Wali Kota Eri Cahyadi Dukung MWCNU Wonokromo Gerakkan Ekonomi Kerakyatan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam Pembukaan Festival Ramadan 1443 H Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Wonokromo di Marvel City Mal, Surabaya, Jumat (15/4) sore. 

Di acara Festival Ramadan Wonokromo Ke 2 ini, juga ada 40 stan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Surabaya yang menjajakan makanan dan minuman (mamin) serta handycraft. 

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri Cahyadi tak sendiri, ia juga didampingi oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya Kiyai Haji Ahmad Muhibbin Zuhri, Ketua Baznas Kota Surabaya Moch Hamzah, dan seluruh kyai serta ketua MWCNU se-Kota Pahlawan.

Di kesempatan ini, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih kepada MWCNU Wonokromo dan manajemen Marvel City Mal yang sudah memberikan kesempatan serta tempat untuk UMKM Surabaya. 

"Sebenarnya Pemkot Surabaya ini sudah menggelar bazar UMKM untuk menyambut ramadan, salah satunya dengan memanfaatkan aset di kelurahan. Sedangkan kali ini, saya matur nuwun sanget (terima kasih banyak) Marvel City Mal memberikan tempat lagi untuk UMKM Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi. 

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, berkat kerjasama seluruh stakeholder, maka ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. 

Sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya 2021 telah melampaui kinerja Jawa Timur bahkan Nasional, peningkatan itu tercatat di tahun 2020 sempat terkontraksi minus 4,85 persen, kemudian melompat ke angka 4,29 persen di tahun 2021.

"Insya allah di tahun ini bisa lebih cepat pertumbuhan ekonominya dari tahun-tahun sebelumnya, semoga bisa jauh lebih melesat dari itu," ujarnya. 

Untuk mendongkrak perekonomian lebih pesat lagi, wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu juga menyampaikan, dalam mendukung ekonomi kerakyatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memanfaatkan aset dan anggarannya untuk UMKM dan Koperasi. 

"Semangatnya MWCNU ini sama dengan semangatnya Pemkot Surabaya. Insya allah, anggaran pemkot sebesar Rp 2,1 triliun sampai Rp 2,4 triliun itu sampun kulo wajibkan untuk dikerjakan oleh UMKM dan Koperasinya Kota Surabaya," ungkap Cak Eri. 

Cak Eri sedikit bercerita mengenai kisah UMKM sepatu dan seragam kepada para kader, fatayat serta ibu-ibu NU yang hadir. Di tahun 2021, ia menggerakkan UMKM penjahit sepatu dan seragam yang dikerjakan oleh 100 orang. 

Setiap bulannya, per orang penjahit itu mendapat penghasilan Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta per bulan. 

Di tahun 2022 ini, sambung Cak Eri, anggaran yang disiapkan khusus untuk penjahit sepatu dan seragam itu nilainya mencapai Rp 200 miliar. 

"Nah, ayo Ibu monggo para fatayatnya, juga sinten sing purun (siapa yang mau) menjahit, mangke kulo paringi (nanti saya beri) mesin jahitnya dan orderannya. Monggo, ayo pak camat saya minta tolong, khususnya untuk teman-teman di wilayah Wonokromo didata, siapa yang mau bergerak di bidang ekonomi kerakyatan," terang Cak Eri. 

Tidak lupa, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan warga NU Surabaya yang berkontribusi dalam membantu masyarakat menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui syiar agama Islam. 

"Matur nuwun (terima kasi), saya terharu dengan teman-teman NU, khususnya di Surabaya yang sudah membantu. Karena saat ini NU bukan hanya bergerak membantu di bidang keagamaan, tetapi juga membantu melalui syiar menggerakkan untuk ekonomi kerakyatan," katanya.

Di lokasi yang sama, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Surabaya Kiyai Haji Ahmad Muhibbin Zuhri, menyampaikan kepada seluruh umat muslim khususnya warga NU di Surabaya bergerak bersama dan berinovasi untuk menggerakkan perekonomian di Surabaya. 

"Mudah-mudahan, dengan acara ini warga NU bisa terinspirasi. Jadi bukan hanya giat ibadah, tapi juga giat nyambut gawe (bekerja). Semoga semuanya dicukupi dan menjadi berkah atas rahmat yang diturunkan Allah SWT," pungkasnya.

Read More

TNI AL Lanal Kendari Amankan Tiga Kapal Muatan Nikel Tanpa Dokumen Lengkap

KABARPROGRESIF.COM: (Kendari) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari yang merupakan Lanal di bawah Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal VI) Makasar Koarmada II mengamankan tiga Kapal Tagboat atau Tongkang yang diduga tidak memiliki dokumen sah sesuai peraturan UU pelayaran, penangkapan di perairan sekitar Kendari tersebut dengan menggunakan KAL Labengki pada hari Rabu 13 April 2022 yang lalu

Ketiga kapal yang ditangkap tersebut adalah kapal TB. Marina 14 / TK Marina Power 3009, TB. Beupe 2 / TK Bian 2, TB. Berau 22 / TK. PSPM 22 yang seluruhnya bermuatan berupa Nikel Ore.

Penangkapan yang diawali dengan menindaklanjuti informasi intelijen tentang adanya kapal yang di duga membawa Ore Nikel dari perairan Marombo menuju Morowali, KAL Labengki yang sedang melaksanakan patroli di perairan marombo langsung melakukan pengejaran setelah menerima informasi itu.

Usai menemukan tanda-tanda kapal yang dimaksud, KAL Labengki melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kapal-kapal Tugboat yang telah di informasikan oleh Tim Intel. 

Setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh anggota KAL Labengki di temukan pelanggaran bahwa kapal berlayar dengan dokumen yang tidak sah dan beberapa sudah kadaluarsa

Menurut Danlanal Kendari Kolonel Laut (P) Iwan Iskandar, M.Tr Hanla., M.M saat ini  seluruh kapal beserta ABK untuk sementara dilabuhkan di Perairan Molawe dibawah pengawasan jajaran Lanal Kendari yaitu Posal Konut.

Untuk kelanjutan dari penangkapan kapal bermuatan nikel ore ini masih dilaksanakan proses pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Nahkoda, para saksi guna kelengkapan berita acara pemeriksaan dan apabila nantinya cukup bukti akan di laksanakan proses penyidikan lanjutan sesuai prosedur hukum. (Dispen Koarmada II)

Read More

Tujuh Tahun Kabur, Buronan Kejaksaan Negeri Medan Ditangkap di Jakarta

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Joko Haryono, buronan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan selama tujuh tahun, akhirnya diringkus oleh Tim Tabur Kejaksaan Negeri Agung (Kejagung). 

Ia ditangkap di Jalan Hayam Huruk, Taman Sari Jakarta Barat pada Rabu, (13/04/22).

Penangkapan terhadap Joko yang merupakan DPO yang selama 7 tahun ini terus dicari keberadaannya untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1091 K/Pid/2015 tanggal 05 Januari 2015.

Dalam putusan tersebut, terpidana Joko Haryono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 378 KUHP yang mengakibatkan kerugian korban sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Kapuspenkum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana membenarkan penangkapan DPO Kejari Medan tersebut dikawasan Jakarta Barat.

“Benar, yang bersangkutan, DPO Kejari Medan selama 7 tahun berhasil ditangkap,” ujarnya, Kamis (14/4/2022).

Diuraikannya, bahwa Joko yang merupakan warga Jalan Sei Bagerpang No.7-40, Medan, Sumatera Utara, telah dipanggil oleh pihak penuntut umum untuk dieksekusi menjalani putusan akan tetapi tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya Terpidana dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Selanjutnya, ketika pihak kejaksaan mengetahui keberadaan terpidana maka tim bergerak cepat untuk melakukan pemantauan terhadap Terpidana dan setelah dipastikan keberadaan terpidana,

Tim langsung mengamankan Terpidana lalu segera dibawa ke Kejaksaan Negeri Medan untuk dilaksanakan eksekusi.

Kapuspenkum Kejagung menegaskan melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung RI meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum.

Ia pun mengimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan. 

Read More

Anggaran Rp78 Triliun Disetujui, DPR Dukung Program dan Kebijakan Mensos

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi VIII DPR RI menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp48.580.993.500.287, sesuai Pagu SOTK baru dengan pagu awal Rp78.256.327.121.000. 

Komisi VIII juga menyetujui realisasi anggaran sesuai DIPA TA 2022 sebesar Rp29.675.333.620.713 (37,92%).

Dua poin penting tersebut menjadi kesimpulan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIll dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajaran di Gedung DPR RI (13/04). 

Dalam Raker dengan topik “Pembahasan revisi DIPA Kementerian Sosial RI TA 2022 sesuai Perpres No. 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial”, dipimpin Ketua Komisi VIll Yandri Susanto tersebut, ditekankan tiga poin yang menjadi agenda yang akan dikawal bersama.

Yang pertama terkait kepastian SDM Kesejahteraan Sosial (SDM Kesos) di dua unit kerja yakni Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Badiklit Pensos dapat terus mengabdi di lingkungan Kemensos.

Kedua, terkait peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dan memastikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tetap sebagai program strategis Kemensos.

Dalam penjelasan, Mensos memastikan SDM Kesos di bawah dua unit kerja yang tidak tercakup dalam STOK baru tersebut, akan tetap mendapatkan peran. 

"SDM akan tetap mendapatkan peran. Bahkan lebih besar lagi," kata Mensos pada Raker tersebut.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan, para pendamping akan dioptimalkan pengabdiannya untuk melayani dan menangani kebutuhan penerima manfaat.

Misalnya, untuk memastikan layanan kepada lansia terutama lansia yang tinggal tanpa keluarga. “Para pendamping nanti bisa membantu memasak untuk memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi,” kata Mensos.

Untuk peningkatan kualitas DTKS, Kemensos telah melakukannya secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan. Termasuk dengan penggunaan teknologi berbasis satelit yakni geo-tagging. 

Kemensos juga membangun sistem berbasis digital yakni aplikasi cekbansos yang lebih partisipatif dan transparan.

Dalam raker tersebut, sejumlah anggota dewan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Mensos. 

Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily menekankan pentingnya program Rutilahu berada di Kemensos dan tidak ada duplikasi di kementerian lain.

Anggota Komisi VIII Iskan Qolba Lubis juga menyampaikan pentingnya program Rutilahu. 

“Dengan Rutilahu ini bisa langsung dan efetif mempercepat pengentasan kemiskinan,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Sebelumnya di hari yang sama, Mensos menghadiri Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan perwakilan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri PAN RB, dan Ketua DPD RI dengan pembahasan perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana.

Read More

Penerapan GCG Petrokimia Gresik Dapat Skor 'Sangat Baik' dari BPKP

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Penerapan good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan Petrokimia Gresik mendapatkan skor 94,06 atau kategori 'Sangat Baik' dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo menuturkan, hasil asesmen GCG di Petrokimia Gresik terus meningkat selama tiga tahun terakhir.

“Penerapan GCG dalam rangka memberikan layanan terbaik merupakan pondasi bagi keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi tantangan untuk mencapai kinerja excellent,” tutur Dwi Satriyo dalam keterangan, Kamis (14/4/2022).

Dwi Satriyo mengungkapkan, satu dari enam aspek penilaian berhasil meraih skor sempurna, yaitu terkait komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan. 

Sementara aspek Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta aspek lainnya meskipun belum mendapat skor sempurna tetap masuk dalam kategori ‘Sangat Baik’.

Skor asesmen GCG Petrokimia Gresik pada 2019 mencapai 91,86, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 93,53, dan skor sesmen 2021 juga kembali meningkat. 

Dwi Satriyo mengatakan, konsistensi Petrokimia Gresik dalam meningkatkan skor GCG dapat terwujud berkat pemutakhiran perangkat GCG yang dilakukan secara terus menerus, peningkatan proses tata kelola dalam penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Direksi, serta pengelolaan GCG yang holistik hingga mencapai anak perusahaan.

Salah satu contoh konkretnya, di tahun 2021 Petrokimia Gresik berhasil mengantongi perpanjangan Sertifikat Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001. 

“Ini merupakan wujud komitmen perusahaan mengoptimalkan penerapan GCG dalam menjalankan operasional dengan prinsip transparansi yang bersih dari praktik penyuapan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara I BPKP Jawa Timur, Triyono mengaku, ada peningkatan signifikan skor GCG dibandingkan dengan assessment sebelumnya. 

"Nilai setinggi ini harus dibarengi dengan komitmen tinggi BOD (Board of Directors) dan staf di Petrokimia Gresik, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan," ujar Triyono.

Read More

2 Rumah Sakit Mewah Enggan Gabung UHC, Komisi C: Jangan Beri Ijin

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pansus LKPJ Wali kota Surabaya Tahun Anggaran 2021 oleh Komisi C DPRD Surabaya, mengumpulkan 17 rumah sakit di Surabaya yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pada Kamis (14/04/2022).

Kerjasama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan ini sangat penting, untuk mendukung program berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP atau KK. Yang menjadi program wali kota Surabaya, sebagai bagian dari Universal Health Coverage (UHC).

Baktiono ketua Pansus LKPJ mengatakan, dari 17 rumah sakit yang belum bekerjasama tersebut, 8 diantaranya sudah memenuhi syarat pertama karena berstatus rumah sakit umum.

"Sedangkan sisanya merupakan rumah sakit khusus yang memang penanganan terhadap pasien tidak ditanggung oleh JKN," ungkapnya.

Namun politisi senior PDIP Surabaya yang juga Ketua Komisi C tersebut menambahkan, dari 8 rumah sakit tersebut, 2 diantaranya enggan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

"Hanya 2 rumah sakit umum yang belum bersedia, yaitu Rumah Sakit Mitra Keluarga dan Rumah Sakit National Hospital. Dengan berbagai alasan internal. Padahal kedua rumah sakit ini sudah terakreditasi dan memenuhi syarat," jelas Baktiono.

Baktiono menegaskan, pihaknya memberikan rekomendasi batas waktu sampai 1 bulan kedepan kepada rumah sakit mewah tersebut untuk menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. 

"Kalau sampai batas waktu 1 bulan tidak bekerjasama, artinya rumah sakit ini mengeksklusifkan sendiri, mencari keuntungan saja, tidak memenuhi aspek sosial. Kita minta Dinkes Surabaya tidak mengeluarkan rekomendasi ijin. karena ijin ini dari pemerintah provinsi," ujarnya.

Baktiono kembali mengatakan, Pansus LKPJ Wali kota Tahun Anggaran 2021 sudah menuntaskan tugasnya, terutama dari sektor kesehatan. 

"Karena program kampanye Eri-Armuji yang berobat hanya menunjukkan KTP belum berjalan maksimal. Karenanya hari ini kita tuntaskan," pungkasnya.

Read More

Jenderal Dudung Dianugerahi Ksatria Padma Negara, Maknanya Dalam

KABARPROGRESIF.COM: (Gianyar) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dianugerahi Ksatria Padma Negara di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Kamis (14/4).

Prosesi penganugerahan Ksatria Padma Negara dilakukan saat Jenderal TNI Dudung melakukan kunjungan kerja ke Kodam IX/Udayana, tepatnya di Taman Yase Puri Ageng Blahbatuh.

Prosesi dihadiri pejabat Forkopimda Bali, Pangdam IX/Udayana, Panglisir (raja-raja) di seluruh Bali, Danpuspomad, Aster Kasad, Danrem 163/Wira Satya, Dandim 1616/Gianyar, Kajari Bali, dan Kajari Gianyar.

Ksatria Padma Negara mengandung arti Ksatria Pelopor Pelindung Negeri.

Setiba di Puri Ageng Blahbatuh Gianyar, Jenderal Dudung disambut Panglisir Puri Ageng Blahbatuh Anak Agung Kakarsana dengan pengalungan bunga serta prosesi penganugerahan Ksatria Padma Negara, yang mengandung arti Ksatria Pelopor Pelindung Negeri.

Panglisir Puri Ageng Blahbatuh Anak Agung Kakarsana menyampaikan bahwa penganugerahan kepada KSAD diharapkan akan membawa kejayaan TNI dan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam memimpin Angkatan Darat (AD).

Ida Pendeta Puri Ageng Blahbatuh, menegaskan bahwa penganugerahan Ksatria Padma Negara kepada Jenderal Dudung telah melalui hasil musyawarah dan penilaian dari para tokoh Puri Ageng Blahbatuh Gianyar.

"Dari hasil penilaian kami, Bapak KSAD layak diberikan anugerah Ksatria Padma Negara karena beliau sebagai pimpinan Angkatan Darat yang memiliki nilai ketaqwaan tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, " ungkapnya.

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dianugerahi gelar Ksatria Padma Negara oleh Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, maknanya dalam, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan rasa terima kasih atas gelar yang diberikan Puri Ageng Blahbatuh.

Menurut Jenderal Dudung, suatu kehormatan bagi dirinya selalu Kepala Staf Angkatan Darat menerima anugerah Ksatria Padma Negara.

"Anugerah ini akan menjadi tanggung jawab dan kepercayaan, semoga saya dalam memimpin Angkatan Darat selalu mengedepankan bahwa kehormatan negara adalah segala-galanya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga dan pertahankan dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," papar Jenderal Dudung.

Read More

Indodax Gandeng Ayobantu.com Salurkan CSR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Perusahaan bursa aset kripto (crypto exchange), Indodax, melakukan aksi sosial bagi masyarakat saat Ramadhan bertajuk Indodax Peduli Berbagi Berkah Ramadhan.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) merupakan kolaborasi antara Indodax dengan Ayobantu.com. 

Ayobantu sudah menjadi mitra penyaluran CSR Indodax dari beberapa waktu yang lalu.

"Ayobantu membantu kami berkoordinasi dengan pihak penerima manfaat. Pelaksanaan kegiatan CSR merupakan bentuk kepedulian Indodax kepada warga membutuhkan," ujar Oscar dalam keterangan resmi, Kamis (14/4/2022).

Pembagian paket sembako dan paket berbuka puasa telah digelar secara serentak pada Rabu (13/4/2022). 

Penerima manfaat dalam CSR pembagian paket sembako dan paket berbuka puasa adalah warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Sementara program pengobatan pasien akan diimplementasikan oleh pihak Ayobantu setelah implementasi bantuan paket sembako dan paket buka puasa. 

Penerima manfaat dari pengobatan ini yaitu para pasien penderita penyakit kritis yang memerlukan bantuan dana sesegera mungkin.

Sementara itu CEO AyoBantu Agnes Yuliavitriani menambahkan, Indodax sebagai Brand Peduli yang selama ini sudah berkolaborasi dengan pihak Ayobantu untuk melaksanakan program program CSR lainnya seperti bantuan korban bencana alam, CSR kesehatan, dan lain sebagainya.

"Kami berharap kehadiran kami sebagai platform donasi di Indonesia dapat terus menjembatani kegiatan amal dan CSR yang dilakukan oleh perusahaan bagi para penerima manfaat," ucap Agnes.

Read More

Kapolri Ungkap 117 Orang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyelewengan BBM

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya telah menindak tegas pelaku kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM).

Total ada 117 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Kami melaporkan bahwa kita telah melakukan penegakan hukum terhadap 117 tersangka dan 81 kasus saat ini sedang berproses," ujar Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Sigit menuturkan bahwa upaya penegakan hukum tersebut dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

Apalagi, kebutuhan BBM bersubsidi saat ini tengah meningkat.

"Karena memang ada disparitas harga yang cukup tinggi. Kebutuhan industri yang cukup tinggi sehingga mereka berusaha untuk mengambil kebutuhan minyak dari SPBU. Demikian juga SPBU subsidi yang tentunya ini menjadi beban pemerintah," jelas Sigit.

Namun begitu, Sigit masih belum menjelaskan secara rinci mengenai modus yang dilakukan para tersangka.

Yang jelas, penindakan ini sebagai upaya Polri untuk menjawab isu kelangkaan BBM.

"Alhamdulillawh bahwa saat ini kita mulai lihat bahwa antrean terkait dengan kelangkaan solar sudah mulai berkurang," pungkasnya.

Read More

Bantah Klaim Luhut, LaNyalla Expose Big Data DPD RI Kamis, 14 April 2022 - 21:42 WIB

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menghentikan pernyataan inkonstitusional yang membuat gaduh, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," kata LaNyalla saat Public Expose Big Data DPD RI, Kamis (14/4/2022).

LaNyalla mengatakan, Public Expose Big Data DPD RI ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memberikan informasi ke publik di ruang terbuka, wajib membuka datanya apabila diminta," katanya.

LaNyalla juga mengutip Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008. Terutama poin 1 yang menyebut, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat.

"Di poin 1 F disebutkan, hal itu meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum," katanya.

Ditegaskannya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Public Expose Big Data DPD RI mengungkap perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu Sosial, Ekonomi dan Politik.

"Ekspose Publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi, yang mengatakan bahwa dari temuan Big Data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," katanya.

Dijelaskan LaNyalla, ia juga telah menyampaikan secara terbuka, kegiatan atau pernyataan elit politik, baik itu menteri atau ketua partai, terkait penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode justru tidak direspon positif oleh publik.

"Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD RI, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan Big Data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 Provinsi di Indonesia," katanya.

Lewat Big Data ini, DPD RI juga mengetahui bagaimana respon publik terhadap Pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM.

"Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya.

Dalam public expose yang disampaikan Founder Evello, Dudy Rudianto, yang juga rekanan DPD, diungkap sejumlah poin.

Pertama, DPD RI meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 pada tri-mester awal tahun 2022 cenderung turun. 

Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

Kedua, DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. 

Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

Ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi. 

Dari soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng.

Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

Dan terakhir, merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. 

Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.

Read More

Kejagung Kembali Sita Lahan Milik Tersangka Kasus Korupsi LPEI

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Penyidik bersama Tim Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali melakukan tindakan penyitaan barang bukti kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2013-2019.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, aset yang disita dari tangan tersangka JD dan afiliasinya di kawasan Mojokerto dan Gresik, Provinsi Jawa Timur.

"Aset yang disita merupakan aset tersangka JD dan pihak yang terafiliasi dengan tersangka yang berada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik," uja Ketut Sumedana, Rabu, 13 April 2022.

Ketut mengungkapkan aset tersebut antara lain berada di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 125/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 Maret 2022, dilakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan Pabrik PT. Mount Dreams Indonesia di Jalan Raya Ngoro-Mojosari No.1 Desa Kembangsri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan total luas ±58.139 M2.

Sedangkan di Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 112/Pen.Pid/2022/PN. GSK tanggal 14 Maret 2022 dan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 130/Pen.Pid/2022/PN.GSK tanggal 24 Maret 2022, dilakukan penyitaan berupa tanah dan bangunan Pabrik Kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead/PT Mount Dreams Indonesia di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik di atas 22 (dua puluh dua) bidang tanah milik Tersangka JD dan 1 (satu) bidang tanah milik SBW (pihak yang terafiliasi dengan Tersangka JD) dengan total keseluruhan sejumlah 82.331 M2.

Menurut Kapuspenkum, kegiatan penyitaan di Kabupaten Gresik disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Gresik, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Camat serta Lurah setempat. 

Selanjutnya dilakukan pemasangan tanda penyitaan dan tindakan pengamanan terhadap barang bukti.

"Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya," Pungkasnya. (Arf)

Read More

Sebelum Mudik, Cek Dulu Plat Kendaraan karena Polisi Akan Berlakukan Dua Aturan Ini Secara Bersamaan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan penerapan skema satu arah (one way),contra flowdan ganjil genap untuk kendaraan pemudik Lebaran 2022.

"Kami mengambil langkah intervensi, dibutuhkan manajemen kapasitas jalan paling sederhana akan menambah satu lajur dicontra flow. Jika masih kurang, akanone waydari Jakarta menuju arah timur (Jawa Tengah)," kata Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/4).

Firman menyampaikan penerapan satu arah akan diberlakukan jika penerapancontra flowtak berjalan efektif. Selain skema satu arah ganjil genap juga akan diberlakukan demi kelancaran masyarakat selama mudik.

"Pada pelaksanaan mudik akan kita terapkan kebijakanone waydan ganjil genap secara bersamaan," ujar Firman.

Firman menyebut skema satu arah akan diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022 atau di hari terakhir masyarakat masuk kerja. Sebab, pemerintah telah menetapkan 29 Maret cuti Lebaran.

Penerapan satu arah akan diberlakukan selama tiga hari yaitu 28-30 April. Firman menghimbau masyarakat untuk melihat lagi plat kendaraan yang digunakan untuk mudik sesuai dengan tanggal.

"Dari jumlah kendaraan yang diprediksi juga akan mudik, one way akan kita lengkapi dengan ganjil genap. Ini harus kami lakukan lagi dan kami informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menyiapkan diri sebelum berangkat kendaraan yang akan digunakan berpelat nomor apa dan kapan bisa digunakan," jelasnya.

Irjen Firman menambahkan, nantinya akan ada petugas yang akan memandu di lapangan. Para petugas tersebut bakal mengarahkan masyarakat masuk kegatetol di wilayah masing-masing.

Firman juga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Bina Marga. Menurut Firman, keputusan kebijakan tersebut diambil sesuai hasil perhitungan para ahli di bidang jalan.

"Karena hasil perhitungannya, jika kondisi normal jalan harus menerima arus lalu lintas sekitar 200 ribu kendaraan maka tidak bergerak. Sehingga kita terapkan kebijakan ini," ucapnya.

Berikut rute pengalihan arus mudik one way:

1. Kamis (28/4) pukul 17.00 WIB - 24.00 WIB dimulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

2. Jumat (29/4) pukul 07.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

3. Sabtu (30/4) pukul 07.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

4. Minggu (1/5) pukul 07.00 WIB - 12 WIB mulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Sedangkan, rute pengalihan arus balik one way sebagai berikut:

1. Jumat (6/5) pukul 14.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek).

2. Sabtu (7/5) pukul 07.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 3 + 500 (Gerbang Tol Halim)

3. Minggu (8/5) mulai pukul 07.00 WIB hingga Senin (9/5) pukul 03.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 3 + 500 (Gerbang Tol Halim).

4. Polri juga dapat memberlakukan sistem one way mulai KM 442 (Gerbang Tol Bawen) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas yang terjadi di lapangan.

Read More