Pasca Disorot, Website LPSE Pemkot Surabaya Berjalan Normal

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akhirnya berjalan normal kembali. 

Meski sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 11-12 April 2022, secara teknis terdapat kendala pada salah satu paket lelang dalam website yang beralamat di lpse.surabaya.go.id tersebut.

Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi. 

Ia memastikan, bahwa pasca mengalami kendala pada sebulan yang lalu, hingga sekarang website LPSE Kota Surabaya berjalan normal.

"Beberapa waktu yang lalu memang pernah ada trouble di LPSE untuk akses pada salah satu paket lelang. Namun setelah itu sampai sekarang sudah tidak ada kendala," kata Syamsul, Rabu (11/5).

Syamsul menjelaskan, kala itu ketika website mengalami trouble, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI. 

Kendala itu diketahui karena adanya dokumen pemilihan yang tidak terbaca oleh sistem. 

Karenanya, semua penyedia saat itu tidak bisa melakukan penawaran ke dalam sistem.

"Akhirnya waktu itu paketnya dinyatakan gagal lelang. Jadi tidak ada pemenang dan ditender ulang. Nah, setelah itu tidak ada kendala sampai sekarang," katanya.

Namun demikian, kata Syamsul, hari ini pihaknya justru menerima pengaduan yang disampaikan oleh salah satu pihak penyedia melalui media online mengenai adanya kendala di website LPSE. 

Tentu saja, setelah menerima pengaduan, ia langsung berkoordinasi dengan jajarannya agar segera melakukan pengecekan.

"Kemarin siang begitu ada komplain di media, teman-teman saya minta untuk cek kembali LPSE. Dan secara teknis tidak ada masalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Syamsul pun mengimbau kepada seluruh pihak penyedia, apabila masih mengalami kendala ketika mengakses website LPSE, bisa dicek dahulu kondisi jaringan internetnya. 

"Bisa dicek dahulu jaringannya (internet), mungkin kurang stabil atau bisa ganti koneksi jaringan yang lebih stabil," pesan dia.

Namun demikian, apabila pihak penyedia masih mengalami kendala atau kesulitan mengakses website LPSE, Syamsul mengimbau agar bisa langsung datang ke Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Gedung Pemkot Surabaya Lantai IV, Jl Jimerto 25-27 Surabaya. 

"Kalau masih belum sukses juga bisa langsung datang ke lantai 4 Gedung Pemkot Surabaya. Akan kita bantu sepenuhnya," tuturnya

Sebagai diketahui, bahwa LPSE Kota Surabaya memfasilitasi proses pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemkot Surabaya, baik yang dilakukan secara tender maupun non tender.

LPSE Kota Surabaya menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP RI. 

Aplikasi SPSE yang digunakan oleh LPSE Kota Surabaya adalah versi update terakhir 4.5 dari LKPP. 

Sedangkan infrastruktur untuk server LPSE Surabaya, ditunjang dengan ketersediaan server, database, network dan sistem keamanan informasi yang handal.

Apabila terdapat kendala dalam melakukan penawaran melalui Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen), maka pelaku usaha dapat mengikuti tips yang telah disampaikan di halaman LPSE Surabaya.

Jika masih terdapat kendala, pelaku usaha juga dapat menyampaikannya melalui LPSE Support LKPP maupun menghubungi Helpdesk LPSE Kota Surabaya melalui nomor telepon 031-5462064, whatsapp 085236990064 dan email helpdesk@lpse.surabaya.go.id. 

Read More

Turnamen Voly Digelar, Babinsa Klungkung Ajak Jaga Sportifitas

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Pelaksanaan voly Abdi Winangun Cup II mendapat perhatian penuh dari aparat TNI-Polri. Betapa tidak, event yang digelar di Desa Selat, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali itu diharuskan bisa berjalan dengan kondusif.

Terlihat, beberapa aprat TNI-Polri bersiaga di lokasi pelaksanaan event itu berlangsung. Tak lupa, komponen masyarakat pun turut dilibatkan untuk ikut berpartisipasi menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah.

Dandim 1610/Klungkung, Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan, olahraga tersebut digelar dengan tujuan agar bisa meningkatkan sportifitas.

“Dan yang pertama adalah, tali silaturahmi,” ujar Dandim. Rabu, 11 Mei 2022.

Selain fokus pada keamanan, pihaknya juga menekankan para Babinsa yang sudah bersiaga di lokasi tersebut untuk bisa mewujudkan protokol kesehatan.

“Masyarakat, harus patuh protokol kesehatan. Itu yang penting,” jelas Dandim.

Read More

Penahanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Diperpanjang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Penahanan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana diperpanjang. Perpanjangan penahanan tersangka kasus korupsi minyak goreng itu selama 40 hari ke depan.

"Perpanjangan penahanan sampai dengan 17 Juni 2022," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Mei 2022.

Wisnu tak sendirian, Kejagung juga memperpanjang penahanan tiga tersangka lain. Mereka ialah Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, dan General Manager PT Musim Mas Picare Tagore.

Tersangka Stanley dan Picare ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Adapun tersangka Tumanggor dan Indrasari mendekam di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejagung.

"Perpanjangan penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai," jelas Ketut.

Penyidik JAM-Pidsus menjerat para tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Jaksa akan mengarahkan perkara yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Maret 2022 itu ke pembuktian kerugian perekonomian negara.

Para tersangka diduga melakukan permufakatan atas terbitnya perizinan ekspor CPO/minyak goreng yang dikeluarkan Kemendag. Padahal, tiga perusahaan yang pengurusnya dijadikan tersangka tidak memenuhi persyaratan untuk ekspor. Syarat yang dimaksud adalah kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Read More

Stok Beras Indonesia Melimpah, Bulog Yakin Tak Akan Impor

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Perum Bulog pastikan stok beras dalam negeri masih mencukupi.

Saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 1-1,5 juta ton.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih akan bertambah, lantaran penyerapan hasil panen petani terus dilakukan.

Dia pun memastikan hingga akhir 2022 ini tidak dilaksanakan impor beras.

"Empat tahun berturut-turut Indonesia tidak impor beras. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini juga tidak impor," ungkapnya, Rabu (11/5/2022).

Saat ini, komoditas utama yang dikuasai Bulog adalah beras.

Selain jumlahnya mencapai ada 1 juta ton, perusahaan juga masih melakukan pengadaan gabah beras petani di seluruh Indonesia.

"Hingga saat ini kami sudah menyerap sebanyak 256.000 ton. Jadi stok beras ini akan terus bertambah,” katanya.

Di lain sisi, perusahaan juga tengah menyiapkan stok sejumlah komoditas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dia menyebut stabilisasi harga pangan meliputi daging beku, gula dan komoditas lainnya.

Dia pun sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk menyiapkan stok komoditas pangan yang menjadi penugasan pihaknya.

"Bulog menjamin kebutuhan pangan yang tersimpan saat ini di gudang-gudang kami di seluruh Indonesia selalu tersedia di masyarakat dan kami akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersedian pangan tersebut," ucapnya.

Read More

Kas Koarmada II Hadiri Upacara Tabur Bunga Dalam Rangka Peringatan Hardikal ke-76 Tahun 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Peringati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut (Hardikal) ke-76 Tahun 2022, Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, M.Tr. (Han) mewakili Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H.,M.A.P.,M.Tr (Han), Menghadiri Upacara tabur bunga, bertempat di Taman Makam Pahlawan (TMP) 10 Nopember Jl.Mayjen Sungkono No.190 Dukuhpakis, Surabaya. Rabu (11/05/2022).

Dalam pelaksanaan Upacara tabur bunga ini dipimpin oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Dankodiklatal) Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Kegiatan upacara berlangsung khidmat yang diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang dipimpin oleh Pemimpin upacara, dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen makam Pahlawan 10 Nopember dan diakhiri dengan acara tabur bunga. 

Selesai pelaksanaan dilanjutkan dengan pemberian bingkisan tali asih kepada para pengurus Taman Makam Pahlawan (TMP) Sepuluh Nopember.

Upacara Ziarah dan tabur bunga tersebut, dihadiri oleh para Pangkotama TNI AL Wilayah Surabaya Raya, diantaranya Dankodiklatal, Gubernur AAL, Wadan Kodiklatal, Kasgar III Sby, PJU Kodiklatal, Danpasmar. (Dispen Koarmada II)

Read More

Pemkot Surabaya Pertahankan Opini WTP LKPD Sepuluh Kali Berturut-turut

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021. 

Capaian opini WTP kali ini merupakan yang kesepuluh kalinya diraih oleh Pemkot Surabaya. 

Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Jawa Timur Joko Agus Setyono mengapresiasi kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat di kantornya Jalan Raya Ir. H.Juanda, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/5).

Apresiasi capaian opini WTP kesepuluh itu disampaikan langsung oleh Joko, karena Wali Kota Eri Cahyadi beserta jajarannya dinilai serius dan konsekuen menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan telah berupaya memaksimalkan memenuhi ketentuan Undang-undang untuk menyampaikan laporan keuangan unaudited secara tepat waktu. 

"Kami mengucapkan selamat kepada Pemkot Surabaya atas raihan opini WTP dan berhasil dipertahankan selama sepuluh tahun berturut-turut. Kami harap, opini WTP yang diperoleh ini dapat mendorong jajaran Pemkot Surabaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat," kata Joko. 

Selain Wali Kota Eri Cahyadi, dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan opini WTP kali ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dan Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan. 

Joko menyampaikan, pada kesempatan ini juga menyampaikan bahwa di tahun 2021 lalu BPK Jatim telah mencapai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Oleh karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Surabaya telah berpartisipasi dalam dan bekerjasama sebagai responden dalam survei oleh tim penilai nasional.

"Kami juga sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surabaya, serta Wali Kota Surabaya beserta jajaran atas kerjasamanya, baik pada saat pelaksanaan pemeriksaan maupun dalam proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," ujar Joko.

Joko menambahkan, dalam pemeriksaan atas LKPD Kota Surabaya Tahun 2021, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya.

Sebelum LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 diserahkan, lanjut dia, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemkot Surabaya atas Konsep Hasil Pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan. 

Dengan demikian, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemkot Surabaya sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel. 

Ia berharap, LKPD yang telah diperiksa oleh BPK (LKPD audited) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemkot Surabaya, terutama terkait dengan penganggaran. 

“Meski memperoleh opini WTP, kami minta Pemkot Surabaya tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dalam LHP, sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP," pesannya. 

Disamping itu, Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono turut mengucapkan syukur karena Pemkot Surabaya telah meraih opini WTP sepuluh kali berturut-turut. 

Seraya dengan ucap syukurnya, Adi juga mengatakan, akan menindak lanjuti rekomendasi dari BPK Jatim untuk menjadikan bahan koreksi bagi DPRD Kota Surabaya untuk lebih menjadi baik lagi. 

Selain itu, Adi juga akan melakukan dan menerapkan pengawasan terhadap Pemkot Surabaya ke depannya. 

"Saya harap ke depannya penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surabaya bisa lebih kredibel dan akuntabel serta transparan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, dengan capaian ini bisa mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat," kata Adi. 

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mengucapkan terimakasih kepada BPK Jatim telah memberikan opini WTP sepuluh kali berturut-turut kepada Pemkot Surabaya. 

Saat mendatangi kantor BPK Jatim, ia mengaku sempat grogi, khawatir hasil opini WTP Tahun 2021 tidak seperti sebelumnya. 

"Waktu Pak Joko tadi membacakan, saya wis ndredeg (saya grogi), tak intip dulu (saya intip dulu). Tapi alhamdulillah hasilnya aman, setelah itu saya lega dan mendengarkan arahan dari Pak Joko," kata Wali Kota Eri Cahyadi saat sambutan. 

Wali Kota Eri Cahyadi juga merespon rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Jatim, ia mengaku segera menyelesaikan dan menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu kurang dari 60 hari. 

"Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot Surabaya, karena di masa-masa yang lalu kalau kita masih punya utang itu harus diselesaikan, alhamdulillah sekarang diberikan waktu oleh beliau (Pak Joko) untuk menyelesaikannya dan mengakhiri itu, jadi harus diselesaikan semua," ujarnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri itu menjelaskan, 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkot Surabaya itu akan digunakan untuk kegiatan barang dan jasa, salah satunya program padat karya. 

Cak Eri menekankan kembali, ia tidak ingin ke depannya ada masyarakat Kota Surabaya yang mengalami kesusahan, maka dari itu dia ingin anggaran Pemkot Surabaya bisa benar-benar bermanfaat untuk warga.

"Jadi kami tidak ingin membangun sesuatu yang monumental di Kota Surabaya, karena membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sejahtera itu jauh lebih berharga. Oleh karena itu kami juga meminta tolong arahan kepada jajaran BPK, bagaimana caranya agar anggaran kami bisa bermanfaat untuk umat, namun tidak melanggar aturan keuangan," tuturnya. 

Terakhir, ia berpesan kepada jajarannya di lingkup Pemkot Surabaya untuk tidak malu bertanya ketika mengalami kendala, terutama dalam hal keuangan. 

"Matur nuwun Pak Joko serta seluruh jajarannya, sehingga kami dari Pemkot Surabaya bisa semakin baik lagi ke depannya. Matur nuwun, bila ada kekurangannya, akan segera kami selesaikan dalam waktu tidak lebih dari 60 hari seperti arahan dari Pak Joko," pungkasnya. 

Read More

Hidupkan UMKM, HIPMI Gelar Audensi dengan Polda Jatim

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Kapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo menerima audiensi dari Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jawa Timur, pada Selasa (10/5/2022) di Selasar Lantai II Gedung Tribrata Polda Jatim.

Dalam audiensi ini, Wakapolda Jawa Timur menyampaikan, pengurus HIPMI Jatim pasti sudah dibekali kemampuan dan keterampilan untuk bisa berkiprah dalam memajukan Provinsi Jatim dan harapannya mampu menghidupkan perekonomian terutama sektor UMKM.

“Harapannya kegiatan Rakerda dan Forum bisnis dapat berjalan dengan baik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

Ketua HIPMI Jatim Rois Sunandar Maming juga menyampaikan, dalam waktu dekat HIPMI Jatim akan melakukan serangkaian kegiatan, yakni kegiatan Rakerda Pengurus HIPMI Jatim dan Forum Bisnis.

“Terdapat dua agenda yaitu pada tanggal 14 Mei Rakerda pengurus HIPMI Jatim dan tanggal 15 Mei akan ada acara Forum Bisnis,” sampainya saat silaturahmi di Polda Jatim.

“HIPMI Jatim sebagai penyalur dan pendamping bagi rekan-rekan untuk menghidupkan UMKM,” tandasnya.

Read More

Besok, Mendagri Direncanakan Lantik 5 PJ Gubernur, Ini Daftar Provinsinya, Termasuk Bangka Belitung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menurut rencana, Kamis (12/5/2022) penjabat (pj) gubernur untuk lima provinsi akan di lantik.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan melantik lima orang penjabat gubernur tersebut.

Diketahui, lima provinsi kepala daerahnya segera mengakhiri masa jabatan mereka.

Informasi mengenai pelantikan lima penjabat gubernur disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, Rabu (11/5/2022).

Heru Budi Hartono bilang, harusnya Presiden Joko Widodo yang melantik pj gubernur tersebut.

Namun, Presiden Jokowi saat ini dalam kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Khusus ASEAN-Amerika Serikat.

Adanya rencana pelantikan juga dibenarkan Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga.

Kastorius Sinaga bilang, lima pj gubernur akan dilantik pada Kamis oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Iya benar (lima pj gubernur). Rencana besok Kamis (dilantik Mendagri)," katanya.

Namun, Kastorius Sinaga tidak merinci pj gubernur mana saja yang akan dilantik esok hari.

Informasi yang dihimpun, ada lima gubernur lain yang masa jabatannya akan habis pada pertengahan Mei ini, yakni:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan

2. Gubernur Banten Wahidin Halim

3. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie

4.Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar

5. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan

Ada dua gubernur lain yang akan menyelesaikan masa jabatannya pada 2022 ini, yaitu Gubernur Aceh Nova Iriansyah (5 Juli 2022) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (16 Oktober 2022).

Gubernur Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, mengaku sampai saat ini dirinya belum mengetahui siapa nama Pejabat (Pj) Gubernur pengganti dirinya.

Walaupun, diketahui jabatanya gubernur dan wakilnya berakhir, pada Kamis (12/5/2022) mendatang.

"Itu pak Presiden yang menentukan jangan kita, tidak ada usulan siapa-siapa itu hak prerogatif Presiden, saya belum tahu. Karena sampai sekarang belum dihubungi," kata Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, Senin (9/5/2022) di kantor gubernur.

Erzaldi, menambahkan untuk beberapa hari kedepan dirinya, bakal berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi sebagai ketua DPD Gerindra Babel.

"Kami beberapa hari ini akan berada di Jakarta ada beberapa konsolidasikan dengan partai, saya kan dari Gerindra mendapat tugas berkonsolidasi. Setelah itu saya ingin umrah dahulu sebulan disana, lalu balik kesini, sama-sama dengan masyarakat, berkebun, dan jalankan Erzaldi Institut," terangnya.

Diketahui sebelumnya, gubernur telah mengikuti tahapan pemberhentian, seperti rapat paripurna pengumuman usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung periode 2017-2022, pada Kamis (7/4/2022) lalu, di ruang rapat Paripurna DPRD Babel.

Nama sejumlah calon penjabat Gubernur Babel 2022-2024 juga telah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Empat nama tersebut, yakni Dirjen Minerba dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, Sekda Bangka Belitung Naziarto.

Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani, dan Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kemas Akhmad Tajuddin. 

Read More

Kabidkum Polda Jateng dan 4 Kapolres Resmi Berganti, Berikut Daftarnya

KABARPROGRESIF.COM: (Semarang) Sejumlah jabatan di Polda Jateng mengalami pergantian pucuk pimpinan. Serah terima jabatan kepala bidang hukum (Kabidkum) serta empat Kapolres dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Aula Borobudur, Rabu (11/5/2022).

Adapun sejumlah jabatan Kapolres yang mengalami rotasi antara lain Kapolres Sragen, Kapolres Wonosobo, Kapolres Kebumen dan Kapolres Temanggung.

Jabatan Kabidkum diserahterimakan dari Kombes Pol Ari Wibowo kepada Kombes Pol Imran Amir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Padang. Kombes Pol Ari Wibowo selanjutnya dipromosikan sebagai Karo SDM Polda Kaltim.

Sedangkan Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi yang dipromosikan menjadi Wakapolrestabes Semarang digantikan AKBP Piter Yanottama yang sebelumnya menjabat Kapolres Kebumen.

Jabatan Kapolres Kebumen selanjutnya diisi oleh AKBP Burhanudin yang sebelumnya menjabat Kapolres Temanggung. Sedangkan jabatan Kapolres Temanggung yang diisi AKBP Agus Puryadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimum Polda Jateng.

Sementara jabatan Kapolres Wonosobo dialihtugaskan dari AKBP Ganang Nugroho Widhi kepada AKBP Eko Novan Prasetyo Puspito yang sebelumnya menjabat Kasubdit V Ditreskrimsus Polda Jateng. 

Selanjutnya AKBP Ganang mendapat promosi jabatan mantap sebagai Kabag Watpers Biro SDM Polda Metro Jaya.

Dalam sambutannya, Kapolda Jateng mengatakan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin tanpa mengganggu pola operasi yang Berlangsung di wilayah Polda Jateng.

Dia mengatakan, selama satu minggu pasca kegiatan operasi ketupat candi 2022, Polda Jateng mengadakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KRYD). 

"Titik berat kegiatan ini sama yaitu Harkamtibmas dan Kamseltibcar lantas," kata Kapolda.

Terkait kegiatan operasi ketupat yang telah usai, Kapolda menerangkan situasi kamtibmas selama operasi tidak terdapat kejadian menonjol. Situasi arus lalu lintas pasca arus mudik dan balik telah kembali normal.

Lebih lanjut Kapolda meminta pejabat baru di lingkungan Polda Jateng segera menyesuaikan diri dan tidak menggelar kegiatan resepsi karena situasi pandemi Covid yang belum berakhir.

"Pergantian jabatan merupakan penyegaran dalam organisasi. Hal ini amat bermanfaat bagi karena lingkungan tugas mendapatkan warna baru dalam melaksanakan aktivitasnya," ujarnya.

Read More

TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore Resmi Dibuka Wali Kota Tidore Kepulauan

KABARPROGRESIF.COM: (Tidore) Bertempat di Aula Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan telah dilaksanakan pembukaan TMMD ke 113 oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. H. Ali Ibrahim. MH di damping oleh Komandan Kodim 1505/Tidore Letkol Inf Bunzamin Jayatri, S.E, Ak., M.M, Kapolres Tidore Kepulauan dan Kajari Kota Tikep, Rabu (11/05/2022).

Pembuka TMMD di hadiri oleh Walikota Tikep, Dandim 1505/Tiodre, Kapolres Tikep, Kajari Tikep, Anggota DPRD Tikep, Kasdim 1505/Tidore dan Perwira Staf Kodim 1505/Tidore, BKKBN Prov. Malut serta Pimpinan OPD, TNI meninggal membangun Desa (TMMD) ke 113 Tahun 2022 dengan Tema "TMMD Dedikasi Terbaik Membangun NKRI"

Pembukaan TMMD diawali dengan Laporan kesiapan oleh Dandim 1505/Tidore Letkol Inf Bunzamin Jayatri, S.E, Ak., M.M, Sambutan Walikota Tikep Sekaligus membuka dengan resmi kegiatan TMMD ke - 113 dan penandatanganan naskah kesiapan kegiatan TMMD ke 113 Kodim 1505/Tidore dan penyerahan Naksah kegiatan TMMD ke - 113 dari walikota kepada Dandim 1505/Tidore.

TMMD ke 113 di pusatkan di 11 Desa Wilayah kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dengan sasaran, Pembangunan Tribun lapangan Volly, Pembangunan jalan setapak, Pembangunan saluran air got, Pembangunan jalan Desa, Rehabilitasi saluran air Got, Pembangunan Gorong-gorong, peningkatan jalan sirtu ke paving blok dan pembangunan lapangan Volly.

Dalam sambutan Walikota Tikep Capt. H. Ali Ibrahim MH mengatakan, pelaksanaan TMMD merupakan salah satu upaya nyata meningkatkan derajat hidup masyarakat, sasaran fisik dan non fisik yang akan di laksanakan merupakan merupakan kebutuhan riil Masyarakat, Imbunya.

Lanjut walikota, Tujuan kegiatan TMMD adalah kemanunggalan TNI dan aparat pemerintah di semua tingkatan bersama semua elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu dan gotong royong membangun sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik, tutur walikota.

Walikota menambahkan, melalui kesempatan ini, atas nama pemerintah Kota Tidore Kepulauan, "Saya mengapresiasi dan menyampaikan Terimakasih kepada Dandim 1505/Tidore dan elemen terkait lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan TMMD ke 113 di Kota Tikep".

"Saya Yakin dan percaya setiap Kegiatan yang kita laksanakan dengan niat yang baik dan tulus untuk kebaikan sluruh masyarakat, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan usaha ini juga dihasilkan dari kerjasama yang solid dan kompak dalam nuansa gotong royong, yang melibatkan TNI, pemerintah Daerah dan masyarakat, insya Allah manfaatnya dapat di rasakan oleh semua lapisan masyarakat". Terangnya.

Lebih lanjut walikota menyampaikan, kepada seluruh masyarakat kota tidore kepulauan dan seluruh sektor terkait, "saya harapkan untuk ikut berpatisipasi dalam mendukung dan mesukseskan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 113 ini", Tutup Walikota. (Penrem152)

Read More

Pengembalian Uang Kasus Suap Penajam Paser Utara Tak Memengaruhi Perkara

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran dana dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). Penelusuran itu tidak akan disetop meski ada pengembalian uang.

"Pengembalian sesuatu uang barang atau apapun yang berhubungan dengan perkara oleh pihak-pihak yang ada di dalam konstruksi perkara itu tidak mengurangi unsur-unsur tindak pidana," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.

Ali mengatakan pengembalian uang terkait perkara yang menjerat Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud itu menjadi bukti untuk penyidik. KPK tetap mengusut dana itu meski ada yang mengembalikannya di kemudian hari.

Pengembalian uang cuma menjadi faktor meringankan di persidangan. Itikad baik itu tidak membuat perkara berhenti di proses penyidikan maupun persidangan.

"Banyak kemudian di persidangan yang mengembalikan uang atau sesuatu yang diterimanya itu bagi hakim nanti akan dipertimbangkan lebih jauh gitu ya peran, dan kemudian apa yang alasan memberatkan," tutur Ali.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.

Kemudian, pihak penerima ialah Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Read More

Percepat Layanan Kesehatan, Pemkot Surabaya Perbarui Sistem Antrean dan Rujukan Puskesmas

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terus memastikan percepatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Kota Pahlawan. 

Setelah mengunjungi RSUD Dr. Soewandi pada Senin (9/5) kemarin, ia juga melakukan pengecekan fasilitas kesehatan di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya, Selasa (10/5).

Disana, ia melakukan pengecekan yang dimulai dari teknis pendaftaran online, nomor antrean, ruang tunggu pasien, hingga pelayanan rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit. 

Dari hasil pengecekan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan perbaikan sistem, yakni perubahan layanan antrean, rekam medis dan layanan rujukan secara online selama satu minggu ke depan.

Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, dengan adanya perbaikan pada sistem pelayanan secara online, maka pelayanan kesehatan tidak memerlukan memakan waktu lama. 

Sebab, ia menginginkan adanya kecepatan pelayanan rekam medis secara online untuk mempercepat antrean pasien.

"Pelayanan menjadi lambat karena masih dikerjakan secara manual. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya akan memperbaiki hal ini, mulai dari diagnosa pasien, rekam medis, sampai pengambilan obat resep dokter. Semua bisa dilihat melalui satu formulir online yang diisi oleh tenaga kesehatan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.

Dengan adanya percepatan pelayanan di fasilitas kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan lainnya bisa mempermudah para pasien yang akan meminta rujukan ke rumah sakit. 

Nantinya, berkas rujukan dan rekam medis akan dikirim secara online ke rumah sakit yang dituju.

“Dengan demikian, pasien tidak perlu membawa berkas dan bisa langsung menuju ke rumah sakit. Maka tenaga kesehatan di rumah sakit bisa langsung melihat data dan keluhan atau diagnosa pasien hingga keaktifan kartu BPJS. Jadi tidak mempersulit pasien, karena Kota Surabaya sudah bekerjasama melalui program UHC,” ujar dia.

Oleh karena itu, ia meminta Dinkes Kota Surabaya untuk segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan perubahan pelayanan pasien rujukan ke rumah sakit. 

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan membuat SOP untuk seluruh rumah sakit milik pemkot, dengan tujuan menyempurnakan kinerja pelayanan kesehatan di Kota Pahlawan.

“Jadi ada pembaruan sistem dan percepatan pelayanan kesehatan. Nanti kami juga akan menambahkan fasilitas penunjang percepatan pelayanan,” ungkap dia.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pemkot Surabaya akan melakukan sosialisasi terkait teknis ruang tunggu antrian bagi para pasien. 

Nantinya, apabila pasien sudah melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi/website Simpus, maka pasien diharapkan datang 30 menit sebelum waktu pemeriksaan.

“Pada nomor antrean tersebut sudah ada estimasi waktu menunggu pasien, sebelum jam pemeriksaan pasien. Nanti tenaga kesehatan akan mengantarkan pasien duduk di ruang tunggu sesuai jam pemeriksaan. Jadi pasien tidak perlu menunggu terlalu lama,” kata dia.

Hal ini diharapkan juga bisa membangun kedisiplinan masyarakat. Sebab, setiap nomor antrean, nantinya akan tercatat dengan nama lengkap pasien yang ditampilkan pada layar antrian pemeriksaan di Puskesmas. 

“Nanti tiap Puskesmas akan menampilkan nomor antrian dengan nama pasien, jadi akan terlihat pukul berapa pasien akan dilayani,” pungkasnya. 

Read More