Wali Kota Eri Cahyadi Koneksikan Kembali Hitech Mall dengan Gedung Kesenian

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengkoneksikan kembali gedung Hitech Mall dengan kompleks kesenian Taman Hiburan Rakyat (THR). 

Langkah itu sebelumnya telah diawali dengan relokasi penentuan stan para pedagang ke lantai dasar pada Selasa (5/4) lalu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, bahwa pemkot telah melakukan penataan stan para pedagang di gedung Hitech Mall. 

Ini sebagaimana upaya mengembalikan fungsi Hitech Mall sekaligus mengkoneksikannya kembali dengan kompleks kesenian THR.

"Hitech kemarin sudah ditata sama teman-teman, (pedagang) di pindah ke bawah. Ke depan memang kita kembalikan lagi. Hitech Mall ini juga ada gedung kesenian, taman remaja. Maka ketika membangun konsep ini bisa jadi satu, itu tidak bisa terpisah-pisah," kata Wali Kota Eri Cahyadi, Sabtu (9/4).

Dia mengungkapkan, bahwa penataan yang dilakukan pemkot di Hitech Mall ini konsepnya berbagi tempat. 

Artinya, bagaimana para pedagang di Hitech Mall tetap ada, begitu juga dengan keberadaan gedung kesenian seperti sedia kala.

"Masa Surabaya kota besar tidak ada keseniannya. Surabaya ini kan ada ludruk, tarian dan sebagainya. Berarti kita harus punya gedung kesenian yang kita koneksikan dengan gedung Hitech Mall," jelas dia.

Di samping mengembalikan Hitech Mall beserta kompleks THR, pihaknya juga berencana membangun kembali Taman Remaja Surabaya (TRS) sebagai tempat ruang terbuka untuk aktivitas kesenian. 

Seperti sediakala, bagaimana TRS menjadi pusatnya anak pelajar SD - SMP menampilkan bakat kesenian.

"Kita akan membangun Taman Remaja tetap menjadi tempat terbuka untuk pentas anak-anak SD-SMP yang seperti dulu. Karena ini sejarah, jangan sampai dilupakan. Jadi untuk tempat kesenian memang kita fokuskan ke sana, selain di Balai Pemuda," terang dia.

Bahkan, untuk mendukung pembangunan itu, Wali Kota Eri Cahyadi juga mengaku bakal mengundang investor. 

Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tentu tidak akan cukup jika digunakan untuk membangun semuanya.

"Intinya bagaimana semua itu bisa bergerak, untuk kesenian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) IT dan masyarakat Surabaya, termasuk Hitech Mall. Kejayaan seni budaya harus kita kembalikan lagi," pungkasnya. 

Read More

Berkunjung ke Panti Asuhan AL-Kaaf, Kolonel Yudhi Minta Jaga Aset Bangsa

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Danrem 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo menggelar kunjungan ke yayasan panti asuhan AL-Kaaf yang berada di Desa Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sabtu, 9 April 2022.

Di lokasi itu, Danrem berjumpa langsung dengan anak-anak yatim piatu yang ada di yayasan tersebut.

Tak hanya itu saja, nuansa kekeluargaan pun terlihat kental ketika Danrem berkumpul langsung dengan yatim piatu di yayasan tersebut. 

Tak lupa, pengurus yayasan setempat pun turut serta menyambut, sekaligus mendampingi kunjungan Danrem.

“Adik-adik kita yang ada di yayasan ini, merupakan aset berharga bangsa dan negara. Mereka harus dijaga,” ujar Danrem.

Bukan hanya itu, Danrem juga menyempatkan diri untuk memberikan beberapa paket bantuan pada pihak yayasan. 

Adanya bantuan itu, diharapkan bisa meringankan beban yatim piatu yang ada di yayasan tersebut. (Penrem 083/Baladhika Jaya)

Read More

Di CFD “Ngabuburit”, Pemkot Surabaya Sediakan Produk UMKM hingga Fasilitas Vaksin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menggelar Car Free Day (CFD) di Jalan Tunjungan dan Jalan Darmo mulai Minggu (10/4) besok. 

Selama bulan Ramadan, CFD ini akan digelar pada pukul 15.00-18.00 WIB dan hanya akan digelar pada tanggal 10 April, 17 April, dan tanggal 24 April 2022. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro memastikan bahwa pada prinsipnya CFD ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas di Kota Surabaya. 

Kemudian ada arahan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menggerakan ekonomi kerakyatan melalui CFD itu, sehingga nantinya akan ada UMKM Surabaya yang berjualan di sirip-sirip jalan. 

“Sesuai Perwali-nya memang untuk mengurangi emisi gas. Namun setelah ada arahan untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan, akhirnya kami berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (DKUKMP) untuk menyiapkan UMKM-nya, sehingga UMKM ini nanti bisa berjualan di sejumlah kawasan CFD,” katanya. 

Khusus CFD di Jalan Raya Darmo, UMKM ini akan disediakan stand di dekat Kantor Wonokoyo, Jalan Taman Bungkul, Jalan Comal, dan Jalan Bintoro sisi timur. 

Kemudian di Jalan Tunjungan, stan UMKM akan disediakan di sisi sirip Jalan Tanjung Anom dan Jalan Genteng Besar.

Oleh karena itu, Hebi mempersilahkan warga untuk datang dan ngabuburit di CFD ini. Namun, ia meminta protokol kesehatan harus tetap dijaga bersama. 

Bahkan, nanti pemkot juga akan menyiapkan aplikasi PeduliLindungi di masing-masing pintu masuk. 

“Di lokasi CFD nanti akan ada vaksin dari Dinkes. Bahkan, nanti teman-teman dari kecamatan dan kelurahan akan menggelar vaksin hunter untuk mencari orang-orang yang belum melakukan vaksin,” tegasnya. 

Demi mensukseskan acara CFD ini, Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan Satlantas Polrestabes Surabaya, Koramil Wonokromo dan Koramil Tegalsari kelurahan dan Kecamatan Tegalsari. 

Selain itu, pemkot juga akan mengerahkan Satpol PP Surabaya, BPBD Surabaya, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya serta DLH Surabaya untuk membantu pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan. 

“Jadi, teman-teman ini nanti yang akan mengawasi sekaligus mengingatkan apabila ada pengunjung yang melanggar prokes,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap CFD ini bisa menjadi ajang pemulihan ekonomi. Khususnya, untuk kalangan UMKM di Kota Surabaya. 

"Ini demi membangkitkan UMKM. Pengunjung bisa masuk tapi tetep prokes, pakai masker dan tetap jaga jarak. Ini bulan suci ramadhan, siapapun yang berjualan, insyallah pasti habis dan berkah. UMKM bisa berjualan dan income mulai meningkat, sehingga perputaran ekonomi di Surabaya juga berputar,” pungkasnya. 

Read More

Kadiv Humas Polri Sebut 6 Polda Tengah Tangani Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan enam Polda jajaran telah mengusut kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan terkait bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan.

“Enam Polda yang mengusut kasus itu yakni, Polda Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali dan Gorontalo,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/4/2022).

Ia menyebutkan, untuk kasus pertama Polda Sumatera Barat tercatat ada satu laporan polisi yang tengah disidik. Adapun modus operandi kasus tersebut yakni, pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi.

Kemudian, Polda Jambi menangani delapan laporan polisi terkait BBM tersebut. Lalu, Polda Kalimantan Selatan terdapat tujuh laporan polisi.

Lanjutnya, Polda Kalimantan Timur satu laporan polisi. Polda Bali satu laporan. Serta, Polda Gorontalo satu laporan polisi.

“Semua laporan itu memiliki modus operandi pengangkutan dan jual beli BBM bersubsidi,” katanya.

Dedi menerangkan dalam proses penyidikan tersebut, polisi menerapkan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Ia menegaskan, Polri tidak akan segan dan pandang bulu untuk memberikan tindakan tegas kepada pihak siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan terkait dengan BBM.

Menurut Dedi, tindakan tegas tersebut dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk memitigasi atau mencegah terjadinya kelangkaan BBM di masyarakat. 

Hal ini, kata Dedi, juga untuk memberikan rasa tenang terhadap masyarakat akan ketersediaan BBM.

“Untuk menjaga ketersediaan BBM dan memitigasi penyimpangan yang mengakibatkan kelangkaan BBM yang dibutuhkan masyarakat. Polri akan menindak tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran terkait penyalahgunaan, pendistribusian, penyimpanan dan pengangkutan BBM,” pungkasnya. 

Read More

Dandim Klungkung Komitmen Peduli Kebersihan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Komitmen untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan ternyata bukan hanya sekedar gertak sambal. Itulah hal yang tepat berkaitan dengan adanya komitmen Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH. M, Si yang sebelumnya komitmen terhadap adanya kebersihan.

“Kebersihan lingkungan itu, memberikan banyak manfaat. Program Gerakan Serentak Bersama Bersih Lingkungan atau Gertak Sambal ini, mampu memberikan dampak positif pada lingkungan,” ujar Dandim. Jumat, 8 April 2022 pagi.

Bersih-bersih kali ini, kata Dandim, dipusatkan di sepanjang Pantai Telage, Desa Kutampi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Selain melibatkan pihak Kodim, bersih-bersih di sekitar area pantai itu ternyata juga melibatkan instansi hingga masyarakat di pesisir pantai.

“Masyarakat juga kita edukasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ini aset bagi anak cucu kita,” jelasnya.

Read More

Tidak Tepat OTT Pejabat Lingkup Pemkot Kupang Diserahkan Ke Inspektorat Kota

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Tim Satuan Tugas Tindak Pidana Khusus (Satgas Tipidsus) Kejati NTT berhasil melakukan Oprasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap seorang oknum inisial Ir. BHN Pejabat lingkup Pemkot Kupang, Kamis 7 April 2022.

Menanggapi kasus OTT ini, Pakar Hukum dari Unwira Kupang, Mikhael Feka,SH.MH menilai apabila hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) kemudian diserahkan ke Inspektorat akan menurunkan kualitas dari OTT tersebut.

"Ini OTT, maka sangat tidak tepat diserahkan ke inspektorat Kota Kupang", tegasnya.

Mikhael menegaskan bahwa tidak ada urusan inspektorat dengan OTT. Menurutnya menyerahkan proses OTT ini ke inspektorat Kota Kupang sama dengan tidak akuratnya intelegensi kejati dalam melakukan OTT.

"Pihak Kejati NTT yang berwenang selaku Aparat Penegak Hukum (APH)", tandasnya.

"Menurut saya kalau hasil OTT kemudian diserahkan ke inspektorat tentu akan menurunkan kualitas dari OTT itu sendiri", uajrnya

Dikatakan Mikhael karena OTT tidak akurat. Jadi boleh diserahkan kepada inspektorat tetapi proses hukum harus berjalan.

Menurut Mikhael jangan yang dilihat adalah BB 15 juta tersebut, tetapi perlu dikembangkan dalam penyidikan. 

Sebab kata dia, ada praktek korupsi yang mungkin bisa saja terjadi selama ini tetapi belum terungkap.

"OTT merupakan pintu masuk pendalaman kasusnya melalui penyidikan", tegasnya

Mikhael mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kejati NTT yang telah melakukan OTT di Kota Kupang.

Hal ini, kata dia sangat baik agar para pejabat bisa berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan kewenangan yang ada pada mereka.

"Jabatan kalau tidak amanah, tidak setia pada sumpah jabatan maka yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum", katanya

Dikatakan Mikhael, Kadis PUPR Kota Kupang yang terkena OTT menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya. 

Selain kata dia, Walikota Kupang pun perlu melakukan evaluasi kepada semua pejabat di lingkup Pemkot Kupang.

"Seorang pejabat dapat terjerumus dalam kejahatan korupsi karena yang bersangkutan diberi kewenangan dan kesempatan serta segala fasilitas tetapi minus tanggung jawab maka yang ada hanyalah kejahatan", tambah Mikhael.

Lord Acton pernah mengatakan bahwa seorang yang berkuasa terlalu lama maka akan cenderung penyalahgunaan kewenangan. 

Oleh itu, tambah Mikahel perlu adanya pembatasan kekuasaan agar mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Orang yang berkuasa terlalu lama maka berakibat yang bersangkutan bisa lupa diri dan melanggar hukum", tutupnya.

Read More

Pangdam V/Brawijaya beserta Ketua Persit Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi PTC Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc. beserta Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah V/Brawijaya, Ny. Evy Nurchahyanto meninjau pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 bertempat di Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya, Jumat, (8/4/2022).

Dalam kegiatan tersebut, Pangdam V/Brawijaya meninjau secara langsung pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Tim Vaksinator dari Kodam V/Brw.

"Kegiatan vaksinasi ini dilakukan selama tiga hari, dimulai hari ini," jelas Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc.

Adapun target kegiatan vaksinasi tersebut sebanyak 3000 (tiga ribu) dosis vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat umum di lingkungan PTC Surabaya. Vaksin yang disediakan diantaranya vaksin Pfizer dan Astrazeneca.

Mayjen TNI Nurchahyanto berkomitmen untuk dapat sebanyak mungkin melaksanakan vaksinasi baik vaksin dosis pertama, kedua maupun Booster.

Kegiatan vaksinasi tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan di lingkungan Kodam V/Brw, tetapi juga di tempat-tempat umum seperti di pusat keramaian/mall, tempat ibadah, rest area dll.

"Jadi, tidak hanya di faskes milik Kodam, tapi kami juga akan mendatangi kerumunan massa, salah satunya ya di PTC ini. Karena kami melihat potensi nya juga besar," terangnya.

Tak hanya itu, vaksinasi juga bisa dilakukan di tempat-tempat ibadah setelah pelaksanaan sholat taraweh. 

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. (Pendam V/Brawijaya)

Read More

Inspektorat Kota Kupang Pelajari OTT Kepala Dinas

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Kepala Inspektorat Daerah Kota Kupang, Franki Amalo, mengaku, pihaknya sudah menerima berkas dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) salah satu pejabat Eselon II lingkup Pemerintah Kota Kupang.

OTT tersebut, kata Franki, belum bisa dijelaskan lebih jauh, Inspektorat Daerah Kota Kupang akan mempelajari kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan.

“Inspektorat meminta waktu untuk menjelaskan hal ini, sementara kita masih tindak lanjuti hal ini, benar bahwa kami diminta untuk mempelajari kasus ini, benar bahwa ada kasus OTT ini,” jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/4).

Dia menjelaskan, terkait apakah yang bersangkutan digantikan sementara ataukah melanjutkan tugasnya, Franki mengatakan masih menunggu keputusan dan hasil pemeriksaan lanjutan.

Dia membenarkan bahwa dirinya sudah mendatangi Kejari Kota Kupang. Dan sudah mendapat penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi. 

“Untuk itu harus dipelajari terlebih dahulu,” terangnya. 

Read More

Puspom TNI Dalami Keterlibatan 3 Purnawirawan dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI masih mendalami keterlibatan tiga purnawirawan TNI yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan dan sewa satelit slot orbit 123º bujur timur Kementerian Pertahanan pada 2015 - 2021.

“Izin Pak Panglima melaporkan perkembangan kasus satelit. Kemarin sudah diminta untuk tim penyidik dari kita (TNI), (kami) sudah melaksanakan koordinasi (dengan Kejagung RI), rapat yang kedua,” kata Komandan Puspom TNI Laksamana Muda TNI Nazali Lempo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa sebagaimana disiarkan kanal YouTube Panglima yang diakses di Jakarta, Kamis (7/4).

Ia lanjut menyampaikan tim penyidik koneksitas atau gabungan telah dibentuk untuk mengusut kasus tersebut.

Tim penyidik koneksitas, yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung dan TNI bulan lalu, terdiri atas 45 penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil), Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Puspom TNI, dan Oditurat Militer.

“Tim sudah terbentuk, sprin (surat perintah, Red.) dari Kejaksaan Agung sudah. Sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dari sipil, hanya yang dari TNI perlu melakukan pendalaman tentang dugaan keterlibatan ini,” kata Nazali.

Usai mendengar laporan dari Danpuspom TNI, Panglima memerintahkan jajarannya untuk terus mengusut kasus korupsi satelit itu sampai tuntas.

“Sudah bagus, lanjut,” kata Jenderal Andika ke jajarannya.

Dugaan korupsi satelit Kemhan mulai jadi sorotan setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Januari 2022 mengumumkan kasus itu ke publik.

Mahfud saat memberi keterangan kepada media menyebut kerugian negara diprediksi mencapai lebih dari Rp515 miliar.

Kejaksaan dan tim hukum TNI pun lanjut melakukan gelar perkara, dan 14 Februari 2022 mengumumkan hasilnya, antara lain diduga ada keterlibatan unsur sipil dan TNI pada kasus tersebut.

Kejaksaan kemudian lanjut memanggil dan memeriksa tiga purnawirawan TNI, yaitu inisial Laksdya TNI (Purn) AP (mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan), Laksamana Muda TNI (Purn) L (mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan), dan Laksamana Pertama TNI (Purn) L (mantan Kepala Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kemhan).

Kemudian, tim penyidik koneksitas, utamanya dari pihak Kejaksaan juga telah memeriksa total tujuh saksi pada periode pertengahan Maret - awal April.

Para saksi itu, antara lain inisial DS (Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kominfo), MBS (Eks Dirjen SDPPI Kominfo Tahun 2011-2016), dan M (Eks Direktur Standardisasi, Perangkat Pos, dan Informatika Ditjen Kominfo Tahun 2010-2020), AW (Komisaris PT DNK), SCW (Direktur Utama PT DNK), AKA (Direktur Teknologi PT DNK), JL (GM Keuangan PT DNK), SDR (GM SDM PT DNK), OSD dan TVDH (Teknisi PT DNK).

Read More

Kejati NTT OTT Oknum Kadis di Kota Kupang

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT), berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum Kepala Dinas (Kadis) di Kota Kupang, Kamis (07/04/2022).

Imformasi yang berhasil dihimpun bahwa memang benar adanya OTT yang dilakukan oleh tim penyidik Tindak Pidana Khusus yang dipimpin Koordinator Bidang Pidsus Kejati NTT, Surayadi Sembiring, S. H, M. H.

Dalam OTT itu, tim penyidik Kejati NTT berhasil mengamankan oknum Kepala Dinas tersebut beserta barang bukti (BB) uang yang belum diketahui secara pasti nilainya.

Informasi tersebut menyebutkan bahwa nilai uangnya belum bisa dipastikan namun memang adanya OTT tersebut. Dalam OTT itu oknum Kadis diamankan bersama salah satu terduga penyuapan.

Dalam OTT itu, terduga penyuapan hendak melakukan kepengurusan administrasi menyangkut proyek di Kota Kupang. Tiba – tiba tim masuk dan amankan oknum Kadis dan terduga penyuapan.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT, Abdul Hakim, S. H yang dihubungi mengaku bahwa Tim satgas dari Pidsus Kejati NTT amankan ASN Pemkot Kota Kupang dari ruang kerjanya Ir. BHN, dengan BB uang sebesar Rp. 15 juta, kemudian diserahkan ke Inspektorat Kota Kupang untuk ditindaklanjuti.

Read More

Gubernur Khofifah Resmikan Jembatan Senilai Rp 24,7 Miliar di Kabupaten Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Jembatan Pelangi di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah, Kamis (7/4/2022).

Jembatan yang dibangun sejak 2017 tersebut merupakan jalan alternatif yang digunakan sebagai akses menuju Jalur Lintas Selatan (JLS) via Pantai Balekambang. 

Sebelumnya, akses jalan yang lama cenderung berbahaya untuk dilalui. Mengingat kontur tanahnya yang curam menanjak dan cenderung licin saat hujan.

Pembangunan jembatan dengan panjang 120 meter itu, memiliki lebar mencapai 7 meter. 

Dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp 24,7 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan dibangunnya jembatan tersebut, akses menuju pantai yang berjajar di sepanjang JLS saat ini menjadi lebih mudah dijangkau wisatawan. 

Terlebih, setelah pembangunan JLS tahap kedua hingga ke Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, juga telah rampung dibangun pada akhir 202.

Bupati Malang HM Sanusi berharap bahwa hal tersebut bisa kembali menggairahkan iklik pariwisata di Kabupaten Malang. 

Tetutama di jajaran pantainya yang sudah menjadi jujugan favorit wisatawan di Jawa Timur maupun di Indonesia.

“Jadi arus transportasi (wisatawan) lebih mudah dan lebih cepat, ekonomi di Malang Selatan juga abakan bangkit dengan bergulirnya pariwisata. Karena bus-bus besar bisa masuk ke sana. Nah, ini akan mendongkrak perekonomian d isana (Malang Selatan),” ujar Sanusi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa JLS yang merupakan salah satu program strategis nasional memang harus didukung dengan pembangunan infrastruktur lain di sekitarnya. 

Salah satunya Jembatan Pelangi tersebut. Terlebih sebagai konektifitas menuju Malang Selatan.

“Konektifitas menjadi bagian yang sangat penting. Di Kabupaten Malang sudah tidak ada lagi desa tertinggal di tahun 2021. Namun tetap harus didorong betul pada beberapa hal untuk kemajuannya. Salah satunya peningkatan kesejahteraan,” ujar Khofifah.

Khofifah menyebut, berdasarkan pemetaan Kemen PUPR, konektifitas ke JLS merupakan salah satu yang memliki posibilitas paling tinggi. 

Dan sebagai pendukungnya, akses jalan dari Gondanglegi menuju Bantur akan dinaikan statusnya menjadi Jalan Nasional.

“Maka sekarang kalau proses pembebasan lahan tahun ini oleh Pemkab Malang, Insya Allah sudah bisa dilakukan tahun ini, cepat kita koordinasi untuk keputusan final, untuk memulai, pembangunan infastruktur jalan Gondanglegi Bantur menjadi jalan nasional,” pungkas Khofifah.

Read More

Kejari Jakut Tetapkan Direktur PT. AMR Jadi Tersangka Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HHD selaku Direktur PT. AMR yang langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 20 hari kedepan.

“HHD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang disidik Tim Penyidik Kejari Jakut,” terang Kasi Intel Kejari Jakut, Sofian Iskandar, SH, MH didampingi Jaksa Theodora Marpaung, SH.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 495 tertanggal 1 November 2021, tersangka HHD merupakan rekanan PT. Varuna Tirta Prakasya (VTP) yang bekerja sama dalam pekerjaan rantai pasok biji nikel atau suplay chain management dengan menggunakan modal kerja dari PT. VTP.

“Modalnya Rp20 miliar dan dalam kenyataannya baik tersangka ataupun PT. AMR tidak pernah mengerjakan pekerjaan yang dimaksud dan uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka ataupun koroprasi PT. AMR,” jelas Sofian.

Atas perbuatan tersangka HHD mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) sebesar Rp20 miliar yang saat ini proses penyidikan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak - pihak lain yang ikut terlibat.

“Alasan penahanan dilakukan karena ada ketakutan dari penyidik tersangka akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Pelaku juga disangkakan melakukan perbuatan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi,” pungkasnya. 

Read More