KPK Pastikan Berkas Perkara Penyuap Eks Bupati Tulungagung Lengkap

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan berkas perkara Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa, penyuap Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyerahan berkas dilakukan karena telah dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

"Hari ini (Senin, 9/5/2022) telah dilaksanakan tahap II (penyerahan Tersangka dan barang bukti) untuk tersangka TP (Tigor Prakasa) dari Tim Penyidik kepada Tim JPU karena dari hasil pemeriksaan berkas perkara dinyatakan memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara," ujar Ali kepada wartawan, Senin (9/5/2022).

Tigor diketahui merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2013- 2018.

Adapun penahanan masih berlanjut dalam wewenang Tim Jaksa untuk 20 hari kedepan terhitung 9 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

"Tim Jaksa akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara bersamaan dengan surat dakwaan dalam waktu 14 hari kerja ke Pengadilan Tipikor," kata Ali.

Untuk diketahui, setelah mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo ditetapkan jadi tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tigor Prakasa dari pihak swasta sebagai tersangka.

Tigor ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Syahri Mulyo dalam kasus dugaan suap proyek Tahun 2013-2018 tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kalau komisi telah melakukan pengumpulan berbagai informasi lengkap dengan keterangan, termasuk fakta-fakta proses persidangan tersangka Syari Mulyo.

"Berikutnya KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup," katanya, Jumat (11/03/2022).

Selanjutnya, KPK meningkatkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan mengumumkan Tigor sebagai tersangka.

Kasus yang menjerat Tigor tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan pada 2018 di mana KPK sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Syahri Mulyo (SM), mantan Kadis PUPR Kabupaten Tulungagung Sutrisno (SUT) serta dua pihak swasta masing-masing Agung Prayitno (AP) dan Susilo Prabowo (SP).

Dalam konstruksi perkara, Alex menjelaskan Tigor selaku Direktur PT Kediri Putra (KP) merupakan salah satu kontraktor yang banyak mengerjakan berbagai proyek di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung.

"Agar tetap bisa dapat memenangkan dan kembali mengerjakan beberapa proyek di Pemkab Tulungagung diduga ada pendekatan khusus yang dilakukan tersangka TP kepada beberapa pihak di Pemkab Tulungagung," ucap Alex.

Read More

Kejari Surabaya di Praperadilkan Dugaan Korupsi Kredit Bank, Pemohon Yakin Ada Kesalahan Prosedur

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sidang perdana praperadilan yang dimohonkan staf operasional kredit sebuah Bank pemerintah Cabang dr. Soetomo, Andrianto melalui kuasa hukumnya Masbuhin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (9/5/2022).

Andrianto memprotes penetapan dirinya sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pemberian kredit melalui bank tempat dia bekerja. 

Andrianto melalui kuasa hukumnya Masbuhin meyakini penetapan Tersangka tersebut tidak sah, lantaran yang bersangkutan hanya merupakan staf bagian dokumen kredit dan pemasaran.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya melalui tim penyidik pidana khusus sekaligus sebagai Termohon dalam praperadilan ini menilai Andrianto bertanggungjawab atas kerugian negara yang dialami bank plat merah tersebut.

“Klien kami ini tidak pernah menandatangani akad kredit bahkan pada pencaiaranpun. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab Imam Pebriadi, selaku kepala penyelia kredit, dan Kepala Cabangnya, Didik Supriyanto,” terang Masbuhin usai sidang.

Masih menurut Masbuhin, Kejari Surabaya pun dalam jawaban praperadilan mengakui tidak pernah memeriksa Imam Pebriadi selaku kepala penyelia kredit karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

“Kalau penyelia kredit tidak diperiksa karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, maka tidak ada peristiwa hukum yang menghubungkan antara Andrianto sebagai bawahan dengan atasan langsung yang bernama Imam Pebriadi,” ujar Masbuhin.

Namun, Kejari Surabaya langsung memeriksa kepala cabang Bank. Hal ini kata Masbuhin tidak bisa dilakukan, karena apabila berbicara peristiwa pidana maka kepala penyelia kredit baru kepala cabang. 

“Kalau kepala penyelia kredit tidak ada, otomatis peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut menjadi gugur,” ujar Masbuhin.

Masih menurut Masbuhin, pihak Kejari Surabaya juga mengakui bahwa surat-surat dalam proses penyidikan yang harusnya penyelidikan dirapel semuanya. 

Hari Senin misalnya 4 April 2022, penyidik mengeluarkan surat pemeriksaan Ardianto dalam proses penyelidikan.

“Di hari yang sama yakni 4 April 2022 dilakukan ekspose, kemudian dikeluarkan juga surat penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat penahanan,” ujar Masbuhin.

Masbuhin juga menduga bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah dikirim oleh tim penyidik dan pihak keluarga juga tidak pernah didatangi oleh utusan Kejari Surabaya untuk memberikan SPDP dan kemudian ditandatangani oleh pihak keluarga SPDP tersebut.

“Coba ditanya mana tanda tangannya? Karena pihak keluarga merasa tidak pernah menandatangani SPDP tersebut, jangan-jangan tanda tangan tersebut diduga palsu atau SPDP itu baru diberikan kemarin lusa itu waktu hari raya, nah ini juga menjadi tidak sah karena SPDP itu diberikan tujuh hari seteleah proses penyidikan,” beber Masbuhin.

Masbuhin menambahkan, usai lebaran kemarin pihak keluarga Ardianto dikirim sebuah amlpop dari Kejari Surabaya yang belum dia periksa. 

Masbuhin menduga, mungkin amlpop tersebut isinya SPDP yang dimaksud. Namun, hal itu kata Mabuhin sudah terlambat karena proses praperadilan sudah berlangsung.

Terpisah, pihak Kejari Surabaya dalam jawabannya menolak semua dalil dari pemohon pra-peradilan itu. Mereka menegaskan Penyidikan yang dilakukan kepada tersangka Andrianto sudah dilakukan secara benar dan sudah sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditentukan.

“Penyidik telah memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Andrianto sebagai Tersangka. Yakni keterangan saksi dan surat atau dokumen yang diperoleh dengan cara yang sah,” kata Jolfis, perwakilan Kejari Surabaya.

Lebih lanjut Jolfis menyatakan, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi di bank pemerintah cabang Dr. Soetomo itu. 

Termasuk memeriksa Kacab Dr. Soetomo Didik Supriyadi dan Penyelia Kredit Imam Febriyadi.

“Penyedia Kredit Imam Febriyadi tidak dapat diminta keterangan karena telah meninggal dunia,” ungkap Jaksa Jolis.

Sementara terkait SPDP yang diklaim belum diterima oleh Tersangka Andrianto, Kajari Surabaya membantahnya. 

“SPDP sudah dikirim dan diterima oleh keluarga Tersangka Andrianto,” tegas Jaksa Jolvis.

Read More

Gubernur Khofifah Prihatin Atas Insiden di Waterpark Kenjeran Surabaya

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa prihatin atas insiden runtuhnya wahana perosotan di kawasan Kolam Renang Kenjeran Park Surabaya pada Minggu (8/5/2022).

Dia berdoa agar semua korban kejadian ini lekas membaik, seluruh keluarga korban yang tertimpa musibah diberi kesehatan, kesabaran dan kekuatan oleh Allah SWT.

"Kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggaraan wahana wisata khususnya water park dan yang serupa. Semua Kepala Daerah saya minta melakukan pengecekan ulang atas wahana wisata yang ada. Pastikan proses kalibrasi dilakukan secara rutin. Pastikan semua alat permainan aman dan laik digunakan," ujar Gubernur Khofifah, Senin (9/5/2022).

"Kita juga merasakan kesedihan atas kejadian ini. Tentu saya pribadi maupun semuanya ikut merasakan kesedihan dari keluarga yang sedang tertimpa musibah. Ke depan kita harus lebih intensif melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan semua alat permainan agar hal serupa tidak terjadi lagi," imbuhnya.

Khofifah mengaku sudah meninjau langsung lokasi insiden perosotan di kawasan Kolam Renang Waterpark Kenjeran Surabaya pada Minggu (8/5/2022).

Khofifah melihat langsung kondisi puing-puing pasca kejadian naas yang terjadi pada Sabtu (7/5/2022) siang kemarin, didampingi Walikota Surabaya Eri Cahyadi, General Manager Kenpark Surabaya Paul Steven, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim terkait.

Hingga rilis ini ditulis, tercatat 17 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Korban yang mayoritas anak-anak dan remaja, telah mendapat penanganan medis di RSUD Dr. Soetomo dan RS Dr. Soewandhi Surabaya.

Trauma Healing

Dalam kunjungannya, Khofifah menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak. Di antaranya Walikota Surabaya dan pengelola Kenpark guna melakukan investigasi menyeluruh atas penyebab tragedi tersebut.

"Hari ini, seperti yang sudah terkonfirmasi, kami melihat di lapangan ada bagian dari Cycle Waterpark yang patah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khofifah menuturkan bahwa menurut penjelasan tim manegemen Kenpark Paul wahana perosotan telah mengalami proses kalibrasi pada tahun lalu. Bahkan, kalibari berkala juga telah dilakukan dua tahun lalu.

"Saya tadi bertanya pada Pak Paul, Manager Kenpark, proses kalibrasinya bagaimana. Rupanya dua tahun lalu sudah dilakukan kalibrasi, tahun kemarin terkonfirmasi juga dilakukan kalibrasi," kata Khofifah.

Sementara itu proses investigasi juga tengah berjalan, baik dari Kepolisian maupun yang utama dari pihak konstruksi, White Water Canada.

"Kita berharap bahwa proses investigasi yang tengah dilakukan oleh Polres Tanjung Perak dan White Water Canada, bisa membuat kejadian ini menjadi terang benderang," katanya.

Selama investigasi berlangsung, pemerintah juga memprioritaskan penanganan medis hingga Psychosocial Therapy (terapi psikososial) bagi para korban. Selain mengalami cidera secara fisik, proses penyembuhan trauma (Trauma Healing) bagi pada korban juga diharapkan bisa beriring di dua rumah sakit serta berlanjut sampai ke rumah.

"Bagaimana penanganan medis seiring dengan penanganan Psychosocial Therapy ini dapat kita maksimalkan. Yang sudah kembali ke rumah, Pak Wali nanti akan mengirimkan tim Trauma Healing yang dimiliki oleh PSM-PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) kita," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam wawancara terpisah menyatakan bahwa pihaknya telah mengimbau dan menerbitkan surat kepada seluruh pengelola tempat wisata untuk melakukan pengecekan menjelang libur Lebaran.

Dirinya melaporkan bahwa total 17 orang korban, 9 dirawat di RS Soewandhi dan 8 lainnya di RSUD Dr. Soetomo. Empat orang di antaranya sudah kembali ke rumah dan sisanya tengah mengalami penanganan intensif, baik yang mengalami luka ringan maupun berat.

Read More

Kapolda Jatim Nyatakan Pos PAM Mudik Diperpanjang

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama dengan jajaran PJU Polda Jatim melakukan pengecekan situasi dan juga kondisi pelayanan Pos Pengamanan Mudik 2022 Polres Tuban yang berada di Rest Area Kabupaten Tuban, Senin (9/5/2022).

Dalam kegiatan kunjungannya itu, Kapolda Jatim melihat secara langsung arus lalu lintas yang ada di Jalur Pantura Tuban itu. Kapolda menyatakan bahwa selama arus mudik hingga puncak arus balik di wilayah Jawa Timur tetap berjalan lancar termasuk di jalur perbatasan Jatim-Jateng itu.

Pantauan beritajatim.com, Irjen Pol Nico Afinta yang datang di Pos Pam Mudik 2022 langsung melakukan pengecekan keberadaan pos mudik tersebut mulai dari pelayanan kesehatan hingga fasilitas lainnya. Kemudian Kapolda turun ke jalan raya jalur Pantura Tuban itu untuk melihat arus yang ada.

“Saya bersama dengan PJU berkoordinasi dengan Kapolres Tuban dan Wakil Bupati Tuban dan jajaran TNI untuk memastikan dan mengecek pelayanan masyarakat yang kembali dari mudik dengan menggunakan jalur pantura ini. Dari pemantauan saat ini untuk arus lalin lancar kita lihat sendiri. Begitu pula saat puncak arus balik Sabtu Minggu kemarin Pantura juga ramai lancar,” jelas Irjen Pol Nico Afinta, Kapolda Jatim.

Saat berada di jalur Pantura Tuban tepatnya di jalan RE Martadinata depan Rest Area Tuban itu Kapolda sempat berdialog dengan sejumlah pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan itu. Yang mana pedagang yang ada di jalur itu mengaku omsetnya meningkat dibandingkan dengan lebaran tahun 2021 kemarin.

“Saya tanya ke beberapa penjual makanan dan bakso di pinggir jalan tadi, mereka senang selama arus mudik jualannya laku dibanding lebaran tahun sebelumnya. Sehingga ini dampak positif ekonomi yang terjadi selama mudik kali ini,” sambung Kapolda Jatim.

Sementara itu, keberadaan Pos Pelayanan dan Pengamanan Mudik 2022 untuk sampai saat ini masih diberlakukan atau diperpanjang. Pelaksanaan operasi pengamanan mudik lebaran masih akan diperpanjang sampai dengan minggu depan.

“Untuk waktu operasi diperpanjang sampai dengan Senin depan. Secara keseluruhan dijawa timur lancar selama arus mudik dan balik berlangsung,” tegasnya Kapolda Jatim di hadapan para wartawan.

Adapun dalam operasi ketupat Semeru kali ini, untuk data kecelakaan di Jatim yang dikumpulkan ada empat kasus laka yang fatal dan rata-rata kendaraan roda empat. Untuk faktor penyebab terjadinyanya kecelakaan rata-rata karena faktor manusia.

“Untuk data yang dikumpulkan ada empat yang rata rata karena faktor manusia penyebabnya, karena kelelahan. Sehingga kami himbau saat kelelahan dan ngantuk silahkan untuk istirahat di pos pam atau pos pelayanan yang telah disiapkan. Untuk data lengkapnya nanti akan kita kompulirkan Minggu depan,” pungkas Kapolda Jatim. 

Read More

Buntut Penganiayaan di Muncang Lebak, Brimob Bersenjata Lengkap Siaga, Tersangka Minta Maaf

KABARPROGRESIF.COM: (Lebak) Satu peleton Brimob Polda Banten bersenjata lengkap dikerahkan untuk menjaga Desa Sukanegara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Senin (9/5/2022) malam.

Penjagaan itu dilakukan demi mengantisipasi aksi balasan pasca-penganiayaan 13 warga kepada tujuh orang pada Minggu (8/5/2022).

Polres Lebak sudah menetapkan 13 warga sebagai tersangka kasus penganiayaan.

Personel Brimob juga bersiaga di Mapolres Lebak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga mengatakan penjagaan untuk mencegah aksi balasan pihak korban yang tidak terima dengan peristiwa penganiayaan.

"Demi menghindari potensi konflik," katanya di Mapolres Lebak, Senin.

Menurut dia, penjagaan dilakukan sesuai instruksi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto.

"Sekarang sedang pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

D, seorang tersangka yang mewakili 12 tersangka lain, memohon maaf, baik kepada keluarga korban maupun masyarakat atas insiden penganiayaan itu.

“Kami memohon maaf atas kejadian kami yang main hakim sendiri, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga dan masyarakat," katanya.

Kronologi

Polres Lebak menangkap dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap tujuh warga di Desa Sukanagara, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak.

Penganiayaan itu terjadi pada Minggu (8/5/2022) sekitar pukul 01.00.

Tiga belas tersangka itu adalah AT (23), AA(30), DI (29), AN (28), DH (24), DI (32), FS (35), SM (21), SR (23), IM (20), TB (21), SF (18), dan AL (18).

Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi dan barang bukti serta gelar perkara.

Tujuh warga yang dianiaya itu adalah SA (43), ST (40), YI (45), GR (30), YAA (42), AS (28), dan KL (50).

"Berawal dari korban, SA, yang kehilangan sepeda motornya pada Jumat (6/5/2022)," katanya melalui rilis, Senin (9/5/2022).

Korban kemudian ke paranormal dan menginformasikan sepeda motornya disembunyikan di perkebunan di Desa Sukanagara.

Korban pun mengajak enam rekannya untuk mencari sepeda motor di perkebunan milik warga.

Saat tiba di lokasi, sejumlah warga mencegat korban dan rekannya.

Sejumlah warga mencurigai SA mencuri kerbau di wilayah tersebut.

"Korban dan rekannya dikeroyok 13 orang. Tujuh korban luka di kepala dan satu orang masih dirawat di Puskesmas Muncang," kata Wiwin.

Para tersangka dijerat Pasal 351 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 170 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara.

Read More

Buka Pelayanan, Disdukcapil Penajam Paser Utara Dipadati Warga

KABARPROGRESIF.COM: (PPU) Hari pertama pelayanan usai libur lebaran dan cuti bersama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dsidukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur, terlihat dipadati masyarakat.

Sekretaris Disdukcapil Penajam Paser Utara, Mawar mengatakan, sejak pagi hingga siang hari, antrian masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan.

Bahkan telah mencapai ratusan orang. Berbeda dengan hari biasanya yang lebih sepi dibanding hari ini.

Diperkirakan, padatnya masyarakat yang melakukan pelayanan pada hari pertama setelah libur lebaran ini, sebab seminggu lebih pelayanan di Disdukcapil memang diliburkan.

"Banyak sekali orang ternyata banyak dihari pertama, mungkin karena satu minggu lebih tidak ada pelayanan, apalagi ini hari Senin, pelayanan hari ini ratusan warga sejak pagi," ungkapnya Senin (9/5/2022).

Untuk mengantisipasi ada masyarakat yang nantinya tidak terlayani sebelum jam pelayanan selesai.

Petugas pelayanan juga dipastikan tetap masuk sepeti biasa, dan tidak ada yang cuti atau menambah libur sendiri tanpa alasan jelas.

"Petugas juga semua masuk dan pelayanan berjalan lancar," sambungnya.

Masyarakat yang melakukan pelayanan di Disdukcapil hari ini, dikatakan Mawar rata-rata masih untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pembuatan akta kelahiran.

"Kebanyakan hari ini, pelayanan KTP dan KK, serta pengurusan akta," pungkasnya.

Meski layanan pengurusan E-KTP yang paling mendominasi, namun dipastikan, stok blanko E-KTP di Disdukcapil masih mencukupi hingga 2.000an orang.

Kalaupun stoknya menipis, maka pihak Disdukcapil akan langsung mengajukan permintaan ke pemerintah pusat. (*)

Read More

KPK Ultimatum DPR RI Soal Pengadaan Gorden Rp43,5 Miliar

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan ultimatum kepada DPR RI soal pengadaan gorden senilai Rp43,5 miliar. Lembaga antirasuah mengingatkan agar DPR menaati aturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, menjelaskan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan DPR harus mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Hal ini penting agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

"KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pengadaan ini harus memastikan seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi," ujar Ali, Senin (9/5/2022).

1. Setiap proses pengadaan harus transparan

KPK juga mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah agar pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkannya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

"Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN/APBD oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara," jelas Ali.

2. Tender proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi

Tender proyek pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR telah dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Perusahaan tersebut memberikan penawaran tertinggi senilai Rp43,5 mililar.

PT Bertiga Mitra Solusi menjadi penawar dengan harga tertinggi dari 48 peserta lelang lainnya. Perusahaan yang beralaman di Green Lake City, Rukan Great Wall Blok C Nomor 11, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten ini, menawar Rp43,5 miliar dan menang tanpa mengurangi sedikit pun.

Dalam laman resmi LPSE DPR RI, hanya dicantumkan tiga peserta lelang lain, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37,7 miliar, dan PT Panderman Jaya senilai Rp42,1 miliar.

3. Pengadaan gorden bersumber dari APBN

Sumber dana penggantian gorden dan rumah dinas DPR RI berasal dari APBN. Nilai pagu paket pengadaan gorden ini senilai Rp48,7 miliar.

Mengutip LPSE DPR RI, PT Bertiga Mitra Solusi memenangkan tender ini karena memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan legalistas. Meskipun PT Bertiga Mitra Solusi menjadi penawar dengan harga tertinggi.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, sebelumnya mengaku gorden rumah dinas DPR RI sudah lama tak diganti. Gorden yang dipakai saat ini sudah digunakan sejak 2009 dan dinilai tak layak pakai.

Indra merinci setiap rumah membutuhkan sebelas item gorden dengan taksiran harga mencapai Rp80 juta belum dengan pajak.

Read More

Hari Pertama Kerja, Bupati Tangerang Sidak Sejumlah Dinas

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Di hari pertama masuk kerja usai libur lebaran, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menginspeksi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah dinas.

Zaki Iskandar mengatakan, pihaknya telah siap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Alhamdulillah di hari pertama kerja setelah libur panjang ini, semua sudah berjalan lancar dan normal,” kata Zaki, Senin (9/5).

Beberapa dinas yang disidak meliputi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Layanan yang disidak di antaranya loket pelayanan. Kinerja mereka dipantau dan dilihat bagaimana pelayanan mereka pada masyarakat.

Sementara di kantor Bapenda Pemkab Tangerang dicek juga loket pembayaran pajak yang sudah menggunakan sistem daring atau online.

Dia berharap seluruh ASN dapat meningkatkan semangat untuk memberikan pelayanan secara optimal sehingga menghambat kebutuhan pelayanan masyarakat.

“Diharapkan semua pegawai tetap semangat bekerja untuk memberikan pelayanan semaksimal kepada masyarakat,” ujarnya.

Usai meninjau pelayanan publik, Zaki mengunjungi kantor Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang untuk halal bihalal di kantor Kemenang Kabupaten Tangerang.

Selain itu, kantor Kodim 05/10 Tigaraksa, Kantor Pengadilan Agama, Kantor Polresta Tangerang, dan diakhiri di Kantor Kajari Tigaraksa. 

Read More

Mensos Risma Tekankan Pentingnya Sentra Kemensos, Minta Percepat Distribusi Bantuan ke Lokasi Bencana

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma menekankan peran penting pimpinan dan staff di sentra-sentra milik Kemensos dalam penanganan bencana.

Salah satu aspek penting dalam penanganan bencana adalah penyiapan lumbung sosial.

Risma mengaku kagok karena tidak semua sentra bisa menangani bencana. Tapi setelah ini dengan latihan yang sudah diberikan, seharusnya pegawai dan staf di semua sentra sudah memahami bagaimana meningkatkan kesiagaan dalam penanganan bencana.

"Termasuk di dalamnya mengirimkan segera buffer stock, peralatan bencana dan kebutuhan kebencanaan lainnya ke lokasi bencana," katanya, di kantor Kementerian Sosial, Senin 9 Mei 2022.

Risma menyatakan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana oleh sentra Kemensos terkait dengan layanan multifungsi yang diamanatkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru.

Penanganan bencana menjadi perhatian penting, sejalan dengan tingginya potensi bencana di Indonesia.

Di lain pihak, kawasan terdampak bencana kerap kali berada di lokasi dengan akses terbatas.

Maka itu, gerak cepat sentra-sentra Kemensos yang tersebar di berbagai daerah, penting untuk memastikan bantuan segera diterima masyarakat terdampak bencana.

Kemensos memang memiliki gudang logistik di Makasar. Namun gudang logistik tersebut masih cukup jauh dari lokasi bencana, misalnya, saat bencana terjadi di Kepulauan Selayar. Sehingga membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lokasi bencana.

"Dengan perahu, membutuhkan waktu 16 jam ke Selayar. Tapi sekarang kami membangun lumbung sosial di sana dengan berbagai peralatan kebencanaan. Dengan demikian, apabila terjadi kondisi darurat, maka kami siap kapan saja," katanya.

Dibangun di lokasi terdekat, lumbung sosial bisa memastikan masyarakat terdampak bencana terakses oleh berbagai sarana yang dibutuhkan.

Lumbung sosial tidak hanya berisi kebutuhan logistik dan makanan, namun juga beberapa kebutuhan yang menopang kelangsungan kehidupan sosial masyarakat terdampak bencana.

Selain bahan makanan, lumbung sosial juga bisa berupa genset, bahan bakar, perahu karet, penjernih air, pompa air, tenda keluarga, tendon air, kids ware, food ware, dan kebutuhan bahan pokok.

Tidak kalah penting, Risma juga menekankan urgensi pimpinan dan staf di sentra untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan instansi terkait lainnya.

"Diharapkan rencana tersebut bisa disergikan dan berjalan efektif di lapangan," ucapnya.***

Read More

Usai Libur Lebaran Tahun 2022, Seluruh Personel Koarmada II Laksanakan Apel Khusus Dan Halal Bihalal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han) diwakili Kaskoarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) memimpin Apel Khusus Selesai Libur Bersama Idul Fitri Tahun 1443 H/2022 M, Apel Khusus tersebut dihadiri Pejabat Utama, Para Komandan dan Kasatker, seluruh Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koarmada II, bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya, pada Senin (9/5).

Dalam kesempatan tersebut Kaskoarmada II menyampaikan amanat tertulis Pangkoarmada II dihadapan seluruh Prajurit dan PNS Koarmada II yang  mengatakan, bahwa secara khusus apel kali ini dilaksanakan terkait dengan suasana idul fitri sebagai momen yang tepat untuk saling memaafkan, dalam upaya mencapai “fitrah” berupa kesucian lahir maupun batin, setelah menjalankan ibadah puasa ramadhan selama satu bulan.

Lebih lanjut Laksda Iwan Isnurwanto menyatakan bahwa, dengan ibadah puasa Ramadhan yang telah dilaksanakan hendaknya dapat mengambil hikmah, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarkat. Kebiasan baik yang sudah dijalankan selama bulan Ramadhan harus tetap dipertahankan dan dijadikan pendorong keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

Adapun penekanan Pangkoarmada II kepada seluruh Prajurit Koarmada II, agar selalu meningkatkan kemampuan SDM yang dimulai dari diri pribadi dan lingkungan untuk mengikuti perkembangan modernisasi TNI Angkatan Laut,  sesuai 9 (Sembilan) Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono.

Pada bagian lain  Laksma Rachmad Jayadi menegaskan, agar seluruh Prajurit Koarmada II untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di lingkungan Mako Koarmada II, menyiapkan sebaik-baiknya tugas operasi yang akan diemban, berikan yang terbaik bagi Bangsa dan Negara khususnya TNI Angkatan Laut, serta pertahankan prestasi-prestasi yang sudah dan telah diraih Koarmada II.

Selesai pelaksanaan Apel khusus, dilanjutkan dengan acara halal bihalal dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan untuk menghindari kerawanan penyebaran Virus Covid-19. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pemkot Surabaya Gelar Operasi Yustisi Besar Besaran

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menggelar operasi yustisi besar besaran di semua wilayah. Hal ini untuk mengantisipasi masuknya warga dari luar Surabaya yang tidak memiliki identitas.

"Kami berkoordinasi dengan lintas PD, seperti Satpol PP, BPBD Kota Surabaya, hingga Lurah. Jadi warga luar kota yang tidak membawa identitas atau KTP, nantinya akan ditampung oleh Dinsos," kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin di Surabaya, Senin (9/5).

Operasi yustisi yang dilakukan adalah untuk meminimalisir kedatangan warga dari luar Kota Pahlawan yang tidak membawa identitas. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan lintas Perangkat Daerah (PD) hingga tingkat kelurahan.

Nantinya, selama berada di Dinsos Kota Surabaya, warga tersebut akan dilakukan penelusuran atau kroscek data. Setelah ditemukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Timur untuk melakukan proses pemulangan warga ke daerah asal.

"Jika warga tersebut berasal dari Provinsi Jawa Timur, maka akan kami pulangkan ke daerah asal setelah berkoordinasi dengan Dinsos Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Sedangkan bagi warga luar Provinsi Jawa Timur, Dinsos Kota Surabaya akan meminta bantuan Dinsos Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Dinsos setempat, sebagai tindak lanjut proses pemulangan warga tersebut.

"Dinsos terus bersiaga untuk menangani kejadian tersebut setelah libur lebaran. Diharapkan warga luar kota yang datang ke Surabaya tetap membawa kartu identitas dan memiliki tujuan yang jelas," katanya.

Read More

Kapolda Jatim Tinjau Arus Lalu Lintas di Jalur Pantura Tuban

KABARPROGRESIF.COM: (Tuban) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, pada Senin (09/05/2022), laksanakan kunjungan di Pos Pelayanan Rest Area Tuban.

Kunjungan tersebut sebagai rangkaian Operasi Ketupat Semeru 2022, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan selama arus mudik dan arus balik Lebaran, khususnya di jalur Pantura Tuban berjalan lancar.

Kapolda Irjen Pol Nico Afinta mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan arus balik dan mudik di jalur Pantura Tuban secara keseluruhan berjalan lancar.

"Dari hasil pemantauan kami, arus lalu lintas semuanya lancar, seperti yang kita lihat sendiri puncak arus balik pemudik pada hari Sabtu dan Minggu juga terpantau lancar," tutur Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta.

Irjen Pol Nico Afinta menambahkan, selain memantau arus lalu lintas, dirinya juga sempat berbincang dengan pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitaran pos pelayanan. Dari perbincangantersebut, para pedagang mengaku meraup untung selama arus mudik dan arus balik tahun ini.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan arus lalu lintas di jalur Pantura masih tetap ramai namun terpantau lancar.

"Saya sempat bertanya kepada pedagang bakso bahwa dengan adanya jalan tol yang digunakan untuk arus mudik tidak berdampak pada jualannya," ucap Irjen Pol Nico Afinta.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Jatim juga ikut memantau vaksinasi yang dilaksanakan di Pos Pelayanan Rest Area Tuban. Menurutnya, para pemudik termasuk masyarakat sekitar bisa melakukan vaksinasi di pos pelayanan.

"Saya imbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan, jika prokes dilaksanakan dengan baik maka ekonomi bisa meningkat dan pekerjaan juga bisa berjalan," ucapnya.

Read More