Senin, 09 Mei 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menekankan peran penting pimpinan dan staff di sentra-sentra milik Kemensos dalam penanganan bencana.

Salah satu aspek penting dalam penanganan bencana adalah penyiapan lumbung sosial.

Risma mengaku kagok karena tidak semua sentra bisa menangani bencana. Tapi setelah ini dengan latihan yang sudah diberikan, seharusnya pegawai dan staf di semua sentra sudah memahami bagaimana meningkatkan kesiagaan dalam penanganan bencana.

"Termasuk di dalamnya mengirimkan segera buffer stock, peralatan bencana dan kebutuhan kebencanaan lainnya ke lokasi bencana," katanya, di kantor Kementerian Sosial, Senin 9 Mei 2022.

Risma menyatakan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana oleh sentra Kemensos terkait dengan layanan multifungsi yang diamanatkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.

Penanganan bencana menjadi perhatian penting, sejalan dengan tingginya potensi bencana di Indonesia.

Di lain pihak, kawasan terdampak bencana kerap kali berada di lokasi dengan akses terbatas.

Maka itu, gerak cepat sentra-sentra Kemensos yang tersebar di berbagai daerah, penting untuk memastikan bantuan segera diterima masyarakat terdampak bencana.

Kemensos memang memiliki gudang logistik di Makasar. Namun gudang logistik tersebut masih cukup jauh dari lokasi bencana, misalnya, saat bencana terjadi di Kepulauan Selayar. Sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lokasi bencana.

"Dengan perahu, membutuhkan waktu 16 jam ke Selayar. Tapi sekarang kami membangun lumbung sosial di sana dengan berbagai peralatan kebencanaan. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi darurat, maka kami siap kapan saja," katanya.

Dibangun di lokasi terdekat, lumbung sosial bisa memastikan masyarakat terdampak bencana terakses oleh berbagai sarana yang dibutuhkan.

Lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik dan makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana.

Selain bahan makanan, lumbung sosial juga bisa berupa genset, bahan bakar, perahu karet, penjernih air, pompa air, tenda keluarga, tendon air, kids ware, food ware, dan kebutuhan bahan pokok.

Tidak kalah penting, Risma juga menekankan urgensi pimpinan dan staf di sentra untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan instansi terkait lainnya.

"Diharapkan rencana tersebut bisa disergikan dan berjalan efektif di lapangan," ucapnya.***



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han) diwakili Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) memimpin Apel Khusus Selesai Libur Bersama Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M, Apel Khusus tersebut dihadiri Pejabat Utama, Para Komandan dan Kasatker, seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koarmada II, bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya, pada Senin (9/5).

Dalam kesempatan tersebut Kaskoarmada II menyampaikan amanat tertulis Pangkoarmada II dihadapan seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II yang  mengatakan, bahwa secara khusus apel kali ini dilaksanakan terkait dengan suasana idul fitri sebagai momen yang tepat untuk saling memaafkan, dalam upaya mencapai “fitrah” berupa kesucian lahir maupun batin, setelah menjalankan ibadah puasa ramadhan selama satu bulan.

Lebih lanjut Laksda Iwan Isnurwanto menyatakan bahwa, dengan ibadah puasa Ramadhan yang telah dilaksanakan hendaknya dapat mengambil hikmah, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarkat. Kebiasan baik yang sudah dijalankan selama bulan Ramadhan harus tetap dipertahankan dan dijadikan pendorong keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

Adapun penekanan Pangkoarmada II kepada seluruh Prajurit Koarmada II, agar selalu meningkatkan kemampuan SDM yang dimulai dari diri pribadi dan lingkungan untuk mengikuti perkembangan modernisasi TNI Angkatan Laut,  sesuai 9 (Sembilan) Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Pada bagian lain  Laksma Rachmad Jayadi menegaskan, agar seluruh Prajurit Koarmada II untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di lingkungan Mako Koarmada II, menyiapkan sebaik-baiknya tugas operasi yang akan diemban, berikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara khususnya TNI Angkatan Laut, serta pertahankan prestasi-prestasi yang sudah dan telah diraih Koarmada II.

Selesai pelaksanaan Apel khusus, dilanjutkan dengan acara halal bihalal dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan untuk menghindari kerawanan penyebaran Virus Covid-19. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menggelar operasi yustisi besar besaran di semua wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya warga dari luar Surabaya yang tidak memiliki identitas.

"Kami berkoordinasi dengan lintas PD, seperti Satpol PP, BPBD Kota Surabaya, hingga Lurah. Jadi warga luar kota yang tidak membawa identitas atau KTP, nantinya akan ditampung oleh Dinsos," kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin di Surabaya, Senin (9/5).

Operasi yustisi yang dilakukan adalah untuk meminimalisir kedatangan warga dari luar Kota Pahlawan yang tidak membawa identitas. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan lintas Perangkat Daerah (PD) hingga tingkat kelurahan.

Nantinya, selama berada di Dinsos Kota Surabaya, warga tersebut akan dilakukan penelusuran atau kroscek data. Setelah ditemukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Timur untuk melakukan proses pemulangan warga ke daerah asal.

"Jika warga tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur, maka akan kami pulangkan ke daerah asal setelah berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Sedangkan bagi warga luar Provinsi Jawa Timur, Dinsos Kota Surabaya akan meminta bantuan Dinsos Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Dinsos setempat, sebagai tindak lanjut proses pemulangan warga tersebut.

"Dinsos terus bersiaga untuk menangani kejadian tersebut setelah libur lebaran. Diharapkan warga luar kota yang datang ke Surabaya tetap membawa kartu identitas dan memiliki tujuan yang jelas," katanya.



KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, pada Senin (09/05/2022), laksanakan kunjungan di Pos Pelayanan Rest Area Tuban.

Kunjungan tersebut sebagai rangkaian Operasi Ketupat Semeru 2022, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya di jalur Pantura Tuban berjalan lancar.

Kapolda Irjen Pol Nico Afinta mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan arus balik dan mudik di jalur Pantura Tuban secara keseluruhan berjalan lancar.

"Dari hasil pemantauan kami, arus lalu lintas semuanya lancar, seperti yang kita lihat sendiri puncak arus balik pemudik pada hari Sabtu dan Minggu juga terpantau lancar," tutur Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.

Irjen Pol Nico Afinta menambahkan, selain memantau arus lalu lintas, dirinya juga sempat berbincang dengan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitaran pos pelayanan. Dari perbincangantersebut, para pedagang mengaku meraup untung selama arus mudik dan arus balik tahun ini.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan arus lalu lintas di jalur Pantura masih tetap ramai namun terpantau lancar.

"Saya sempat bertanya kepada pedagang bakso bahwa dengan adanya jalan tol yang digunakan untuk arus mudik tidak berdampak pada jualannya," ucap Irjen Pol Nico Afinta.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Jatim juga ikut memantau vaksinasi yang dilaksanakan di Pos Pelayanan Rest Area Tuban. Menurutnya, para pemudik termasuk masyarakat sekitar bisa melakukan vaksinasi di pos pelayanan.

"Saya imbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, jika prokes dilaksanakan dengan baik maka ekonomi bisa meningkat dan pekerjaan juga bisa berjalan," ucapnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memastikan tidak ada penambahan masa libur Idul Fitri. Bahkan ia menyebut kebijakan itu sangat tidak relevan diterapkan di Jatim karena tidak ada urgensi untuk melakukan penambahan masa libur.

"Jawa Timur tidak ada tambahan hari libur pendidikan. Jadi semua sekolah tetap masuk pada hari ini," ucap Khofifah usai menggelar apel pagi di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (9/5/2022).

Menurutnya, Jatim memiliki rotasi arus balik Lebaran yang terbilang stabil. Meskipun belum 100 persen para pemudik kembali dari kampung halaman, namun sekitar 40 persen kendaraan sudah mulai kembali ke kota untuk melakukan aktivitas secara normal.

"Jadi kalau ada provinsi lain memang menambah (libbur), mungkin ada arus balik ya. Tapi kalau di Jawa Timur ini kan tidak, jadi suasananya berbeda. Maka tidak ada urgensi untuk menambah libur itu. Kami tetap hari ini sekolah masuk," katanya.

Apalagi Jatim telah terdampak dua isu penyakit serius seperti Penyakit Mukut dan Kuku (PMK) yang menyerang ternak, ditambah Hepatitis misterius saat Lebaran. Hal itu membuat unsur pemerintahan harus kerja keras melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

"Kami sudah menyiapkan posko untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), kami sudah melakukan banyak hal. Nanti malam Insya Allah kami akan rakor dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian). Terkonfirmasi Pak Mentan rawuh. Itu artinya hal-hal yang kami lakukan terkonfirmasi dan terkoordinasikan vertikal-horizontal. Bupati/wali kota yang terkait dengan PMK akan kami undang, meskipun kami juga sudah melakukan Rakor pada Jumat yang lalu," jelas Khofifah.

Di lokasi, tampak apel pagi pertama setelah libur Lebaran berlangsung secara normal. Para ASN yang mengikuti kompak mengenakan seragam dinas. Usai apel pagi, Gubernur Khofifah bersama Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, Ketua PKK Jatim Arumi Elistianto Dardak dan Plt Sekdaprov Wahid Wahyudi bersama ASN juga menyempatkan melakukan Halal Bihalal bersama.



KABARPROGRESIF.COM: (Lombok) Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan (Kejati) Tinggi NTB telah melakukan Tahap II yakni, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Senin, 09 Mei 2022.

Tahap II ini terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan Pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU RSUD Kabupaten Lombok utara TA 2019, dengan tersangka tersangka SH.

Pada kasus ini, tersangka SH yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur RSUD Kab. Lombok Utara sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Beberapa waktu lalu tersangka SH batal dilakukan tahap II dikarenakan yang bersangkutan ketika itu sedang dalam keadaan sakit. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya dengan dibuktikan surat keterangan sakit yang diantarkan langsung oleh kuasa hukum tersangka SH ke pihak penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB,"kata Kajati NTB melalui Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera.

Sebelumnya, kata Efrien Saputera, 3 orang tersangka telah dilakukan tahap II oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi NTB ke Penuntut Umum Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mataram.

Ketiga tersangka telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram, yaitu EB, PPK/Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Lombok Utara. DT, Kuasa Direktur PT. Apromegatama atau penyedia, dan SD, Konsultan pengawas.

"Ketiga tersangka telah dilakukan penahanan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Mataram selama 20 (dua) puluh hari dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda NTB," kata Efrien Saputera lagi.

Sedangkan untuk tersangka SH sendiri, lanjut Efrien, akan dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum selama kurang lebih 20 hari ke depan. Saat ini tersangka SH dititipkan di Lapas Kelas IIA Mataram mulai tanggal 09 Mei 2022 s.d 28 Mei 2022.

Setelah tahap II, Efrien berkata, maka proses selanjutnya Penuntut Umum akan segera mempersiapkan administrasi untuk pelimpahan berkas perkara dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram guna mendapatkan penetapan hari dan tanggal sidang.

Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka SH adalah melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui kata Efrien, alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka karena dikhawatirkan akan melarikan diri. Selain itu, dikawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan tindak pidana.

"Berdasarkan hasil audit, dugaan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp1.5 milyar," pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menyatakan tidak akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi seluruh pegawai Kementerian Sosial (Kemensos).

Risma menyatakan setelah lebaran Idul Fitri 2022 ini, semua pegawai harus bekerja keras untuk bekerja melayani masyarakat.

"Begitu masuk (semua pegawai) langsung tancap gas," ujarnya di Kemensos, Senin 9 Mei 2022.

Menurutnya yang terpenting semua pegawai harus sama-sama menjaga ketat protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran kasus.

Kemensos kata dia merupakan kementerian teknis yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat.

Terlebih yang bertugas di common center yang harus siaga 24 jam untuk memastikan pelayanan di kementeriannya kepada masyarakat agar tidak terlambat.

"Kita nggak ada WFH kita punya common center itu nggak ada libur contohnya itu nggak boleh terlambat," ucapnya.

"Jadi nggak ada WFH, tinggal kita jaga prokesnya," ujarnya.

Di samping itu, Risma juga mendorong agar semua pegawai di kementeriannya bisa meningkatkan profesionalitas dalam bekerja.

Satu tahun pertama menjabat sebagai Menteri Sosial, Risma mengaku terpaksa harus menurunkan standarnya dalam bekerja dan menyesuaikan dengan pegawai di kementeriannya.

Oleh karena itu, ke depan semua pegawai di kementeriannya harus mengikuti standar dirinya dalam bekerja.

"Tapi saya sampaikan saya sudah satu tahun kita insya allah lebih kuat untuk lebih kuat untuk mengejar ketertinggalan yang belum dicapai. Kita ingin responsibility-nya lebih cepat," tuturnya.***



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya mewaspadai merebaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang 1.247 hewan ternak di 4 wilayah Jawa Timur. 

Dalam melakukan pencegahan wabah PMK, PD RPH mengambil langkah preventif dengan melakukan pengecekan dokumen surat dan kesehatan hewan ternak yang datang ke Surabaya.

Direktur PD RPH Kota Surabaya Fajar A. Isnugroho mengatakan, pihaknya segera mengambil tindakan dan pengawasan pada setiap hewan ternak yang masuk di lingkungan RPH. 

Tindakan tersebut diantaranya, melakukan pengecekan dokumen Surat Keterangan Sehat Hewan (SKKH) asli dari daera asal, untuk memastikan hewan ternak yang masuk bukan berasal dari 4 wilayah yang terjangkit wabah PMK.

“Dengan SKKH asli, RPH hanya ingin memastikan hewan ternak Sapi yang masuk aman dan bukan berasal dari 4 wilayah itu,” kata Fajar , Senin (9/5).

Selain pengecekan dokumen SKKH hewan ternak, Fajar menjelaskan, PD RPH juga melakukan penyemprotan Disinfektan di seluruh kandang hewan ternak dan mobil pengangkut hewan yang masuk. 

Penyemprotan Disinfektan itu merupakan langkah jitu RPH dalam melakukan pencegahan  meningkatkan biosafety dan biosecurity di lingkungan RPH Surabaya.

“Kami berusaha jangan sampai ada sapi yang akan dipotong di RPH terjangkit virus penyakit menular PMK," ujar Fajar.

Fajar juga menyampaikan, RPH Pegirian Surabaya juga sudah melakukan pengujian sampel PMK ke laboratorium Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), di Jalan Ahmad Yani No. 68-70 pada tanggal 27 - 28 Januari 2022 lalu. 

Dalam pengujian tersebut, RPH Pegirian Surabaya mengambil 61 sampel serum yang terdiri dari 11 ekor sapi dan 50 ekor babi.

Setelah serum tersebut dilakukan pengujian di laboratorium Pusvetma dan hasil seluruhnya dinyatakan negatif, per tanggal 11 April 2022 sampel PMK itu dikirim oleh Pusvetma kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan tembusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

"Selain itu, juga disampaikan ke kami dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pasca cuti bersama nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah,  Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono, memimpin  pelaksanaan apel khusus yang diikuti prajurit, PNS dan siswa Kodiklatal yang digelar di Lapangan Laut Maluku, Senin (9/5/2022).

Selain itu ikut hadir dalam apel gabungan yakni Wadan Kodiklatal Laksda TNI Agus Hariadi,  Irkodiklatal, Kapokgadik ,dan seluruh PJU Kodiklatal. 

Usai apel, acara berlanjut dengan halal bihalal di depan gedung Moelyadi. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Ketua Gabungan Jalasenastri Kodiklatal, Ny. Etta Suhartono dan pengurus inti PG Jalasenastri Kodiklatal.

Dalam amanatnya kepada peserta apel gabungan, Dankodiklatal menyampaikan uacapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf. 

“Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama dengan kebersihan jiwa dan ketulusan hati, atas nama cinta kasih sesama manusia kita saling memaafkan satu sama lain,” tutur Dankodiklatal.

Selanjutnya kepada para Komandan khususnya Komandan Pusdik dan Sekolah, Dankodiklatal meminta agar mengecek kembali kelengkapan anggotanya, terutama para siswa yang baru saja melaksanakan cuti lebaran.

” Yakinkan bahwa mereka sudah kembali semuanya,” tegas jenderal dengan tiga bintang ini.

Sementara kepada personel yang sudah masuk kembali, Dankodiklatal mengimbau supaya segera menyesuaikan dengan situasi kegiatan masing-masing satuan. 

“Switch mental kalian selama liburan yang berkumpul dengan keluarga, sehingga saat kembali ke satuan kondisi pikiran dalam keadaan fresh,” ujar Letjen TNI Marinir Suhartono.

Dankodiklatal menambahkan, bahwa saat ini jajaran Kodiklatal akan melaksanakan rangkaian kegiatan Hardikal ke-76 tahun 2022 yang dipusatkan di Kodiklatal. 

Kegiatan ini melibatkan peran serta dari seluruh prajurit maupun siswa Kodiklatal untuk itu harus  bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menyukseskan kegiatan tersebut. (Dispen Kodiklatal)



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Mengawali hari pertama masuk kerja pascalibur Lebaran 2022, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin Apel Pagi sekaligus Halal Bihalal yang digelar di halaman Kantor Gubernur Jatim, Senin (9/5/2022).

Diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Setdaprov Jatim, Apel Senin Pagi perdana setelah lebaran yang dilanjutkan halal bihalal tersebut berjalan tertib, guyub dan peserta juga terlihat antusias.

Turut hadir dalam Apel Pagi ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama istri, Pj Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi beserta istri, jajaran Kepaka OPD Pemprov Jatim.

Masih dalam suasana bulan Syawal, Gubernur Khofifah mengajak seluruh jajaran ASN untuk memaknai momen Halal Bihalal layaknya filosofi Ketupat.

Ketupat atau ‘Kupat’ dalam bahasa Jawa yang berarti ‘Ngaku Lepat’ seyogyanya bisa menjadi referensi bagi seluruh masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan saling memaafkan. 

“Intinya pada momen ‘Kupatan’ itu kita akan melakukan silaturahmi dan saling memaafkan atas segala kesalahan kita,” tutur Gubernur Khofifah dalam amanatnya.

“Jadi tidak hanya permohonan maaf kepada Allah, tetapi juga permohonan maaf kepada sesama manusia,” imbuhnya.

Bentuk ketupat yang dibungkus dengan janur kuning melingkar lingkar dijelaskan dalam filosofi Jawa adalah simbolisasi bahwa manusia banyak salah dan khilaf baik disengaja maupun tidak disengaja.

Tidak lupa Gubernur Khofifah menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H bagi seluruh ASN yang merayakan. Dirinya berharap agar seluruh elemen terus menjalankan tugas dengan semangat prima dalam melayani masyarakat.

“Saya berharap kepada para ASN agar menjaga dan mempertahankan setiap prestasi yang sudah dicapai. Serta mengantisipasi dari setiap permasalahan yang muncul harus mampu dicarikan solusi hingga jalan keluarnya ditemukan,” jelasnya.

Tidak hanya menjadi momen saling memaafkan, Apel Pagi juga dijadikan Gubernur Khofifah untuk mengingatkan para ASN Pemprov Jatim agar lebih peka terhadap permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat.

Seperti pada kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak di beberapa wilayah, Gubernur Khofifah menuturkan bahwa Pemprov Jatim masih dan akan terus berkoordinasi dengan seluruh sektor terkait guna langkah pencegahan.

Bahkan, pihaknya telah meminta kepada Ikatan Alumni UNAIR dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) untuk menerjunkan tim sebanyak mungkin dalam menangani sedetail dan sekomprehensif mungkin agar penyebaran virus pada hewan ternak tidak semakin meluas.

“Saya meminta kepada perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran Hewan untuk menerjunkan tim sebanyak mungkin untuk membantu masyarakat peternak agar penyebaran PMK bisa dikendalikan,” ungkapnya.

Masalah PMK ini disebutnya sangat penting dikomunikasikan ke masyarakat mengingat semakin dekatnya momen Hari Raya Idul Adha.

Maka dari itu, Gubernur Khofifah berharap agar seluruh ASN Pemprov Jatim juga sigap dalam upaya konfirmasi. Tidak hanya dari Dinas Peternakan, Pertanian, Kesehatan, dan Disperindag, namun instansi lainnya saya minta punya kepedulian yang sama.

“Jadi semisal ada yang ditanya, sebaiknya bisa menjawab. Paling tidak merujuk pada Posko Terpadu penanganan PMK hewan ternak,” katanya.

Selanjutnya, permasalahan terkait kasus dugaan Hepatitis Akut yang menyerang anak hingga saat ini terus didalami atau diobservasi di RSU dr Soetomo dan RSU Saiful Anwar Malang.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga memastikan bahwa tidak ada tambahan hari libur berupa Work From Home (WFH) bagi pekerja maupun pelajar di Jawa Timur. Menurutnya, suasana arus balik Lebaran di Jawa Timur berbeda dengan di provinsi lainnya yang lebih padat.

“Tidak ada urgensi untuk menambah hari libur. Jadi, hari ini sekolah-sekolah tetap mulai masuk,” tegasnya.

Mengenai kondisi arus balik mudik Lebaran di Jawa Timur sendiri, gubernur perempuan pertama di Jatim itu menyebut bahwa pihaknya telah berkordinasi dengan berbagai pihak lintas sektor demi kelancaran arus lalu lintas. 

“Koordinasi lintas sektor masih dan akan terus kita lakukan, mengingat arus balik masih akan terjadi dalam waktu tiga hari ke depan setelah lebaran ketupat,” ujarnya. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri, Irjen Pol Eky Hari Festyanto, Senin (9/5/2022) pagi, melakukan pengecekan Pos Pengamanan dan Pos Pelayanan di Taman Bungkul, Surabaya.

Menurutnya, kedatangannya di beberapa titik di Surabaya, memberi satu solusi dan satu asistensi, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Ketupat tahun ini.

“Hari ini kita pantau berkaitan dengan pelaksanaan arus balik, dan di Surabaya seluruhnya berjalan dengan lancar tidak ada satu kendala pun berarti, khususnya berkaitan dengan pelayanan,” jelas Irjen Pol Eky Hari Festyanto, didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan, Senin (9/5/2022).

Selain itu, Polri tetap mendorong, khususnya berkaitan dengan percepatan vaksinasi. Sehingga pelaksanaan vaksinasi tetap bisa dijalankan.

“Pak Kapolri sudah ke Surabaya, Ketapang dan Mengkreng. Untuk arus balik kita tinjau di wilayah Malang, khususnya tempat rekreasi yang masih menjadi objek yang masih menjadi konsentrasi masyarakat sehingga tidak ada lagi hal-hal di masyarakat yang khususnya berkaitan dengan tempat-tempat rekreasi yang memberikan pelayanan umum, dan kami juga sudah mengimbau di beberapa kejadian di beberapa daerah,” sebutnya.

“Itu telah menjadi pembelajaran dari kita, dan itu akan membuat kita meningkatkan pelayanan yang khusus berkaitan dengan pengamanan,” pungkasnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku (PMK) ke Kota Pahlawan. 

Ini sebagai bentuk respons cepat pasca ditemukannya kasus PMK yang menyerang ribuan hewan ternak di empat kabupaten di Jawa Timur.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menyatakan, pihaknya telah melakukan pengetatan pengawasan dan monitoring di lapangan untuk mencegah masuknya virus PMK. 

Sebab, virus ini telah ditemukan di empat daerah di sekitar Surabaya.

"Langkah-langkah yang kita lakukan yakni, melakukan pengawasan di Rumah Potong Hewan (RPH) dengan para Jagal. Ini untuk memastikan bahwa (hewan ternak) yang masuk ke RPH itu memiliki surat keterangan sehat dari daerah asal," kata Antiek, Senin (9/5/2022).

Selain di RPH, kata Antiek, pengawasan juga dilakukan DKPP Surabaya pada daerah keberangkatan. 

Termasuk pula melakukan monitoring kepada setiap hewan ternak yang ada di Surabaya. 

Setidaknya, ada sekitar 600 peternak sapi daging dan sapi perah di Kota Pahlawan. Sedangkan peternak kambing dan domba ada sekitar 996.

"Yang lebih penting adalah arus masuk hewan ternak yang dari luar Surabaya, khususnya yang dari daerah terjangkit itu sebisa mungkin kita hindari," ujarnya.

Antiek menyatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan Surat Edaran (SE) kepada masyarakat agar turut serta memiliki kepedulian yang sama dalam mencegah masuknya virus PMK. 

SE tersebut bakal disebar ke RPH, para jagal, hingga pasar-pasar tradisional.

"Ini untuk memastikan ternak yang masuk ke Surabaya tidak terjangkit. Jadi harus ada surat keterangan sehat dari daerah asal. Dan kepada para camat untuk membantu pengawasan, kalau ada (hewan ternak) yang keluar masuk mereka harus memastikan surat sehat itu," katanya.

Sejumlah tanda klinis virus PMK pada hewan ternak di antaranya yakni, mengalami demam tinggi (39-41 derajat celcius), keluar lendir berlebihan dari mulut dan berbusa, serta terdapat luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah.

Selain itu pula, hewan ternak tidak mau makan, kaki pincang, luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku, sulit berdiri, gemetar, nafas cepat, produksi susu turun drastis dan menjadi kurus.

Karenanya, Antiek pun mengimbau kepada masyarakat, apabila di wilayahnya menemukan hewan ternak yang memiliki tanda-tanda klinis tersebut, supaya segera melaporkan. 

"Karena sampai saat ini belum ada vaksin, hanya pengobatan dan isolasi terkait itu," ujarnya.

Meski demikian, virus PMK ini tidak menular kepada manusia. Sedangkan untuk dagingnya, juga masih aman untuk dikonsumsi. 

Hanya saja yang tidak diperbolehkan dimakan yaitu pada sisi kepala hewan, kaki, dan jeroan atau organ dalam.

"Tetapi kalau proses dia (hewan) yang terjangkit ketika dipotong, airnya untuk mencuci itu bisa menularkan kepada ternak yang lain. Makanya dia (hewan) harus aman masuk RPH untuk dipotong," paparnya.

Di sisi lain, setelah hewan ternak dipotong dan direbus secara matang, maka virus PMK juga mati. 

Akan tetapi, dalam proses pemotongan tersebut, virus PMK bisa saja menyebar ke hewan lain melalui pakaian manusia.

"Sehingga kalau di peternakan itu harus menggunakan pakaian yang aman (APD), dan petugas juga mengantisipasi itu. Jadi, masyarakat diimbau supaya lebih hati-hati terutama yang memiliki ternak," pungkasnya. 

Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive