Usai Jokowi Lantik Komisioner KPU dan Bawaslu Periode 2022-2027, Langsung Tancap Gas Persiapkan Tahapan Pemilu 2024

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4).

Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu terpilih tersebut. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 P Tahun 2022 dan Nomor 34 P Tahun 2022.

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum/sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945,” kata Jokowi diikuti oleh anggota KPU dan anggota Bawaslu baru tersebut.

Tujuh orang anggota KPU periode 2022-2027 yang dilantik Jokowi adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Adapun lima orang Anggota Bawaslu periode 2022-2027 yang dilantik Jokowi adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Read More

Dandim Klungkung Gelar Apel Kesiapan Pasukan

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Untuk memastikan kesiapan personelnya dalam mengantisipasi terjadinya perkembangan situasi dan kondisi, Dandim 1610/Klungkung memberlakukan apel kesiapan pasukan.

Apel kesiapan pasukan yang digelar di lapangan upacara Makodim itu, merupakan suatu hal yang rutin digelar oleh setiap Satuan TNI dalam memastikan kesiapan personel.

“Apel gelar kesiapan merupakan hal yang wajar dan normal sebagai bentuk upaya Satuan dalam mengantisipasi setiap perkembangan situasi dan kondisi,” ujar Dandim, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si. Senin, 11 April 2022.

Hingga saat ini, kata dia, Kabupaten Klungkung masuk dalam kondisi level aman dan kondusif. Meski begitu, Dandim menegaskan jika pihaknya akan terus mewaspadai setiap perkembangan yang terjadi. 

“Kita harus tetap siaga dengan apapun yang terjadi,” bebernya.

Read More

Kantor Pertanahan Surabaya Gandeng Kejaksaan Berantas Mafia Tanah

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kantor Pertanahan Surabaya I dan Kantor Pertanahan Surabaya II melaksanakan MoU di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Selasa (12/4/2022).

Penandatanganan digelar di Ruang Reformasi Birokrasi Lantai 3 Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Ini bertujuan untuk kegiatan bantuan dan pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan yang telah diatur.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Kartono Agustiyanto, berterima kasih atas kesediaannya untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan kejaksaan. Menurutnya, ini akan membantu satu sama lain dalam mempercepat penanganan kasus pertanahan khususnya mafia tanah.

"Perjanjian kerjasama ini akan mempererat sinergitas antara Kantor Pertanahan Kota Surabaya dengan Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, Lampri, menambahkan, hubungan baik antara BPN dan Kejaksaan harus terus terjalin. Sehingga permasalahan pertanahan yang timbul dapat terselesaikan secara cepat dan tepat.

"Terutama dalam penanganan mafia tanah di Kota Surabaya khususnya. BPN tidak akan mungkin dapat menyelesaikan permasalahan pertanahan yang sangat kompleks tanpa adanya campur tangan dan kerja sama antara BPN dengan Kejaksaan," tutur Lampri.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Danang Suryo Wibowo, sangat mendukung kerja sama dalam melakukan pendampingan hukum.

"Pada dasarnya Kejaksaan Negeri Surabaya siap mendukung Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam melakukan pendampingan hukum dan penyelesaian kasus perdata sesuai dengan kewenangan yang ada," bebernya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, I Ketut Kasna Dedi mengungkapkan, pihaknya sangat senang hati untuk dapat berdiskusi dalam menyelesaikan masalah apapun.

"Tentunya tetap menjaga hubungan emosional yang telah terjalin antara BPN dan Kejaksaan, sehingga masalah yang ada dapat terpecahkan secara bersama-sama," pungkas Kasna.

Read More

Prajurit Korem 152/Baabullah Siaga Antisiapasi Aksi Massa di Ternate

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Prajurit Korem 152/Baabullah dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa serentak Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) di Kota Ternate. Hal itu diungkapkan Kepala Kasrem 152/Babullah Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., dalam keterangan persnya, Senin (11/4/2022).

Korem 152/Baabullah siap membantu tugas Kepolisian dalam hal pengamanan saat demo di wilayah jajaran Korem 152/Baabullah yakni di wilayah Maluku Utara.

Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., menuturkan, personel jajaran Korem 152/Baabullah sudah siap untuk di-BKO kan (diperbantukan) ke Polda dan Polres - Polres untuk antisipasi aksi unjuk rasa (unras).

"Kita telah menyiagakan seluruh satuan dari Korem dan jajaran mulai dari Kodim sampai dengan satuan setingkat Batalyon untuk diperbantukan ke Polda dan Polres-polres dalam pengamanan aksi demo nanti, khususnya pada titik-titik demontrasi yang menjadi konsentrasi massa," jelasnya.

Di samping itu lanjut Kasrem 152/Babullah Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., pihaknya juga sudah menyiagakan personel perwakilan dari masing-masing satuan tempur.

"Korem juga sudah menyiagakan personel dari perwakilan masing-masing Satuan Tempur (Satpur) untuk melaksanakan siaga di Makorem," jelasnya.

Tujuannya kata Kasrem 152/Babullah Kolonel Inf Wawan Subarjo, S.Sos., M.Si., agar selalu siap setiap saat bergerak sesuai prosedur, apabila ada permintaan dari Polda kita langsung gerakkan.

"Prajurit TNI sifatnya membantu pengamanan aksi, namun dalam proses pengamanan para prajurit akan tetap mengikuti prosedur pengamanan, dan akan bertindak sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya," terangnya.

Lebih lanjut perbantuan dan penyiagaan personel itu kata dia sesuai perintah Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito S.I.P., M.Si.,M.Si.

Berikut lima poin perintah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito S.I.P., M.Si.,M.Si.

Mulai Senin 11 April 2022 pukul 08.00 akan melaksanakan apel pengecekan kepada seluruh personel di satuan masing-masing terutama yang akan di-BKO kan ke Polres-Polres dan Polda.

Para Komandan Satuan selalu aktif memantau perkembangan situasi terkait rencana dan pelaksanaan aksi unras di wilayah masing-masing dan melaporkan hal menonjol pada kesempatan pertama melalui telpon/HP.

Seluruh Personel termasuk yang BKO ke Polres - Polres dan Polda tidak menggunakan senjata api maupun sangkur, tetap dipantau dan dimonitor selama melaksanakan BKO.

Penanganan pengamanan unras mahasiswa dan masyarakat di kedepankan tindakan Polisional oleh Polisi, TNI hanya diperbantukan di bawah Kodal Kapolda dan Kapolres.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh TNI sifatnya persuasif, dialogis dan tidak melakukan langkah-langkah represif saat membantu Polisi menjaga aksi demonstrasi, dimana hal ini sudah menjadi perintah Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat memimpin rapat secara virtual Sabtu (9/04/2022) ke seluruh jajaran. (Penrem152)

Read More

Kejati NTB Nyatakan Berkas 4 Tersangka Kasus Korupsi ICU RSUD Lombok Utara Sudah Lengkap

KABARPROGRESIF.COM: (Lombok Utara) Berkas tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan ruang operasi dan ICU RSUD Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019 dinyatakan lengkap.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Efrien Saputra menerangkan, jaksa peneliti sudah membedah berkas empat tersangka dan tidak ada kekurangan.

’’Kasus pembangunan ICU RSUD Lombok Utara saat ini telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti dan dinyatakan P21,’’ ungkapnya, Selasa (12/4/2022).

Berkas empat tersangka tersebut adalah SH, selaku mantan Direktur RSUD KLU, EB selaku PPK pada Dikes KLU, DT selaku Kuasa Direktur PT. Apro Megatama (rekanan), dan DD selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama (konsultan pengawas).

Efrien menjelaskan, selanjutnya penyidik Pidana Khusus Kejaksaan akan segera melakukan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) kepada Penuntut Umum Kejari Mataram. ’’Dalam waktu dekat akan dilimpahkan,’’ ujarnya.

Diketahui, pembangunan ruang operasi dan ICU RSUD dianggarkan Rp6,7 miliar dari APBD tahun 2019. Rekanan proyek tersebut, PT Apro Megatama dengan nilai penawaran Rp6,4 miliar. Tetapi pengerjaan proyek ruang ICU molor, sehingga rekanan didenda.

Kerugian negara dalam pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU Rp1.757.522.230. 

Read More

Itjen Kemendagri Jadi Koordinator Pencegahan Korupsi Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) memiliki tugas sebagai koordinator pencegahan korupsi sekaligus menegakkan integritas di lingkup pemerintah daerah (pemda). 

Itjen juga mengoordinasikan pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) di lingkup Kemendagri.

Demikian disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MCP di lingkup Kemendagri yang berlangsung secara virtual, Senin.

Tumpak menjelaskan, MCP merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur capaian pemda dalam memperkuat tata kelola pemerintahannya. 

Sejak 2022, KPK melibatkan Kemendagri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pengelolaan bersama MCP.

"Keterlibatan Kemendagri mengingat kedudukan Kemendagri merupakan koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Tumpak dalam keterangan resminya diterima Selasa (12/4).

Dalam pengelolaan MCP, baik Kemendagri, BPKP, maupun KPK memiliki tugasnya masing-masing meski beberapa diantaranya hampir sama. 

Misalnya, tugas Kemendagri yakni melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, mendorong perbaikan tata kelola pemda, verifikasi, quality assurance, dan pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Sedangkan BPKP bertugas melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, mendorong perbaikan tata kelola pemda, quality assurance, dan pemberian DID. Sementara KPK bertugas melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, mendorong perbaikan tata kelola pemda, mendorong sektor tematik, dan quality assurance.

Adapun tahapan program MCP ini diawali dengan menyosialisasikan pedoman dan aplikasi MCP. 

Kemudian, menggelar Rakor bersama seluruh instansi terkait untuk menyatukan pendapat atas pelaksanaan MCP. 

Selanjutnya, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan untuk mengetahui progres MCP, kendala, serta rencana aksi tindak lanjutnya. 

Kemudian, mendorong perbaikan tata kelola pemda dengan memberikan arahan dan pendampingan.

“Mendorong sektor tematik, yakni memberikan arahan dan pendampingan kepada pemda sesuai tema tertentu. Tahap terakhir adalah verifikasi untuk menguji kebenaran input dan upload yang dilakukan oleh pemda," pungkas Tumpak.

Sebagai informasi, Rakor tersebut juga dihadiri Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri yang diwakili Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa (FKAPD) Lutfi. 

Selain itu, turut hadir komponen Kemendagri lainnya, seperti Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), dan sebagainya.

Read More

Hadapi Demo di Malut, TNI Persuatif

KABARPROGRESIF.COM: (Ternate) Langkah persuasif diambil TNI (Korem 152/Baabullah) untuk mengamankan demo Aksi di unjuk rasa yang berlansung di kantor Walikota Ternate, Provinsi Maluku Utata berlansung panas, Masa yang datang dari berbagai Universitas itu mengepung Kantor Kali Kota. 

Sempat terjadi aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh sekelompok, Senin (11/4/2022). 

Hal ini sesuai dengan Interuksi Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan ditegas lagi oleh Danrem 152/Baabullah Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito kepada prajurit TNI tidak akan represif saat membantu polisi menjaga aksi demonstrasi mahasiswa. 

Danrem menyampaikan, para prajurit khususnya Korem 152/Baabullah akan menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya saat membantu polisi (Polda Malut). 

Kapenrem 152/Bbl Letda Inf Abd Karim mengatakan, personel yang diterjunkan ini melakukan pengamanan terpusat di objek vital nasional seperti bandara, Pertamina, SPBU, RRI, Kantor Wali Kota serta kantor-kantor pemerintahan. Personel pengamanan untuk aksi hari ini telah disiapkan sebanyak 500 hingga 600 personel gabungan TNI-Polri dan pemda setempat. 

Panglima TNI meyakini bahwa demo merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh konstitusi negara UUD 1945.

"Namun jangan sampai (demonstran) merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah,". (Penrem 152)

Read More

Tim Vaksinator AAL Lanjutkan Vaksin Booster Bagi Antap dan Keluarga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Akademi Angkatan Laut (AAL) gelar pelaksanaan vaksin Booster yang kesekian kalinya sesuai instruksi Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Yudo Margono dalam membantu program pemerintah mendukung upaya percepatan penanganan wabah varian baru covid-19 di Indonesia. 

Gubernur AAL Laksda TNI Denih Hendrata secara intensif melaksanakan instruksi KASAL dengan memerintahkan Kasubditkes Ditpers AAL Letkol Laut (K) dr. Bambang Hartono beserta Tim Vaksinator AAL untuk terus menggalakkan pelaksanaan vaksinasi baik dosis pertama, dosis kedua maupun dosis ketiga (booster) kepada Antap dan keluarganya.

Pada tahap saat ini vaksin pertama diberikan kepada satu orang dan vaksin ke-3 (booster) kepada 140 orang menggunakan vaksin astra zeneca yang diperuntukkan bagi Anggota Tetap (antap) dan keluarga prajurit AAL yang digelar di Subditkes Rumkit drg. Nainggolan, Kesatrian AAL, Bumimoro, Surabaya, Selasa (12/4). 

Pemberian vaksin kali ini melibatkan tujuh vaksinator Tenaga Kesehatan (Nakes) dari Subditkes Rumkit drg.Nainggolan AAL. Vaksinasi saat ini merupakan kelanjutan dari pemberian vaksin sebelumnya.

Read More

Korupsi RSUD Praya, Kejari Loteng Segera Tetapkan Tersangka

KABARPROGRESIF.COM: (Loteng) Kejaksaan Negeri Lombok Tengah ,(Loteng) telah menemukan gambaran calon tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya mulai 2017 sampai 2020.

Dalam kasus tersebut, indikasi sementara kerugian negara mencapai Rp 752 juta.

Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, Bratha Hari Putra menegaskan, kasus pengelolaan anggaran BLUD pada RSUD menjadi prioritas Kejari Loteng.

Dia memastikan, tidak ada intervensi pihak manapun terhadap penanganan kasus tersebut.

"Saya tidak ada beban untuk menyelesaikan kasus ini. Tunggu saja," katanya, Selasa (12/4).

Dia kembali menegaskan bahwa untuk menetapkan tersangka tinggal menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami masih menunggu hasil penghitungan BPKP. Begitu hasilnya keluar kami tetapkan tersangka," ujarnya.

Sejauh ini, tegas Bratha, pemanggilan saksi sudah cukup, namun tidak tertutup kemungkinan pihak jaksa memanggil saksi kembali untuk mempertegas keterangan.

Pihaknya mengaku, saat ini fokus untuk membidik satu calon tersangka dulu agar kasusnya tidak membias.

Setelah tersangka ditentukan, otomatis masuk tahap persidangan.

"Saat sidang, bagaimana kelanjutan kasusnya dan ke mana saja aliran dana berdasarkan pengakuan tersangka, ya kita tunggu saja," ungkapnya.

Pihaknya enggan membeberkan terkait inisial calon tersangka dalam dugaan kasus BLUD tersebut.(*)

Read More

Hasyim Asy’ari Terpilih Jadi Ketua KPU RI 2022-2027

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui rapat pleno pada Selasa (12/4/2022) sore, memilih Hasyim Asy’ari sebagai Ketua KPU RI periode 2022-2027.

Setelah dilakukannya rapat pleno, kemudian dilanjutkan dengan acara serah terima jabatan (sertijab) tujuh anggota KPU RI periode 2017-2022 kepada tujuh anggota KPU RI periode 2022-2027 di Kantor Pusat KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan AKURAT.CO dari YouTube KPU RI, acara diawali dengan penandatanganan sertijab anggota KPU RI periode 2017-2022 yang terdiri dari Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Arief Budiman, Viryan, Hasyim Asy’ari, dan Pramono Ubaid Tanthowi.

Kemudian dilanjutkan dengan penandantanganan oleh anggota KPU RI 2022-2027 yang diawali dengan Ketua KPU RI terpilih yakni Hasyim Asy’ari, kemudian dilanjutkan dengan Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Parsadaan Harahap.

Usai sertijab, mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra berharap kepada para anggota KPU RI 2022-2027 agar menjalankan amanat pekerjaan sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini mengingat dua tahun lagi akan segera bergulirnya Pemilu 2024.

"Ikuti pemimpin baru, kita jalankan pekerjaan sesuai perundang-undangan. Pekerjaan kita berat, menjalankan Pemilu bukan pekerjaan yang gampang," ucapnya saat memberikan kata sambutan.

Sebagai informasi, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Setelah pembacaan Keputusan Presiden, Jokowi kemudian mengambil sumpah jabatan tujuh anggota KPU dan lima anggota Bawaslu 2022-2027.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945," kata Jokowi saat membacakan sumpah jabatan yang kemudian diikuti anggota KPU dan Bawaslu.

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan," sambung Jokowi.

Usai pembacaan sumpah jabatan, acara dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan ditutup dengan pemberian selamat kepada para anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. 

Dalam kesempatan tersebut Jokowi kembali meminta para Anggota Komisioner KPU dan Bawaslu agar bekerja keras dalam mempersiapkan gelaran Pilres 14 Februari 2024.

Read More

Polda Metro Jaya Tetapkan 6 Tersangka Pengeroyok Ade Armando

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polda Metro Jaya menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan dosen Universitas Indonesia Ade Armando saat aksi demonstrasi 11 April 2022 di depan Gedung DPR/MPR.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa kepolisian telah melakukan penyelidikan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Kami tetapkan enam orang sebagai tersangka untuk kasus tindak pidana dengan korban Ade Armando," ujar Ade, Selasa (12/4/2022).

Adapun keenam tersangka tersebut ialah M Bagja, Komar, Dhia Ul Haq, Ade Purnama, Abdul Latip, dan Abdul Manaf. 

Dua di antaranya, yakni Bagja dan Komar, sudah ditangkap penyidik di kawasan Jakarta Selatan dan Jonggol.

Sementara itu, empat tersangka lainnya, kata Ade, hingga kini masih buron dan sedang dalam pengejaran.

"Empat tersangka lainnya sengaja kami ekspos identitasnya pada hari ini dan kami minta untuk segera menyerahkan diri," pungkasnya.

Sebagai informasi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM SI menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin kemarin.

Aksi tersebut berujung ricuh. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, ada oknum-oknum yang memanfaatkan aksi demonstrasi aliansi BEM UI untuk berbuat rusuh.

"Kami sangat sayangkan ada sekelompok yang memancing di air keruh, yang tujuannya bukan untuk menyampaikan pendapat, tapi memang niatnya membuat kerusuhan," kata Fadil dalam konferensi pers, Senin malam.

Fadil menjelaskan, setelah massa BEM SI membubarkan diri, ada sekelompok orang yang berbuat rusuh. Sekelompok orang itu kemudian mengeroyok Ade Armando hingga babak belur.

Fadil memastikan bahwa pengeroyok Ade Armando bukan mahasiswa.

"Setelah (aspirasi) diterima dan mahasiswa kembali (bubar), ada kelompok massa dan kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando," ujar Fadil.

Polisi kemudian mengevakuasi Ade Armando. Namun, sejumlah anggota kepolisian malah diserang hingga terluka.

"Pada saat anggota melakukan evakuasi, massa non-mahasiswa bertambah beringas menyerang anggota, sehingga enam anggota kami yang melakukan evakuasi, terluka," ucap Fadil.

Fadil pun mengultimatum para pengeroyok Ade Armando untuk menyerahkan diri.

"Kami akan mengumumkan identitas pelaku dan jika tidak menyerahkan diri akan kami lakukan penangkapan!" ujar Fadil. 

Read More

Prajurit Kodim Klungkung Tes Uji Kemampuan Fisik

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Garjas periodik dinilai penting untuk dilakukan di kalangan militer. 

Pasalnya, garjas periodik itu mampu mengetahui tingkat kemampuan fisik prajurit.

Seperti adanya garjas periodik yang saat ini diberlakukan bagi prajurit Kodim 1610/Klungkung. Satu-persatu anggota Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, SH. M. Si, itu diwajibkan untuk bisa melewati setiap tes kesamaptaan yang sudah disediakan oleh pihak Jasrem.

“Garjas itu merupakan program yang dilakukan setiap enam bulan sekali. Kegiatan itu, untuk mengetahui sekaligus mengukur tingkat kebugaran fisik prajurit,” ujar Dandim. Selasa, 12 April 2022.

Beberapa materi garjas, kata Dandim, harus bisa dilalui oleh prajuritnya. Terdapat dua sajian tes yang saat ini disuguhkan oleh pihak Jasrem, diantaranya materi Samapta A dan B.

“Untuk materi A sendiri, meliputi lari selama 12 menit. Sedangkan materi garja B, itu meliputi pull up, sit up dan push up. Ada juga lunges dan shuttle run serta ketangkasan renang dasar militer dengan jarak 50 meter,” ungkapnya.

Dandim menambahkan, garjas merupakan salah satu faktor utama atau bisa dijadikan sebuah tolak ukur bagi prajuritnya dalam rangka pembinaan Satuan, khususnya untuk mengetahui tingkat kesamaptaan jasmani prajurit.

“Dan yang terpenting, prajurit harus mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan,” jelasnya.

Read More