Kejagung Luncurkan Halo JPN untuk Masyarakat yang Ingin Konsultasi Hukum

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) meluncurkan program Halo JPN (Jaksa Pengacara Negara) untuk memberikan konsultasi permasalahan hukum secara gratis kepada masyarakat.

"Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap dimana dalam website tersebut, masyarakat dapat melakukan tanya jawab permasalahan hukum yang dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma (gratis)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa 10 Mei.

Halo JPN akan diluncurkan Mei untuk memberikan konsultasi hukum di bidang pertanahan, hukum waris, legal drafting, dan hukum pernikahan.

Sumedana mengatakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menyiapkan pedoman bagi para Jaksa Pengacara Negara yang melayani masyarakat melalui Halo JPN. Melalui Halo JPN, masyarakat juga dapat menghubungi Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi.

Sebelumnya, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengapresiasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang semakin intens menggelar in house training bagi para Jaksa Pengacara Negara, dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman bidang perdata dan tata usaha negara.

Burhanuddin meminta materi in house training yang diajarkan kepada para Jaksa Pengacara Negara tersebut diperkaya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JPN yang belum pernah diajarkan, seperti bagaimana memiliki keterampilan dalam melakukan penagihan, sebagai salah satu kegiatan rutin JPN di daerah.

Terakhir, untuk bidang perdata dan tata usaha negara, Burhanuddin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran tersebut yang telah mampu melaksanakan pengembalian, pemulihan, dan penyelamatan keuangan negara dengan baik.

Read More

Bangkitkan Industri Musik dan Ekonomi, Koarmada II Support Pagelaran Navy Jazz Traffic Festival 2022

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pangkoarmada II Laksamana Muda TNI Dr. Iwan Isnurwanto, S.H., M.A.P., M.Tr (Han), bersama Suara Surabaya Media, Bank Jatim dan para mitra pendukung Navy Jazz Traffic Festival mengadakan Press Conference dengan seluruh media baik Elektronika, Cetak, Online dan Radio di Wilayah Jawa Timur, bertempat di Gedung Panti Tjahaya Armada (PTA), Ujung Koarmada II Surabaya,  Selasa (10/5/2022).

Navy Jazz Traffic Festival yang akan digelar pada Sabtu 14 Mei 2022, berlokasi di Villa Navy Residence, Lawang, Kabupaten Malang merupakan konsep baru untuk membangkitkan industri musik dan ekonomi, jika sebelumnya Jazz Traffic biasa diadakan di perkotaan maka kali ini akan digelar di pedesaan yang sejuk, sekaligus memperkenalkan Villa Navy Residence sebagai salah satu agenda kegiatan pariwisata di Malang Raya dengan mendatangkan musisi nasional.

“Navy Jazz Traffic Festival bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat, tidak hanya Koarmada II saja tetapi seluruh kotama yang ada di Surabaya, nantinya akan ada berbagai bentuk acara yang digelar antara lain, gelar produk UMKM Jawa Timur, Baksos, kegiatan donor darah, pameran Alutsista TNI AL, demonstrasi Aeorobatik Bonanza Puspenerbal, dan demonstrasi penerjunan pasukan khusus TNI AL dan yang pasti penampilan band-band dan artis-artis Ibukota,” jelas Laksda Iwan saat ditemui wartawan.

Disamping itu dari pihak Bank Jatim sangat mengapresiasi hadirnya event NJTF kepada nasabah atas kepercayaannya menggunakan produk dan layanan Bank Jatim, serta sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat, dari pihaknya selain musik, pengunjung NJTF yang haus ataupun lapar akan dimanjakan dengan hadirnya zona food dan beverage yang didominasi oleh merchant dari Bank Jatim.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama dan interview dengan Pangkoarmada II, turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama dan Asisten Pangkoarmada II, seluruh mitra pendukung Navy Jazz Traffic Festival yang hadir. (Dispen Koarmada II)

Read More

Tinjau Posko di Gresik, Mentan Pastikan Penanganan PMK Optimal

KABARPROGRESIF.COM: (Gresik) Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, memastikan penanganan dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Timur berjalan baik dan terkendali. Demikian setelah Mentan melihat langsung ke posko penanganan PMK di Gresik, kemarin.

Mentan menegaskan jajaran di kementeriannya akan mendukung penuh upaya berjenjang yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan dan pengendalian PMK.

“Saya bersama seluruh Dirjen di Kementan dan Forkopimda beserta Bupati Gresik dan Empat Bupati lainnya hadir di lapangan. Ini menandakan apa yang diminta Bapak Presiden agar seluruh kekuatan di pemerintah pusat dan daerah secara serius melakukan penanganan yang maksimal,” kata Mentan di Balai Desa Sembung, Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik.

Indonesia tercatat bebas PMK sejak 1986 dan mendapatkan pengakuan internasional pada 1990. 

Namun wabah mulut dan kuku kembali terjadi tahun ini. 

Karena itu, Mentan berharap berbagai upaya mitigasi yang dilakukan pihaknya bersama pemerintah daerah dapat secara optimal menekan penyebaran PMK dan mengantar kembali Indonesia sebagai negara bebas PMK.

“Indonesia menjadi negara yang bebas PMK di Asia dari 1990, dan ternyata beberapa hari lalu kita harus berhadapan dengan PMK, tetapi dari hasil tes dan pemantauan di lapangan, disertai jumlah yang terinfeksi dengan tingkat kematiannya yang bisa dikatakan rendah, kita harapkan PMK kali ini berada pada level ringan,” kata Mentan.

Dukungan yang diberikan Kementan tidak hanya sebatas pengerahan tim lapangan maupun obat-obatan. 

Ia memastikan pihaknya akan bekerja cepat meneliti dan menghasilkan vaksin PMK.

“Kami akan terus bekerja, kami lakukan langkah-angkah terpadu yang dapat meminalisir angka penyebaran, baik dengan isolasi, lockdown wilayah atau kandang, kita lakukan tracing, dan intervensi obat - obatan, dan secepatnya kami dapatkan serotype dari PMK ini dan kami dapat segera mungkin menghasilkan vaksinnya,” kata Mentan.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, mengapresiasi upaya Kementan dalam penanggulangan PMK. 

Ia mengaku dukungan penuh Kementan akan mempercepat dan mempernudah pihaknya dalam melakukan sejumlah strategi penanganan PMK.

“Pak Menteri sangat luar biasa, kami di daerah sangat berterimakasih, sambil menunggu vaksin dari Kementan, lakukan pendataan yang valid dan terukur, dan sesuai arahan Pak Menteri kami akan lakukan pembukaan pelan pelan pada pasar ternak tentu dengan pengecekan, mudah - mudahan kita bisa hadapi PMK ini,” ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menyampaikan SDM Pertanian ikut berperan penting dalam mendampingi peternak untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit ini.

“Balai-Balai Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan di bawah Kementan kita gerakkan untuk memberikan pelatihan bagaimana mencegah dan mengendalikan penyakit PMK bagi hewan ternak. Diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini peternak mampu mengendalikan dan menangani secara tepat serta tentunya tidak panik terhadap wabah penyakit ini,” ujar Dedi. 

Read More

Penanggung Jawab Unjuk Rasa di Kota Jayapura Ditangkap, Terancam UU ITE

KABARPROGRESIF.COM: (Jayapura) Tim gabungan Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota menangkap JW, Juru Bicara Petisi Rakyat Papua (PRP).

JW ditangkap di Perumnas 4, Kelurahan Hedam Kota Jayapura pada Selasa (10/5/2022) pukul 12.35 WIT.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal menjelaskan JW ditangkap di sebuah rumah di Perumnas IV Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura.

"JW ditangkap bersama 6 orang lainnya berinisial OS, OB, NI, MM, AD dan IK," katanya.

JW ditangkap dengan barang bukti satu unit komputer dan satu unit printer. "JW masih diperiksa di Mapolresta Jayapura Kota," kata

Sementara itu Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol. Gustav R. Urbinas menjelaskan JW terduga pelanggaran UU ITE.

"Ada dugaan JW menyebarkan selebaran dan seruan unjuk rasa hari ini dan dia bertanggungjawab atas unjuk rasa hari ini. Atas perbuatannya JW dijerat pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," kata Gustav.

Read More

Terpidana Korupsi Dana PNPM Aru Ditangkap di Kawasan Gunung Nona

KABARPROGRESIF.COM: (Aru) Yosias Parinussa ditangkap tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Yosias merupakan satu dari tiga terpidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba mengatakan, terpidana sebelumnya juga divonis membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp914 juta subsider 2 tahun penjara.

"Yosias diciduk jaksa sesuai putusan MA RI Nomor 1677 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 19 November 2018 dengan vonis penjara selama 6 tahun," ujar Wahyudi di Ambon, Selasa (10/5/2022).

Dia menuturkan, dua rekan Yosias yang telah ditangkap sebelumnya pada bulan lalu, yakni Sahabudin Belsigaway. Saat ditangkap Sahabudin, bersembunyi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Amandus Ohoiwutun alias Nandy yang ditangkap di Kabupaten Maluku Tenggara.

Sementara Yosias, lanjut dia ditangkap tim Kejari Kepulauan Aru di kawasan Gunung Nona Lorong RCTI-SCTV Jalan Pensit RT 4/RW 4 Dusun Naherm Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe (Kota Ambon).

Menurutnya, penangkapan dilakukan setelah mendapatkan informasi keberadaan terpidana sejak minggu lalu, kemudian Kasi Pidsus Sisca Taberima dan Kasi Datun bersama Kasubsi Dik Kejari Dobo diperintahkan Kajari segera melakukan penangkapan.

"Dengan ditangkapnya Yosias, yang selama ini sudah terpantau aparat kejaksaan, maka tiga pelaku dalam perkara korupsi dana PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2011 dan 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,520 miliar, semuanya telah diamankan," ucapnya.

Pada Tahun Anggaran 2011 dan 2012, Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan kucuran dana PNPM Mandiri Perdesaan senilai Rp8 miliar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten.

Anggaran tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk pengadaan berbagai jenis material guna membangun berbagai sarana infrastruktur dasar di 23 desa di 67 kecamatan Aru Utara dan Aru Tengah.

Infrastruktur dasar yang harus dibangun di antaranya pembuatan dermaga untuk tambatan perahu, jalan rabat, serta sejumlah sarana dasar lainnya di desa-desa.

Namun berbagai pekerjaan fisik di lapangan tidak sesuai dengan pencairan anggaran yang dilakukan ketiga terdakwa sehingga terdapat kerugian negara sebesar Rp3 miliar, sesuai hasil audit investigasi BPKP RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Karena sebagian dana PNPM Mandiri Perdesaan ini sengaja disimpan para terdakwa dan menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri.

Read More

Babinsa Nusa Penida Kawal Penyaluran BLT-DD

KABARPROGRESIF.COM: (Klungkung) Babinsa di wilayah Kodim 1610/Klungkung mulai berperan aktif di semua lini masyarakat. Tanpa terkecuali, di bidang kesejahteraan masyarakat.

Adanya penyaluran BLT yang berlangsung di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Babinsa.

Di konfirmasi mengenai hal itu, Dandim Klungkung Letkol Inf Suhendar Suryaningrat menjelaskan, pendampingan yang dilakukan oleh Babinsa itu, bukan hanya memastikan ketepatan penyaluran BLT saja. Namun, selama prosesi penyaluran itu, pihak Babinsa diwajibkan untuk bisa menciptakan protokol kesehatan.

“Protokol kesehatan, harus bisa diterapkan,” ujar Dandim. Selasa, 10 Mei 2022.

Dandim menambahkan, kesejahteraan merupakan salah satu hal yang harus bisa diwujudkan di Kabupaten Klungkung.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari perkembangan pembangunan.

“Itu sudah visi dan misi kami bersama Forkopimda. Kesejahteraan, harus bisa terwujud,” tandasnya.

Read More

RPH Surabaya Tolak Sementara Masuknya Hewan Ternak dari 4 Daerah Suspect PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Surabaya melakukan tindakan pencegahan terhadap masuknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menjangkit hewan ternak. 

Salah satu upaya pencegahan itu dilakukan dengan menolak sementara masuknya hewan ternak dari daerah suspect PMK, yakni Kabupaten Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Mojokerto.

"Prinsipnya RPH Surabaya melakukan tindakan pencegahan terhadap masuknya wabah PMK di lingkungan RPH. Kami menjaga jangan sampai wabah PMK yang dari Sidoarjo, Lamongan, Gresik dan Mojokerto itu ternaknya atau wabahnya masuk ke RPH," Direktur Utama (Dirut), PD RPH Kota Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, Selasa (9/5).

Fajar menjelaskan, bahwa pencegahan pertama yang dilakukan yakni dengan menerapkan skrining ketat pada semua hewan ternak yang masuk RPH. 

Utamanya dari empat kabupaten di Jawa Timur yang suspect ditemukan virus PMK. 

"Kami dengan tegas sementara menolak hewan dari 4 wilayah yang terjangkit dengan PMK tersebut," tegasnya.

Langkah kedua, kata Fajar, yakni dengan melakukan penyemprotan secara rutin biosafety pada semua kandang ternak yang masuk dari kendaraan. 

Sebab menurutnya, penularan virus PMK dapat masuk lewat kendaraan maupun hal yang terkait dengan hewan tersebut.

"Makanya di setiap pintu masuk dan kandang RPH semua dilakukan penyemprotan. Hari ini kita semprot beberapa, karena ketika masuk belum sempat kita disinfektan," ujarnya.

Nah, melalui upaya-upaya tersebut, Fajar memastikan, bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya berusaha keras untuk mencegah penularan PMK sekaligus melindungi para mitra Jagal.

"Kami ingin memastikan RPH Surabaya itu aman dan tidak adanya wabah masuk, dengan upaya preventif dan pencegahan," katanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa PMK telah ditemukan pada hewan ternak di empat kabupaten Jawa Timur. 

Ini berdasarkan laporan hasil lab Pusat Veteriner Farma (PUSVETMA) pada tanggal 5 Mei 2022.

Pasca ditemukannya virus PMK, Fajar menyatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dan melakukan pengetatan masuknya hewan ternak ke lingkungan RPH Surabaya. 

Bahkan, setiap sapi yang masuk RPH pun dilakukan pemeriksaan.

"Untuk malam ini kita akan fokuskan sapi yang masuk mulai pukul 23.00 WIB akan diperiksa oleh dokter soal dokumen SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) dan akan melakukan skrining sebelum sapi diistirahatkan kemudian dipotong," ungkapnya.

Meski virus PMK ditemukan di empat kabupaten Jatim, namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah pasokan daging di RPH Surabaya. Dengan rata-rata yakni, sekitar 150 ekor per harinya.

"Alhamdulilah jumlah potongan masih tidak terpengaruh. Artinya, RPH Surabaya tetap melayani pemotongan dengan baik utk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan daging yg sehat, berkualitas dan terjamin halal," jelas dia.

Sebagai bentuk antisipasi virus PMK, ia juga menyatakan sudah memberikan pemahaman kepada mitra jagal bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah pencegahan dan penanganan. 

Artinya, pemotongan dan operasional RPH harus berjalan. Sehingga masyarakat mendapatkan pasokan daging yang baik dan tidak terpengaruh dengan adanya isu PMK.

"Yang kita antisipasi adalah karena Surabaya ini dekat Sidoarjo, Lamongan Gresik dan Mojokerto, jangan sampai wabah itu masuk lingkungan RPH," pungkasnya. 

Read More

Meski Nol Kasus Hepatitis Akut, DPRD Surabaya Minta Dinkes Tidak Kecolongan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Komisi D DPRD Surabaya meminta Dinas Kesehatan setempat melakukan antisipasi penyebaran hepatitis akut terhadap anak-anak.

Ketua Komisi D Khusnul Khotimah mengatakan seluruh wilayah di Surabaya harus dipetakan segera mengenai penyakit tersebut.

Menurutnya, Dinkes harus punya data area-area yang minim maupun nol jamban hingga permukiman yang letaknya di pinggiran sungai. Pasalnya, kawasan tersebut memiliki tingkat kerawanan penyebaran.

"Pemetaan atau mapping daerah-daerah yang dimungkinkan anak-anak di wilayah tersebut terpapar (hepatitis akut, red)," kata Khusnul usai hearing dengan Dinkes Surabaya di ruang rapat Komisi D, Selasa (10/5).

Kemunculan hepatitis akut, kata dia, harus menjadi alarm darurat bagi Pemkot Surabaya agar memperkuat langkah pencegahan.

Meski begitu, Khusnul mengaku sampai saat ini belum ada temuan pasien anak-anak yang terpapar hepatitis akut misterius itu.

"Tadi sudah disampaikan, saat ini Surabaya nol kasus dan mudah-mudahan tidak ada (anak-anak yang terpapar)," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan dinkes sudah harus mulai melakukan sosialisasi berkala terkait pencegahan penyakit tersebut.

DPRD Surabaya meminta Dinkes setempat melakukan pencegahan dengan serius terkait kemunculan hepatitis akut misterius yang sedang ramai diperbincangkan.

Read More

KPK Pantau Pengisian Pj Kepala Daerah: Rentan Praktik Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KPK turut menyoroti pengisian posisi Penjabat menjelang Pilkada 2024. Tercatat ada setidaknya 272 kepala daerah yang berakhir masa tugasnya pada 2022-2023.

Posisi kepala daerah yang kosong itu nantinya akan diisi Penjabat (Pj) sampai terpilihnya kembali kepala daerah baru dari hasil Pilkada Serentak 2024.

Untuk itu, KPK menyebut memberi perhatian khusus soal penunjukan penjabat yang dipercaya mengisi posisi kepala daerah sementara itu.

"Proses transisi dan pengisian Pj ini penting menjadi perhatian kita bersama. Karena proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. Mirip halnya 'praktik jual-beli jabatan' dalam beberapa perkara yang ditangani KPK," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5).

Mengacu pada data KPK sejak 2004 hingga 2021, tercatat para pelaku korupsi yang berasal dari proses politik cukup mendominasi. 

Di mana 310 orang di antaranya merupakan anggota DPR dan DPRD, 22 orang Gubernur, serta 148 orang Wali Kota dan Bupati.

Biaya yang besar dalam proses politik, menurut Ali, jadi salah satu pemicu utama seseorang melakukan korupsi untuk memperoleh penghasilan tambahan guna menutup besarnya pembiayaan politik tersebut.

Untuk mencegah itu, KPK meluncurkan program yang diharapkan dapat menekan potensi korupsi tersebut. Khususnya dalam urusan penunjukan pejabat sementara dalam masa Pilkada kali ini.

"Oleh karenanya, KPK sangat konsen melakukan pencegahan korupsi pada sektor politik. Salah satunya melalui program Politik Cerdas Berintegritas," ucap Ali.

Melalui program ini, KPK berharap partai politik dapat mengusung pasangan calon mana yang berkualitas dan berintegritas yang mampu memimpin Indonesia.

"Oleh karenanya, program ini akan mendorong para pimpinan dan pengurus partai politik baik di pusat maupun daerah, bisa menjadi benteng bagi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan kerjanya," ungkap Ali.

"Sehingga Penjabat (Pj) maupun kepala daerah yang terpilih nantinya memiliki Integritas yang mumpuni untuk menduduki suatu jabatan dengan amanah demi mensejahterakan masyarakatnya," kata Ali.

Read More

Kejari Bungo Tahan Tersangka Penggelapan Pajak Pada KUD Desa Jitu Mekar Jaya Bungo

KABARPROGRESIF.COM: (Bungo) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bungo resmi menahan Tersangka Ahmad Safii dalam kasus tindak pidana perpajakan. Itu setelah Tim Penyidik menyerahkan yang bersangkutan beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Bungo.

Informasi dihimpun dari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Lexy Fatharani mengatakan bahwa, pada Selasa 10 Mei 2022, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

"Dari Penyidik PPNS Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jambi dan Sumatera Barat terhadap Tersangka atas nama Ahmad Safii Bin Muhadi selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dalam perkara tindak pidana perpajakan," katanya.

Diceritakan Lexy, kronologis perkara ini yang dibacakan langsung Kajari Bungo Sapta Putra, berawal dari Tersangka Ahmad Safii selaku Bendahara Koperasi Unit Desa Jitu Mekar Jaya yang merupakan koperasi yang bergerak di bidang pertanian memiliki usaha pokok berupa kegiatan pengumpulan atau perantara sawit hasil panen dari perkebunan kelompok tani yang akan diserahkan kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Sari Aditya Lokal (PT.SAL).

"Melaksanakan usaha simpan pinjam kepada para anggotanya. Dimana Tersangka membuat faktur pajak dan SPT pembayaran PPn kepada pihak KPP Pratama Kabupaten Bungo pada Masa Pajak Oktober, Desember tahun 2017 dan Maret, April, Agustus, Oktober tahun 2018 tidak benar sehingga terdapat kerugian pendapatan negara sebesar kurang lebih Rp. 812.507.582 juta," terangnya.

Bahwa perbuatan Tersangka diancam hukuman maksimal pidana penjara 6 tahun sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

"Dalam tahap dua ini penyidik juga melimpahkan barang bukti berupa 231 dokumen yang berkaitan dengan perkara ini berupa Faktur pajak, Surat Tagihan pajak, formulir setoran rekening, Berita Acara Rapat Anggota, AD-ART KUD Jitu Mekar Jaya, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Print out lembar pertama SPT PPN. Selanjutnya Kajari Bungo Sapta Putra telah menunjuk 8 JPU untuk menyidangkan perkara ini," tutupnya.

Read More

Jenderal Dudung Terima Kunjungan Panglima AD Singapura, Bahas Kerja Sama Militer

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menerima kunjungan kehormatan Panglima AD Singapura Brigadir Jenderal David Neo di Mabes AD, Jakarta. Selasa, (10/5).

Kunjungan kehormatan ini diawali dengan jajar kehormatan dan upacara penghormatan militer kepada Panglima AD Singapura.

Dalam sambutannya, Dudung mengatakan TNI AD menyadari pentingnya kerja sama bilateral dan multilateral dalam menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sangat kompleks dan multidimensional.

Termasuk adanya ancaman bencana alam, bencana non-alam seperti Covid-19, serta ancaman kejahatan lintas negara seperti terorisme, radikalisme dan permasalahan kemanusiaan lainnya.

“Untuk itu, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Panglima Angkatan Darat Singapura atas kerja sama yang telah terjalin erat antara TNI AD dan Angkatan Darat Singapura, serta berharap kerja sama ini dapat terus dipelihara dan ditingkatkan, guna memberikan kontribusi positif kepada negara masing-masing untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan dan menjaga stabilitas kawasan,” kata Dudung.

“TNI AD juga mendukung peningkatan kerja sama antara TNI AD dan AD Singapura dalam rangka peningkatan penguasaan teknologi dan industri militer guna terwujudnya kemandirian nasional dalam penyediaan Alutsista,” lanjut dia.

Dudung menjelaskan, TNI AD terus berupaya hadir bersama komponen bangsa lain untuk membantu pemerintah dan mengatasi kesulitan rakyat.

Misalnya, melalui program kegiatan TNI Manunggal Air untuk mengatasi kekeringan dan kebutuhan air bersih, penanganan Covid-19, pencegahan paham radikalisme dan lainnya.

“Untuk itu, TNI AD juga terbuka apabila AD Singapura ingin berkontribusi dalam menyukseskan program tersebut,” ucap Dudung.

Sementara Panglima AD Singapura menyambut baik upaya dalam memelihara dan mengembangkan kerja sama antara Angkatan Darat ini.

Sebab di masa depan, ancaman dan gangguan terhadap negara akan semakin kompleks.

“Dengan adanya kerja sama yang kuat dan erat antara kedua Angkatan Darat, maka kita dapat menghadapi segala ancaman dengan baik sehingga kedua negara dapat menjamin keamanan, kemakmuran serta perkembangan baik di wilayah masing-masing maupun kawasan,” kata David Neo.

Read More

3 Produsen Besar Minyak Goreng Siap Kerja Sama dengan Bulog

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut sudah ada tiga produsen minyak goreng yang bersedia mendistribusikan pasokannya kepada Bulog.

Meksipun demikian, Budi Waseso masih merahasiakan ketiga produsen minyak goreng yang akan bekerja sama dengan Bulog.

"Produsen minyak goreng bersedia menyediakan pasokan dikarenakan tidak bisa menjual produknya keluar negeri lantaran kebijakan pelarangan ekspor oleh pemerintah," ujar Budi Waseso, Selasa (10/5).

Selain itu, Bulog sudah menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia dan perusahaan logistik swasta PT BGR Logistik Indonesia untuk mendistribusikan minyak goreng ke masyarakat.

Adapun harga yang akan didistribusikan Perum Bulog dari produsen langsung ke pasar sebesar Rp 14 ribu per liter.

Hal itu sebagai upaya pemerintah memastikan ketersediaan minyak goreng murah.

Budi Waseso menjelaskan dengan ditugaskannya Bulog untuk mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat diharapkan tidak ada kebocoran pasokan minyak goreng pada proses pendistribusian.

"Bulog juga ditugaskan mendistribusikan minyak goreng khusus untuk bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat, PKH Kementerian Sosial, dan juga pendistribusian kepada UMKM," ucapnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut sudah ada tiga produsen minyak goreng yang bersedia mendistribusikan pasokannya kepada Bulog.

Read More