Besok, Panglima TNI Andika Perkasa Kunker ke Sulteng

KABARPROGRESIF.COM: (Poso) Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa akan melakukan kunjungan kerja di wilayah Sulteng, Kamis (12/5) besok. 

Andika juga dijadwalkan akan mengecek perkembangan perburuan sisa DPO Teroris Poso.

Danrem 132/Tadulako, Brigjen Toto Nurwanto mengatakan, sudah melakukan analisa dan evaluasi (Anev) terkait kedatangan Jenderal Andika di Poso. 

Panglima akan berkunjung ke Poso di hari kedua yakni, Jumat (13/5).

Kepolda Sulteng, Irjen Pol Drs Rudy Sufahriadi menambahkan, agar Kapolres Poso dan Parimo untuk memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas agar potensi masyarakat yang ada, bisa turut berpartisipasi.

“Terkait rencana kunjungan kerja Panglima TNI di Poskotis Operasi Madago Raya Tokorondo Poso, persiapkan dengan sebaik-baiknya,” pesan PJKO Madago Raya itu kepada seluruh Kasatgas.

“Panglima TNI akan mengunjungi Sulawesi Tengah pada tanggal 12-13 Mei 2022 mendatang,” kata Kapolda.

Selain untuk mengunjungi dan bertatap muka dengan jajaran Forkopimda Sulteng, secara khusus Panglima TNI juga akan mengunjungi Korem 132/Tadulako, Polda Sulteng dan Poskotis Operasi Madago Raya, di Tokorondo, Kabupaten Poso.

Dalam Anev itu juga, Kapolda Sulteng memotivasi anggota yang ada di lapangan untuk mencari dan menangkap dua orang sisa DPO teroris MIT Poso. *

Read More

Jokowi ke AS, Tugas Presiden Sementara Dipegang Ma'ruf Amin

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2022 tentang penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas presiden. 

Nantinya, tugas Presiden Jokowi akan digantikan sementara oleh KH Ma'ruf Amin.

"Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selama presiden melaksanakan kunjungan kerja dan atau kenegaraan ke Amerika Serikat pada tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2022 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di Tanah Air," seperti dikutip Keppres tersebut, Rabu (11/5/2022).

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut.

"Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru Maka wakil presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan presiden," bunyi Keppres tersebut.

Nantinya, setelah Presiden Jokowi kembali ke Tanah Air, maka penugasan berakhir dan wakil presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada presiden. 

Keputusan Presiden ini ditandatangani oleh Jokowi dan mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2002.

Read More

Kejari Aceh Singkil Tahan Rekanan Pengadaan Kapal Singkil 3

KABARPROGRESIF.COM: (Singkil) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil, tetapkan pria berinisial T (41) sebagai tersangka korupsi pengadaan kapal penumpang Singkil 3, Rabu (11/5/2022).

Selain ditetapkan sebagai tersangka, T yang merupakan penduduk Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, ditahan selama 20 hari ke depan.

Penahanannya itu dititipkan di Rumah Tahanan Cabang Singkil.

"Penetapan tersangka inisial T sebagai penyedia jasa/rekanan atas dugaan tindak pidana korupsi kapal penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2018.

Hari ini juga kami lakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Singkil, Muhammad Husaini.

Kajari menegaskan dalam perkara tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Pihaknya terus bekerja untuk menuntaskannya.

"Untuk pengembangan penanganan perkara ini kami akan tuntaskan dan tidak melakukan tebang pilih.

Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada tersangka lain," kata Kajari didampingi Kasi Intel Kejari Aceh Singkil Budi Febriandi dan Kasi Pidsus Syahroni Rambe.

Kajari mengatakan tersangka T diduga melanggar pasal primair 2 Jo pasal 18 dengan subsider pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengang Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Pengadaan kapal penumpang yang lebih populer dengan sebutan kapal Singkil 3 tahun anggaran 2018 di Dinas Perhubungan Aceh Singkil bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi dengan pagu anggaran sekitar Rp 1,1 miliar.

Berdasarkan hasil audit BPKP Banda Aceh terjadi kerugian keuangan pengadaan kapal Singkil 3 sebesar Rp 354.767.413.

Kejari Aceh Singkil, mulai meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Kapal Singkil 3 ke tahap penyidikan sejak Juli 2021.

Peningkatan status penanganan perkara tersebut lantaran ditemukan peristiwa pidana. Hingga memasuki babak baru dengan menetapkan tersangka pada 11 Mei 2022 ini.

Kajari memastikan penanganan dugaan korupsi Kapal Singkil 3 dilakukan penuh kehati-hatian.

Sementara itu kapal Singkil 3 sejak awal jarang terlihat beroperasi. Malah sejak kehadirannya muncul persoalan.

Antara lain tutup mesinnya tidak lama sampai di Singkil, hilang. Walau sudah dicari dengan turun ke sungai tidak ditemukan.

Mulanya kapal Singkil 3 ditambatkan di sungai belakang permukiman penduduk Singkil.

Belakangan ketika Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, sita kapal Singkil 3 pada 20 September 2021 ditambatkan di sungai dekat permukiman penduduk Gosong Telaga, Singkil Utara.

Penyitaan tersebut dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal Singkil 3.

Read More

Pemkot Surabaya Buka Kejuaraan Futsal Perebutkan Piala Wali Kota, Atlet Terbaik akan Ikuti Diklat Satu Tahun Penuh

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya menggelar Kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota di GOR Indoor Gelora Bung Tomo, Rabu (11/5).

Kegiatan ini sekaligus menjadi salah satu rangkaian dalam memperingati Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729.

Karena itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi membuka Kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota. 

Bahkan, Wali Kota Eri Cahyadi yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan dan Ketua Umum Koni Kota Surabaya Hoslih Abdullah membuka pertandingan dengan melakukan kick off atau menendang bola pertama.

"Saya berharap para atlet yang ikut pertandingan memperebutkan Piala Wali Kota bisa menunjukkan rasa sportifitas. Jangan sampai ada sebuah persaingan untuk menjatuhkan lawan. Harus kita ingat bahwa yang kita hadapi adalah saudara kita sendiri," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Selain itu, untuk mencetak atlet terbaik dari Kota Pahlawan, pemkot akan memberikan pelatihan dan diklat olahraga futsal kepada Tim atau Klub terbaik yang menjadi finalis Kejuaraan Futsal Tahun 2022. 

Atlet tersebut akan dipilih berdasarkan tingkat sportifitas dan skil yang mumpuni.

"Kita akan dipilih pemain yang terbaik, karena saya berharap kegiatan ini bisa memunculkan talenta hebat untuk membawa nama Kota Surabaya menjadi kota olahraga," ungkap dia.

Untuk menambah semangat dan percaya diri setiap pemain dalam Kejuaraan Futsal, Wali Kota Eri Cahyadi mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan HJKS ke-729. 

Salah satunya adalah menonton pertandingan Kejuaran Futsal di GOR Indoor Gelora Bung Tomo.

"Ketika ada suporter maka semakin bersemangat dan semakin terlihat rasa kebersamaannya," kata dia.

Menurut dia, dengan adanya para remaja yang ikut menjadi bagian dalam perayaan memperingati HJKS ke-729, mampu mengantisipasi tindakan gejolak sosial yang bisa menyebabkan terjadinya tawuran.

"Ayo warga Surabaya kita berikan semangat untuk para atlet muda kita. Untuk para atlet selamat berjuang, wujudkan dedikasi dan kemampuan terbaik untuk menjadi juara dan menjadi atlet terbaik dengan jiwa sportifitas yang tinggi," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata (DKKORP) Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan pada Kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota antar Klub U-19 mulai 11-15 Mei 2022 yang digelar di Indoor Gelora Bung Tomo.

"Acara yang digelar pemkot bersama Asosiasi Futsal Kota Surabaya dan KONI Surabaya ini diikuti oleh 32 tim futsal putera se-Surabaya. Masyarakat bisa menonton secara langsung kegiatan ini secara gratis, namun tetap harus menjaga prokes," kata Wiwiek sapaan lekatnya.

Usai kejuaraan Futsal memperebutkan Piala Wali Kota, Disbudporapar berencana akan melakukan seleksi 32 Klub Futsal untuk masuk menjadi tim khusus atau tim inti Futsal Kota Surabaya. 

Serta akan diberikan diklat khusus untuk olahraga futsal. 

“Selain diklat sepak bola, maka kami akan membuat diklat untuk olahraga futsal untuk memperkuat skil dari para atlet,” jelas dia.

Wiwiek menambahkan, masyarakat Kota Surabaya bisa ikut berpartisipasi untuk menyaksikan seluruh kegiatan dalam rangkaian peringatan HJKS ke-729. Sebab, akan banyak kegiatan dan festival menarik yang dimulai sejak 1 Mei 2022 dan akan berakhir pada 5 Juni 2022.

“Mulai Surabaya Shopping Festival, kejuaraan olahraga memperebutkan Piala Wali Kota, parade budaya, pawai bunga, Fashion Carnaval, dan UMKM. Masyarakat jangan sampai ketinggalan dan tetap menerapkan prokes selama kegiatan berlangsung,” pungkasnya. 

Read More

Peduli Kesehatan Masyarakat, Tim Medis Satgas Yonif MR 412/Kostrad Turun Tangan

KABARPROGRESIF.COM: (Lanny Jaya) Kepedulian terus diberikan oleh Satgas Pamtas Yonif MR 412/Kostrad terhadap masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Kepedulian itu, kali ini diberikan oleh pihak Satgas dengan mengecek kondisi kesehatan warga yang ada di Distrik Malagayneri, Kabupaten Lanny Jaya, Papua pada Rabu, 11 Mei 2022.

Tak tanggung-tanggung, dalam upaya itu pihak Satgas menerjunkan tim medis. Pengecekan kesehatan itu, diberikan secara gratis.

“Pelayanan kesehatan ini, wujud kepedulian Satgas pada warga yang ada di pedalaman. Kami juga memberikan obat-obatan pada masyarakat,” ujar Dansatgas, Letkol Inf Moch Renaldy.

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh personelnya kali ini, kata Dansatgas, diharapkan bisa memperkuat Kemanunggalan antara TNI dan rakyat yang selama ini sudah terwujud dengan baik. 

“Khususnya antara masyarakat dengan Satgas 412. Kita disini, sudah seperti keluarga sendiri,” paparnya.

Alhasil, adanya pengobatan gratis itupun mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Miskin Kogoya (41). 

Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Satgas tersebut, sangat berarti bagi masyarakat.

“Kami tidak perlu jauh-jauh lagi untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Kehadiran Satgas, sangat meringankan beban kami,” ucapnya.

Read More

Buron Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Ditangkap

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Syahrani Adrian, buronan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ditangkap. Syahrani masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 2019.

"Selasa 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Negeri Dumai berhasil mengamankan terpidana Syahrani Adrian," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Mei 2022.

Ketut mengatakan Syahrani sudah menjadi terpidana. Dia ditangkap untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 711 K/Pid/2018 tanggal 04 September 2018 yang menyatakan terpidana Syahrani Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Syahrani diduga melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dia diringkus di rumahnya yang beralamat di Jalan Pangkalan Sena Nomor 12 RT 003 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai Provinsi Riau.

"Karena ketika dipanggil untuk dieksekusi menjalani putusan, terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan oleh karenanya terpidana masuk dalam DPO, " ungkap Ketut.

Tim Tabur Kejaksaan Negeri Dumai melakukan pemantauan dan memastikan keberadaan Syahrani. Tim mendatangi rumah terpidana dan langsung mengamankan.

Setelah dilakukan pengamanan, terpidana dibawa menuju Klinik Citra Medika Dumai untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan serta swab antigen. Terpidana dinyatakan sehat dan negatif covid-19.

Selanjutnya, Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Dumai melakukan eksekusi terhadap terpidana dengan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Dumai. 

Kejagung meminta jajarannya untuk memonitor dan menangkap buronan yang masih berkeliaran untuk dilakukan eksekusi guna kepastian hukum.

"Kejaksaan mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan, " tutur Ketut.

Read More

Lima Kapolsek di Pekalongan Berganti

KABARPROGRESIF.COM: (Pekalongan) Polres Pekalongan menggelar upacara serah terima jabatan lima kapolsek sekaligus. 

Yakni, Kapolsek Wonopringgo, Kapolsek Sragi, Kapolsek Kesesi, Kapolsek Talun, dan Kapolsek Kandangserang, Selasa (10/5/2022).

Sertijab berlangsung di Aula Mapolres Pekalongan. Sertijab dipimpin oleh Kapolres Pekalongan AKBP Arief Fajar Satria, dengan diikuti pejabat utama (PJU) Polres, para perwira, Kapolsek jajaran dan anggota.

Dalam sertijab tersebut, jabatan Kapolsek Wonopringgo yang sebelumnya dijabat Iptu Akhmat Fauzi, diganti AKP Mustadi; Kapolsek Sragi AKP Iman Santoso digantikan oleh AKP M Farid Amirullah, dan Kapolsek Kesesi dari AKP M Farid Amirullah digantikan oleh Iptu Suradi.

Sedangkan Kapolsek Talun yang sebelumnya dijabat Iptu Suradi digantikan oleh Iptu Adhi Agung Prabowo. 

Sementara untuk Kapolsek Kandangserang yang sebelumnya dijabat Iptu Turkhan, digantikan oleh Iptu Dul Salim.

AKBP Arief dalam sambutannya mengatakan, mutasi jabatan dalam sebuah organisasi merupakan hal yang biasa. Yang bertujuan menjaga dinamika operasional dan penyegaran manajerial organisasi dalam melaksanakan misi untuk tercapainya visi yang telah ditetapkan. 

Selain itu dalam menghadapi tantangan tugas Polri ke depan, perlu adanya penyegaran anggota, sehingga nantinya seluruh anggota siap menghadapi tantang-tantangan tersebut.

“Selain untuk penyegaran di tubuh kesatuan, mutasi anggota ini merupakan bagian mekanisme pembinaan karir juga sebagai upaya peningkatan kinerja Polri dalam memberikan layanan publik yang prima, melindungi dan mengayomi masyarakat serta penegakan hukum,” tegasnya.

Kapolres Pekalongan juga mengimbau kepada pejabat baru untuk melaksanakan tugas barunya sesuai dengan amanat. 

Diminta segera menyesuaikan diri dengan anggota baru dan lingkungan agar dapat bekerja dengan baik.

“Untuk para Kapolsek yang sudah melaksanakan sertijab segera menyesuaikan dengan lingkungannya, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kembangkan terus inovasi untuk menciptakan situasi Polres Pekalongan agar tetap kondusif,” kata AKBP Arief.

Lebih lanjut, Kapolres meminta untuk segera menjalin silaturahmi dengan muspika sehingga terjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik. 

“Upayakan terus untuk menyelenggarakan koordinasi yang harmonis lintas sektoral demi terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai tuntutan dan harapan masyarakat,” ujarnya.

AKBP Arief berpesan untuk menjadikan upacara ini sebagai momentum untuk memacu dan meningkatkan kembali semangat dan disiplin kerja dalam setiap pelaksanaan tugas. 

Read More

Pelayanan Perekaman KTP-el Pemkot Surabaya Jemput Bola Datangi Warga

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mengerahkan 4 armada kendaraan roda tiga untuk menjangkau perekaman KTP elektronik (KTP-el) di perkampungan. 

Pelayanan yang diberi nama Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Jebol Anduk) ini melayani di enam tempat berbeda yang dimulai dari tanggal 11 - 13 Mei 2022 mendatang.

Di hari pertama, pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Jebol Anduk dibuka di Balai RW 06 Jalan Bulaksari No 26, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir dan Kantor Kelurahan Kapas Madya Baru, Jalan Kapas Madya II No 54, Surabaya. 

Sesuai jadwal, perekaman KTP-el Jebol Anduk ini dimulai dari pukul 08.00 WIB - 14.00 WIB.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Agus Imam Sonhaji mengatakan, armada roda tiga Jebol Anduk ini digunakan untuk melayani penduduk Kota Surabaya yang akan melakukan perekaman KTP-el. 

Agus menjelaskan, satu armada Jebol Anduk ini bisa melakukan perekaman 50 KTP-el sekaligus dalam sehari di setiap lokasi.

“Jadi layanan ini hanya untuk perekaman KTP-el saja, untuk pengajuan cetak ulang cukup dari rumah melalui online atau di kelurahan,” kata Agus, Rabu (11/5).

Armada roda tiga Jebol Anduk ini juga dilengkapi peralatan seperti kamera, perekaman sidik jari, iris mata, dan perangkat perekaman KTP-el lainnya. 

Dalam proses perekaman KTP-el tersebut, Dispendukcapil berkolaborasi dengan petugas di kelurahan dan kecamatan untuk sosialisasi ke masyarakat dan mengumpulkan data penduduk yang belum melakukan perekaman. 

“Sesuai arahan dari Pak Wali, dalam melayani masyarakat kita harus berkolaborasi, dengan cara meminta data penduduk dari kelurahan dan kecamatan. Setelah ada data penduduk yang belum melakukan perekaman, kemudian kita datangi ke balai RW atau kelurahan, biar semakin dekat dengan warga,” jelas Agus. 

Pelayanan Jebol Anduk ini akan dilakukan secara berkelanjutan setelah jadwal tanggal 11 - 13 Mei 2022 telah dilakukan secara keseluruhan. Ketika ada kelurahan atau kecamatan yang mengajukan lagi data warganya yang belum melakukan perekaman KTP-el, maka akan didatangi tim Jebol Anduk Dispendukcapil Surabaya. 

“Dengan layanan Jebol Anduk, tidak ada lagi warga yang beralasan atau mengeluh karena jarak yang jauh untuk melakukan perekaman KTP-el. Oleh sebab itu, kita mencoba melakukan pendekatan dengan layanan inovasi ini, agar warga Surabaya bisa terekam data kependudukannya secara keseluruhan,” paparnya. 

Agus menyampaikan, sebelum datang ke pelayanan Jebol Anduk untuk melakukan perekaman KTP-el untuk menyiapkan berkas berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Surabaya. 

Setelah dilakukan perekaman KTP-el, nantinya data itu akan dikirim ke pemerintah pusat untuk dicocokkan dengan data induk kependudukan nasional, untuk mencegah terjadinya pemalsuan atau penggandaan identitas seseorang. 

Oleh karena itu, Agus menekankan, setelah perekaman data, KTP-el tidak bisa langsung tercetak dalam bentuk fisik sebelum data yang dikirim oleh Dispendukcapil Kota Surabaya ke Pemerintah Pusat dinyatakan valid. 

“Karena kan sidik jari, iris mata itu dicocokkan dulu di Pemerintah Pusat, sehingga dengan cara ini orang akan sulit mempunyai identitas ganda. Jadi nggak bisa direkam terus dicetak, itu nggak bisa. Data dari pusat harus terkonfirmasi tunggal, setelah itu dicetak KTP-el yang bersangkutan,” imbuhnya. 

Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Kapas Madya Baru, Yuli mengatakan pelayanan ini sangat membantu dan memudahkan dirinya melakukan perekaman KTP-el. 

Selain dekat, ia tidak perlu lagi pergi ke kelurahan atau kecamatan untuk melakukan perekaman. 

“Alhamdulillah, dengan pelayanan perekaman KTP-el jemput bola seperti ini lebih memudahkan, jadi saya nggak perlu bolak-balik ke kelurahan atau kecamatan,” pungkas Yuli. 

Selain di Balai RW 06 Jalan Bulaksari No 26, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir dan Kantor Kelurahan Kapas Madya Baru, Jalan Kapas Madya II No 54, Surabaya. 

Pada tanggal berikutnya 12 Mei 2022, Dispendukcapil Surabaya mengerahkan armada Jebol Anduk ke Balai RW 10 Jalan Ngagel Dadi I No 31A, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokusumo dan Balai RW 09 Jalan Tanah Merah Utara 2/10, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. 

Di tanggal 13 Mei 2022, armada Jebol Anduk akan dikerahkan ke Pendopo Kelurahan Putat Jaya, Jalan Raya Dukuh Kupang No. 5, Kecamatan Sawahan dan di Balai RW 03 di Jalan Sedayu No 23, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Read More

Kejagung akan tetapkan tersangka korupsi di Krakatau Steel

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) telah menemukan titik cerah dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada 2011. 

Titik cerah tersebut merujuk pada nominasi sejumlah nama yang akan ditetapkan menjadi tersangka.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Supardi mengatakan, penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat. 

Penyidik akan melakukan gelar perkara atau ekspose terlebih dahulu untuk melihat sejumlah nama yang akan memakai rompi merah muda.

“Siapa tersangkanya nantilah enggak akan lama lagi itu. Segera kita ekspose nanti, perkara ini sudah mendekati, kita masih atur waktu,” kata Supardi, Rabu (11/5).

Penyidik dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih berkoordinasi untuk menetapkan angka kerugian yang diakibatkan perkara tersebut. 

Lantaran, hingga saat ini, angka pasti dalam kerugian tersebut belum juga muncul ke permukaan.

Tidak berhenti, Supardi memastikan, penyidik dan sejumlah ahli juga menjalin koordinasi untuk melihat lebih terang kronologi kasus ini. 

Akibat yang ditimbulkan dan penyebab lainnya akan dipaparkan lebih jelas ke penyidik dari para ahli dalam gelar perkara yang akan dilakukan bersama.

“Yang jelas gambaran kita mau melakukan ekspose bersama ahli yang kita kirim ke sana, mau ekspose bareng, hasil yang diperoleh mau dipaparkan dulu ke kita,” ujar Supardi.

Sebelumnya penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang. Keempat orang yang diperiksa semua berasal dari tubuh Krakatau Steel itu sendiri.

Keempat orang tersebut ialah Ogi Rulino selaku Direktur Logistik & Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel, Agus M Satriyo selaku Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) & Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel, Imam Purwanto, dan Widodo Setiadarmaji selaku Direktur Teknologi dan Pengembangan Usaha PT Krakatau Steel (persero) Tbk,

“(Mereka) diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada 2011,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan resminya, Selasa (10/5).

Kasus ini bermula dari Krakatau Steel yang melakukan lelang pengadaan pembangunan pabrik pada 31 Maret 2021. 

Tender lantas dimenangkan Konsorsium MCC Ceri dan PT Krakatau Engineering.

Pendanaan pembangunan pabrik BFC awalnya dibiayai export credit agency (ECA) dari China. Namun, ECA dalam pelaksanaannya tak menyetujui pembiayaan proyek itu karena kinerja keuangan Krakatau Steel, yang dinilai dengan metode pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi alias earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), tak memenuhi syarat.

"Selanjutnya, pihak PT KS mengajukan pinjaman ke sindikasi Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), Mandiri, BNI (Bank Negara Indonesia), OCBC, ICBC, CIMB Bank, dan LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)," ucap Ketut.

Nilai kontrak pembangunan ini sekitar Rp6,9 triliun. Sementara, uang yang dibayarkan senilai Rp5,3 triliun dengan perincian dari bank luar negeri senilai Rp3,5 triliun dan bank dalam negeri Rp1,8 triliun.

Pada 19 Desember 2019, proses pembangunan dihentikan. Alasannya, berdasarkan hasil uji coba operasi, biaya produksi lebih besar dibandingkan harga baja di pasar. 

Pekerjaan juga belum diserahterimakan dengan kondisi tak dapat beroperasi lagi atau mangkrak.

Padahal, Krakatau Steel membangun pabrik BFC dengan tujuan meningkatkan produksi baja nasional. 

Proyek itu dimulai dari 2011-2015 dan dilakukan beberapa kali addendum hingga 2019.

Read More

Usai Diperiksa KPK, Politisi Demokrat Ngetweet Soal Monster Menyeramkan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Politisi Partai Demokrat, Andi Arief diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/5/2022). 

Ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka.

Berkomentar soal itu, Andi Arief mengatakan, KPK bukan monster menyeramkan yang perlu ditakuti bagi siapa pun selama tidak terlibat tindak pidana. 

Oleh sebab itu ia bersedia hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus tersebut.

“Bagi yang tidak terlibat tindak pidana, KPK bukanlah monster yang menyeramkan,” tulis Andi di akun Twitter pribadinya @Andiarief__, Rabu (11/5/2022).

Ia menuturkan, kedatangannya ke KPK semata untuk membantu penegakan hukum yang tengah dilakukan lembaga antirasuah itu.

“Kita bisa membantu membuat terang sebuah kasus yang berjalan. Sepanjang tidak ada politisasi. Kasus AGM Bupati PPU segera dilimpahkan, saya hadir kemarin mudah-mudahan bisa membantu KPK menyelesaikan kasus ini,” ungkapnya.

Di samping itu, Hingga kini KPK telah menetapkan enam tersangka atas dugaan kasus korupsi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur dengan tersangka Bupati (nonaktif) Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

Kelima tersangka selaku penerima suap ialah Abdul Gafur Mas'ud, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU Jusman (JM), dan Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta selaku Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan.

Read More

Persiapan Latihan Gladi Tugas Tempur Tingkat III, Satkor Koarmada II Gelar TFG

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Sebagai upaya mempersiapkan secara maksimal Latihan Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat III (L3) semester I Satuan Kapal Eskorta (Satkor) Koarmada II telah memasuki tahap Tactical Floor Game (TFG) yang secara langsung dipimpin oleh  Komandan Satuan Kapal Eskorta (Dansatkor) Koarmada II, Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, yang digelar di Ruang TFG Satkor Koarmada II. Rabu (11/5/2022).

TFG Glagaspur diikuti 36 prajurit dari KRI Abdul Halim Perdanakusuma (KRI AHP)-355, KRI Fatahillah (KRI FTH)-361, KRI Hasan Basri (HBS)-382 dan KRI Pulau Rengat (PRE)-711 meliputi Komandan, Kadepops, Kadiv Navigasi, Kadiv Komununikasi, Kadiv Senjata Atas Air, Bintara Navigasi, Bintara Komunikasi, Bintara Utama, dan Kabag Senjata Atas Air.

Para peserta TFG akan mempersiapkan sejumlah taktik dan strategi  untuk  menghadapi Latihan Glagaspur Tingkat III (L3), yang akan berlangsung dari tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) Laut Jawa dan Pulau Gundul dengan materi Latihan Ranjau (MFT), Latihan Anti Udara (ADEX), Latihan Pek, Latihan Kom (Flaghoist), Latihan Penembakan (Gunnex), Latihan Anti Udara (Aarofex), Latihan Navigasi (Manex Non Man), Latihan Kom (Pubex) dan Latihan Navigasi (Rasap).

Komandan Satkor menjelaskan ”Dari materi-materi yang dilatihkan melalui TFG ini diharapkan setiap Prajurit di jajaran unsur Satkor dapat menggunakannya dalam kedinasan. Baik itu untuk sarana latihan sebagai pembinaan personil, ataupun untuk diaplikasikan dalam tugas operasi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kapal Eskorta Koarmada II, ” jelas Dansatkor.

“Hal ini menindaklanjuti arahan Pangkoarmada II Laksda TNI Iwan Isnurwanto, agar para Komandan Satuan meningkatkan kualitas dan kuantitas latihan sebagai salah satu implementasi dari program prioritas Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, dibidang pengembangan SDM yang professional dan material yang Ready Force serta meningkatan kemampuan TNI AL dalam menghadapi segala ancaman.”Pungkasnya. (Dispen Koarmada II)

Read More

Kejaksaan Dalami Kasus Dugaan Korupsi di Lembaga Pendidikan Kota Malang

KABARPROGRESIF.COM: (Malang) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang membeberkan update perkembangan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dugaan kasus korupsi yang diduga terjadi di lembaga pendidikan di wilayah Kota Malang.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Malang, Dino Kriesmiardi, SH, MH, saat menemui awak media terkait pulbaket tersebut.

“Ada salah satu lembaga pendidikan di Kota Malang, yang saat ini kami lakukan pulbaket. Tahapannya telah dinaikkan ke penyelidikan. Dan sudah ada 8 orang yang telah dimintai keterangan,” ungkap Dino, Selasa (10/05/2022).

Dalam update tersebut, Dino mengungkap jenis lembaga pendidikan yang diduga melakukan korupsi dan pungutan liar (pungli).

“Lembaga pendidikan tersebut adalah salah satu Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang,” bebernya.

Dirinya menjelaskan, saat ini tim Pidsus Kejari Kota Malang masih terus melakukan pulbaket terhadap lembaga pendidikan tersebut.

“Tim masih merumuskan perbuatan melawan hukum dan taksiran nilai kerugian keuangan negara yang kemungkinan terjadi,” terangnya.

Disinggung lebih lanjut dan detail terkait hal tersebut, Dino Kriesmiardi hanya menjawab secara singkat.

“Saat ini masih proses. Apabila ada perkembangan lebih lanjut, pasti akan kita sampaikan ke rekan -rekan media,” pungkasnya. 

Read More