Polresta Mataram Serahkan Data ke BPKP NTB Terkait Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas Babakan

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Penyidik Satreskrim Polresta Mataram menyerahkan data yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana kapitasi Puskesmas Babakan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa mengatakan, data tersebut untuk membantu tim audit menelusuri potensi kerugian negara. 

"Iya, jadi dari BPKP sudah ambil dokumen untuk proses audit," kata Kadek, Rabu, 6 April.

BPKP NTB, jelasnya, memperkirakan hasil audit terkait potensi kerugian negara dalam kasus ini akan keluar tiga pekan mendatang. 

"Bilangnya tiga mingguan lagi baru keluar hasilnya, kami tunggu," ujarnya.

Kasus yang kini berjalan di tahap penyidikan tersebut telah memeriksa sedikitnya 22 saksi dari 75 orang yang sebelumnya pernah memberikan klarifikasi di tahap penyelidikan.

Mereka yang telah diperiksa sebagai saksi berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pihak ketiga atau rekanan pelaksana proyek yang anggarannya bersumber dari dana kapitasi Puskesmas Babakan.

Penanganan kasus dugaan korupsi dana kapitasi Puskesmas Babakan periode 2017-2019 ini telah resmi naik ke tahap penyidikan pada pertengahan September lalu.

Pertimbangan Polresta Mataram meningkatkan status penanganan perkaranya ke tahap penyidikan, berdasarkan hasil pemeriksaan materi penyelidikan bahwa telah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum.

Hal tersebut berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif tenaga kesehatan. Dugaannya dilihat dari laporan pengelolaan dana kapitasi. Ada indikasi fiktif.

Begitu juga dengan dugaan penggelembungan anggaran (markup) yang muncul dari sejumlah item pengadaan barang.

Karena itu, Kadek Adi memastikan bahwa dalam kasus ini telah ditemukan indikasi pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Namun demikian, babak baru dari kasus ini belum mengungkap peran tersangka. Melainkan Kadek Adi memastikan hal tersebut akan terungkap setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup kuat, salah satunya terkait potensi kerugian negara hasil perhitungan ahli.

Untuk sementara kerugian dari adanya dugaan kasus ini didapatkan berdasarkan hasil hitung mandiri penyidik. Taksiran nilai kerugiannya mencapai Rp740 juta.

Potensi kerugian negara ini, dijelaskan Kadek Adi, didapatkan dari hasil pemeriksaan kuitansi belanja, dokumen terkait pengelolaan dana kapitasi, dan klarifikasi para saksi.

Karenanya untuk mengetahui potensi kerugian negara yang tepat, tegas Kadek Adi, penyidik menggandeng BPKP Perwakilan NTB.

Sebagai ahli penghitungan kerugian negara, Kadek Adi meyakinkan hasil dari BPKP Perwakilan NTB akan menguatkan alat bukti dalam mengungkap peran tersangka.

Dana kapitasi Puskesmas Babakan diterima dalam periode bulanan. 

Besarnya dana yang berasal dari BPJS Kesehatan dan disalurkan melalui dinas kesehatan ini berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dalam hal ini puskesmas.

Dana kapitasi yang diterima puskesmas kemudian dikelola berdasarkan tata cara pelaksanaan dalam merealisasikan anggaran dan pertanggungjawaban. 

Realisasinya, telah diatur dalam Permenkes RI Nomor 21/2016.

Aturan menteri itu berkaitan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan (jaspelkes) dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah (puskesmas).

Pada komponen operasional, dana kapitasi digunakan untuk biaya pembelian obat, pengadaan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung.

Ada juga untuk operasional dan pemeliharaan dalam kegiatan puskesmas keliling, bahan cetak dan alat tulis kantor, biaya administrasi, koordinasi program, sistem informasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Selain untuk operasional, ada juga dana kapitasi yang mengalir untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan (jaspelkes). Persentasenya mencapai 60 persen dari jumlah dana kapitasi.

Jaspelkes ini disalurkan kepada tenaga kesehatan maupun nonkesehatan pada Puskesmas Babakan. Nilainya berdasarkan jenis ketenagaan, jabatan, dan jumlah kehadiran.

Kemudian untuk jumlah peserta yang terdaftar pada FKTP di Puskesmas Babakan mencapai 15 ribu orang dari empat kelurahan di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Dalam kurun waktu setahun tercatat Puskesmas Babakan menerima rata-rata penyaluran dana kapitasi sebesar Rp1,1 miliar. Karenanya, dana kapitasi yang diterima Puskesmas Babakan dalam periode 2017-2019, mencapai Rp3,3 miliar.

Read More

Pemkot Surabaya Normalisasi Saluran di Kawasan Rawan Genangan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mencegah genangan di Kota Pahlawan. 

Salah satu upaya tersebut, dengan normalisasi saluran air di sepanjang Jalan Dupak Rukun dan Tanjung Sari Kota Surabaya, Rabu (6/4).

Lokasi tersebut merupakan kawasan rawan genangan. Oleh karena itu, dua tim Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya melakukan pengerukan pada saluran air menggunakan backhoe.

“Hal ini untuk memastikan aliran air dapat lancar sehingga tidak menimbulkan genangan. Selain itu, kami melakukan pembongkaran bangunan (warung) untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal,” kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

Tak hanya itu, Wawali Armuji juga memimpin langsung kegiatan normalisasi saluran air. 

Menurut dia, genangan yang terjadi di kawasan tersebut disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, serta terdapat penyalahgunaan fungsi saluran air.

“Kita lakukan pengerukan sedimen, agar air bisa mengalir di saluran tersebut. Saya juga mengimbau, agar masyarakat sekitar tidak mendirikan bangunan (warung) di atas saluran air,” ujar dia.

Ia juga menyampaikan, bahwa upaya Pemkot Surabaya adalah untuk kenyamanan dan keamanan warga. 

Sebab, beberapa hari yang lalu Kota Pahlawan sempat diguyur hujan deras, yang mengakibatkan sebagian besar wilayah mengalami genangan.

“Kita bergerak cepat, salah satunya dengan normalisasi saluran air. Kita kembalikan fungsi saluran air, agar tidak muncul genangan saat terjadi hujan deras,” pungkasnya. 

Read More

Danrem 082/CPYJ Ikuti Rapat Persiapan Launching Penyaluran BT-PKLWN

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Danrem 082/CPYJ, Kolonel Inf Unang Sudargo mengikuti adanya rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa.

Rapat itu, membahas soal persiapan launching penyaluran bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan yang nantinya dilakukan oleh pihak TNI.

“Bantuan itu, diharapkan bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak Covid-19,” ujar Danrem. Rabu, 6 April 2022.

Bantuan itu, kata dia, dipastikan tepat sasaran. Bahkan, usai rakor itu berlangsung Danrem langsung memerintahkan personelnya untuk melakukan pendataan ke masyarakat.

“Para Dandim, harus melakukan verifikasi masyarakat untuk memastikan tidak ada duplikasi penerimaan bantuan. Dan ini, penting untuk dilakukan,” bebernya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Resmi Ditutup, Kursus KIBI Elementary T.A.2022 Kolat Koarmada II Diharapkan Bisa Mendukung Tugas Pokok Prajurit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Danpuslat Dukops Letkol Laut (P) Herry Anjangsana, mewakili Komandan Kolat (Dankolat) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Mulyadi. resmi menutup Kursus Pemantapan Jabatan KIBI (Kursus Intensif Bahasa Inggris) Elementary TNI AL T.A.2022, bertempat di ruang kelas Kolat Koarmada II Surabaya. Rabu (06/04). 

Kursus dimulai pada tanggal 10 Maret 2022, dan ditutup pada tanggal 06 April 2022 yang iikuti oleh 30 siswa yang merupakan personel dari beberapa Satuan kerja di Koarmada II.

Danpuslat Dukops saat membacakan sambutan dari Dankolat Koarmada II, Kolonel Laut (P) Mulyadi, mengucapkan selamat atas kelulusan dan berterima kasih kepada seluruh mantan siswa KIBI yang telah melaksanakan kegiatan dengan disiplin dan penuh keteku­nan, serta  motivasi yang tinggi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama mengikuti proses belajar. 

"Keberhasilan ini diperoleh berkat adanya kerja sama yang baik antara para siswa, lembaga pendidikan dan para instruktur yang ada di sekolah bahasa ini, sehingga pendidikan ini dapat berjalan dengan baik dan lanca," terang Dan Kolat. 

"Mempelajari dan mendalami Bahasa Inggris akan memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan Orang-orang dari Negara manapun. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan tugas-tugas kedepan Prajurit TNI AL Khususnya  Koarmada II, " tambah Dankolat.

Lebih lanjut Dankolat menyampaikan, kegiatan ini adalah pelaksanaan dari arahan  Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto , yang selaras dengan program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yakni terkait pembinaan SDM TNI AL yang unggul dalam melaksanakan tugas pokok TNI AL. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kasus Dugaan Korupsi LPJU , Kejari Lamongan Gandeng BPKP Jatim Hitung Kerugian Negara

KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya yang diberikan kepada 229 Pokmas di Kabupaten Lamongan dinyatakan Sudah memasuki tahap penghitungan kerugian negara.

“Terkait kasus itu, saat ini kami fokus pada jumlah kerugian negara. Makanya, kita berkoordinasi dengan BPKP Jatim untuk menghitung kerugiannya,” beber Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan Condro Maharanto, Rabu (6/4/2022).

Sebelumnya, Dinas Perhubungan selaku Kuasa PPKD telah merealisasikan dana hibah belanja Provinsi Jatim senilai Rp. 75 Milyar. Yang mana hibah tersebut diserahkan kepada 264 penerima yang ada di sembilan kabupaten/kota. Namun pelaksanaannya tidak sesuai NPHD.

Oleh karena itu, BPKP merekomendasikan Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan untuk melaksanakan verifikasi administrasi proposal hibah dan menerapkan prosedur survei kewajaran harga sesuai RAB.

Selain itu, BPKP Jatim juga merekomendasikan agar memproses kelebihan pembayaran kepada penerima dana hibah dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas ketidaksesuaian spesifikasi dan pemahalan harga LPJU sebesar Rp. 40.919.350.000,00.

Read More

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 99 Kg Sabu

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan 99 kilogram sabu dari Aceh. Empat orang yang merupakan anggota sindikat ditangkap.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengungkapkan, penangkapan keempat pelaku dilakukan Ditres Narkoba Polda Sumut akhir pekan lalu. 

"Keempat tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda," ujarnya, Rabu (6/4).

Dia memaparkan, pada Sabtu (12/3) personel Ditres Narkoba Polda Sumut melakukan pengadangan terhadap dua kurir sabu di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan, di wilayah Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. 

Kedua kurir yang sama-sama warga Aceh Utara tersebut berinisial RJ, 30, dan Z, 27.

Penangkapan dilakukan setelah Polda Sumut mendapat informasi adanya jaringan narkoba yang akan melakukan pengiriman sabu ke Kota Medan.

Di dalam mobil yang dikendarai kedua tersangka petugas mendapati barang bukti berupa dua tas ransel berisi sabu seberat total 20 kg. Sabu dikemas dengan 20 bungkusan teh China yang terdiri dari 1 kg per bungkus.

Kedua tersangka mengaku pengiriman tersebut atas suruhan seseorang berinisial JN di Malaysia. 

Mereka disuruh membawanya dari Desa Paya Nadin, Madat, Aceh Timur dan dijanjikan upah sebesar Rp150 juta.

RJ dan Z juga mengungkapkan kepada petugas adanya dua unit mobil lagi yang satu jaringan dengan mereka. 

Kedua mobil tersebut berada di Kota Langsa dan salah satunya juga membawa sabu.

Setelah itu tim Ditres Narkoba Polda Sumut bergerak ke Langsa dan berhasil mencokok dua tersangka lain, yakni MR, 36, dan DW, 38. 

Namun dari kedua warga Aceh Tamiang itu petugas tidak menemukan barang bukti sabu.

Mereka mengaku tidak ditugaskan membawa sabu, tetapi sebagai tim pemantau. 

Adapun muatan sabu dibawa mobil yang lain. Sayangnya, petugas gagal menangkap tersangka kelima yang mengemudikan mobil tersebut.

Menurut Hadi, tersangka ini mengetahui sedang dikejar petugas sehingga mempercepat laju kendaraan. 

Setelah melalui sebuah jalan sempit, dia bergegas meninggalkan kendaraan dan melarikan diri ke kawasan hutan mangrove. 

Dari dalam mobil yang dibawanya petugas menyita tiga tas berisi barang bukti berupa sabu seberat total 79 kg .

Hadi memastikan Ditres Narkoba Polda Sumut hingga kini masih mengembangkan kasus tersebut. Sementara keempat tersangka yang berhasil ditangkap sudah dibawa ke Mapolda Sumut, berikut barang bukti sabu seberat total 99 kg. 

Read More

Kejati Jateng Tahan Mantan Pejabat BUMD Rembang

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menahan NA, mantan Direktur Keuangan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), dalam kasus dugaan korupsi berkedok investasi, dengan nilai kerugian negara mencapai 3,2 miliar rupiah.RBSJ adalah badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Rembang.

Selain NA, Kejati Jateng juga menahan HAP, Direktur Utama PT Anindya Guna Utama yang tersangkut dalam kasus tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)Jateng, Andi Herman mengungkapkan, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan ketika PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya membentuk anak usaha bernama PT Anindya Guna Utama pada 2017.

Pendirian anak perusahaan itu sendiri dilakukan tanpa melalui tanpa melalui prosedur.

"Pendirian anak usaha ini bermasalah karena ternyata tidak mendapat persetujuan dalam RUPS, serta tidak memiliki analisis kelayakan dari tim independen," ungkap Andi, Selasa (5/4).

Read More

Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi, Surabaya Jajaki Kerjasama dengan Australia

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut hangat kunjungan dari Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Surabaya Fiona Hoggart, di ruang kerjanya Rabu (6/4). 

Dalam pertemuan itu, Wali Kota Eri Cahyadi membicarakan berbagai hal bersama Fiona Hoggart, mulai soal ekonomi, potensi pariwisata hingga teknologi.

Di kesempatan ini juga hadir Komisioner Perdagangan Australia Konjen Australia Surabaya Lauren Adams dan Asisten Eksekutif Konjen Australia dan Staf Diplomasi Publik Regina Halim. 

Selain itu juga ada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Irvan Widyanto, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Wiwiek Widayati, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Fauzie Mustaqiem Yos dan masih banyak lainnya.

Kepada Konjen Australia Surabaya Fiona, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan beberapa keinginan untuk bekerja sama di sektor perekonomian. 

Ia menjelaskan, Kota Surabaya memiliki banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mulai busana, makanan dan minuman hingga kerajinan tangan yang kualitasnya tidak kalah dengan produk pabrikan.

"Kami berharapnya ke depan bisa saling terbuka. Misal, produk Australia bisa masuk ke Surabaya dan begitu sebaliknya, barang dari Surabaya bisa diekspor ke Australia. Biar sama-sama bermanfaatnya," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi juga mengatakan, soal keterbukaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menggandeng investor yang ingin berinvestasi di Kota Pahlawan. 

Menurut dia, dalam membangun sebuah kota pasti membutuhkan lebih banyak investor dan melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari pembangunan. 

"Kita sampaikan tadi ke Bu Fiona, dalam membangun sebuah kota itu membutuhkan investor. Ketika investor masuk, pasti akan membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Nah masyarakat Kota Surabaya bisa menjadi bagian daripada pembangunan yang dilakukan oleh investor," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dengan adanya investor juga akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Surabaya. 

"Pembangunan kota juga tidak mungkin menggunakan APBD murni, kalau itu kita lakukan maka APBD untuk ekonomi kerakyatan juga akan habis. Oleh karena itu kita butuhkan kolaborasi, agar APBD ini bisa digunakan untuk ekonomi kerakyatan," sambungnya. 

Sementara itu, Konsulat Jenderal (Konjen) Australia di Surabaya Fiona Hoggart mengucap terima kasih atas sambutan hangatnya kepada Wali Kota Eri Cahyadi. 

Di kunjungan pertamanya kali ini, dia berharap bisa terus terjalin dengan baik ke depannya antara Kota Surabaya dengan Australia. 

Pejabat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) itu juga mengatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Australia yang selama ini dijalin sangat baik. 

Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan emas untuk kerjasama di sektor investasi, perekonomian, manufaktur, teknologi hingga pertanian di Kota Surabaya 

"Australia dan Indonesia adalah negara tetangga dan memiliki hubungan yang sangat baik, sangat dalam serta sudah cukup lama. Begitu pula hubungan antar Bapak Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Khususnya di Kota Surabaya kami akan jalin hubungan yang baik pula dengan Bapak Eri Cahyadi," kata Fiona.

Menurut Fiona, Kota Surabaya tidak hanya pas untuk berinvestasi, akan tetapi juga cocok dijadikan pusat perkembangan teknologi dan manufaktur pengolahan pangan. 

"Di Surabaya semuanya ada. Terlebih, saat ini Komisioner Perdagangan Australia Lauren Adams ditugaskan di kota ini, beliau ditugaskan di Surabaya khusus untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi," pungkasnya. 

Read More

Patroli Gabungan Diberlakukan di Nusa Penida

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan beberapa instansi terkait lainnya menggelar patrol pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, tepatnya di Pelabulan Sampalan.

Patroli gabungan itu, menyasar masyarakat yang kedapatan tak patuh akan peraturan protokol kesehatan yang saat ini mulai diterapkan di berbagai daerah di Indonesia.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si, menjelaskan jika patroli itu juga diwarnai dengan aksi sosialisasi protokol kesehatan pada masyarakat.

Dandim menegaskan, patrol dan sosialisasi itu harus dilakukan secara persuasif.

Artinya, kata Letkol Suhendar, aparat gabungan harus mengedepankan pendekatan secara humanis. 

"Kalau ada yang melanggar, kita ingatkan,” jelasnya.

Read More

Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Menteri yang Bicara Penundaan dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Acana tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, disikapi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan tidak ada lagi pembicaraan tentang hal tersebut. 

Saat membuka sidang kabinet paripurna yang ditayangkan secara virtual, ia melarang semua menteri beserta jajarannya, membahas yang berkaitan dengan perpanjangan maupun penundaan masa jabatan presiden. Sebaliknya, Jokowi menginginkan semua menteri dan jajarannya fokus bekerja. 

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan dan perpanjangan... ndak," kata Jokowi. 

Ia menyebut ada hal lain perlu dikerjakan sekarang. Ia mengingatkan agar seluruh jajarannya bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. 

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. 

"Sekali lagi, jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," terangnya. 

"Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," tambah Jokowi. 

Presiden Jokowi menyampaikan, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9 persen, Uni Eropa 7,5 persen, hingga Turki di angka 54 persen. Hal itu telah ikut  memberikan dampak dalam naiknya harga energi, seperti bahan bakar minyak (BBM) di tanah air. 

Karena itu, ia meminta jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi. 

"Saya kira situasinya memang tidak memungkinkan. Enggak mungkin kita tidak menaikkan yang namanya BBM, enggak mungkin. Karena itu, kemarin naik (harga) Pertamax. Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang, selain harga energi, dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat penting untuk terus kita waspadai bersama, dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan," jelasnya. 

Dalam kesempatan tersebut, presiden juga meminta jajarannya melakukan langkah persiapan ekstra dalam menghadapi arus mudik tahun ini karena keinginan masyarakat untuk mudik pada tahun ini sangat tinggi. Secara khusus Presiden meminta jajaran Polri dibantu TNI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalannya mudik dengan baik. 

"Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik, dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya. Harus mulai dihitung betul. Ini bisa, kalau yang saya tangkap di bawah, ini semuanya ini mau mudik semua. Jadi, persiapannya juga harus ekstra," paparnya. 

Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Presiden berharap agar bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun BLT Minyak Goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba. Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari. 

"Bukan apa-apa, mungkin kita itu enggak merasakan, tapi Rp 300 ribu bagi rakyat itu, pas mau Lebaran dapat itu, rasanya betul, saya bisa merasakan betul itu senangnya kalau bisa memegang uang itu, yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya," jabarnya. 

"Saya juga ingin mengingatkan kembali, Padat Karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini, kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa," pungkasnya.

Read More

Terindikasi Korupsi, Kejari Lembata Tingkatkan Status Kasus Pengadaan Kapal Pinisi Aku

KABARPROGRESIF.COM: (Lembata) Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lembata, meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pinisi aku Lembata tahun anggaran 2019.

Status kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Pinisi Aku Lembata ditingkatkan dari penyelidikan (Lid) menjadi tingkat penyidikan (Dik), setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) menemukan adanya unsur pidana atau perbuatan melawan hukum.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Lembata, Azrijal, S.H, M.H, melalui Kasie Intel Kejari Kabupaten Lembata, Teddy Valentino kepada wartawan, Selasa (05/04/2022) malam.

Dijelaskan Valentino, penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: 02/N.3.22/ Fd.1/02/2022 Tanggal 16 Februari 2022, berdasarkan ekpose perkara pada hari senin tgl 4 April 2022 oleh Tim Penyelidik.

Berdasarkan hasil ekspose (gelar) perkara yang dilakukan tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Lembata, terdapat adanya bukti permulaan yang cukup sehingga layak ditingkatkan ke penyidikan (Dik).

“Hasil ekspose telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup terjadinya peristiwa Tindak pidana korupsi dan sepakat untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan,” kata Valentino.

Valentino kembali menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum (PU), Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lembata, melakukan Pengadaan Kapal Pinisi Aku Lembata Tahun Anggaran 2019 dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2. 495. 900. 000, yang sumber anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK Transportasi).

Pada pengadaan tersebut, lanjut Valentino, terdapat indikisasi penyimpangan antara lain dalam tahap pelaksanaan pekerjaan tidak selesai namun PPK melakukan PHO (Provisional Hand Over) dan pekerjaan telah dibayarkan 90% dari total anggaran.

Namun sejak bulan Maret 2020 setelah dilakukan PHO (Provisional Hand Over) sampai saat ini kapal pinishi aku Lembata tidak beroperasi serta tidak memberikan manfaat untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata maupun Masyarakat Lembata.

Ditambahkan Valentino, penyimpangan berikutnya yakni belum adanya dokumen kelengkapan kapal yang dipersyaratkan namun tetap diserahterimakan dari penyedia ke PPK, tidak adanya uji kelayakan kapal sebagaimana yang dipersyaratkan sebuah kapal layak jalan, serta indikasi perbuatan menyalahi aturan teknis pengadaan kapal dan aturan terkait pengadaan barang dan jasa serta aturan terkait lainnya.

Read More

Gerakkan Ekonomi Saat Ramadan, Pemkot Surabaya Gelar 3 Kali CFD Sore Hari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya akhirnya mengumumkan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan. 

Pelaksanaan CFD kali ini digelar menjelang berbuka puasa, mulai pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB.

CFD Jalan Raya Darmo dan Jalan Tunjungan selama Ramadan 1443 Hijriah, digelar setiap hari minggu mulai dari tanggal 10, 17 dan 24 April 2022. 

Sesuai dengan asesmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya tanggal 26 Maret 2022 nomor surat : 443.2/5504/436.8.5/2022, pengunjung CFD Jalan Raya Darmo dibatasi 1000 orang.

"Sedangkan CFD di Jalan Tunjungan, sesuai dengan asesmen BPBD Kota Surabaya tanggal 18 Januari 2022 nomor surat : 443.270948/436.8.5/2022, pengunjung dibatasi sebanyak 500 orang," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro, Rabu (6/4).

Nantinya, lanjut Hebi, akan disediakan tempat khusus untuk stan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya di dua lokasi CFD tersebut. 

Di Jalan Raya Darmo, akan disediakan stan di dekat Kantor Wonokoyo, Jalan Taman Bungkul, Jalan Comal, dan Jalan Bintoro sisi timur. 

Kemudian di Jalan Tunjungan, stan UMKM akan disediakan di sisi sirip Jalan Tanjung Anom dan Jalan Genteng Besar. 

Bagi pelaku UMKM yang akan loading barang diminta datang lebih awal 30 menit sebelum CFD dimulai, setelah itu kendaraan loading dilarang melintas Jalan Tunjungan. 

"Dalam pelaksanaan CFD, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bekerjasama dengan Satlantas Polrestabes Surabaya, Koramil Wonokromo dan Koramil Tegalsari kelurahan dan kecamatan. Bukan itu saja, pemkot juga mengerahkan Satpol PP Surabaya, BPBD Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya serta DLH Surabaya," pungkasnya. 

Read More