Jumat, 15 April 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu terpidana 1 Bernardus Setiawan alias Shoe Hok dan terpidana 2 Menita Sutedja alias Lauren, di Jalan Abdul Kadir Mallusetasi Kota Parepare, Kamis 14 April 2022.

Kedua terpidana tersebut merupakan pasangan suami-istri (pasutri). Penangkapan ini berkat kerjasama antara Kejati Sulsel, Kejari Parepare dan Kejari Makassar.

Terpidana pasutri diduga tersandung kasus perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan. Bahwa terpidana dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 981.K/Pid/2021 Tanggal 27 September 2021.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi menjelaskan, kedua terpidana tersebut diduga terlibat dalam kasus penggelapan dalam jabatan sehingga merugikan perusahaan tempat mereka bekerja yaitu CV Sinar Utama Tri Putra.

Jabatan Terpidana Shoe Hok menjabat sebagai general manager (GM), Laure sebagai kepala administrasi di CV Sinar Utama Tri Putra.

“Perkara mereka sudah inkra berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 981.K/Pid/2021. Kedua terpidana merugikan CV Sinar Utama sebanyak Rp2,406 miliar, berupa penggelapan berupa dalam nota pada perusahan setelah dilakukan audit merugikan perusahan,” ungkap Soetarmi, di Kantor Kejati Sulsel, Kamis 14 April 2022.

Kedua terpidana dijatuhi hukuman pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara. Bahwa Terpidana 1 Shoe Hok dan terpidana 2 Laure diamankan karena ketika dipanggil sebagai terpidana oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tim bergerak cepat dan melakukan pemantauan terhadap terpidana, dan setelah dipastikan keberadaan terpidana, tim langsung mengamankan terpidana, dan segera dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kemudian diserahkan ke Kejati Makassar dan dieksekusi ke Lapas.

“Tadi siang mereka masih di Makassar, namun mereka bergerak ke Parepare, kemudian kami melakukan penangkapan di Parepare,” ujarnya.

Ia juga menimbau, kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

“Karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” tegasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., bersama Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin meresmikan masjid Siti Aminah dan gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Ilmu bertempat di Jalan Kembang Jambe, Mlajah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Rabu, (13/4/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan ketertarikannya dengan motto yang digagas lembaga pendidikan berlatarbelakang Islam terpadu ini yakni Be Religious, Be Smart and Be A Leader.

"Terus terang saya tertarik dengan motto  nya. Semoga keberadaan lembaga ini tidak hanya mampu mendidik para siswa menjadi seorang leader atau pemimpin, melainkan pemimpin yang memiliki kecerdasan dan keimanan," harap Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc.,

Menurutnya, menjadi seorang pemimpin tidak hanya berpengetahuan luas, melainkan memiliki keimanan yang tinggi. 

Sehingga menjadikan pemimpin tersebut mampu mengemban amanah dan mensejahterakan masyarakat.

"Mudah-mudahan mottonya ini menjadi kenyataan. Tidak hanya pemimpin di level keluarga, melainkan di level daerah maupun negara," tegasnya.

Sementara, Danpomdam V/Brawijaya, Kolonel CPM Moch. Sawi yang juga sebagai penasehat Masjid Siti Aminah SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan menambahkan keberadaan masjid ini sengaja didirikan dikarenakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. 

Hal itu sekaligus sebagai penunjang adanya lembaga pendidikan berbasis Islam terpadu.

"Keberadaan sekolah yang didukung dengan pendirian masjid tentu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Terutama untuk mereka yang ingin menambah wawasan ilmu dibidang agama. Seperti menghafal al-quran," terangnya. (Kapendam V/Brawijaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Setiap lembaga yang mengakses NIK akan dikenakan biaya Rp 1000 setiap kali akses. 

Aturan pengenaan biaya itu sedang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Aturan itu tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user. 

Aturan tersebut saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. 

Biaya akses NIK Rp 1000 akan digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.

"Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/4/2022).

Akses NIK untuk kebutuhan pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum tetap gratis. 

Misalnya untuk BPJS Kesehatan, Pemda, kementerian, lembaga, sekolah, dan kampus akan tetap gratis.

Zudan mengatakan, dari PNBP ini, diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang. 

"Sekarang kan gratis sejak 2013. Mulai tahun 2022 akses hit per NIK akan berbayar Rp 1.000 untuk digunakan menjaga agar sistem di Dukcapil tetap hidup," kata Zudan.

Biaya Rp 1000 Dikenakan ke Lembaga-Industri Profit Oriented.

Zudan menuturkan yang dikenai biaya yakni Lembaga atau industri yang berbasis profit oriented seperti perbankan. 

Untuk perorangan dan lembaga seperti BPJS tidak dikenai biaya. 

"Yang bayar ke Dukcapil adalah lembaganya. (Misalnya) bank, asuransi, pasar modal, seluler," ujar Zudan saat dikonfirmasi.

Sistem Dukcapil Perlu Peremajaan

Zudan mengatakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. 

Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini, dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna (user) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. 

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata Zudan.

Pernyataan Zudan tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim (saat ini Luqman telah dirotasi menjadi anggota Komisi XI DPR). 

Dalam RDP dengan Komisi II sebelumnya, Luqman mengungkapkan hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. 

Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Merespons hal tersebut, Zudan berterima kasih atas dukungan dan atensi dari Komisi 2 khususnya Luqman Hakim. 

Zudan membenarkan perangkat keras tersebut rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun. 

Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life).

Zudan menilai memang sudah saatnya server-server Kemendagri tersebut diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih.

"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," ujar Zudan.

Lebih jauh Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem tetap berjalan, Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Para user itu antara lain Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, dan lembaga pengguna lainnya. Zudan mengatakan Dukcapil sangat terbantu oleh hibah CSR dari berbagai lembaga pengguna ini. 

Sejalan dengan itu, Zudan mengungkap Kemendagri juga sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank.



KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Usai koordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Jatim, terkait temuan kerugian negara senilai Rp 40.9 miliar dari bantuan lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang diambil dari dana hibah Provinsi Jatim.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan memanggil Wakil Bupati Pamekasan, Madura, RB Fattah Yasin Rabu (13/4/2022) kemarin.

Pemanggilan RB Fattah Yasin, guna dimintai keterangan sebagai mantan Kadishub Provinsi Jatim selaku kuasa PPKD dana hibah tersebut.

“Iya mas, kemarin kami memanggil beliau selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. Terkait dugaan korupsi PJU tenaga surya,” kata Condro Maharanto, Kasi Intel Kejari Lamongan. Kamis (14/4/2022).

Selain Wabup Pamekasan, lanjut Condro Maharanto, pihaknya juga memanggil pejabat provinsi lainnya. 

Pejabat Dishub Provinsi Jatim, Agus Setiyono, serta sejumlah pejabat lainnya.

“Empat pejabat provinsi dan Jonathan Dunan selaku Direktur perusahaan elektronik dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik,” kata Condro.

Pemeriksaan dan pendalaman penyidik dugaan korupsi dana hibah provinsi tahun 2020 PJU-TS yang ditangani Kejari Lamongan, adalah yang diserahkan kepada 264 penerima pokmas kepada 9 kabupaten/kota. Namun pelaksanaannya tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).



KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mutasi dan merotasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira menengah (Pamen) Korps Bhayangkara di bulan April 2022 ini. 

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/748/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

Ada beberapa pejabat Polda NTT yang juga dimutasi. 

Antaranya Wakapolda NTT Brigjen Pol. Drs. A. Kliment Dwikorjanto, M.Si dimutasikan sebagai Pati Itwasum Polri (dalam rangka pensiun). 

Penggantinya menunjuk Brigjen Pol. Drs Heri Sulistianto yang saat ini menjabat sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.

Selanjutnya Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Eko Widodo, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya TK III Baintelkam Polri. 

Yang menggantikannya Kombes Pol. Patar M.H. Silalahi, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirreskrimum Polda Sumatra Utara.

Selain itu Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, S.H., S.I.K., M.H. dipercayakan menjabat sebagai Kapolresta Kupang Kota mengantikan AKBP Satrya Perdana Panuntung Tarung Binti, S.I.K. Selanjutnya AKBP Satrya dipercayakan menjabat sebagai Wadirpamobvit Polda NTT.

Sementara untuk jabatan Kabidhumas diisi oleh AKBP Ariasandy, S.I.K. yang saat ini menjabat sebagai Wadirlantas Polda NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna yang dihubungi Gatra.com mala mini ( 14/4) membenarkan mutasi sejumlah pejabat di Polda NTT termasuk dirinya.

“Benar. Saya juga ikut dimutasi ke Polres Kupang Kota. Pengganti saya adalah AKBP Ariasandy, S.I.K. yang saat ini menjabat sebagai Wadirlantas Polda NTT ,” kata Kombes Pol Rishian Krisna.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, terus berupaya melakukan pengamanan dalam menjelang peribadatan hari raya keagamaan di Kota Pahlawan.

Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan ibadah keagamaan bagi umat Kristen dan Katolik, yakni perayaan Jumat Agung dan Paskah. Satpol PP Kota Surabaya menggelar Patroli Pengawasan di seluruh gereja.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya beserta 31 kecamatan untuk menggelar Patroli Pengawasan. 

Kegiatan tersebut, mulai digelar pada Kamis (14/4/2022) malam hingga Minggu (17/4).

"Patroli yang digelar pada malam hari adalah rangkaian dari patroli keamanan selama bulan Ramadan," kata Eddy.

Eddy menegaskan, pada pengamanan perayaan ibadah Jumat Agung dan Paskah, seluruh personel yang diterjunkan akan fokus untuk melakukan penjagaan di seluruh gereja di Kota surabaya.

"Yang jelas, untuk pengamanan Jumat Agung dan Paskah, mulai nanti malam para personel akan berkonsentrasi pada gereja-gereja," tegas dia.

Pada kegiatan patroli tersebut, Eddy mengaku bahwa menerjunkan 150 personel Satpol PP Kota Surabaya. Serta, 310 personel gabungan dari kecamatan, TNI dan Polri. 

"Pengamanan yang kita lakukan secara otomatis adalah 24 jam," ungkap dia.

Meski demikian, ia meminta kepada seluruh gereja di Kota Surabaya untuk membantu melakukan pengamanan menjelang peribadatan hari suci tersebut. 

Dimulai dari akses masuk menuju gereja, hingga jumlah jemaat yang dipastikan menghadiri ibadah Jumat Agung maupun Paskah.

"Ada baiknya tidak semua pintu masuk gereja dibuka. Serta, ikut membantu melakukan penjagaan saat jemaat masuk kedalam gereja," ujar dia.

Ia memastikan, para jemaat yang hendak beribadah ke gereja tidak perlu khawatir. Sebab, pihaknya berupaya menjaga keamanan warga Kota Surabaya dalam menjalankan perayaan hari keagamaan.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan keinginan Wali Kota Surabaya Cahyadi, bahwa setiap umat beragama harus merasa aman dan nyaman saat beribadah di Kota Surabaya.

"Kami menghimbau agar para jemaat tetap mematuhi prokes selama kegiatan ibadah berlangsung, untuk ikut menekan persebaran Covid-19," pungkasnya.


Kamis, 14 April 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi jabatan yang dituangkan dalam surat telegram Nomor: ST/747/IV/KEP./2022 per tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan terbitnya surat telegram tersebut.

"Ya benar," kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Dalam telegram itu, Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca dirotasi menjadi Kapolda Sulawesi Barat menggantikan Irjen Eko Budi Sampurno.

Irjen Eko Budi Sampurno dirotasi menjadi Wakalemdiklat Polri. 

Kemudian, Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Bhayangkara tingkat I Brigjen Asep Hendradiana diangkat menjadi Kapusdokkes Polri.

Sedangkan jabatan Karumkit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akan ditempati oleh Brigjen Hariyanto.

Selanjutnya, Irjen Indra Miza dirotasi menjadi Kakorpolairud Baharkam Polri. 

Sebelumnya ia menjabat Anjak Baharkam Polri.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Jokowi (Jokowi) resmi menandatangani pencairan THR dan gaji PNS ke-13 hari ini, Kamis (14/4/2022).

Jokowi memastikan bahwa THR dan gaji PNS ke-13 akan cair sebelum lebaran 2022 tiba.

"Hari ini saya telah menandatangani soal pencairan THR dan gaji untuk ASN, TNI, Polri, pejabat aktif dan pensiunan ASN," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden sore ini.

Meski tak menyebut berapa besaran yang akan diberikan, Jokowi memastikan memberi tambahan THR sebesar 50 persen.

Di mana tambahan itu untuk diberikan kepada PNS, TNI-Polri, dan pejabat aktif.

"Ini sebagai apresiasi karena mereka telah menangani Covid-19 dengan baik, dan untuk meningkatkan daya beli serta memulihkan ekonomi," jelasnya.

Terakhir, untuk jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 tersebut, Jokowi menjelaskan akan diatur sesuai peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari APBN dan Kepala Daerah.



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Sebanyak 51 Bintara yang berasal dari Satuan Tempur maupun Satuan Bantuan Tempur, kini tiba di Makorem 083/Baladhika Jaya.

Kedatangan mereka, disambut langsung oleh Danrem, Kolonel Inf Yudhi Prasetiyo.

Beberapa pengarahan, diberikan oleh Danrem di Aula Untung Suropati Makorem. Salah satunya, mengenai tugas pokok para Bintara tersebut.

“Semuanya, nanti akan mengemban tugas dan jabatan sebagai Babinsa,” ujar Danrem. Kamis, 14 April 2022.

Bekal utama yang harus dipahami oleh para Babinsa itu, adalah metode-metode yang berkaitan dengan pembinaan teritorial, hingga menjalankan lima kemampuan teritorial di masyarakat.

“Sehingga, kehadiran mereka sebagai Babinsa bisa diterima dan dicintai masyarakat,” jelas Danrem.

Sebagai Babinsa, para Bintara itu harus bisa menjaga penampilan, hingga norma-norma sebagai prajurit kewilayahan atau aparat teritorial. 

Menurut Kolonel Yudhi, Babinsa harus bisa menjadi teladan maupun panutan masyarakat.

“Jadi seorang Babinsa sebenarnya tugas yang sangat berat. Karena, harus menguasai semua bidang. Oleh karena itu, Babinsa harus senantiasa membaur dengan segala keterbatasan,” pinta Danrem. (Penrem 083/Baladhika Jaya)



KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang menciptakan Inovasi Jasa Layanan Netra Mobile Unit (JanetaMu).

Bahkan Inovasi pelayanan publik ini ikut berpartisipasi pada kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional.besutan  

Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, Firdaus Sulistijawa mengungkapkan, sebelumnya JanetaMu ini berhasil masuk Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) Provinsi Jatim tahun 2021 yang diikuti oleh 162 peserta dari Kabupaten Kota maupun OPD.

"Nah setelah kita masuk ke Top 30, penghargaan itu diberikan oleh Kemenpan RB bapak Tjahjo Kumolo, maka di tahun 2022 ini inovasi pelayanan publik JanetaMu, kita ikutkan di tingkat nasional," ujarnya, Kamis (14/4).

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2022 tingkat nasional, Jawa Timur mengirim 25 inovasi, masing masing 15 inovasi ikut pada kategori umum, dan 10 inovasi iku pada kategori khusus. Sedangkan inovasi JanetaMu diikutkan pada kategori umum. 

"Dimana JanetaMu masuk di kategori umum," ucapnya. 

Inovasi JanetaMu muncul di tahun 2000 awal, karena ditemukannya bahwa tidak sedikit penyandang dasibiltas di pelosok pelosok tidak terjangkau oleh aksesibilitas layanan dan rehabilitasi. 

Sehingga RSBN Malang berinisiatif untuk mendekatkan layanan kepada mereka.

"Berasal dari situlah ide pemikiran itu muncul, maka berarti harus ada sesuatu yang bergerak, maka kami ciptakan kendaraan, kami modifikasi kendaraan, kita display kendaraan, yang mampu memberikan layanan dan rehabilitasi langsung di lapangan," terangnya.

Manfaat Janeta ini, lanjut Firdaus, penyandang disabilitas yang ada di pelosok Kecamatan, Desa, RT, RW langsung didatangi JanetaMu. 

Mereka mendapatkan edukasi bagaimana melakukan aktifitas sehari hari, seperti memasak, memakai baju, dan lain sebagainya.

"Kemudian kita juga melakukan orientasi mobiltas, bagaimana teman teman disabilitas netra ini mampu menyesuaikan dengan lingkungan, sehingga secara mandiri mereka mampu bergerak ke mana mana," terangnya.

Kemudian, Janeta juga memberikan layanan Baca Tulis Braile. Petugas memberikan edukasi juga kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas netra, dengan harapan penyandang disabilitas netra dapat menggunakan huruf braile, baik membaca maupun menulis.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tunjungan Plaza (TP) Mal terbakar hebat pada pukul 17.37 WIB, Rabu (13/4)

Tampak dari luar gedung api membumbung tinggi hingga beberapa material yang terbakar sempat runtuh sampai ke bawah. 

Dalam peristiwa tersebut, petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya dengan sigap menerjunkan puluhan personil untuk memadamkan si jago merah. 

Sebanyak 28 unit mobil pemadam, diantara 3 unit Bronto Skylift andalan DPKP Surabaya juga diterjunkan memadamkan api, tiga unit mobil ukuran 52 meter, 45 meter dan 104 meter menembakkan air dari luar gedung. 

Tak lama kemudian, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun tangan memastikan kobaran api tidak sampai memakan korban jiwa. 

Di lokasi kejadian, Eri Cahyadi tampak mengenakan pakaian anti panas DPKP lengkap dengan helm safety-nya, kemudian ia menuju ke lantai 4 dan 5 gedung TP 5. 

"Diduga berasal dari lantai 5, di tempat makan. Kemudian merambat ke atas lantai 12, karena itu kita tembak pakai Bronto, ada pasukan yang masuk ke dalam. Ketika turun ke lantai 4 dan 5, asapnya begitu pekat, kemungkinan asalnya di tempat makan tadi," kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Pada pukul 18.01 WIB api sudah berhasil dipadamkan, setelah petugas pemadam kebakaran tiba dalam waktu kurang dari tujuh menit. 

Akan tetapi, lanjut Eri Cahyadi, petugas DPKP Surabaya masih berjuang mencari lokasi titik api di dalam gedung sembari melakukan pembasahan. 

"Semoga titik api segera ditemukan, kami sudah meminta bantuan management TP untuk membuka aksesnya. Alhamdulilah penanganan sangat cepat dan aman, sampai detik ini belum ada korban jiwa ya," jelas Wali Kota Eri Cahyadi. 

Wali Kota Eri juga menyampaikan, sampai sekarang belum diketahui dari mana titik awal munculnya api yang menjadi penyebab kebakaran. 

Tak lupa, ia menyampaikan terima kasih kepada warga yang peduli melaporkan kejadian kebakaran ini melalui Call Center (CC) 112, sehingga api lekas ditangani dan dipadamkan.

"Matur nuwun (terima kasih), kepada warga Surabaya yang sudah melaporkan dan api bisa dipadamkan dalam waktu 18 menit. Nanti setelah pembasahan akan dilakukan pengecekan dan dicari penyebabnya oleh tim labfor Polda Jatim dan dibantu oleh Polrestabes Surabaya," pungkasnya.


KABARPROGRESIF.COM: (Barut) Kejaksaan Negeri Kabupaten Barito Utara (Kajari Barut), telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaaan korupsi pengelolaan dana program peremajaan kelapa sawit dari Badan Layanan Umum, Badan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit (BPPKS)pada Dinas Pertanian(Distan) Kabupaten Barito Utara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara,Iwan Catur Karwayan melalui press rilisnya mengatakan penetapan.

Ketiga tersangkat dalam perkara tersebut,ditetapkan pada Kamis 6 April 2022 yang lalu di Kejaksaan Negeri Barito Utara.

“Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Barito Utara,melalui Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara telah menetapkan tiga(3)orang tersangka,”kata Iwan Catur, Rabu (13/4).

Para tersangka ini ditetapkan berdasarkan Surat Penyidikan Nomor : Print-01A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 Atas Nama Sdr Ir.SB(Mantan PNS Kabupaten Barito Utara.

Kemudian Surat Penyidikan Nomor :Print-02A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 Atas Nama Sdr Ksn(Swasta) dan Surat Penyidikan Nomor :Print-03A/0.2.13/Fd.1/04/2022 tanggal 06 April 2022 Atas Nama Sdr.DN(Swasta).

Ketiga orang tersangka tersebut disangkakan Primair:Pasal 2 ayat(1)Jo Pasal 18 ayat(1),(2),(3) Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor.20 tahun 2021,tentang Perubahan atas Undang Undang Nomo.31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP, subsidiair.pasal 3 ayat(1) Jo pasal 18 ayat(1),(2),(3) Undang-Undang nomor.31 tahun 1999,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-Undang Nomor:.20 tahun 2021,tentang perubahan atas Undang Undang nomo.31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Dari hasil penyidikan, ditemukan pebuatan melawan hukum yang diduga kuat dapat mengakibatkan Kerugian Negara,” pungkasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive