Minggu, 24 April 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, mengajak masyarakat mengawal proses hukum mafia minyak goreng. 

La Nyalla berharap para mafia yang merugikan masyarakat benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal.

Terkait penangkapan empat mafia orang mafia minyak goreng, Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah ini hanya diselesaikan proses hukum semata karena telah merugikan keuangan negara hasil aktivitas ekspor.

"Saya meminta kesungguhan para penegak hukum agar mereka diberikan hukuman berat. Saya juga mengingatkan agar pemerintah mengembalikan harga minyak goreng agar rakyat dapat segera kembali menjalani usahanya dengan tenang," ujar La Nyalla, Sabtu (23/4).

La Nyalla mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya proses hukum jangan sampai mereka lolos dari jerat hukum dan melenggang menikmati uang hasil korupsi. Sementara rakyat terus gigit jari di tengah sistem pemerintahan oligarki.

"Saya juga mengajak masyarakat luas untuk mengawasi 88 perusahaan lainnya. Dan sangat mungkin masih ada perusahaan lain yang telah menyelewengkan CPO dan menyebabkan kelangkaan minyak goreng," kata bekas ketua umum PSSI ini.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung akhirnya turun tangan atas dugaan adanya mafia minyak goreng yang menyebabkan harganya melambung tinggi.

Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin persetujuan ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengungkapkan ada sekitar 88 perusahaan eksportir crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, yang diawasi Kejagung. 



KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bakal menerapkan sistem satu arah atau one way untuk mencegah penumpukan kendaraan di jalan tol saat arus mudik dan balik Lebaran 2022.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjend Pol Firman Shantyabudi mengatakan pemberlakuan one way akan menyesuaikan kondisi arus kendaraan yang berangkat dari Jakarta.

"Iya, bentuknya kami menyebut critical floor game, jadi nanti kami akan mengikuti waktu demi waktu perkembangan arus kendaraan yang berjalan," kata Irjend Firman saat meninjau kesiapan arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Sabtu (23/4).

Korlantas Polri telah melakukan simulasi atau uji coba terhadap seluruh jajaran kepolisian yang akan bertugas selama pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran.

Dalam simulasi tersebut, petugas lalu lintas ditekankan secara optimal mengutamakan keselamatan dan kelancaran bersama.

"Kami sudah latihkan mereka akan melaksanakan kegiatan- kegiatan secara terukur disiapkan semaksimal mungkin," jelasnya.

Firman menyampaikan kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik sebelum puncak waktunya.

Seluruh pemudik yang memutuskan pulang ke kampung halaman merayakan Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah, diminta melakukan perjalanan pada H-4 Lebaran atau puncak arus mudik.

Penerapan sistem satu arah dari Jakarta ke Jawa Tengah akan menyesuaikan dengan kondisi.

"Jadi, kami bisa sewaktu-waktu untuk memerintahkan kepada jajaran apabila ada instruksi untuk menerapkan ganjil genap, one way, dan segala macam," terangnya.

Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu yang ada dan mengikuti segala petunjuk petugas.

"Siapkan diri masing-masing selama mudik, sehat dan selamat sampai tujuan," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap Korlantas Polri untuk melakukan pemberlakuan one way, ganjil genap, dan pengaturan lalu lintas lainnya.

Pihaknya menyebut Kementerian Perhubungan akan membantu seluruh jalannya arus mudik dan balik Lebaran 2022 terlaksana lancar.

"Kami sepakat leadership atau pemimpin dari pada kegiatan one way dan ganjil genap itu atas perintah dari Pak Kakorlantas," imbuhnya.

Budi mengatakan pelaksanaan one way maupun ganjil genap bisa saja diberlakukan sebelum puncak arus mudik pada 28 hingga 30 April nanti.

"Kegiatan itu bisa dilakukan lebih awal ke 25 April," tuturnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang dan menembaki Pos Satgas Kodim Mupe Yonif 3 Mar yang berada di Kalikote, Kabupaten Nduga, Papua. Akibat penyerangan itu, satu anggota TNI gugur.

"Mengakibatkan satu orang meninggal atas nama Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman dalam keterangannya, Sabtu, 23 April.

Bahkan, dalam kontak senjata dengan KKB yang berlangsung pada Jumat, 22 April, seorang prajurit atas nama Mayor Mar Lilik Cahyanto menjadi korban luka. Dia terkena recolset peluru bagian bahu.

Untuk kondisi saat ini, Herman menyebut personel TNI masih bersiaga di wilayah Nduga, khususnya di lokasi penembakan. Tujuannya, mengantisipasi serangan tembakan susulan dari KKB.

"Saat ini tidak ada korban jiwa dari sipil," ungkapnya.

Sementara itu, jenazah Pratu Mar Dwi Miftahul Ahyar sudah dibawa ke RSUD Mimika melalui jalur udara. Nantinya, jenazah akan kembali diterbangkan ke kampung halamannya.

"Direncanakan jenazah Pratu Mar Dwi akan dibawa ke Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, hari Minggu 24 April," kata Herman.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur diantaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Nurchahyanto, Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Kabinda Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar Jum’at malam (23/4) melaksanakan kegiatan pertemuan ramah tamah dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pengurus daerah Jawa Timur, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Dalam kesempatan ini turut hadir ketua Dewan pengurus daerah SPSI Jawa Timur Ahmad Fauzi beserta para pengurus SPSI Jawa timur, Kepala Dinas Tenaga kerja jawa timur Himawan Estu Bagijo, Dir Intelkam polda jawa timur Kombes pol Dekananto serta stakeholder terkait lainnya.

Acara pertemuan ini bertujuan untuk memupuk tali silaturahmi antara Forkopimda Provinsi Jawa Timur dengan Serikat Pekerja seluruh Indonesia pengurus daerah Jawa Timur yang sudah terjalin baik selama ini. 

Selain itu, pertemuan ini juga sebagai wadah diskusi serta menampung aspirasi para buruh dan pekerja di Jawa timur.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas menolak permohonan pemohon Dewi Nadya Maharani terkait judical review Undang-Undang Pilkada. 

Namun, MK memberikan beberapa syarat yang bisa mengisi kursi penjabat (Pj) Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam masa transisi 2022/2023 menuju Pilkada serentak 2024 mendatang.

”Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi putusan MK yang dikutip dari website resmi, Sabtu (23/4/2022).

Kemudian, MK memberikan sejumlah syarat bagi pemerintah menunjuk Pj kepala daerah. Salah satunya pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi Pusat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 5/2014].

”Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan,” ucap MK.

Prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, MA.

”Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian), nondepartemen dimaksud,” jelas MK.

Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. 'Jabatan di luar kepolisian' dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri.

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU5/2014].

Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

”Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat diangkat sebagai penjabat kepala daerah,” tegasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Arus mudik lebaran 2022 kian dekat.

Polda Bali ikut bergerak melakukan pengamanan dengan sandi Operasi Ketupat Agung 2022.

5.100 personel dikerahkan melakukan pengamanan.

Jumlah tersebut hampir setengah dari kekuatan Polda Bali yang mencapai kurang lebih 11.000 personel Polri.

Operasi ini digelar khusus untuk pengamanan mengantisipasi gangguan kamtibmas dan gangguan kamseltibcarlantas saat perayaan Hari Raya Idulfitri 1443 H.

Operasi ini bakal melibatkan tim gabungan dari unsur kepolisian, TNI AD, TNI AL, TNI AU, maupun instansi terkait.

Tidak terkecuali pasukan Brimob dari Satbrimob Polda Bali.

Pasukan khusus dari kepolisian ini ikut dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik keluar masuk Bali.

Pasukan Brimob Polda Bali mulai bergerak, siaga penuh di titik-titik ini untuk mengamankan kelancaran arus mudik lebaran 2022.

"Prinsipnya Polda Bali dan segenap unsur terkait lainnya siap melakukan pengamanan.

Total keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan ini sekitar 5.100 personel," kata Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra saat apel gelar pasukan Operasi Ketupat Agung 2022 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar, kemarin.

Irjen Putu Jayan Danu mengatakan arus mudik 2022 diperkirakan mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data sementara, jumlah pemudik yang melintas di pelabuhan Gilimanuk sekitar 17.000 orang atau sekitar ada 4 ribu sampai 5 ribu kendaraan per hari.

Sedangkan di Pelabuhan Padangbai diasumsikan juga dengan jumlah yang jauh lebih kecil yaitu sekitar 200 kendaraan sampai 600 kendaraan dengan jumlah orang sekitar mungkin hampir 4.000-an orang.

"Dari data-data tersebut itu jadi bahan evaluasi kami untuk menghadapi lonjakan arus mudik dengan pola menyiapkan kantong parkir,” ujar Irjen Putu Jayan Danu.

Keberadaan kantong parkir ini untuk mengecek pemudik, apakah sudah vaksin lengkap atau belum.

“Kalau ada yang belum vaksin, kita siapkan vaksin untuk vaksin booster ataupun vaksin kedua," paparnya.

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, meminta agar selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan Satgas Covid-19 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Idulfitri 1443 H.

Hal itu bertujuan untuk memonitor kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19 di area-area yang rawan keramaian tersebut.

“Dorong para pengelola tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Kemudian satgas pangan juga berperan membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga,” paparnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Bogor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor angkat suara terkait aduan pedagang buah di Pasar Bogor, Kurnialih dan Rahman ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas persoalan hukum yang menjerat pamannya, Ujang Sarjana.

Menurut Kepala Kejari Kota Bogor, Sekti Anggraini, perkara yang menjerat kasus Ujang Surjana tersebut adalah perkara pidana pengeroyokan atau penganiayaan murni, dan tidak ada peristiwa pungutan liar (pungli).

”Ya dalam kasus yang kemarin ini viral diadukan keluarga korban, saat kunjungan Presiden, itu sesuai dengan perkara hukum. Itu adalah pidana murni dan tidak ada peristiwa pungli sebagai pemicu tindakan pidana tersebut,” kata Sekti kepada wartawan, Jumat (22/4).

”Dari apa yang dikatakan ada pungli sebagai pemicu tindak pidana tersebut, itu tidak ada,” sambungnya.

Sekti juga menuturkan, sebelumnya pihak terdakwa dalam tahap penyidikan telah mengajukan praperadilan akan tetapi telah ditolak Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor.

”Terdakwa juga telah melakukan praperadilan, namun dimenangkan oleh pihak tergugat yaitu Polresta Bogor Kota,” ucapnya.

Dan berdasarkan hasil penelitian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Bogor terhadap perkara tersebut, dikatakannya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga layak untuk diajukan ke persidangan.

”Dimana saat ini, jalannya persidangan sampai dengan saat ini adalah pembacaan dakwaan dari JPU,” ujar Sekti.

Sebelumnya, Pedagang buah di Pasar Bogor, Kurnialih dan Rahman mendadak jadi perbincangan publik di media sosial (medsos). Keduanya jadi perbincangan setelah video mereka meminta keadilan ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi tersebar di medsos.

Permintaan itu sendiri disampaikan keduanya saat Presiden Jokowi berkunjung ke Pasar Bogor pada Kamis (21/4).

“Kita juga awalnya gak tau kalau Pak Jokowi mau datang ke Pasar Bogor. Kebetulan pas baru pulang dari persidangan ada pak Jokowi, kan momen ya, yaudah dilaporin sekalian,” kata Kurnialih kepada wartawan, Jumat (22/4).

“Yang dilaporin ke Pak Jokowi, sakit hati karena om saya menolak pungli, terus di tangkap polisi,” sambungnya.

Menurutnya, awalnya tidak ada niatan dari dirinya bersama sang adik, Rahman untuk meminta keadilan ke Presiden Jokowi.

Akan tetapi, karena persoalan yang menyangkut pamannya, Ujang Sarjana tidak menemui titik terang hingga sudah menjalani penahanan selama tiga bulan, akhirnya ia dan sang adik memberanikan diri untuk mengadu ke Presiden Jokowi.

Di mana, aduan yang disampaikan terkait pamannya yang menolak pungli tapi malah di tangkap polisi. 

Kemudian, usaha pengacara yang telah dilakukan semaksimal mungkin dengan menyurati kesana-kesni tidak menemui titik terang.

“Spontan juga itu, pengen ngadu soalnya bingung ke siapa lagi. Alhamdulillahnya Pak Jokowi nya dipanggil teh nengok ya dan Pak Jokowi sama rombongannya ngedengerin,” ucap dia.

“Kita juga ga tau disitu banyakan banget, ga Pak Jokowi doang, ada pak Wali Kota, Gubernur hingga Kapolda,” lanjutnya.

Disinggung jawaban Presiden Jokowi terkait permintaannya, diakui Kurnia, orang nomor satu di Indonesia ini hanya menjawab bahwa seharusnya persoalan ini langsung diselesaikan.

“Pak jokowi bilang harusnya langsung diberesin, terus nyuruh Kapolda ini tolong urusin. Kalau kita pengennya A Ujang keluar, pedagang sejahtera bebas pungli,” ujarnya.

Diketahui, kasus penahanan Ujang Sarjana bermula saat ia terlibat adu mulut dengan sekelompok orang saat berjualan di Jalan Bata, Kecamatan Bogor Tengah, tepatnya tak jauh dari Plaza Bogor, sekira pukul 02:00 WIB, 26 November 2021.

Usai kejadian tersebut, sekelompok orang yang terlibat adu mulut rupanya membuat laporan ke Polsek Bogor Tengah atas dugaan pengeroyokan kepada pelapor, pada 2 Desember 2021.

Atas pelaporan tersebut, Ujang Sarjana dilakukan penangkapan pada Senin (17/1/2022) lalu. 



KABARPROGRESIF.COM: (Pekanbaru) Lima anggota Kikav 6/RBT, Pasir Putih diduga terlibat penganiayaan yang menewaskan Prada Yazid Achmad pada Rabu 20 April 2022, sekitar pukul 07.30 WIB.

Mereka telah diproses dan ditahan oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/3 Pekanbaru.

"Ke 5 anggota yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Yazid telah ditahan di Denpom I/3 Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut,” kata Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, melalui KapendamI/BB Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga dalam keteranganya pada Jumat (22/4/2022).

Penahanan ke 5 pelaku tersebut ditegaskan Kapendam I/BB, sebagai wujud dukungan Kodam l Bukit Barisan terhadap proses hukum dan penegakan hukum (Law Supremacy) kepada siapapun prajurit TNI AD di jajarannya.

"Kita semua menjunjung tinggi hukum, azas praduga tak bersalah, proses hukum mengacu kepada pemenuhan alat bukti berupa barang bukti dan keterangan saksi-saksi,” tegas Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga, Kamis (21/4/2022) malam.

Menurut Donald, apabila dari hasil penyelidikan pihak Pomdam I/BB menemukan adanya indikasi keterlibatan prajurit lain terkait tewasnya Prada Yazid di Barak Lajang Tamtama Kikav 6/RBT, maka sanksi tegas akan diberikan kepada prajurit yang terlibat.

"Bila ada alat bukti cukup dan mengarah kepada adanya keterlibatan oknum Prajurit yang terlibat melakukan tindak kekerasan diluar prosedur, pasti akan ditindak tegas sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku," jelas Donald.

Sebelumnya, seorang anggota TNI AD dari kesatuan Kikav 6/RBT Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.Anggota berpangkat Prajurit Dua itu ditemukan tewas di Barak Lajang Tamtama Kikav 6 RBT pada Rabu 20 April 2022, sekitar pukul 07.30 Wib.

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, melalui Kepala Penerangan Kodam I/BB (KapendamI/BB), Kolonel Inf Donald Erickson Silitonga, saat dikonfirmasi membenarkan tewasnya prajurit berpangkat Prada tersebut.

"Iya benar. Masih dalam proses penyelidikan pihak Pomdam," kata Kolonel Donald, Kamis 21/4/2022) malam.Dia mengatakan, saat ini Polisi Militer (PM) masih melakukan olah tempat kejadian perkara.


Sabtu, 23 April 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan agar tidak jadi korban penipuan penggalangan dana fiktif berkedok zakat dan amal jariyah yang marak terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pasalnya, belakangan di bulan Ramadan dan mendekati Lebaran penipuan berkedok sedekah dan amal kerap kali terjadi di kalangan masyarakat.

Bahkan di bulan puasa ini ada oknum yang mengatasnamakan nama Khofifah yang mirip dengan nama Gubernur Jawa Timur dalam melakukan upaya penipuan dengan modus meminta sumbangan untuk disalurkan ke TPQ dan panti asuhan.

“Karena mengatasnamakan amal dan sedekah, kadang masyarakat turut tergoda melakukannya (transfer). Karenanya kita semua harus hati-hati dalam menanggapi pesan digital,” ungkap Khofifah, Sabtu (23/4/2022).

Melihat kondisi tersebut, Khofifah juga meminta masyarakat untuk aktif membaca terkait upaya-upaya pendukung yang bisa mengatasi kasus penipuan.

Ia pun berbagi tips untuk menghindarkan masyarakat dari kasus penipuan. Salah satunya adalah dengan melakukan cek nomor telepon seseorang yang diduga akan atau sedang melakukan penipuan.

“Saat ini mudah bagi masyarakat untuk mengecek nomor telepon tersebut apakah bisa terpercaya atau tidak. Bisa dengan menggunakan aplikasi yang bisa diunduh secara cuma-cuma di smartphone masing-masing,” ujar Khofifah.

Selain itu, jika masyarakat mendapatkan telepon mencurigakan, Khofifah mengajak masyarakat untuk tidak panik menghadapinya.

“Jangan panik, jangan tergesa-gesa mengamini ucapan sang penelpon. Jika mengatasnamakan keluarga atau kerabat dekat, maka harus melakukan konfirmasi kepada pihak yang namanya digunakan,” pintanya.

“Meskipun mengatasnamakan pejabat daerah, sekali lagi masyarakat tidak boleh panik dan jangan lengah. Segeralah lakukan kroscek atau jika dirasa berlebihan segera melapor ke pihak berwajib,” imbaunya dengan tegas.

Seiring meningkatnya kasus-kasus penipuan yang terjadi pada masyarakat, mantan Menteri Sosial RI ini menegaskan kepada masyarakat pentingnya pemahaman literasi digital sejak dini. Mengingat akrabnya teknologi sejak dini mengakibatkan besarnya potensi penipuan.

“Sejak dini harus dikenalkan dengan literasi digital dan hati-hati dalam menyebarkan informasi atau data diri yang sangat privasi,” katanya

“Dengan lebih cakap digital, kita semakin paham penggunaan skill digital karena sejatinya pengguna teknologi sebenarnya dituntut lebih pintar dari teknologinya yaitu dengan literasi digital,” imbuhnya

Sebagai informasi, baru-baru ini, juga ditemukan sebuah modus pesan penipuan yang menggunakan foto profil Gubernur Khofifah pada pesan WhatsApp yang ditujukan kepada sebuah panti asuhan. Penipuan ini berkedok untuk memberikan donasi kepada taman pendidikan Alquran (TPQ) dan panti asuhan.

“Baru-baru ini ada yang menggunakan profil foto saya, namun penulisan namanya salah. Jadi kembali saya ingatkan kepada masyarakat untuk waspada, jangan takut melapor kepada pihak yang berwajib,” katanya.

Menanggapi kejadian tersebut, Khofifah secara tegas menyatakan bahwa pesan tersebut bukan berasal dari dirinya. Tak lupa Khofifah juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan melapor jika sudah pada kondisi yang meresahkan.

Sebaliknya Khofifah juga menerima pesan melalui WhatsApp mengatasnamakan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Staquf Cholil lengkap dengan profil foto beliau. Isinya minta bantuan untuk santunan yatim di berbagai daerah.

“Jangan langsung percaya, klarifikasi dan teliti dengan detail pesan dimaksud. Jangan takut melapor dan segera konfirmasi kepada pihak berwajib agar bisa segera dilakukan tindakan yang lebih terukur dan bisa dicarikan solusinya,” tutup Khofifah.



KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Bantuan tali asih berupa sembako disalurkan langsung oleh Satgas di salah satu Ponpes yang ada di Jalan Marasugun Asso, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Penyaluran itu, dilakukan langsung oleh Dansatgas Pamtas Yonif MR 412/Kostrad, Letkol Inf Moch Renaldy pada Sabtu, 23 April 2022.

Beberapa pengurus Ponpes, sekaligus masyarakat sekitar pun menyambut kedatangan Dansatgas yang saat itu didampingi oleh beberapa Perwira Satgas.

“Penyaluran bantuan ini, diharapkan bisa memberikan manfaat banyak bagi santri yang ada di Ponpes itu,” ujar Dansatgas.

Selain menyalurkan paket bantuan, kedatangan Dansatgas ke Ponpes itu juga ditujukan untuk meningkatkan Kemanunggalan antara TNI dan rakyat yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

“Sehingga, terwujud kekompakan. Tentunya, Kemanunggalan ini akan terus kita jaga dan kita rawat,” tandasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dikerahkan 1.041 personel polisi, yang akan ditempatkan di 24 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan yang telah dibangun di beberapa titik di wilayah Kota Surabaya.

Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol. Achmad Yusep Gunawan mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari Operasi Ketupat Semeru 2022 yang digelar serentak se-Indonesia.

“Kami harap pelaksanaan operasi ini dapat berjalan dengan optimal guna mewujudkan 'mudik aman, mudik sehat' sehingga masyarakat dapat menjalankan libur lebaran dengan aman, lancar dan terbebas dari COVID-19,” ujar Kombes Pol. Achmad Yusep Gunawan, Sabtu (23/4/2022).

Yusep mengatakan, Polrestabes Surabaya juga akan meningkatkan kewaspadaan di lokasi-lokasi yang dianggap rawan baik kriminalitas, laka lantas maupun penyebaran COVID-19, seperti tempat wisata, pusat-pusat perbelanjaan dan fasilitas publik lainnya.

Dijelaskan oleh mantan Dirkrimsus Polda Jatim ini, tahun ini pemerintah telah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada masyarakat untuk dapat merayakan dengan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.

“Kegiatan mudik tidak dilarang dan tidak dilakukan penyekatan-penyekatan di jalur-jalur lintasan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik,”jelasnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Metro) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro masih menunggu hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) Lampung untuk menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pada tahun anggaran 2020.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Metro, Virginia Hariztavianne, melalui Kasi Intel Kejari, Debi Resta Yudha mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi untuk melengkapi data-data yang diminta oleh BPKP Lampung.

“Untuk kasus ini tidak kita diamkan. Tetap kita tindak lanjut dan proses juga tetap berjalan,” kata dia.

Dia menambahkan, untuk estimasi kerugian negara yang diakibatkan kasus Tipikor DLH belum selesai dan akan diselesaikan secepatnya.

“Sampai saat ini estimasi kerugian negara belum bisa diketahui karena memang penghitungan belum selesai. BPKP masih minta data-data untuk melengkapi berkas tersebut,” tambahnya.

Dia menjelaskan, pada tahap ini juga pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi dari OPD lain yang ada kaitannya pada kasus Tipikor DLH Metro.

“Awalnya itu 20, nah sekarang ini menjadi 25 saksi. Itu dari pihak ketiga, ASN di DLH dan Dinas lain yang ada keterkaitannya. Ada OPD lain yang berkaitan dengan itu,” ujarnya.

Pihaknya juga belum bisa menargetkan akan merampungkan kasus ini. Karena memang masih menunggu dari BPKP.

“Ini masih proses dan menunggu BPKP, kalau kerugian negara sudah muncul nanti kita akan sampaikan kembali. Lebih intinya masih menunggu penghitungan BPKP,” ungkapnya. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive