Polisi tangkap 2 pemuda penyerang polantas di demo 11 April diduga mantan laskar FPI, Gun Romli: Bani Rizieq

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan pada dua pengeroyok Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polda Metro Jaya, AKP Rudi Wira saat demonstrasi 11 April 2022. 

AKP Rudi Wira dikeroyok saat melakukan rekayasa lalu lintas di Tol Dalam Kota sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Para pelaku sudah mulai terciduk!!,” tulis akun Instagram @gegana_id seperti yang dikutip Hops.ID pada Kamis 14 April 2022.

Dua orang yang ditangkap tersebut bernama Muhammad Naufal Nur Akbar dan Ja'far Sodiq. Salah satu dari mereka diduga mantan anggota Laskar FPI.

Momen ketika penangkapan Ja'far Sodiq juga diunggah di media sosial. Salah satunya diunggah oleh pegiat media sosial Denny Siregar di akun Twitter pribadinya @Dennysiregar7.

Nampak dalam video itu, beberapa anggota polisi menjemput Ja'far Sodiq dirumahnya. Polisi kemudain menjelaskan kepada yang bersangkutan dan orang tuanya akan meminta keterangan terduga di kantor polisi.

2 pemuda diamankan karena diduga serang anggota Polantas

“Kita nanti minta keterangan Jafar di kantor ya seputar kemaren aksi. Terus baju-baju ini nanti kamu bawa semua ya,” ujar salah satu anggota polisi.

Polantas di hadang massa aksi demo 11 April

Beberapa saat kemudian orang tua atau ayah Ja'far Sodiq datang dan kembali diberikan penjelasan oleh anggota polisi yang akan melakukan penangkapan.

“Kami dari polda metro Pak terus ini terkait aksi Unras (unjuk rasa) yang di DPR kemaren jadi kami ada surat perintah untuk penangkapan untuk mengambil keterangan dari Ja’far,”terang anggota polisi tersebut.

Penjelasan sempat terpotong karena tiba-tiba ibu dari Jafar tak bisa menahan tangisnya dan hars ditenangkan suaminya. ”Enggak apa-apa,” ujar ayah Ja'far Sodiq sambil mengelus pundak istrinya.

Penangkapan dilakukan dilakukan di rumah terduga pelaku pengeroyokan.

Polisi kemudian melanjutkan penjelasan terkait penangkapan Ja'far Sodiq. ”Iya enggak apa-apa ambil keterangan aja. Ini surat perintah tugas kami juga ada pak, kalau memang baju yang digunakan ada di rumah semua ya kami juga perlu, jadi kami bawa jafar dulu ke kantor,” tuturnya.

“Jadi nanti kalau jafar terbukti atau tidak nanti 1x24 jam yang penting kooperatif Jakar gitu ya,” lanjutnya.

Polisi tangkap 2 pemuda penyerang polisi lalu lintas atau polantas demo 11 April diduga mantan laskar FPI Gun Romli: Bani Rizieq ditangkap.

Denny Siregar pun kemudian berkomentar atas penangkapan yang dilakukan oleh polisi pada Ja'far Sodiq. “Langsung kicep, akibat gak mikir panjang diajak ngerusak mau aja.. Kasian emaknya,” tulis Denny Siregar.

Pegiat media sosial lain Guntur alias Gun Romli juga ikut mengapresiasi penangkapan para pengeroyok polisi di demo 11 April 2022. Diduga salah satu pelaku adalah mantan anggota laskar FPI.

Hal ini nampak dari foto Muhammad Naufal Nur Akbar yang tengah ikut mengamankan kegiatan FPI dengan mengenakan pakaian khas laskar. “Yaah Bani Rijek lagi ditangkap, mengeroyok polisi,” tulisnya.

Senada dengan Gun Romli, pegiat media sosial lain Eko Kuntadhi juga mengabarkan penangkapan para pengeroyok anggota Polantas di demo 11 April 2022. “Laskar yang menyerang polisi lalu lintas kini sudah diciduk,” tulis @_ekokuntadhi.

Read More

Korupsi Minyak Goreng, Kejagung Kembali Periksa Saksi Dari Kemendag

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak empat saksi dari Kementerian Perdagangan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut keempat saksi berinisial I, EJ, FO, dan S. Ketut menyebut seluruhnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Verifikator pada Kemendag.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelas Ketut melalui keterangan tertulis, Kamis (14/4).

Selama proses penyidikan, Kejagung telah mengendus dua perusahaan eksportir yang diduga mendapat persetujuan ekspor, meski dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Persyaratan yang dimaksud adalah kewajiban distribusi dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan harga penjualan dalam negeri (domestic price obligation/DPO).

Kedua perusahaan itu adalah PT MONI dan PT KIAS. Persetujuan ekspor kepa dua eksportir itu dikeluarkan oleh Kemendag atas rekomendasi Kementerian Perindustrian. 

Kejagung menduga ada gratifikasi yang muncul dalam proses penerbitan persetujuan ekspor tersebut.

Read More

TP 5 Terbakar Karena Tak Punya Sertifikat Laik Fungsi, Pemkot Surabaya Belum Ambil Sikap

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i meragukan keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SFL) dari pemkot Surabaya, yang dimiliki pihak manajemen Tunjungan Plaza (TP) 5. Menyusul insiden kebakaran terhadap pusat perbelanjaan modern tersebut pada Rabu malam (13/04/2022).

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dirinya mendapat informasi Izin Layak Huni (ILH) TP 5 sudah berakhir Januari 2021. 

Semenstinya, sebagai pengganti ILH yang sudah kadaluarsa berlakunya, TP 5 mengajukan SLF ke Pemkot.

“Tapi kenyataannya sudah setahun lebih, TP 5 belum mengantongi SLF. Sedangkan TP 6 sudah memiliki SLF tertanggal 17 September 2020,” ungkapnya.

Imam menambahkan jika informasi ini benar, pemilik dan pengelola TP 5 betul-betul sembrono. 

"Sangat mungkin kebakaran terjadi karena bangunan dan gedung TP 5 tidak pernah diuji dan lolos uji kelayakannya,” terangnya.

Menurut Imam, SLF Bangunan Gedung sudah diatur di Perwali No 14 Tahun 2018. Semua bangunan gedung di Surabaya wajib mengantongi SLF, termasuk bangunan strata title seperti Tunjungan Plaza.

Imam menjelaskan, SLF diberikan kepada bangunan gedung dengan pemeriksan sangat ketat. 

Mulai dari aspek persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan dan persyaratan kemudahan.

Sejumlah OPD dilibatkan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi, sebelum diterbitkan SLF. 

Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas PU Bina Marga.

Kalau TP 5 tidak punya SLF, operasional TP 5 sudah seharusnya dihentikan pemkot Surabaya.

“Tolong dihentikan operasionalnya sampai mempunyai SLF. Ini demi kepentingan keselamatan publik. Baik pegawai, pemilik toko maupun pengunjung TP 5,” tegas Imam.

Imam mengaku kecurigaannya terhadap keberadaan SLF tersebut diawali, setelah mendengar cerita beberapa saksi mata di lokasi kebakaran. 

Mulai dari sprinkle yang tidak berfungsi hingga petugas sekuriti TP 5 yang terlihat gagap dan bingung saat kali pertama melihat kobaran api.

Read More

Perbaiki Jalan Bareng Warga, Wujud Kemanunggalan TNI dan Rakyat di Klungkung

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Kemanunggalan antara TNI dan rakyat di Kabupaten Klungkung, Bali kian terlihat semakin kental.

Bukan hanya dalam kegiatan keagamaan saja. Namun, upaya memajukan pembangunan di daerah itu tak luput dari adanya peran TNI.

Seperti adanya perbaikan jalan di Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan pada Sabtu, 15 April 2022 pagi.

Selain melibatkan warga, perbaikan jalan itu juga mendapat dukungan dari pihak Kodim 1610/Klungkung. Beberapa personel pun, diterjunkan di lokasi itu untuk membantu perbaikan akses jalan tersebut.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si, menjelaskan sebagai aparat maupun Satuan kewilayahan, pihaknya menghimbau personelnya untuk bisa membaur dengan masyarakat.

“Dalam kegiatan apapun, mereka (personel) harus bisa terjun dan membantu masyarakat,” ujar Dandim.

Dirinya menambahkan, Kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah teritorialnya yang selama ini sudah terjalin dengan baik, harus bisa dirawat dan terus dijaga.

“Sebab, Kemanunggalan TNI dan rakyat itu senjata utama kita dalam mencegah berbagai ancaman yang nantinya bisa memecah belah Persatuan dan Kesatuan,” bebernya.

Read More

Mendagri Bentuk Satgas Pangan Daerah Jelang Lebaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membentuk satuan tugas (Satgas) pangan daerah. 

Satgas tersebut dibentuk untuk memantau ketersediaan bahan pokok pangan jelang Lebaran.

Tito meminta berbagai pihak mewaspadai potensi kenaikan harga pangan jelang Lebaran.. 

Menurutnya, masyarakat yang didominasi dari kalangan menengah dan menengah ke bawah akan mempengaruhi pola supply dan demand urusan pangan.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi. 

Dalam konteks Pemda, pihaknya telah membentuk Satgas Pangan di daerah.

"Satgas tersebut diisi oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas memonitor harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari," kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3/2022).

Nantinya, kata dia, hasil monitor tersebut dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. 

Data-data terkait harga tersebut kemudian akan disampaikan ke sejumlah kementerian/lembaga terkait.

“Jadi begitu ada terjadi perubahan kenaikan harga, maka harus segera cek apakah problemnya ketersediaannya yang kurang, artinya suplainya yang kurang atau distribusinya yang macet," ujarnya.

"Ini harus kerja sama dengan lintas sektoral dan saya minta Satgas ini untuk koordinasi dengan Satgas lain (Satgas Pangan Polri),” tuturnya.

Read More

Wujud Kepedulian Polri, Kapolri Serahkan Ribuan Paket Sembako kepada Buruh Jatim di Sidoarjo

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo memimpin penyerahan bantuan paket sembako kepada perwakilan dari kalangan buruh Jatim di Sidoarjo, Kamis (14/4/2022).

Sebagai wujud kepedulian Polri pada buruh terdampak Covid-19, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menyerahkan bantuan 2.500 paket sembako kepada perwakilan penerima bantuan dari kalangan buruh Jawa Timur melalui Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo di Sidoarjo, Kamis (14/4/2022).

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan, pemberian bantuan paket sembako dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada buruh di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, merupakan wujud kepedulian Polri akan adanya dampak dari pandemi Covid-19.

“Dua tahun kita berhadapan dengan Covid-19, tentunya mengakibatkan bermacam dampak bagi masyarakat. Seperti perekonomian, bahkan tidak sedikit masyarakat terhenti pekerjaannya. Sebab itu, Polri memberikan bantuan paket sembako agar dapat meringankan beban yang dialami, termasuk oleh buruh,” jelasnya.

Read More

Eks Pejabat Pajak Akui Terima Suap PT Jhonlin dan Gunung Madu Plantations

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Wawan Ridwan mengaku dirinya menerima uang suap terkait pemeriksaan pajak dari dua perusahan. Yakni PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations.

"Pada kesempatan ini, pada sidang hari ini saya sampaikan bahwa saya menerima uang dari Yulmanizar dua kali. Di luar itu tidak saya terima," ujar Wawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2022).

Wawan yang merupakan terdakwa dalam perkara ini mengaku menerima uang dari PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations dari pemeriksa pajak bernama Yulmanizar.

Wawan mengaku menerima Rp 2,5 miliar dari PT Jhonlin Baratama yang merupakan milik pengusaha Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

"Saya terima Rp 2,5 miliar (dari PT Jhonlin Baratama)," kata dia.

Sementara dari PT Gunung Madu Plantations dia mengaku menerima sebesar Rp 1,7 miliar. "(Dari PT Gunung Madu Platations) saya terima Rp 1,7 miliar. Di luar itu saya tidak terima," kata dia.

Dua mantan pejabat pajak, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap sebesar Rp15 miliar dan SGD 4 juta. Suap itu disebut diterima bersama-sama dengan anggota tim pemeriksa pajak lain, yakni Yulmanizar dan Febrian.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dua mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Angin Prayitno serta Dadan Ramdani. Angin divonis 9 tahun penjara sementara Dadan 6 tahun penjara.

Suap diberikan untuk merekayasa hasil penghitungan pajak pada wajib pajak PT Gunung Madu Plantations (GMP)untuk tahun pajak 2016, wajib pajak PT Bank Pan Indonesia (PANIN) Tbk tahun pajak 2016, dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama (JB) untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Read More

Pemprov Banten Telah Tetapkan Kawasan BSD Serpong Sebagai Kawasan Pendidikan

KABARPROGRESIF.COM: (Tangsel) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan wilayah Serpong tepatnya di kawasan BSD Kabupaten Tangerang, sebagai kawasan ekonomi khusus pendidikan. Saat ini beberapa kampus ternama telah berdiri di kawasan ini.

“Pak Gubernur menandatangani penetapan wilayah Serpong sebagai KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) Pendidikan,” ungkap Tabrani usai menghadiri Pembukaan Monash University Kampus Indonesia di Green Office Building BSD Serpong, Kabupaten Tangerang, Kamis (14/04/2022).

Kadis Dikbud Tabrani mengaku dirinya menyambut baik hadirnya Monash University Kampus Indonesia di BSD Serpong, Kabupaten Tangerang.

“Nantinya, setelah Monash University, bakal hadir pula Universitas Internasional lain ke Serpong. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh pengelola Sinar Mas Land,” ungkapnya.

Dikatakan, dengan penetapan BSD Serpong sebagai KEK Pendidikan nantinya akan semakin menguntungkan Provinsi Banten. Karena bakal banyak Universitas Internasional lainnya yang akan hadir di Provinsi Banten. 

Saat ini, di Provinsi Banten ada 92 Pertguruan Tinggi dengan rincian 2 Perguruan Tinggi negri dan 90 Perguruan Tinggi suasta

Masih menurut Tabrani, dengan hadirnya Universitas Internasional di Provinsi Banten seperti Monash University, menjadikan biaya kuliah semakin efisien. Para mahasiswa tidak perlu ke luar negeri namun cukup datang ke Serpong untuk kuliah di Universitas Internasional.

“Ini suatu hal yang luar biasa, di Provinsi Banten ada Universitas Internasional seperti Monash University,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim dalam sambutannya mengungkapkan salah satu misi Presiden Jokowi dalam pendidikan, salah satunya adalah menginginkan banyaknya kolaborasi institusi pendidikan Indonesia dengan institusi pendidikan global. 

Kolaborasi pendidikan menjadi salah satu jembatan terkuat dalam membangun hubungan internasional untuk membangun ekonomi

“Selamat dan sukses atas pembukaan Monash University Kampus Indonesia,” ungkapnya.

Masih menurut Nadiem, Gedung Monash University Kampus Indonesia mencerminkan model pendidikan abad 21. Kampus cukup flesibel, serba modular, tidak ada sekat antar prodi, dan hybrid learning.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makarim bersama Vice Chancellor Monash University Prof Margaret Gardner.

Turut hadir Duta Besar Australia Penny Wiliams, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, serta sejumlah alumni Monash University di Indonesia.

Read More

Mensos Risma Beri Santunan Keluarga Korban Penyerangan KKB

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyerahkan santunan dan bantuan kepada keluarga korban penyerangan di Kabupaten Yalimo dan Nduga, Papua.

Sertu Eka Andriyanto Hasugian diketahui gugur akibat tembakan orang tidak dikenal (OTK) Kamis pagi (31/3), di kios milik korban Jalan Trans Elelim, Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Papua.

Istrinya, Sri Lestari mengalami luka berat dan wafat dalam perjalanan ke Puskesmas. Pasangan suami istri ini meninggalkan dua anak, yakni Muh Fino (4) dan Elvano Putra Faezya (3).

Bantuan itu diserahkan di Markas Komando Brigade Infanteri 2/Marinir, Gedangan, Sidoarjo kepada ahli waris korban meninggal, yakni Muh Aris sebagai ayah dari Sertu Eka Andriyanto Hasugian

Bantuan yang diberikan berupa santunan sebesar Rp 30 juta, pemenuhan kebutuhan hidup keluarga Rp 200 juta, paket sembako, permainan anak, sepeda, nutrisi, pampers, pakaian anak, dan piagam penghargaan.

Selanjutnya, kepada korban meninggal oleh penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Lettu (Mar) Anumerta Muhammad Iqbal dengan ahli waris Maris dan Praka (Mar) Anumerta Wilson Anderson Here dengan ahli waris Karil Here.

Bantuan berupa santunan ahli waris Rp 15 juta, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga Rp 100 juta, paket sembako, dan piagam penghargaan.

"Kami berikan santunan kemudian juga penghargaan. Bagaimanapun, mereka telah membantu warga di sana untuk menyelesaikan beberapa permasalahan," kata Risma, Kamis (14/4).

Mensos Risma selain memberikan santunan juga menyampaikan pesan penting kepada kelaurga korban penyerangan KKB, terutama yang ditinggalkan kedua orang tua.

Penyerangan yang dilakukan oleh KKB juga mengakibatkan tiga orang luka berat dan tujuh luka ringan. 

Mantan Wali Kota Surabaya itu juga memberikan mereka bantuan.

"Kami memberikan bantuan masing-masing senilai Rp 5 juta untuk yang luka berat, sedangkan korban luka ringan Rp 2,5 juta," lanjutnya.

Risma mengatakan anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya tentu tidak akan mudah menerima ketika mengetahui seperti itu. Oleh karena itu dia meminta dijaga dan dituntun dengan baik-baik.

"Mungkin saat ini belum mengerti, nanti pas dewasa akan menanyakan. Nah, emosi itu harus dijaga, jangan sampai anak-anak ini tersia-siakan karena mengerti orang tuanya seperti apa (meninggalnya, red)," tutur dia.

Terakhir, terkait bantuan pendidikan, pihaknya sudah menanggungnya. Namun, apabila bisa diupayakan seperti KRI Nanggala pasti akan diupayakan.

"Tadi sudah kami bantu biaya pendidikan. Nanti kami lihat, kalau memang bisa dimasukkan (akademi militer) seperti Nanggala kemarin," tandas Risma. 

Read More

Kajati Lampung Resmikan Kampung Restorative Justice di Metro

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Lampung, Nanang Sigit Yulianto, meresmikan Kampung Restorative Justice (RJ) yang terletak di kompleks Kampung Tematik Bungur Yos Sudarso (Bung Yoss), Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Kamis, 14/4/2022.

Menurutnya, Kampung RJ merupakan suatu tempat atau rumah untuk melakukan mediasi ketika ada kasus yang bisa dimediasi melalui jalan restorative justice atau keadilan restoratif.

“Jadi, ini kampungnya, ini pusatnya, di sini. Di samping itu, juga untuk menyosialisasikan apa itu restorative justice kepada masyarakat,” papar Inspektur V Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI itu.

Kepada awak media, Nanang menjelaskan secara singkat tentang Kampung RJ dan indikator-indikator dari suatu kasus yang dapat diselesaikan di situ.

“Syarat suatu kasus untuk dapat diselesaikan di kampung RJ yakni ancaman hukuman yang dilakukan tidak lebih dari 5 tahun, kemudian si pelaku belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah dihukum. Lalu, kerugian yang dialami korban itu tidak lebih dari Rp2,5 juta dan syarat yang terakhir harus ada perdamaian, dengan catatan, damai itu harus disaksikan oleh tokoh adat atau masyarakat sekitar,” jelasnya.

Jadi, kasus-kasus tersebut bisa berakhir damai dan tidak perlu sampai ke pengadilan. Kasus-kasus kecil seperti misalnya percekcokan antara warga yang tidak begitu berdampak, maka, itu semua nanti bisa diselesaikan di Kampung RJ.

Sementara itu, untuk mekanisme pembinaan sumber daya manusianya, pihaknya akan mengerahkan tenaga dari kejaksaan negeri (kejari) untuk memberikan edukasi ke masyarakat.

“Mekanisme pembinaan, ya nanti akan dilakukan secara berkala, dari kejari nanti akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum di sini, berkala, satu minggu sekali atau satu minggu dua kali, dengan mengundang masyarakat di sekitar sini,” tutupnya.

Read More

Korupsi Fasilitas Ekspor, Kejagung Periksa 3 Pejabat Kanwil Bea Cukai

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejagung memeriksa 3 pejabat bea cukai terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan fasilitaan kawasan berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada 2014-2021.

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu: pelaksana kanwil DBC Jateng dan DIY berinisial BNTP, Kasubag kepegawaian Bea Cukai Kalimantan bagian selatan berinisial RMA, dan Kepala Kanwil Bea dan Cukai Semarang berinsial MP.

“Diperiksa terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Kamis, 14 April 2022.

Kasus bermula 2016 dan 2017 PT HGI mendapatkan fasilitas kawasan berikat di Semarang berupa impor bahan baku tekstil yang melalui Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan tanjung Emas di Semarang.

Diduga penyalagunaan kewenangan yang melibatkan oknum pejabat bea dan cukai bekerjasama dengan pihak swasta terkait dengan fasilitas Kawasan Berikat.

Seharusnya barang impor bahan baku tekstil tersebut dilakukan pengolahan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI maupun melalui perusahaan subkon untuk dilakukan penjualan produk jadi, dan setelahnya dilakukan penjualan di dalam negeri maupun dilakukan ekspor.

Akan tetapi PT HGI atas sepengetahuan dan kerjasama dengan pihak Bea dan Cukai telah melakukan penjualan bahan baku impor tekstil di dalam negeri tanpa melalui pengolahan barang jadi di Kawasan Berikat milik PT HGI.

Atas praktek curang tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara, akibat berkurangnya pendapatan devisa ekspor dan kebangkrutan sejumlah industri tekstil dan garmen di dalam negeri.

Read More

Jaksa Tetapkan 3 Orang Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan Padang Lamo

KABARPROGRESIF.COM: (Tebo) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo menetapkan tiga orang tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Padang Lamo Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada Kamis (14/4).

Tiga tersangka yakni Naa selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut di tahun 2019, Ts selaku PPK yang juga Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan H.I selaku pemilik sekaligus pengendali proyek.

Penetapan ketiga tersangka dilakukan setelah Kepala Kejari Tebo bersama Jaksa melakukan ekspos terhadap kasus tersebut. 

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, para tersangka sempat menjalani pemeriksaan sekitar satu jam oleh jaksa Kejari Tebo.

"Pada proyek itu kita temukan item pekerjaan yang fiktif dan item pekerjaan yang dikerjakan asal jadi," kata Kajari Tebo, Dinar Kripsiaji, di hadapan sejumlah wartawan di Kantor Kejari Tebo.

Informasi yang dirangkum Gatra.com, anggaran proyek Peningkatan Jalan Padang Lamo Tahun Anggaran 2019 ini sekitar Rp7,3 milyar. 

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan adanya kerugian negara sekitar Rp1,7 milyar.

Diketahui, pada kasus ini, Kejari Tebo mengusut dugaan korupsi proyek jalan Padang Lamo tahun anggaran 2017 hingga 2020, penyidik sudah memeriksa 63 saksi dari empat surat perintah penyelidikan (sprindik).

Ada empat perusahaan penyedia yang diduga penyebab kerugian negara yakni, PT Sarana Menara Ventura, perusahaan asal Sumatera Barat, PT Family Group yang berkantor di Kabupaten Bungo, PT Nai Adipati Anom yang berkantor Perum Grand Kenali Kota Jambi, dan CV Citra Agung yang juga berasal dari Provinsi Jambi.

Dari hasil auditor, ada indikasi kerugian negara pada empat tahun anggaran yakni dari 2017 hingga 2020. 

Namun yang sudah dinaikkan ke tahap penyidikan baru proyek tahun anggaran 2019. 

Proyek peningkatan jalan Padang Lamo itu sendiri dibiayai dari APBD Provinsi Jambi dengan anggaran sekitar Rp40 miliar.

Khusus 2019, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Nai Adhipati Anom. Indikasi awal, ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kaidah dan spesifikasi teknis.

Read More