KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut bahwa rencana demonstrasi yang akan dilakukan mahasiswa pada Senin (11/4/2022) sebagai hal yang lumrah dalam demokrasi.
Meskipun demikian, ia berharap agar aksi tersebut murni merupakan aspirasi masyarakat yang dibawa oleh para mahasiswa.
"Kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain, sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik, hasil akhirnya kita tidak harapkan bersama," ungkap Johnny dalam jumpa pers di rumah dinasnya, Minggu (10/4/2022).
Sebagai informasi, salah satu tuntutan para mahasiswa yaitu meminta Presiden RI Joko Widodo bersikap tegas menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Johnny mengaku heran karena tuntutan itu sudah dijawab Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna beberapa hari lalu, di mana Jokowi meminta para menteri tak lagi bicara soal isu tersebut.
"Saya sendiri juga tentu berpendapat, bahwa setelah itu secara terbuka dan detail bahkan, masih ada yang membangun logika bahkan kreativitas dalam imajinasi yang luas, yang memperlebar dan membuka ruang penafsiran yang begitu luas yang mengakibatkan kebingungan," ungkap Johnny.
Walaupun demikian, ia berharap aksi demonstrasi esok berlangsung damai.
Johnny mengaku, pemerintah sebetulnya berharap agar aspirasi yang dibawa para mahasiswa dapat disampaikan melalui ruang-ruang dialog alih-alih demonstrasi.
"Apabila masih ada masyarakat atau generasi muda kita mahasiswa yang belum yakin akan apa yang presiden sampaikan itu bisa dikomunikasikan," kata dia.
"Lebih baik lagi kalau itu bisa disalurkan dialog-dialog yang dialogis. Presiden sudah cukup jelas berkaitan dengan tuntutan para mahasiswa," lanjut Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu.
Sebelumnya diberitakan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menargetkan 1.000 massa aksi dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG dan STIEPER.
Koordinator BEM SI Kaharuddin menjelaskan bahwa aksi ini merupakan rangkaian lanjutan dari aksi yang sebelumnya dilakukan pada 28 Maret 2022.
Tuntutan pertama BEM SI adalah mendesak Jokowi untuk bersikap tegas atau memberi pernyataan sikap menolak penundaan pemilu atau masa jabatan tiga periode, "karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara".
Tuntutan kedua, mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Tuntutan ketiga, mendesak Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Tuntutan keempat, mendesak Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Tuntutan kelima berkaitan dengan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Tuntutan keenam, mendesak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin, berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
