Kejari Jambi Tahan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Air Bersih

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjabbar) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) menahan empat orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih di kabupaten tersebut yang merugikan negara Rp10 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi Lexy Fatharany mengatakan setelah berkas perkara, barang bukti dan tersangka dilimpahkan penyidik Polda Jambi ke Kejati maka pihaknya menahan para tersangka untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Keempat tersangka tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih tersebut, yakni Fatmayanti, Yalmeswara, David Sihombing dan Adrianus Utama Suswandi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih di Kabupaten Tanjab Barat pada 2014, keempat tersangka memiliki jabatan dan peran masing-masing yakni tersangka Fatmayanti selaku Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan, Yalmeswara penerima pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan sipil, David Sihombing sebagai PPK dan Adrianus Utama Suswandi selaku Dirut PT Maswandi.

Kronologis dalam perkara ini telah dilaksanakan kegiatan pengadaan air bersih pada Dinas PU Tanjabbar dengan anggaran sebesar Rp39,5 miliar yang kemudian dilaksanakan oleh PT Maswandi dan pengawasannya PT Multi Karya Interplan Konsultan yang kemudian di tengah melaksanakan ada pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak dapat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar sesuai audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

"Dalam kasus ini kerugian negara cukup besar mencapai Rp10 miliar hasil audit dari BPKP Perwakilan Jambi dan laporan itu menjadi bukti dalam kasus tersebut," kata Lexy Fhatarany, Kamis, 31 Maret.

Pada saat penyerahan berkas dan barang bukti selain tersangka juga ada barang bukti yang disita saat penyidikan sekitar Rp400 juta dan ada uang titipan dari tersangka Adrianus sekitar Rp1 miliar yang akan disimpan di rekening BRI Kejari Tanjabbar.

Read More

PPN 11 Persen, Ini Harga Barang dan Jasa yang Berpotensi Melambung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bakal naik menjadi 11% mulai besok, Jumat 1 April 2022. Kenaikan tarif ini akan meningkatkan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.

Seperti diketahui, kenaikan PPN 11 persen merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat merosotnya pajak. 

Bahkan kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kenaikan 1% dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.

“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” ungkap Menkeu dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (31/3/2022).

Sri Mulyani memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. 

Apalagi selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan.

“Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” jelasnya.

Menkeu menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

“Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” pungkasnya.

Berikut Barang yang dipungut PPN:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, berikut barang-barang yang dipungut PPN.

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sementara, barang dan jasa yang tidak terimbas kenaikan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) antara lain:

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.

- Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga

- Jasa kesenian dan hiburan

- Jasa perhotelan

- Jasa yang disediakan pemerintah

- Jasa penyediaan tempat parkir

- Jasa boga atau katering

Read More

Masuk Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Nama Tersangka Dugaan Korupsi LNG Pertamina

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG PT Pertamina sudah masuk tahap penyidikan. Nama tersangka sudah dikantongi saat ini.

"Ini memang betul (sudah tahap penyidikan, red)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dikutip dari YouTube KPK RI, Kamis, 31 Maret.

Hanya saja, Karyoto belum mau bicara banyak soal siapa saja tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Para tersangka nantinya akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penahanan.

"Kami belum mengumumkan secara detail. Ada banyak faktor yang enggak bisa saya buka," tegasnya.

Masyarakat kini diminta bersabar dan terus memantau perkembangan kasus ini. Karyoto memastikan, penyidiknya kini terus mencari barang bukti untuk memperkuat sangkaan terhadap para pelaku.

"Nanti pada waktunya kita sampaikan ke publik bagaimana penanganan perkara ini," ujar Karyoto.

Diberitakan sebelumnya, pengusutan dugaan korupsi pembelian LNG PT Pertamina ini awalnya memang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hanya saja, belakangan kasus ini diserahkan ke KPK.

Penyerahan dilakukan karena dari hasil koordinasi, diketahui komisi antirasuah juga tengah menelisik kasus korupsi itu. Adapun pengusutan dugaan korupsi ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2021.

Sebagai informasi, pada Februari lalu Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan mengkaji ulang rencana pembelian LNG dari Mozambique LNG1 Comapny Pte Ltd sebesar 1 juta ton LNG per tahun (MTPA) atau sekitar 17 kargo per tahun mulai akhir 2024 atau awal 2025 selama periode 20 tahun.

Read More

Rumah Restorative Justice Hadir Di 18 Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Lagi, 17 Rumah Restorative Justice (RJ) berdiri di 17 kelurahan Kota Mojokerto. Dengan diresmikannya 17 Rumah RJ ini, total 18 kelurahan di Kota Mojokerto sudah memiliki Rumah RJ.

Peresmian 17 Rumah RJ dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Hadiman di Pendopo Sabha Kridha Tama, Gedhng Hageng, Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk 50, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (31/3/2022).

Peresmian secara virtual ini berlangsung serentak di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati. 

Hadir dalam pelaksanaan peresmiam rumah RJ tersebut antara lain Forkopimda Kota Mojokerto, camat se kota Mojokerto, lurah se Kota Mojokerto, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Hari ini lunas 100 persen, 18 kelurahan di Kota Mojokerto sudah memiliki Rumah Restorative Justice. Karena satu Rumah Restorative Justice di kelurahan Kranggan suka diresmikan sebelumnya. Kita patut berbangga karena menjadi satu-satunya yang sudah lengkap seratus persen di Jawa Timur,” ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ning Ita, sapaannya mengaku pihaknya mengapresiasi rumah RJ yang merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung. 

Tujuannya untuk menyelesaikan perkara hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan kedamaian sehingga kondisi di masing-masing daerah lebih kondusif.

“Ini sebenarnya sangat sesuai dengan kondisi yang ada di kota Mojokerto. Alhamdulillah akhir tahun 2020 lalu kota Mojokerto satu-sqtunya di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama,” ungkapnya.

Ning Ita menjelaskan, dilihat dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), indeks ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) Kota Mojokerto pada 2021 berada di angka 96,43. 

“Naik 3 persen dibanding pada 2020 dengan angka 93,81,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Hadiman mengaku sangat berterima kasih kepada wali kota serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat karena bisa merealisasikan 100 persen rumah RJ di wilayah hukum Kejari Kota Mojokerto.

Pria kelahiran Aceh ini menjelaskan, Kejari Kota Mojokerto sudah melakukan RJ sebanyak dua perkara. 

Di tahun 2021 sebanyak 1 perkara, yakni penganiayaan ringan di Kelurahan Prajurit Kulon danpada 2022 juga perkara serupa di Kelurahan Kranggan.

“Tahun 2023 ini kami mengajukan dua RJ lagi ke Aspidum Kejati untuk kasus laka lantas Kelurahan Meri. Karena dari awal sudah ada proses perdamaian antara korban dan pelaku, maka memenuhi syarat untuk diajukan RJ,” tuturnya.

Diakui Hadiman, pihaknya salut dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kota Mojokerto terhadap hukum. Hal itu dibuktikan dengan jumlah perkara kriminalitas yang masuk sangat rendah.

“Perkara pidum dari SP2HP Polresta Mojokerto rata-rata 7 perkara. Demikian juga dengan angka kasus narkoba, juga sangat kecil sekali. Semoga apa yang kita harapkan bersama untuk Kota Mojokerto bebas dari tindak pidana kriminalitas dapat terwujud,” tukasnya.

Read More

Babinsa Kodim Klungkung Dongrak Minat Baca Generasi Muda

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Partisipasi untuk ikut serta mencerdaskan generasi penerus, khususnya para pelajar di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ternyata tak lepas dari adanya peran TNI-AD, khususnya Kodim 1610/Klungkung.

Saat ini, pihak Kodim mulai menginstruksikan seluruh Babinsa yang ada di wilayah teritorialnya untuk bisa meningkatkan minat baca generasi penerus di wilayah teritorialnya.

Bukan hanya saat ini saja, namun, kata Dandim, upaya itu bakal dilakukan setiap hari sebagai bagian dari visi dan misi TNI-AD di masyarakat.

“Program itu bagian dari wujud kepedulian Kodim pada generasi penerus bangsa,” ujar Dandim. Kamis, 31 Maret 2022.

Babinsa, menurutnya, memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan generasi muda di setiap daerah. Bahkan, keberadaan Babinsa diyakini mampu memberikan semangat dan motivasi.

“Yang terpenting, Babinsa juga harus bisa berinovasi dan memiliki wawasan untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa,” tandasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Serahkan Terminal Tipe A Purabaya ke Kementerian Perhubungan RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan serah terima pengelolaan Terminal Tipe A Purabaya kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI), yang ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD), di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (31/3).

Dengan penyerahan Terminal Tipe A Purabaya kepada Kementerian Perhubungan RI, membuat pengelolaan keuangan menjadi efektif. 

Sebab, penyerahan BMD tersebut, sesuai dengan aturan dan kebutuhan pengelolaan pemerintah pusat, yakni kebutuhan tempat transportasi darat Terminal Tipe A Purabaya yang ada di Kota Surabaya. 

“Semoga sinergi ini terus berjalan, supaya pengelolaan terminal ini tidak melebihi muatan dari sisi penanganan dan terdapat sinergitas pelayanan, baik angkutan umum lintas batas dan antar kota provinsi (AKAP) atau angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Hendro menjelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan serah terima Terminal Tipe A Purabaya telah melalui berbagai proses. 

Menurut dia, penyediaan terminal sebagai salah satu upaya untuk memindahkan minat masyarakat terhadap penggunaan moda transportasi umum. 

Apalagi, menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

“Kita berharap, Pemkot Surabaya bisa terus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan RI dalam penyediaan moda transportasi, diantaranya dengan pendekatan aplikasi. Serta menjadikan terminal sebagai tempat berkumpul dan melakukan aktivitas ekonomi bagi masyarakat, seperti wisata kuliner maupun wisata belanja lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya, atas kelancaran koordinasi dalam rangka penyelesaian peralihan BMD Terminal Tipe A Purabaya. 

Nantinya, setelah Terminal Tipe A Purabaya dikelola, pihaknya berharap tetap mendapat masukan dari Perangkat Daerah (PD) terkait.

“Khususnya hal-hal penting apa saja untuk mempersiapkan Terminal Purabaya. Sebab, kita harus segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Sebelumnya, kita telah mengirim para petugas untuk melakukan analisis dan sebagainya di Terminal Tipe A Purabaya selama 3 bulan,” kata Marta.

Marta mengaku, dalam waktu dekat Terminal Tipe A Purabaya akan melakukan berbagai perbaikan, dengan menerjunkan Tim Excellent Services, yang diharapkan bisa menata kembali pelayanan dan fasilitas di dalam terminal. 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan efisiensi SDM, sesuai dengan analisa beban kerja.

“Kita bentuk Tim Excellent service di Surabaya, supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Di dalam tim tersebut, salah satunya ada pengelola hotel dan mall besar di Jakarta, terkait bagaimana tingkat manajerial yang dibutuhkan di Terminal Tipe A Surabaya,” ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menerangkan, total BMD Terminal Tipe A Purabaya yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan RI adalah seluas 2 hektar. 

Kedepan, pihaknya mengaku akan terus bersinergi, dalam upaya perbaikan pelayanan Terminal Tipe A Purabaya.

“Kami akan terus bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. 

Read More

Jaksa Agung ST Burhanudin Ungkap ada Benalu dan Pengkhianat di Kejagung!

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Agung ST Burhanudin mengakui ada pengkhianat dan benalu di Kejagung. Hal itu karena dia masih sering mendapat laporan jaksa jahat.

Dalam kunjungan kerja ke Kejati Kalimantan Barat, Rabu (30/3/2022), ia masih percaya ada aparat yang bekerja dengan bail dan penuh integritas.

“Namun sayang, seringkali kerja keras kita membangun citra institusi dirubuhkan sendiri oleh perilaku oknum kejaksaan, mitra kerja kita sendiri yang dengan sadar menjadi benalu dan pengkhianat,” kata ST Burhanudin.

Dia membentuk Satgas 53 yang bertugas membersihkan para jaksa jahat yang dilaporkan masyarakat.

Tahun ini, dia juga menerbutkan surat arahan khusus terkait jaksa jahat pada seluruh kejaksaan RI.

“Namun tidak sampai 1 bulan sejak saya mengeluarkan surat tersebut, saya masih menerima laporan yang sama dari berbagai daerah,” ujar dia.

Tidak hanya itu, Jaksa Agung juga sempat mengeluarkan Surat Jaksa Agung Nomor 41 pada 15 Februari 2022 dan Surat Jaksa Agung Nomor 66 pada 9 Maret 2022.

“Perlu saudara ketahui bahwa surat tersebut saya keluarkan sehubungan dengan masih adanya anggota kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela minta minta proyek, mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa,” ujar dia.

Satgas 53 yang dibentuk untuk menjaga marwah institusi sudah berjalan efektif. Menurut ST Burhanuddin, sudah banyak jaksa jahat yang dititindak tegas hingga dipidanakan.

“Perlu saudara sekalian ketahui bahwa satgas 53 telah bekerja dengan efektif, sudah banyak oknum pegawai kejaksaan yang ditangani oleh satgas 53, baik oknum jaksa maupun oknum tata usaha, bahkan beberapa diantaranya terpaksa saya pidanakan,” ujar dia.

Sebelumnya Jaksa Agung pernah mengungkapkan, ada 209 orang yang terdiri dari oknum pegawai maupun jaksa di instansi Kejaksaan yang melakukan perbuatan tercela.

Jumlah tersebut merupakan data yang diterima sejak awal Januari hingga 13 Desember 2021.

“Bagi saya angka ini sangat besar," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (31/12/2021).

Namun, ia tidak secara rinci mengungkapkan jenis perbuatan tercela yang dilakukan oleh ratusan pegawai tersebut. Burhanuddin mengatakan, 209 jaksa tersebut telah diberi sanksi disiplin, baik jenis ringan, sedang, hingga berat.

"Saya tidak pernah membeda-bedakan jenis hukuman yang dijatuhkan, bagi saya apa pun jenis hukuman yang dijatuhkan baik itu ringan, sedang, atau pun berat, di mata saya tetap merupakan tugas berat, karena tugas terberat bagi saya adalah ketika harus menghukum anak buah,” ucap dia.

Read More

Danyon Brimob B Pelopor Pimpin Sertikjab Para Pasi dan Danki

KABARPROGRESIF.COM: (Riau) Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Kompol Petrus Hottiner Simamora, S.Sos, pimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Para Pasi dan Komandan Kompi.

Acara serah terima jabatan dilakukan di halaman Mako Brimob Batalyon B Pelopor Sat Brimob Polda Riau Manggala Junction Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, Kamis (31/3/22).

Adapun pejabat yang dilantik, AKP Zainul Asraf, Jabatan lama, Danki 1 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru sebagai Pasi Yanma Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Iptu Adlis Wadanki-2 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru PS Danki 2 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Iptu Sugiono Jabatan Lama Wadanki 3 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dengan Jabatan baru sebagai PS Danki 1 Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Ipda Dody Setiawan jabatan lama Danton 1 Kompi 1 Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasilog Yon B Por Sat Brimob Polda Riau, Ipda Hengki Damanik jabatan lama PS Pasi Yanma Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasimin Yon B Por Sat Brimob Polda Riau dan yang terakhir adalah Ipda Sunggul Panjaitan, SH. Jabatan lama Danton 3 KIE Yon C Por Sat Brimob Polda Riau dengan jabatan baru sebagai PS Pasi Provos Yon B Por Sat Brimob Polda Riau.

Komandan Batalyon (Danyon) B Pelopor Sat Brimob Polda Riau, Kompol. Petrus Hottiner Simamora, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, serah terima jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan di lingkungan Polri sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi serta penyegaran dan pembinaan karir melalui sebuah sitem agar organisasi berjalan dengan sehat dan dinamis menuju perubahan yang lebih baik.

Untuk itu Petrus meminta agar Sertijab ini jangan di pandang hanya sebagai formalitas dan seremonial biasa saja, melainkan harus dilihat sebagai suatu upaya institusi Polri, kususnya di Batalyon B Pelopor ini, dalam meningkatkan Produktifitas dan kinerja Batalyon untuk menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin komplek, sehingga pengelolaan organisasi berjalan secara efektik dan efisien.

Lebih lanjut Petrus mengharapkan dengan dilaksanakannya Sertijab ini, maka kedepan Batalyon B Pelopor akan memberikan warna Positif untuk mengembangkan Kreatifitas organisasi guna membangun prestasi kinerja dilingkungan Sat Brimob Polda Riau kedepan kususnya di Batalyon B Pelopor.

Kepada pejabat yang sudah dilantik diucapkan selamat dan kiranya dapat mengemban tugas dengan baik karena jabatan itu merupakan amanah kepercayaan pimpinan yang harus di syukuri agar dijalankan dengan sebaik-baiknya, tandas Kompol Petrus Hottiner Simamora, S.Sos.

Usai acara Sertijab dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah dengan tetap menjalankan sesuai dengan Protokol kesehatan.

Read More

"Dandan Omah" Program Padat Karya, Tahun 2022 Perputaran Ekonomi Kerakyatan Capai Rp28 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meluncurkan "Dandan Omah" Program Padat Karya Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Tahun 2022. 

Peluncuran program ini dipusatkan di depan Kantor Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari yang diikuti secara virtual oleh Perangkat Daerah (PD), Camat, dan Lurah se-Surabaya, Kamis (31/3).

Dalam keterangan resmi yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, tahun 2022 Program Padat Karya Rutilahu menyasar 800 rumah dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Jumlah sasaran tersebut lokasinya tersebar di 154 kelurahan Surabaya.

"Insya Allah tahun ini ada 800 titik rumah. Tapi sebenarnya data (usulan) dari kecamatan dan kelurahan ada 3.400 rumah. Jadi Insya Allah tahun depan sisanya akan kita selesaikan semuanya," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat meninjau rumah warga penerima Program Rutilahu di kawasan Jl Kedung Rukem IV Surabaya.

Bagi dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2022 yang mencapai Rp 10,3 triliun tidak akan ada artinya jika tak bermanfaat untuk kesejahteraan warga. 

Karena itu, daripada membangun sesuatu yang monumental, Wali Kota Eri Cahyadi lebih memanfaatkan anggaran sebesar itu untuk kesejahteraan warga. 

"Dibanding bangun bangunan monumental yang dilihat besar tapi tidak ada manfaatnya, lebih baik kita membangun membantu masyarakat yang rumahnya (tidak layak) seperti ini," tegas dia.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri Cahyadi memastikan, pada tahun 2022, ia lebih memprioritaskan kebijakan-kebijakan untuk perbaikan pembangunan sumber daya manusia dan kepentingan masyarakat. 

Menurutnya, Surabaya akan menjadi kota hebat, jika masyarakatnya sudah sejahtera.

"Percuma Surabaya ini menjadi Kota Metropolitan kalau masih ada rumah (tidak layak) yang belum tersentuh. Makanya kita dandani (perbaiki) bareng-bareng (bersama)," ujar dia.

Tak lupa, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengingatkan kepada camat dan lurah agar ke depan jangan sampai ada warga yang rumahnya tidak layak namun belum dilaporkan. 

Di sisi lain, dia juga meminta kepada PD terkait di lingkup pemkot agar menyelesaikan sisa 2.600 dari total 3.400 usulan Rutilahu pada tahun mendatang.

"Karena buat saya itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga, dari pada saya membangun sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat umat warga Surabaya," jelas dia.

Program Rutilahu di Kota Surabaya ini bisa dibilang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. 

Sebab, program padat karya ini melibatkan Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR) atau pekerja yang berasal dari warga sekitar.

Setiap satu unit rumah yang dibedah itu melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. 

Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan berbelanja di toko galangan sekitar.

Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp 35 juta. Nah, jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program Rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. 

Dengan demikian, maka perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar.

"Surabaya ini adalah ekonomi kerakyatan. Maka uang itu harus dari Surabaya, berputar di Surabaya dan untuk orang Surabaya. Berarti kalau kayak begini yang bangun (kerjakan) siapa? Ya warga Surabaya. Termasuk pekerjaan paving nanti yang sudah saya siapkan," ungkap Wali Kota Eri Cahyadi.

Sementara itu, Anah Janah (60) adalah salah satu warga penerima manfaat 'Dandan Omah' program Rutilahu tahun 2022. Dia pun bersyukur rumahnya mulai diperbaiki. 

"Saya berterima kasih kepada Pak Eri. Alhamdulillah saya dikasih rezeki sama Allah melalui Pak Eri. Semoga Pak Eri dikasih seger waras sehat, panjang umur, barokah lancar semuanya," kata Anah sembari meneteskan air mata.

Bahkan, ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Kedung Rukem IV/32B, Kelurahan Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari itu tak menyangka, Wali Kota Eri Cahyadi datang langsung ke rumahnya. Dia mengaku, sebenarnya rumahnya ini sudah diusulkan program Rutilahu 3 tahun lalu kepada Pemkot Surabaya.

"Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Untuk sementara saya akan tinggal di belakang, di rumahnya adik. Semoga atas (atap) tidak kebocoran lagi," pungkasnya.

Read More

Peringati Hari Ginjal Sedunia, Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ikuti Webinar Kesehatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Daerah Jalasenstri Armada (KDJA) II  Ny. Dewi Iwan Isnurwanto didampingi Wakil Ketua DJA II Ny. Insani Rachmad Jayadi dan Pengurus Inti DJA II mengikuti webinar kesehatan dalam rangka puncak acara memperingati Hari Ginjal Sedunia Tahun 2022 secara live zoom meeting , bertempat di R5 Gedung Jalasenastri Armada II, Kamis (31/3).

Kegiatan yang diselengarakan oleh Kementrian Kesehatan RI dan Direktorat P2PTM Kemenkes RI ini mengangkat tema “Cerdik Kenali Jaga Dan Rawat Ginjal Kita Dengan Patuh”, tak hanya itu kegiatan webinar kesehatan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya Jalasenastri Armada II dapat mengikutinya langsung melalui live streaming di YouTube.

Dalam kegiatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyakit gagal ginjal masih menjadi penyakit yang rawan terjadi di masyarakat. Bahkan penyakit yang termasuk kategori kronis ini diidap satu dari 10 orang dewasa di seluruh dunia.

Budi menjelaskan jika penyakit gagal ginjal merupakan salah satu yang turut memakan banyak korban bilamana tidak tertangani dengan baik. “Diperkirakan sekitar 100 ribu orang di dunia meninggal akibat penyakit ini untuk itu perlu mendapatkan perhatian khusus,” ungkap Budi dalam acara webinar.

“Melalui sejumlah trobosan di antaranya meningkatkan akses layanan ginjal melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit, menjaga mutu pelayanannya, melakukan perbaikan sistem pembiayaan,” jelas Menkes Budi Gunadi.

Tak hanya Menkes RI , beberapa narasumber juga dihadirkan dalam kegiatan webinar kesehatan tersebut , diantaranya Direktur Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Plt. Direktur P2PTM, PB PERNEFRI, PERNEFRI, Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. (Dispen Koarmada II)

Read More

Wali Kota Eri Bantah Keras Keluarkan SE Larang Bagi Takjil Saat Ramadhan di Jalan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membantah keras telah mengeluarkan surat edaran (SE) yang melarang pembagian takjil di pinggir jalan saat bulan suci ramadhan.

Pelarangan pembagian takjil di pinggir jalan itu sesuai SE Wali Kota Surabaya yang diutarakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Chtistijanto.

"Sopo seng ngelarang (Siapa yang melarang). Tidak ada yang melarang pembagian takjil," kata Wali Kota Eri balik bertanya usai Soft Opening Pasar Turi Baru, Rabu (30/3).

Dalam SE yang dikeluarkannya itu menurut Wali Kota Eri tidak ada bahasa pelarangan pembagian takjil di pinggir jalan.

Namun hanya menyebut kegiatan pembagian takjil dapat dilakukan tetapi harus dapat menghindari kerumunan.

"Di surat edaran wali kota itu bunyinya bahwa pembagian takjil itu termasuk yang di masjid jangan sampai ada kerumunan," jelasnya.

Kendati demikian, Wali Kota Eri menyerukan, agar terarah dan meminimalisir kerumunan, pembagian takjil sebaiknya dilakukan di tempat ibadah umat muslim atau di panti asuhan.

"Kemudian pembagian takjil kalau bisa diutamakan pada masjid, panti asuhan, dan mushola sehingga lebih terarah dan disitu insyaallah juga bisa diatur kerumunannya. Dilarang tidak ada," ungkapnya.

Selain itu, lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, dengan pembagian takjil di tempat ibadah umat muslim atau di panti asuhan lebih terarah bagi umat muslim yang benar-benar menjalankan ibadah puasa.

"Pembagian takjil tidak ada larangan. Tadi saya bilang diutamakan ke masjid, panti asuhan dengan harapan ketika diberikan itu, lebih menfaat dan mengena. Tapi kalaupun nanti dilakukan ya kami tidak melarang. Karena takjil ini barokahnya banyak, siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa maka pahalanya sebesar orang yang berpuasa," pungkasnya.

Sebelumnya Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan tentang larangan bagi-bagi takjil di pinggir jalan dan sahur on the road, karena saat ini masih masa pandemi Covid-19. 

Makanya, ia berharap warga bersabar dan tidak melakukan bagi-bagi takjil di pinggir jalan maupun sahur on the road.

"Kalau ingin sedekah saat puasa, takjil, dan sahur ya melalui panti asuhan atau di tempat-tempat shelter/penampungan. Misal mau memberikan bantuan ke ojol ya diberikan ke shelter ojol, atau mau memberikan ke pengemudi ya di terminal," kata Eddy, Selasa (29/3).

Selain itu, Eddy juga mengatakan pembagian takjil bisa dilakukan ke panti asuhan atau komunitas dan bukan di jalanan. 

Sehingga tidak akan mengganggu lalu lintas atau menimbulkan kerumunan di jalanan. 

"Ya kita lakukan pengawasan, baik dilakukan Satpol PP, BPBD, termasuk kecamatan," jelasnya.

Oleh karena itu, jika nantinya ditemukan warga yang melakukan bagi-bagi takjil di jalanan, maka pihaknya akan membubarkannya. Namun dipastikan secara halus dan humanis.

"Kami akan arahkan. Arahannya ke sana (dibubarkan) tapi kami lebih humanis dan edukatif kepada warga. Karena niatnya baik, kami edukasi dengan cara yang baik agar bisa membantu pemkot dan masyarakat Surabaya," pungkasnya. 

Read More

Jelang Ramadan, Peminat Vaksinasi Booster di Surabaya Meningkat

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, peminat vaksinasi booster atau dosis ketiga di Kota Surabaya cenderung meningkat. 

Ini berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya pada 63 Puskesmas.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan, bahwa dari hasil monitoring, jumlah peserta yang hadir di beberapa lokasi giat vaksinasi melebihi kuota yang disampaikan kepada masyarakat.

"Sehingga dapat disimpulkan bahwa peminat vaksinasi booster memang meningkat," kata Nanik Sukristina di Balai Kota, Rabu (30/3).

Dinkes Surabaya mencatat, capaian vaksinasi booster di Kota Surabaya hingga tanggal 28 Maret 2022 mencapai 95.506 sasaran atau 50,72 persen untuk lansia. 

Jumlah tersebut, dari total sasaran Lansia siap vaksin dengan interval D2 >=3 bulan sebanyak 188.306 orang.

"Sedangkan capaian D3 Non-Lansia sebanyak 430.316 atau 62,53 persen. Jumlah tersebut dari total sasaran Non-Lansia siap vaksin dengan interval D2 >= 3 bulan, sebanyak 688.133 orang," ungkap Nanik.

Meski begitu, Nanik juga memastikan, stok ketersediaan vaksin hingga tanggal 28 Maret 2022 sudah tersebar di 63 Puskesmas dalam jumlah yang cukup sesuai. 

Sementara untuk jadwal pelaksanaan vaksinasi, telah ditentukan oleh masing-masing Puskesmas

"Untuk pemenuhan kebutuhan vaksin booster tambahan juga terus diusulkan kepada provinsi sesuai dengan ketersediaan logistik di tingkat provinsi," sambungnya.

Nanik juga menjelaskan, bahwa Dinkes Surabaya telah memfasilitasi layanan vaksinasi booster. 

Bahkan, vaksinasi di Surabaya terus digencarkan pasca pemerintah pusat memperbolehkan mudik Lebaran 2022 dengan syarat warga sudah  menerima vaksinasi booster.

"Meningkatnya peminat vaksin booster saat ini salah satunya dikarenakan sudah terbukanya (tergenerate pada sistem aplikasi pedulilindungi) eticket dosis ke-3 bagi masyarakat umum >18 tahun dengan interval minimal 3 bulan," jelas Nanik.

Sementara untuk jenis vaksin dosis ketiga atau booster yang disediakan Dinkes melalui 63 Puskesmas Surabaya adalah Sinovac dan Astra Zeneca. 

Read More