Bupati Rohil Bersama Kejari Lakukan Penandatanganan MOU Bidang Datun

KABARPROGRESIF.COM: (Rohil) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negri (Kejari) Rohil di bidang perdata dan tata usaha negara. 

MoU tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Rohil Afrizal Sintong dan Kejari Rohil Yuliarni Appy, SH MH, Kamis (7/4/2022) di lantai lV kantor BPKAD Jalan merdeka Bagansiapiapi.

Penandatanganan MOU tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Rohil H Sulaiman, SS MH, Pj Sekda Ferry H Parya, Kasi Datun Irfan Rahmadani Prayoga, Wakil Ketua DPRD Basiran Nur Efendi, SE Kapolres Rohil Nurhadi Ismanto SH SIK, para Asisten, serta di hadiri juga oleh seluruh Kepala OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kesempatan itu, Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP berharap kepada seluruh dinas atau kuasa penggunaan anggaran yang ada dilingkungan Pemkab Rohil untuk dapat melakukan koordinasi dengan Kejari Rohil.

" Kami minta semua pengguna anggaran agar pelaksanaan ini supaya ditaati betul. Kami ingin selama masa pemerintahan kami ini tidak ada lagi pegawai yang tersandung masalah hukum," Jelas Bupati Afrizal Sintong.

Bupati menambahkan, bahwa salah satu tujuan MoU tersebut untuk melindungi Operasional Perangkat Daerah (OPD) atau pegawai, agar kedepannya tidak salah dalam menggunakan anggaran sehingga tidak berujung korupsi.

" Hal inilah yang perlu kita antisipasi, makanya kita minta pegawai supaya bisa saling berkoordinasi dengan Kasi Datun Kejari Rohil," Sebut Bupati.

Sementara itu, Kajari Rohil Yuliarni Appy SH MH memberikan apresiasi terhadap Bupati dan jajaran yang telah menginisiasi MoU tersebut, Kajari juga menyambut baik keinginan bupati Rohil di masa kepemimpinannya berkomitmen melakukan tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dengan penggunaan anggaran agar tepat guna, dan tepat sasaran, sehingga memberikan output yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rohil.

" Pada kesempatan sebelumnya bupati Rohil berupaya agar Rohil maju dengan mengoptimalkan anggaran dan sumber daya yang ada saat ini, salah satu upaya yang beliau lakukan adalah dengan membuka diri untuk kami dampingi dalam beberapa kegiatan yang sifatnya urgen dan krusial bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir ke depan," Papar Kajari.

Yuliarni menambahkan, salah satu tugas fungsi dan kewenangan kejaksaan di bidang Datun dapat melakukan upaya preventif atau pencegahan. Bidang Datun, juga dapat memberikan bantuan hukum pertimbangan hukum penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun non litigasi melakukan pendampingan hukum atau legal asisten memberikan pendapat hukum atau legal opinion legal audit dan tindakan hukum dengan tujuan penyelamatan keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara tentu dengan dibekali surat kuasa khusus dari prinsipal dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir.

" Untuk itu besar harapan kami setelah acara penandatanganan MOU ini dapat memanfaatkan momentum dan kesempatan ini dengan berkoordinasi secara formal maupun informal dengan jaksa pengacara negara yang ada di Kejari Rohil agar kami dapat berkontribusi dalam percepatan dan efektifitas pembangunan Kabupaten Rohil," Tandasnya.

Read More

Kejagung Tetapkan Direktur PT Eldin Citra Tersangka Korupsi Impor Tekstil

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur PT Eldin Citra, LGH, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut) dan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

“Pada Kamis, 7 April 2022, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan satu orang tersangka,” kata Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung pada Kamis malam.

LGH ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-20/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 07 April 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: TAP-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 07 April 2022.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka Tim Penyidik Pidsus Kejagung mencari yang bersangkutan di Jakarta karena tidak memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut.

“Akhirnya, pada pukul 19.30 WIB, Tim Penyidik berhasil menemukan dan mengamankan LGH di Bandung berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 07 April 2022,” katanya.

Setelah ditangkap, LGH dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan atau kepentingan penyidikan. Setelah menjalani pemeriksaan, Tim Penyidik Pidsus menetapkan LGH sebagai tersangka.

Tim Jaksa Penyidik Pidsus Kejagung juga langsung menahan tersangka LGH di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) terhitung sejak 7 April 2022 sampai dengan 26 April 2022.

LGH ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-17/F.2/Fd.2/04/2022 tanggal 07 April 2022.

“Sebelum dilakukan penahanan, tersangka LGH telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19,” katanya.

Adapun peran tersangka LGH dalam kasus ini, dia yang mempunyai akses ke perusahaan atau pabrik tekstil di Cina menerima orderan bahan baku tekstil dari beberapa pembeli atau buyer di dalam negeri. Untuk mengimpor bahan baku tekstil, tersangka LGH mengunakan fasilitas Kawasan Berikat PT HGI dengan Direktur PS dan mendapatkan pembebasan bea masuk atau PDRI dan pajak lainnya atas importasi tekstil.

Tersangka LGH menginpor bahan baku tekstil dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Priok sejumlah 180 kontainer dari negara Cina. Bahan baku tekstil yang masuk Kawasan Berikat PT HGI tidak diproduksi dan tidak diekspor namun oleh tersangka LGH bersama dengan Pejabat Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Semarang, IP dan MRP, serta Pejabat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, H, kemudian dijual di dalam negeri.

Atas kerja sama tersebut, IP dan MRP menerima sejumlah uang dari LGH melalui PS setiap kontainernya sedangkan H menerima uang sebesar Rp2 miliar dari tersangka LGH melalui PS untuk pengurusan penyelesaian penegahan 2 kontainer dan kemudahan re-ekspor.

“Akibat prbuatan para tersangka tersebut mengakibatkan kerugian Negara yang besarannya masih dalam perhitungan tim penyidik dan ahli,” katanya.

Atas perbuatan tersebut, Kejagung menyangka LGH melanggar sangkaan kesatu primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiairnya, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sangkaan Kedua Primair, yakni melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiairnya, Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiair, Pasal 13 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

TNI Peduli Sesama, Korem 082/CPYJ Berbagi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Jumat berkah yang digelar oleh Korem 082/CPYJ pada Jumat, 8 April 2022 sore, diwarnai dengan adanya pembagian sembako yang

ditujukan bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Kota dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Setidaknya, terdapat ribuan paket sembako yang saat itu dibagikan oleh pihak Korem pada masyarakat melalui adanya kegiatan peduli sesama.

“Kegiatan ini digelar secara rutin setiap hari Jumat selama bulan ramadhan,” ujar Danrem, Kolonel Inf Unang Sudargo.

Danrem menyebut, terdapat enam Kodim di wilayah teritorialnya yang ikut berpartisipasi pada kegiatan itu. 

“Kegiatan ini nantinya akan kita gelar atau kita lakukan di tempat yang berbeda,” bebernya. (Penrem 082/CPYJ)

Read More

Cocokkan Pikiran Soal Pengembangan UMKM, Gubernur Jatim Temui Wali Kota Eri Cahyadi

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi ke Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Jumat (8/4).

Gubernur Jatim disambut dengan hangat oleh Wali Kota Eri bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di teras Balai Kota, kemudian mereka menggelar pertemuan di ruang kerja Wali Kota Surabaya.

Seusai pertemuan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa silaturahmi kali ini untuk mencocokkan pikiran atau meeting of mind. 

Menurutnya, meeting of mind ini sangat penting dilakukan karena Kota Surabaya ini merupakan kota metropolitan. 

“Jadi, sangat banyak hal yang ekosistemnya bisa mengalami perubahan-perubahan dan ini harus jadi bagian dari antisipasi kita bersama,” kata Gubernur Jatim di Balai Kota Surabaya.

Ia menegaskan bahwa banyak hal yang posisinya sudah stabil, tapi kemudian ada efek pembangunan yang harus dilakukan antisipasi bersama, dari mulai yang terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kemudian bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari mulai gizi buruk yang sangat sukses dilakukan di Surabaya pada dua tahun terakhir, serta bagaimana menurunkan stunting lebih signifikan, kemudian menurunkan TB juga supaya lebih signifikan lagi.

“Hal-hal seperti itu yang kita bahas, sampai hal-hal strategis bagaimana serapan UMKM dari APBD yang ditarget oleh pemerintah pusat Rp 26,8 triliun. Kenapa saya yang harus silaturahmi ke sini, karena skala APBD Surabaya paling besar di Jawa timur, sehingga belanja untuk APBD terkait dengan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) untuk UMKM menjadi signifikan,” katanya.

Menurut Khofifah, format-format yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya bersama jajaran pemkot sudah sangat cukup memberikan gambaran bahwa target pemerintah pusat Rp 26,8 triliun bisa dicapai. 

“Makanya, ini harus cocok-cocokan pikiran, sehingga sektor UMKM yang harus di create dan proses kurasinya serta akses marketnya harus bisa terkonsolidasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Eri mengatakan pertemuan tadi banyak membahas tentang penanggulangan PMKS, menggerakkan ekonomi kerakyatan, menggerakkan pasar, dan pengembangan wisata. 

Termasuk pula soal aset pemkot yang digunakan untuk UMKM dan juga APBD 40 persen untuk PJB UMKM.

“Setelah kita paparkan, ternyata sudah sejalan dengan apa yang diinginkan dan dipikirkan oleh beliau. Jadi, langkah yang kita lakukan sudah sejalan dan selaras berkat arahan dan bimbingan Ibu Gubernur. Saya selalu sampaikan bahwa Pemkot Surabaya ini harus in line dengan Pemprov Jatim, tadi sudah disampaikan Ibu gubernur langkah-langkah kita,” kata Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri berharap, dengan adanya pertemuan di hari yang penuh berkah dan maghfirah di bulan Ramadan ini, ia yakin bisa memberikan yang terbaik untuk umat di Kota Surabaya. 

“Semoga sinergi pemkot dengan pemprov bisa terus ditingkatkan ke depannya,” pungkasnya. 

Read More

KPU Tetapkan Pendaftaran Parpol untuk Pemilu 2024 Dibuka 1-7 Agustus 2022, Simak Syarat yang Mesti Dipenuhi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan, pendaftar partai politik dalam rangka tahapan Pemilu 2024 akan dibuka pada 1–7 Agustus 2022. 

Saat ini, KPU tengah menyiapkan draft Peraturan KPU terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu.

“Peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu kami rancang bahwa pendaftaran partai politik itu dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun 2022,” kata Hasyim dalam siaran daring, Kamis (7/4).

Hasyim menjelaskan, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang mengacu pada Undang-Undang (UU) yang sama digunakan pada Pemilu 2019, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Dengan demikian, konstruksi berpikir, proses, dan sejumlah aspek lainnya tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu 2019.

’’Hanya saja ada beberapa ketentuan yang baru, itu sehubungan dengan adanya judicial review atau uji materi terhadap beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Pemilu khususnya yang berkaitan dengan partai politik,” ujar Hasyim.

Dia mengungkapkan, syarat bagi parpol yang hendak mendaftar sebagai peserta Pemilu anggota DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017. 

Persyaratan itu di antaranya, parpol harus berstatus badan hukum; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). 

Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan menyukseskan pemilu 2024 secara maksimal.

Read More

KPK Periksa Mantan Anggota DPR Irgan Chairul Mahfiz di Lapas Tangerang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Anggota DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Kamis (7/4/2022).

Penyidik akan memeriksa Irgan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018.

"Pemeriksaan dilakukan di Lapas Klas I Tangerang atas nama saksi Irgan Chairul Mahfiz, Mantan Anggota DPR-RI periode 2014 sampai 2019," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Belum diketahui apa yang bakal didalami penyidik terhadap Irgan Chairul Mahfiz. Irgan Chairul sendiri merupakan narapidana kasus korupsi yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Diduga, penyidik ingin menggali pengetahuan Irgan soal perkara korupsi DAK tahun 2018.

Selain Irgan, penyidik juga memanggil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seram Bagian Timur, Anzar ZR Wattimena, sebagai saksi hari ini. Anzar diminta untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setia Budi, Jakarta Selatan, atas nama saksi Anzar ZR Wattimena, Kepala Bappeda Kabupaten Seram Bagian Timur," kata Ali.

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2018. 

Sayangnya, KPK masih belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus ini.

KPK sebelumnya telah menjerat sejumlah pihak dalam perkara korupsi pengurusan DAK tahun 2017-2018 ini. 

Mereka di antaranya adalah, Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono; eks Pejabat Kemenkeu, Yaya Purnomo; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, Sukiman.

Kemudian, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua, Natan Pasomba; Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman; Bupati Labuhanbatu Utara, Kharuddin Syah alias Buyung; mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019, Irgan Chairul Mahfiz.

Diduga, masih banyak pihak lain yang terlibat atau disinyalir menerima aliran uang korupsi terkait pengurusan DAK ini. 

KPK saat ini masih terus mengembangkan perkara ini dan membidik tersangka lainnya.

Read More

Pangdam IM Pimpin Sertijab Danpomdam dan Kapaldam IM

KABARPROGRESIF.COM: (Banda Aceh) Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM), Mayjen TNI Mohamad Hasan memimpin upacara serah terima jabatan beberapa pejabat Kodam IM di Gedung Malahayati Makodam IM, Banda Aceh, Rabu (6/3/2022).

Adapun yang melaksanakan sertijab yakni pejabat Danpomdam IM dari Kolonel Cpm Dony Tri Windiarto, S.H., M.H., kepada Kolonel Cpm Maryadi, A.Md., dan Kapaldam IM dari Kolonel Cpl Tri Sartono S.I.P. kepada Kolonel Cpl Eko Daryanto, S.E., M.Si.

Selain memimpin sertijab, Pangdam IM juga menerima pejabat Pa Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Sahli Pangdam IM, yaitu Kolonel Inf Achmad Marzuki, S.H., M.Si., dan Kabaglat Rindam IM Letnan Kolonel Inf Ari Dwi Nugroho serta SMF Dokter Spesialis Golongan IV Rumkit Tk II Iskandar Muda Letnan Kolonel Ckm dr. Hariyadi, Sp. PD.

Pangdam dalam amanatnya mengatakan, sertijab di lingkungan Kodam Iskandar Muda merupakan proses alamiah dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi.

Kepada pejabat lama, Pangdam IM mengucapkan terima kasih dan penghargaan, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat di lingkungan Kodam IM.

"Semoga pengabdian yang tulus dan ikhlas menjadi amal ibadah dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa," harap Pangdam IM.

Kepada pejabat baru, jenderal bintang dua ini mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di lingkungan Kodam IM.

"Ciptakan kerja sama yang baik melalui komunikasi dan koordinasi yang harmonis, serta laksanakan langkah- langkah proaktif, kreatif dan inovatif, dengan dilandasi disiplin dan dedikasi dalam rangka memberikan dharma bhakti terbaik kepada Kodam Iskandar Muda," pesan Pangdam IM kepada pejabat baru.

Turut hadir pada sertijab tersebut Kasdam IM, Irdam IM, Kapok Sahli Pangdam IM, para pejabat utama Kodam IM, Ketua beserta Wakil Ketua dan para pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Daerah Iskandar Muda.

Read More

Pemkab dan Kajari Konawe Selatan Sepakati MoU Bidang Datun

KABARPROGRESIF.COM: (Konsel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel) siap membantu pemerintah kabupaten (pemkab) Konsel dalam hal penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Dukungan korps Adhyaksa itu dituangkan lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Ditandatangani Bupati Konsel H Surunuddin Dangga dan Kepala Kejari (Kajari) Konsel Afrilianna Purba di auditorium kantor Bupati Kamis, 07 April 2022.

Kajari Konsel, Afrilianna Purba mengatakan MoU ini memuat tentang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. 

Serta pelayanan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Eksistensi jaksa sebagai pengacara negara berupaya berkontribusi kepada pemerintah daerah.

“Dalam hal ini, Kejari Konsel melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara akan menjalankan tupoksi selaku Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan bantuan hukum kepada Pemkab Konsel,” ungkapnya.

Contoh persoalannya, kata dia, jika ada aset Pemda Konsel yang masih dipegang pihak ketiga dan ada masalah disana, maka Kejari Konsel sebagai pengacara negara bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga menyampaikan bahwa kerjasama yang disepakati sangat bermanfaat. 

Memastikan pemerintahan berjalan baik sesuai koridornya.

“Kerjasama ini sifatnya perpanjangan, tahun sebelumnya kami telah merasakan manfaat dari MoU ini. 

Pemda dalam menjalankan pembangunan memiliki mitra strategis, salah satunya tempat berkonsultasi yang berkaitan bidang hukum,” katanya.

Ia mengakui dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Konsel tidak terlepas dari bebagai persoalan yang dapat berimplikasi terhadap permasalahan hukum. 

“Tentu penting adanya pendampingan yang dilakukan Kejaksaan dalam lingkup perdata dan tata usaha negara,” pungkasnya.

Read More

Kapolri Mutasi 6 Jenderal Bertugas di Luar Polri, Ini Daftarnya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram Nomor: STR/305/IV/KEP./2022 tanggal 7 April 2022. 

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri melakukan mutasi enam jenderal Polri untuk penugasan di beberapa lembaga negara lainnya.

"Ya betul," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (8/4/2022).

Berikut daftar enam jenderal yang mendapatkan penugasan di luar struktur internal Polri:

1. Komjen Luki Hermawan yang ditugaskan ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Irjen Heribertus Dahana Resmiwara yang ditugaskan ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

3. Brigjen Sungkono mendapatkan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

4. Brigjen Nurhadi Yuwono mendapatkan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

5. Brigjen Heri Istu Hariono mendapatkan penugasan di Badan Narkotika Nasional (BNN).

6. Brigjen Widodo ditugaskan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

Read More

Dinsos Jatim Gelar Safari Ramadhan di UPT Panti Sosial Bina Remaja Jombang

KABARPTOGRESIF.COM: (Jombang) Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jatim menggelar safari Ramadhan di UPT Panti Sosial Bina Remaja Jombang. Diharapkan kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat remaja untuk bisa mandiri.

“Kegiatan ini kita kemas dalam kegiatan safari Ramadhan, saya sholat tarawih bersama anak-anak dan memberikan pembinaan,” ujar Kadinsos Jatim, M Alwi, Jumat (8/4).

Dia menjelaskan, hasil pembinaan ini sangat diperlukan guna memperkuat misi dari Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) ini.

“Bagaimana memberikan pengetahuan bagi anak-anak, memberikan keterampilan dan yang tak kalah pentingnya anak-anak ini punya semangat sehingga dia bisa mandiri,” terangnya.

Bahkan, kegiatan safari ramadhan ini, kata Alwi akan menjadi agenda rutin. Sebab, direspon positif dari klien.  

“Tetap dilanjutkan lagi, kita cari waktu karena mumpung ada kliennya.  Kegiatan ini mendapat respon positif dari semangat mereka tumbuh lebih dari hari-hari sebelumnya,” pungkasnya. 

Read More

Malam Ke 7 Ramadan 1443 Hijriah, Wali Kota Eri Cahyadi Bagi 20 Kursi Roda untuk MBR

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hadir kembali di tengah warga Kota Pahlawan saat buka bersama dan tarawih dalam Roadshow Safari Ramadan 1443 Hijriah, Jumat (8/4) malam. 

Dalam kesempatan kali ini ia tak sendiri, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya itu ditemani sang istri, Rini Indriyani. 

Di malam Ke 7 Ramadan kali ini, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membagikan sembako dan 20 kursi roda di dua masjid sekaligus. 

Yang pertama, di masjid Marsuah Jalan Ploso Baru No. 30, Pacar Kembang membagikan 9 kursi roda, sedangkan di Masjid Baitul Amin, Karang Empat Besar, bagikan 11 kursi roda. 

Di masjid Jalan Ploso Baru No. 30, Pacar Kembang, Kecamatan Tambaksari, Wali Kota Eri Cahyadi sempat berbincang kepada salah satu penerima kursi roda, yakni Jota Oktavia Putri. 

Setelah menerima bantuan kursi roda itu, Jota sempat berurai air mata di hadapan Eri Cahyadi, ia terharu karena tidak mampu membeli kursi roda untuk ibunya yang mengalami komplikasi jantung.

"Ibu saya sakit komplikasi, sempat kena sakit jantung beberapa kali, akhirnya tidak bisa jalan dan ibu saya hanya bisa tidur di kamar. Jadi dengan bantuan kursi roda ini, saya sangat bersyukur," kata Jota.

Jota mengaku, sebelum menerima bantuan kursi roda, ia meminjam sementara kursi roda milik saudaranya. 

Kini, setelah menerima kursi roda dari Wali Kota Eri Cahyadi, ia tak perlu lagi meminjam dan bisa digunakan setiap saat oleh ibunya. 

"Terima kasih atas bantuan dari Bapak wali kota (Eri Cahyadi), semoga segala amal ibadahnya barokah dan sehat selalu sekeluarga. Begitu pula kepada para donatur, kelurahan dan kecamatan yang sudah sedia menyampaikan keluh kesah warganya, terima kasih," ucapnya. 

Setelah memberikan bantuan Kursi roda kepada warga Pacar Kembang, azan magrib pun berkumandang. Wali Kota Eri Cahyadi bersama warga setempat melaksanakan buka puasa bersama. 

Usai membatalkan puasa dan salat magrib, lalu ia menuju ke masjid Baitul Amin di Karang Empat Besar, Kecamatan Tambaksari.

Setibanya di masjid Baitul Amin, Wali Kota Eri Cahyadi bersama jajarannya bergegas mengambil air wudu untuk melanjutkan ibadah salat tarawih. 

Setelah salat tarawih, ia kembali membagikan bantuan kursi roda dan sembako kepada warga kurang mampu di wilayah Karang Empat Besar, Kecamatan Tambaksari. 

Salah satu penerima bantuan kursi roda dan sembako ini adalah Juleha, 90, warga Rangka Gang 7 Nomor 27, Surabaya. Bantuan tersebut diberikan kepada Juleha lantaran ia mengalami lumpuh semenjak di usia remaja. 

“Sudah lama (lumpuh), sejak Bu Juleha sekolah dulu. Waktu itu karena jatuh, kemudian lumpuh tidak bisa jalan sampai sekarang,” kata Keponakan Juleha, Umi Susanti. 

Setelah menerima bantuan tersebut, Umi mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Eri Cahyadi. 

Keponakan Juleha itu juga merasa terbantu dengan adanya kursi roda dan sembako yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 

“Pak Eri matur nuwun (terima kasih) semoga mendapat berkah nggih pak (ya pak),” ujar Umi. 

Selama Roadshow Safari Ramadan seminggu ini, Wali Kota Eri Cahyadi tak henti-hentinya mengingatkan kepada segenap jajaran camat, lurah, RT/RW hingga warganya agar tidak segan untuk melapor ketika ada tetangga, kerabat dan sanak saudaranya yang mengalami kesusahan. 

Ia menegaskan, bantuan itu sudah semestinya diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan.

“Saya nyuwun tolong kepada panjenengan (minta tolong kepada warga Surabaya), begitu juga bu lurah, pak lurah, bu camat dan pak camat, sampaikan kalau ada yang gizi buruk, bayi stunting, kemudian ada rumah tidak layak huni, ada warga yang butuh bantuan. Tolong pak RW dan pak RT sampaikan itu ke lurah dan camatnya,” tegas Wali Kota Eri Cahyadi. 

Wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu juga menekankan untuk saling bergotong royong dan mengutamakan rasa kekeluargaan, agar Surabaya menjadi kota yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur. 

Ia juga menjelaskan, bahwa 40 persen dari anggaran Pemkot Surabaya saat ini digunakan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. 

Tujuannya adalah agar ke depannya di Kota Pahlawan tidak ada lagi pengangguran, MBR dan lain sebagainya. 

“Ketika ada MBR yang belum dapat pekerjaan, kemudian ada warga kesusahan, itu tolong dilaporkan ke Pak Lurah dan Pak Camat. Jangan sampai banyak teori, sampaikan saja biar bisa segera ditangani. Sedangkan, nanti UMKM dan koperasi itu yang mengerjakan harus warga Surabaya, jadi tidak ke depannya tidak ada lagi yang namanya MBR bahkan orang susah di kota ini,” pungkasnya.

Read More

Guru Besar PTN Beri Masukan Wali Kota Eri Cahyadi Dalam Pencapaian Program Pemkot Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. 

Oleh karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melakukan pembahasan mengenai konsep pendampingan Perangkat Daerah (PD) dalam rangka percepatan pencapaian program.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Kota Surabaya, Prof. Joni Hermana mengatakan, bahwa dari hasil pertemuan bersama para asisten dan PD telah disepakati rumusan konsep yang disesuaikan dengan visi misi Pemkot Surabaya. 

Yakni, Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan.

“Kami melakukan identifikasi untuk capaian yang diinginkan, serta menerjemahkan rancangan Kepala PD sebagai rujukan menuju Global Power City Index,” kata Prof. Joni, Jumat (8/4)

Dia menjelaskan, untuk menuju konsep Surabaya Maju, yakni dengan melaksanakan pendampingan kepada PD, melakukan monitoring dan implementasi hasil dari pendampingan. 

Sedangkan pada konsep Surabaya Humanis adalah memulai untuk mementingkan peningkatan hidup dan keterampilan SDM.

“Serta konsep Surabaya Keberlanjutan adalah setiap program yang dibuat harus memiliki prinsip kesetaraan, keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab dari setiap PD,” terang dia.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Kota Surabaya, Profesor Badri Munir Sukoco mengatakan, bahwa Pemkot Surabaya perlu meningkatkan tingkat kesadaran semua pihak. 

Sebab, pengentasan kemiskinan dan pengangguran juga harus dilakukan dengan cara saling bergotong-royong.

“Meningkatkan kesadaran yang tidak hanya dilakukan oleh PD, tetapi semua masyarakat. Salah satunya, digerakkan melalui program, agar masyarakat turut memberikan kontribusi untuk Kota Surabaya,” ujar Prof. Badri.

Menanggapi pembahasan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi meminta kepada setiap PD di lingkungan Pemkot Surabaya untuk memiliki program skala prioritas. 

Maka, ia menginginkan para Kepala PD, Camat, dan Lurah untuk melakukan presentasi atau memberikan pemaparan mengenai program tersebut.

“Tolong jangan sekadar paparan, karena saya akan mendengarkan program setiap PD. Saya harap Tim Ahli Wali Kota bisa berkolaborasi dengan para asisten untuk menentukan langkah menuju kota berkelas dunia,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Ia mengaku, bahwa Tim Ahli Wali Kota memberikan tiga definisi untuk mendukung program Pemkot Surabaya, yakni, Surabaya Maju, Surabaya Humanis, dan Surabaya Berkelanjutan. 

Melalui tiga definisi tersebut, setiap program yang berjalan diharapkan bisa menunjang Surabaya mempertahankan kota berkelas dunia.

“Saya sepakat dengan ini, sehingga setiap PD bisa berkolaborasi dan bisa memahami program mana yang akan cocok dengan definisi tersebut. Sesuai dengan sasaran yang kita inginkan,” ungkap dia.

Ia mencontohkan, salah satu definisi untuk menuju Surabaya Humanis adalah menyelesaikan permasalahan dengan asas kemanusiaan. 

Seperti penyelesaian persoalan Pasar Turi, yang kini bisa kembali ditempati kembali oleh para pedagang.

“Termasuk penyelesaian PKL yang ada di Jalan Ketintang dan di Kawasan Waduk Unesa. Hal itu bisa diselesaikan, tetapi pendekatan humanis dan jangan sampai menghilangkan pendapatan perkapitanya,” tegas dia.

Selanjutnya, terkait dengan kegiatan program, tim anggaran dan para asisten diminta untuk mengetahui sasaran capaian ekonomi dan sasaran capaian pengembangan kegiatan teknologi.

“Karena buat saya level dunia ini tidak akan pernah bisa terwujud kalau kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Maka harus ada gotong royong untuk menyelesaikan itu semua,” ujar dia.

Meski demikian, ia berharap seluruh warga Kota Pahlawan ikut andil dalam proses pembangunan Kota Surabaya. 

Sebab, Pemkot Surabaya memiliki target dalam pengentasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Di tahun ini, saya harus bisa mengentaskan MBR yang semula berjumlah 979,624 jiwa, bisa menjadi 300 ribu jiwa. Tentunya dengan memanfaatkan lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) akan dioptimalkan untuk pemberdayaan bidang usaha pertanian dan bidang usaha non pertanian,” pungkasnya.

Read More