Kamis, 31 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung ST Burhanudin mengakui ada pengkhianat dan benalu di Kejagung. Hal itu karena dia masih sering mendapat laporan jaksa jahat.

Dalam kunjungan kerja ke Kejati Kalimantan Barat, Rabu (30/3/2022), ia masih percaya ada aparat yang bekerja dengan bail dan penuh integritas.

“Namun sayang, seringkali kerja keras kita membangun citra institusi dirubuhkan sendiri oleh perilaku oknum kejaksaan, mitra kerja kita sendiri yang dengan sadar menjadi benalu dan pengkhianat,” kata ST Burhanudin.

Dia membentuk Satgas 53 yang bertugas membersihkan para jaksa jahat yang dilaporkan masyarakat.

Tahun ini, dia juga menerbutkan surat arahan khusus terkait jaksa jahat pada seluruh kejaksaan RI.

“Namun tidak sampai 1 bulan sejak saya mengeluarkan surat tersebut, saya masih menerima laporan yang sama dari berbagai daerah,” ujar dia.

Tidak hanya itu, Jaksa Agung juga sempat mengeluarkan Surat Jaksa Agung Nomor 41 pada 15 Februari 2022 dan Surat Jaksa Agung Nomor 66 pada 9 Maret 2022.

“Perlu saudara ketahui bahwa surat tersebut saya keluarkan sehubungan dengan masih adanya anggota kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela minta minta proyek, mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa,” ujar dia.

Satgas 53 yang dibentuk untuk menjaga marwah institusi sudah berjalan efektif. Menurut ST Burhanuddin, sudah banyak jaksa jahat yang dititindak tegas hingga dipidanakan.

“Perlu saudara sekalian ketahui bahwa satgas 53 telah bekerja dengan efektif, sudah banyak oknum pegawai kejaksaan yang ditangani oleh satgas 53, baik oknum jaksa maupun oknum tata usaha, bahkan beberapa diantaranya terpaksa saya pidanakan,” ujar dia.

Sebelumnya Jaksa Agung pernah mengungkapkan, ada 209 orang yang terdiri dari oknum pegawai maupun jaksa di instansi Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela.

Jumlah tersebut merupakan data yang diterima sejak awal Januari hingga 13 Desember 2021.

“Bagi saya angka ini sangat besar," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2021).

Namun, ia tidak secara rinci mengungkapkan jenis perbuatan tercela yang dilakukan oleh ratusan pegawai tersebut. Burhanuddin mengatakan, 209 jaksa tersebut telah diberi sanksi disiplin, baik jenis ringan, sedang, hingga berat.

"Saya tidak pernah membeda-bedakan jenis hukuman yang dijatuhkan, bagi saya apa pun jenis hukuman yang dijatuhkan baik itu ringan, sedang, atau pun berat, di mata saya tetap merupakan tugas berat, karena tugas terberat bagi saya adalah ketika harus menghukum anak buah,” ucap dia.



KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Kompol Petrus Hottiner Simamora, S.Sos, pimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Para Pasi dan Komandan Kompi.

Acara serah terima jabatan dilakukan di halaman Mako Brimob Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau Manggala Junction Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, Kamis (31/3/22).

Adapun pejabat yang dilantik, AKP Zainul Asraf, Jabatan lama, Danki 1 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru sebagai Pasi Yanma Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Iptu Adlis Wadanki-2 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru PS Danki 2 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Iptu Sugiono Jabatan Lama Wadanki 3 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru sebagai PS Danki 1 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Ipda Dody Setiawan jabatan lama Danton 1 Kompi 1 Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasilog Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Ipda Hengki Damanik jabatan lama PS Pasi Yanma Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasimin Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dan yang terakhir adalah Ipda Sunggul Panjaitan, SH. Jabatan lama Danton 3 KIE Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasi Provos Yon B Por Sat Brimob Polda Riau.

Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Kompol. Petrus Hottiner Simamora, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan di lingkungan Polri sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi serta penyegaran dan pembinaan karir melalui sebuah sitem agar organisasi berjalan dengan sehat dan dinamis menuju perubahan yang lebih baik.

Untuk itu Petrus meminta agar Sertijab ini jangan di pandang hanya sebagai formalitas dan seremonial biasa saja, melainkan harus dilihat sebagai suatu upaya institusi Polri, kususnya di Batalyon B Pelopor ini, dalam meningkatkan Produktifitas dan kinerja Batalyon untuk menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin komplek, sehingga pengelolaan organisasi berjalan secara efektik dan efisien.

Lebih lanjut Petrus mengharapkan dengan dilaksanakannya Sertijab ini, maka kedepan Batalyon B Pelopor akan memberikan warna Positif untuk mengembangkan Kreatifitas organisasi guna membangun prestasi kinerja dilingkungan Sat Brimob Polda Riau kedepan kususnya di Batalyon B Pelopor.

Kepada pejabat yang sudah dilantik diucapkan selamat dan kiranya dapat mengemban tugas dengan baik karena jabatan itu merupakan amanah kepercayaan pimpinan yang harus di syukuri agar dijalankan dengan sebaik-baiknya, tandas Kompol Petrus Hottiner Simamora, S.Sos.

Usai acara Sertijab dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah dengan tetap menjalankan sesuai dengan Protokol kesehatan.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meluncurkan "Dandan Omah" Program Padat Karya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2022. 

Peluncuran program ini dipusatkan di depan Kantor Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari yang diikuti secara virtual oleh Perangkat Daerah (PD), Camat, dan Lurah se-Surabaya, Kamis (31/3).

Dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun 2022 Program Padat Karya Rutilahu menyasar 800 rumah dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Jumlah sasaran tersebut lokasinya tersebar di 154 kelurahan Surabaya.

"Insya Allah tahun ini ada 800 titik rumah. Tapi sebenarnya data (usulan) dari kecamatan dan kelurahan ada 3.400 rumah. Jadi Insya Allah tahun depan sisanya akan kita selesaikan semuanya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau rumah warga penerima Program Rutilahu di kawasan Jl Kedung Rukem IV Surabaya.

Bagi dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2022 yang mencapai Rp 10,3 triliun tidak akan ada artinya jika tak bermanfaat untuk kesejahteraan warga. 

Karena itu, daripada membangun sesuatu yang monumental, Wali Kota Eri Cahyadi lebih memanfaatkan anggaran sebesar itu untuk kesejahteraan warga. 

"Dibanding bangun bangunan monumental yang dilihat besar tapi tidak ada manfaatnya, lebih baik kita membangun membantu masyarakat yang rumahnya (tidak layak) seperti ini," tegas dia.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, pada tahun 2022, ia lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan pembangunan sumber daya manusia dan kepentingan masyarakat. 

Menurutnya, Surabaya akan menjadi kota hebat, jika masyarakatnya sudah sejahtera.

"Percuma Surabaya ini menjadi Kota Metropolitan kalau masih ada rumah (tidak layak) yang belum tersentuh. Makanya kita dandani (perbaiki) bareng-bareng (bersama)," ujar dia.

Tak lupa, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengingatkan kepada camat dan lurah agar ke depan jangan sampai ada warga yang rumahnya tidak layak namun belum dilaporkan. 

Di sisi lain, dia juga meminta kepada PD terkait di lingkup pemkot agar menyelesaikan sisa 2.600 dari total 3.400 usulan Rutilahu pada tahun mendatang.

"Karena buat saya itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga, dari pada saya membangun sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat umat warga Surabaya," jelas dia.

Program Rutilahu di Kota Surabaya ini bisa dibilang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. 

Sebab, program padat karya ini melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.

Setiap satu unit rumah yang dibedah itu melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. 

Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan berbelanja di toko galangan sekitar.

Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp 35 juta. Nah, jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program Rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. 

Dengan demikian, maka perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar.

"Surabaya ini adalah ekonomi kerakyatan. Maka uang itu harus dari Surabaya, berputar di Surabaya dan untuk orang Surabaya. Berarti kalau kayak begini yang bangun (kerjakan) siapa? Ya warga Surabaya. Termasuk pekerjaan paving nanti yang sudah saya siapkan," ungkap Wali Kota Eri Cahyadi.

Sementara itu, Anah Janah (60) adalah salah satu warga penerima manfaat 'Dandan Omah' program Rutilahu tahun 2022. Dia pun bersyukur rumahnya mulai diperbaiki. 

"Saya berterima kasih kepada Pak Eri. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah melalui Pak Eri. Semoga Pak Eri dikasih seger waras sehat, panjang umur, barokah lancar semuanya," kata Anah sembari meneteskan air mata.

Bahkan, ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Kedung Rukem IV/32B, Kelurahan Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari itu tak menyangka, Wali Kota Eri Cahyadi datang langsung ke rumahnya. Dia mengaku, sebenarnya rumahnya ini sudah diusulkan program Rutilahu 3 tahun lalu kepada Pemkot Surabaya.

"Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Untuk sementara saya akan tinggal di belakang, di rumahnya adik. Semoga atas (atap) tidak kebocoran lagi," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenstri Armada (KDJA) II  Ny. Dewi Iwan Isnurwanto didampingi Wakil Ketua DJA II Ny. Insani Rachmad Jayadi dan Pengurus Inti DJA II mengikuti webinar kesehatan dalam rangka puncak acara memperingati Hari Ginjal Sedunia Tahun 2022 secara live zoom meeting , bertempat di R5 Gedung Jalasenastri Armada II, Kamis (31/3).

Kegiatan yang diselengarakan oleh Kementrian Kesehatan RI dan Direktorat P2PTM Kemenkes RI ini mengangkat tema “Cerdik Kenali Jaga Dan Rawat Ginjal Kita Dengan Patuh”, tak hanya itu kegiatan webinar kesehatan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya Jalasenastri Armada II dapat mengikutinya langsung melalui live streaming di YouTube.

Dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyakit gagal ginjal masih menjadi penyakit yang rawan terjadi di masyarakat. Bahkan penyakit yang termasuk kategori kronis ini diidap satu dari 10 orang dewasa di seluruh dunia.

Budi menjelaskan jika penyakit gagal ginjal merupakan salah satu yang turut memakan banyak korban bilamana tidak tertangani dengan baik. “Diperkirakan sekitar 100 ribu orang di dunia meninggal akibat penyakit ini untuk itu perlu mendapatkan perhatian khusus,” ungkap Budi dalam acara webinar.

“Melalui sejumlah trobosan di antaranya meningkatkan akses layanan ginjal melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit, menjaga mutu pelayanannya, melakukan perbaikan sistem pembiayaan,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Tak hanya Menkes RI , beberapa narasumber juga dihadirkan dalam kegiatan webinar kesehatan tersebut , diantaranya Direktur Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Plt. Direktur P2PTM, PB PERNEFRI, PERNEFRI, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. (Dispen Koarmada II)


Rabu, 30 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah keras telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang pembagian takjil di pinggir jalan saat bulan suci ramadhan.

Pelarangan pembagian takjil di pinggir jalan itu sesuai SE Wali Kota Surabaya yang diutarakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Chtistijanto.

"Sopo seng ngelarang (Siapa yang melarang). Tidak ada yang melarang pembagian takjil," kata Wali Kota Eri balik bertanya usai Soft Opening Pasar Turi Baru, Rabu (30/3).

Dalam SE yang dikeluarkannya itu menurut Wali Kota Eri tidak ada bahasa pelarangan pembagian takjil di pinggir jalan.

Namun hanya menyebut kegiatan pembagian takjil dapat dilakukan tetapi harus dapat menghindari kerumunan.

"Di surat edaran wali kota itu bunyinya bahwa pembagian takjil itu termasuk yang di masjid jangan sampai ada kerumunan," jelasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Eri menyerukan, agar terarah dan meminimalisir kerumunan, pembagian takjil sebaiknya dilakukan di tempat ibadah umat muslim atau di panti asuhan.

"Kemudian pembagian takjil kalau bisa diutamakan pada masjid, panti asuhan, dan mushola sehingga lebih terarah dan disitu insyaallah juga bisa diatur kerumunannya. Dilarang tidak ada," ungkapnya.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dengan pembagian takjil di tempat ibadah umat muslim atau di panti asuhan lebih terarah bagi umat muslim yang benar-benar menjalankan ibadah puasa.

"Pembagian takjil tidak ada larangan. Tadi saya bilang diutamakan ke masjid, panti asuhan dengan harapan ketika diberikan itu, lebih menfaat dan mengena. Tapi kalaupun nanti dilakukan ya kami tidak melarang. Karena takjil ini barokahnya banyak, siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa maka pahalanya sebesar orang yang berpuasa," pungkasnya.

Sebelumnya Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan tentang larangan bagi-bagi takjil di pinggir jalan dan sahur on the road, karena saat ini masih masa pandemi Covid-19. 

Makanya, ia berharap warga bersabar dan tidak melakukan bagi-bagi takjil di pinggir jalan maupun sahur on the road.

"Kalau ingin sedekah saat puasa, takjil, dan sahur ya melalui panti asuhan atau di tempat-tempat shelter/penampungan. Misal mau memberikan bantuan ke ojol ya diberikan ke shelter ojol, atau mau memberikan ke pengemudi ya di terminal," kata Eddy, Selasa (29/3).

Selain itu, Eddy juga mengatakan pembagian takjil bisa dilakukan ke panti asuhan atau komunitas dan bukan di jalanan. 

Sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas atau menimbulkan kerumunan di jalanan. 

"Ya kita lakukan pengawasan, baik dilakukan Satpol PP, BPBD, termasuk kecamatan," jelasnya.

Oleh karena itu, jika nantinya ditemukan warga yang melakukan bagi-bagi takjil di jalanan, maka pihaknya akan membubarkannya. Namun dipastikan secara halus dan humanis.

"Kami akan arahkan. Arahannya ke sana (dibubarkan) tapi kami lebih humanis dan edukatif kepada warga. Karena niatnya baik, kami edukasi dengan cara yang baik agar bisa membantu pemkot dan masyarakat Surabaya," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, peminat vaksinasi booster atau dosis ketiga di Kota Surabaya cenderung meningkat. 

Ini berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pada 63 Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan, bahwa dari hasil monitoring, jumlah peserta yang hadir di beberapa lokasi giat vaksinasi melebihi kuota yang disampaikan kepada masyarakat.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa peminat vaksinasi booster memang meningkat," kata Nanik Sukristina di Balai Kota, Rabu (30/3).

Dinkes Surabaya mencatat, capaian vaksinasi booster di Kota Surabaya hingga tanggal 28 Maret 2022 mencapai 95.506 sasaran atau 50,72 persen untuk lansia. 

Jumlah tersebut, dari total sasaran Lansia siap vaksin dengan interval D2 >=3 bulan sebanyak 188.306 orang.

"Sedangkan capaian D3 Non-Lansia sebanyak 430.316 atau 62,53 persen. Jumlah tersebut dari total sasaran Non-Lansia siap vaksin dengan interval D2 >= 3 bulan, sebanyak 688.133 orang," ungkap Nanik.

Meski begitu, Nanik juga memastikan, stok ketersediaan vaksin hingga tanggal 28 Maret 2022 sudah tersebar di 63 Puskesmas dalam jumlah yang cukup sesuai. 

Sementara untuk jadwal pelaksanaan vaksinasi, telah ditentukan oleh masing-masing Puskesmas

"Untuk pemenuhan kebutuhan vaksin booster tambahan juga terus diusulkan kepada provinsi sesuai dengan ketersediaan logistik di tingkat provinsi," sambungnya.

Nanik juga menjelaskan, bahwa Dinkes Surabaya telah memfasilitasi layanan vaksinasi booster. 

Bahkan, vaksinasi di Surabaya terus digencarkan pasca pemerintah pusat memperbolehkan mudik Lebaran 2022 dengan syarat warga sudah  menerima vaksinasi booster.

"Meningkatnya peminat vaksin booster saat ini salah satunya dikarenakan sudah terbukanya (tergenerate pada sistem aplikasi pedulilindungi) eticket dosis ke-3 bagi masyarakat umum >18 tahun dengan interval minimal 3 bulan," jelas Nanik.

Sementara untuk jenis vaksin dosis ketiga atau booster yang disediakan Dinkes melalui 63 Puskesmas Surabaya adalah Sinovac dan Astra Zeneca. 


KABARPROGRESIF.COM: (Bojonegoro) Dirsimet Puster TNI-AD, Brigjen TNI Achmad Said menggelar kunjungan kerjanya ke wilayah teritorial Korem 082/CPYJ.

Kunjungannya kali ini, dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Kedatangan Jenderal bintang satu TNI-AD itu, disambut oleh pejabat setempat. 

Bahkan, Kepala Staf Korem 082/CPYJ, Letkol Arm Beni Sutrisno pun turut mendampingi kunjungan kerja yang dilakukan oleh tim asistensi kemampuan dan kemantapan itu.

Brigjen Achmad menjelaskan, kunjungannya itu dalam rangka meninjau Kodim 0813/Bojonegoro, sekaligus bersilaturahmi dengan Forkopimda setempat.

“Kita ingin melihat secara langsung tugas pokok Satuan Kodim Bojonegoro selama ini,” ujarnya. Rabu, 30 Maret 2022.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah mengungkapkan jika selama ini pihak Kodim selalu bersinergi dengan instansi terkait, salah satunya Pemda Bojonegoro dalam upaya mewujudkan pembangunan dan kondusifitas.

“TNI, khususnya Kodim selalu membantu Pemkab dalam percepatan pembangunan wilayah, terlebih di daerah pinggiran,” pungkasnya. (Penrem 082/CPYJ)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah pembongkaran Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi tuntas pada 23 Maret 2022 lalu, kini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) melakukan pembersihan di sisi selatan dan pengaspalan jalan di sisi timur Pasar Turi Baru. 

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM Adi Gunita mengatakan, setelah dibersihkan semuanya, sisi timur dan selatan bangunan Pasar Turi Baru itu diaspal. 

Akan tetapi, saat ini di sisi selatan Pasar Turi Baru belum bisa diaspal, karena rencananya akan dibangun saluran terlebih dahulu. 

"Jadi, nanti itu (sisi selatan) mau dibangun saluran drainase oleh teman-teman Pasar Turi Baru. Oleh karena itu, sementara ini kita bersihkan, karena kalau diaspal sekarang bakal percuma, mubazir kalau dibongkar lagi (aspalnya)," kata Adi, Rabu (30/3).

Begitu pula dengan jalan di sisi timur Pasar Turi Baru,  eks lokasi bangunan TPS Pasar Turi blok A dan B itu juga dilakukan pembersihan. 

Sedangkan pengaspalan Jalan Pasar Turi, sudah dilakukan oleh Bidang Jalan dan Jembatan DSDABM. 

Setelah dilakukan pengaspalan jalan, Adi menjelaskan, DSADBM Kota Surabaya berencana menata estetika eks lokasi TPS Pasar Turi dan menambah beberapa fasilitas umum, seperti trotoar jalan dan halte bus. 

"Untuk yang dekat Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) itu, kita bersihkan dan rapikan, sembari menyusun perencanaan parking lot, pedestrian, trotoar dan halte bus. Nanti di situ ada satu halte bus, posisinya di depan Pasar Turi Baru," jelas Adi.

Rencananya, sambung Adi, Jalan Pasar Turi dibagi menjadi dua lajur. Pengendara yang dari arah Jalan Dupak setelah rel kereta api, bisa berbelok ke kiri menuju ke Jalan Pasar Turi. 

Sedangkan dari arah Jalan Bubutan, bisa juga berbelok ke kiri ke arah Jalan Pasar Turi menuju ke Jalan Tembakan. 

"Sesuai dengan data Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Tata Ruang, Jalan Pasar Turi sisi timur itu lebarnya sekitar 30 - 40 meter, oleh karena itu kita buat dua jalur," sambungnya. 

Sebelumnya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Irvan Widyanto mengatakan, akan melakukan penataan estetika di eks lokasi TPS Pasar Turi blok A, B dan C. 

Harapannya, setelah dilakukan penataan nanti dapat memperlancar arus lalu lintas di kawasan Jalan Pasar Turi dan sekitarnya.

Irvan juga menyebutkan, bahwa saluran yang ada di kawasan Jalan Pasar Turi juga akan dilakukan normalisasi. Pembangunan normalisasi saluran ini diharapkan dapat mencegah genangan di kawasan Jalan Semarang.

"Nanti pembuatan saluran baru melingkar di sisi luar Pasar Turi Baru. Termasuk saluran sekunder untuk collecting dengan saluran yang ada di Dupak. Jadi, itu nanti bisa mengurangi genangan yang ada di Jalan Semarang," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Amfibi (Satfib) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Imam Purwanto, resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan sekaligus tugas dan tanggung jawab  Komandan KRI Multatuli-561 kepada Kolonel Laut (P) Dodi Hermanto.

Hal tersebut dilaksanakan dalam acara serah terima jabatan Komandan KRI Multatuli-561, yang berlangsung di geladak heli kapal perang buatan Jepang ini,  yang sedang sandar di Dermaga Semampir Lama Koarmada II pada Rabu (30/3)

Jabatan Komandan KRI Multatuli-561 sempat kosong untuk beberapa waktu, karena pejabat sebelumnya  Kolonel Laut (P) Anton Pratomo mendapat kepercayaan dari pimpinan TNI AL sebagai Komandan KRI dr.Wahidin Sudirohusodo-991. 

Sementara  Kolonel Didi Hermanto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Pelaut (Kadeppel) AAL.

Adapun rangkaian acara sertijab diawali dengan persiapan peserta acara, laporan, penghormatan kepada pimpinan acara, persiapan serah terima jabatan, pengambilan sumpah, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penandatangan berita acara, laporan resmi pelaksanaan serah terima jabatan, dan di akhir acara dilaksanakan pengambilan foto bersama.

Turut hadir dalam acara ini yaitu  Komandan unsur Satfib Koarmada II, staf Pamen (perwira mengah) Satfib Koarmada II, dan perwakilan anggota KRI Multatuli-561. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Kodim 1610/Klungkung berkomitmen untuk terus bersinergi dengan masyarakat dalam berbagai upaya, salah satunya melalui adanya kegiatan keagamaan yang saat ini digelar di Pura Dalem Prajapati, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Di lokasi itu, Dandim Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH, M. Si menerjunkan beberapa personel Babinsa. Keberadaan Babinsa di lokasi itu, ditujukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan, harus betul-betul dipatuhi oleh masyarakat. Itu bagian dari upaya memutus rantai penyebaran pandemi,” ujar Dandim. Rabu, 30 Maret 2021.

Babinsa, kata Dandim, nantinya akan bersinergi dengan masyarakat selama kegiatan itu berjalan. 

Bahkan, Babinsa harus bisa memastikan jika penerapan 3M di lokasi harus betul-betul dijalankan dengan baik.

“Babinsa juga harus melakukan komunikasi sosial,” bebernya.


Selasa, 29 Maret 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Mendadak semua kondisi kendaraan yang ada di Kodim 1610/Klungkung diperiksa oleh pihak Denpal IX/3 Singaraja.

Pengecekan itu, mendapat pendampingan langsung dari Pasilog Kodim, Kapten Cba I Ketut Sudiarta.

Kegiatan tersebut, merupakan salah satu upaya rutinitas yang dilakukan oleh setiap Satuan TNI-AD guna memastikan kondisi materiil yang ada di masing-masing Satuan.

“Itu untuk memastikan kondisi kendaraan yang ada di Makodim,” ujar Dandim, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si. Selasa, 29 Maret 2022.

Pemeliharaan dan perawatan, kata Dandim, menjadi suatu hal penting yang harus dilakukan oleh semua prajurit TNI. 

Hal itu, kata dia, mampu mendukung setiap tugas dan tanggung jawab prajurit TNI, terutama dalam mendukung tugas pokok.

“Selain sebagai wujud pertanggung jawaban, personel juga harus peduli dengan kendaraan Satuan,” pugkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto memastikan siap mendukung proses hukum di kepolisian. 

Sekalipun demikian, hingga saat ini pihaknya masih akan melakukan proses secara internal. 

Sebagai Penegak Perda, Eddy menegaskan Satpol PP Surabaya telah memiliki regulasi yang jelas dalam melaksanakan tugas. 

Termasuk, apabila ada pelanggaran, maka sudah ada sanksi yang diberikan.

Dikonfirmasi secara terpisah, Eddy menjelaskan sejumlah sanksi yang akan diterapkan apabila memang oknum yang bersangkutan terbukti melakukan kesalahan. Sanksi terberatnya adalah pemecatan. 

"Kalau dia ASN, maka akan ada sanksi dari Inspektorat. Prosesnya di Inspektorat dan pemberlakuan sanksi dari Pemerintah Kota," kata Eddy di Surabaya.

"Sedangkan kalau dia pegawai kontrak, maka kami langsung lakukan pemecatan," tegas Eddy. 

Sekalipun demikian, pihaknya masih akan melakukan proses di internal. Mengingat, belum ada informasi yang bersangkutan merupakan anggota pihaknya.

Sebab, struktur Satpol PP Surabaya terbagi atas dua penanggungjawab. Yakni, Kota dan kecamatan. 

Satpol PP yang berada di tingkat Kota berada di bawah tanggungjawabnya sedangkan yang ada di Kecamatan bertanggungjawab kepada masing-masing camat.

"Kalau yang disebut inisial KTI, tidak ada di Satpol PP Kota. Kemungkinan, itu anggota di (Satpol-PP) Kecamatan. Kami cek terlebih dahulu," katanya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive