Dandim Klungkung Komitmen Peduli Kebersihan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Komitmen untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan ternyata bukan hanya sekedar gertak sambal. Itulah hal yang tepat berkaitan dengan adanya komitmen Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH. M, Si yang sebelumnya komitmen terhadap adanya kebersihan.

“Kebersihan lingkungan itu, memberikan banyak manfaat. Program Gerakan Serentak Bersama Bersih Lingkungan atau Gertak Sambal ini, mampu memberikan dampak positif pada lingkungan,” ujar Dandim. Jumat, 8 April 2022 pagi.

Bersih-bersih kali ini, kata Dandim, dipusatkan di sepanjang Pantai Telage, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Selain melibatkan pihak Kodim, bersih-bersih di sekitar area pantai itu ternyata juga melibatkan instansi hingga masyarakat di pesisir pantai.

“Masyarakat juga kita edukasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini aset bagi anak cucu kita,” jelasnya.

Read More

Tidak Tepat OTT Pejabat Lingkup Pemkot Kupang Diserahkan Ke Inspektorat Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Tim Satuan Tugas Tindak Pidana Khusus (Satgas Tipidsus) Kejati NTT berhasil melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang oknum inisial Ir. BHN Pejabat lingkup Pemkot Kupang, Kamis 7 April 2022.

Menanggapi kasus OTT ini, Pakar Hukum dari Unwira Kupang, Mikhael Feka,SH.MH menilai apabila hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kemudian diserahkan ke Inspektorat akan menurunkan kualitas dari OTT tersebut.

"Ini OTT, maka sangat tidak tepat diserahkan ke inspektorat Kota Kupang", tegasnya.

Mikhael menegaskan bahwa tidak ada urusan inspektorat dengan OTT. Menurutnya menyerahkan proses OTT ini ke inspektorat Kota Kupang sama dengan tidak akuratnya intelegensi kejati dalam melakukan OTT.

"Pihak Kejati NTT yang berwenang selaku Aparat Penegak Hukum (APH)", tandasnya.

"Menurut saya kalau hasil OTT kemudian diserahkan ke inspektorat tentu akan menurunkan kualitas dari OTT itu sendiri", uajrnya

Dikatakan Mikhael karena OTT tidak akurat. Jadi boleh diserahkan kepada inspektorat tetapi proses hukum harus berjalan.

Menurut Mikhael jangan yang dilihat adalah BB 15 juta tersebut, tetapi perlu dikembangkan dalam penyidikan. 

Sebab kata dia, ada praktek korupsi yang mungkin bisa saja terjadi selama ini tetapi belum terungkap.

"OTT merupakan pintu masuk pendalaman kasusnya melalui penyidikan", tegasnya

Mikhael mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kejati NTT yang telah melakukan OTT di Kota Kupang.

Hal ini, kata dia sangat baik agar para pejabat bisa berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kewenangan yang ada pada mereka.

"Jabatan kalau tidak amanah, tidak setia pada sumpah jabatan maka yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum", katanya

Dikatakan Mikhael, Kadis PUPR Kota Kupang yang terkena OTT menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya. 

Selain kata dia, Walikota Kupang pun perlu melakukan evaluasi kepada semua pejabat di lingkup Pemkot Kupang.

"Seorang pejabat dapat terjerumus dalam kejahatan korupsi karena yang bersangkutan diberi kewenangan dan kesempatan serta segala fasilitas tetapi minus tanggung jawab maka yang ada hanyalah kejahatan", tambah Mikhael.

Lord Acton pernah mengatakan bahwa seorang yang berkuasa terlalu lama maka akan cenderung penyalahgunaan kewenangan. 

Oleh itu, tambah Mikahel perlu adanya pembatasan kekuasaan agar mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Orang yang berkuasa terlalu lama maka berakibat yang bersangkutan bisa lupa diri dan melanggar hukum", tutupnya.

Read More

Pangdam V/Brawijaya beserta Ketua Persit Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi PTC Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc. beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah V/Brawijaya, Ny. Evy Nurchahyanto meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 bertempat di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya, Jumat, (8/4/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya meninjau secara langsung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Tim Vaksinator dari Kodam V/Brw.

"Kegiatan vaksinasi ini dilakukan selama tiga hari, dimulai hari ini," jelas Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc.

Adapun target kegiatan vaksinasi tersebut sebanyak 3000 (tiga ribu) dosis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat umum di lingkungan PTC Surabaya. Vaksin yang disediakan diantaranya vaksin Pfizer dan Astrazeneca.

Mayjen TNI Nurchahyanto berkomitmen untuk dapat sebanyak mungkin melaksanakan vaksinasi baik vaksin dosis pertama, kedua maupun Booster.

Kegiatan vaksinasi tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan di lingkungan Kodam V/Brw, tetapi juga di tempat-tempat umum seperti di pusat keramaian/mall, tempat ibadah, rest area dll.

"Jadi, tidak hanya di faskes milik Kodam, tapi kami juga akan mendatangi kerumunan massa, salah satunya ya di PTC ini. Karena kami melihat potensi nya juga besar," terangnya.

Tak hanya itu, vaksinasi juga bisa dilakukan di tempat-tempat ibadah setelah pelaksanaan sholat taraweh. 

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Inspektorat Kota Kupang Pelajari OTT Kepala Dinas

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Kepala Inspektorat Daerah Kota Kupang, Franki Amalo, mengaku, pihaknya sudah menerima berkas dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kota Kupang.

OTT tersebut, kata Franki, belum bisa dijelaskan lebih jauh, Inspektorat Daerah Kota Kupang akan mempelajari kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan.

“Inspektorat meminta waktu untuk menjelaskan hal ini, sementara kita masih tindak lanjuti hal ini, benar bahwa kami diminta untuk mempelajari kasus ini, benar bahwa ada kasus OTT ini,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/4).

Dia menjelaskan, terkait apakah yang bersangkutan digantikan sementara ataukah melanjutkan tugasnya, Franki mengatakan masih menunggu keputusan dan hasil pemeriksaan lanjutan.

Dia membenarkan bahwa dirinya sudah mendatangi Kejari Kota Kupang. Dan sudah mendapat penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi. 

“Untuk itu harus dipelajari terlebih dahulu,” terangnya. 

Read More

Puspom TNI Dalami Keterlibatan 3 Purnawirawan dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI masih mendalami keterlibatan tiga purnawirawan TNI yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan dan sewa satelit slot orbit 123º bujur timur Kementerian Pertahanan pada 2015 - 2021.

“Izin Pak Panglima melaporkan perkembangan kasus satelit. Kemarin sudah diminta untuk tim penyidik dari kita (TNI), (kami) sudah melaksanakan koordinasi (dengan Kejagung RI), rapat yang kedua,” kata Komandan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagaimana disiarkan kanal YouTube Panglima yang diakses di Jakarta, Kamis (7/4).

Ia lanjut menyampaikan tim penyidik koneksitas atau gabungan telah dibentuk untuk mengusut kasus tersebut.

Tim penyidik koneksitas, yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung dan TNI bulan lalu, terdiri atas 45 penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Puspom TNI, dan Oditurat Militer.

“Tim sudah terbentuk, sprin (surat perintah, Red.) dari Kejaksaan Agung sudah. Sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari sipil, hanya yang dari TNI perlu melakukan pendalaman tentang dugaan keterlibatan ini,” kata Nazali.

Usai mendengar laporan dari Danpuspom TNI, Panglima memerintahkan jajarannya untuk terus mengusut kasus korupsi satelit itu sampai tuntas.

“Sudah bagus, lanjut,” kata Jenderal Andika ke jajarannya.

Dugaan korupsi satelit Kemhan mulai jadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Januari 2022 mengumumkan kasus itu ke publik.

Mahfud saat memberi keterangan kepada media menyebut kerugian negara diprediksi mencapai lebih dari Rp515 miliar.

Kejaksaan dan tim hukum TNI pun lanjut melakukan gelar perkara, dan 14 Februari 2022 mengumumkan hasilnya, antara lain diduga ada keterlibatan unsur sipil dan TNI pada kasus tersebut.

Kejaksaan kemudian lanjut memanggil dan memeriksa tiga purnawirawan TNI, yaitu inisial Laksdya TNI (Purn) AP (mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan), Laksamana Muda TNI (Purn) L (mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan), dan Laksamana Pertama TNI (Purn) L (mantan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan).

Kemudian, tim penyidik koneksitas, utamanya dari pihak Kejaksaan juga telah memeriksa total tujuh saksi pada periode pertengahan Maret - awal April.

Para saksi itu, antara lain inisial DS (Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kominfo), MBS (Eks Dirjen SDPPI Kominfo Tahun 2011-2016), dan M (Eks Direktur Standardisasi, Perangkat Pos, dan Informatika Ditjen Kominfo Tahun 2010-2020), AW (Komisaris PT DNK), SCW (Direktur Utama PT DNK), AKA (Direktur Teknologi PT DNK), JL (GM Keuangan PT DNK), SDR (GM SDM PT DNK), OSD dan TVDH (Teknisi PT DNK).

Read More

Kejati NTT OTT Oknum Kadis di Kota Kupang

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum Kepala Dinas (Kadis) di Kota Kupang, Kamis (07/04/2022).

Imformasi yang berhasil dihimpun bahwa memang benar adanya OTT yang dilakukan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus yang dipimpin Koordinator Bidang Pidsus Kejati NTT, Surayadi Sembiring, S. H, M. H.

Dalam OTT itu, tim penyidik Kejati NTT berhasil mengamankan oknum Kepala Dinas tersebut beserta barang bukti (BB) uang yang belum diketahui secara pasti nilainya.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa nilai uangnya belum bisa dipastikan namun memang adanya OTT tersebut. Dalam OTT itu oknum Kadis diamankan bersama salah satu terduga penyuapan.

Dalam OTT itu, terduga penyuapan hendak melakukan kepengurusan administrasi menyangkut proyek di Kota Kupang. Tiba – tiba tim masuk dan amankan oknum Kadis dan terduga penyuapan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H yang dihubungi mengaku bahwa Tim satgas dari Pidsus Kejati NTT amankan ASN Pemkot Kota Kupang dari ruang kerjanya Ir. BHN, dengan BB uang sebesar Rp. 15 juta, kemudian diserahkan ke Inspektorat Kota Kupang untuk ditindaklanjuti.

Read More

Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Senilai Rp 24,7 Miliar di Kabupaten Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Jembatan Pelangi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah, Kamis (7/4/2022).

Jembatan yang dibangun sejak 2017 tersebut merupakan jalan alternatif yang digunakan sebagai akses menuju Jalur Lintas Selatan (JLS) via Pantai Balekambang. 

Sebelumnya, akses jalan yang lama cenderung berbahaya untuk dilalui. Mengingat kontur tanahnya yang curam menanjak dan cenderung licin saat hujan.

Pembangunan jembatan dengan panjang 120 meter itu, memiliki lebar mencapai 7 meter. 

Dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 24,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan dibangunnya jembatan tersebut, akses menuju pantai yang berjajar di sepanjang JLS saat ini menjadi lebih mudah dijangkau wisatawan. 

Terlebih, setelah pembangunan JLS tahap kedua hingga ke Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, juga telah rampung dibangun pada akhir 202.

Bupati Malang HM Sanusi berharap bahwa hal tersebut bisa kembali menggairahkan iklik pariwisata di Kabupaten Malang. 

Tetutama di jajaran pantainya yang sudah menjadi jujugan favorit wisatawan di Jawa Timur maupun di Indonesia.

“Jadi arus transportasi (wisatawan) lebih mudah dan lebih cepat, ekonomi di Malang Selatan juga abakan bangkit dengan bergulirnya pariwisata. Karena bus-bus besar bisa masuk ke sana. Nah, ini akan mendongkrak perekonomian d isana (Malang Selatan),” ujar Sanusi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa JLS yang merupakan salah satu program strategis nasional memang harus didukung dengan pembangunan infrastruktur lain di sekitarnya. 

Salah satunya Jembatan Pelangi tersebut. Terlebih sebagai konektifitas menuju Malang Selatan.

“Konektifitas menjadi bagian yang sangat penting. Di Kabupaten Malang sudah tidak ada lagi desa tertinggal di tahun 2021. Namun tetap harus didorong betul pada beberapa hal untuk kemajuannya. Salah satunya peningkatan kesejahteraan,” ujar Khofifah.

Khofifah menyebut, berdasarkan pemetaan Kemen PUPR, konektifitas ke JLS merupakan salah satu yang memliki posibilitas paling tinggi. 

Dan sebagai pendukungnya, akses jalan dari Gondanglegi menuju Bantur akan dinaikan statusnya menjadi Jalan Nasional.

“Maka sekarang kalau proses pembebasan lahan tahun ini oleh Pemkab Malang, Insya Allah sudah bisa dilakukan tahun ini, cepat kita koordinasi untuk keputusan final, untuk memulai, pembangunan infastruktur jalan Gondanglegi Bantur menjadi jalan nasional,” pungkas Khofifah.

Read More

Kejari Jakut Tetapkan Direktur PT. AMR Jadi Tersangka Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HHD selaku Direktur PT. AMR yang langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari kedepan.

“HHD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang disidik Tim Penyidik Kejari Jakut,” terang Kasi Intel Kejari Jakut, Sofian Iskandar, SH, MH didampingi Jaksa Theodora Marpaung, SH.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 495 tertanggal 1 November 2021, tersangka HHD merupakan rekanan PT. Varuna Tirta Prakasya (VTP) yang bekerja sama dalam pekerjaan rantai pasok biji nikel atau suplay chain management dengan menggunakan modal kerja dari PT. VTP.

“Modalnya Rp20 miliar dan dalam kenyataannya baik tersangka ataupun PT. AMR tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang dimaksud dan uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka ataupun koroprasi PT. AMR,” jelas Sofian.

Atas perbuatan tersangka HHD mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebesar Rp20 miliar yang saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak - pihak lain yang ikut terlibat.

“Alasan penahanan dilakukan karena ada ketakutan dari penyidik tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pelaku juga disangkakan melakukan perbuatan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya. 

Read More

Libatkan Puluhan UMKM, Pasar Gotong Royong Ramadan Mulai Digeber di Tambaksari

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkolaborasi dengan produsen dan distributor mulai menggeber pelaksanaan Pasar Gotong Royong Ramadan tahun 2022. 

Untuk kegiatan perdana, Pasar Gotong Royong berlangsung di Gelanggang Remaja, Kecamatan Tambaksari Surabaya pada tanggal 8 hingga 9 April 2022.

Mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag), Fauzie Mustaqiem Yos secara resmi membuka Pasar Gotong Royong Ramadan, Jumat (8/4).

Dia menjelaskan, bahwa Pasar Gotong Royong Ramadan bertujuan untuk mempermudah akses warga mendapatkan kebutuhan bahan pokok. 

Sekaligus pula agar warga mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih ekonomis.

"Pada skala yang lebih luas, kegiatan ini akan dapat menekan dampak fluktuasi harga dari kelangkaan komoditas bahan pohon yang saat ini memang dirasakan oleh masyarakat," kata Yos.

Di samping itu pula, Yos menyebut, melalui Pasar Gotong Royong Ramadan ini, juga diharapkan dapat memaksimalkan peran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di Kota Surabaya. 

"Selain itu kegiatan ini merupakan bentuk dukungan kepada pelaku UMKM berupa display produk. Dengan tujuan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM," katanya.

Pasar Gotong Royong di Kecamatan Tambaksari, merupakan yang pertama digelar di bulan suci Ramadan tahun 2022. 

Untuk selanjutnya, kegiatan akan berlanjut digelar di Kecamatan Karangpilang, Benowo dan terakhir Kenjeran.

Yos menerangkan, kegiatan ini sebenarnya berlangsung rutin setiap tahun di bulan Ramadan. Namun karena dalam dua tahun ada pandemi Covid-19, maka selama itu vakum dan baru kembali dilaksanakan sekarang.

"Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan bahan pokoknya. Termasuk juga untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan melibatkan teman-teman pelaku UMKM," harap dia.

Di tempat yang sama, Camat Tambaksari Kota Surabaya, Laksita Rini Sevriani menyampaikan, ada sebanyak 44 pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Tambaksari yang terlibat dalam Pasar Gotong Royong Ramadan tahun 2022. 

"Satu di antara pelaku UMKM yang terlibat itu disabilitas. Sedangkan lainnya, dari komoditi yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi (Dinkopdag)," Laksita Rini.

Laksita Rini menyebut, bahwa pelaku UMKM yang terlibat dalam gelaran ini tak hanya berupa produk makanan dan minuman siap saji. Ada pula aksesoris, pakaian hingga berbagai macam kue untuk kebutuhan lebaran. 

"Produk makanan-minuman yang paling banyak, begitu juga dengan kue-kue lebaran," ungkap dia.

Pihaknya berharap, dengan adanya Pasar Gotong Royong Ramadan ini dapat memudahkan warga Kecamatan Tambaksari mendapatkan kebutuhan bahan pokok. 

Begitu juga para pelaku UMKM bisa memasarkan dan memamerkan hasil produk-produknya. 

"Dan inilah ekonomi kerakyatan yang selalu berjalan. Untuk di Kecamatan Tambaksari, berlangsung selama dua hari," pungkasnya. 

Read More

Tingkatkan UMKM, Danrem Baladhika Jaya Resmikan Pasar Takjil

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Upaya pemulihan ekonomi mulai dilakukan oleh semua Satuan TNI-AD. 

Melalui beragam cara, pihak TNI mulai melakukan langkah percepatan ekonomi di kalangan masyarakat.

Seperti adanya pasar takjil yang saat ini diresmikan oleh Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo. Pasar takjil itu, dipusatkan di Lapangan Rampal, Kota Malang.

Di lokasi itu, tersedia beragam takjil atau menu makanan bagi masyarakat yang ingin bersantap buka puasa di Lapangan Rampal.

“Peresmian ini sangat sejalan dengan tema yang kita usung, adalah TNI Manunggal Santri Enterpreneurship yang akan berjalan selama 30 hari,” ujarnya.

Peresmian pasar takjil itu, diwarnai dengan adanya pemotongan pita di lokasi pasar takjil yang disaksikan oleh beberapa pelaku usaha.

Menurutnya, kondisi pasar Ramadhan yang ada di Lapangan itu sudah cukup bagus.

“Pasar takjil ramadhan ini sangat pas untuk sarana silaturahmi, sekaligus menyiapkan makanan untuk buka puasa,” bebernya. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Berlaku hingga Juni 2022, Dirjen Pajak Minta Masyarakat Diminta Manfaatkan PPS

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). 

Sebab, program tersebut hanya berlaku hingga Juni 2022.

“PPS merupakan kesempatan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dengan cara mendeklarasikan harta yang belum dideklarasikan pada pengampunan pajak 2016 lalu," tuturnya dalam acara Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela bertajuk Gunakan Kesempatan Karena Sarat Manfaat, Kamis (7/4/2022).

Suryo mengharapkan PPS dapat diikuti oleh wajib pajak seluruh Indonesia. Sebab program ini memliki waktu terbatas sampai Juni 2022. Suryo menambahkan, hingga Kamis (7/4/2022) pukul 08.00 WIB, sebanyak 34.236 wajib pajak menjadi peserta dalam PPS. 

Harta yang diungkapkan tercatat sebesar Rp56,21 triliun dan jumah Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp5,76 triliun.

Adapun nilai yang deklarasi dalam negeri dan repatriasi mencapai Rp48,18 triliun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp4,47 triliun. Sedangkan nilai harta yang diinvestasikan oleh wajib pajak tercatat Rp3,56 triliun.

Suryo menyampaikan, pemerintah menggandeng berbagai pihak untuk menyukseskan program tersebut.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) misalnya, diajak untuk mendorong para anggota dan kliennya yang memenuhi syarat PPS untuk segera mengikuti program itu. 

"Harapan kami, IKPI dengan sumber dayanya dapat membantu dalam mendorong kampanye PPS lebih semarak," pintanya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan menyampaikan, PPS merupakan program yang banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak. 

Karenanya menurut dia tak ada alasan untuk mengabaikan program tersebut.

"Jadi PPS ini adalah kesempatan yang sarat dengan manfaat, oleh karena itu, sangat disayangkan apabila ada yang belum memenuhi kewajibannya. Tentu apabila setelah ikut PPS diharapkan wajib pajak semakin patuh secara sukarela, tidak lagi harus di-enforce, jadi tidak patuh karena dipaksa, tapi karena sukarela," jelasnya.

Read More

Bea Cukai dan BNN Dapat Tangkapan Besar, Lihat Barang Bukti yang Disita

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat tangkapan besar.

Sinergitas kedua instansi tersebut berhasil menggagalkan pengiriman 203,99 kilogram sabu-sabu di Aceh Timur.

Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai Syarif Hidayat menyampaikan pihaknya membantu tim BNN melakukan patroli laut untuk penyelidikan kasus narkoba.

"Patroli laut tersebut dilaksanakan setelah diterimanya informasi dari masyarakat atas adanya pengiriman sabu-sabu yang dilakukan jaringan sindikat narkotika Yan-Niar, di daerah Aceh Timur," ungkap Syarif Hidayat dalam konferensi pers yang digelar di BNN, Kamis (7/3).

Pengungkapan kasus ini berawal saat pada Senin (14/3) sekitar pukul 02.26 WIB memeriksa sebuah kapal oskadon (kapal nelayan) yang melintas di perairan Idi, Aceh Timur.

Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas menyita dua bungkus plastik besar berisi sabu seberat 203,99 kg.

Selain barang bukti sabu-sabu, petugas juga mengamankan tiga orang tersangka berinisial DA alias Yek, ZY alias Dek, dan KK alias Apul.

Syarif mengungkapkan pengembangan pun dilakukan, dari hasil pemeriksaan terhadap Yek, petugas memburu tersangka lainnya, dan berhasil mengamankan AZ alias Har di kediamannya, di Dusun Lampoh Pala Desa Gampong Aceh, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Bea Cukai dan BNN dapat tangkapan besar. Sinergitas kedua instansi tersebut menggagalkan pengiriman sabu-sabu dalam jumlah fantastis di Aceh Timur

Atas kasus tersebut, seluruh tersangka terancam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) sub Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Menurut Syarif, keberhasilan pengungkapan kasus ini makin memperkuat sinergi yang terjalin antara Bea Cukai dan BNN.

"Tak hanya dengan BNN, sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI, akan terus kami tingkatkan dalam mengatasi kasus peredaran narkotika, salah satunya melalui operasi serentak dan terpadu," ujarnya.

Dia menegaskan narkotika selain memiliki dampak kerusakan yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan negara, juga merupakan kejahatan yang direncanakan, dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan jaringan yang luas.

"Jadi dalam penanganannya dibutuhkan metode dan strategi yang juga luar biasa," beber Syarif.

Dia menegaskan Bea Cukai akan terus mendukung dan berkontribusi langsung dalam kegiatan pemberantasan narkotika.

Hal ini juga sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang memberi amanah kepada Bea Cukai sebagai salah satu instansi pelaksana regulasi mengena rencana aksi nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) 2020-2024.

Read More