri Diserap Produk Lokal

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polri memastikan anggaran belanja untuk barang-barang di Korps Bhayangkara sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selalu mendukung program pemerintah dalam penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sebagian besar kebutuhan Polri menggunakan produk dalam negeri. 

Menurutnya, persentase anggaran belanja yang dikeluarkan untuk produk dalam negeri mencapai 98%.

Dia menuturkan, alokasi anggaran tersebut sesuai dengan standar dari Kemenko Maritim dan Investasi. 

Target dari Kemenko Maritim dan Investasi untuk hal tersebut sebesar 40%.

"Sebagian besar belanja barang-barang polri menggunakan produk dalam negeri, sampai 98%. Polri menggunakan produk dalam negeri yang sesuai target dari kementerian manives kan 40% belanja barang itu harus dibelanjakan untuk produksi dalam negeri polri sudah melampaui itu," kata Dedi saat ditemui media di Kompleks Universitas Paramadina, Senin (28/3) kemarin.

Dedi menjelaskan, 2% dari alokasi anggaran diperuntukkan membeli sejumlah perlengkapan di luar negeri karena belum ada produsen dalam negeri yang membuat perlengkapan tersebut. 

Kebutuhan yang dimaksud, yakni baju untuk tim Jibom (penjinakkan bom) dengan keamanan standar tinggi.

"Masih ada yang dibeli di luar negeri hanya 2% yang belum diproduksi di dalam negeri, yaitu peralatan jibom. Baju bom itu standar keamanan tinggi dan itu kan pengadannya untuk Gegana yang ada di Mabes Polri dan 34 provinsi di Polda," ujar Dedi.

Selain jibom, kata Dedi, masih ada Unit KBR (Kimia, Biologi, dan Radioaktif) yang memerlukan standar serupa. 

Sebab, baju tersebut memerlukan ketahanan radiasi yang mumpuni.

"Baju-baju yang tahan radiasi itu yang memproduksi orang-orang atau negara-negara yang pernah berurusan dengan radiasi nuklir karena ini menyangkut keselamatan tinggi anggota," ucap Dedi.

Read More

Kasdam V/Brawijaya Pimpin Sidang Parade Calon Tamtama PK TNI AD Regular, Santri dan Lintas Agama Tingkat Daerah Gelombang I Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc., yang diwakili Kasdam/Brawijaya, Brigjen TNI Piek Budyakto memimpin sidang Parade Calon Tamtama (Cata) PK TNI AD Reguler serta Khusus Santri dan Lintas Agama Gelombang I Tahun 2022 di gedung Balai Prajurit Kodam V/Brawijaya Jalan Raden Wijaya Surabaya, Senin, (28/3/2022).

Dalam amanatnya, sidang Parade ini merupakan bagian dari salah satu tahapan proses kegiatan seleksi penerimaan calon prajurit Tamtama PK TNI AD. 

Sidang Parade ini dilakukan secara selektif, jujur, adil dan transparan serta akuntable, dikarenakan sidang Parade ini memiliki nilai strategis dalam memperbaiki kualitas SDM serta mencetak Prajurit TNI AD yang handal dan berkualitas.

"Hasilnya juga akan berpengaruh terhadap kualitas prajurit TNI AD nantinya. Oleh karenanya pilih calon Tamtama terbaik yang memenuhi persyaratan," terang   Kasdam V/Brawijaya, Brigjen TNI Piek Budyakto, Senin, (28/3/2022).

Ada beberapa persyaratan yang harus dilalui peserta, mulai persyaratan administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi serta penelitian personel.

Para calon yang mengikuti sidang Parade ini, lanjut Kasdam, sudah melewati beberapa tahapan seleksi tingkat Daerah dengan pemeriksaan yang sangat ketat untuk selanjutnya yang lulus akan lanjut mengikuti tahapan seleksi di tingkat Pusat.

"Untuk saat ini akan diseleksi sebanyak 378 orang dari Cata Reguler, dan 75 orang dari kalangan santri dan lintas agama," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Brigjen TNI Piek Budyakto, menekankan pelaksanaan sidang Parade Calon Tamtama (Cata) PK TNI AD Reguler serta Khusus Santri dan Lintas Agama Gelombang I Tahun 2022 bisa dilakukan secara obyektif dengan berpedoman norma-norma yang berlaku. 

Lakukan pengecekan fisik secara teliti dan benar, mengingat kesempurnaan fisik dan postur tubuh merupakan syarat utama untuk menjadi seorang Prajurit TNI AD.

Berikan saran dan masukan sesuai fungsi masing-masing, agar pelaksanaan sidang berjalan dengan baik dan transparan, serta menghasilkan keputusan yang transparan. Sehingga terpilih calon Tamtama terbaik.  (Pendam V/Brawijaya)

Read More

HUT Tagana Jatim ke 18 Tahun, Kadinsos Jatim Apresiasi Kinerja Tagana yang Luar Biasa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Di usia yang cukup matang Taruna Siaga Bencana (Tagana) Jatim mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat, khususnya membantu korban bencana di sejumlah daerah, khususnya di Jatim. 

Tepat memasuki HUT ke 18 tahun ini, sejumlah prestasi yang diraih Tagana Jatim atas kontribusi tenaganya membantu korban bencana sehingga mendapatkan apresiasi positif.

“Jika Ibu Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Tagana itu memang benar-benar luar biasa, saya sangat mengapresiasi hasil kerja dedikasi dan kepedulian teman-teman (Tagana Jatim),” ujar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Jatim, M Alwi, Senin (28/3).

Alwi menjelaskan, sebagaimana kiprah selama ini, bahwa Tagana hadir untuk membantu setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, dia berharap Tagana tetap ada.

“Sebagaimana kiprah selama ini, bahwa Tagana itu hadir dalam prolem problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya peran ini diharapkan tetap terus melekat pada anggota Tagana,” ungkapnya.

Ditegaskan M. Alwi, bahwa Tagana memiliki peran yang sangat besar dalam penanganan persoalan persoalan sosial di tengah tengah masyarakat. 

Karena merekalah sebagai garda terdepan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kadinsos Jatim tersebut berharap, agar seluruh anggota Tagana tetap menjaga sinergitas, dan meningkatkan segala kemampuan, agar tetap bisa memberikan bantuan terhadap persoalan sosial yang ada di tengah tengah masyarakat.

“Jadi sinergitas tetap diperlukan, koordinasi tetap diperlukan, peningkatan skill diperlukan. Inilah yang diperlukan menjadikan Tagana itu benar benar eksis,” tuturnya.

Pesan M. Alwi agar Tagana tetap menjaga kekompakan, tetap menjaga kebersamaan, karena saling membutuhkan. 

“Harapannya ayo kekompakan tetap, kebersamaan kita jaga, kita ini saling membutuhkan, saling memerlukan, keberadaan Tagana sangat diperlukan oleh masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Tagana Jatim Twi Adi mengatakan, selama 18 tahun Tagana Indonesia khususnya yang berada di Jawa Timur sudah melakukan banyak hal, baik itu sifatnya adalah penanggulangan bencana untuk membantu penanganan masalah bencana dalam hal ini penyintas.

“Penyitas dalam bidang perlindungan sosial yaitu pelayanan kebutuhan dasar manusia, baik itu dapur umum, logistik maupun layanan dengan diskusi. Itu kita lakukan di semua bencana bencana,” ujarnya.

Maka dari itu, kata Twi, Tagana siap kapanpun dalam memberikan kontribusi membantu korban bencana. “Intinya, kita siap membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana maupun penanganan penanganan masalah sosial lainnya ini merupakan satu lintas karya sejarah Tagana,” pungkasnya. 

Read More

Kerja Nyata Untuk Rakyat, Relawan Banyumas Satu Komando 'Madep Mantep 2024 Bersama Jokowi'

KABARPROGRESIF.COM: (Banyumas) 20 organisasi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) se-Kabupaten Banyumas menggelar silahturami sekaligus mendeklarasikan satu komando 'Madep Mantep 2024 Bersama Jokowi'.

Penanggung jawab acara Timbul Andi Wibowo mengungkapkan, kegiatan ini juga sekaligus memantapkan komitmen dari para elemen relawan untuk terus mengawal segala kebijakan dan sikap dari Presiden Jokowi. 

Menurutnya, kerja nyata dari yang selama ini diusung oleh Jokowi sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. 

"Oleh karena itu, kami relawan Jokowi se-Kabupaten Banyumas satu komando 'Madep Mantep 2024 Bersama Jokowi'" kata Timbul di Gor Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (27/3/2022).

Menurut Timbul, kegiatan ini sekaligus sarana untuk meningkatkan persaudaraan dan mempererat tali silahturahmi lintas relawan Jokowi se-Kabupaten Banyumas. 

Mengingat, seluruh elemen relawan masih memiliki visi yang sama untuk terus mengawal Presiden Jokowi.

Timbul memaparkan, relawan yang juga bagian dari masyarakat Indonesia telah melihat kerja keras yang dilakukan Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan Bangsa Indonesia. 

Hal itu tercermin dari seluruh kebijakan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19, khususnya di Indonesia. 

Jokowi, kata Timbul, telah melakukan berbagai macam strategi terkait penanganan kesehatan untuk masyarakat. Bahkan, hal itu telah diakui keberhasilannya di mata dunia. 

"Bahkan penanganan Pandemi Covid-19 dapat menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan serta kepedulian antar lintas agama dalam bahu-membahu mengatasi pandemi ini," ujar Timbul. 

Selain kebijakan penanganan kesehatan, menurut Timbul, Presiden Jokowi juga terus melakukan kebijakan untuk terus bergeraknya laju pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah Pandemi Covid-19. 

"Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga," ucap Timbul.

Ditengah konsentrasi penanganan Pandemi Covid-19, Timbul menyebut, Presiden Jokowi tetap berjuang keras melanjutkan program pembangunan SDM dan infrastruktur serta perekonomian. 

Timbul pun menyatakan, contoh konkret dari kerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya adalah, pembangunan jalan tol, jembatan, bendungan, embung, pelabuhan hingga bandara. 

"Selain infrastruktur pembangunan SDM pun sangat optimal diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitalisasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria," tutur Timbul.

Dengan adanya keseluruhan hal itu, Timbul berpandangan bahwa, di tangan Presiden Jokowi, Indonesia semakin baik warga semakin makmur dan sejahtera. 

Sehingga, berbagai macam capaian yang telah terasa oleh masyarakat tentunya menjadi modal meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Pada kegiatan itu, relawan Jokowi se-Kabupaten Banyumas mendeklarasikan; 

1. Setia Kepada Pancasila,UUD 45 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mendukung penuh program dan strategi nasional  Pemerintahan Presiden Jokowi.

3. Bersama Sama Menjaga Keberagaman dan Toleransi.

4. Madep Mantep 2024 Bersama Jokowi.

Adapun organisasi relawan yang hadir yakni, Posraya, Banyumas Bersatu, Lintas Iman, Bara JP, Garda Muda, Srikandi, Foreder, RJB, Kresna, JPKP, Projo, Sangaji, Seknas Jokowi, Petani Milenial, Relawan Tani Banyumas, Opang Banyumas, Peduli Disabilitas Banyumas, Relawan Becak Ontel Banyumas, UMKM Banyumas, Seni Budaya.

Read More

Berikan Solusi Untuk Negeri, Kodim Klungkung Berinovasi

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Berbagai cara dilakukan oleh pihak Kodim 1610/Klungkung dalam mengoptimalkan peran Kodim sebagai Satuan teritorial. Salah satunya, dengan meluncurkan adanya motor paket sehat untuk negeri.

Motor itu, diciptakan untuk memberikan layanan secara maksimal bagi masyarakat, terutama mencakup hal sosial dan kemanusiaan.

Seperti adanya motor paket sehat yang saat ini difungsikan untuk membagikan beberapa paket sembako pada masyarakat terdampak pandemi. Pembagian sembako itu, dilakukan langsung oleh Persit.

Di konfirmasi mengenai hal itu, Dandim Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan jika keberadaan motor paket sehat itu diharapkan bisa melayani berbagai keluhan masyarakat.

“Adanya motor itu merupakan wujud bakti TNI pada masyarakat. Diharapkan bisa meningkatkan Kemanunggalan TNI dan rakyat yang selama ini sudah terjalin dengan baik,” ujar Dandim. Minggu, 27 Maret 2022 pagi.

Bukan hanya itu saja, Dandim menyebut jika motor itu juga difungsikan untuk membantu penyuluhan pada para petani.

“Semoga adanya motor ini, sinergitas antara TNI, masyarakat dan semua pihak bisa semakin kuat ditengah pandemi ini,” pintanya.

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Canangkan Tanggal 25 Maret Hari Padat Karya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi mencanangkan tanggal 25 Maret 2022 sebagai Hari Padat Karya Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Hari Padat Karya tersebut ditetapkan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi kemiskinan dan mendongkrak perekonomian warga Surabaya.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Eri Cahyadi saat meresmikan Hari Padat Karya Pemberdayaan MBR di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran Surabaya, Jumat (25/3).

"Hari Padat Karya di Kota Surabaya, saya tetapkan sejak tanggal 25 Maret 2022. Saya nyuwun (minta) dukungan semua warga Kota Surabaya. Kita kuatkan, kita rentangkan kekuatan bersama, saya yakin tahun 2022 kalau kita bisa manfaatkan semua lahan yang ada, maka kita bisa menghilangkan pengangguran," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Di lahan BTKD Tambak Wedi seluas 6.000 meter persegi tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi sekaligus mulai membuka pemanfaatan tiga sektor program Padat Karya. 

Yakni, berupa pemanfaatan lahan untuk pertanian, peternakan dan perikanan.

"Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya harus bangkit. Karena itu saya ngomong (bicara) dengan teman-teman pemkot, adakah lahan pemkot? Ini Insya allah ada lahan 4 hektar dan yang kita manfaatkan masih 6 ribu meter persegi. Berarti apa? jangan sampai ada MBR dan pengangguran di Surabaya," jelasnya.

Menurut dia, untuk mengatasi pengangguran di Kota Pahlawan, bukan berarti menjadikan warga itu sebagai tenaga kontrak (outsourcing) di lingkup Pemkot Surabaya. 

Melainkan bagaimana membekali serta menyiapkan warga itu sarana dan prasarana lapangan kerja. Misalnya, menyediakan lahan BTKD agar dimanfaatkan warga untuk lahan pertanian, perikanan dan peternakan.

"Makanya hari ini saya wajibkan fardhu ain, seluruh aset pemkot harus dimanfaatkan oleh umat Kota Surabaya, wabil khusus MBR dan yang belum punya pekerjaan. Di lahan BTKD 6 ribu meter persegi ini, kita bisa manfaatkan untuk budidaya maggot, tanaman hidroponik, jagung dan sawi," ungkap dia.

Bahkan untuk pemasaran hasil panen, warga juga tak perlu khawatir. Sebab, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan bahwa pemkot siap membantu dan mencarikan pemasarannya. 

"Njenengan (anda) kerja, pemkot yang memasarkan dan mencari bagaimana ini dipasarkan," tegas dia.

Dia juga menyampaikan, bahwa pemkot tidak mungkin membangun Kota Surabaya tanpa melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk pula tidak bisa memisahkan pemerintah dengan masyarakatnya. 

Sebab, kehadiran pemerintah itu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat.

"Karena itu saya mengatakan, bahwa sudah waktunya pemerintah kota ini mencanangkan Padat Karya untuk umat Surabaya," kata Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, bahwa program Padat Karya ini juga dikuatkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Lewat SEB itu, kata dia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sepakat menetapkan, minimal 40 persen alokasi belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikerjakan UMKM.

"Aturannya baru keluar 2022, kita sudah jalan tahun 2021. Karena dulu saya yakin yang saya kerjakan itu untuk kepentingan umat dan ternyata sekarang aturannya boleh. Inilah waktunya ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya harus bangkit," pungkasnya.

Read More

Danrem 083/Baladhika Jaya Hadiri Rapimda II GM FKPPI Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Batu) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetyo menghadiri Rapimda GM FKPPI jawa Timur yang digelar di Hall Hotel Ciptanigati, Kota Batu, Jawa Timur. Jumat, 25 Maret 2022.

Selain dihadiri Danrem, Rapimda tersebut juga turut dihadiri oleh Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto.

Ditemui usai Rapimda itu, Danrem menyebut jika GM FKPPI merupakan suatu kekuatan besar yang terus berupaya untuk membangun sebuah kreatifitas.

“Namun demikian, tantangan yang muncul saat ini adalah era digitalisasi dimana perkembangan teknologi informasi mulai berjalan sangat cepat,” kata Danrem.

Sehubungan dengan hal itu, Kolonel Yudhi menghimbau semua pihak maupun kader FKPPI untuk tak mudah termakan dengan timbulnya berita maupun informasi bohong yang beredar.

“Saya yakin, masyarakat terutama FKPPI ini bisa menguasai perkembangan informasi teknologi itu. Bahkan, bisa memanfaatkan medsos dengan baik,” pungkasnya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More