Soal Demo 11 April 2022, Ribuan Prajurit TNI AD Disiagakan

KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Danrem 031 Wira Bima, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung saat memimpin apel siaga perbantuan pengamanan aksi demo 11 April 2022 di lapangan Asrama Pancasila, Minggu (10/4/2022)

Terkait dengan rencana aksi demo aliansi BEM SI pada Senin, 11 April 2022 besok, termasuk di Pekanbaru, Riau, ribuan prajurit TNI AD disiagakan untuk pengamanan.

Para prajurit dari Satuan Korem 031/Wira Bima dan jajaran ini, dilibatkan dalam operasi perbantuan.

Mereka berperan sebagai pasukan cadangan yang siap membantu Polri dan Pemerintah apabila dibutuhkan dalam mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa.

Dimana untuk di Pekanbaru, Riau, informasinya aksi demo akan terpusat di Kantor DPRD Riau.

Dalam hal ini, total ada sekitar 2.500 orang personel yang disiagakan.

Komandan Korem (Danrem) 031 Wira Bima, Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung berpesan, agar para personel yang terlibat operasi perbantuan ini, bisa melaksanakan tugas dengan baik.

"Mudah-mudahan (aksi demo) tidak anarkis dan berjalan tertib. Yang jelas kita harus siap dan bergerak cepat. Karena itu sentra-sentra berkumpul harus ditentukan. Kendaraan juga disiapkan," sebutnya Brigjen TNI Parlindungan saat memimpin apel siaga di Lapangan Asrama Pancasila, Kota Pekanbaru, Minggu (10/4/2022).

Diungkapkan Danrem, para prajurit sudah harus siaga besok sedari pukul 08.00 WIB pagi di titik-titik lokasi pemusatan, guna bersiap jika memang dibutuhkan.

Ditegaskan Danrem, ini adalah operasi, bukan lagi kegiatan kesiapsiagaan kesatuan atau latihan. Maka para prajurit diharapkan betul-betul siap dan dapat menjalankan dengan baik tugas yang diberikan.

Bahkan ia menyatakan, bagi prajurit yang tak amanah dalam menjalankan perintah operasi, terlebih meninggalkan tugas tanpa keterangan, maka akan diberikan hukuman setimpal.

"Kita tanggapi ini dengan baik, kesiapan kita dibutuhkan negara. Seandainya dilibatkan langsung kepada massa, tidak boleh bawa benda tajam apalagi senjata. Laksanakan kegiatan pengamanan, pencegahan, pemagaran massa dengan baik, jangan emosi," pesan Jenderal TNI AD berpangkat bintang satu dipundak ini.

"Tidak boleh malah kita yang menganarkiskan diri, mencederai orang lain, merusak. Kita melindungi daerah dari situasi yang tidak stabil. Maka saya harap, apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bisa dilaksanakan. Mari kita berdoa, semoga Riau aman-aman saja," pungkas Danrem.

Sebagaimana diketahui, BEM SI berencana akan menggelar unjuk rasa serentak nasional di Istana Negara, Senin besok.

Salah satu tuntutan mereka adalah menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Gelombang aksi dikabarkan akan terjadi di beberapa daerah, termasuk di Riau. 

Read More

Di Bulan Ramadan, Warga Surabaya bisa Vaksin Booster di Puskesmas hingga Vaksin Corner Masjid

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan bahwa ketersedian stok vaksin booster (dosis 3/D3) per tanggal 9 April 2022, sudah tersebar di 63 Puskesmas di Kota Pahlawan dalam jumlah yang cukup aman. 

Bahkan, telah dibuka pelayanan vaksin booster sesuai dengan jadwal masing-masing puskesmas.

“Kami juga aktif menyampaikan pemenuhan kebutuhan tambahan vaksin booster kepada Dinkes Provinsi Jawa Timur secara bertahap, sesuai ketersediaan vaksin di tingkat Provinsi,” kata Nanik, Minggu (10/4).

Nanik menerangkan, bahwa capaian vaksin booster Kota Surabaya per tanggal 9 April 2022 untuk lanjut usia (Lansia) sebanyak 101.630 orang atau 44,90 persen, dari total 226.367 sasaran siap vaksin. 

Kemudian, untuk capaian D3 Non-Lansia sebanyak 536.399 orang atau 74,18 persen dari total 723.108 sasaran siap vaksin.

“Dengan rata-rata jenis vaksin yang tersedia di fasilitas kesehatan (faskes) Kota Surabaya vaksin AstraZeneca, dan Moderna,” ujar dia.

Selama memasuki bulan Ramadan, ia menjelaskan, bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi vaksinasi booster di 63 Puskesmas Kota Surabaya, vaksin corner Masjid, serta sentra lainnya, jumlah peserta yang hadir cukup antusias dan memenuhi kuota sasaran vaksin booster. 

“Terkait kebijakan vaksinasi, berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 No. 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19 sangat membantu mendorong masyarakat untuk mengakses layanan vaksin booster dan melengkapi status vaksin primernya sebagai kebutuhan menjelang mudik lebaran,” jelas dia.

Selanjutnya, mengenai kewajiban vaksin booster untuk mudik lebaran, berdasarkan SE Satgas Penanganan COVID-19 No.16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi, tercantum pada Protokol poin ke - 3.c. 

Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut dan darat dengan kendaraan pribadi atau umum, bagi PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen.

“Sedangkan PPDN yang belum booster maupun belum lengkap vaksin primernya mendapat kewajiban syarat perjalanan sesuai ketentuan,” kata dia.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang belum melakukan vaksin booster di Puskesmas, bisa mengunjungi sentra vaksinasi ‘Ramadan Berkah’ yang diselenggarakan oleh beberapa masjid di Kota Surabaya. 

“Masyarakat juga bisa mengunjungi layanan vaksinasi di area vaksin corner mall atau  gerai vaksin di fasilitas umum pada momen Car Free Day (CFD). Semua layanan itu dapat dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya sesuai jadwal layanan yang ditentukan,” pungkasnya. 

Read More

Kasus Dugaan Suap Eks Komisioner KPU, Asisten 3 Pemkot Prabumulih Resmi Ditahan Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM: (Prabumulih) Setelah menetapkan tersangka dan menahan Asisten III Pemkot Prabumulih karena diduga terlibat kasus korupsi. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabumulih bernama Andry Suantana.

Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH melalui Kasi Intel, Anjasra didampingi Kasi Pidsus, M Arsyad mengungkapkan terhitung sejaksejak Jumat 8 April 2022 Kejaksaan Prabumulih telah meningkatkan tahapan proses penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan suap itu.

"Kejari Prabumulih telah meningkatkan status kasus dugaan tindak pidana suap dalam pelaksanaan pemilihan Presiden, pemilihan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prabumulih berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor PRINT-03/L.6.17/Fd.1/03/2022 ke tahap penyidikan," ungkap Kasi Intel.

Anjasra mengungkapkan, dugaan suap tersebut dilakukan oleh salah-satu calon legislatif DPR RI kepada oknum anggota KPU Prabumulih 2019 dengan tujuan untuk membeli suara dalam pemilihan legislatif 2019.

"Anggota KPU Prabumulih 2019 itu statusnya saat ini sudah mantan karena sudah diberhentikan dalam persidangan majelis hakim DKPP pertengahan tahun 2022 lalu," tegasnya.

Untuk diketahui, Andry Suantana sendiri telah divonis pemberhentian oleh majelis hakim Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena terbukti menerima suap dari salah-satu calon legislatif DPR RI yakni EF Thana Yudha.

Vonis pemberhentian terhadap Andry Suantana itu dilakukan pada Rabu (30/6/2021) lalu.

Andry terbukti menerima uang Rp 350 juta dari pengadu melalui Bambang Heriyadi untuk 20 suara dimana 10 ribu suara dari Prabumulih dan 10 ribu suara dari Muaraenim.

Mantan komisioner itu diberhentikan karena terbukti melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf e, pasal 6 ayat 3 huruf c dan huruf f, pasal 8 huruf a, h dan i serta pasal 15 huruf c, d, g dan h persturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman prilaku penyelenggara pemilu.

Read More

Polda Metro Jaya Siap Amankan Demo Mahasiswa 11 April 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polda Metro Jaya siap mengamankan aksi mahasiswa yang akan digelar pada Senin (11/4/2022) besok. 

Polisi juga telah menerima surat pemberitahuan dari BEM SI soal adanya rencana aksi yang digelar besok.

"Intinya Polda Metro siap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan, Minggu (10/4/2022).

Dia menyebut jumlah personel yang diturunkan akan sebanding dengan rencana jumlah mahasiswa yang turun. 

"Pokoknya Polda Metro siaplah mengamankan ya. Kita akan menurunkan kekuatan sebanding dengan kekuatan yang melakukan kegiatan," katanya.

Zulpan mengimbau mahasiswa yang turun ke jalan untuk tidak mengganggu kegiatan masyarakat umum. 

Mahasiswa juga diimbau untuk tidak melakukan perilaku yang anarkis.

"BEM SI agar melakukan kegiatan dengan tertib dan damai serta tidak anarkis. Sekarang kan bulan Ramadan, agar semua besok yang melakukan kegiatan juga menghormati masyarakat yang lain yang melakukan ibadah, aktivitas seperti biasa," katanya.

Polda Metro Jaya juga memastikan setiap anggota tidak menggunakan peluru tajam dalam mengamankan aksi demo tersebut. Pengamanan akan dilakukan secara humanis.

Read More

BEM UI Pastikan Tak Hadir Dalam Aksi Demonstrasi 11 April di Istana

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memastikan tidak akan hadir pada aksi unjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (11/4).

Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo, mengatakan bahwa pihaknya tetap menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, BEM UI tidak menyuarakannya lewat aksi pekan depan.

“Kami dari BEM UI berdasarkan kesepakatan pada konsolidasi AMI [Aliansi Mahasiswa Indonesia] sepakat untuk tidak turun di tanggal 11,” kata Bayu, Sabtu (9/4).

BEM UI berencana menyuarakan penolakan lewat sejumlah aksi, salah satunya unjuk rasa pada 21 April mendatang.

“Kami akan membuat Kongres Rakyat dan dilanjutkan Aksi Massa Nasional di 21 April nanti,” ucap Bayu.

Dia berkata, BEM UI akan menyampaikan pernyataan resmi melalui jumpa pers esok hari. Namun, ia belum mengungkap waktu dan tempat konferensi pers itu.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan akan berunjuk rasa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/4).

Demonstrasi itu digelar untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, mereka juga akan memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak serta bahan pokok.

Read More

Jaga Toleransi Antar Umat, Wali Kota Eri Cahyadi Gagas Rumah Lintas Agama

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menjaga toleransi umat beragama di Kota Pahlawan. 

Bahkan, untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Surabaya ke-729, pemkot akan mendirikan Rumah Lintas Agama.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menghadiri ibadah umat Kristen di Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, Minggu (10/4/2022). 

Menurutnya, Kota Surabaya harus menjadi kota yang aman dan nyaman untuk semua umat beragama di Indonesia.

“Rumah Lintas Agama ini akan kita deklarasikan sebelum HUT Kota Surabaya. Ini akan menjadi kado terindah untuk seluruh masyarakat Kota Pahlawan,” kata Wali Kota Eri.

Oleh karena itu, ia membutuhkan bantuan dari umat beragama di Kota Surabaya dalam pendirian Rumah Lintas Agama. 

Rencananya, tempat ini akan diisi oleh para pemuda yang akan mengambil peran untuk pembangunan Kota Pahlawan.

“Ketika para pemuda ini mendapat arahan dari penasehat lintas agama, mereka akan terjun untuk berbagi tentang ilmu agama dan sosial di kecamatan, kelurahan, sampai ke RT/RW,” jelas dia.

Dengan adanya tempat untuk berkumpulnya para pemuda lintas agama, Wali Kota Eri Cahyadi meyakini bahwa Kota Surabaya mampu mewujudkan kota yang memiliki rasa toleransi untuk umat beragama.

“Saya ingin menunjukkan bahwa Kota Surabaya adalah kota toleransi. Saya mohon doanya agar kita bisa berkolaborasi dalam mewujudkan Rumah Lintas Agama,” pintanya.

Di sisi lain, ia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Surabaya yang turut bergotong-royong untuk mempertahankan pelaksanaan PPKM Level 1 di Kota Pahlawan.

“Saya meminta tolong, setiap doa yang njenengan (anda) panjatkan, tolong doakan Kota Surabaya agar jauh dari sakit-penyakit dan marabahaya. Mari terus menjaga dengan melakukan penerapan prokes dalam kegiatan sehari-hari,” ujar dia.

Sementara itu, Gembala Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat Pastor Philip Mantofa mengaku, bahwa akan mendukung setiap langkah Pemkot Surabaya dalam pembangunan Kota Pahlawan, khususnya dalam menjaga rasa toleransi umat beragama.

“Kami merasa bangga dengan Bapak Wali Kota Eri Cahyadi, yang terus berusaha menjaga kerukunan umat beragama. Terima kasih bapak Wali Kota, kami Gereja Mawar Sharon siap mendukung langkah Pemkot Surabaya dalam proses persiapan Rumah Lintas Agama,” pungkasnya. 

Read More

Mahasiswa Demo Mau Lengserkan Presiden Jokowi, Begini Kata Ruhut Sitompul

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tuntutan mahasiswa untuk melengserkan Presiden Joko Widodo dinilai Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul tidak akan terjadi.

Ruhut menilai Jokowi tidak akan dilengserkan karena mantan gubernur DKI Jakarta itu memiliki TNI dan Polri yang solid.

“Mahasiswa yang besok mau demo, kalau mau melengserkan Pak Jokowi, tegas, ‘Ruhut Poltak Sitompul mengatakan mimpi kali, ye’?” kata Ruhut Sitompul, Minggu (10/4).

Pria kelahiran Pematangsiantar, Sumatera Utara itu menilai turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya bukan disebabkan oleh peran mahasiswa.

Menurut dia, Soeharto mengundurkan diri karena kecewa terhadap para pembantunya yang saat itu dinilai tidak solid.

“Pak Harto kecewa dikhianati oleh pembantunya. Dia mengundurkan diri. Saya ingat betul pada waktu itu karena saya lawyernya dia,” ujar Ruhut.

Membandingkan dengan situasi saat ini, pria berusia 68 tahun itu mengatakan pergerakan mahasiswa pada zamannya solid dengan menggunakan kekuatan moral, sementara saat ini dia menyebut adanya Badan Eksekutif Eksekutif (BEM) palsu.

“Mahasiswanya dulu solid. Sekarang, ada BEM UI, ada BEM Nusantara, ada lagi BEM palsu,” ucap Ruhut Sitompul.

Read More

Anak Eks Sekda Buleleng Jadi Tersangka, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan DGR, anak eks Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, menjadi tersangka. 

DGR diduga terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan serta pencucian uang yang dilakukan oleh Dewa Ketut Puspaka.

"Tanggal 25 Januari 2022, DGR ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penyidikan ini merupakan pengembangan dari perkara terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP," kata Kasipenkum Kejati Bali Luga Harlianto, dalam keterangan rilisnya, Minggu (10/4).

Luga mengatakan, penetapan DGR sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa rekaman transaksi buku rekening atas nama DGR dan kepemilikan 3 bidang tanah di Buleleng yang menjadi alat bukti dalam berkas perkara Dewa Ketut Puspaka.

Luga menduga DGR berperan sebagai penampung dana pemerasan terkait pengurusan Perizinan pembangunan Terminal Penerima dan Distibusi LNG dan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih oleh Dewa Ketut Puspaka.

Dewa Ketut Puspaka diduga mentransfer uang ke rekening DGR sekitar Rp 7 miliar. DGR telah menikmati sekitar Rp 4,7 miliar uang korupsi dan pemerasan tersebut.

"Hingga dengan saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari 14 orang saksi yang sebagian besar saksi merupakan saksi dalam berkas perkara terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP. Keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dipersidangan memperkuat dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka DGR," kata dia.

Kejati Bali sedang menyusun jadwal untuk memeriksa DGR sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Kejati Bali menjerat DGR dengan Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP dan Pasal 5 ayat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Dalam perkara ini, Dewa Ketut Puspaka diduga memeras sejumlah pengusaha senilai Rp 16.943.130.501 untuk mengurus izin pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG, penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan pembangunan Bandara Bali Utara Buleleng tahun 2014-2019.

JPU menuntut Dewa Ketut Puspaka dihukum 10 tahun denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan dalam persidangan yang digelar secara virtual di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar, Bali pada Jumat (8/4/) lalu.

Dewa Ketut Puspaka melanggar Pasal 12 huruf UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Read More

Kawal Aksi Demo 11 April, Polda Jambi Terjunkan 1.400 Personel

KABARPROGRESIF.COM: (Jambi) Polda Jambi mengerahkan sekitar 1.400 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa yang direncanakan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) besok Senin, 11 April 2022. 

Pengamaman difokuskan untuk kegiatan aksi yang dilakukan di wilayah Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Prianto mengatakan, pengawalan aksi juga melibatkan personel gabungan dari unsur TNI dan institusi terkait lainnya.

"Aksi unjuk rasa adalah bagian dinamika demokrasi. Silakan, namun dengan tertib, damai, santun dan tidak anarkis atau melanggar hukum dalam penyampaian aspirasinya. Polda Jambi akan membantu mengawal aksi secara humanis dan persuasif," kata Mulia di Jambi, Minggu, 10 April 2022.

Polri, jelas Mulia, akan mengawalnya dan mengamankan jalan unjuk rasa bisa berjalan lancar, tidak mengganggu ketertiban umum atau gangguan Kamtibmas. Polda Jambi mengimbau semua pihak turut menjaganya sehingga aktivitas masyarakat berjalan aman dan nyaman.

"Apabila nanti terjadi gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum, tentunya Polri akan bertindak tegas sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku!" tegasnya.

Read More

Rencana Demo BEM SI 11 April, Ini Kata Menkominfo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut bahwa rencana demonstrasi yang akan dilakukan mahasiswa pada Senin (11/4/2022) sebagai hal yang lumrah dalam demokrasi.

Meskipun demikian, ia berharap agar aksi tersebut murni merupakan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh para mahasiswa.

"Kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain, sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik, hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama," ungkap Johnny dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Minggu (10/4/2022).

Sebagai informasi, salah satu tuntutan para mahasiswa yaitu meminta Presiden RI Joko Widodo bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Johnny mengaku heran karena tuntutan itu sudah dijawab Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa hari lalu, di mana Jokowi meminta para menteri tak lagi bicara soal isu tersebut.

"Saya sendiri juga tentu berpendapat, bahwa setelah itu secara terbuka dan detail bahkan, masih ada yang membangun logika bahkan kreativitas dalam imajinasi yang luas, yang memperlebar dan membuka ruang penafsiran yang begitu luas yang mengakibatkan kebingungan," ungkap Johnny.

Walaupun demikian, ia berharap aksi demonstrasi esok berlangsung damai.

Johnny mengaku, pemerintah sebetulnya berharap agar aspirasi yang dibawa para mahasiswa dapat disampaikan melalui ruang-ruang dialog alih-alih demonstrasi.

"Apabila masih ada masyarakat atau generasi muda kita mahasiswa yang belum yakin akan apa yang presiden sampaikan itu bisa dikomunikasikan," kata dia.

"Lebih baik lagi kalau itu bisa disalurkan dialog-dialog yang dialogis. Presiden sudah cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa," lanjut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu.

Sebelumnya diberitakan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER.

Koordinator BEM SI Kaharuddin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022.

Tuntutan pertama BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode, "karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara".

Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.

Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Read More

Dugaan Kasus Korupsi Penyertaan Modal PDAM Tirta Lontar, Ini Kata Kejari Kupang

KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kupang mengungkap pemain tunggal dalam pekerjaan proyek PDAM Tirta Lontar.

Tersangka pertama yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Yunias Laiskodat merupakan pemain tunggal pekerjaan proyek PDAM Kabupaten Kupang Tahun 2015 dan 2016.

Dalam proyek tersebut Yunias menggunakan bendera 3 perusahaan berbeda sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas.

Plh. Kasi Pidsus Kejari Kupang Shelter Wairata, Sabtu 9 April 2022 menjelaskan bendera perusahan yang digunakan untuk konsultan perencana adalah CV. Sains Group Konsultan sementara untuk konsultan pengawasan tersangka menggunakan CV. LM Munah dan CV Triparty Enginering.

Atas penetapan dan penahanan tersangka yang kini berada di rutan Polres Kupang jaksa sudah melakukan pemeriksaan lanjutan saksi-saksi tersangka.

Dia menegaskan, tidak menutup kemungkinan kedepan akan ada tersangka tambahan terkait kasus korupsi penyertaan modal PDAM Kabupaten Kupang tersebut.

"Soal kemungkinan potensi tersangka lain itu ada dan hari ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi terkait penahanan tersangka," jelasnya.

Dirinya belum bisa menjelaskan jumlah potensi tersangka lanjutan karena saat ini mereka tengah fokus melakukan pemeriksaan saksi atas tersangka yang sudah mereka tahan.

Untuk tersangka Yunias akan ada beberapa pasal yang disangkakan dengan jerat hukum maksimal 20 tahun dan 15 tahun.

Untuk pemidanaan kata Shelter akan melihat soal keterlibatan dan kerugian negara disana yang mencapai Rp 620 juta.

Ada lima titik lokasi pekerjaan yang menggunakan jasa konsultan perencana dan pengawal milik tersangka yakni pada tahun 2015 lokasi pekerjaan di PDAM Tarus, di Oelamasi, Semau dan pada tahun 2016 di Nitneo dan Bolok.

Read More

Pelabuhan Tradisional Jadi Sasaran Sosialisasi Prokes Kodim Klungkung

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Klungkung, Bali, pihak TNI mulai gencar melakukan Langkah antisipasi.

Salah satunya, melalui sosialisasi protokol kesehatan yang saat ini dilakukan di Pelabuhan tradisional Tribuana yang berada di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Sabtu, 9 April 2022.

Selain sosialisasi soal protokol kesehatan, keberadaan anggota Kodim di lokasi itu juga berupaya untuk mewujudkan situasi kamtibmas.

Demikian dijelaskan Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si terkait adanya beberapa personel Kodim yang terlihat di lokasi Pelabuhan tradisional tersebut.

“Sasaran kita, adalah tempat yang rawan terjadinya kerumunan. Ini sangat mudah memancing timbulnya atau menyebarnya Covid-19,” ujar Dandim.

Beberapa cara, kata Dandim, dilakukan oleh personelnya. Salah satunya, pendekatan secara persuasif dan humanis agar lebih patuh akan pentingnya protokol kesehatan.

“Supaya masyarakat sadar, kalau patuh protokol kesehatan itu sangat penting untuk dipatuhi. Patuh pada prokes, cukup membantu Pemerintah dalam melawan Covid,” pungkasnya.

Read More