Tampuk Pimpinan Berganti, Dansatkor Koarmada II Pimpin Sertijab Komandan KRI Hasan Basri-382

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komandan Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, memimpin serah terima jabatan atau sertijab Komandan KRI Hasan Basri-382 dari Letkol laut (P) Agung Maulana kepada Letkol laut (P) Iwan Febriawan Efendi, yang berlangsung di Geladak RBU KRI Hasan Basri-382 pada Rabu (13/04).

Diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, rangkaian acara sertijab pun berlanjut dengan penandatanganan pakta integritas, penanggalan tanda pangkat, laporan resmi dan penyerahan Tongkat Komando.

Terkait serah terima jabatan di lingkungan Satkor Koarmada II, Dansatkor Koarmada II mengatakan  jika serah terima jabatan dalam suatu organisasi pada hakikatnya merupakan proses dinamisasi dan pembinaan organisasi yang nantinya dihadapkan pada tantangan tugas. 

"Juga untuk memberi kesempatan sekaligus peluang bagi para perwira mengembangkan jiwa kepemimpinan, sehingga dapat mewujudkan organisasi yang lebih dinamis kedepannya, " terang Kolonel Andri Kristianto.

Lebih lanjut Dansatkor Koarmada II menambahkan bahwa proses pembinaan organisasi adalah upaya menindaklanjuti arahan Pangkoarmada II, Laksda TNI  Iwan Isnurwanto, sekaligus sebagai implementasi dari program prioritas KASAL, Laksamana TNI Yudo Margono, di bidang pengembangan SDM TNI AL yang unggul dan profesional.

Mengakhiri acara sertijab, Dansatkor beserta seluruh undangan yang hadir memberikan ucapan selamat kepada Letkol Agung Maulana, dan pejabat baru Komandan KRI HBS-382 Letkol Iwan Febriawan Efendi. (Dispen Koarmada II)

Read More

Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Dialog Bersama Mahasiswa, Unjuk Rasa di Surabaya Berlangsung Tertib

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman Surya Balai Kota Surabaya, Rabu (13/4).

Aksi demonstrasi yang digelar sejak siang hingga sore itu berlangsung dengan tertib dan kondusif.

Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Pusat. 

Seperti di antaranya, menolak kenaikan harga minyak goreng, menolak kenaikan bahan bakar, hingga menolak kenaikan Pajak Pendapatan Negara (PPN).

Tak hanya itu, dalam tuntutannya ini para mahasiswa juga meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar memasifkan Operasi Pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Ahmad Yusep Gunawan tampak hadir menemui massa. 

Ketiganya pun terlihat duduk di tengah-tengah mahasiswa untuk mengajak rembuk bersama. 

Lantas, satu persatu perwakilan dari setiap organisasi mahasiswa tersebut, kemudian menyampaikan aspirasinya.

Wali Kota Eri Cahyadi memastikan akan mengawal setiap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Pusat. 

"Saya pastikan tuntutan yang njenengan (anda) sampaikan itu akan saya teruskan ke Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Sementara terkait dengan harga minyak goreng, Wali Kota Eri menerangkan, bahwa hal itu telah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat. 

Namun demikian, dia memastikan, bahwa Pemkot Surabaya bakal terus melakukan pengawasan stok maupun harga minyak goreng yang turun di pasaran.

"Tugas kita adalah mengawasi apakah barang atau minyak yang datang itu sesuai dengan kapasitas atau tidak. Kedua, harga yang dijual itu sama atau tidak dengan HET yang ditentukan, terutama untuk minyak curah," tegas dia.

Ketika Cipayung Plus Surabaya juga menyatakan keinginannya terlibat dalam giat operasi pasar, Wali Kota Eri Cahyadi pun menyambutnya. 

Sebab, Pemkot Surabaya tak akan bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan masyarakat terutama mahasiswa. 

"Saya sudah sampaikan untuk mengatasi masalah ini, maka saya harus menguatkan ekonomi Surabaya," terang dia.

Nah, untuk menguatkan ekonomi masyarakat, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, bahwa anggaran Barang dan Jasa Pemkot Surabaya Rp5 triliun, sekitar 40 persennya akan dikerjakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Artinya, sekitar Rp 2 triliun anggaran itu dipastikannya dikerjakan oleh UMKM Surabaya. 

"Kalau teman-teman cinta Surabaya, cinta masyarakat, bantu kawal Pemkot Surabaya. Maka Rp 2 triliun itu harus dikerjakan UMKM Surabaya," pintanya.

Di tempat yang sama, Kepala DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono juga memastikan, bahwa legislatif akan turut mengawal anggaran yang sudah ditetapkan untuk masyarakat. 

Tak terkecuali operasi pasar yang diselenggarakan Pemkot Surabaya agar tepat sasaran.

"Sehingga barang kebutuhan pokok itu bisa dijangkau masyarakat kecil. DPRD Surabaya akan menyampaikan protes panjenengan (anda) ke pemerintah pusat melalui saluran-saluran legislatif. Jadi tidak hanya melalui eksekutif," kata Adi Sutarwijono.

Selain itu, pihaknya juga berharap pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian Surabaya sempat turun, ke depan berangsur-angsur dapat terus membaik. 

Karenanya, ia juga meminta kepada Cipayung Plus untuk turut serta mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Kita semua berharap agar situasi yang saat ini sedang melilit masyarakat Surabaya berangsur-angsur bisa tertangani. Mari kita jaga bersama kawal kebijakan pemkot bersama DPRD dan kepolisian," sambungnya.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan mengucapkan terima kasih kepada Cipayung Plus. 

Menurutnya, mereka telah menunjukkan dedikasi integritas sebagai seorang negarawan untuk mengawal konstitusi dan membela kepentingan rakyat Surabaya.

"Sehingga Surabaya hari ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Kondusif, aman, tertib dan ini akan menjadi inspirasi buat Nasional," kata Kombes Pol Yusep Gunawan.

Di sisi lain, ia juga berjanji bakal terus mengawal dan memberantas mafia minyak goreng dalam bentuk apapun. Baik itu dalam bentuk penimbunan, penyimpanan maupun repacking minyak goreng.

"Ini janji saya dan saya tidak pernah bermain-main dengan janji. Karena saya janjinya kepada Tuhan dan masyarakat Kota Surabaya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada mahasiswa Cipayung Plus," pungkasnya. 

Read More

Mendagri Bakal Bikin Regulasi Pengadaan Infrastruktur KPU di Daerah

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal menindaklanjuti keluhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait infrastruktur pendukung di daerah. 

Terhambatnya infrastruktur menjadi salah satu penyebab anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 membengkak.

"Kita akan sampaikan kepada pemda, mungkin akan saya (keluarkan) surat edaran (SE) nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPUD dan Bawaslu," kata Tito dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022.

Namun, dia belum bisa memastikan apakah bantuan tersebut dipenuhi atau tidak. Pasalnya, pemda memiliki hak memenuhi permintaan tersebut.

"Kami juga sering memberikan se kepada kepala daerah karena alasan otonomi daerah, ada juga yang melaksanakan, ada juga yang enggak," ungkap Tito.

Selain itu, dia meminta KPU fokus pada anggaran elektoral. Pemerintah pusat dan daerah bakal mengatur hal-hal di luar kebutuhan pemilihan.

Dia berharap usulan tersebut bisa membuat biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 ditekan. Pasalnya, biaya non-elektoral dianggap membuat anggaran Pemilu 2024 membengkak.

"Sehingga masih bisa masuk enggak kira-kira (anggaran Pemilu 2024 diefisiensi) karena ini penting untuk kita perencanaan untuk 2023-2024," ujar Tito.

Read More

Jaksa Dalami Peran 3 Tersangka Korupsi Pembangunan SPALD-T

KABARPROGRESIF.COM: (Batanghari) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batanghari, Jambi mendalami peran tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Kasi Intelijen Kejari Batanghari Aulia Rahman mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan pasca Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus menetapkan IP, IZ dan MBY sebagai tersangka, pada Senin 4 April lalu.

"Pemeriksaan kembali dilakukan guna mencari tahu dan mendalami peran dari para tersangka, karena pemeriksaan sebelumnya dianggap belum cukup atau belum tuntas," kata Aulia, Rabu (13/4).

Dalam kasus tersebut, kerugian proyek SPALD-T tahun anggaran 2019 berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Jambi mencapai Rp 1,5 miliar. 

Lokasinya berada dalam wilayah RT 25 Perum Bulian Baru, Kecamatan Muara Bulian.

"Tersangka berinisial IP merupakan Direktur CV Kajen Bersemi. Tiga tersangka dititipkan dalam sel tahanan Polres Batanghari selama 20 hari pertama sejak penahanan," ujarnya.

Aulia mengatakan perkara dugaan tindak pidana korupsi SPALD-T bermula tahun 2018 silam. Kala itu, Kementerian PUPR meluncurkan program hibah Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi (SAIIG) tahap II.

"Pemerintah daerah diwajibkan melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan layanan sanitasi yang layak," ucapnya.

Tahapan selanjutnya adalah pencairan dana hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian teknis.

"Bahwa dasar program hibah Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi (SAIIG) tahap II adalah MoU antar pemerintah Indonesia dan Australia tanggal 13 Februari 2017," ujarnya.

Kabupaten Batanghari rupanya tertarik dengan program SPALD-T ini. Lalu pemerintah daerah menerbitkan Surat Pernyataan Minat (SPM) dan selanjutnya mengikuti sosialisasi. 

Berdasarkan SPM tersebut, Kabupaten Batanghari ditetapkan sebagai penerima hibah.

"Pada tahun 2019, Pemkab Batanghari memasukkan anggaran pembangunan SPALD-T dalam APBD TA 2019 pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Batanghari dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 1.678.468.909,74," katanya.

Selanjutnya ditunjuk CV Rekans Tri Perkasa sebagai pelaksana dalam pekerjaan perencanaan dengan metode pengadaan penunjukan langsung. 

Lelang pekerjaan melalui proses tender dimenangkan CV Kajen Bersemi.

"Dalam proses pengerjaan setelah dilakukan penandatanganan kontrak, dimana fakta di lapangan pembangunan SPALD-T dikerjakan IZ, lalu dialihkan kepada MBY. Tersangka IZ dan MBY tak terdaftar dalam perusahaan IP," katanya.

Terhadap tiga tersangka, Jaksa Penyidik menyangkakan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Read More

PT KAI Daop 8 Surabaya Gandeng Kejaksaan Untuk Permasalahan Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejari Tanjung Perak melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

PKS tersebut telah ditandatangani Executive Vice President (EVP) PT KAI Daop 8 Surabaya Heri Siswanto dan Kepala Kejari Surabaya Danang Suryo Wibowo SH LLM serta Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi SH MH, Selasa (12/4/2022).

“Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini terjalin karena adanya persamaan tujuan dalam mengamankan aset negara yang dikuasakan pada KAI, dan penyelesaian permasalahan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan yang terkait dengan KAI di wilayah hukum Kejari Surabaya dan Kejari Tanjung Perak,” ujar Heri Siswanto.

Heri menjelaskan, maksud dan tujuan PKS ini, pertama, menyelesaikan permasalahan aset milik KAI berupa penyerobotan dan pemanfaatan aset tanpa izin oleh masyarakat, swasta, ataupun instansi pemerintah.

Dua, permasalahan administrasi dalam pembuatan produk hukum, seperti permohonan sertifikat aset milik KAI, pembuatan perjanjian sewa dan kontrak serta pengadaan barang dan jasa. 

Tiga, memberikan pendampingan saat pelaksanaan sosialisasi, penertiban, dan memberikan legal opinion saat kegiatan berlangsung.

Heri sangat berharap kerjasama ini dapat membantu permasalahan yang dihadapi KAI Daop 8 seperti adanya perkumpulan atau paguyuban masyarakat yang tujuannya mengambil alih dan menguasai aset milik KAI yang notabene merupakan aset negara tanpa prosedur.

Disebutkan, pihak yang dimaksud telah menempati rumah dinas dan tanah dengan alasan aset negara bebas (eks Belanda) yang bisa dikuasai dan dimiliki oleh perorangan ataupun perkumpulan karena merasa sudah menghuni aset tersebut.

Kedua, pihak yang dimaksud telah melakukan penolakan bahkan perlawanan saat pendataan dan pembuatan perjanjian sewa aset. 

Dan ketiga, adanya provokator dan oknum yang melindungi warga yang menempati aset KAI tanpa ijin dan tanpa ikatan legalitas yang jelas.

“Kami ucapkan terimakasih pada Kejaksaan yang telah mendukung KAI selama ini. Saya harap hubungan baik yang selama ini telah terjalin dapat dipertahankan untuk memajukan perkeretaapian nasional,” kata Heri.

Read More

Kejagung Tangkap Buronan Kasus Penipuan Joko Haryono

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Joko Haryono alias Joko (64), buronan kasus tindak pidana penipuan di Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat.

"Terpidana Joko Haryono diamankan karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Ketut menyebut, penangkapan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1091 K/Pid/2015 tanggal 05 Januari 2015, dimana terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur.

Terpidana diancam melanggar Pasal 378 KUHP yang mengakibatkan kerugian korban sebesar Rp1.000.000.000. Sebab itu, terpidana dijatuhi pidana penjara selama dua tahun.

"Terpidana lalu segera dibawa ke Kejaksaan Negeri Medan untuk dilaksanakan eksekusi," ujar Ketut.

Kejagung mengultimatum kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan.

Read More

Pemkot Surabaya Bagikan Kantong Ramah Lingkungan di Pasar Tradisional

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, serta Komunitas Nol Sampah melakukan aksi bagi-bagi kantong non-plastik. 

Kegiatan juga melibatkan siswa dari SDN Kertajaya IV di Pasar Pucang Anom, Rabu (13/4).

Kegiatan bagi-bagi kantong non-plastik ini, sebagai upaya pengurangan sampah plastik. 

Selain itu, juga sebagai sosialisasi Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya.

Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Limbah DLH Kota Surabaya Surabaya Arif Sugiarto, mengatakan bahwa per 9 April 2022, Perwali 16 tahun 2022 sudah diterapkan di Kota Pahlawan. 

“Jadi kegiatan ini merupakan salah satu langkah sosialisasi Perwali 16/2022, dengan cara bagi-bagi kantong non-plastik,” katanya.

Arif menerangkan, bahwa plastik yang tidak bergagang masih boleh digunakan. Sebab, terdapat beberapa komoditi tertentu yang masih diperbolehkan untuk memakai kantong plastik. 

“(Kantong plastik) yang ada gagangnya yang dilarang,” terang dia.

Karena itu, terdapat beberapa alasan yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakan kantong plastik, yakni pedagang dengan jenis jualan basah. Ia mencontohkan seperti pedagang yang menjual ikan.

Menurutnya, terdapat perbedaan fungsi plastik yang boleh digunakan. Yaitu, plastik yang terdapat gagang bisa berfungsi untuk mengangkat dan mengangkut. 

Sedangkan yang tidak bergagang berfungsi hanya sebagai wadah.

“Pedagang tetap boleh menyediakan plastik tidak bergagang, contohnya plastik roll seperti yang ada di supermarket atau swalayan. Tapi tidak boleh menyediakan tas kresek karena termasuk kategori plastik bergagang,” jelas dia.

Sementara itu, Koordinator Komunitas Nol Sampah Wawan Some menjelaskan, sasaran kegiatan adalah pembeli atau pengunjung pasar. 

Sebab, sosialisasi difokuskan agar pembeli membawa kantong belanja dari rumah atau kantong belanja ramah lingkungan. 

Wawan mengaku, apabila melihat pembeli yang membawa tas kresek, akan langsung dihampiri untuk diberikan tas non-plastik atau kantong belanja. 

“Kita pindahkan ke tas kain. Nah, saat pemindahan isi belanjaan, di situlah ada edukasi tentang kenapa harus mengurangi sampah plastik,” terangnya.

Wawan Some menyatakan, bahwa sampah plastik sulit terurai. Bahkan untuk mengurainya butuh ratusan tahun. Apabila sampah plastik ini dibakar, maka membutuhkan biaya yang cukup tinggi, karena 1 ton kresek butuh minyak 12 barel. 

“Sementara itu kalau dibakar, kresek juga berbahaya,” kata dia.

Menurutnya, dengan adanya perwali tersebut, pembeli bisa membawa tas belanja ramah lingkungan. Kedepannya, pedagang di pasar diharapkan sudah tidak menyediakan tas kresek atau kantong plastik bergagang lainnya.

“Itu perlu disosialisasikan juga agar mereka (pembeli) tidak kaget. Bahwa kalau ke pasar, pedagang sudah tidak menyediakan kantong plastik lagi,” imbuh dia.

Terpisah, Kepala Pasar Pucang Anom Retno Hastuti menjelaskan, PD Pasar Surya sudah sosialisasi tentang pembatasan penggunaan kantong plastik ini. Sosialisasi itu dengan meneruskan surat edaran dari direksi PD Pasar Surya tertanggal 30 Maret 2022 lalu tentang adanya perwali 16 tahun 2022.

“Surat edaran itu kami sampaikan ke pedagang, dan kami tempelkan di dinding-dinding pasar agar mudah diketahui pedagang atau pengunjung,” pungkasnya.

Read More

Satgas Yonif MR 412/Kostrad Ajarkan Pola Hidup Sehat

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Satgas Yonif MR 412/Kostrad mulai mengajarkan pola hidup sehat pada anak-anak di perbatasan Indonesia-Papua Nugini, tepatnya di Distrik Balingga, Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Pola hidup sehat yang diajarkan kali ini, adalah cara menggosok gigi yang harus dilakukan secara rutin.

Dansatgas, Letkol Inf Moch Renaldy menyebut peduli akan pentingnya kesehatan seakan menjadi program unggulan yang harus digencarkan oleh personelnya pada masyarakat.

Pasalnya, kata Dansatgas, program itu mampu mendukung generasi Papua yang sehat dan pintar. 

“Pentingnya edukasi tentang kesehatan, harus menjadi pokok utama keberadaan kami disini,” ujar Dansatgas. Rabu, 13 April 2022.

Read More

Dukun Palsu dan Pecatan TNI Asal Sidoarjo Digulung Polisi Mojokerto

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Seorang pria berinisial FHS (28) dan istrinya bernisial W (40) mendekam di rumah tahanan Polres Mojokerto. 

Keduanya dilaporkan melakukan aksi penipuan terhadap korbannya.

Pasutri warga Jalan Sunan Muria, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Mereka menipu korban SA (25) asal Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, pada pertengahan bulan Maret 2022.

Menurut, Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Gondam, kedua pelaku melakukan penipuan kepada korban bermula dari aplikasi Tantan.

“Awalnya pelaku pria dan korban kenal lewat aplikasi. Pelaku pria mengaku nama Andi dan mengaku sebagai anggota TNI dinas di Kodam V/Brawijaya,” kata Gondam, Rabu (13/4/2022).

Kemudian pelaku menghubungi korban melalui pesan WhatsApp mengaku dirinya masih jaga di rumah atasannya.

“Pelaku perempuan atau istrinya mengaku sebagai istri atasan Andi (pelaku pria), kemudian menghubungi korban dan akan menjodohkan korban dengan Andi,” tukasnya.

AKP Godam mengatakan, pelaku perempuan meminta foto korban dan mengatakan kepada korban bahwa aura dalam wajah korban tertutup oleh aura negatif.

“Pelaku mengaku bisa membuka aura pada wajah korban sehingga Andi (pelaku Firman) akan suka atau jatuh cinta kepada korban, dengan meminta transfer uang sebesar Rp17.500.000. Korban merasa ditipu karena meminta alamat Andi tidak diberitahu lalu melapor ke kami,” ujar Mantan Kanit Resmob Polrestabes Surabaya ini.

Pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran. Akhirnya kedua pelaku dapat diamankan Unit Resmob Polres Mojokerto di rumahnya pada 6 April 2022.

Setelah dilakukan pemeriksaan, lanjut Godam, pelaku pria pecatan TNI itu mengaku sebelumnya sudah menipu tujuh orang dengan modus yang sama.

“Pelaku pria mantan personel TNI. Pengakuan pelaku ada tujuh korban yang menjadi penipuan dengan modus sama bisa membuka aura negatif. Pelaku perempuan ini residivis atau pernah dihukum dengan kasus yang sama pada tahun 2010,” tutupnya.

Read More

Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, Kejagung Periksa 2 Saksi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021.

"Pemeriksaan terhadap dua orang saksi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada awak media, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Ketut memaparkan, saksi pertama yang diperiksa yakni, RA selaku VP Internal Audit PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Tahun 2020. 

Ia diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tahun 2011-2021.

"JAM selaku VP Bussines Support & General Affair PT Garuda Indonesia (persero) Tbk tahun 2012, diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk 2011-2021," ujar Ketut.

Sampai saat ini, penyidik telah ditetapkan tiga tersangka, yakni; Mantan Vice President Planning PT Garuda Indonesia Tahun 2017-2018, AB; Vice President Strategic Management Office PT Garuda Indonesia 2011-2012, SA; dan Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014, AW.

Ketiganya dipersangkakan dengan Pasal berlapis yaitu 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan subsider Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Dengan UU No 20 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Read More

Mensos Risma Ungkap Ada Pensiunan PNS dan BUMN Minta Bansos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma bicara soal ruwetnya mengatur penyaluran bantuan sosial (bansos). 

Selain soal banyaknya penerima manfaat yang merupakan usia produktif, Risma juga mengungkapkan banyak yang meminta agar jadi penerima bansos.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, bahkan kata Risma, ada pensiunan BUMN yang minta agar diberi insentif tersebut. 

"Sekarang yang lansia itu, pensiunan BUMN segala macam, minta bansos," kata Risma dalam rapat yang disiarkan virtual, Rabu (13/4).

"Dia kalau PNS pensiunnya bisa Rp 1 juta. Saya sampaikan iya, bu, tapi ibu dulu bisa dapat lebih tinggi gajinya," sambung Risma.

Mantan Wali Kota Surabaya itu meminta agar Undang-undang Lansia betul-betul mengatur secara spesifik kategori kelompok lanjut usia ini. 

Sebab bila tidak ada kategori khusus, kata Risma, akan banyak sekali jumlah lansia di Indonesia, sehingga tidak mampu ditampung oleh Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos.

Dalam kesempatan itu, Risma juga mengungkapkan bahwa banyak penerima bansos seperti PKH dan BPNT merupakan masyarakat usia produktif. 

Padahal, menurutnya, mereka ini bisa diberdayakan dengan memberikan pelatihan atau bantuan modal usaha.

"Ada yang usianya 23 tahun, ada yang usianya di bawah 30 tahun. Banyak sekali, 4 juta sekian itu yang terima bansos," pungkas Risma.

Read More

Kejari Cilegon Jebloskan 2 Pejabat BPRS-CM ke Rutan Serang, Ini Kasusnya

KABARPROGRESIF.COM: (Cilegon) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, menetapkan dua pejabat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri (BPRS-CM) sebagai tersangka dalam kasus penberian fasilitas BPRS-CM 2017-2021.

Petinggi Bank milik Pemkot Cilegon yang ditetapkan tersangka tersebut yakni Direktur Bisnis Idar Sudarma dan Manager Marketing Tenny Tania.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung digiring petugas ke dalam mobil tahanan untuk dijebloskan ke Rutan Serang, selama 20 hari ke depan.

Kasi Pidsus Kejari Cilegon Muhammad Ansari mengatakan, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap tersangka dan sejumlah saksi.

"Dari hasil penyidikan selama ini didapatkan bukti permulaan untuk menetapkan dua orang tersangka yaitu IS selaku direktur bisnis dan selaku komite pembiayaan. Selain IS menetapkan juga tersangka TT selaku manager marketing BPRS-CM dan menjabat Komite pembiayaan," ungkap Ansari, Rabu (13/4/2022).

Kedua tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang dengan menyetujui pembiayaan atas nama diri sendiri dan orang lain tanpa prosedur yang telah ditetapkan.

Kemudian dari hasil penyidikan, nama orang lain yang disebutkan dalam pembiayaan itu ternyatab tidak mengetahui jika namanya digunakan untuk pembiayaan di BPRS-CM.

"Pembiayaan tersebut telah mengakibatkan kredit macet dan menyebabkan kerugian negara. Adapun jumlah pembiayaan yang telah disalurkan adalah Rp21,25 miliar," ungkapnya. 

Read More