Gubernur Edy Rahmayadi Sentil Kadis Kehutanan, Sebut Kantor Dishut Sangat Buruk

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Gubernur Sumatera Utaram Edy Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) pascalibur panjang Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah/2022.

Pada kesempatan ini, Edy Rahmayadi bertandang ke di Dinas Kehutanan Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan.

Saat melakukan kunjungan, kebetulan ASN Dinas Kehutanan Sumut tengah melakukan apel pagi.

Dalam kesempatan itu Edy memberikan arahan kepada para ASN.

Saat diwawancarai, Edy mengaku tak mempermasalahkan kehadiran para ASN Dinas Kehutanan di hari pertama bekerja pascalibur lebaran.

Hal ini lantaran berdasarkan pengecekannya, kehadiran ASN Dishut Sumut lengkap.

Namun, Edy menyinggung terkait kondisi kantor Dinas Kehutanan yang kurang layak. Ia pun meminta seluruh pegawai di Dinas Kehutanan segera membenahi kantor mereka.

"Tadi sudah saya cek untuk kehadiran lengkap semua. Tapi bukan lengkapnya itu yang dipermasalahkan, kondisi pangkalan (kantor dinas) ini yang sangat buruk. Ini harus di selesaikan (benahi). Jika tidak diselesaikan nanti orang orangnya yang saya selesaikan," katanya, Senin (9/5/2022).

Edy juga menekankan bahwa akan ada sanksi bagi ASN yang telah melanggar aturan terutama masih kedapatan libur.

"Pastinya ada sanksi bagi ASN yang kedapatan masih libur. Dia (ASN) ini kalau mau cuti pasti buru-buru. Dia Sibuk sekali. Jadi inikan sudah libur panjang dia harus kembali bekerja. Kalau dia lengah disitu berarti dia tidak setia dan kepada rakyat," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehuatan Provinsi Sumut, Herianto menuturkan memang sudah sejak Sabtu (7/5/2022) lalu, ia telah menekankan pada seluruh ASN untuk diwajibkan hadir.

Herianto mengaku kehadiran ASN di hari pertama ini mencapai 100 persen.

"Jadi, tingkat kehadiran ASN kita 100 persen. Tidak ada yang telat. Kecuali yang sakit dan dengan alasan yang tidak jelas.Jadi ASN yang diwajibkan hadir semua hadir. Bapak (Gubernur) tadi sudah periksa. Karena memang sudah saya ingatkan sejak Sabtu," pungkasnya.

Usai melakukan sidak ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, Edy juga bergerak melakukan sidak ke Kantor Samsat Medan Selatan yang tak jauh dari Kantor Dinas Kehutanan Sumut dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Read More

Tragedi Perosotan di Kenjeran Park Roboh, Sandiaga Uno: Ini akibat CHSE Belum Diterapkan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Insiden yang terjadi di tempat wisata Kenjeran Park di Surabaya belum lama ini menjadi perhatian banyak pihak. 

Bahkan menjadi perhatian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Kejadian tersebut menimbulkan korban, yang rata-rata adalah anak belasan tahun.

Sandiaga mengatakan, insiden robohnya seluncuran di Kenjeran Park Surabaya itu seharusnya memerhatikan fungsi dari CHSE yaitu Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

"Safety-nya harus kita jaga. Kejadian yang terjadi di Kenjeran Park Surabaya ini tentunya adalah aspek CHSE yang belum diterapkan," ujar Sandiaga dalam Weekly Press Briefing yang dilakukan secara virtual, Senin (9/5/2022).

Oleh karena itu, kata Sandiaga, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran ke seluruh destinasi wisata agar melakukan inspeksi ulang. 

Terkait dengan keamanan destinasi wisata itu, sehingga para pengunjung yang datang akan terjamin keselamatannya. 

Selain itu, pihak pengelola bisa menerapkan CHSE dengan baik, dan disesuaikan kapasitas.

"Terutama jika ada aspek-aspek teknis yang selama ini tidak terlalu diperhatikan. Kami akan bantu sosialisasikan ini, karena ini menjadi landasan dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya.

Sandiaga menjelaskan, dia tidak akan ragu untuk menutup destinasi wisata yang mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan, serta keselamatan para wisatawan yang berkunjung ke tempat itu.

Dia juga berharap agar kejadian serupa, yaitu robohnya perosotan di Kenjeran Park Surabaya yang menimbulkan banyak korban tidak terjadi lagi. 

Di mana yang seharusnya mereka asyik berlibur, malah tertimpa musibah akibat kelalaian.

"Dan kami harus ingatkan semua pihak, terutama di lintas kementerian lembaga dan juga di level pemerintah daerah, dan masyarakat secara umumnya. Agar kejadian ini tidak terulang lagi di destinasi wisata manapun," kata Sandiaga.

Read More

Mangkir Pemeriksaan KPK, Andi Arief Janji Hadir Selasa

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, 9 Mei 2022.

Andi Arief sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.

"Andi Arief tidak hadir," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.

Ali mengatakan Andi Arief meminta dijadwalkan ulang pada Selasa, 10 Mei 2022.

"Informasi yang kami terima yang bersangkutan mengkonfirmasi untuk kembali hadir pada Selasa besok, 10 Mei 2022," katanya.

Sebelumnya, Andi Arief telah memenuhi panggilan KPK terkait kasus yang sama pada Senin, 11 April 2022. Andi menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK selama dua jam.

Usai pemeriksaan, kepada wartawan Andi mengaku diperiksa terkait mekanisme pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Partai Demokrat Kalimantan Timur.

"Saya diperiksa dua jam. Dua jam tentang mekanisme Musda dan bukan tugas saya sebenarnya," kata Andi.

Meski menyebut pelaksanaan musyawarah daerah itu bukan tugasnya, tetapi dia tetap menjelaskan pada penyidik perihal pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Di mana dalam kegiatan tersebut, Abdul Gafur maju sebagai salah satu calon ketua DPD.

"Tadi sudah saya jelaskan bagaimana pelaksanaan Musda, itu saja," tegasnya.

Selain itu, Andi membantah pernah berkomunikasi dengan Abdul Gafur. Dia juga tak mengurusi pencalonan bupati nonaktif itu sebagai salah salah satu kandidat Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim.

"(Soal pencalonan Abdul Gafur jadi ketua DPD) enggak ada, enggak ada (pertanyaan dari penyidik)," ujar Andi.

KPK menetapkan Abdul Gafur bersama Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi; Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; Kepala Dinas Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis sebagai penerima suap.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan seorang dari pihak swasta bernama Achmad Zudi. 

Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penetapan mereka diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu, 12 Januari di dua lokasi yaitu Jakarta dan Kalimantan Utara. 

Dari hasil penindakan tersebut, KPK turut menyita uang Rp1 miliar dan Rp447 juta di dalam rekening milik Balqis.

Read More

Dipraperadilkan, Kejari Surabaya Pastikan Miliki Dua Alat Bukti

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang Praperadilan yang diajukan Andrianto, pegawai Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka terhadap dirinya yang disematkan oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya dalam kasus dugaan korupsi Bank Jatim Cabang Dr. Soetomo digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/5/2022).

Agenda sidang hari ini yang dipimpin Hakim Tunggal Sutarno di ruang sidang Garuda-2 PN Surabaya yakni pembacaan gugatan dari Pemohon Tersangka Andrianto dan jawaban dari Termohon Kajari Surabaya Danang Suryo Wibowo.

Tersangka Andrianto melalui Masbuhin selaku Kuasa Hukumnya tidak membacakan permohonan gugatan Praperadilan secara keseluruhan, namun hanya dibacakan inti-intinya saja.

Secara garis besar, pihak Pemohon tetap bersikukuh bahwa penetapan Andrianto sebagai Tersangka dalam perkara dugaan korupsi kredit macet di Bank Jatim Dr. Soetomo senilai Rp 1,4 miliar itu tidak sah.

“Andrianto hanya Staf kredit dan bertugas meneruskan pengajuan kredit ke atasannya yakni Penyelia Kredit untuk dianalisa,” ujar Masbuhin.

Pihak Pemohon juga mengatakan pimpinannya waktu itu yakni Kepala Cabang Bank Jatim Dr Soetomo Didik Supriyadi dan Penyelia Kredit Imam Febriyadi tidak pernah diperiksa oleh Pidsus Kejari Surabaya.

“Tersangka Andrianto juga tidak pernah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah ditetapkan Tersangka dan ditahan oleh Kajari Surabaya,” urai Masbuhin.

Sedangkan pihak Termohon Kajari Surabaya dalam jawabannya yang dibacakan oleh Jaksa Jolis menegaskan menolak semua dalil dari Tersangka Andrianto karena Penyidikan atas nama Tersangka Andrianto sudah dilakukan secara benar sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan.

“Penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andrianto sebagai Tersangka, yakni keterangan saksi dan surat atau dokumen yang diperoleh dengan cara yang sah,” tegas Jaksa Jolis.

Selain itu, lanjut Jaksa Jolis, pihak Pidsus Kejari Surabaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di Bank Jatim Dr. Soetomo termasuk memeriksa Kepala Cabang (Kacab) Dr. Soetomo Didik Supriyadi dan Penyelia Kredit Imam Febriyadi.

“Penyelia Kredit Imam Febriyadi tidak dapat diminta keterangan karena telah meninggal dunia,” ungkap Jaksa Jolis.

Sementara terkait SPDP yang diklaim belum diterima oleh Tersangka Andrianto, Kajari Surabaya membantahnya.

“SPDP sudah dikirim dan diterima oleh keluarga Tersangka Andrianto,” beber Jaksa Jolfis.

Setelah mendengar pembacaan gugatan Praperadilan dari Pemohon dan jawaban Termohon, Hakim Tunggal Sutarno memutuskan menunda persidangan dan kembali digelar hari Selasa, 10 Mei 2022 pukul 09.00 WIB dengan agenda bukti surat dari Pemohon dan Termohon.

“Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sidang dilanjutkan dengan agenda saksi ahli dan fakta dari Pemohon dan Termohon,” tutup Hakim Tunggal Sutarno.

Read More

Sidak Hari Pertama Kerja, Bobby Nasution Temukan Kantor Lurah Kosong

KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor pelayanan Pemerintah Kota Medan di hari pertama kerja usai libur lebaran, Senin (9/5/2022) pagi. Dia pun menemukan kantor lurah kosong.

Salah satu kantor lurah yang kosong yakni Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan.

Bobby memasuki satu demi satu ruangan di dalam kantor lurah tersebut. Dia juga memeriksa beberapa pegawai di kantor lurah tersebut yang ternyata tak ada orangnya. 

Bobby pun tampak kesal dan mempertanyakan keberadaan para anak buahnya itu.

“Mana ini kok pada kosong,” kata Bobby.

Karena anak buahnya tak kunjung datang, Bobby pun lantas bergegas meninggalkan kantor tersebut.

"Ini tolong dicatat ya," kata Bobby kepada anak buahnya.

Inspeksi mendadak ini sendiri dilakukan di tengah telah keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yang memperbolehkan para ASN bekerja dari rumah selama sepekan sejak Senin, 9 Mei 2022.

Kebijakan itu diambil karena masih banyaknya ASN yang belum kembali dari libur lebaran akibat terjebak kemacetan di jalur mudik. 

Namun untuk pengaturan mekanisme bekerja dari rumah itu, diatur pula oleh pemerintah daerah dan instansi di mana masing-masing ASN bertugas.

Read More

Seribu Polisi Diturunkan Kawal Unjuk Rasa Penolakan Pemekaran Papua

KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Polresta Jayapura Kota menurunkan 1.000-an personel mengantisipasi aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Papua dan otonomi khusus yang akan dilakukan oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) pada esok hari, Selasa (10/5/2022).

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Gustav R. Urbinas menjelaskan unjuk rasa esok hari tak ada izin dan akan dibubarkan.

"Yang ingin melakukan unjuk rasa, kami minta untuk mengurungkan niatnya. Saya ingatkan kembali, ketika ada kelompok yang muncul, kami akan mengambil tindakan tegas dengan membubarkan secara paksa sesuai prosedur,” kata Gustav, Senin (9/5/2022).

Ia menyampaikan selama ini aparat keamanan tak pernah menutup ruang demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

"Tapi, syarat harus dipatuhi, sesuai dengan UU nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum," ujarnya.

Gustav menjelaskan unjuk rasa 10 Mei di Kota Jayapura tidak memenuhi syarat formal sesuai aturan.

"Secara formal unjuk rasa ini sudah tak memenuhi syarat, karena tidak ada klarifikasi dari pihak yang akan melaksanakan demo, bahkan menyuruh orang lain untuk mengantarkan surat permohonan. Padahal penyampaian pendapat di muka umum sudah diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998," katanya.

Read More

Pemerintah Kembali Perpanjang Masa PPKM di Seluruh Indonesia Pasca Libur Lebaran

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) PPKM dijadwalkan selesai pada Senin (9/5) hari ini. Tapi nyatanya, pasca libur Lebaran, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di seluruh Indonesia. 

PPKM masih diberlakukan meski angka kasus penularan COVID-19 terus mengalami penurunan dalam dua pekan terakhir.

"Pemerintah juga menegaskan, hingga hari ini akan terus memberlakukan PPKM sampai waktu yang belum ditentukan," ujar Ketua Koordinator Penanganan COVID Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (9/5).

Luhut mengakui jika kondisi pandemi di Indonesia terus membaik, termasuk selama Idul Fitri 1443 Hijriah. Bahkan, dalam 25 hari terakhir kasus harian di bawah seribu kasus.

Selain itu angka pasien rawat inap juga terus menurun, diikuti penurunan keterisian tempat tidur RS (BOR) tinggal sebesar 2 persen. Kematian juga turun hingga 98 persen.

"Berdasarkan data di atas kami yakin Omicron di Indonesia di tengah Idul Fitri sangat terkendali. Jawa-Bali juga terus turun aspek konfirmasi, rawat inap dan lain-lain. Seluruh provinsi Jawa-Bali alami penurunan kasus capai 99 persen dibanding puncak kasus Omicron beberapa waktu lalu," beber Luhut.

Kasus COVID-19 di Indonesia memang terus menurun dalam dua bulan terakhir. Meski masih bertambah setiap hari, namun jumlah penambahan tak sebanyak tambahan pasien yang sembuh.

Kemarin,Minggu (8/5), konfirmasi kasus positif Covid-19 di Indonesia hanya bertambah 227 kasus. Tambahan tersebut membuat total kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi mencapai 6.048.431 kasus. Satgas COVID-19 juga mencatat sebanyak 10 orang meninggal dunia Senin (9/5) hari ini, membuat total angka kematian mencapai 156.381 kasus.

Total pasien sembuh mencapai 5.885.858 pasien, setelah tambahan pasien sembuh sebanyak 452 pasien. Sementara kasus aktif 6.192 orang atau turun 235 kasus dibandingkan kemarin.

Meski kondisi COVID-19 di Indonesia terus membaik, pemerintah hingga kini masih belum merubah status pandemi jadi endemi. Pemerintah disebut juga tengah mempersiapkan skema endemi COVID-19. 

Akan tetapi penentuan skema endemi COVID-19 itu juga masih harus menunggu hasil evaluasi pasca mudik Lebaran 2022.

Read More

Anggota DPRD Tanjungbalai Ditetapkan Tersangka oleh Kejari TBA

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungbalai) Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan menahan Dahman Sirait sebagai Direksi dengan Jabatan sebagai Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar Utara STA 7+200-7+940 dengan anggaran sebesar Rp 3.270.442.000 dan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar Utara STA 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp. 8.245.639.000 pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota Tanjungbalai.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, Rufina Br.Ginting, SH., MH melalui Kasi Intelijen Dedy Saragih didampingi Kepala seksi tindak pidana khusus Ruji Wibowo menyampaikan Senin (9/5/2022) bahwa penahanan tersangka Dahman Sirait terkait dugaan tindak pidana dalam pekerjaan peningkatan jalan lingkar Utara di kota Tanjungbalai.

Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Khusus nomor : Print : 01.a/L.2.17/Fd.2/05/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Kepala kejaksaan Negeri Tanjung balai Asahan Nomor Print- 614/L.2.17/Fd.2/05/2022 Tanggal 9 Mei 2022 telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka baru terhadap perkara Dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+200 – 7+940 dengan anggaran sebesar Rp. 3.270.442.000 dan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+940-9+830 dengan anggaran sebesar Rp. 8.245.639.000 pada dinas pekerjaan umum & penataan ruang kota Tanjungbalai.

"Bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah melakukan pengembangan penyidikan terhadap pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+200-sta 7+940 an," sebut Kejari TBA.

Ditegaskan Rufina bahwa tersangka tersebut adalah DS selaku anggota Direksi dengan Jabatan sebagai Direktur PT. CITRA MULIA PERKASA ABADI. 

Dan berdasarkan Perhitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan hasil pemeriksaan Investigatif Nomor : 11/LHP/XXI/06/2021 tanggal 24 Juni 2021 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 3.131.594.283,43,-

Sebelumnya terdakwa Anwar Dedek Silitonga (PT. Citra Mulia Perkasa Abadi) dan pekerjaan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix ruas jalan lingkar utara sta 7+940-9+830 an.

Terdakwa Endang Hasmi (PT. FELLA UFAIRA) yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Medan pada tanggal 10 Desember 2021 dengan mengeluarkan sprindik baru.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Rufina menjelaskan lebih lanjutnya, tersangka DS tersebut melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesa Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DS dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2022 s/d tanggal 28 Mei 2022 di Lapas Pulau Simardan Tanjungbalai.

Untuk selanjutnya, tersangka lainnya, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan juga akan terus melakukan penyidikan terhadap lainnya.

"Kita akan lihat, dari hasil perkembangan selanjutnya,jika ada dari hasil temuan penyidikan kami nantinya, maka kami akan tetap tersangka," tegas Rufina Br.Ginting.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin belum dapat dikonfirmasi terkait anggota DPRD yang jadi tersangka kasus korupsi Jalan lingkar Utara di Kota Tanjungbalai.

Diketahui, bahwa DS merupakan anggota DPRD Kota Tanjungbalai.

Sebelumnya, Kejari Tanjungbalai Asahan memperoleh penghargaan sebagai Kejaksaan Negeri terbaik dengan peringkat ke-2 se-Sumatera Utara dalam hal penghargaan kategori aparat penegak hukum dari kinerja perkara Tipikor. Penghargaan tersebut diberikan pada acara saat rapat kerja daerah di Kejati Sumatera Utara pada Tanggal 27 s/d 28 Desember Tahun 2021.

Read More

Kesandung Dugaan Korupsi, Andi Arief Diperiksa KPK

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menyeret Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas’ud. 

Kali ini, KPK bakal memeriksa kembali Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief.

Andi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa dengan tersangka Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK atas nama Andi Arief,” jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya persnya.

Sebelumnya, Andi Arief pernah diperiksa penyidik KPK pada Selasa (12/4) lalu.

Andi dicecar mengenai proses pencalonan Abdul Gafur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.

Abdul Gafur sempat mencalonkan diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur sebelum ketangkap KPK.

Kini, KPK menetapkan Bupati non aktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud (AGM) sebagai tersangka. 

Abdul Gafur Mas’ud ditetapkan tersangka atas dugaan menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

Selain itu, KPK juga menetapkan lima tersangka lain. Yakni, lihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi, Plt Sekda Penajam Paser Utara Muliadi, Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara Edi Hasmoro.

Selain Andy Arief, KPK juga memerisa Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

Dalam kasus ini, Abdul Gafur dan empat tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekira Rp 112 miliar.

Diantaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur senilai Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan senilai Rp 9,9 miliar.

Bahkan, Abdul Gafur juga diduga juga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Yudi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar.

Read More

KPK Pastikan Berkas Perkara Penyuap Eks Bupati Tulungagung Lengkap

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa, penyuap Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyerahan berkas dilakukan karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

"Hari ini (Senin, 9/5/2022) telah dilaksanakan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) untuk tersangka TP (Tigor Prakasa) dari Tim Penyidik kepada Tim JPU karena dari hasil pemeriksaan berkas perkara dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara," ujar Ali kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

Tigor diketahui merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2013- 2018.

Adapun penahanan masih berlanjut dalam wewenang Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan terhitung 9 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

"Tim Jaksa akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara bersamaan dengan surat dakwaan dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor," kata Ali.

Untuk diketahui, setelah mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan jadi tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tigor Prakasa dari pihak swasta sebagai tersangka.

Tigor ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Syahri Mulyo dalam kasus dugaan suap proyek Tahun 2013-2018 tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kalau komisi telah melakukan pengumpulan berbagai informasi lengkap dengan keterangan, termasuk fakta-fakta proses persidangan tersangka Syari Mulyo.

"Berikutnya KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," katanya, Jumat (11/03/2022).

Selanjutnya, KPK meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tigor sebagai tersangka.

Kasus yang menjerat Tigor tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2018 di mana KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Syahri Mulyo (SM), mantan Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno (SUT) serta dua pihak swasta masing-masing Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).

Dalam konstruksi perkara, Alex menjelaskan Tigor selaku Direktur PT Kediri Putra (KP) merupakan salah satu kontraktor yang banyak mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung.

"Agar tetap bisa dapat memenangkan dan kembali mengerjakan beberapa proyek di Pemkab Tulungagung diduga ada pendekatan khusus yang dilakukan tersangka TP kepada beberapa pihak di Pemkab Tulungagung," ucap Alex.

Read More

Kejari Surabaya di Praperadilkan Dugaan Korupsi Kredit Bank, Pemohon Yakin Ada Kesalahan Prosedur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang perdana praperadilan yang dimohonkan staf operasional kredit sebuah Bank pemerintah Cabang dr. Soetomo, Andrianto melalui kuasa hukumnya Masbuhin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/5/2022).

Andrianto memprotes penetapan dirinya sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit melalui bank tempat dia bekerja. 

Andrianto melalui kuasa hukumnya Masbuhin meyakini penetapan Tersangka tersebut tidak sah, lantaran yang bersangkutan hanya merupakan staf bagian dokumen kredit dan pemasaran.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui tim penyidik pidana khusus sekaligus sebagai Termohon dalam praperadilan ini menilai Andrianto bertanggungjawab atas kerugian negara yang dialami bank plat merah tersebut.

“Klien kami ini tidak pernah menandatangani akad kredit bahkan pada pencaiaranpun. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab Imam Pebriadi, selaku kepala penyelia kredit, dan Kepala Cabangnya, Didik Supriyanto,” terang Masbuhin usai sidang.

Masih menurut Masbuhin, Kejari Surabaya pun dalam jawaban praperadilan mengakui tidak pernah memeriksa Imam Pebriadi selaku kepala penyelia kredit karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

“Kalau penyelia kredit tidak diperiksa karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka tidak ada peristiwa hukum yang menghubungkan antara Andrianto sebagai bawahan dengan atasan langsung yang bernama Imam Pebriadi,” ujar Masbuhin.

Namun, Kejari Surabaya langsung memeriksa kepala cabang Bank. Hal ini kata Masbuhin tidak bisa dilakukan, karena apabila berbicara peristiwa pidana maka kepala penyelia kredit baru kepala cabang. 

“Kalau kepala penyelia kredit tidak ada, otomatis peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut menjadi gugur,” ujar Masbuhin.

Masih menurut Masbuhin, pihak Kejari Surabaya juga mengakui bahwa surat-surat dalam proses penyidikan yang harusnya penyelidikan dirapel semuanya. 

Hari Senin misalnya 4 April 2022, penyidik mengeluarkan surat pemeriksaan Ardianto dalam proses penyelidikan.

“Di hari yang sama yakni 4 April 2022 dilakukan ekspose, kemudian dikeluarkan juga surat penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat penahanan,” ujar Masbuhin.

Masbuhin juga menduga bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah dikirim oleh tim penyidik dan pihak keluarga juga tidak pernah didatangi oleh utusan Kejari Surabaya untuk memberikan SPDP dan kemudian ditandatangani oleh pihak keluarga SPDP tersebut.

“Coba ditanya mana tanda tangannya? Karena pihak keluarga merasa tidak pernah menandatangani SPDP tersebut, jangan-jangan tanda tangan tersebut diduga palsu atau SPDP itu baru diberikan kemarin lusa itu waktu hari raya, nah ini juga menjadi tidak sah karena SPDP itu diberikan tujuh hari seteleah proses penyidikan,” beber Masbuhin.

Masbuhin menambahkan, usai lebaran kemarin pihak keluarga Ardianto dikirim sebuah amlpop dari Kejari Surabaya yang belum dia periksa. 

Masbuhin menduga, mungkin amlpop tersebut isinya SPDP yang dimaksud. Namun, hal itu kata Mabuhin sudah terlambat karena proses praperadilan sudah berlangsung.

Terpisah, pihak Kejari Surabaya dalam jawabannya menolak semua dalil dari pemohon pra-peradilan itu. Mereka menegaskan Penyidikan yang dilakukan kepada tersangka Andrianto sudah dilakukan secara benar dan sudah sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan.

“Penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andrianto sebagai Tersangka. Yakni keterangan saksi dan surat atau dokumen yang diperoleh dengan cara yang sah,” kata Jolfis, perwakilan Kejari Surabaya.

Lebih lanjut Jolfis menyatakan, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di bank pemerintah cabang Dr. Soetomo itu. 

Termasuk memeriksa Kacab Dr. Soetomo Didik Supriyadi dan Penyelia Kredit Imam Febriyadi.

“Penyedia Kredit Imam Febriyadi tidak dapat diminta keterangan karena telah meninggal dunia,” ungkap Jaksa Jolis.

Sementara terkait SPDP yang diklaim belum diterima oleh Tersangka Andrianto, Kajari Surabaya membantahnya. 

“SPDP sudah dikirim dan diterima oleh keluarga Tersangka Andrianto,” tegas Jaksa Jolvis.

Read More

Gubernur Khofifah Prihatin Atas Insiden di Waterpark Kenjeran Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa prihatin atas insiden runtuhnya wahana perosotan di kawasan Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya pada Minggu (8/5/2022).

Dia berdoa agar semua korban kejadian ini lekas membaik, seluruh keluarga korban yang tertimpa musibah diberi kesehatan, kesabaran dan kekuatan oleh Allah SWT.

"Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggaraan wahana wisata khususnya water park dan yang serupa. Semua Kepala Daerah saya minta melakukan pengecekan ulang atas wahana wisata yang ada. Pastikan proses kalibrasi dilakukan secara rutin. Pastikan semua alat permainan aman dan laik digunakan," ujar Gubernur Khofifah, Senin (9/5/2022).

"Kita juga merasakan kesedihan atas kejadian ini. Tentu saya pribadi maupun semuanya ikut merasakan kesedihan dari keluarga yang sedang tertimpa musibah. Ke depan kita harus lebih intensif melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan semua alat permainan agar hal serupa tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Khofifah mengaku sudah meninjau langsung lokasi insiden perosotan di kawasan Kolam Renang Waterpark Kenjeran Surabaya pada Minggu (8/5/2022).

Khofifah melihat langsung kondisi puing-puing pasca kejadian naas yang terjadi pada Sabtu (7/5/2022) siang kemarin, didampingi Walikota Surabaya Eri Cahyadi, General Manager Kenpark Surabaya Paul Steven, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim terkait.

Hingga rilis ini ditulis, tercatat 17 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Korban yang mayoritas anak-anak dan remaja, telah mendapat penanganan medis di RSUD Dr. Soetomo dan RS Dr. Soewandhi Surabaya.

Trauma Healing

Dalam kunjungannya, Khofifah menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak. Di antaranya Walikota Surabaya dan pengelola Kenpark guna melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab tragedi tersebut.

"Hari ini, seperti yang sudah terkonfirmasi, kami melihat di lapangan ada bagian dari Cycle Waterpark yang patah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah menuturkan bahwa menurut penjelasan tim manegemen Kenpark Paul wahana perosotan telah mengalami proses kalibrasi pada tahun lalu. Bahkan, kalibari berkala juga telah dilakukan dua tahun lalu.

"Saya tadi bertanya pada Pak Paul, Manager Kenpark, proses kalibrasinya bagaimana. Rupanya dua tahun lalu sudah dilakukan kalibrasi, tahun kemarin terkonfirmasi juga dilakukan kalibrasi," kata Khofifah.

Sementara itu proses investigasi juga tengah berjalan, baik dari Kepolisian maupun yang utama dari pihak konstruksi, White Water Canada.

"Kita berharap bahwa proses investigasi yang tengah dilakukan oleh Polres Tanjung Perak dan White Water Canada, bisa membuat kejadian ini menjadi terang benderang," katanya.

Selama investigasi berlangsung, pemerintah juga memprioritaskan penanganan medis hingga Psychosocial Therapy (terapi psikososial) bagi para korban. Selain mengalami cidera secara fisik, proses penyembuhan trauma (Trauma Healing) bagi pada korban juga diharapkan bisa beriring di dua rumah sakit serta berlanjut sampai ke rumah.

"Bagaimana penanganan medis seiring dengan penanganan Psychosocial Therapy ini dapat kita maksimalkan. Yang sudah kembali ke rumah, Pak Wali nanti akan mengirimkan tim Trauma Healing yang dimiliki oleh PSM-PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) kita," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau dan menerbitkan surat kepada seluruh pengelola tempat wisata untuk melakukan pengecekan menjelang libur Lebaran.

Dirinya melaporkan bahwa total 17 orang korban, 9 dirawat di RS Soewandhi dan 8 lainnya di RSUD Dr. Soetomo. Empat orang di antaranya sudah kembali ke rumah dan sisanya tengah mengalami penanganan intensif, baik yang mengalami luka ringan maupun berat.

Read More