Budi Karya Lantik Sejumlah Pejabat Eselon I, Dirjen Perhubungan Udara Diganti

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik sejumlah pejabat tinggi madya (Eselon I) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Pelantikan dilakukan untuk memenuhi dinamika kebutuhan organisasi, agar lebih efektif dan efisien, terutama untuk melakukan percepatan-percepatan kegiatan di sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat," kata Budi Karya dalam keterangan tertulis Selasa malam, 11 Mei 2022.

Adapun pejabat tinggi madya yang dilantik yakni Novie Riyanto sebagai Sekretaris Jenderal yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara. 

Selain itu, Umar Aris yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Litbang Perhubungan dilantik sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Lalu Djoko Sasono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pada kesempatan tersebut, Menhub mengapresiasi jajarannya dan seluruh insan transportasi. 

Sebab, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja sektor transportasi mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 15 persen dari rata-rata nasional sebesar 5 persen.

"Sektor transportasi menduduki angka yang cukup tinggi dalam pertumbuhan perekonomian nasional dibandingkan sektor lainnya," ujar Budi Karya.

Ia juga berpesan kepada pejabat yang dilantik agar memiliki mindset yang terbuka dan terus beradaptasi menghadapi era disrupsi serta perkembangan teknologi yang begitu pesat.

“Tingkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal, dalam mewujudkan konektivitas antar wilayah, yang dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” kata Budi Karya.

Kepada jajarannya, Budi Karya mewanti-wanti agar senantiasa menjaga amanah dan integritas, serta mengoptimalkan perannya, serta memastikan mencapai target kinerja, dan melaksanakannya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Read More

Kejati Kalbar 'Terus Kejar' Sembilan DPO Kasus Tipikor

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, hingga saat ini masih terus mengejar sembilan orang buronan atau DPO (daftar pencarian orang) untuk kasus-kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ada di Provinsi Kalbar.

"Target utama kami yakni dari tim tangkap buronan (Tabur) masih ada sembilan orang," kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi di Pontianak, Selasa (10/5).

Dia terus menekankan kepada semua jajarannya untuk terus semangat dalam menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum di Kalbar dan Indonesia umumnya.

Menurut dia, setelah cuti bersama Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah, dia pun menegaskan bahwa kejaksaan segera memenuhi target kerja yang ada di antaranya menangkap seluruh buronan yang masih berkeliaran tersebut.

"Saya pastikan bahwa seluruh jaksa dan pegawai siap untuk kembali bekerja secara optimal setelah sebulan menunaikan ibadah puasa Ramadan dan dan merayakan Lebaran Idulfitri," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kajati Kalbar mengimbau dan mengajak masyarakat untuk ikut membantu menginformasikan jika mengetahui keberadaan buronan yang lain (belum tertangkap) agar secepatnya ditangkap untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami berharap dengan penangkapan para DPO sebelumnya, maka akan memberikan efek psikologis kepada buronan lainnya, sedangkan yang belum tertangkap hanya masalah waktu saja dan mengingatkan kepada para buronan, bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka," ujarnya.

Data Kejati Kalbar sepanjang tahun 2021, pihaknya berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp10,9 miliar dari total 58 tipikor, yakni sebanyak 25 kasus ditangani oleh Kejati Kalbar, dan sebanyak 33 perkara ditangani oleh Kejari.

Masyhudi menambahkan, dalam penanganan kasus tipikor pihaknya tidak main-main, dan siapa pun yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami akan memberikan tuntutan yang maksimal bagi pelaku atau para tipikor sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga bisa memberikan efek jera," katanya. 

Read More

Bulog Mau Ekspor Beras ke Timor Leste

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau sering disapa Buwas menyebutkan pencapaian Bulog yang tidak pernah impor beras selama empat tahun berturut-turut. Hal tersebut menurutnya adalah bukti Bulog mencapai target swasembada pangan nasional.

Sebaliknya, Buwas mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menggodok rencana ekspor beras dengan menggalakkan produksi beras dalam negeri.

"Prediksi saya tahun ini kita tidak akan impor beras. Mudah-mudahan produksi lokal kita yang sedang dilakukan penggalakan oleh Menteri Pertanian betul-betul bisa surplus, sehingga harapan saya ke depan kita bahkan bisa ekspor beras," ungkap Buwas pada konferensi pers stabilitas harga pangan sebelum dan setelah lebaran, Selasa (10/5).

Rencananya, Buwas akan mengekspor beras dari Merauke ke Timor Leste, dirinya menyebutkan rencana tersebut sedang dijajaki dan dibicarakan. 

Menurut Buwas, sebelumnya dalam proses distribusi beras Merauke ini ada hambatan transportasi akibat jalur transportasi yang terbatas. 

Namun, saat ini dapat diatasi dengan adanya tol laut sebagai solusinya.

Beras Premium Masih Perlu Impor

Meski demikian, Buwas mengatakan bahwa kebutuhan pada beras premium masih perlu impor, contohnya beras basmati, beberapa jenis beras ketan, dan beras japonica

"Kita tidak impor karena cukup bahkan sekarang kita berpikir supaya pertanian beras petani dalam panen raya harganya tidak jatuh. Kita bantu petani untuk produksi meningkat, dan harganya stabil, maka kita upayakan ekspor beras ke beberapa negara yang membutuhkan," pungkasnya.

Saat ini, Buwas memastikan stok beras berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam keadaan aman. Menurutnya saat ini stoknya berjumlah kurang lebih sekitar 1 juta on, lebih dari ketentuan pemerintah yaitu 1-1,5 ton.

Selain itu, Bulog saat ini terus menambah pasokan dalam pengadaan gabah beras petani di seluruh Indonesia. Menurut Buwas, Bulog hingga kini sudah menyerap sebanyak 256 ribu ton stok gabah.

Read More

Jangan Sampai Ketinggalan, Inilah Serangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke 729

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan beragam event untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke 729 pada 31 Mei 2022 mendatang. 

Event-event itu sudah dimulai pada 1 Mei 2022 dan akan berakhir pada 5 Juni 2022.

Acara pertama yang digelar mulai awal Mei adalah Surabaya Shopping Festival yang digelar pada 1-31 Mei 2022.

“Acara ini digelar di pusat perbelanjaan di Kota Surabaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama pemkot dengan Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Event ini diikuti oleh 39 mall di Surabaya,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayati, Selasa (10/5).

Selanjutnya, ada event Kejuaraan Futsal Piala Wali Kota Surabaya Antar Club U-19 mulai 11-15 Mei 2022 yang digelar di Indoor Gelora Bung Tomo. 

Acara yang digelar pemkot bersama Asosiasi Futsal Kota Surabaya dan KONI Surabaya ini diikuti oleh 33 tim futsal putera se-Surabaya.

“Lalu ada Kejuaraan Balap Sepeda Piala Wali Kota Suroboyo Race 2022 yang akan digelar pada 15 Mei 2022 di Sirkuit Gelora Bung Tomo. Event yang diselenggarakan oleh pemkot bersama Coach J dan ISSI Surabaya ini merupakan event tingkat nasional yang diikuti oleh kurang lebih 500 peserta,” katanya.

Kemudian, ada Kejuaraan Nasional Panahan Tradisional pada 21–22 Mei 2022 di Lapangan Tembak Karang Pilang. 

Event yang diselenggarakan oleh Pemkot Surabaya bekerjasama dengan Persatuan Panahan TradisioonaL (PERPATRI) Kota Surabaya dan KORMI Kota Surabaya itu diikuti oleh sekitar 350 peserta dari seluruh Indonesia.

“Event yang dipastikan akan meriah adalah Surabaya 729 Game, yaitu pertandingan pre-session sepak bola Persebaya VS Persis Solo yang digelar pada 22 Mei 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo. Jadi, ini pertandingan single match antara Persebaya dan Persis Solo yang digelar oleh pemkot bersama PT Persebaya,” tegasnya.

Selain itu, pada tahun ini pemkot akan menggelar kembali Festival Rujak Uleg pada 22 Mei 2022 di Jalan Kembang Jepun. 

Event yang rencananya diikuti oleh sekitar 700 peserta atau 140 grup itu akan melibatkan UMKM Rujak Cingur dan makanan serta minuman lainnya.

Selanjutnya, ada pula Kejuaraan Basket Piala Wali Kota Surabaya Antar Pelajar SMP dan SMA   yang akan digelar pada 23–29 Mei 2022 di GOR Pancasila dan Indoor Gelora Bung Tomo. 

Event yang digelar berkat kerjasama pemkot dan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kota Surabaya itu akan diikuti oleh 50 tim basket Surabaya kategori pria dan wanita tingkat SMP dan SMA.

“Lomba Dayung Perahu Sampan Sprint dan Slalom juga akan memeriahkan HJKS tahun ini. Event ini akan digelar pada 28 – 29 Mei 2022 di Sungai Kalimas sisi Taman Prestasi. Rencananya, acara ini akan diikuti oleh 60 tim dari Kota Surabaya,” katanya.

Di samping itu, event yang sangat ditunggu-tunggu ketika HJKS adalah Surabaya Vaganza. 

Tahun ini, parade budaya dan pawai bunga itu akan digelar di sepanjang Jalan Tunjungan sampai Alun-Alun Surabaya pada 28 Mei 2022, tepat pukul 15.00 WIB sampai selesai. 

Rencananya, acara ini akan diikuti oleh 25 mobil hias dan rangkaian pawai budaya oleh komunitas dan Fashion Carnival yang nantinya akan melibatkan UMKM di Jalan Genteng Besar dan Tanjung Anom.

“Selanjutnya, pada 29 Mei 2022 akan ada istighosah bersama di Tugu Pahlawan, dan pada 31 Mei 2022 akan ada ruwatan dan pagelaran wayang. Rencananya, juga ada serangkaian Muhibah Jaluar rempah pada 29-31 Mei 2022,” ujarnya.

Event Bromo KOM Challenge 2022  juga akan memeriahkan HJKS tahun ini. Event yang akan digelar pada 21 Mei 2022 ini terselenggara berkat kerjasama pemkot dengan PT. DBL Indonesia dan Bromo KOM Challenge 2022. 

Event ini merupakan kegiatan skala nasional yang diikuti oleh 1000 peserta dari berbagai kota di Indonesia.

Even yang tak kalah menariknya adalah turnamen sepak bola Piala Wali Kota Surabaya pada 1–11 Juni 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Tomo. 

Event yang digelar oleh pemkot bersama Assosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur ini akan diikuti oleh 4 tim besar Liga 1 Indonesia, yaitu Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Persis Solo, dan PSIS Semarang.

“Event penutup HJKS tahun ini adalah Kejuaraan Nasional Skateboard Piala Wali Kota Surabaya. Event yang akan digelar pada 4 - 5 Juni 2022 ini akan diselenggarakan di parkir timur Delta Surabaya atau Taman Skate & BMX Park. Event yang bekerjasama dengan Komunitas Induk Skateboard (KIS) Kota Surabaya atau KORMI Kota Surabaya ini ditargetkan akan diikuti oleh sekitar 200 peserta,” katanya.

Oleh karena itu, Wiwiek mengajak kepada warga Surabaya dan warga luar Surabaya untuk bersama-sama memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya ke 729 ini. 

Namun, ia juga tetap mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama mengikuti berbagai acara ini. 

“Jangan sampai ketinggalan eventnya, dan jangan sampai ketinggalan prokesnya,” pungkasnya. 

Read More

Embarkasi Personel Satgas TMMD Ke 113 Kodim 1505/Tidore

KABARPROGRESIF.COM: (Tidore) Pembukaan TMMD ke 113 yang jatuh pada Rabu tanggal 11 Mei 2022 besok, Satgas TMMD Kodim 1505/Tidore berangkatkan personil TNI dan Instansi terkait ke lokasi TMMD di Wilayah Oba Tengah, Selasa (10/05/2022).

Sebanyak 40 orang personil anggota satgas

TMMD yang terdiri dari perwakilan Kodim 1505/Tidore, Penrem 152/Bbl, Denkesyah Ternate TNI Angkatan Udara dan Pol PP serta akan di tempatkan di Desa-Desa yang melaksanakan TMMD ke 113.

Personil Satgas TMMD dilepas oleh Pasiter

Kodim 1505/Tidore Letda Inf Ibrahim Tuhulele di pelabuhan Trikora, Kelurahan Indonesiana dengan Menggunakan Kapal Penumpang Tujuan Tidore-Lolelo. (Penrem152)

Read More

3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Kejari Tulungagung akan Jemput Paksa Tersangka Korupsi Dinas PUPR

KABARPROGRESIF.COM: (Tulungagng) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulungagung akan melakukan upaya paksa terhadap AK, tersangka korupsi di Dinas PUPR Tulungagung.

Upaya paksa sebagai upaya terakhir, karena Direktur PT Kya Graha ini sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik.

"Terakhir kami melayangkan panggilan ke-3 pada 13 April 2022 lalu," terang Kasi Intelijen Kejari Tulungagung, Agung Tri Radityo, Selasa (10/5/2022).

Perkara ini telah lama dinyatakan lengkap atau P21.

Pemanggilan AK untuk keperluan pelimpahan tahan dua, yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari jaksa penyidik ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sudah tiga kali panggilan selalu dijawab AK dengan mengirimkan surat keterangan sakit dari sebuah rumah sakit di Jakarta.

"Posisinya ada di Jakarta. Keterangan sakit diterbitkan rumah sakit di Jakarta pula," ungkap Agung.

Upaya paksa adalah usaha terakhir Kejari Tulungagung untuk menghadirkan AK.

Namun Agung enggan memaparkan teknis pelaksanaan penjemputan paksa yang akan dilakukan.

Agung menegaskan, pelimpahan tahap dua perlu segera dilakukan agar perkara ini cepat bisa dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor).

"Tersangka berlaku tidak kooperatif. Upaya paksa dilakukan supaya perkara ini segera bisa limpah ke pengadilan," tegas Agung.

Kasus ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2019, karena ada kelebihan bayar dari empat proyek peningkatan jalan di Dinas PUPR Tulungagung.

Masing-masing ruas jalan Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Tenggong-Purwodadi dan Boyolangu-Campurdarat.

Kelebihan bayar terjadi karena hasil pekerjaan di bawah spesifikasi, namun negara tetap membayar penuh.

Saat itu PT Kya Graha selaku kontraktor diminta mengembalikan kelebihan bayar senilai Rp 2,2 miliar.

AK selaku sebagai direktur PT Kya Graha tidak memanfaatkan masa sanggah dan tidak mau mengembalikan seperti klaim BPK RI.

Unsur pidana korupsi pun terpenuhi, karena ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Kejari Tulungagung yang menangani perkara ini kemudian menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk menghitung ulang kerugian.

Hasilnya terdapat peningkatan kerugian dari hitungan BPKP menjadi Rp 2,4 miliar.

Read More

KPK Pastikan Usut Dugaan Korupsi di Kasus Briptu Hasbudi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal mengkaji potensi tindak pidana korupsi dalam dugaan kepemilikan tambang emas dan bisnis ilegal Briptu Hasbudi.

"Kami nanti juga akan mengkaji lebih jauh apakah ada potensi-potensi di sana tindak pidana korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022.

Ia mencontohkan kala tim penyidik KPK mengusut kasus korupsi perizinan tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menjerat eks Gubernur Sultra Nur Alam. 

Kala itu, kata dia, pihaknya melakukan penghitungan kerugian negara terkait kegiatan penambangan di sana.

Terlebih, menurut Ali, isu sumber daya alam (SDA) sejauh ini menjadi perhatian KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. 

Sektor tersebut, lanjutnya, juga menjadi salah satu area intervensi KPK dalam fungsi pencegahan korupsi.

"Ini penting juga ya, kajian-kajian terkait dengan bagaimana tindak pidana di penambangan atau SDA ini menjadi penting bagi KPK untuk juga turut bersama Polda Kaltara dalam menyelesaikan kasus ini," kata dia.

Sebelumnya, KPK membenarkan Polda Kaltara telah berkoordinasi untuk mengusut kasus kepemilikan tambang emas dan bisnis ilegal lainnya yang menjerat Briptu Hasbudi.

Koordinasi antarkedua instansi penegak hukum tersebut di antaranya berupa asset tracing alias pelacakan aset.

KPK menyatakan siap membantu Polda Kaltara dalam mengusut kasus tersebut. Salah satunya dengan mengidentifikasi unsur dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.

Diketahui, Polda Kaltara mengatakan pengungkapan kasus yang menjerat Briptu Hasbudi berawal pada pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Februari 2022 di Tanjung Selor, Bulungan Kaltara.

"Saat itu terdapat pertanyaan dan perhatian khusus dari anggota DPR RI terkait kegiatan ilegal mining (penambangan ilegal) di Kecamatan Sekatak," kata Kapolda Kalimantan Utara Irjen Daniel Adityajaya saat konferensi pers di Mapolda Kalimantan Utara, Senin, 9 Mei 2022.

Sebagai tindak lanjut, kata dia, pihaknya pendalaman terkait dugaan tambang emas ilegal yang berlokasi di Desa Sekatak Buji tersebut pada 21 April 2022.

Read More

Kejari Tangerang Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Pasar Lingkungan

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang, menetapkan 4 orang tersangka korupsi pembangunan Pasar Lingkungan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Selasa 10 Mei 2022.

"Penetapan empat tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan dan didukung alat bukti yang kuat," kata Kepala Kejari Kota Tengerang, Erich Folanda, SH., M.Hum.

Dikatakannya, pembangunan Pasar Lingkungan ini pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang Tahun Anggaran 2017.

Adapun 4 orang tersangka yang ditetapkan yakni, Oss selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Aa selaku Direktur Pt. Nisara Karya Nusantara, Ar selaku Site Manager Pt. Nisara Karya Nusantara dan Di selaku Penerima Kuasa Dari Direktur Pt. Nisara Karya Nusantara.

"Para tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIB Pandeglang selama 20 hari kedepan. Terhitung hari ini yakni 10 Mei 2022 sampai 29 Mei 2022," kata dia.

Kajari menjelaskan, alasan penahanan yakni, Alasan Subyektif (Sesuai Pasal 21 Ayat 1 Kuhap) Yaitu Dalam Kekhawatiran Tersangkan Akan Melarikan Diri, Merusak Barang Bukti Atau Menghilangkan Barang Bukti Dan/Atau Mengulangi Tindak Pidana.

Alasan Obyektif (Sesuai Pasal 21 Ayat 4 Huruf A Kuhap) Yaitu Tindak Pidana Itu Diancam Dengan Pidana Penjara 5 Tahun Lebih.

Pada perkara ini, Kajari menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tangerang menganggarkan Pembangunan Pasar Lingkungan Kecamatan di Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang.

Pembangunan tersebut menggunakan APBD Kota Tangerang Tahun 2017 dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.063.579.000 (lima miliar enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Audit Fisik Bangunan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang bersama-sama dengan Tim Ahli Bangunan dari Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang, ditemukan bahwa secara kuantitas bangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, dan didapati banyak item tidak terpasang sesuai dengan kontrak.

Perbuatan itu diduga dilakukan oleh OSS selaku PPK bersama-sama dengan AA selaku Direktur PT. Nisara Karya Nusantara, AR selaku Site Manager Pt. Nisara Karya Nusantara dan DI selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Nisara Karya Nusantara, mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 640.673.987 (enam ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Adapun peran masing-masing tersangka, OSS selaku PPK menandatangani kontrak bersama-sama dengan AA selaku Direktur PT. Nisara Karya Nusantara.

Selanjutnya AA selaku Direktur, memberikan kuasa kepada DI, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan AA tidak pernah terlibat aktif.

Tersangka DI kemudian bersama-sama dengan AR mengerjakan kegiatan pembangunan pasar tersebut pada tahun 2017. Namun dalam proses pengerjaannya, banyak item-item pekerjaan yang tidak terpasang sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

"Untuk masing-masing tersangka, diancam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP," kata Kajari. 

Read More

Jelang Lelang Proyek, LPSE Pemkot Surabaya Sering Eror, Disengaja Atau Buruknya Sistem ITE?

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disoal. 

Pasalnya sistem yang digembar-gemborkan dapat memutus mata rantai terjadinya tindak pidana korupsi tersebut ternyata kerapkali eror atau susah diakses menjelang pelaksanaan lelang.

Apalagi eror atau susahnya mengakses LPSE menjelang penawaran.

Tak ayal hal tersebut membuat gaduh serta resah para rekanan yang berniat memasukkan penawaran atas proyek-proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Hal ini memunculkan beberapa asumsi, diantaranya adalah lemah atau buruknya sistem IT milik Pemkot Surabaya.

Bahkan juga munculnya dugaan kesengajaan yang berujung pada gugurnya rekanan yang tidak memiliki hubungan baik dengan pemegang kebijakan pada lelang tersebut.

Yanto tohir, salah satu rekanan mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini server LPSE sering bermasalah, apalagi jika ada paket pekerjaan bernilai besar.

"Minimal ada pemberitahuan kalau server trouble. Ini jadi tanda tanya para rekanan, kok ndak seperti tahun-tahun jamannya Wali Kotanya Bu Risma, LPSE di lingkungan pemkot dinilai transparan dan fair," kata Direktur CV Sarijaya Sakti, Yanto Tohir, Selasa (10/5).

Yanto menyebutkan, rekanan berharap server LPSE tidak lagi eror, terutama pada waktu-waktu krusial seperti pelaksanaan lelang. 

Hal ini menurut Yanto menyulitkan para rekanan yang sudah mempersiapkan berkas kelengkapan lelang.

"Ayo lah diperbaiki kinerjanya. Kita (rekanan) sudah susah payah menyiapkan berkas, eh, giliran mau akses LPSE ndak bisa. Aneh juga rasanya," keluh Yanto.

Read More

Pengecekan Personel, Jelang Pembukaan TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore

KABARPROGRESIF.COM: (Tidore) Kepala Staf Kodim 1505/Tidore Mayor Inf Kusairi berikan arahan kepada personel yang akan melaksanakan Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke 113 di Aula Makodim 1505/Tidore Kota Tidore Kepulauan, Selasa (10/05/2022). 

Dalam arahannya Kasdim menyampaikan "Saya berharap semua anggota bisa menjaga kondisi fisiknya selama pelaksanaan tugas Pra TMMD ini, tetap semangat, lakukan yang terbaik dan tulus ikhlas setiap bertugas,”. 

“Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pertanggung jawaban akan tugas dan tanggung jawab kepada Komandan Kodim 1505/Tidore dan Komando Atas terhadap seluruh anggota dan keberhasilan tugas yang dilaksanakan,” jelas Kasdim.(Penrem152)

Read More

Ini Daftar Bupati Walikota yang Masa Jabatannya Berakhir 22 Mei 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak 44 bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota masa jabatannya akan berakhir pada 22 Mei 2022.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, bahwa setelah tahun 2020, pelaksanaan Pilkada akan digelar serentak secara keseluruhan pada 2024.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menyiapkan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kursi bupati atau walikota yang masa jabatannya akan berakhir. Level bupati serta Walikota akan diisi oleh pimpinan tinggi pratama.

Berikut daftar bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang masa jabatan berakhir pada 22 Mei 2022 :

Provinsi Sumatera Utara

1. Kota Tebing Tinggi, Umar Z Hasibuan-Oki Doni Siregar. 2. Kab. Tapanuli Tengah, Bakhtiar A Sibarani-Darwin Sitompul.

Provinsi Sumatera Barat

1. Kab. Kampar, Yudas Sabaggalet-Kortanius Sabeleake.

2. Kota Pekanbaru, Firdaus-Ayat Cahyadi.

Provinsi Riau

1. Kab. Kampar, Catur Sugeng Susanto-Wabup (kosong).

2. Kota Pekanbaru 22 Mei 2022.

Provinsi Bengkulu

1. Kab. Bengkulu Tengah, Ferry Ramli-Septi Peryadi.

Provinsi Jambi

1. Kab. Sarolangon, Masnah-Bambang Bayu Suseno.

2. Kab. Muaro Jambi, 22 Mei 2022

3. Kab. Tebo, Sukandar-Syahlan.

Provinsi Sumatera Selatan

1. Kab. Musi Banyuasin, H Dodi R Alex Nurdin-Beni Hernedi.

Provinsi Lampung

1. Kab. Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad-Fauzi Hasan.

2. Kab. Pringsewu, Sujadi-Fauzi.

3. Kab. Mesuji, Saply TH-Haryati Cendralela.

Provinsi Jawa Barat

1. Kab. Bekasi, Eka Supria Atmaja-Wabup (kosong).

Provinsi Jawa Tengah

1. Kota Salatiga, Yuliyanto-Muh Haris.

2. Kab. Banjarnegara, Budhi Sarwono-Syamsudin.

3. Kab. Batang, Wihaji-Suyono.

4. Kab. Jepara, Dian Kristiandi-Wabup (kosong).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi.

2. Kab. Kulon Progo, Sutedjo-Fajar Gegana.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kab. Flores Timur, Antonius H Gege Hadjon-Agustinus P Boli.

2. Kab. Lembata, Thomas Ola-Wabup (kosong).

Provinsi Kalimantan Barat

1. Kab. Landak, Karolin M Natasa-Herculanus Heriadi.

Provinsi Kalimantan Tengah

1. Kab. Kotawaringin Barat, Nurhidayah-Ahmadi Riansyah

2. Kab. Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri-Satya T Atyani Djoedir

Provinsi Gorontalo

1. Kab. Boalemo, Darwis Moridu-Anas Jusuf.

Provinsi Sulawesi Utara

1. Kab. Bolaang Mongondow, Yasti S Mokoagow-Yanny R Tuuk.

2. Kab. Kepulauan Sangihe, Jabes E Gaghana-Helmud Hontong.

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kab. Banggai Kepulauan, Rais D Adam-Salim J Tanasa.

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Kab. Muna Barat, La Ode Rajiun-Achmad Lamani.

2. Kab. Buton Selatan, La Ode Arusani-Wabup (kosong).

3. Kab. Buton Tengah, Samahuddin-La Ntau.

Provinsi Maluku Utara

1. Kab. Kep. Morotai, Benny Laos-Asrun Padoma.

Provinsi Maluku

1. Kota Ambon, Richard Louhenapessu-Syarif Hadler.

2. Kab. Seram Bagian Barat, Moh Yasin Payapo-Timotus Akerina.

3. Kab. Buru, Ramly I Umasugi-Amus Besan.

4. Kab. Maluku Tenggara Barat, Muhamad T Hanubun-Petrus Beruatwarin.

Provinsi Papua Barat

1. Kab. Tambraw, Gabriel Asem-Mesak M Yekwam.

Provinsi Papua

1. Kota Jayapura, Benhur T Mano-Rustan Saru.

2. Kab. Sarmi, Eduard Fonataba-Wabup (kosong).

3. Kab. Lanny Jaya, Befa Yigibalom-Yemis Kogoya.

4. Kab. Nduga, Wentius Nimiangge-Wabup (kosong).

5. Kab. Mappi, Kristosimus Y Agawemu-Jaya Ibnu Su'ud

Read More

Satgas Pangan Polda Jatim Dukung Pemprov dalam Penanganan PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Satgas Pangan Polda Jatim dalam beberapa hari ini intensif melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait dalam mengantisipasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sapi di Jawa Timur.

Sejak tanggal 6 hingga hari ini tanggal 9 Mei 2022, tim Satgas Pangan Polda Jatim secara proaktif sudah mengambil langkah-langkah, antara lain berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), berkoordinasi dengan Bea dan Cukai, berkoordinasi dengan Balai Karantina serta berkoordinasi dengan Pusat Veteranian Farma.

Disamping itu Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Farman selaku Kasatgas Pangan Polda Jatim telah mengeluarkan Telegram kepada jajaran Polres untuk mengantisipasi penyebaran virus PMK pada hewan ternak. 

Hingga saat ini, diduga baru 4 kabupaten yang ada di Jawa Timur telah terpapar, antara lain Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Lamongan.

Virus PMK menyebabkan penyakit menular namun tingkat kematiannya rendah dan dapat disembuhkan dengan masa inkubasi 14 hari, serta masa penyembuhan 14 hari. 

Apabila sudah sembuh tidak ada masalah untuk dipotong, karena virus dalam PH tertentu tidak aktif dan akan mati pada suhu 60 Derajat Celcius.

“Secara klinis, penyakit ini tidak masalah karena tidak menular ke manusia. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi untuk masalah penanganan penyakit agar para peternak tidak panik, pemotongan ketika sakit dan ada beberapa bagian yang harus dipilah, namun pada suhu 60 sampai dengan 70 derajat, virus tersebut sudah mati,” Jelas Kasatgas Pangan Polda Jatim, pada Senin (9/5/2022).

“Efek dari penyakit tersebut berat badan turun, sariawan dan kuku lepas sehingga menyebabkan nafsu makan sapi menurun. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi, Asosiasi Obat Indonesia untuk masalah PMK siap membantu dan sudah di sediakan namun untuk vaksinnya yang belum ada harus impor,” tandasnya.

Lebih lanjut Kombes Pol Farman menjelaskan telah membuat arahan dalam bentuk telegram kepada para Kapolres Jajaran untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna melakukan langkah-langkah antara lain :

memastikan ketersediaan obat-obat2an dalam rangka melanjutkan pengobatan simtomatis pada hewan ternak yg terkena wabah PMK.

melakukan pembatasan lalu lintas pada hewan ternak dari dan menuju daerah wabah

melakukan vaksinasi pada hewan ternak yang sehat

Selanjutnya satgas Pangan Polda Jatim akan terus berkoordinasi dengan Pemprov jatim bersama stake holder terkait dalam penanganan lebih lanjut. 

Read More