Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Rabu, 13 April 2022

Kajati Babel Launcing Aplikasi SEPRADEK, Awasi Program Strategis di Instansi


KABARPROGRESIF.COM: (Pangkalpinang) Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bangka Belitung resmi meluncurkan aplikasi SEPRADEK untuk mendukung dan mengawal program -program strategis setiap instansi.

"Kami ingin memberikan peningkatan pelayanan publik dalam memberikan kemudahan bagi rekan-rekan kita di suatu intansi-intansi lain dalam rangka meminta pengawalan. Pembangunan yang strategis, jadi tidak selalu datang ke kejaksaan tinggi, tetapi bisa melalui aplikasi-aplikasi. Dengan aplikasi tersebut, bisa berkomunikasi lebih cepat dan lebih produktif," kata Kepala Kejati (Kajati) Babel, Daroe Tri Sadono, Rabu(13/4/2022).

Daroe mengatakan, aplikasi SEPRADEK akan meminimalisir permasalahan sejak awal sehingga bisa tertangani dengan cepat.

"Kita bisa memprediksi persoalan sejak awal atau diprediksi dengan cepat, kita bisa antisipasi tentu harus didukung dengan personil-personil yang mempunyai kompeten yang tepat dan juga prasana yang selalu siap," jelasnya.

Daroe menegaskan, penerapaan program ini harus konsisten, tidak hanya hari pertama tetapi terus berlanjut.

"Bahwa kami kejaksaan tinggi memiliki status WBBM dalam zona integritas dalam hal ini bisa memberikan solusi -solusi yang lain yang produktif dalam rangka memberikan pelayanan publik," jelasnya.

Selain itu, aplikasi SEPRADEK ini juga bisa diterapkan secara online maupun secara offline.

"Untuk penyampaian nanti akan dilakukan secara online dan offline tetapi utama secara online, tetapi juga perjumpaan tidak selau dilakukan secara online, kadang perlu kita melaksanakan secara offline," ujarnya.

Daroe mengatakan untuk outputnya pekerjaan yang dilakukan bisa terukur serta sesuai dengan rancangan yang telah disiapkan.

"Outputnya pekerjaan-pekerjaan dari awal sampai akhir tentunya terukur, kemudian ada komunikasi yang mengalir dengan cepat dan tepat, dan endingnya pekerjaan yang strategis sesuai dengan spesifikasinya, serta waktunya juga tepat," tuturnya.

Kapokgadik Tutup Kursus Micro Teaching TNI AL TA 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kepala Kelompok Tenaga Pendidik (Kapokgadik) Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Kodiklatal) Laksma TNI Zulkifli Mahmud yang diwakili oleh Kepala Kelompok Tenaga Pengkajian Marinir (Kapoktajimar) Kolonel Marinir Hadi Sumarto secara resmi menutup Kursus Micro Teaching TNI AL TA 2022 di Aula Gedung Krakatau Pokgadik Kodiklatal Bumimoro Surabaya, (13/4).

Kegiatan yang diselenggarakan sejak tanggal 30 Maret 2022 lalu tersebut, diikuti oleh 107 Prajurit yang berasal dari prajurit Pokgadik, Satuan Pendidikan (Satdik) 1 Tanjung Uban, Satdik 2 Makassar dan Satdik 3 Sorong Papua.

Kapokgadik Kodiklatal dalam sambutanya mengucapkan selamat atas keberhasilan seluruh peserta menyelesaikan kursus dengan baik dan berharap agar apa yang telah dipelajari disini mampu menambah pengetahuan, wawasan serta keterampilan sebagai seorang tenaga pendidik yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar selama ini.

Dengan demikian, output yang dihasilkan memenuhi kompetensi sesuai yang dipersyaratkan oleh pengguna baik organisasi TNI AL maupun lembaga yang lain.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, keberhasilan suatu pendidikan adalah kemampuan peserta didik dalam mengamalkan dan mengembangkan apa yang telah diperoleh dari pendidikan. 

Sehingga meskipun dalam paradigma baru seorang tenaga pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, namun keberhasilan suatu program pendidikan tetap merupakan tanggung jawab tenaga pendidik. 

“Untuk itu, saya berharap seorang tenaga pendidik senantiasa terus belajar guna meningkatkan kualitas pribadi agar pendidikan tni-al dapat sejajar dengan pendidikan umum lainnya,” ujarnya.

Kepada peserta Kursus Microteaching, Kapokgadik mengucapkan selamat bertugas kembali di satker masing-masing dengan membawa semangat dan pengetahuan baru yang bisa diterapkan di lapangan penugasan nanti. 

Sedangkan kepada para instruktur, ketua panitia dan seluruh jajaran, Kapokgadik mengucapkan terima kasih atas segala upaya melaksanakan Kursus Microteaching TNI AL Tahun Anggaran 2022 yang berjalan dengan baik dan lancar.

Kegiatan Kursus Micro Teaching ini sebagai salah satu  implementasi mewujudkan program prioritas Kepala Staf Angakatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)  TNI  AL yang Unggul. (Dispen Kodiklatal)

Kisah UMKM Jahit yang “Hidup Kembali” Usai Ditantang Wali Kota Eri Cahyadi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi benar-benar mampu mengubah sebuah masalah menjadi berkah bersama. 

Salah satu buktinya, UMKM Jahit di Surabaya seakan mampu hidup kembali dan terlahir kembali setelah ditantang oleh Wali Kota Eri untuk memproduksi seragam sekolah.

Salah satu pelaku UMKM Jahit yang akhirnya hidup kembali adalah Pak Bambang Siswanto. 

Ia bangkit dari belenggu mental, menang atas dirinya sendiri. 

Ketakutan dari masa lalu yang bertahun-tahun menyandera pikirannya, akhirnya bisa ia tepiskan. 

Ia menemukan keberaniannya untuk kembali menjadi penjahit seutuhnya. 

“Dulu pernah ada orang yang mengatakan saya, kamu jangan ngaku tailor kalau belum bisa bikin jas. Rasanya sakit sekali mendengarnya. Akhirnya, saat itu saya memutuskan untuk membuka kios permak saja daripada bikin tailor tapi hasilnya diragukan orang, jadi mending buka permak bisa jahit, biar bisa beri service lebih ke pelanggan,” kata Bambang.

Setidaknya sudah hampir 10 tahun Pak Bambang buka usaha permak. Namun, baru kali ini ia punya kepercayaan diri untuk kembali jadi penjahit baju. 

“Setelah saya ketemu tim Super dan diberi garapan, saya melihat produksi dikelola dengan rapi, hak dan kewajiban semuanya tertulis. Dari situlah saya mulai membuka hati untuk menjadi penjahit tulen lagi,” ujarnya.

Apalagi, saat ini ia mampu menerima tantangan Wali Kota Eri untuk memproduksi dan menjahit seragam sekolah. Tentunya, ini jauh lebih gampang dibanding permak. 

“Kalau permak itu, saya kadang sampai lupa apa saja yang harus dipermak, kalau seragam kan gampang banget. Sambil merem juga sudah jadi. Kalau garapan jahit seragam ini banyak dan konsisten, nanti tak tutup aja permaknya, saya tak jadi penjahit baju aja,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia pun menyampaikan terimakasih banyak kepada Wali Kota Eri dan jajaran Pemkot Surabaya serta tim Super yang telah memberikannya kesempatan untuk menjadi penjahit tulen. Menurutnya, inilah impian yang selama ini ditunggu-tunggu. 

“Terimakasih banyak Pak Eri dan teman-teman pemkot serta tim Super. Saya merasa bergairah lagi untuk menjalani hidup,” ujarnya. 

Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibu Mujiati, Penjahit Super Bentul Wonokromo. Sejak ditinggal suaminya meninggal 30 tahun lalu, ia menghidupi tiga anaknya dengan jadi penjahit. 

Bahkan, hingga punya empat cucu, ia terus semangat menjahit. Semangatnya tak pudar meski usianya sudah 62 tahun, dia pun tak mau kalah dengan penjahit muda lainnya. 

“Akhir-akhir ini memang sepi jahitan karena pandemi. Saya berpikir bagaimana caranya supaya dapat garapan jahit? Carnya di mana? Saya sampai bingung. Dari situ saya didatangi tim Super untuk diajak bergabung dan akhirnya bergabung hingga sekarang,” kata Ibu Mujiati.

Bahkan, ia pun mengajak beberapa tetangga untuk membantunya dengan pekerjaan sederhana seperti melipat, menyeterika, dan juga membersihkan bekas benang. “Jadi, berkah itu harus dibagi-bagi,” katanya. 

Bu Mujiati adalah satu dari 316 penjahit yang bergabung menjadi Penjahit Super tahun ini. Memasuki tahun 2022, tim Super menjangkau lebih banyak penjahit di Kota Surabaya, yang mana sebagian besar adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Risdiana Kusumawati menjelaskan bahwa awal kebangkitan UMKM Jahit pada saat PPDB, yang mana pada waktu itu para wali murid merasa keberatan dengan harga seragam yang ditawarkan oleh sekolah. 

Hal ini disikapi oleh Wali Kota Eri dengan menantang UMKM Konveksi untuk produksi seragam sekolah dengan standar industri.

“Tantangan ini dijawab oleh UMKM Konveksi dengan melakukan produksi kembali. Agar tidak hanya mendapat order tetapi saling memberdayakan sesama UMKM, akhirnya mereka bergabung dalam koperasi yang diberi nama program Surabaya Perkasa (Super),” kata Risdiana. 

Dengan adanya sinergi ini, para UMKM terutama konveksi bisa mendapatkan akses permodalan, bisa mendapatkan harga pembelian yang murah karena pembelian dikoordinir menjadi satu oleh Koperasi, dan mereka bisa menjual dengan harga yang lebih kompetitif. 

“Keuntungan yang lain adalah mereka mendapat tambahan keterampilan dengan cara menjual di marketplace, serta tambahan penghasilan karena produk mereka tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat Surabaya saja tetapi oleh masyarakat dari manapun,” kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap ke depannya jumlah UMKM Konveksi yang bergabung dalam program Super bisa semakin bertambah, dan penghasilan mereka juga semakin meningkat, sehingga menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

Kunjungi Cirebon, Jokowi Tinjau Program Padat Karya


KABARPROGRESIF.COM: (Cirebon) Presiden Jokowi memeriksa kegiatan padat karya tunai jalan dan jembatan di Kelurahan Panjunan, Kota Cirebon. 

Pasalnya kegiatan padat karya tunai tersebut mencakup pengerjaan pemeliharaan taman dan sarana pedestrian jalan.

Menurut Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat, Wilan Oktavian, kegiatan padat karya ini meliputi pembersihan dan pengecatan median jalan serta pembersihan saluran. 

Hal ini dilakukan setahun dua kali, tepatnya menjelang Lebaran dan Natal serta Tahun Baru (Nataru).

“Hari ini kita kerjakan di ruas Cirebon sampai ke Losari, Jawa Tengah. Ada sekitar tujuh titik. Ada yang pembersihan saluran di sebelah sana, ada juga pembersihan median, bukan ngecat, hanya pembersihannya saja,” kata Wilan, Rabu (13/4).

Wilan berharap, kegiatan padat karya di Provinsi Jawa Barat dapat terselesaikan maksimal 14 hari sebelum Lebaran. “Ini bisa selesai H-14 Lebaran, semuanya di seluruh Jawa Barat,” tambah Wilan.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kegiatan padat karya di Jawa Barat untuk pemeliharaan rutin jalan, rutin jembatan, dan revitalisasi drainase menggunakan total anggaran Rp 133 miliar. 

Ketiga kegiatan tersebut dikerjakan secara swakelola dengan pembayaran diberikan langsung kepada para pekerja di wilayah kerja masing-masing.

Selain itu, program padat karya lain sifatnya kontraktual dengan pengelolaan dilaksanakan oleh penyedia jasa, dengan total anggaran Rp 183 miliar. 

Adapun total keseluruhan hari orang kerja (HOK) untuk program padat karya di Provinsi Jawa Barat sebanyak 377.486 orang.

Presiden Jokowi Setujui Komandan Brimob Dijabat Bintang Tiga, Polri Siapkan Perpol


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komandan Brimob (Dankorbrimob) Polri bakal diisi perwira tinggi dengan pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) atau Bintang Tiga.

Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Polri bakal segera menyusun Peraturan Kepolisian (Perpol) untuk mengimplementasikan perubahan ketentuan tersebut.

Dijelaskan Irjen Dedi Prasetyo, setelah perpres tersebut diteken Presiden Joko Widodo, diberikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Baru setelah itu dikirimkan ke Polri untuk ditindaklanjuti dengan melalui peraturan polisi (perpol).

"Dari Menpan baru dikirim ke Polri. Polri belum selesai di situ, masih harus membuat Perpol dalam rangka untuk mengubah Perpol yang lama," katanya, Rabu (13/4/2022).

Menurut Irjen Dedi Prasetyo, isi perpres baru bisa diimplementasikan di lapangan setelah Polri mengubah perpol terkait kepangkatan Dankorbrimob.

Irjen Dedi Prasetyo belum dapat menjelaskan rincian teknis perubahan lainnya dalam perpol terkait aturan baru itu.

"Kepangkatan-kepangkatan di Brimob berarti nanti Brimob bintang 3, Wadanbrimob bintang 2, kemudian danpas (Komandan Pasukan) bintang satu di bawahnya," ujarnya.

Di situs jdih.setneg.go.id, bagian lampiran perpres tersebut menuliskan jabatan Dankorbrimob diisi oleh pangkat Komjen.

Di lampiran yang sama dituliskan jabatan Dankorbrimob setara dengan eselon IA.

Pasal 22 Perpres 54/2022 itu menjelaskan Korps Brigade Mobil yang disingkat Korbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang brigade mobil yang berada di bawah Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menyatakan Kepala Korps Brigade Mobil (Brimob) bakal diisi jenderal bintang tiga.

Ini dalam rangka restrukturisasi di tubuh Brimob demi mengantisipasi peningkatan tantangan keamanan masyarakat yang semakin kompleks.

"Saat ini sedang berproses tentunya. Korbrimob dengan pengembangan ini akan kita tingkatkan, kita dorong untuk tambahan beberapa bintang dan juga Dankorbrimob sendiri kita tingkatkan untuk menjadi bintang tiga karena tugas dan tanggung jawabnya semakin berat," kata kapolri.

Risma Ingin Ada Ahli Hukum Khusus di Direktorat Anak Kemensos


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mensos Tri Rismaharini mengungkapkan struktur baru organisasi Kemensos. 

Dalam struktur baru tersebut, penanganan anak akan ditangani oleh direktorat terpisah agar fokus dan penanganannya bisa maksimal.

Salah satu yang bakal ada di Direktorat Anak adalah ahli hukum. Risma mengatakan, keberadaan ahli hukum sangat penting untuk membantu penanganan dan pendampingan anak yang menjadi korban kasus kriminal, mulai dari perdagangan orang hingga kekerasan seksual.

"Setelah dari beberapa pengalaman saya jadi menteri, kita butuh juga misalkan ahli hukum. Jadi misalkan tindak perdagangan orang [maka] kita harus mendampingi sampai persidangan, kemudian ada psikolog, ada yang harus kita dampingi terus," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4).

Risma kemudian mencontohkan kasus pemerkosaan yang dialami anak oleh ayah tirinya. 

Ia menyebut, tenaga ahli yang khusus ahli di bidang hukum dibutuhkan agar anak bisa mendapatkan pendampingan yang maksimal.

"Jadi sekarang kenapa kita butuh struktur yang masif karena kita sangat butuh untuk ahli-ahli yang mampu. Kadang-kadang psikolog itu harus tidur bersama mereka kalau ketakutan. Jadi harus didampingi terus," ujarnya.

"Seperti ada seorang anak ini yang sekarang kita dampingi anaknya TKW. Kita harus nyari ibunya akhirnya sampai kembali, kemudian kita dampingi karena tiap malam histeris. Kita harus dampingi terus. Jadi kenapa? Karena itu kita butuh struktur organisasi yang kompak, yang bisa nangani secara detail," lanjutnya.

Selain itu, ada juga Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan. Direktorat ini bertugas menangani anak-anak muda yang masuk dalam usia produktif tapi menerima bantuan sosial (bansos).

"Yang rentan ini adalah yang anak-anak muda yang masuk di data kita. Ada yang usianya 23 tahun, ada yang usianya di bawah 30, banyak sekali, 4 juta sekian. Itu yang terima bansos. Ini yang akan kita harapkan dia bisa keluar dengan pemberdayaan ini. Namanya Pemberdayaan Kelompok Rentan. Jadi dia masih kuat secara fisik, tapi dia menerima bansos," pungkasnya.

Kodim Klungkung Tingkatkan Wasbang dan Bela Negara


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan pada para pelajar terus dilakukan oleh pihak Kodim 1610/Klungkung. 

Salah satunya, seperti adanya pembekalan wasbang dan pelatihan baris-berbaris di SMPN4 Semarapura pada Rabu, 13 April 2022 pagi.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan, pembekalan tersebut diberikan langsung oleh Babinsa setempat. 

Menurutnya, adanya pembekalan itu mampu mewujudkan berbagai hal positif bagi pelajar, salah satunya soal kedisiplinan.

“Kegiatan itu juga sebagai wadah untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air,” ujar Dandim.

Generasi muda, kata Dandim, adalah generasi penerus bangsa sekaligus benteng bangsa di masa depan. 

Ia menilai, kepedulian pada generasi muda merupakan tanggung jawab semua pihak.

“Terutama untuk mengarahkan ke arah positif atau lebih baik demi masa depan mereka,” pungkasnya.

Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas, Pemkot Surabaya Serahkan Motor Modifikasi


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani mengunjungi rumah penyandang disabilitas, yakni Nur Nasihin di Jalan Banyu Urip Kidul, Kecamatan Sawahan, Selasa (12/4). 

Rini Indrinyani tak menyangka, bahwa Nur Nasihin terpaksa kehilangan salah satu kakinya, akibat kecelakaan kerja yang menimpanya.

Dalam kesempatan tersebut, istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyerahkan bantuan dari Balai Besar Surakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya. Bantuan tersebut berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi, yakni sepeda motor roda tiga.

“Bapak tetap semangat nggih, matur nuwun (terima kasih) karena telah berjuang dan menginspirasi kita semua. Berkat kesabaran bapak, Allah memberikan bantuan untuk mempermudah aktifitas sehari-hari nggih,” kata Rini Indriyani.

Saat Rini Indriyani berbincang dengan Nur Nasihin, ia tak kuasa membendung air mata. Ia terharu dengan semangat lelaki paruh baya tersebut. 

Sebab, meskipun hanya bertahan dengan satu kaki, Nur Nasihin tetap berjuang untuk menghidupi keluarganya.

“Sekarang bapak bisa lebih mudah berangkat ke masjid untuk salat dan mengaji. Saya juga mohon doanya untuk warga Kota Surabaya agar terbebas dari bencana dan marabahaya nggih pak,” ujar Rini.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, kecelakaan kerja yang menimpa Nur Nasihin bermula saat ia sedang memasang antena, tiba-tiba ia tersambar petir. 

Akibatnya, ia terpaksa kehilangan kaki bagian kanannya, serta masih harus melakukan terapi.

“Kejadian tersebut pada tahun 2020. Namun, di tahun yang sama, beliau langsung mendapatkan bantuan kursi roda dan kruk. Saat ini, beliau juga terus melakukan terapi dan sudah mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Anna.

Anna menjelaskan, penyerahan bantuan ini merupakan komitmen dari Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua TP PKK Rini Indriyani, yang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Surabaya. 

Serta, kelurahan, RT/RW dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang telah bergerak untuk melakukan penjangkauan. 

“Alhamdulillah, beliau mendapatkan bantuan sepeda motor roda tiga, untuk membantu aktifitas beliau untuk mengaji, tadarus, dan khataman di rumah warga,” jelas dia.

Meski demikian, ia mengaku bahwa pihaknya telah mengajukan bantuan tersebut sejak 2021 lalu. 

Hanya saja, terdapat banyak proses verifikasi yang harus dilalui, karena pengajuan bantuan yang cukup spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Ada banyak cara untuk memberikan bantuan. Seperti saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapatkan bantuan dari Balai Besar Surakarta,” ungkap dia.

Penerima bantuan sepeda motor modifikasi roda tiga, Nur Nasihin sempat terharu saat mendapat bantuan tersebut. 

Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Surabaya yang telah memberikan perhatian, terhadap keadaan saat ini. 

“Matur nuwun (terima kasih) Bapak Wali Kota Eri Cahyadi dan ibu Ketua TP PKK Rini Indriyani, semoga diberikan kesehatan dan ditambahkan rezekinya. Terima kasih banyak nggih ibu,” pungkasnya. 

Dewan Dorong Pemkot Lanjutkan Kembali Rencana Pembuatan Tempat Pengolaan Limbah B3


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk kembali mematangkan rencana memiliki pusat pemgelolaan limbah B3.

Dorongan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati, saat rapat pansus LKPJ Wali Kota Surabaya. 

Politisi PKS ini mendorong Pemkot agar kembali mematangkan rencana tersebut seiring dengan program pemkot yang menjadikan kota Surabaya sebagai wisata medis.

“ Ditahun 2020 sudah dianggarkan Rp. 100 miliar namun, kami mencoret anggaran tersebut karena dari kementerian KLHK belum memberikan izin,” kata Aning seusai rapat Pansus LKPJ dengan 17 Rumah Sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (11/04/2022).

Selain terkendala perizinan, lanjut Aning rencana tersebut dulu juga terganjal masalah dokumen- dokumennya juga belum lengkap seperti Amdal serta belum adanya permasalah lahan karena belum adanya izin dari provinsi, akademisi dan masyarakat polemik ditengah masyarakat terkait lahan karena belum tersosialisasi sepenuhnya.

“ Pada Pansus LKPJ kita sudah meminta DLH untuk menyiapkan dan untuk 2022 ini akan kita taruh anggaran lagi,” paparnya.

Oleh karena itu, melalui Komisinya ia akan kembali memasang anggaran untuk kelanjitan progres rencana tersebut di perubahan tahun 2022.

“ Ditahun 2022 Ini nanti kita akan taruh anggarannya diprubahan apa yang dibutihkan secara rinci detail baik itu dokumen dan kajian tempatnya,” bebernya.

Selain itu, masih kata Aning, yang menjadi persoalan nantinya adalah menyiapkan Badan Layanaan Umum Daerah (BLUD) yang nanti sebagai operator pengelola.

“ Kemudian yang paling krusial adalah dalam pengelolaan limbah B3 secara mandiri harus berupa BLUD atau lembaga sejenis jadi tibak bisa dikelola oleh UPTD atau Dinas. Ini yang kita minta DLH untuk menyiapkan terlebih dahuli karena ini harus ada pengelolaan secara mandiri,” pintanya. 

Hal itu kata Aning sangat perlu Karena jika ini dikelola oleh pemkot maka beban biaya yang dihadapi oleh rumah sakit akan lebih murah.

“Selain menyiapkan BLUD, kemudian nanti itu harus ada perwali yang mengaturterkait tarif untuk rumah sakit dan modal dari BLUD serta siapa yang memimpin BLUD nanti,”pungkasnya.

Sementara itu, dalam rapat Pansus LKPJ tersebut Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Achmad Eka Mardijanto, mengatakan pihaknya menyambut baik dorongan dari Komisi C untuk mematangkan kembali rencana pembentukan pengelolaan limbah B3 oleh Pemkot.

“Yang disampaikan bu Aning ini menjadi angin segar bagi kami, kini kami dalam penyiapan segala sarana dan prasarana,” ujarnya.

Namun, saat disinggung soal kelanjutan ijin dari KLHK ia belum bisa memastikan progres izin tersebut.

“ Secara detail kita belum tau, nanti kita akan koordinasikan kembali,” pungkasnya.

Korupsi Pabrik Krakatau Steel, Kejagung Periksa Dua Saksi


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada 2011. Kedua saksi merupakan pihak swasta.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," tutur Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (12/4).

Para saksi yang diperiksa adalah Robby Januar Firmansyah selaku Ketua Koperasi Eka Cipta periode 2018 sampai sekarang dan Erie Heryadi selaku Direktur Utama PT Amythas.

"Mereka diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011," kata Ketut.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Supardi menambahkan, pihaknya sudah mendapatkan titik terang kasus tersebut. 

Dia mengaku, pihaknya sudah menjadwalkan adanya perkembangan sebelum Ramadan usai.

Di sisi lain, dia memastikan koordinasi dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara terus dilakukan. 

Namun, dia belum membeberkan kapan gelar perkara penetapan tersangka dilakukan.

"Saya yakini sudah ada titik terang. Mudah-mudahan sebelum lebaran ini bisa kita selesaikan berdasarkan timeline," ucapnya.

Kasus ini bermula dari Krakatau Steel yang melakukan lelang pengadaan pembangunan pabrik pada 31 Maret 2021. Tender lantas dimenangkan Konsorsium MCC Ceri dan PT Krakatau Engineering.

Pendanaan pembangunan pabrik BFC awalnya dibiayai export credit agency (ECA) dari China. Namun, ECA dalam pelaksanaannya tak menyetujui pembiayaan proyek itu karena kinerja keuangan Krakatau Steel, yang dinilai dengan metode pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi alias earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), tak menuhi syarat.

"Selanjutnya, pihak PT KS mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), Mandiri, BNI (Bank Negara Indonesia), OCBC, ICBC, CIMB bank, dan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)," ucap Ketut.

Nilai kontrak pembagunan ini sekitar Rp6,9 triliun. Sementara, uang yang dibayarkan senilai Rp5,3 triliun dengan perincian dari bank luar negeri senilai Rp3,5 triliun dan bank dalam negeri Rp1,8 triliun.

Pada 19 Desember 2019, proses pembangunan dihentikan. Alasannya, berdasarkan hasil uji coba operasi, biaya produksi lebih besar dibandingkan harga baja di pasar. Pekerjaan juga belum diserahterimakan dengan kondisi tak dapat beroperasi lagi atau mangkrak.

Padahal, Krakatau Steel membangun pabrik BFC dengan tujuan meningkatkan produksi baja nasional. Proyek itu dimulai dari 2011-2015 dan dilakukan beberapa kali addendum hingga 2019.

"Dilakukan pemberhentian di tahun 2019 karena biaya produksi lebih tinggi dari harga hun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011.

Marak tawuran, Herlina Harsono Nyoto: Surabaya darurat Gangster


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Beberapa hari ini marak terjadi aksi tawuran yang melibatkan pemuda berstatus pelajar di Surabaya. 

Kabar terbaru, aksi tawuran  melibatkan puluhan pemuda terjadi di Jalan Ngaglik, Simokerto, pada Selasa menjelang subuh (12/4/2022). Sejumlah pelaku diduga membawa senjata tajam.

Insiden ini menambah daftar panjang, kasus tawuran yang sebelumnya terjadi di kawasan Jl.Tambak Asri, pada pekan lalu. Yang menimbulkan seorang korban luka bacok.

Rangkaian kasus ini membuat anggota komisi D DPRD Surabaya, Herlina Harsono Nyoto khawatir.  

Jangan sampai Surabaya yang selama ini bebas dari kenakalan remaja dimalam hari, sekarang menjadi marak.

"Sehingga ada opini mengatakan, Surabaya saat ini darurat gangster. Hal ini patut diwaspadai, jangan sampai bermunculan, kemudian mendorong anak-anak muda yang lain untuk berbuat serupa," tegasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, tawuran antar pelajar saat menjelang sahur, merupakan cermin buruknya sosialiasi antar masyarakat. 

Akibat pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun. 

"Dan saya melihat bahwa fenomena itu marak, dan ini menujukkan masyarakat Surabaya membutuhkan adaptasi kembali, akan pola-pola bersosialisasi antar masyarakat," ungkap Herlina.

Herlina menambahkan, ketika aktifitas Ramadan kembali normal, maka budaya guyub rukun khas Surabaya itu harus di kembalikan. 

"Misalnya dikondisikan dengan cara poskamling atau ronda," jelasnya.

Kemudian perlu dilakukan sosialisasi ditingkat RT maupun RW.

"Kenakalan ini merupakan lampu kuning menuju merah. Aspek psiko sosial terhadap mereka ini perlu diasah, dan ini juga bisa dilakukan ditingkat sekolah," kata Herlina.

Sementara itu aparat pemerintah seperti Linmas, Satpol PP, kepolisian dan TNu turut memperkuat dengan melakukan razia di kawasan yang potensial terjadi tawuran.

"Misalnya dikawasan yang sepi atau malah ramai. Kalau sepi memang ada niat tawuran, kalau ramai ketika terjadi interaksi kadang-kadang tidak terkontrol," terang Herlina.

Herlina kembali menegaskan  butuh gotong royong dari masyarakat dan aparat untuk menanggulangi ini.

Lima pejabat Kemendag diperiksa kasus dugaan suap ekspor CPO


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa lima pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Mereka diperiksa terkait kasus dugaan suap ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) periode Januari 2021-Maret 2022. Kelima orang tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," tutur Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (12/4).

Mereka yang diperiksa adalah Demak Marsulina selaku Subbidang Tanaman Tahunan Kemendag, Ringgo selaku Ketua Tim Bidang Perkebunan Kemendag, dan Sabrina Manora selaku Anggota Verifikator Kemendag. Kemudian, Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian Kehutanan di Kemendag, serta Fadro selaku Anggota Verifikator Kemendag.

"Mereka diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Ketut.

Tim penyidik Kejagung telah menaikan status kasus ini ke penyidikan. Dalam penyelidikan yang dilakukan, ada sejumlah kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada eksportir minyak goreng.

Di antaranya adalah PT Mikie Oleo Nabati Industri dan PT Karya Indah Alam Sejahtera. Seharusnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menolak memberikan izin ekspor ini. 

Karena, tidak memenuhi syarat domestic market obligation (DMO) dan market price obligation (DPO). 

Namun, pada praktiknya, PT Mikie Oleo Nabati Industri tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan. 

Izin ekspor ini juga didapat PT Karya Indah Alam Sejahtera (IS).

Penyidik masih mendalami keterlibatan sejumlah perusahaan minyak goreng besar lainnya. Sebelumnya, entitas swasta dalam penyidikan ini hanya dua perusahaan di atas.

“Tim masih melakukan maraton ke luar, untuk menyelidiki yang lainnya (swasta),” ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung, Supardi.