Kapolda Metro Jaya Jenguk Ade Armando, Begini Keadaannya

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menjenguk Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando di Rumah Sakit (RS) Siloam Semanggi, Jakarta Selatan pada Selasa (12/4/2022). 

Ade Armando terluka setelah dikeroyok saat demo 11 April berlangsung di depan DPR, Senayan, Jakarta.

Pantauan di lokasi, Jenderal bintang dua itu datang ke rumah sakit sekitar pukul 13.00 WIB, dikawal dengan ajudannya. Ia kemudian menuju ke ruangan tempat Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) dirawat.

Setengah jam kemudian, Fadil tampak keluar dari pintu lift lobby. Kepada wartawan, ia mengatakan, kondisi Ade Armando perlahan semakin membaik.

"Baik-baik aja, sudah makin membaik ya," kata Fadil.

Saat ditanyai ihwal pelaku yang diduga terlibat dalam pemukulan terhadap Ade Armando, Fadil belum dapat menyampaikan lebih lanjut.

"Belum, nanti saya kasih tahu ya," pungkasnya.

Seperti diketahui, Ade Armando mengalami pendarahan serius di bagian kepalanya usai bebak belur dipukuli sejumlah massa aksi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senin 11 April 2022. Ia kemudian dibawa ke RS Siloam Semanggi untuk menjalani perawatan intensif.

Read More

Pomal Gerebek Judi Tembak Ikan dan Scatter

KABARPROGRESIF.COM: (Sabang) Petugas Polisi Meliter Angkatan Laut (Pomal) Lantamal I gerebek perjudian tebak ikan dan scatter di Jalan M Basir, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Selasa (12/4/2022).

Informasi yang dihimpun di lokasi penggerebekan, sedikitnya ada sembilan unit mesin judi tembak ikan serta beberapa barang lainnya disita petugas sebagai barang bukti dan untuk kepentingan pengusutan semua barang bukti di bawa dengan menggunakan tiga unit truk.

Seorang warga yakni A kepada wartawan mengatakan, permainan judi tembak ikan yang dikelola Ah dan sudah berlangsung selama dua bulan.

"Sebelumnya gogang atau lokasi itu, digunakan sebagai tempat usaha mengopek kulit udang tapi dua bulan terakhir dijadikan sebagai tempat permainan judi tembak ikan," ujarnya.

Warga juga mengatakan selain lokasi tersebut, di kawasan Jalan M Basir yakni pada areal Marelan Point, Jalan Marelan Raya, Jalan Titi Pahlawan dan Jalan Kapten Rahmad Buddin sejumlah ruko juga diduga dimanfaatkan sebagai tempat permainan judi tembak ikan.

Diharapkan petugas terkait juga melakukan penggerebekan pada lokasi tersebut. "Ini kok digrebek yang lain tidak. Ada apa ni," celoteh A. 

Read More

Polda NTB Tangkap 7 Anggota Sindikat, 2 Ons Lebih Sabu Disita

KABARPROGRESIF.COM: (NTB) Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba Polda NTB) berhasil mengungkap dua kasus peredaran gelap Narkotika jenis sabu pada 6 April 2022 dan 9 April 2022.

Kapolda NTB melalui Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, mengungkapkan, total barang bukti dari kedua kasus tersebut seberat 257,92 gram (2 ons lebih).

“Pengungkapan di tiga lokasi di wilayah NTB dan mengamankan 257,92 gram Narkotika jenis sabu,” ungkap Dirresnarkoba saat konfrensi pers di kantor Dit Resnarkoba Polda NTB, Senin (11/04/22).

Pengungkapan pertama di Wilayah Kota Mataram pada 6 April 2022 mengamankan tiga orang terduga berinisial A, H, serta F dan berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 200 gram. Sedangkan pengungkapan kedua pada tanggal 9 April 2022 dengan empat terduga yakni berinisial FK, TM, AZ, serta MK dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 57,92 gram.

“Pada penangkapan pertama, tiga orang terduga di amankan di Kota Mataram, sedangkan di penangkapan kedua, empat orang dimankan di 2 TKP yaitu di Lombok Timur dan Kota Mataram,” katanya.

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda NTB AKBP Ivan Nurmansyah mengatakan bahwa, para terduga yang diamankan tersebut merupakan jaringan sindikat. Ini di buktikan bahwa mereka sudah saling mengenal dan masing-masing punya peran.

“Masing-masing dari mereka berperan sebagai penjual, perantara, pemesan. Sedangkan dari pengakuan mereka, barang haram tersebut di dapat dari wilayah Batam,” ungkapnya.

Atas perbuatannya ketujuh terduga pelaku dijerat dengan pasal 114, 112, 127 UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara paling rendah 7 tahun Penjara.

Read More

TNI AL Tangkap Kapal Tidak Lengkap Dokumen di Perairan Sabang, Begini Perkembangan Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Sabang) Prajurit TNI AL dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Aceh, menangkap satu unit kapal ikan di perairan Pulau Bunta Aceh Besar, Minggu dini hari (13/3/2022).

Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., menjelaskan penangkapan berawal dari informasi Tim Intel Lanal Sabang yang menerima laporan dari masyarakat Lampulo bahwa ada kapal ikan yang beroperasi di wilayah perairan Aceh tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

"Atas dugaan awal tersebut Lanal Sabang yang dikomandani oleh Kapten Laut (P) Surya Darma melakukan patroli wilayah perairan Aceh menggunakan KAL IBOIH I-1-71, pada TW 0313.0615 WIB KAL IBOIH I-1-71 mendeteksi kontak radar pada jarak 4 NM pada posisi 05° 31' 95" U - 095° 10' 60" T, kemudian kami bergerak mendekati kontak tersebut dengan kecepatan penuh", ujarnya.

Setelah sampai di lokasi yang dituju, Tim melaksanakan pemeriksa dan penyelidikan awal baik berupa muatan maupun surat atau dokumen.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, baik terhadap kapal, dokumen, muatan dan ABK Kapal KM. Rinda Muliya GT 85 yang di duga telah melakukan tindakan pidana perikanan yaitu berlayar menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dan tidak dilengkapi surat atau dokumen, tambahnya.

Kemudian Lanal Sabang sudah menyerahkan berkas perkara pidana kepada Kejaksaan Negeri Sabang.

Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Choirun Parapat, SH.MH, mengatakan sudah menerima berkas perkara pidana tersangka dan setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkapnya.

"Selanjutnya tanggung Jawab tersangka dan barang bukti kepada kami guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan," tambahnya.

Selanjutnya Pengadilan Negeri Sabang menyita barang bukti berupa 1 Unit Kapal. KM. Mulia Gt 85.

Sejumlah Dokumen, Peralatan Kapal dan muatan berupa ikan campur sebanyak 5.040 kg ikan busuk dan 17.520 kg ikan bagus seharga Rp 80.160.000.

"Ini adalah kasus perdana, Kami ucapkan apresiasi ke jajaran Lanal Sabang yang telah berkerja sama. Harap kamu kedepan sinergitas ini tetap jalan dalam pentertiban pelanggaran - pelanggaran di laut khususnya" harapnya.(*)

Read More

Kasus Korupsi Proyek ICU RSUD Lombok Utara Segera Masuk Meja Hijau

KABARPROGRESIF.COM: (Mataram) Kasus dugaan korupsi proyek penambahan ruang operasi dan ICU pada Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, akan segera masuk persidangan.

Jasa peniliti menyatakan berkas kasus tersebut telah lengkap atau P-21.

"Berkas yang sudah dinyatakan lengkap atau P-21 ini untuk empat tersangka kasus ICU RSUD Lombok Utara," kata Juru Bicara Kejati NTB Efirien Saputra di Mataram, Selasa (12/4).

Perihal adanya kabar tersebut, jaksa penyidik sedang menyiapkan untuk proses, yakni pelimpahan tersangka dan berkas ke jaksa penuntut umum.

"Jadi, sekarang tahapannya menunggu penyerahan ke penuntut umum," ujarnya.

Keempat tersangka yang dimaksud adalah SH, EB, DD, dan DT.

SH adalah mantan Direktur RSUD Lombok Utara yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA).

EB merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek.

Kasus korupsi proyek pengerjaan ICU RSUD Lombok Utara telah P-21 dan segera masuk meja hijau

DD adalah Direktur CV Cipta Pandu Utama dan menjadi konsultan pengawas.

Sedangkan DT adalah direktur perusahaan pelaksana proyek dari PT Apro Megatama, asal Makassar, Sulawesi Selatan.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka, keempatnya belum menjalani penahanan.

Perihal itu, Efrien mengingatkan kembali bahwa untuk kewenangan penahanan sudah seutuhnya ada pada penyidik.

Proyek penambahan ruang operasi dan ICU ini terlaksana di tahun anggaran 2019 dan menelan APBD sebanyak Rp 6,4 miliar.

Dugaan korupsi muncul karena pengerjaan proyek molor, sehingga menimbulkan denda dan kerugian negara mencapai Rp 1,757 miliar.

Nilai tersebut muncul berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Utara.

Read More

Minggu Berkah, Satgas Yonif MR 412/Kostrad Berhasil Ciptakan Keharmonisan

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Upaya merangkul semua elemen masyarakat di pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Lanny Jaya, Papua terus dilakukan oleh Satgas Yonif MR 412/Kostrad.

Dengan cara yang sangat sederhana, Satgas di bawah kendali Letkol Inf Moch Renaldy itu mampu menciptakan keharmonisan antar elemen maupun kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Lanny Jaya.

Melalui adanya kegiatan minggu berkah, Satgas menggelar acara makan bersama yang dipusatkan di Halaman Pos Tima, Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Minggu, 10 April 2022.

Dansatgas Letkol Inf Moch Renaldy menjelaskan, kegiatan minggu berkah tersebut merupakan wujud kepedulian Satgas pada masyarakat yang ada di perbatasan Indonesia-Papua Nugini itu.

“Diharapkan, kegiatan itu bukan hanya mewujudkan keharmonisan di kalangan masyarakat saja. Tapi juga, bisa menciptakan stabilitas wilayah,” ujar Dansatgas.

Acara itupun, mendapat sambutan hangat dari beberapa tokoh masyarakat, salah satunya Lebhanus Wenda yang ikut hadir dalam acara minggu berkah tersebut.

Lebhanus menjelaskan, berbagai kegiatan positif sebelumnya telah dilakukan oleh Satgas. 

Kegiatan itu, kata dia, dinilai mampu menciptakan keharmonisan dan rasa kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

“Satgas disini juga tak segan-segan memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Read More

Usai Jokowi Lantik Komisioner KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027, Langsung Tancap Gas Persiapkan Tahapan Pemilu 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4).

Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih tersebut. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 P Tahun 2022 dan Nomor 34 P Tahun 2022.

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945,” kata Jokowi diikuti oleh anggota KPU dan anggota Bawaslu baru tersebut.

Tujuh orang anggota KPU periode 2022-2027 yang dilantik Jokowi adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Adapun lima orang Anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang dilantik Jokowi adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Read More

Dandim Klungkung Gelar Apel Kesiapan Pasukan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Untuk memastikan kesiapan personelnya dalam mengantisipasi terjadinya perkembangan situasi dan kondisi, Dandim 1610/Klungkung memberlakukan apel kesiapan pasukan.

Apel kesiapan pasukan yang digelar di lapangan upacara Makodim itu, merupakan suatu hal yang rutin digelar oleh setiap Satuan TNI dalam memastikan kesiapan personel.

“Apel gelar kesiapan merupakan hal yang wajar dan normal sebagai bentuk upaya Satuan dalam mengantisipasi setiap perkembangan situasi dan kondisi,” ujar Dandim, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si. Senin, 11 April 2022.

Hingga saat ini, kata dia, Kabupaten Klungkung masuk dalam kondisi level aman dan kondusif. Meski begitu, Dandim menegaskan jika pihaknya akan terus mewaspadai setiap perkembangan yang terjadi. 

“Kita harus tetap siaga dengan apapun yang terjadi,” bebernya.

Read More

Kantor Pertanahan Surabaya Gandeng Kejaksaan Berantas Mafia Tanah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Pertanahan Surabaya I dan Kantor Pertanahan Surabaya II melaksanakan MoU di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Selasa (12/4/2022).

Penandatanganan digelar di Ruang Reformasi Birokrasi Lantai 3 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Ini bertujuan untuk kegiatan bantuan dan pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan yang telah diatur.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kartono Agustiyanto, berterima kasih atas kesediaannya untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan kejaksaan. Menurutnya, ini akan membantu satu sama lain dalam mempercepat penanganan kasus pertanahan khususnya mafia tanah.

"Perjanjian kerjasama ini akan mempererat sinergitas antara Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Lampri, menambahkan, hubungan baik antara BPN dan Kejaksaan harus terus terjalin. Sehingga permasalahan pertanahan yang timbul dapat terselesaikan secara cepat dan tepat.

"Terutama dalam penanganan mafia tanah di Kota Surabaya khususnya. BPN tidak akan mungkin dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang sangat kompleks tanpa adanya campur tangan dan kerja sama antara BPN dengan Kejaksaan," tutur Lampri.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Danang Suryo Wibowo, sangat mendukung kerja sama dalam melakukan pendampingan hukum.

"Pada dasarnya Kejaksaan Negeri Surabaya siap mendukung Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam melakukan pendampingan hukum dan penyelesaian kasus perdata sesuai dengan kewenangan yang ada," bebernya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, I Ketut Kasna Dedi mengungkapkan, pihaknya sangat senang hati untuk dapat berdiskusi dalam menyelesaikan masalah apapun.

"Tentunya tetap menjaga hubungan emosional yang telah terjalin antara BPN dan Kejaksaan, sehingga masalah yang ada dapat terpecahkan secara bersama-sama," pungkas Kasna.

Read More

Prajurit Korem 152/Baabullah Siaga Antisiapasi Aksi Massa di Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Prajurit Korem 152/Baabullah dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa serentak Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) di Kota Ternate. Hal itu diungkapkan Kepala Kasrem 152/Babullah Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., dalam keterangan persnya, Senin (11/4/2022).

Korem 152/Baabullah siap membantu tugas Kepolisian dalam hal pengamanan saat demo di wilayah jajaran Korem 152/Baabullah yakni di wilayah Maluku Utara.

Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., menuturkan, personel jajaran Korem 152/Baabullah sudah siap untuk di-BKO kan (diperbantukan) ke Polda dan Polres - Polres untuk antisipasi aksi unjuk rasa (unras).

"Kita telah menyiagakan seluruh satuan dari Korem dan jajaran mulai dari Kodim sampai dengan satuan setingkat Batalyon untuk diperbantukan ke Polda dan Polres-polres dalam pengamanan aksi demo nanti, khususnya pada titik-titik demontrasi yang menjadi konsentrasi massa," jelasnya.

Di samping itu lanjut Kasrem 152/Babullah Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., pihaknya juga sudah menyiagakan personel perwakilan dari masing-masing satuan tempur.

"Korem juga sudah menyiagakan personel dari perwakilan masing-masing Satuan Tempur (Satpur) untuk melaksanakan siaga di Makorem," jelasnya.

Tujuannya kata Kasrem 152/Babullah Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., agar selalu siap setiap saat bergerak sesuai prosedur, apabila ada permintaan dari Polda kita langsung gerakkan.

"Prajurit TNI sifatnya membantu pengamanan aksi, namun dalam proses pengamanan para prajurit akan tetap mengikuti prosedur pengamanan, dan akan bertindak sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya," terangnya.

Lebih lanjut perbantuan dan penyiagaan personel itu kata dia sesuai perintah Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito S.I.P., M.Si.,M.Si.

Berikut lima poin perintah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito S.I.P., M.Si.,M.Si.

Mulai Senin 11 April 2022 pukul 08.00 akan melaksanakan apel pengecekan kepada seluruh personel di satuan masing-masing terutama yang akan di-BKO kan ke Polres-Polres dan Polda.

Para Komandan Satuan selalu aktif memantau perkembangan situasi terkait rencana dan pelaksanaan aksi unras di wilayah masing-masing dan melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama melalui telpon/HP.

Seluruh Personel termasuk yang BKO ke Polres - Polres dan Polda tidak menggunakan senjata api maupun sangkur, tetap dipantau dan dimonitor selama melaksanakan BKO.

Penanganan pengamanan unras mahasiswa dan masyarakat di kedepankan tindakan Polisional oleh Polisi, TNI hanya diperbantukan di bawah Kodal Kapolda dan Kapolres.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh TNI sifatnya persuasif, dialogis dan tidak melakukan langkah-langkah represif saat membantu Polisi menjaga aksi demonstrasi, dimana hal ini sudah menjadi perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat memimpin rapat secara virtual Sabtu (9/04/2022) ke seluruh jajaran. (Penrem152)

Read More

Kejati NTB Nyatakan Berkas 4 Tersangka Kasus Korupsi ICU RSUD Lombok Utara Sudah Lengkap

KABARPROGRESIF.COM: (Lombok Utara) Berkas tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan ruang operasi dan ICU RSUD Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019 dinyatakan lengkap.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Efrien Saputra menerangkan, jaksa peneliti sudah membedah berkas empat tersangka dan tidak ada kekurangan.

’’Kasus pembangunan ICU RSUD Lombok Utara saat ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti dan dinyatakan P21,’’ ungkapnya, Selasa (12/4/2022).

Berkas empat tersangka tersebut adalah SH, selaku mantan Direktur RSUD KLU, EB selaku PPK pada Dikes KLU, DT selaku Kuasa Direktur PT. Apro Megatama (rekanan), dan DD selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama (konsultan pengawas).

Efrien menjelaskan, selanjutnya penyidik Pidana Khusus Kejaksaan akan segera melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Penuntut Umum Kejari Mataram. ’’Dalam waktu dekat akan dilimpahkan,’’ ujarnya.

Diketahui, pembangunan ruang operasi dan ICU RSUD dianggarkan Rp6,7 miliar dari APBD tahun 2019. Rekanan proyek tersebut, PT Apro Megatama dengan nilai penawaran Rp6,4 miliar. Tetapi pengerjaan proyek ruang ICU molor, sehingga rekanan didenda.

Kerugian negara dalam pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU Rp1.757.522.230. 

Read More

Itjen Kemendagri Jadi Koordinator Pencegahan Korupsi Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) memiliki tugas sebagai koordinator pencegahan korupsi sekaligus menegakkan integritas di lingkup pemerintah daerah (pemda). 

Itjen juga mengoordinasikan pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) di lingkup Kemendagri.

Demikian disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MCP di lingkup Kemendagri yang berlangsung secara virtual, Senin.

Tumpak menjelaskan, MCP merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur capaian pemda dalam memperkuat tata kelola pemerintahannya. 

Sejak 2022, KPK melibatkan Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan bersama MCP.

"Keterlibatan Kemendagri mengingat kedudukan Kemendagri merupakan koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Tumpak dalam keterangan resminya diterima Selasa (12/4).

Dalam pengelolaan MCP, baik Kemendagri, BPKP, maupun KPK memiliki tugasnya masing-masing meski beberapa diantaranya hampir sama. 

Misalnya, tugas Kemendagri yakni melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, mendorong perbaikan tata kelola pemda, verifikasi, quality assurance, dan pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Sedangkan BPKP bertugas melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, mendorong perbaikan tata kelola pemda, quality assurance, dan pemberian DID. Sementara KPK bertugas melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, mendorong perbaikan tata kelola pemda, mendorong sektor tematik, dan quality assurance.

Adapun tahapan program MCP ini diawali dengan menyosialisasikan pedoman dan aplikasi MCP. 

Kemudian, menggelar Rakor bersama seluruh instansi terkait untuk menyatukan pendapat atas pelaksanaan MCP. 

Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan untuk mengetahui progres MCP, kendala, serta rencana aksi tindak lanjutnya. 

Kemudian, mendorong perbaikan tata kelola pemda dengan memberikan arahan dan pendampingan.

“Mendorong sektor tematik, yakni memberikan arahan dan pendampingan kepada pemda sesuai tema tertentu. Tahap terakhir adalah verifikasi untuk menguji kebenaran input dan upload yang dilakukan oleh pemda," pungkas Tumpak.

Sebagai informasi, Rakor tersebut juga dihadiri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri yang diwakili Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (FKAPD) Lutfi. 

Selain itu, turut hadir komponen Kemendagri lainnya, seperti Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), dan sebagainya.

Read More