Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Jumat, 15 April 2022

Sekretaris KPU PPU Ditahan Kejari Dalam Kasus Penyelewengan Dana Pilkada 2018


KABARPROGRESIF.COM: (PPU) Tersangka kasus dugaan penyelewengan dana pelaksanaan Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2018 lalu, kini ditahan di Polres PPU.

Dikonfirmasi kepada Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksanaan Negeri PPU Mosezs Manulang, Rabu (13/4/2022), bahwa saat ini tahapan sedang disiapkan untuk dilimpahkan ke penentuan perkara.

Tersangka yang juga merupakan ASN yang juga Sekretaris KPU PPU berinisial S itupun ditahan selama masa tahanan 20 hari sejak 6 April 2022 lalu, sembari menunggu tanggal sidang.

"Intinya sudah pemberkasan berangkat ke perkara, saat ini merupakan tahanan penuntut umum, masa tahanan 20 hari, saat ini sudah dilimpahkan tinggal menunggu sidang," jelas Mosezs.

Dalam penahanan itu, pihak tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak kejaksaan negeri menolak, karena beberapa alasan.

"Sidangnya di Samarinda. Ada permohonan penangguhan penahanan dari pihak tersangka, tapi tidak diberikan penangguhan," tambahnya.

Dikatakan Mosesz, indikasi kerugian negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni sekitar Rp536 juta.

Diketahui, Kejaksaan Negeri PPU mulai menangani dugaan penyelewengan dana pelaksanaan Pilkada 2018 tersebut sejak November 2019, kemudian ditingkatkan ketahap penyidikan pada Juli 2020.

Kasus ini melibatkan tersangka S yang juga berprofesi sebagai ASN di KPU. Penetapan tersangka dilakukan sejak 9 September 2020 lalu.

Kejagung Periksa Mantan Dirut PT Danareksa Sekuritas


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, jaksa penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas, JN. Ia diperkisa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi di PT Asabri (Persero).

Ketut Sumedana mengatakan, JN diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri dengan tersangka RARL.

"Saksi yang diperiksa yaitu JN selaku Mantan Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas," kata Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022). 

Saat ini, JN menjabat sebagai Wapresdir PT Freeport Indonesia.

Ketut Sumedana menjelaskan, saksi JN diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. Asabri (Persero) pada bdeberapa perusahaan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2019.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan," jelasnya.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

DPRD Surabaya Nilai Program 'Dandan Omah' Banyak Nilai Plusnya


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Program 'Dandan Omah' yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuai respon positif dari Anggota Komisi B DPRD Surabaya John Thamrun. 

Program yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tanggal 31 Maret 2022 lalu itu, dinilai oleh John sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Kota Pahlawan. 

John mengatakan, program Dandan Omah yang digagas oleh pemkot ini mempunyai nilai plus tersendiri. 

Yaitu menyerap warga sekitar sebagai tenaga kerja yang melakukan renovasi rutilahu. 

"Jadi program Dandan Omah yang digagas oleh Pak Wali Kota Eri Cahyadi itu sebelumnya ditanggapi biasa-biasa saja oleh masyarakat, namun pada saat pelaksanaan dan tukang yang mengerjakan warga setempat, itu menjadi sebuah nilai plus," kata John, Kamis (14/4).

Selain itu, John juga menilai kalau bahan bangunan yang dipakai untuk merenovasi rutilahu tidak kalah kualitasnya dengan kualitas material yang digunakan untuk membangun gedung seperti apartemen, perumahan elit, mal dan lain sebagainya. 

Dikarenakan kualitas renovasi rutilahu yang dilakukan oleh pemkot bagus, John mengungkapkan, banyak warga yang berbondong-bondong ingin mengajukan rutilahu.

Ia menyampaikan, meskipun menuai respon positif, program Dandan Omah perlu dilakukan evaluasi dan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui lurah dan camat agar bantuan rutilahu bisa tepat sasaran. 

"Jadi pernah ada warga yang datang ke saya meminta untuk dilakukan bangun rumah, bukan renovasi rutilahu. Ini harus disosialisasikan di setiap rayonnya dan dikomunikasikan agar warga tidak salah paham," ujarnya.

Program Padat Karya Rutilahu Pemkot Surabaya tahun 2022, Pemkot Surabaya menyasar 800 rumah dengan prioritas MBR yang lokasinya tersebar di 154 kelurahan se-Surabaya. 

Setiap satu unit rumah yang dibedah, melibatkan 4 orang warga dengan estimasi pekerjaan selama 20 hari. 

Selain itu, kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satu unit rumah juga diprioritaskan belanja di toko galangan sekitar.

Sedangkan untuk anggaran tiap unit rumah, pemkot menganggarkan sebesar Rp 35 juta. Jika ditotal dari 800 titik sasaran di 154 kelurahan, maka program Rutilahu pada tahun 2022 menyerap sebanyak 3.200 tenaga kerja warga Surabaya. 

Dengan demikian, maka perputaran ekonomi kerakyatan dalam program ini di tahun 2022 mencapai Rp 28 miliar.

John memastikan, pelaksanaan pembangunan rutilahu berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran Rp 28 miliar dapat tersalurkan seluruhnya tanpa adanya penyelewengan dana. 

"Jadi nilai yang sudah ditetapkan oleh wali kota itu sebetulnya sangat mudah diawasi dari segi kualitas bahan bangunan, begitu dengan gaji yang diberikan tenaga kerja bangunan. Kami dari legislatif tentu sangat mudah mengetahui jika ada penyelewengan dana," urainya. 

John menambahkan, ada beberapa catatan lain yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Surabaya, yakni soal estimasi waktu kepastian eksekusi renovasi rutilahu. 

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemkot Surabaya mengubah timetable eksekusi sehingga dapat dilakukan lebih cepat. 

"Program yang diterima oleh masyarakat itu responnya sudah sangat positif dan bagus. Hanya waktu setelah survey hingga renovasi yang belum jelas, mungkin itu perlu diperbaiki sistem target waktunya," pungkasnya. 

Kodim Klungkung Panen Raya Ditengah Pandemi


KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Terik panas sinar matahari seakan tak menyurutkan semangat para petani, beserta anggota Kodim 1610/Klungkung yang saat ini memasuki musim panen raya demplot padi.

Bersama masyarakat setempat, panen raya yang saat ini dihadiri oleh Kasdim Klungkung, Mayor Kav I Nyoman Arya Jayanantra itu, terlihat diwarnai dengan antusias masyarakat.

“Ini solusi tepat menjaga ketahanan pangan ditengah pandemi,” ujar Kasdim. Kamis, 14 April 2022.

Terpisah, Dandim Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menambahkan, panen raya itu sebelumnya memasuki berbagai tahapan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah teritorialnya.

Bahkan, kata Dandim, pihaknya telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam upaya meningkatkan program Pemerintah tersebut.

“Ketahanan pangan ini merupakan wujud nyata sinergitas, serta kepedulian dari Kodim Klungkung terhadap kebutuhan pangan masyarakat,” jelasnya.

2 Direktur dan Kapolres Ganti, Ini Daftar Mutasi Pejabat Utama Polda Kepri


KABARPROGRESIF.COM: (Kepri) Gerbong mutasi untuk pejabat utama Polda Kepri bergeser.

Terdapat lima perwira yang mendapat alih tugas jabatan dan mutasi berdasarkan Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/747/IV/KEP./2022 dan ST/748/IV/KEP./2022 tanggal 13 April 2022 tentang Alih Tugas Jabatan di lingkungan Polri.

Selain empat pejabat utama Polda Kepri, terdapat Kapolres Tanjungpinang yang mengalami pergantian.

Hal tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si, Kamis (14/4/2022).

Surat Telegram Mutasi tersebut langsung ditandatangani oleh As SDM Polri Drs. Wahyu Widada, M.Phil., yang mengatasnamakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Dari sejumlah nama, terdapat AKBP Boy Herlambang yang dipercaya menjadi Dirpolairud Polda Kepri.

Boy diketahui sudah dua kali menjabat sebagai Kapolres, yakni di Bintan dan Lingga.

Hingga terakhir menjabat sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Kepri.

“Alih tugas jabatan dan Mutasi ini merupakan hal yang alami terjadi di tubuh Polri dalam rangka penyegaran , Pembinaan karier personil serta meningkatkan performa organisasi yang sesuai dengan Kompetensi tiap-tiap personel,” ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.I.K., M.Si, Kamis (14/4/2022).

Berikut beberapa daftar Pejabat Polda Kepri dan Polres Jajaran yang alih tugas jabatan:

1. Kombes Pol Heri Sumarji, S.H., Karo Rena Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jakstra Srena Polri dan digantikan oleh Kombes Pol Budi Suryanto, M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagren Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri;

2. Kombes Pol Medyanta, S.I.K., Dirlantas Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirlantas Polda Lampung dan digantikan oleh AKBP Tri Yulianto, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasisidiklaka Subditlaka Ditgakkum Korlantas Polri;

3. Kombes Pol Marudut Liberti Panjaitan, S.I.K., M.H., Dirpolairud Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri dan digantikan oleh AKBP Boy Herlambang, S.I.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Kepri;

4. AKBP Boy Herlambang, S.I.K., M.Si., Kabagbinkar Ro SDM Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpolairud Polda Kepri dan digantikan oleh AKBP Agung Surya Prabowo, S.l.K., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bener Meriah Polda Aceh;

5. AKBP Fernando, S.I.K., S.H., Kapolresta Tanjungpinang Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Pamatang Siantar Polda Sumut dan digantikan oleh AKBP Heribertus Ompusunggu, S.l.K., M.Si., yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagkerma Roops Polda Metro Jaya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Rotasi 215 Perwira


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi 215 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen).

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/747/IV/KEP/2022. Surat telegram itu ditandatangani oleh asistem SDM Kapolri, Irjen Wahyu Widada pada 13 April 2022.

“Ya betul TR mutasi dan penggantian yang sudah purna, penugasan di luar struktur dan promosi serta penyegaran jabatan bagi personel Polri dalam pembinaan karier,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 14 April 2022

Dedi menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perwira yang ditugaskan di luar struktur Korps Bhayangkara. 

Selain itu, mutasi juga dilakukan untuk penyegaran organisasi.

Salah satu perwira yang kena mutasi adalah Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. 

Berdasarkan telegran itu, jabatan Dirreskrimum Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat Kombes Tubagus Ade Hidayat, kini diduduki oleh Kombes Hengki Haryadi.

Sementara Tubagus dimutasi menjadi Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri.

Lalu, posisi Kapolres Metro Jakarta Pusat kini dijabat oleh Kombes Komarudin yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Tangerang Kota.

Selanjutnya, Kombes Zain Dwi Nugroho yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Tangerang, kini didapuk sebagai Kapolres Metro Tangerang Kota.

Kemudian, posisi Kapolres Metro Tangerang dijabat oleh Kombes Raden Romdon Natakusuma yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Lampung.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Ady Wibowo kini diisi oleh Kombes Pasma Royce. Sementara Ady dimutasi menjadi Auditor Kepolisian Madya Tk I Itwasum Polri.

Posisi Kapolda Sulbar saat ini akan diisi oleh Irjen Verdianto Iskandar Bitticaca yang sebelumnya menjabat sebagai Kakorpolairud Baharkam Polri. Posisi Verdianto akan digantikan oleh Irjen Indra Miza.

Selain Kapolda Sulbar, nama Karumkit Bhayangkara TK I Pusdokkes Polri Brigjen Asep Hendradiana juga dirotasi. Ia mendapat promosi untuk menjadi Kapusdokkes Polri.

Adapun jabatan tersebut merupakan posisi bagi Pati dengan pangkat Irjen atau jenderal bintang dua. 

Artinya, Asep akan mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi untuk bertugas nantinya.

Selain itu, ada terdapat sejumlah Pati dan Pamen Polri yang dimutasi dalam rangka pensiun. 

Mereka ialah Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung; Analis Kebijakan Utama Pusdokkes Polri Brigjen Musyafak.

Kemudian, Analis Kebijakan Madya bidang Akpol Lemdiklat Polri Kombes Budi Suprayoga, Analisis Kebijakan Madya bidang Sespimmen Sespim Lemdiklat Polri Kombes Khaerudin, dan lainnya. 

Kejati Sulsel Tangkap DPO Pasutri


KABARPROGRESIF.COM: (Makassar) Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Makassar, yaitu terpidana 1 Bernardus Setiawan alias Shoe Hok dan terpidana 2 Menita Sutedja alias Lauren, di Jalan Abdul Kadir Mallusetasi Kota Parepare, Kamis 14 April 2022.

Kedua terpidana tersebut merupakan pasangan suami-istri (pasutri). Penangkapan ini berkat kerjasama antara Kejati Sulsel, Kejari Parepare dan Kejari Makassar.

Terpidana pasutri diduga tersandung kasus perkara tindak pidana secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan. Bahwa terpidana dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 981.K/Pid/2021 Tanggal 27 September 2021.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi menjelaskan, kedua terpidana tersebut diduga terlibat dalam kasus penggelapan dalam jabatan sehingga merugikan perusahaan tempat mereka bekerja yaitu CV Sinar Utama Tri Putra.

Jabatan Terpidana Shoe Hok menjabat sebagai general manager (GM), Laure sebagai kepala administrasi di CV Sinar Utama Tri Putra.

“Perkara mereka sudah inkra berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 981.K/Pid/2021. Kedua terpidana merugikan CV Sinar Utama sebanyak Rp2,406 miliar, berupa penggelapan berupa dalam nota pada perusahan setelah dilakukan audit merugikan perusahan,” ungkap Soetarmi, di Kantor Kejati Sulsel, Kamis 14 April 2022.

Kedua terpidana dijatuhi hukuman pidana masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara. Bahwa Terpidana 1 Shoe Hok dan terpidana 2 Laure diamankan karena ketika dipanggil sebagai terpidana oleh Jaksa Eksekutor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tim bergerak cepat dan melakukan pemantauan terhadap terpidana, dan setelah dipastikan keberadaan terpidana, tim langsung mengamankan terpidana, dan segera dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, kemudian diserahkan ke Kejati Makassar dan dieksekusi ke Lapas.

“Tadi siang mereka masih di Makassar, namun mereka bergerak ke Parepare, kemudian kami melakukan penangkapan di Parepare,” ujarnya.

Ia juga menimbau, kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

“Karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” tegasnya.

Pangdam V/Brawijaya bersama Bupati Bangkalan Resmikan Masjid Siti Aminah SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan


KABARPROGRESIF.COM: (Bangkalan) Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc., bersama Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron Amin meresmikan masjid Siti Aminah dan gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Ilmu bertempat di Jalan Kembang Jambe, Mlajah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Rabu, (13/4/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Pangdam menyampaikan ketertarikannya dengan motto yang digagas lembaga pendidikan berlatarbelakang Islam terpadu ini yakni Be Religious, Be Smart and Be A Leader.

"Terus terang saya tertarik dengan motto  nya. Semoga keberadaan lembaga ini tidak hanya mampu mendidik para siswa menjadi seorang leader atau pemimpin, melainkan pemimpin yang memiliki kecerdasan dan keimanan," harap Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc.,

Menurutnya, menjadi seorang pemimpin tidak hanya berpengetahuan luas, melainkan memiliki keimanan yang tinggi. 

Sehingga menjadikan pemimpin tersebut mampu mengemban amanah dan mensejahterakan masyarakat.

"Mudah-mudahan mottonya ini menjadi kenyataan. Tidak hanya pemimpin di level keluarga, melainkan di level daerah maupun negara," tegasnya.

Sementara, Danpomdam V/Brawijaya, Kolonel CPM Moch. Sawi yang juga sebagai penasehat Masjid Siti Aminah SDIT Mutiara Ilmu Bangkalan menambahkan keberadaan masjid ini sengaja didirikan dikarenakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. 

Hal itu sekaligus sebagai penunjang adanya lembaga pendidikan berbasis Islam terpadu.

"Keberadaan sekolah yang didukung dengan pendirian masjid tentu sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat sekitar. Terutama untuk mereka yang ingin menambah wawasan ilmu dibidang agama. Seperti menghafal al-quran," terangnya. (Kapendam V/Brawijaya)

Sebentar Lagi Akses NIK Akan Berbayar


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Setiap lembaga yang mengakses NIK akan dikenakan biaya Rp 1000 setiap kali akses. 

Aturan pengenaan biaya itu sedang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Aturan itu tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user. 

Aturan tersebut saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar K/L. 

Biaya akses NIK Rp 1000 akan digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem Dukcapil Kemendagri.

"Dari tahun 2013, layanan untuk akses NIK ini gratis. Mulai tahun 2022 akan berbayar bagi industri yang bersifat profit oriented," kata Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/4/2022).

Akses NIK untuk kebutuhan pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum tetap gratis. 

Misalnya untuk BPJS Kesehatan, Pemda, kementerian, lembaga, sekolah, dan kampus akan tetap gratis.

Zudan mengatakan, dari PNBP ini, diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang. 

"Sekarang kan gratis sejak 2013. Mulai tahun 2022 akses hit per NIK akan berbayar Rp 1.000 untuk digunakan menjaga agar sistem di Dukcapil tetap hidup," kata Zudan.

Biaya Rp 1000 Dikenakan ke Lembaga-Industri Profit Oriented.

Zudan menuturkan yang dikenai biaya yakni Lembaga atau industri yang berbasis profit oriented seperti perbankan. 

Untuk perorangan dan lembaga seperti BPJS tidak dikenai biaya. 

"Yang bayar ke Dukcapil adalah lembaganya. (Misalnya) bank, asuransi, pasar modal, seluler," ujar Zudan saat dikonfirmasi.

Sistem Dukcapil Perlu Peremajaan

Zudan mengatakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri difasilitasi oleh SIAK Terpusat. 

Pelayanan Adminduk ini menghasilkan output berupa 24 dokumen penduduk dan database kependudukan.

Database hasil operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat ini, dikelola oleh Ditjen Dukcapil dan dimanfaatkan oleh 4.962 lembaga pengguna (user) yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. 

"Semua ini memerlukan dukungan perangkat keras yang terdiri dari server, storage, dan perangkat pendukung yang memadai," kata Zudan.

Pernyataan Zudan tersebut menjawab pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim (saat ini Luqman telah dirotasi menjadi anggota Komisi XI DPR). 

Dalam RDP dengan Komisi II sebelumnya, Luqman mengungkapkan hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang. 

Penyebabnya, perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.

Merespons hal tersebut, Zudan berterima kasih atas dukungan dan atensi dari Komisi 2 khususnya Luqman Hakim. 

Zudan membenarkan perangkat keras tersebut rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun. 

Selain itu, sudah habis masa garansi. Spare part perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life).

Zudan menilai memang sudah saatnya server-server Kemendagri tersebut diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih.

"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan storage-nya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi," ujar Zudan.

Lebih jauh Zudan menjelaskan, untuk menjaga keberlangsungan sistem tetap berjalan, Ditjen Dukcapil mendapatkan dukungan hibah perangkat dari sejumlah lembaga pengguna yang telah banyak memanfaatkan database Ditjen Dukcapil berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Para user itu antara lain Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, dan lembaga pengguna lainnya. Zudan mengatakan Dukcapil sangat terbantu oleh hibah CSR dari berbagai lembaga pengguna ini. 

Sejalan dengan itu, Zudan mengungkap Kemendagri juga sedang mengajukan alternatif pendanaan melalui Bappenas dan World Bank.

Terkait PJU, Kejari Lamongan Periksa Sejumlah Pejabat Pemprov Jatim


KABARPROGRESIF.COM: (Lamongan) Usai koordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi Jatim, terkait temuan kerugian negara senilai Rp 40.9 miliar dari bantuan lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) yang diambil dari dana hibah Provinsi Jatim.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan memanggil Wakil Bupati Pamekasan, Madura, RB Fattah Yasin Rabu (13/4/2022) kemarin.

Pemanggilan RB Fattah Yasin, guna dimintai keterangan sebagai mantan Kadishub Provinsi Jatim selaku kuasa PPKD dana hibah tersebut.

“Iya mas, kemarin kami memanggil beliau selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim. Terkait dugaan korupsi PJU tenaga surya,” kata Condro Maharanto, Kasi Intel Kejari Lamongan. Kamis (14/4/2022).

Selain Wabup Pamekasan, lanjut Condro Maharanto, pihaknya juga memanggil pejabat provinsi lainnya. 

Pejabat Dishub Provinsi Jatim, Agus Setiyono, serta sejumlah pejabat lainnya.

“Empat pejabat provinsi dan Jonathan Dunan selaku Direktur perusahaan elektronik dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh penyidik,” kata Condro.

Pemeriksaan dan pendalaman penyidik dugaan korupsi dana hibah provinsi tahun 2020 PJU-TS yang ditangani Kejari Lamongan, adalah yang diserahkan kepada 264 penerima pokmas kepada 9 kabupaten/kota. Namun pelaksanaannya tidak sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Kapolri Mutasi Wakapolda NTT, Dirreskrimum, Kabidhumas dan Kapolresta Kupang Kota


KABARPROGRESIF.COM: (Kupang) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mutasi dan merotasi sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira menengah (Pamen) Korps Bhayangkara di bulan April 2022 ini. 

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/748/IV/2022 tanggal 13 April 2022.

Ada beberapa pejabat Polda NTT yang juga dimutasi. 

Antaranya Wakapolda NTT Brigjen Pol. Drs. A. Kliment Dwikorjanto, M.Si dimutasikan sebagai Pati Itwasum Polri (dalam rangka pensiun). 

Penggantinya menunjuk Brigjen Pol. Drs Heri Sulistianto yang saat ini menjabat sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri.

Selanjutnya Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. Eko Widodo, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya TK III Baintelkam Polri. 

Yang menggantikannya Kombes Pol. Patar M.H. Silalahi, S.I.K. yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirreskrimum Polda Sumatra Utara.

Selain itu Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, S.H., S.I.K., M.H. dipercayakan menjabat sebagai Kapolresta Kupang Kota mengantikan AKBP Satrya Perdana Panuntung Tarung Binti, S.I.K. Selanjutnya AKBP Satrya dipercayakan menjabat sebagai Wadirpamobvit Polda NTT.

Sementara untuk jabatan Kabidhumas diisi oleh AKBP Ariasandy, S.I.K. yang saat ini menjabat sebagai Wadirlantas Polda NTT.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna yang dihubungi Gatra.com mala mini ( 14/4) membenarkan mutasi sejumlah pejabat di Polda NTT termasuk dirinya.

“Benar. Saya juga ikut dimutasi ke Polres Kupang Kota. Pengganti saya adalah AKBP Ariasandy, S.I.K. yang saat ini menjabat sebagai Wadirlantas Polda NTT ,” kata Kombes Pol Rishian Krisna.

Jaga Keamanan Paskah, Pemkot Surabaya Lakukan Patroli bersama TNI-Polri


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, terus berupaya melakukan pengamanan dalam menjelang peribadatan hari raya keagamaan di Kota Pahlawan.

Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan ibadah keagamaan bagi umat Kristen dan Katolik, yakni perayaan Jumat Agung dan Paskah. Satpol PP Kota Surabaya menggelar Patroli Pengawasan di seluruh gereja.

Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan jajarannya beserta 31 kecamatan untuk menggelar Patroli Pengawasan. 

Kegiatan tersebut, mulai digelar pada Kamis (14/4/2022) malam hingga Minggu (17/4).

"Patroli yang digelar pada malam hari adalah rangkaian dari patroli keamanan selama bulan Ramadan," kata Eddy.

Eddy menegaskan, pada pengamanan perayaan ibadah Jumat Agung dan Paskah, seluruh personel yang diterjunkan akan fokus untuk melakukan penjagaan di seluruh gereja di Kota surabaya.

"Yang jelas, untuk pengamanan Jumat Agung dan Paskah, mulai nanti malam para personel akan berkonsentrasi pada gereja-gereja," tegas dia.

Pada kegiatan patroli tersebut, Eddy mengaku bahwa menerjunkan 150 personel Satpol PP Kota Surabaya. Serta, 310 personel gabungan dari kecamatan, TNI dan Polri. 

"Pengamanan yang kita lakukan secara otomatis adalah 24 jam," ungkap dia.

Meski demikian, ia meminta kepada seluruh gereja di Kota Surabaya untuk membantu melakukan pengamanan menjelang peribadatan hari suci tersebut. 

Dimulai dari akses masuk menuju gereja, hingga jumlah jemaat yang dipastikan menghadiri ibadah Jumat Agung maupun Paskah.

"Ada baiknya tidak semua pintu masuk gereja dibuka. Serta, ikut membantu melakukan penjagaan saat jemaat masuk kedalam gereja," ujar dia.

Ia memastikan, para jemaat yang hendak beribadah ke gereja tidak perlu khawatir. Sebab, pihaknya berupaya menjaga keamanan warga Kota Surabaya dalam menjalankan perayaan hari keagamaan.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan keinginan Wali Kota Surabaya Cahyadi, bahwa setiap umat beragama harus merasa aman dan nyaman saat beribadah di Kota Surabaya.

"Kami menghimbau agar para jemaat tetap mematuhi prokes selama kegiatan ibadah berlangsung, untuk ikut menekan persebaran Covid-19," pungkasnya.