Jumat, 15 April 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Gianyar) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dianugerahi Ksatria Padma Negara di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Kamis (14/4).

Prosesi penganugerahan Ksatria Padma Negara dilakukan saat Jenderal TNI Dudung melakukan kunjungan kerja ke Kodam IX/Udayana, tepatnya di Taman Yase Puri Ageng Blahbatuh.

Prosesi dihadiri pejabat Forkopimda Bali, Pangdam IX/Udayana, Panglisir (raja-raja) di seluruh Bali, Danpuspomad, Aster Kasad, Danrem 163/Wira Satya, Dandim 1616/Gianyar, Kajari Bali, dan Kajari Gianyar.

Ksatria Padma Negara mengandung arti Ksatria Pelopor Pelindung Negeri.

Setiba di Puri Ageng Blahbatuh Gianyar, Jenderal Dudung disambut Panglisir Puri Ageng Blahbatuh Anak Agung Kakarsana dengan pengalungan bunga serta prosesi penganugerahan Ksatria Padma Negara, yang mengandung arti Ksatria Pelopor Pelindung Negeri.

Panglisir Puri Ageng Blahbatuh Anak Agung Kakarsana menyampaikan bahwa penganugerahan kepada KSAD diharapkan akan membawa kejayaan TNI dan Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam memimpin Angkatan Darat (AD).

Ida Pendeta Puri Ageng Blahbatuh, menegaskan bahwa penganugerahan Ksatria Padma Negara kepada Jenderal Dudung telah melalui hasil musyawarah dan penilaian dari para tokoh Puri Ageng Blahbatuh Gianyar.

"Dari hasil penilaian kami, Bapak KSAD layak diberikan anugerah Ksatria Padma Negara karena beliau sebagai pimpinan Angkatan Darat yang memiliki nilai ketaqwaan tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, " ungkapnya.

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dianugerahi gelar Ksatria Padma Negara oleh Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, maknanya dalam, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan rasa terima kasih atas gelar yang diberikan Puri Ageng Blahbatuh.

Menurut Jenderal Dudung, suatu kehormatan bagi dirinya selalu Kepala Staf Angkatan Darat menerima anugerah Ksatria Padma Negara.

"Anugerah ini akan menjadi tanggung jawab dan kepercayaan, semoga saya dalam memimpin Angkatan Darat selalu mengedepankan bahwa kehormatan negara adalah segala-galanya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus kita jaga dan pertahankan dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa," papar Jenderal Dudung.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Perusahaan bursa aset kripto (crypto exchange), Indodax, melakukan aksi sosial bagi masyarakat saat Ramadhan bertajuk Indodax Peduli Berbagi Berkah Ramadhan.

CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility (CSR) merupakan kolaborasi antara Indodax dengan Ayobantu.com. 

Ayobantu sudah menjadi mitra penyaluran CSR Indodax dari beberapa waktu yang lalu.

"Ayobantu membantu kami berkoordinasi dengan pihak penerima manfaat. Pelaksanaan kegiatan CSR merupakan bentuk kepedulian Indodax kepada warga membutuhkan," ujar Oscar dalam keterangan resmi, Kamis (14/4/2022).

Pembagian paket sembako dan paket berbuka puasa telah digelar secara serentak pada Rabu (13/4/2022). 

Penerima manfaat dalam CSR pembagian paket sembako dan paket berbuka puasa adalah warga Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Sementara program pengobatan pasien akan diimplementasikan oleh pihak Ayobantu setelah implementasi bantuan paket sembako dan paket buka puasa. 

Penerima manfaat dari pengobatan ini yaitu para pasien penderita penyakit kritis yang memerlukan bantuan dana sesegera mungkin.

Sementara itu CEO AyoBantu Agnes Yuliavitriani menambahkan, Indodax sebagai Brand Peduli yang selama ini sudah berkolaborasi dengan pihak Ayobantu untuk melaksanakan program program CSR lainnya seperti bantuan korban bencana alam, CSR kesehatan, dan lain sebagainya.

"Kami berharap kehadiran kami sebagai platform donasi di Indonesia dapat terus menjembatani kegiatan amal dan CSR yang dilakukan oleh perusahaan bagi para penerima manfaat," ucap Agnes.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pihaknya telah menindak tegas pelaku kasus penyelewengan bahan bakar minyak (BBM).

Total ada 117 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Kami melaporkan bahwa kita telah melakukan penegakan hukum terhadap 117 tersangka dan 81 kasus saat ini sedang berproses," ujar Sigit dalam rapat koordinasi lintas sektor di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Sigit menuturkan bahwa upaya penegakan hukum tersebut dilakukan agar distribusi BBM bersubsidi dapat tepat sasaran.

Apalagi, kebutuhan BBM bersubsidi saat ini tengah meningkat.

"Karena memang ada disparitas harga yang cukup tinggi. Kebutuhan industri yang cukup tinggi sehingga mereka berusaha untuk mengambil kebutuhan minyak dari SPBU. Demikian juga SPBU subsidi yang tentunya ini menjadi beban pemerintah," jelas Sigit.

Namun begitu, Sigit masih belum menjelaskan secara rinci mengenai modus yang dilakukan para tersangka.

Yang jelas, penindakan ini sebagai upaya Polri untuk menjawab isu kelangkaan BBM.

"Alhamdulillawh bahwa saat ini kita mulai lihat bahwa antrean terkait dengan kelangkaan solar sudah mulai berkurang," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah menghentikan pernyataan inkonstitusional yang membuat gaduh, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," kata LaNyalla saat Public Expose Big Data DPD RI, Kamis (14/4/2022).

LaNyalla mengatakan, Public Expose Big Data DPD RI ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memberikan informasi ke publik di ruang terbuka, wajib membuka datanya apabila diminta," katanya.

LaNyalla juga mengutip Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008. Terutama poin 1 yang menyebut, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat.

"Di poin 1 F disebutkan, hal itu meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum," katanya.

Ditegaskannya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.

Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, Public Expose Big Data DPD RI mengungkap perbincangan publik pengguna media sosial terhadap isu Sosial, Ekonomi dan Politik.

"Ekspose Publik ini penting. Karena, sebelumnya, secara terbuka saya telah membantah klaim yang disampaikan Menko Maritim dan Investasi, yang mengatakan bahwa dari temuan Big Data, ada sekitar 110 juta masyarakat pengguna media sosial yang menghendaki penundaan Pemilu atau Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," katanya.

Dijelaskan LaNyalla, ia juga telah menyampaikan secara terbuka, kegiatan atau pernyataan elit politik, baik itu menteri atau ketua partai, terkait penundaan pemilu atau masa jabatan presiden 3 periode justru tidak direspon positif oleh publik.

"Dan sebagai bagian dari keterbukaan informasi, saya sampaikan bahwa DPD RI, sejak dua tahun ini memang telah menggunakan Big Data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 Provinsi di Indonesia," katanya.

Lewat Big Data ini, DPD RI juga mengetahui bagaimana respon publik terhadap Pandemi Covid-19 saat ini, dan inflasi serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan BBM.

"Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," katanya.

Dalam public expose yang disampaikan Founder Evello, Dudy Rudianto, yang juga rekanan DPD, diungkap sejumlah poin.

Pertama, DPD RI meyakini bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap Covid-19 pada tri-mester awal tahun 2022 cenderung turun. 

Ada kecenderungan masyarakat ingin agar hidupnya kembali normal, terutama terkait dengan sektor ekonomi.

Kedua, DPD RI juga meyakini adanya keinginan yang kuat dari masyarakat agar Pemerintah berada pada garda terdepan pemulihan ekonomi. 

Dari analitik Big Data, DPD RI melihat ini sebagai salah satu alasan mengapa Gerakan Vaksin Covid-19 sukses dan bisa diterima masyarakat.

Ketiga, sejak Februari 2022, masyarakat mulai mengeluhkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak membantu harapan pemulihan ekonomi. 

Dari soal polemik pencairan Jaminan Hari Tua, naiknya harga kedelai dan kelangkaan minyak goreng.

Keempat, ada kecenderungan pendapat yang kuat di masyarakat, jika pemerintah kalah menghadapi aksi mafia dan kartel minyak goreng dan rasa frustasi yang tinggi dari masyarakat, terhadap kemampuan pemerintah menyelesaikan masalah ekonomi.

Dan terakhir, merebaknya isu penundaan pemilu 2024 membuat rasa kecewa publik meningkat. 

Melalui big data dapat ditangkap kecenderungan turunnya kesukaan terhadap Presiden Joko Widodo dan meningkatnya rasa pesimis bahwa Presiden dan jajaran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Jaksa Penyidik bersama Tim Pengelolaan Barang Bukti pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung kembali melakukan tindakan penyitaan barang bukti kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada 2013-2019.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, aset yang disita dari tangan tersangka JD dan afiliasinya di kawasan Mojokerto dan Gresik, Provinsi Jawa Timur.

"Aset yang disita merupakan aset tersangka JD dan pihak yang terafiliasi dengan tersangka yang berada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Gresik," uja Ketut Sumedana, Rabu, 13 April 2022.

Ketut mengungkapkan aset tersebut antara lain berada di Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 125/Pen.Pid/2022/PN Mjk tanggal 23 Maret 2022, dilakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan Pabrik PT. Mount Dreams Indonesia di Jalan Raya Ngoro-Mojosari No.1 Desa Kembangsri Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan total luas ±58.139 M2.

Sedangkan di Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 112/Pen.Pid/2022/PN. GSK tanggal 14 Maret 2022 dan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 130/Pen.Pid/2022/PN.GSK tanggal 24 Maret 2022, dilakukan penyitaan berupa tanah dan bangunan Pabrik Kertas PT Summit Paper dan PT Gunung Gilead/PT Mount Dreams Indonesia di Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik di atas 22 (dua puluh dua) bidang tanah milik Tersangka JD dan 1 (satu) bidang tanah milik SBW (pihak yang terafiliasi dengan Tersangka JD) dengan total keseluruhan sejumlah 82.331 M2.

Menurut Kapuspenkum, kegiatan penyitaan di Kabupaten Gresik disaksikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Gresik, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dan Camat serta Lurah setempat. 

Selanjutnya dilakukan pemasangan tanda penyitaan dan tindakan pengamanan terhadap barang bukti.

"Terhadap aset-aset para tersangka yang telah disita tersebut, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya," Pungkasnya. (Arf)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan penerapan skema satu arah (one way),contra flowdan ganjil genap untuk kendaraan pemudik Lebaran 2022.

"Kami mengambil langkah intervensi, dibutuhkan manajemen kapasitas jalan paling sederhana akan menambah satu lajur dicontra flow. Jika masih kurang, akanone waydari Jakarta menuju arah timur (Jawa Tengah)," kata Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/4).

Firman menyampaikan penerapan satu arah akan diberlakukan jika penerapancontra flowtak berjalan efektif. Selain skema satu arah ganjil genap juga akan diberlakukan demi kelancaran masyarakat selama mudik.

"Pada pelaksanaan mudik akan kita terapkan kebijakanone waydan ganjil genap secara bersamaan," ujar Firman.

Firman menyebut skema satu arah akan diberlakukan mulai Kamis, 28 April 2022 atau di hari terakhir masyarakat masuk kerja. Sebab, pemerintah telah menetapkan 29 Maret cuti Lebaran.

Penerapan satu arah akan diberlakukan selama tiga hari yaitu 28-30 April. Firman menghimbau masyarakat untuk melihat lagi plat kendaraan yang digunakan untuk mudik sesuai dengan tanggal.

"Dari jumlah kendaraan yang diprediksi juga akan mudik, one way akan kita lengkapi dengan ganjil genap. Ini harus kami lakukan lagi dan kami informasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menyiapkan diri sebelum berangkat kendaraan yang akan digunakan berpelat nomor apa dan kapan bisa digunakan," jelasnya.

Irjen Firman menambahkan, nantinya akan ada petugas yang akan memandu di lapangan. Para petugas tersebut bakal mengarahkan masyarakat masuk kegatetol di wilayah masing-masing.

Firman juga menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) bersama Dirjen Perhubungan Darat dan Dirjen Bina Marga. Menurut Firman, keputusan kebijakan tersebut diambil sesuai hasil perhitungan para ahli di bidang jalan.

"Karena hasil perhitungannya, jika kondisi normal jalan harus menerima arus lalu lintas sekitar 200 ribu kendaraan maka tidak bergerak. Sehingga kita terapkan kebijakan ini," ucapnya.

Berikut rute pengalihan arus mudik one way:

1. Kamis (28/4) pukul 17.00 WIB - 24.00 WIB dimulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

2. Jumat (29/4) pukul 07.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

3. Sabtu (30/4) pukul 07.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

4. Minggu (1/5) pukul 07.00 WIB - 12 WIB mulai dari KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Sedangkan, rute pengalihan arus balik one way sebagai berikut:

1. Jumat (6/5) pukul 14.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 47 (Tol Jakarta - Cikampek).

2. Sabtu (7/5) pukul 07.00 WIB - 24.00 WIB mulai dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 3 + 500 (Gerbang Tol Halim)

3. Minggu (8/5) mulai pukul 07.00 WIB hingga Senin (9/5) pukul 03.00 WIB dari KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 3 + 500 (Gerbang Tol Halim).

4. Polri juga dapat memberlakukan sistem one way mulai KM 442 (Gerbang Tol Bawen) dengan mempertimbangkan kondisi volume lalu lintas yang terjadi di lapangan.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan pada dua pengeroyok Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polda Metro Jaya, AKP Rudi Wira saat demonstrasi 11 April 2022. 

AKP Rudi Wira dikeroyok saat melakukan rekayasa lalu lintas di Tol Dalam Kota sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Para pelaku sudah mulai terciduk!!,” tulis akun Instagram @gegana_id seperti yang dikutip Hops.ID pada Kamis 14 April 2022.

Dua orang yang ditangkap tersebut bernama Muhammad Naufal Nur Akbar dan Ja'far Sodiq. Salah satu dari mereka diduga mantan anggota Laskar FPI.

Momen ketika penangkapan Ja'far Sodiq juga diunggah di media sosial. Salah satunya diunggah oleh pegiat media sosial Denny Siregar di akun Twitter pribadinya @Dennysiregar7.

Nampak dalam video itu, beberapa anggota polisi menjemput Ja'far Sodiq dirumahnya. Polisi kemudain menjelaskan kepada yang bersangkutan dan orang tuanya akan meminta keterangan terduga di kantor polisi.

2 pemuda diamankan karena diduga serang anggota Polantas

“Kita nanti minta keterangan Jafar di kantor ya seputar kemaren aksi. Terus baju-baju ini nanti kamu bawa semua ya,” ujar salah satu anggota polisi.

Polantas di hadang massa aksi demo 11 April

Beberapa saat kemudian orang tua atau ayah Ja'far Sodiq datang dan kembali diberikan penjelasan oleh anggota polisi yang akan melakukan penangkapan.

“Kami dari polda metro Pak terus ini terkait aksi Unras (unjuk rasa) yang di DPR kemaren jadi kami ada surat perintah untuk penangkapan untuk mengambil keterangan dari Ja’far,”terang anggota polisi tersebut.

Penjelasan sempat terpotong karena tiba-tiba ibu dari Jafar tak bisa menahan tangisnya dan hars ditenangkan suaminya. ”Enggak apa-apa,” ujar ayah Ja'far Sodiq sambil mengelus pundak istrinya.

Penangkapan dilakukan dilakukan di rumah terduga pelaku pengeroyokan.

Polisi kemudian melanjutkan penjelasan terkait penangkapan Ja'far Sodiq. ”Iya enggak apa-apa ambil keterangan aja. Ini surat perintah tugas kami juga ada pak, kalau memang baju yang digunakan ada di rumah semua ya kami juga perlu, jadi kami bawa jafar dulu ke kantor,” tuturnya.

“Jadi nanti kalau jafar terbukti atau tidak nanti 1x24 jam yang penting kooperatif Jakar gitu ya,” lanjutnya.

Polisi tangkap 2 pemuda penyerang polisi lalu lintas atau polantas demo 11 April diduga mantan laskar FPI Gun Romli: Bani Rizieq ditangkap.

Denny Siregar pun kemudian berkomentar atas penangkapan yang dilakukan oleh polisi pada Ja'far Sodiq. “Langsung kicep, akibat gak mikir panjang diajak ngerusak mau aja.. Kasian emaknya,” tulis Denny Siregar.

Pegiat media sosial lain Guntur alias Gun Romli juga ikut mengapresiasi penangkapan para pengeroyok polisi di demo 11 April 2022. Diduga salah satu pelaku adalah mantan anggota laskar FPI.

Hal ini nampak dari foto Muhammad Naufal Nur Akbar yang tengah ikut mengamankan kegiatan FPI dengan mengenakan pakaian khas laskar. “Yaah Bani Rijek lagi ditangkap, mengeroyok polisi,” tulisnya.

Senada dengan Gun Romli, pegiat media sosial lain Eko Kuntadhi juga mengabarkan penangkapan para pengeroyok anggota Polantas di demo 11 April 2022. “Laskar yang menyerang polisi lalu lintas kini sudah diciduk,” tulis @_ekokuntadhi.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak empat saksi dari Kementerian Perdagangan diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, pada Januari 2021 sampai Maret 2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut keempat saksi berinisial I, EJ, FO, dan S. Ketut menyebut seluruhnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Verifikator pada Kemendag.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelas Ketut melalui keterangan tertulis, Kamis (14/4).

Selama proses penyidikan, Kejagung telah mengendus dua perusahaan eksportir yang diduga mendapat persetujuan ekspor, meski dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

Persyaratan yang dimaksud adalah kewajiban distribusi dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan harga penjualan dalam negeri (domestic price obligation/DPO).

Kedua perusahaan itu adalah PT MONI dan PT KIAS. Persetujuan ekspor kepa dua eksportir itu dikeluarkan oleh Kemendag atas rekomendasi Kementerian Perindustrian. 

Kejagung menduga ada gratifikasi yang muncul dalam proses penerbitan persetujuan ekspor tersebut.


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i meragukan keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SFL) dari pemkot Surabaya, yang dimiliki pihak manajemen Tunjungan Plaza (TP) 5. Menyusul insiden kebakaran terhadap pusat perbelanjaan modern tersebut pada Rabu malam (13/04/2022).

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, dirinya mendapat informasi Izin Layak Huni (ILH) TP 5 sudah berakhir Januari 2021. 

Semenstinya, sebagai pengganti ILH yang sudah kadaluarsa berlakunya, TP 5 mengajukan SLF ke Pemkot.

“Tapi kenyataannya sudah setahun lebih, TP 5 belum mengantongi SLF. Sedangkan TP 6 sudah memiliki SLF tertanggal 17 September 2020,” ungkapnya.

Imam menambahkan jika informasi ini benar, pemilik dan pengelola TP 5 betul-betul sembrono. 

"Sangat mungkin kebakaran terjadi karena bangunan dan gedung TP 5 tidak pernah diuji dan lolos uji kelayakannya,” terangnya.

Menurut Imam, SLF Bangunan Gedung sudah diatur di Perwali No 14 Tahun 2018. Semua bangunan gedung di Surabaya wajib mengantongi SLF, termasuk bangunan strata title seperti Tunjungan Plaza.

Imam menjelaskan, SLF diberikan kepada bangunan gedung dengan pemeriksan sangat ketat. 

Mulai dari aspek persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan dan persyaratan kemudahan.

Sejumlah OPD dilibatkan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi, sebelum diterbitkan SLF. 

Diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Dinas PU Bina Marga.

Kalau TP 5 tidak punya SLF, operasional TP 5 sudah seharusnya dihentikan pemkot Surabaya.

“Tolong dihentikan operasionalnya sampai mempunyai SLF. Ini demi kepentingan keselamatan publik. Baik pegawai, pemilik toko maupun pengunjung TP 5,” tegas Imam.

Imam mengaku kecurigaannya terhadap keberadaan SLF tersebut diawali, setelah mendengar cerita beberapa saksi mata di lokasi kebakaran. 

Mulai dari sprinkle yang tidak berfungsi hingga petugas sekuriti TP 5 yang terlihat gagap dan bingung saat kali pertama melihat kobaran api.



KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Kemanunggalan antara TNI dan rakyat di Kabupaten Klungkung, Bali kian terlihat semakin kental.

Bukan hanya dalam kegiatan keagamaan saja. Namun, upaya memajukan pembangunan di daerah itu tak luput dari adanya peran TNI.

Seperti adanya perbaikan jalan di Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan pada Sabtu, 15 April 2022 pagi.

Selain melibatkan warga, perbaikan jalan itu juga mendapat dukungan dari pihak Kodim 1610/Klungkung. Beberapa personel pun, diterjunkan di lokasi itu untuk membantu perbaikan akses jalan tersebut.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat, S.H, M. Si, menjelaskan sebagai aparat maupun Satuan kewilayahan, pihaknya menghimbau personelnya untuk bisa membaur dengan masyarakat.

“Dalam kegiatan apapun, mereka (personel) harus bisa terjun dan membantu masyarakat,” ujar Dandim.

Dirinya menambahkan, Kemanunggalan TNI dan rakyat di wilayah teritorialnya yang selama ini sudah terjalin dengan baik, harus bisa dirawat dan terus dijaga.

“Sebab, Kemanunggalan TNI dan rakyat itu senjata utama kita dalam mencegah berbagai ancaman yang nantinya bisa memecah belah Persatuan dan Kesatuan,” bebernya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membentuk satuan tugas (Satgas) pangan daerah. 

Satgas tersebut dibentuk untuk memantau ketersediaan bahan pokok pangan jelang Lebaran.

Tito meminta berbagai pihak mewaspadai potensi kenaikan harga pangan jelang Lebaran.. 

Menurutnya, masyarakat yang didominasi dari kalangan menengah dan menengah ke bawah akan mempengaruhi pola supply dan demand urusan pangan.

Oleh karena itu, dia menekankan perlunya kolaborasi pemerintah pusat dengan Pemda untuk menjaga ketersediaan bahan pangan, baik dari dalam negeri, impor, serta kelancaran distribusi. 

Dalam konteks Pemda, pihaknya telah membentuk Satgas Pangan di daerah.

"Satgas tersebut diisi oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas memonitor harga-harga kebutuhan masyarakat setiap hari," kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3/2022).

Nantinya, kata dia, hasil monitor tersebut dilaporkan ke posko Kemendagri melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. 

Data-data terkait harga tersebut kemudian akan disampaikan ke sejumlah kementerian/lembaga terkait.

“Jadi begitu ada terjadi perubahan kenaikan harga, maka harus segera cek apakah problemnya ketersediaannya yang kurang, artinya suplainya yang kurang atau distribusinya yang macet," ujarnya.

"Ini harus kerja sama dengan lintas sektoral dan saya minta Satgas ini untuk koordinasi dengan Satgas lain (Satgas Pangan Polri),” tuturnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo memimpin penyerahan bantuan paket sembako kepada perwakilan dari kalangan buruh Jatim di Sidoarjo, Kamis (14/4/2022).

Sebagai wujud kepedulian Polri pada buruh terdampak Covid-19, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menyerahkan bantuan 2.500 paket sembako kepada perwakilan penerima bantuan dari kalangan buruh Jawa Timur melalui Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo di Sidoarjo, Kamis (14/4/2022).

Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menyampaikan, pemberian bantuan paket sembako dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada buruh di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, merupakan wujud kepedulian Polri akan adanya dampak dari pandemi Covid-19.

“Dua tahun kita berhadapan dengan Covid-19, tentunya mengakibatkan bermacam dampak bagi masyarakat. Seperti perekonomian, bahkan tidak sedikit masyarakat terhenti pekerjaannya. Sebab itu, Polri memberikan bantuan paket sembako agar dapat meringankan beban yang dialami, termasuk oleh buruh,” jelasnya.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive