Kejari Tangerang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Lingkungan

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, menetapkan 4 orang tersangka korupsi pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Selasa 10 Mei 2022.

"Penetapan empat tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan dan didukung alat bukti yang kuat," kata Kepala Kejari Kota Tengerang, Erich Folanda, SH., M.Hum.

Dikatakannya, pembangunan Pasar Lingkungan ini pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017.

Adapun 4 orang tersangka yang ditetapkan yakni, Oss selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Aa selaku Direktur Pt. Nisara Karya Nusantara, Ar selaku Site Manager Pt. Nisara Karya Nusantara dan Di selaku Penerima Kuasa Dari Direktur Pt. Nisara Karya Nusantara.

"Para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Pandeglang selama 20 hari kedepan. Terhitung hari ini yakni 10 Mei 2022 sampai 29 Mei 2022," kata dia.

Kajari menjelaskan, alasan penahanan yakni, Alasan Subyektif (Sesuai Pasal 21 Ayat 1 Kuhap) Yaitu Dalam Kekhawatiran Tersangkan Akan Melarikan Diri, Merusak Barang Bukti Atau Menghilangkan Barang Bukti Dan/Atau Mengulangi Tindak Pidana.

Alasan Obyektif (Sesuai Pasal 21 Ayat 4 Huruf A Kuhap) Yaitu Tindak Pidana Itu Diancam Dengan Pidana Penjara 5 Tahun Lebih.

Pada perkara ini, Kajari menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang menganggarkan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Pembangunan tersebut menggunakan APBD Kota Tangerang Tahun 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.063.579.000 (lima miliar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Audit Fisik Bangunan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang bersama-sama dengan Tim Ahli Bangunan dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, ditemukan bahwa secara kuantitas bangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, dan didapati banyak item tidak terpasang sesuai dengan kontrak.

Perbuatan itu diduga dilakukan oleh OSS selaku PPK bersama-sama dengan AA selaku Direktur PT. Nisara Karya Nusantara, AR selaku Site Manager Pt. Nisara Karya Nusantara dan DI selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Nisara Karya Nusantara, mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 640.673.987 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Adapun peran masing-masing tersangka, OSS selaku PPK menandatangani kontrak bersama-sama dengan AA selaku Direktur PT. Nisara Karya Nusantara.

Selanjutnya AA selaku Direktur, memberikan kuasa kepada DI, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan AA tidak pernah terlibat aktif.

Tersangka DI kemudian bersama-sama dengan AR mengerjakan kegiatan pembangunan pasar tersebut pada tahun 2017. Namun dalam proses pengerjaannya, banyak item-item pekerjaan yang tidak terpasang sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

"Untuk masing-masing tersangka, diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP," kata Kajari. 

Read More

Jelang Lelang Proyek, LPSE Pemkot Surabaya Sering Eror, Disengaja Atau Buruknya Sistem ITE?

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disoal. 

Pasalnya sistem yang digembar-gemborkan dapat memutus mata rantai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut ternyata kerapkali eror atau susah diakses menjelang pelaksanaan lelang.

Apalagi eror atau susahnya mengakses LPSE menjelang penawaran.

Tak ayal hal tersebut membuat gaduh serta resah para rekanan yang berniat memasukkan penawaran atas proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal ini memunculkan beberapa asumsi, diantaranya adalah lemah atau buruknya sistem IT milik Pemkot Surabaya.

Bahkan juga munculnya dugaan kesengajaan yang berujung pada gugurnya rekanan yang tidak memiliki hubungan baik dengan pemegang kebijakan pada lelang tersebut.

Yanto tohir, salah satu rekanan mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini server LPSE sering bermasalah, apalagi jika ada paket pekerjaan bernilai besar.

"Minimal ada pemberitahuan kalau server trouble. Ini jadi tanda tanya para rekanan, kok ndak seperti tahun-tahun jamannya Wali Kotanya Bu Risma, LPSE di lingkungan pemkot dinilai transparan dan fair," kata Direktur CV Sarijaya Sakti, Yanto Tohir, Selasa (10/5).

Yanto menyebutkan, rekanan berharap server LPSE tidak lagi eror, terutama pada waktu-waktu krusial seperti pelaksanaan lelang. 

Hal ini menurut Yanto menyulitkan para rekanan yang sudah mempersiapkan berkas kelengkapan lelang.

"Ayo lah diperbaiki kinerjanya. Kita (rekanan) sudah susah payah menyiapkan berkas, eh, giliran mau akses LPSE ndak bisa. Aneh juga rasanya," keluh Yanto.

Read More

Pengecekan Personel, Jelang Pembukaan TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore

KABARPROGRESIF.COM: (Tidore) Kepala Staf Kodim 1505/Tidore Mayor Inf Kusairi berikan arahan kepada personel yang akan melaksanakan Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 113 di Aula Makodim 1505/Tidore Kota Tidore Kepulauan, Selasa (10/05/2022). 

Dalam arahannya Kasdim menyampaikan "Saya berharap semua anggota bisa menjaga kondisi fisiknya selama pelaksanaan tugas Pra TMMD ini, tetap semangat, lakukan yang terbaik dan tulus ikhlas setiap bertugas,”. 

“Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pertanggung jawaban akan tugas dan tanggung jawab kepada Komandan Kodim 1505/Tidore dan Komando Atas terhadap seluruh anggota dan keberhasilan tugas yang dilaksanakan,” jelas Kasdim.(Penrem152)

Read More

Ini Daftar Bupati Walikota yang Masa Jabatannya Berakhir 22 Mei 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak 44 bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota masa jabatannya akan berakhir pada 22 Mei 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menyiapkan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kursi bupati atau walikota yang masa jabatannya akan berakhir. Level bupati serta Walikota akan diisi oleh pimpinan tinggi pratama.

Berikut daftar bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatan berakhir pada 22 Mei 2022 :

Provinsi Sumatera Utara

1. Kota Tebing Tinggi, Umar Z Hasibuan-Oki Doni Siregar. 2. Kab. Tapanuli Tengah, Bakhtiar A Sibarani-Darwin Sitompul.

Provinsi Sumatera Barat

1. Kab. Kampar, Yudas Sabaggalet-Kortanius Sabeleake.

2. Kota Pekanbaru, Firdaus-Ayat Cahyadi.

Provinsi Riau

1. Kab. Kampar, Catur Sugeng Susanto-Wabup (kosong).

2. Kota Pekanbaru 22 Mei 2022.

Provinsi Bengkulu

1. Kab. Bengkulu Tengah, Ferry Ramli-Septi Peryadi.

Provinsi Jambi

1. Kab. Sarolangon, Masnah-Bambang Bayu Suseno.

2. Kab. Muaro Jambi, 22 Mei 2022

3. Kab. Tebo, Sukandar-Syahlan.

Provinsi Sumatera Selatan

1. Kab. Musi Banyuasin, H Dodi R Alex Nurdin-Beni Hernedi.

Provinsi Lampung

1. Kab. Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad-Fauzi Hasan.

2. Kab. Pringsewu, Sujadi-Fauzi.

3. Kab. Mesuji, Saply TH-Haryati Cendralela.

Provinsi Jawa Barat

1. Kab. Bekasi, Eka Supria Atmaja-Wabup (kosong).

Provinsi Jawa Tengah

1. Kota Salatiga, Yuliyanto-Muh Haris.

2. Kab. Banjarnegara, Budhi Sarwono-Syamsudin.

3. Kab. Batang, Wihaji-Suyono.

4. Kab. Jepara, Dian Kristiandi-Wabup (kosong).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi.

2. Kab. Kulon Progo, Sutedjo-Fajar Gegana.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kab. Flores Timur, Antonius H Gege Hadjon-Agustinus P Boli.

2. Kab. Lembata, Thomas Ola-Wabup (kosong).

Provinsi Kalimantan Barat

1. Kab. Landak, Karolin M Natasa-Herculanus Heriadi.

Provinsi Kalimantan Tengah

1. Kab. Kotawaringin Barat, Nurhidayah-Ahmadi Riansyah

2. Kab. Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri-Satya T Atyani Djoedir

Provinsi Gorontalo

1. Kab. Boalemo, Darwis Moridu-Anas Jusuf.

Provinsi Sulawesi Utara

1. Kab. Bolaang Mongondow, Yasti S Mokoagow-Yanny R Tuuk.

2. Kab. Kepulauan Sangihe, Jabes E Gaghana-Helmud Hontong.

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kab. Banggai Kepulauan, Rais D Adam-Salim J Tanasa.

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Kab. Muna Barat, La Ode Rajiun-Achmad Lamani.

2. Kab. Buton Selatan, La Ode Arusani-Wabup (kosong).

3. Kab. Buton Tengah, Samahuddin-La Ntau.

Provinsi Maluku Utara

1. Kab. Kep. Morotai, Benny Laos-Asrun Padoma.

Provinsi Maluku

1. Kota Ambon, Richard Louhenapessu-Syarif Hadler.

2. Kab. Seram Bagian Barat, Moh Yasin Payapo-Timotus Akerina.

3. Kab. Buru, Ramly I Umasugi-Amus Besan.

4. Kab. Maluku Tenggara Barat, Muhamad T Hanubun-Petrus Beruatwarin.

Provinsi Papua Barat

1. Kab. Tambraw, Gabriel Asem-Mesak M Yekwam.

Provinsi Papua

1. Kota Jayapura, Benhur T Mano-Rustan Saru.

2. Kab. Sarmi, Eduard Fonataba-Wabup (kosong).

3. Kab. Lanny Jaya, Befa Yigibalom-Yemis Kogoya.

4. Kab. Nduga, Wentius Nimiangge-Wabup (kosong).

5. Kab. Mappi, Kristosimus Y Agawemu-Jaya Ibnu Su'ud

Read More

Satgas Pangan Polda Jatim Dukung Pemprov dalam Penanganan PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Satgas Pangan Polda Jatim dalam beberapa hari ini intensif melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait dalam mengantisipasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi di Jawa Timur.

Sejak tanggal 6 hingga hari ini tanggal 9 Mei 2022, tim Satgas Pangan Polda Jatim secara proaktif sudah mengambil langkah-langkah, antara lain berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), berkoordinasi dengan Bea dan Cukai, berkoordinasi dengan Balai Karantina serta berkoordinasi dengan Pusat Veteranian Farma.

Disamping itu Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman selaku Kasatgas Pangan Polda Jatim telah mengeluarkan Telegram kepada jajaran Polres untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK pada hewan ternak. 

Hingga saat ini, diduga baru 4 kabupaten yang ada di Jawa Timur telah terpapar, antara lain Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Lamongan.

Virus PMK menyebabkan penyakit menular namun tingkat kematiannya rendah dan dapat disembuhkan dengan masa inkubasi 14 hari, serta masa penyembuhan 14 hari. 

Apabila sudah sembuh tidak ada masalah untuk dipotong, karena virus dalam PH tertentu tidak aktif dan akan mati pada suhu 60 Derajat Celcius.

“Secara klinis, penyakit ini tidak masalah karena tidak menular ke manusia. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi untuk masalah penanganan penyakit agar para peternak tidak panik, pemotongan ketika sakit dan ada beberapa bagian yang harus dipilah, namun pada suhu 60 sampai dengan 70 derajat, virus tersebut sudah mati,” Jelas Kasatgas Pangan Polda Jatim, pada Senin (9/5/2022).

“Efek dari penyakit tersebut berat badan turun, sariawan dan kuku lepas sehingga menyebabkan nafsu makan sapi menurun. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, Asosiasi Obat Indonesia untuk masalah PMK siap membantu dan sudah di sediakan namun untuk vaksinnya yang belum ada harus impor,” tandasnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Farman menjelaskan telah membuat arahan dalam bentuk telegram kepada para Kapolres Jajaran untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna melakukan langkah-langkah antara lain :

memastikan ketersediaan obat-obat2an dalam rangka melanjutkan pengobatan simtomatis pada hewan ternak yg terkena wabah PMK.

melakukan pembatasan lalu lintas pada hewan ternak dari dan menuju daerah wabah

melakukan vaksinasi pada hewan ternak yang sehat

Selanjutnya satgas Pangan Polda Jatim akan terus berkoordinasi dengan Pemprov jatim bersama stake holder terkait dalam penanganan lebih lanjut. 

Read More

Korupsi Krakatau Steel, 4 Saksi Diperiksa Kejagung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung memeriksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011.

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu, OR selaku Direktur Logistik & Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel, AMS selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) & Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel, IP selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) & Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel, dan WS selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel (persero) Tbk.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pabrik Blast Furnace oleh PT Krakatau Steel pada tahun 2011, "jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangan tertulis Selasa (10/5/2022).

Nilai kontrak pembangunan Pabrik Blast Furnace sebesar Rp 6,92 triliun. Krakatau Steel mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI, Mandiri, BNI, OCBC, ICBC, CIMB dan LPEI. Namun pembayaran yang telah dilaksanakan ke pemenang lelang sebesar Rp 5,351 triliun.

Read More

Hari Pertama Masuk Kerja, Kejari Surabaya Gelar Swab Antigen dan Halal Bihalal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menggelar tes swab antigen kepada seluruh pegawai setelah sepuluh hari libur hari raya Idul Fitri 1443 H. 

Hal tersebut dalam rangka tindakan preventif sebelum melaksanakan pelayanan publik pada hari pertama masuk kerja.

“Kegiatan tes swab antigen diikuti oleh seluruh pegawai dan honorer di lingkungan Kejaksaan Negeri Surabaya dengan hasil seluruhnya dinyatakan negatif sebagai upaya preventif dalam menekan penyebaran virus Covid-19,” tutur Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiasandhi di ruangannya, Senin (9/5).

Selain kegiatan perkantoran, sesuai petunjuk pimpinan dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Khristiya menyampaikan diisi juga dengan halal bihalal virtual bersama Jaksa Agung RI.

“Hari pertama ini kita juga mengadakan halal bihalal secara virtual dengan Jaksa Agung RI tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat,” imbuhnya.

Khristiya mengatakan bahwa seluruh pelayanan publik seperti pelayanan tilang, konsultasi hukum, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan pelayanan barang bukti sudah beroperasional seperti biasa.

“Untuk pelayanan publik seluruhnya sudah normal kembali seperti biasanya,” tandasnya.

Read More

Jangan Masuk Surabaya Tanpa Tujuan Jelas, Pendatang Ber-KTP Luar Harus Didata atau Dipulangkan Paksa

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Masuknya warga luar Surabaya bersamaan arus balik Lebaran mendapat perhatian dari Pemkot Surabaya. 

Pemkot mengawasi warga pendatang ber-KTP luar Surabaya dan apabila mereka datang tanpa tujuan jelas, akan segera dipulangkan.

"Setiap penduduk yang masuk ke suatu kota tetapi tetap mempertahankan status kependudukan daerah asal, maka diwajibkan untuk didata sebagai penduduk non permanen Surabaya," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Agus Imam Sonhaji, Senin (9/5/2022).

Di Surabaya, pengawasan dilakukan dengan cara melaksanakan pendataan kepada setiap penduduk yang datang. 

Mulai dari pencatatan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta alamat tinggal di Kota Surabaya.

Melalui pendataan, pemerintah bisa mengetahui jumlah penduduk yang tinggal di Kota Surabaya. 

Sehingga bisa memudahkan dalam hal penentuan kebijakan pembangunan daerah.

Para pendatang diminta melapor ke RT yang kemudian dilanjutkan ke kelurahan. Selain itu, warga juga bisa melapor melalui aplikasi Puntadewa. 

"Pendatang wajib melapor ke petugas di kelurahan sudah dilatih menggunakan aplikasi Puntadewa. Aplikasi ini disiapkan untuk keperluan pendataan penduduk non permanen," tegasnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015. Ini berisi tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen.

Juga berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Aturan ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Perwali Surabaya Nomor 25 Tahun 2013.

Dispendukcapil berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya. 

"Mulai hari ini hingga 13 Mei mendatang, kami melakukan pengawasan lewat pendataan," kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Eddy Christijanto dikonfirmasi terpisah.

Pihaknya akan mendatangi sejumlah tempat yang biasa menjadi jujugan pendatang. Mulai kos-kosan, kontrakan, hingga kawasan padat penduduk lainnya. "Prinsipnya, tujuan masuk ke kota harus dengan tujuan jelas," katanya.

"Kalau kepentingannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka kita lakukan secara humanis supaya mereka kembali ke daerahnya," tambah Eddy.

Ada sejumlah tujuan masuk ke kota yang bisa ditoleransi. Misalnya bekerja, berobat, bersekolah atau kuliah, serta keperluan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

 "Misalnya, ada hajatan keluarga," katanya.

karenanya, pihaknya meminta masyarakat untuk aktif melapor. "Tidak hanya warga yang aktif melapor, Ketua RT juga bisa ikut mendata, kemudian melapor ke lurah dan camat. Pihak kelurahan dan camat Juga melakukan pengawasan aktif di lingkungan," tandasnya. 

Read More

DPRD Surabaya Tanya Santunan Korban, Manajemen Kenjeran Park Tidak Bisa Jawab

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dalam hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Staf Manajemen Operasional PT Banung Citra Wisata selaku pengelola Kenjeran Park, Subandi tidak bisa menjawab ketika dicecar pertanyaan terkait santunan korban.

Bahkan dalam hearing tersebut, Subandi tidak mengetahui kantor asuransi Multi Artha Guna yang bekerja sama dengan Kenjeran Park.

“Saya tidak tahu, sebentar saya konfirmasikan ke GM,” kata staff operasional Kenjeran Park Subandi saat hearing di Komisi D DPRD Surabaya, Senin (9/5/2022).

Namun, Subandi dalam hearing tersebut mengatakan pihaknya menjamin memberikan santunan untuk korban insiden di Kenjeran Waterpark. 

Namun, untuk nominal dia tidak bisa merinci karena menunggu hasil rapat pihak pengelola dengan asuransi.

“Santunan akan kita berikan kepada korban, tetapi akan kami koordinasikan dengan pihak asuransi, agar jelas, karena semua wisatawan, kami asuransikan. Di tiket memang tidak dicantumkan, tapi sudah masuk asuransi harga tiket itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyayangkan ketidakhadiran pemangku kebijakan di Kenjeran Park. Karena banyak klarifikasi yang tidak terjawab.

“Kami rapat bersama PT BCW tidak dihadiri owner-nya nanti kita undang dengan menghadirkan owner dan Disnaker provinsi dan Kota Surabaya juga dengan DP3APPKB untuk memastikan penyebab dan paska musibah,” katanya.

Khusnul menegaskan akan kembali memanggil pengelola Kenjeran Park untuk mengklarifikasi insiden tersebut agar tidak terulang lagi. 

“Pekan depan akan rapat lagi, karena kalau besok lalu undangan sekarang dilayangkan pasti gak datang lagi karena dadakan,” katanya.

Read More

Hari Pertama Masuk Kerja Bupati Katingan Pimpin Apel di Halaman Kantor Satpol PP

KABARPROGRESIF.COM: (Katingan) Bupati Katingan Sakariyas, memimpin langsung pelaksanaan apel gabungan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan, di halaman kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Katingan, pada Senin 9 Mei 2022.

Pelaksanaan apel gabungan tersebut tentunya dalam rangka mengawali hari pertama masuk kerja setelah pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama hari Idul Fitri 1443 Hijriah/tahun 2022.

Dalam pelaksanaan apel gabungan ini dari terdiri dari Anggota Satpol PP, anggota Pemadam Kebakaran (Damkar) dan dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Katingan.

Sementara untuk pelaksanaan apel juga dilaksanakan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai instruksi Bupati Katingan.

“Apel gabungan yang ini adalah untuk mengawali hari pertama masuk kerja pegawai ASN dan THL, setelah kita selama sembilan atau sepuluh hari libur.Kemudian pada saat pertemuan hari ini saya harapan kita semua dalam keadaan sehat,” kata Sakariyas.

Sementara mantan Pimpinan Bank Kalteng ini juga mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terutama di Pemadam Kebakaran (Damkar) yang saat ini memulai tugasnya di Pemerintah Kabupaten Katingan.

“Saya ucapkan terimakasih dan selamat kepada saudara, dan ini suatu berkat yang luar biasa sehingga bisa menjadi CPNS. Namun, kemungkinan di tahun 2023 yang akan datang kemungkinan tidak ada penerimaan lagi untuk CPNS. Oleh karena itu bagi saudara yang sudah diterima sebagai tenaga kontrak agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku,” pungkasnya.

Read More

Hari Pertama Masuk Kerja Bupati Sidak Ke RSUD dr Murjani Sampit

KABARPROGRESIF.COM: (Sampit) Kalteng. Pada hari pertama Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kerja Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dinas, badan dan RSUD dr Murjani Sampit, untuk memastikan pelayanan dan kehadiran di hari pertama kerja.

“Hal ini saya lakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat, dan juga kehadiran ASN di hari pertama kerja usai cuti bersama lebaran,” kata Halikinnor, Senin 9 Mei 2022.

Sidak dilakukan selain di RSUD dr Mujani sampit.

Halikinnor juga melakukan sidak di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rumah Sakit Umum Daerah, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotim.

Halikinnor langsung menuju ke tempat pelayanan, dan ternyata sudah ada masyarakat yang datang untuk mengurus BPHTB.

“Alhamdulillah sudah terlayani masyarakat yang mengurus BPHTB tersebut.Begitu juga dengan pegawai di tempat itu juga sudah hadir semua,” katanya.

Setelah itu dia datang ke BKAD guna melihat tingkat kehadiran pegawai. Dan ternyata, mereka sudah melakukan rapat di hari pertama masuk kerja.

Saat sidak ke rumah sakit, pihaknya juga melihat pelayanan juga sudah berjalan. Dokter dan perawat juga lengkap sehingga tidak ada kendala bagi masyarakat yang hendak berobat.

“Saya minta pegawai bisa bekerja dengan maksimal, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena merupakan yang paling penting,” harapnya.

Read More

Kronologis Pengadaan Gorden Mewah Rumah Dinas Anggota DPR

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar angkat bicara soal anggaran pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Diakuinya, anggaran gorden rumah dinas anggota DPR tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp43,5 miliar.

Indra menjelaskan, gorden, vitrase dan blind yang ada saat ini di RJA Kalibata dan RJA Ulujami merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010.

"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra, melalui keterangan pers kepada wartawan, Senin, 9 Mei 2022.

Namun, lanjut Indra, Kesetjenan DPR tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran.

"Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata," ujarnya.

Indra pun menjelaskan kronologi pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR tersebut. Menurutnya, tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp45.767.446.332.84.

Renovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata beberapa tahun lalu. (ilustrasi)

Di mana, kata Indra, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan. 

Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2022 terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

"Pada tahapan pembukaan penawaran tanggal 21 Maret 2022 dari 49 perusahaan yang mengikuti tender ini, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran," ujarnya.

Ia menjelaskan, tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah, PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp37.794.795.705.00 atau di bawah HPS 10,33 persen.

Lalu, PT Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp42.149.350.236.00 atau di bawah HPS 7,91 persen; dan PT Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp43.577.559.594.23 atau di bawah HPS 4,78 persen.

Read More