Senin, 09 Mei 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Polresta Jayapura Kota menurunkan 1.000-an personel mengantisipasi aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Papua dan otonomi khusus yang akan dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) pada esok hari, Selasa (10/5/2022).

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustav R. Urbinas menjelaskan unjuk rasa esok hari tak ada izin dan akan dibubarkan.

"Yang ingin melakukan unjuk rasa, kami minta untuk mengurungkan niatnya. Saya ingatkan kembali, ketika ada kelompok yang muncul, kami akan mengambil tindakan tegas dengan membubarkan secara paksa sesuai prosedur,” kata Gustav, Senin (9/5/2022).

Ia menyampaikan selama ini aparat keamanan tak pernah menutup ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Tapi, syarat harus dipatuhi, sesuai dengan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum," ujarnya.

Gustav menjelaskan unjuk rasa 10 Mei di Kota Jayapura tidak memenuhi syarat formal sesuai aturan.

"Secara formal unjuk rasa ini sudah tak memenuhi syarat, karena tidak ada klarifikasi dari pihak yang akan melaksanakan demo, bahkan menyuruh orang lain untuk mengantarkan surat permohonan. Padahal penyampaian pendapat di muka umum sudah diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998," katanya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) PPKM dijadwalkan selesai pada Senin (9/5) hari ini. Tapi nyatanya, pasca libur Lebaran, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh Indonesia. 

PPKM masih diberlakukan meski angka kasus penularan COVID-19 terus mengalami penurunan dalam dua pekan terakhir.

"Pemerintah juga menegaskan, hingga hari ini akan terus memberlakukan PPKM sampai waktu yang belum ditentukan," ujar Ketua Koordinator Penanganan COVID Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (9/5).

Luhut mengakui jika kondisi pandemi di Indonesia terus membaik, termasuk selama Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahkan, dalam 25 hari terakhir kasus harian di bawah seribu kasus.

Selain itu angka pasien rawat inap juga terus menurun, diikuti penurunan keterisian tempat tidur RS (BOR) tinggal sebesar 2 persen. Kematian juga turun hingga 98 persen.

"Berdasarkan data di atas kami yakin Omicron di Indonesia di tengah Idul Fitri sangat terkendali. Jawa-Bali juga terus turun aspek konfirmasi, rawat inap dan lain-lain. Seluruh provinsi Jawa-Bali alami penurunan kasus capai 99 persen dibanding puncak kasus Omicron beberapa waktu lalu," beber Luhut.

Kasus COVID-19 di Indonesia memang terus menurun dalam dua bulan terakhir. Meski masih bertambah setiap hari, namun jumlah penambahan tak sebanyak tambahan pasien yang sembuh.

Kemarin,Minggu (8/5), konfirmasi kasus positif Covid-19 di Indonesia hanya bertambah 227 kasus. Tambahan tersebut membuat total kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi mencapai 6.048.431 kasus. Satgas COVID-19 juga mencatat sebanyak 10 orang meninggal dunia Senin (9/5) hari ini, membuat total angka kematian mencapai 156.381 kasus.

Total pasien sembuh mencapai 5.885.858 pasien, setelah tambahan pasien sembuh sebanyak 452 pasien. Sementara kasus aktif 6.192 orang atau turun 235 kasus dibandingkan kemarin.

Meski kondisi COVID-19 di Indonesia terus membaik, pemerintah hingga kini masih belum merubah status pandemi jadi endemi. Pemerintah disebut juga tengah mempersiapkan skema endemi COVID-19. 

Akan tetapi penentuan skema endemi COVID-19 itu juga masih harus menunggu hasil evaluasi pasca mudik Lebaran 2022.



KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungbalai) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan menahan Dahman Sirait sebagai Direksi dengan Jabatan sebagai Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000 dan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp. 8.245.639.000 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tanjungbalai.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, Rufina Br.Ginting, SH., MH melalui Kasi Intelijen Dedy Saragih didampingi Kepala seksi tindak pidana khusus Ruji Wibowo menyampaikan Senin (9/5/2022) bahwa penahanan tersangka Dahman Sirait terkait dugaan tindak pidana dalam pekerjaan peningkatan jalan lingkar Utara di kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Khusus nomor : Print : 01.a/L.2.17/Fd.2/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Kepala kejaksaan Negeri Tanjung balai Asahan Nomor Print- 614/L.2.17/Fd.2/05/2022 Tanggal 9 Mei 2022 telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka baru terhadap perkara Dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+200 – 7+940 dengan anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000 dan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp. 8.245.639.000 pada dinas pekerjaan umum & penataan ruang kota Tanjungbalai.

"Bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah melakukan pengembangan penyidikan terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+200-sta 7+940 an," sebut Kejari TBA.

Ditegaskan Rufina bahwa tersangka tersebut adalah DS selaku anggota Direksi dengan Jabatan sebagai Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI. 

Dan berdasarkan Perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan hasil pemeriksaan Investigatif Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 3.131.594.283,43,-

Sebelumnya terdakwa Anwar Dedek Silitonga (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) dan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+940-9+830 an.

Terdakwa Endang Hasmi (PT. FELLA UFAIRA) yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Medan pada tanggal 10 Desember 2021 dengan mengeluarkan sprindik baru.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Rufina menjelaskan lebih lanjutnya, tersangka DS tersebut melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DS dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 s/d tanggal 28 Mei 2022 di Lapas Pulau Simardan Tanjungbalai.

Untuk selanjutnya, tersangka lainnya, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan juga akan terus melakukan penyidikan terhadap lainnya.

"Kita akan lihat, dari hasil perkembangan selanjutnya,jika ada dari hasil temuan penyidikan kami nantinya, maka kami akan tetap tersangka," tegas Rufina Br.Ginting.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin belum dapat dikonfirmasi terkait anggota DPRD yang jadi tersangka kasus korupsi Jalan lingkar Utara di Kota Tanjungbalai.

Diketahui, bahwa DS merupakan anggota DPRD Kota Tanjungbalai.

Sebelumnya, Kejari Tanjungbalai Asahan memperoleh penghargaan sebagai Kejaksaan Negeri terbaik dengan peringkat ke-2 se-Sumatera Utara dalam hal penghargaan kategori aparat penegak hukum dari kinerja perkara Tipikor. Penghargaan tersebut diberikan pada acara saat rapat kerja daerah di Kejati Sumatera Utara pada Tanggal 27 s/d 28 Desember Tahun 2021.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menyeret Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas’ud. 

Kali ini, KPK bakal memeriksa kembali Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dengan tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK atas nama Andi Arief,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya persnya.

Sebelumnya, Andi Arief pernah diperiksa penyidik KPK pada Selasa (12/4) lalu.

Andi dicecar mengenai proses pencalonan Abdul Gafur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur sebelum ketangkap KPK.

Kini, KPK menetapkan Bupati non aktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai tersangka. 

Abdul Gafur Mas’ud ditetapkan tersangka atas dugaan menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Selain itu, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Yakni, lihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi, Plt Sekda Penajam Paser Utara Muliadi, Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara Edi Hasmoro.

Selain Andy Arief, KPK juga memerisa Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Dalam kasus ini, Abdul Gafur dan empat tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekira Rp 112 miliar.

Diantaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur senilai Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan senilai Rp 9,9 miliar.

Bahkan, Abdul Gafur juga diduga juga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Yudi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa, penyuap Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyerahan berkas dilakukan karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

"Hari ini (Senin, 9/5/2022) telah dilaksanakan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) untuk tersangka TP (Tigor Prakasa) dari Tim Penyidik kepada Tim JPU karena dari hasil pemeriksaan berkas perkara dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara," ujar Ali kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

Tigor diketahui merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2013- 2018.

Adapun penahanan masih berlanjut dalam wewenang Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan terhitung 9 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

"Tim Jaksa akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara bersamaan dengan surat dakwaan dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor," kata Ali.

Untuk diketahui, setelah mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan jadi tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tigor Prakasa dari pihak swasta sebagai tersangka.

Tigor ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Syahri Mulyo dalam kasus dugaan suap proyek Tahun 2013-2018 tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kalau komisi telah melakukan pengumpulan berbagai informasi lengkap dengan keterangan, termasuk fakta-fakta proses persidangan tersangka Syari Mulyo.

"Berikutnya KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," katanya, Jumat (11/03/2022).

Selanjutnya, KPK meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tigor sebagai tersangka.

Kasus yang menjerat Tigor tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2018 di mana KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Syahri Mulyo (SM), mantan Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno (SUT) serta dua pihak swasta masing-masing Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).

Dalam konstruksi perkara, Alex menjelaskan Tigor selaku Direktur PT Kediri Putra (KP) merupakan salah satu kontraktor yang banyak mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung.

"Agar tetap bisa dapat memenangkan dan kembali mengerjakan beberapa proyek di Pemkab Tulungagung diduga ada pendekatan khusus yang dilakukan tersangka TP kepada beberapa pihak di Pemkab Tulungagung," ucap Alex.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang perdana praperadilan yang dimohonkan staf operasional kredit sebuah Bank pemerintah Cabang dr. Soetomo, Andrianto melalui kuasa hukumnya Masbuhin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/5/2022).

Andrianto memprotes penetapan dirinya sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit melalui bank tempat dia bekerja. 

Andrianto melalui kuasa hukumnya Masbuhin meyakini penetapan Tersangka tersebut tidak sah, lantaran yang bersangkutan hanya merupakan staf bagian dokumen kredit dan pemasaran.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui tim penyidik pidana khusus sekaligus sebagai Termohon dalam praperadilan ini menilai Andrianto bertanggungjawab atas kerugian negara yang dialami bank plat merah tersebut.

“Klien kami ini tidak pernah menandatangani akad kredit bahkan pada pencaiaranpun. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab Imam Pebriadi, selaku kepala penyelia kredit, dan Kepala Cabangnya, Didik Supriyanto,” terang Masbuhin usai sidang.

Masih menurut Masbuhin, Kejari Surabaya pun dalam jawaban praperadilan mengakui tidak pernah memeriksa Imam Pebriadi selaku kepala penyelia kredit karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

“Kalau penyelia kredit tidak diperiksa karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka tidak ada peristiwa hukum yang menghubungkan antara Andrianto sebagai bawahan dengan atasan langsung yang bernama Imam Pebriadi,” ujar Masbuhin.

Namun, Kejari Surabaya langsung memeriksa kepala cabang Bank. Hal ini kata Masbuhin tidak bisa dilakukan, karena apabila berbicara peristiwa pidana maka kepala penyelia kredit baru kepala cabang. 

“Kalau kepala penyelia kredit tidak ada, otomatis peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut menjadi gugur,” ujar Masbuhin.

Masih menurut Masbuhin, pihak Kejari Surabaya juga mengakui bahwa surat-surat dalam proses penyidikan yang harusnya penyelidikan dirapel semuanya. 

Hari Senin misalnya 4 April 2022, penyidik mengeluarkan surat pemeriksaan Ardianto dalam proses penyelidikan.

“Di hari yang sama yakni 4 April 2022 dilakukan ekspose, kemudian dikeluarkan juga surat penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat penahanan,” ujar Masbuhin.

Masbuhin juga menduga bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah dikirim oleh tim penyidik dan pihak keluarga juga tidak pernah didatangi oleh utusan Kejari Surabaya untuk memberikan SPDP dan kemudian ditandatangani oleh pihak keluarga SPDP tersebut.

“Coba ditanya mana tanda tangannya? Karena pihak keluarga merasa tidak pernah menandatangani SPDP tersebut, jangan-jangan tanda tangan tersebut diduga palsu atau SPDP itu baru diberikan kemarin lusa itu waktu hari raya, nah ini juga menjadi tidak sah karena SPDP itu diberikan tujuh hari seteleah proses penyidikan,” beber Masbuhin.

Masbuhin menambahkan, usai lebaran kemarin pihak keluarga Ardianto dikirim sebuah amlpop dari Kejari Surabaya yang belum dia periksa. 

Masbuhin menduga, mungkin amlpop tersebut isinya SPDP yang dimaksud. Namun, hal itu kata Mabuhin sudah terlambat karena proses praperadilan sudah berlangsung.

Terpisah, pihak Kejari Surabaya dalam jawabannya menolak semua dalil dari pemohon pra-peradilan itu. Mereka menegaskan Penyidikan yang dilakukan kepada tersangka Andrianto sudah dilakukan secara benar dan sudah sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan.

“Penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andrianto sebagai Tersangka. Yakni keterangan saksi dan surat atau dokumen yang diperoleh dengan cara yang sah,” kata Jolfis, perwakilan Kejari Surabaya.

Lebih lanjut Jolfis menyatakan, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di bank pemerintah cabang Dr. Soetomo itu. 

Termasuk memeriksa Kacab Dr. Soetomo Didik Supriyadi dan Penyelia Kredit Imam Febriyadi.

“Penyedia Kredit Imam Febriyadi tidak dapat diminta keterangan karena telah meninggal dunia,” ungkap Jaksa Jolis.

Sementara terkait SPDP yang diklaim belum diterima oleh Tersangka Andrianto, Kajari Surabaya membantahnya. 

“SPDP sudah dikirim dan diterima oleh keluarga Tersangka Andrianto,” tegas Jaksa Jolvis.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa prihatin atas insiden runtuhnya wahana perosotan di kawasan Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya pada Minggu (8/5/2022).

Dia berdoa agar semua korban kejadian ini lekas membaik, seluruh keluarga korban yang tertimpa musibah diberi kesehatan, kesabaran dan kekuatan oleh Allah SWT.

"Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggaraan wahana wisata khususnya water park dan yang serupa. Semua Kepala Daerah saya minta melakukan pengecekan ulang atas wahana wisata yang ada. Pastikan proses kalibrasi dilakukan secara rutin. Pastikan semua alat permainan aman dan laik digunakan," ujar Gubernur Khofifah, Senin (9/5/2022).

"Kita juga merasakan kesedihan atas kejadian ini. Tentu saya pribadi maupun semuanya ikut merasakan kesedihan dari keluarga yang sedang tertimpa musibah. Ke depan kita harus lebih intensif melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan semua alat permainan agar hal serupa tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Khofifah mengaku sudah meninjau langsung lokasi insiden perosotan di kawasan Kolam Renang Waterpark Kenjeran Surabaya pada Minggu (8/5/2022).

Khofifah melihat langsung kondisi puing-puing pasca kejadian naas yang terjadi pada Sabtu (7/5/2022) siang kemarin, didampingi Walikota Surabaya Eri Cahyadi, General Manager Kenpark Surabaya Paul Steven, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim terkait.

Hingga rilis ini ditulis, tercatat 17 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Korban yang mayoritas anak-anak dan remaja, telah mendapat penanganan medis di RSUD Dr. Soetomo dan RS Dr. Soewandhi Surabaya.

Trauma Healing

Dalam kunjungannya, Khofifah menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak. Di antaranya Walikota Surabaya dan pengelola Kenpark guna melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab tragedi tersebut.

"Hari ini, seperti yang sudah terkonfirmasi, kami melihat di lapangan ada bagian dari Cycle Waterpark yang patah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah menuturkan bahwa menurut penjelasan tim manegemen Kenpark Paul wahana perosotan telah mengalami proses kalibrasi pada tahun lalu. Bahkan, kalibari berkala juga telah dilakukan dua tahun lalu.

"Saya tadi bertanya pada Pak Paul, Manager Kenpark, proses kalibrasinya bagaimana. Rupanya dua tahun lalu sudah dilakukan kalibrasi, tahun kemarin terkonfirmasi juga dilakukan kalibrasi," kata Khofifah.

Sementara itu proses investigasi juga tengah berjalan, baik dari Kepolisian maupun yang utama dari pihak konstruksi, White Water Canada.

"Kita berharap bahwa proses investigasi yang tengah dilakukan oleh Polres Tanjung Perak dan White Water Canada, bisa membuat kejadian ini menjadi terang benderang," katanya.

Selama investigasi berlangsung, pemerintah juga memprioritaskan penanganan medis hingga Psychosocial Therapy (terapi psikososial) bagi para korban. Selain mengalami cidera secara fisik, proses penyembuhan trauma (Trauma Healing) bagi pada korban juga diharapkan bisa beriring di dua rumah sakit serta berlanjut sampai ke rumah.

"Bagaimana penanganan medis seiring dengan penanganan Psychosocial Therapy ini dapat kita maksimalkan. Yang sudah kembali ke rumah, Pak Wali nanti akan mengirimkan tim Trauma Healing yang dimiliki oleh PSM-PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) kita," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau dan menerbitkan surat kepada seluruh pengelola tempat wisata untuk melakukan pengecekan menjelang libur Lebaran.

Dirinya melaporkan bahwa total 17 orang korban, 9 dirawat di RS Soewandhi dan 8 lainnya di RSUD Dr. Soetomo. Empat orang di antaranya sudah kembali ke rumah dan sisanya tengah mengalami penanganan intensif, baik yang mengalami luka ringan maupun berat.



KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama dengan jajaran PJU Polda Jatim melakukan pengecekan situasi dan juga kondisi pelayanan Pos Pengamanan Mudik 2022 Polres Tuban yang berada di Rest Area Kabupaten Tuban, Senin (9/5/2022).

Dalam kegiatan kunjungannya itu, Kapolda Jatim melihat secara langsung arus lalu lintas yang ada di Jalur Pantura Tuban itu. Kapolda menyatakan bahwa selama arus mudik hingga puncak arus balik di wilayah Jawa Timur tetap berjalan lancar termasuk di jalur perbatasan Jatim-Jateng itu.

Pantauan beritajatim.com, Irjen Pol Nico Afinta yang datang di Pos Pam Mudik 2022 langsung melakukan pengecekan keberadaan pos mudik tersebut mulai dari pelayanan kesehatan hingga fasilitas lainnya. Kemudian Kapolda turun ke jalan raya jalur Pantura Tuban itu untuk melihat arus yang ada.

“Saya bersama dengan PJU berkoordinasi dengan Kapolres Tuban dan Wakil Bupati Tuban dan jajaran TNI untuk memastikan dan mengecek pelayanan masyarakat yang kembali dari mudik dengan menggunakan jalur pantura ini. Dari pemantauan saat ini untuk arus lalin lancar kita lihat sendiri. Begitu pula saat puncak arus balik Sabtu Minggu kemarin Pantura juga ramai lancar,” jelas Irjen Pol Nico Afinta, Kapolda Jatim.

Saat berada di jalur Pantura Tuban tepatnya di jalan RE Martadinata depan Rest Area Tuban itu Kapolda sempat berdialog dengan sejumlah pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan itu. Yang mana pedagang yang ada di jalur itu mengaku omsetnya meningkat dibandingkan dengan lebaran tahun 2021 kemarin.

“Saya tanya ke beberapa penjual makanan dan bakso di pinggir jalan tadi, mereka senang selama arus mudik jualannya laku dibanding lebaran tahun sebelumnya. Sehingga ini dampak positif ekonomi yang terjadi selama mudik kali ini,” sambung Kapolda Jatim.

Sementara itu, keberadaan Pos Pelayanan dan Pengamanan Mudik 2022 untuk sampai saat ini masih diberlakukan atau diperpanjang. Pelaksanaan operasi pengamanan mudik lebaran masih akan diperpanjang sampai dengan minggu depan.

“Untuk waktu operasi diperpanjang sampai dengan Senin depan. Secara keseluruhan dijawa timur lancar selama arus mudik dan balik berlangsung,” tegasnya Kapolda Jatim di hadapan para wartawan.

Adapun dalam operasi ketupat Semeru kali ini, untuk data kecelakaan di Jatim yang dikumpulkan ada empat kasus laka yang fatal dan rata-rata kendaraan roda empat. Untuk faktor penyebab terjadinyanya kecelakaan rata-rata karena faktor manusia.

“Untuk data yang dikumpulkan ada empat yang rata rata karena faktor manusia penyebabnya, karena kelelahan. Sehingga kami himbau saat kelelahan dan ngantuk silahkan untuk istirahat di pos pam atau pos pelayanan yang telah disiapkan. Untuk data lengkapnya nanti akan kita kompulirkan Minggu depan,” pungkas Kapolda Jatim. 



KABARPROGRESIF.COM: (Lebak) Satu peleton Brimob Polda Banten bersenjata lengkap dikerahkan untuk menjaga Desa Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Senin (9/5/2022) malam.

Penjagaan itu dilakukan demi mengantisipasi aksi balasan pasca-penganiayaan 13 warga kepada tujuh orang pada Minggu (8/5/2022).

Polres Lebak sudah menetapkan 13 warga sebagai tersangka kasus penganiayaan.

Personel Brimob juga bersiaga di Mapolres Lebak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga mengatakan penjagaan untuk mencegah aksi balasan pihak korban yang tidak terima dengan peristiwa penganiayaan.

"Demi menghindari potensi konflik," katanya di Mapolres Lebak, Senin.

Menurut dia, penjagaan dilakukan sesuai instruksi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto.

"Sekarang sedang pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

D, seorang tersangka yang mewakili 12 tersangka lain, memohon maaf, baik kepada keluarga korban maupun masyarakat atas insiden penganiayaan itu.

“Kami memohon maaf atas kejadian kami yang main hakim sendiri, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan masyarakat," katanya.

Kronologi

Polres Lebak menangkap dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap tujuh warga di Desa Sukanagara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak.

Penganiayaan itu terjadi pada Minggu (8/5/2022) sekitar pukul 01.00.

Tiga belas tersangka itu adalah AT (23), AA(30), DI (29), AN (28), DH (24), DI (32), FS (35), SM (21), SR (23), IM (20), TB (21), SF (18), dan AL (18).

Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi dan barang bukti serta gelar perkara.

Tujuh warga yang dianiaya itu adalah SA (43), ST (40), YI (45), GR (30), YAA (42), AS (28), dan KL (50).

"Berawal dari korban, SA, yang kehilangan sepeda motornya pada Jumat (6/5/2022)," katanya melalui rilis, Senin (9/5/2022).

Korban kemudian ke paranormal dan menginformasikan sepeda motornya disembunyikan di perkebunan di Desa Sukanagara.

Korban pun mengajak enam rekannya untuk mencari sepeda motor di perkebunan milik warga.

Saat tiba di lokasi, sejumlah warga mencegat korban dan rekannya.

Sejumlah warga mencurigai SA mencuri kerbau di wilayah tersebut.

"Korban dan rekannya dikeroyok 13 orang. Tujuh korban luka di kepala dan satu orang masih dirawat di Puskesmas Muncang," kata Wiwin.

Para tersangka dijerat Pasal 351 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 170 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara.



KABARPROGRESIF.COM: (PPU) Hari pertama pelayanan usai libur lebaran dan cuti bersama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dsidukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, terlihat dipadati masyarakat.

Sekretaris Disdukcapil Penajam Paser Utara, Mawar mengatakan, sejak pagi hingga siang hari, antrian masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Bahkan telah mencapai ratusan orang. Berbeda dengan hari biasanya yang lebih sepi dibanding hari ini.

Diperkirakan, padatnya masyarakat yang melakukan pelayanan pada hari pertama setelah libur lebaran ini, sebab seminggu lebih pelayanan di Disdukcapil memang diliburkan.

"Banyak sekali orang ternyata banyak dihari pertama, mungkin karena satu minggu lebih tidak ada pelayanan, apalagi ini hari Senin, pelayanan hari ini ratusan warga sejak pagi," ungkapnya Senin (9/5/2022).

Untuk mengantisipasi ada masyarakat yang nantinya tidak terlayani sebelum jam pelayanan selesai.

Petugas pelayanan juga dipastikan tetap masuk sepeti biasa, dan tidak ada yang cuti atau menambah libur sendiri tanpa alasan jelas.

"Petugas juga semua masuk dan pelayanan berjalan lancar," sambungnya.

Masyarakat yang melakukan pelayanan di Disdukcapil hari ini, dikatakan Mawar rata-rata masih untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pembuatan akta kelahiran.

"Kebanyakan hari ini, pelayanan KTP dan KK, serta pengurusan akta," pungkasnya.

Meski layanan pengurusan E-KTP yang paling mendominasi, namun dipastikan, stok blanko E-KTP di Disdukcapil masih mencukupi hingga 2.000an orang.

Kalaupun stoknya menipis, maka pihak Disdukcapil akan langsung mengajukan permintaan ke pemerintah pusat. (*)



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan ultimatum kepada DPR RI soal pengadaan gorden senilai Rp43,5 miliar. Lembaga antirasuah mengingatkan agar DPR menaati aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan DPR harus mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Hal ini penting agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

"KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pengadaan ini harus memastikan seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi," ujar Ali, Senin (9/5/2022).

1. Setiap proses pengadaan harus transparan

KPK juga mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara," jelas Ali.

2. Tender proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi

Tender proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR telah dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Perusahaan tersebut memberikan penawaran tertinggi senilai Rp43,5 mililar.

PT Bertiga Mitra Solusi menjadi penawar dengan harga tertinggi dari 48 peserta lelang lainnya. Perusahaan yang beralaman di Green Lake City, Rukan Great Wall Blok C Nomor 11, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten ini, menawar Rp43,5 miliar dan menang tanpa mengurangi sedikit pun.

Dalam laman resmi LPSE DPR RI, hanya dicantumkan tiga peserta lelang lain, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37,7 miliar, dan PT Panderman Jaya senilai Rp42,1 miliar.

3. Pengadaan gorden bersumber dari APBN

Sumber dana penggantian gorden dan rumah dinas DPR RI berasal dari APBN. Nilai pagu paket pengadaan gorden ini senilai Rp48,7 miliar.

Mengutip LPSE DPR RI, PT Bertiga Mitra Solusi memenangkan tender ini karena memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan legalistas. Meskipun PT Bertiga Mitra Solusi menjadi penawar dengan harga tertinggi.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, sebelumnya mengaku gorden rumah dinas DPR RI sudah lama tak diganti. Gorden yang dipakai saat ini sudah digunakan sejak 2009 dan dinilai tak layak pakai.

Indra merinci setiap rumah membutuhkan sebelas item gorden dengan taksiran harga mencapai Rp80 juta belum dengan pajak.



KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Di hari pertama masuk kerja usai libur lebaran, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menginspeksi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah dinas.

Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya telah siap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Alhamdulillah di hari pertama kerja setelah libur panjang ini, semua sudah berjalan lancar dan normal,” kata Zaki, Senin (9/5).

Beberapa dinas yang disidak meliputi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Layanan yang disidak di antaranya loket pelayanan. Kinerja mereka dipantau dan dilihat bagaimana pelayanan mereka pada masyarakat.

Sementara di kantor Bapenda Pemkab Tangerang dicek juga loket pembayaran pajak yang sudah menggunakan sistem daring atau online.

Dia berharap seluruh ASN dapat meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan secara optimal sehingga menghambat kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Diharapkan semua pegawai tetap semangat bekerja untuk memberikan pelayanan semaksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Usai meninjau pelayanan publik, Zaki mengunjungi kantor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang untuk halal bihalal di kantor Kemenang Kabupaten Tangerang.

Selain itu, kantor Kodim 05/10 Tigaraksa, Kantor Pengadilan Agama, Kantor Polresta Tangerang, dan diakhiri di Kantor Kajari Tigaraksa. 


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive