Tak Ada Izin Manfaatkan Lahan Kosong, Wawali Armuji: Bongkar!

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Wali Kota Armuji kembali turun melakukan sidak setelah menerima adanya laporan warga, soal adanya lahan kosong (brandgang) yang disewakan. 

Usai menerima laporan, Wawali Armuji bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud, yaitu di Jalan Kapasan.

Lahan kosong di jalan tersebut, ternyata disewa dan dipergunakan untuk usaha tabung gas LPG oleh PT Betjik Djojo. 

Menurut, Wawali Armuji tempat usaha tersebut jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2010. 

"Perda itu menyebutkan, brandgang (lahan kosong) tidak boleh disewakan, apalagi gang-gang yang ada nama jalannya," kata Wawali Armuji, Jum'at (1/4).

Wawali Armuji mengungkapkan, sebelumnya permasalahan ini telah didiskusikan di ruang Komisi C DPRD Kota Surabaya. 

Bahkan, pada saat hearing telah disimpulkan, bahwa pembongkaran bangunan yang ditempati oleh PT Betjik Djojo harus segera dilakukan dan paling lambat 15 Maret 2022. 

"Ini kan fasilitas umum, gambar bangunan ini berdiri diatas brandgang, jadi harus dikembalikan ke fungsinya. Bongkar secepatnya," tegas Armuji. 

Wawali yang akrab disapa Cak Ji itu juga menyampaikan, bahwa sejak tahun 2010 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sudah tidak lagi menyewakan brandgang untuk dialihkan pemanfaatannya, agar fungsi dari fasilitas umum lebih optimal.

"Kalau di gambar, ini dulu lebar gangnya 6 meter, sekarang hanya tersisa kurang dari 2 meter, berarti sekitar 4 meter sudah beralih fungsi," sebut Cak Ji.

Saat di lokasi, Cak Ji juga meminta agar OPD terkait untuk segera berkirim surat balasan ke PT Betjik Djojo, perihal permohonan sewa gang di Jalan Gembong Tebasan itu. 

"Saiki gak onok gang sing disewakno (tidak ada gang yang disewakan) satpol PP, camat, lurah, tolong diawasi progresnya dan laporkan," pungkasnya. 

Read More

Sambut Ramadan Pemprov Jatim Beri Insentif Pemutihan Pajak Kendaraan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menggulirkan kembali program insentif pajak menyambut datangnya Ramadan. 

Insentif berupa pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.

Pemutihan pajak tersebut berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2022 mendatang. Selain itu, pemutihan juga diperuntukkan bagi kendaraan luar provinsi Jatim, yang melakukan balik nama kendaraan.

Khofifah berharap melalui pemberian insentif ini, dapat mengurangi beban masyarakat dalam menyambut Ramadan. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang dalam menjalani ibadah selama Ramadan.

"Insyaallah Ramadan tahun ini dapat kita lewati dengan suasana bahagia dan semakin khusyuk ibadahnya," kata Khofifah, di Surabaya, Jumat, 1 April 2022.

Menurut Khofifah, adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim. 

Sebab, hingga 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 objek pajak mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual, namun belum dilakukan balik nama kendaraan.

Dengan asumsi 50 persen dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak. 

"Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022 ini akan terwujud," ujarnya.

Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim, di mana tahun ini sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 22,49 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian realisasi pajak yang maksimal ini tidak lepas dari faktor inovasi layanan yang maksimal baik pembayaran langsung maupun inovasi pembayaran nontunai. 

Animo wajib pajak yang membayar secara nontunai, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sebanyak 307.183 orang.

“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat terus memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat. Karena masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak dapat dilakukan kapan saja dimana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat,” katanya.

Read More

Melalui Surat Edaran, Pemkot Surabaya Pastikan Tidak Ada Pelarangan Berbagi Takjil

KABARPROGRESIF COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Panduan Pelaksanaan lbadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan ldul Fitri 1443 H/2022 M. 

Surat bernomor 45115599/436.8.5/2422 itu ditandatangani langsung oleh Wali Kota Eri tertanggal 29 Maret 2022.

Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto menjelaskan secara rinci SE tersebut. 

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid/mushala dilakukan secara tertib dan disiplin sesuai dengan protokol kesehatan antara lain menggunakan masker, mencuci tangan dengan memakai air mengalir dan sabun atau hand sanitizer secara rutin. 

Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur diutamakan agar disalurkan melalui masjid/mushala dan/atau lembaga sosial/keagamaan guna menghindari terjadinya kerumunan.

“Jadi, diutamakan ya, sekali lagi diutamakan disalurkan melalui masjid atau mushala atau lembaga sosial atau keagamaan untuk menghindari kerumunan,” kata  Eddy, Jum'at (1/4).

Selanjutnya, pengurus masjid/mushala dan/atau lembaga sosial/keagamaan mengatur pelaksanaan pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur dengan menghindari terjadinya kerumunan. 

Sedangkan pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah dengan tata cara pelaksanaan shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witir, tadarus Al- Qur'an dan iktikaf dapat dilakukan dengan kehadiran jamaah tidak melebihi kapasitas masjid/mushala dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan pelaksanaan pengajian ceramah/tausiyah/Kultum Ramadhan dan kuliah subuh dilakukan dalam durasi waktu paling lama 15 menit.

“Pengurus masjid/mushala juga wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan yang bertugas untuk melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, dan menghimbau jamaah agar menggunakan masker dengan benar' serta membawa sajadah/mukena masing-masing,” kata dia.

Di samping itu, Eddy juga menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan buka puasa atau sahur pada saat Ramadhan. Menurutnya, pelaksanaan buka puasa atau sahur dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. 

Sedangkan pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung atau hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan buka puasa di tempat (dine-in) dengan petugas protokol kesehatan dan wajib menggunakan masker selama tidak makan minum.

“Pengelola restoran, rumah makan, kafe, warung atau hotel yang menyediakan layanan sahur dapat beroperasional kembali mulai pukul 01.00 WIB. Apabila ada kegiatan membangunkan sahur (patroli sahur) agar selalu dengan,” kata dia.

Selain itu, ia juga menjelaskan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama Ramadhan dan ldul Fitri yang diatur dalam SE tersebut. 

Menurutnya, selama bulan Ramadhan hingga malam Hari Raya ldul Fitri 1 Syawal 1443 H12022 M, kegiatan usaha pariwisata rekreasi hiburan umum (RHU) seperti sub jenis usaha diskotek, sub jenis usaha kelab malam, sub jenis usaha pub/rumah musik, sub jenis usaha karaoke dewasa, sub jenis usaha karaoke keluarga, sub jenis usaha panti pijat dan bidang usaha SPA diwajibkan menutup/menghentikan kegiatannya, termasuk yang berada atau menjadi bagian fasilitas hotel dan restoran.

Sedangkan untuk kegiatan sub jenis usaha bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat lsya'/tarawih). 

Untuk kegiatan sub jenis usaha rumah bilyar (bola sodok) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional lndonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodok Seluruh lndonesia (POBSI) Cabang Surabaya.

“Selama Ramadhan juga dilarang mengedarkan, menjual atau menyajikan minuman beralkohol. Dilarang juga mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan. Kami juga imbau pengelola restoran, rumah makan, kafe atau warung untuk tetap dapat melayani penjualan makanan dan minuman selama bulan ramadhan, namun diimbau untuk tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup,” ujarnya.

Eddy juga menegaskan bahwa pengawasan pelaksanaan lbadah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Selama Ramadhan dan ldul Fitri 1,143 H12022 M dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya bersama jajaran TNI dan POLRI. 

“Jika melanggar beberapa peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.

Read More

Siapkan Fisik Sambut Ramadhan, Pangkoarmada II Ajak Prajurit Olahraga Bersama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Menjelang datangnya bulan Ramadhan, selain mental juga dibutuhkan persiapan fisik yang bugar dan sehat. Oleh karenanya Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto mengajak seluruh Prajurit Koarmada II  olahraga bersama, di Dermaga Madura Ujung Surabaya pada Jumat (01/04).

Setelah melaksanakan senam Aerobik sebagai pemanasan, berikutnya dilanjutkan lari dengan rute pulang pergi dari Dermaga Madura sampai Pos Hang Tuah. 

Rute yang sama juga ditempuh oleh anggota yang memilih untuk berjalan kaki. Baik yang berlari ataupun jalan, semuanya finish di Indoorsport Koarmada II.

Kepada seluruh Prajurit, Pangkoarmada II mengungkapkan  jika Olahraga bersama ini merupakan upaya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani, menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.

Momen olahraga bersama ini juga digunakan Pangkoarmada II untuk memberikan penghargaan, kepada para Prajurit Koarmada II yang berprestasi  disejumlah turnamen olahraga tingkat nasional beberapa waktu lalu. 

Diantaranya kompetisi Tinju, Body Contest /Bjnaraga, Tarung Derajat dan Taekwondo.

"Mereka sukses menorehkan prestasi dan kebanggaan, yang mengharumkan nama Koarmada II. Hal ini sekaligus sebagai wujud dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, mengenai pembinaan SDM TNI AL yang unggul yang berhasil kita laksanakan, " ujar Laksda Iwan-sapaan akrab Pangkoarmada II.

Olahraga bersama pun diakhiri dengan ramah tamah, diiringi hiburan musik oleh Band Koarmada II serta beberapa buah lagu yang dinyanyikan oleh Pangkoarmada II sendiri. 

Tampak terlihat seluruh Prajurit yang larut menikmati  hiburan yang digelar di Indoorsport tersebut. (Dispen Koarmada II)

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Ingin PKK Terus Bergandeng Tangan dengan Pemkot Surabaya Mewujudkan Kesejahteraan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kini usianya genap 50 tahun. Selama puluhan tahun itu, PKK berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. 

Di HUT ke-50 PKK, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para kader PKK Kota Pahlawan yang sudah mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Ia mengatakan, kegotongroyongan PKK harus terus dilakukan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk umat. 

"Visi mars PKK ini sama dengan visi saya dalam membangun Kota Surabaya, biarkan kota ini menjadi kelas dunia, tetapi jiwa-jiwanya dan kesejahteraan masyarakatnya harus kita utamakan," kata Wali Kota  Eri Cahyadi dalam sambutannya di Gedung Convention Hall, Kamis (31/3).

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku, ia belajar banyak dari PKK dalam mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya. 

Seperti yang dijanjikannya, bahwa dia tidak akan membangun sebuah bangunan yang monumental sebelum warganya sejahtera. 

Menurutnya, membangun bangunan monumental itu tidak akan berarti selama masyarakat Kota Surabaya masih ada yang mengalami stunting, miskin, dan masih belum mendapat pekerjaan. 

"Buat apa? Kita membangun bangunan monumental menggunakan APBD, kalau masih banyak warga miskin di Surabaya, masih ada gizi buruk di Surabaya. Oleh karena itu, saya ingin kita berkolaborasi bersama PKK untuk kesejahteraan umat di Kota Surabaya," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Di HUT ke-50 PKK, Wali Kota Eri Cahyadi juga memberikan semangat kepada segenap kader PKK Surabaya yang hadir. 

Ia berharap, PKK tidak pernah lelah berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya membantu masyarakat, ketika tahu ada orang yang membutuhkan. 

"Tanpa panjenengan semua pemimpin dan penjabarannya Pemkot Surabaya tidak ada artinya dan tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Selamat ulang tahun yang Ke 50 dan terus memberikan yang terbaik untuk kepentingan umat," sebut Wali Eri Cahyadi. 

Di samping itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani juga tidak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh kader PKK di Kota Pahlawan. 

Ia berharap, ke depannya PKK turut berkontribusi mencetak generasi-generasi emas di Kota Surabaya. 

"Matur nuwun atas panjenengan semua serta seluruh OPD yang terlibat dalam mendukung kegiatan PKK selama ini. PKK tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan panjenengan semuanya," kata Rini. 

Tak lupa, Rini mengucapkan selamat kepada 10 kader PKK yang terpilih berkat inovasinya dan kepada kader PKK yang telah berkontribusi selama 15 tahun lebih dalam membangun pembangunan Kota Surabaya. 

"Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh kader yang sudah berkontribusi dalam membangun Kota Surabaya selama 15 tahun lebih dan juga kepada kader yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaganya," pungkasnya. 

Read More

Keahlian Menembak Prajurit Korem 082/CPYJ Didongkrak

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Sebagai prajurit TNI, keahlian menembak merupakan salah satu hal mutlak yang wajib dimiliki setiap anggota.

Bahkan, dalam upaya meningkatkan kemampuan itu, setiap 3 bulan sekali kemampuan prajurit mulai diasah dan dilatih melalui adanya latihan menembak di setiap Satuan TNI-AD.

Seperti yang berlangsung di Lapangan Tembak SPN Polda Jatim, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kamis, 31 Maret 2022.

Latihan itu, ditinjau langsung oleh Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo hingga beberapa Perwira Makorem lainnya.

“Kemampuan menembak itu, kebutuhan dasar bagi seorang prajurit TNI,” ujar Danrem.

Latihan itu, kata Kolonel Unang, terbagi menjadi beberapa sesi. Selain berjarak 25 meter, para prajurit juga disuguhi latihan menembak dengan menggunakan pistol dengan jarak 100 meter dari titik sasaran.

“Hasilnya, nanti kita nilai dan kita laporkan. Ini bagian dari pembinaan personel,” tandasnya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Kejari Jambi Tahan 4 Tersangka Korupsi Pengadaan Air Bersih

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjabbar) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) menahan empat orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih di kabupaten tersebut yang merugikan negara Rp10 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi Lexy Fatharany mengatakan setelah berkas perkara, barang bukti dan tersangka dilimpahkan penyidik Polda Jambi ke Kejati maka pihaknya menahan para tersangka untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Keempat tersangka tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih tersebut, yakni Fatmayanti, Yalmeswara, David Sihombing dan Adrianus Utama Suswandi.

Dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan air bersih di Kabupaten Tanjab Barat pada 2014, keempat tersangka memiliki jabatan dan peran masing-masing yakni tersangka Fatmayanti selaku Direktur PT Multi Karya Interplan Konsultan, Yalmeswara penerima pengalihan pekerjaan untuk pekerjaan sipil, David Sihombing sebagai PPK dan Adrianus Utama Suswandi selaku Dirut PT Maswandi.

Kronologis dalam perkara ini telah dilaksanakan kegiatan pengadaan air bersih pada Dinas PU Tanjabbar dengan anggaran sebesar Rp39,5 miliar yang kemudian dilaksanakan oleh PT Maswandi dan pengawasannya PT Multi Karya Interplan Konsultan yang kemudian di tengah melaksanakan ada pekerjaan yang tidak sesuai dan tidak dapat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10 miliar sesuai audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.

"Dalam kasus ini kerugian negara cukup besar mencapai Rp10 miliar hasil audit dari BPKP Perwakilan Jambi dan laporan itu menjadi bukti dalam kasus tersebut," kata Lexy Fhatarany, Kamis, 31 Maret.

Pada saat penyerahan berkas dan barang bukti selain tersangka juga ada barang bukti yang disita saat penyidikan sekitar Rp400 juta dan ada uang titipan dari tersangka Adrianus sekitar Rp1 miliar yang akan disimpan di rekening BRI Kejari Tanjabbar.

Read More

PPN 11 Persen, Ini Harga Barang dan Jasa yang Berpotensi Melambung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bakal naik menjadi 11% mulai besok, Jumat 1 April 2022. Kenaikan tarif ini akan meningkatkan harga barang dan jasa di tingkat konsumen.

Seperti diketahui, kenaikan PPN 11 persen merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat merosotnya pajak. 

Bahkan kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, kenaikan 1% dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.

“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15%, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10%. Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” ungkap Menkeu dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Kamis (31/3/2022).

Sri Mulyani memahami jika saat ini perhatian masyarakat dan dunia usaha tengah fokus pada pemulihan ekonomi. Namun, hal ini tidak menghalangi pemerintah untuk membangun pondasi perpajakan yang kuat. 

Apalagi selama masa pandemi APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu untuk segera disehatkan.

“Jadi kita lihat mana-mana yang masih bisa space-nya di mana Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia. Tapi Indonesia tidak berlebih-lebihan,” jelasnya.

Menkeu menekankan, pajak merupakan gotong royong dari sisi ekonomi Indonesia dari yang relatif mampu. Hal ini karena pajak yang dikumpulkan akan digunakan kembali kepada masyarakat.

“Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus. Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” pungkasnya.

Berikut Barang yang dipungut PPN:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, berikut barang-barang yang dipungut PPN.

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak;

c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sementara, barang dan jasa yang tidak terimbas kenaikan tarif PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) antara lain:

- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.

- Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga

- Jasa kesenian dan hiburan

- Jasa perhotelan

- Jasa yang disediakan pemerintah

- Jasa penyediaan tempat parkir

- Jasa boga atau katering

Read More

Masuk Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Nama Tersangka Dugaan Korupsi LNG Pertamina

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kasus dugaan korupsi pembelian gas alam cair atau LNG PT Pertamina sudah masuk tahap penyidikan. Nama tersangka sudah dikantongi saat ini.

"Ini memang betul (sudah tahap penyidikan, red)," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dikutip dari YouTube KPK RI, Kamis, 31 Maret.

Hanya saja, Karyoto belum mau bicara banyak soal siapa saja tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini. Para tersangka nantinya akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penahanan.

"Kami belum mengumumkan secara detail. Ada banyak faktor yang enggak bisa saya buka," tegasnya.

Masyarakat kini diminta bersabar dan terus memantau perkembangan kasus ini. Karyoto memastikan, penyidiknya kini terus mencari barang bukti untuk memperkuat sangkaan terhadap para pelaku.

"Nanti pada waktunya kita sampaikan ke publik bagaimana penanganan perkara ini," ujar Karyoto.

Diberitakan sebelumnya, pengusutan dugaan korupsi pembelian LNG PT Pertamina ini awalnya memang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Hanya saja, belakangan kasus ini diserahkan ke KPK.

Penyerahan dilakukan karena dari hasil koordinasi, diketahui komisi antirasuah juga tengah menelisik kasus korupsi itu. Adapun pengusutan dugaan korupsi ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung sejak 22 Maret 2021.

Sebagai informasi, pada Februari lalu Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan perseroan mengkaji ulang rencana pembelian LNG dari Mozambique LNG1 Comapny Pte Ltd sebesar 1 juta ton LNG per tahun (MTPA) atau sekitar 17 kargo per tahun mulai akhir 2024 atau awal 2025 selama periode 20 tahun.

Read More

Rumah Restorative Justice Hadir Di 18 Kelurahan

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Lagi, 17 Rumah Restorative Justice (RJ) berdiri di 17 kelurahan Kota Mojokerto. Dengan diresmikannya 17 Rumah RJ ini, total 18 kelurahan di Kota Mojokerto sudah memiliki Rumah RJ.

Peresmian 17 Rumah RJ dilakukan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Hadiman di Pendopo Sabha Kridha Tama, Gedhng Hageng, Rumah Rakyat, jalan Hayam Wuruk 50, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Kamis (31/3/2022).

Peresmian secara virtual ini berlangsung serentak di 17 kabupaten/kota di Jawa Timur oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati. 

Hadir dalam pelaksanaan peresmiam rumah RJ tersebut antara lain Forkopimda Kota Mojokerto, camat se kota Mojokerto, lurah se Kota Mojokerto, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Hari ini lunas 100 persen, 18 kelurahan di Kota Mojokerto sudah memiliki Rumah Restorative Justice. Karena satu Rumah Restorative Justice di kelurahan Kranggan suka diresmikan sebelumnya. Kita patut berbangga karena menjadi satu-satunya yang sudah lengkap seratus persen di Jawa Timur,” ujar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Ning Ita, sapaannya mengaku pihaknya mengapresiasi rumah RJ yang merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung. 

Tujuannya untuk menyelesaikan perkara hukum dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan kedamaian sehingga kondisi di masing-masing daerah lebih kondusif.

“Ini sebenarnya sangat sesuai dengan kondisi yang ada di kota Mojokerto. Alhamdulillah akhir tahun 2020 lalu kota Mojokerto satu-sqtunya di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama,” ungkapnya.

Ning Ita menjelaskan, dilihat dari survei Badan Pusat Statistik (BPS), indeks ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) Kota Mojokerto pada 2021 berada di angka 96,43. 

“Naik 3 persen dibanding pada 2020 dengan angka 93,81,” imbuhnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Hadiman mengaku sangat berterima kasih kepada wali kota serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat karena bisa merealisasikan 100 persen rumah RJ di wilayah hukum Kejari Kota Mojokerto.

Pria kelahiran Aceh ini menjelaskan, Kejari Kota Mojokerto sudah melakukan RJ sebanyak dua perkara. 

Di tahun 2021 sebanyak 1 perkara, yakni penganiayaan ringan di Kelurahan Prajurit Kulon danpada 2022 juga perkara serupa di Kelurahan Kranggan.

“Tahun 2023 ini kami mengajukan dua RJ lagi ke Aspidum Kejati untuk kasus laka lantas Kelurahan Meri. Karena dari awal sudah ada proses perdamaian antara korban dan pelaku, maka memenuhi syarat untuk diajukan RJ,” tuturnya.

Diakui Hadiman, pihaknya salut dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kota Mojokerto terhadap hukum. Hal itu dibuktikan dengan jumlah perkara kriminalitas yang masuk sangat rendah.

“Perkara pidum dari SP2HP Polresta Mojokerto rata-rata 7 perkara. Demikian juga dengan angka kasus narkoba, juga sangat kecil sekali. Semoga apa yang kita harapkan bersama untuk Kota Mojokerto bebas dari tindak pidana kriminalitas dapat terwujud,” tukasnya.

Read More

Babinsa Kodim Klungkung Dongrak Minat Baca Generasi Muda

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Partisipasi untuk ikut serta mencerdaskan generasi penerus, khususnya para pelajar di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali ternyata tak lepas dari adanya peran TNI-AD, khususnya Kodim 1610/Klungkung.

Saat ini, pihak Kodim mulai menginstruksikan seluruh Babinsa yang ada di wilayah teritorialnya untuk bisa meningkatkan minat baca generasi penerus di wilayah teritorialnya.

Bukan hanya saat ini saja, namun, kata Dandim, upaya itu bakal dilakukan setiap hari sebagai bagian dari visi dan misi TNI-AD di masyarakat.

“Program itu bagian dari wujud kepedulian Kodim pada generasi penerus bangsa,” ujar Dandim. Kamis, 31 Maret 2022.

Babinsa, menurutnya, memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan generasi muda di setiap daerah. Bahkan, keberadaan Babinsa diyakini mampu memberikan semangat dan motivasi.

“Yang terpenting, Babinsa juga harus bisa berinovasi dan memiliki wawasan untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa,” tandasnya. 

Read More

Pemkot Surabaya Serahkan Terminal Tipe A Purabaya ke Kementerian Perhubungan RI

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan serah terima pengelolaan Terminal Tipe A Purabaya kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI), yang ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD), di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Kamis (31/3).

Dengan penyerahan Terminal Tipe A Purabaya kepada Kementerian Perhubungan RI, membuat pengelolaan keuangan menjadi efektif. 

Sebab, penyerahan BMD tersebut, sesuai dengan aturan dan kebutuhan pengelolaan pemerintah pusat, yakni kebutuhan tempat transportasi darat Terminal Tipe A Purabaya yang ada di Kota Surabaya. 

“Semoga sinergi ini terus berjalan, supaya pengelolaan terminal ini tidak melebihi muatan dari sisi penanganan dan terdapat sinergitas pelayanan, baik angkutan umum lintas batas dan antar kota provinsi (AKAP) atau angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP),” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan.

Hendro menjelaskan, bahwa pelaksanaan kegiatan serah terima Terminal Tipe A Purabaya telah melalui berbagai proses. 

Menurut dia, penyediaan terminal sebagai salah satu upaya untuk memindahkan minat masyarakat terhadap penggunaan moda transportasi umum. 

Apalagi, menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

“Kita berharap, Pemkot Surabaya bisa terus bersinergi dengan Kementerian Perhubungan RI dalam penyediaan moda transportasi, diantaranya dengan pendekatan aplikasi. Serta menjadikan terminal sebagai tempat berkumpul dan melakukan aktivitas ekonomi bagi masyarakat, seperti wisata kuliner maupun wisata belanja lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Marta Hardisarwono mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya, atas kelancaran koordinasi dalam rangka penyelesaian peralihan BMD Terminal Tipe A Purabaya. 

Nantinya, setelah Terminal Tipe A Purabaya dikelola, pihaknya berharap tetap mendapat masukan dari Perangkat Daerah (PD) terkait.

“Khususnya hal-hal penting apa saja untuk mempersiapkan Terminal Purabaya. Sebab, kita harus segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Sebelumnya, kita telah mengirim para petugas untuk melakukan analisis dan sebagainya di Terminal Tipe A Purabaya selama 3 bulan,” kata Marta.

Marta mengaku, dalam waktu dekat Terminal Tipe A Purabaya akan melakukan berbagai perbaikan, dengan menerjunkan Tim Excellent Services, yang diharapkan bisa menata kembali pelayanan dan fasilitas di dalam terminal. 

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan efisiensi SDM, sesuai dengan analisa beban kerja.

“Kita bentuk Tim Excellent service di Surabaya, supaya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Di dalam tim tersebut, salah satunya ada pengelola hotel dan mall besar di Jakarta, terkait bagaimana tingkat manajerial yang dibutuhkan di Terminal Tipe A Surabaya,” ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menerangkan, total BMD Terminal Tipe A Purabaya yang diserahkan kepada Kementerian Perhubungan RI adalah seluas 2 hektar. 

Kedepan, pihaknya mengaku akan terus bersinergi, dalam upaya perbaikan pelayanan Terminal Tipe A Purabaya.

“Kami akan terus bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. 

Read More