Menko Polhukam Ingatkan KPU Hati-hati karena Rentan Digugat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan komisioner dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar berhati-hati saat bertugas karena lembaga itu rentan digugat peserta pemilu.

"Saya katakan kepada (komisioner) KPU hati-hati, apa pun yang anda lakukan pasti ada yang menggugat. Saya katakan KPU harus firm (tegas, red.) dan bekerja dengan tanggung jawab," kata Mahfud usai menerima kunjungan ketua dan komisioner KPU, Rabu, 11 Mei.

Menko Polhukam juga menegaskan pemerintah siap mendukung seluruh kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk di antaranya yang terkait peraturan dan dana.

"Kalau perlu fasilitas-fasilitas administrasi termasuk aturan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah, nanti kita perlancar semuanya itu," kata Mahfud sebagaimana disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud menyampaikan tahapan Pemilu 2024 mulai pada 14 Juni 2022.

"Dari pertemuan tadi ada beberapa hal yang dipastikan. Pertama, tahapan pemilu akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni (2022) nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi, kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi 14 Juni itu sebentar lagi, satu bulan lagi kira-kira akan dimulai," tutur Mahfud.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya menemui Mahfud untuk berkonsultasi dan bersilaturahmi.

Menko Polhukam, menurut Ketua KPU, membawahi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kami silaturahim ke sejumlah menteri yang berkaitan dengan Pemilu yang di bawah koordinasi beliau (Menko Polhukam, red.) dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada KPU khususnya kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 supaya Pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu, kemudian berjalan secara demokratis dan integritas," ujar Hasyim.

Ketua KPU dalam pertemuannya dengan Mahfud juga melaporkan persiapan dan sejumlah langkah antisipasi pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Read More

Pemkot Mojokerto Pastikan Hewan Ternak Aman Dikonsumsi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, memastikan jika hewan ternak di sana aman dan layak untuk dikonsumsi menyusul adanya kabupaten di Jatim yang terkena wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak.

"Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan di lapangan, data terakhir hingga tiga hari kemarin, menunjukkan hewan ternak di pasar hewan kita aman. Tidak ada hewan yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit PMK ini," ujar Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam keterangan pers di Mojokerto, Rabu (11/5/2022).

Ia mengatakan, mengingat persebaran virus penyakit ini bisa terjadi lewat udara (airborne) maka pemantauan terhadap lalu lintas sapi, kambing, kerbau, atau hewan ternak lain yang masuk ke Kota Mojokerto menjadi kunci. 

"Selain hewan ternak yang diperdagangkan di pasar hewan, pemeriksaan juga dilakukan di rumah potong hewan (RPH)," katanya.

Pihaknya juga memperketat pemeriksaan sapi-sapi yang masuk ke RPH karena sebelum dipotong harus ada pemeriksaan dengan detail oleh dokter hewan yang memang sudah ditugaskan di setiap RPH di Kota Mojokerto.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto Happy Dwi Prasetiawan mengatakan, sebelum dipotong, ternak wajib untuk diperiksa dulu oleh dokter hewan. 

"Kalau sehat, boleh disembelih. Tapi, jika ada gejala, maka sapi akan di karantina dulu. Jangan sampai ada interaksi dengan sapi-sapi lainnya," ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya akan menambah jumlah dokter hewan yang diterjunkan di lapangan demi menjaga sapi atau hewan ternak lainnya di Kota Mojokerto tetap berstatus sehat. 

Meskipun sapi dengan penyakit ini boleh dikonsumsi, kecuali jeroan dan organ yang terinfeksi virus, pihaknya tetap berupaya untuk menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat.

"Karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Terkait isu penutupan pasar hewan, Wali kota Ika Puspitasari menyatakan pihaknya tidak akan mengambil langkah tersebut. 

"Karena berdasarkan Surat Edaran dari provinsi, Kota Mojokerto tidak termasuk dalam daftar daerah yang diharuskan penutupan. Selain itu, karena memang faktanya sampai hari ini tidak ada temuan di wilayah kita. Jadi tidak perlu ada penutupan pasar hewan," ucapnya.

Read More

Suspek PMK di Mempawah, Disbunak Kalbar Minta Peternak Waspada

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Peternak dan pemerintah daerah diminta untuk mewaspadai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalbar M. Munsif mengatakan hal tersebut untuk mencegah kerugian ekonomi.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini, berdasarkan laporan sementara pelaksanaan investigasi, ada kasus suspek PMK pada kambing di Kabupaten Mempawah.

“Untuk itu, perlu peran semua pihak untuk mewaspadainya," tuturnya di Pontianak, Rabu (11/5).

Menurut Munsif, kerugian ekonomi yang besar bisa timbul akibat menurunnya produksi sehingga menghambat dalam perdagangan hewan dan produknya.

Hewan yang rentan terkena PMK, di antaranya sapi, kerbau, kambing domba, rusa dan babi.

“Untuk gejala klinis pada hewan yakni lepuh di mulut, lidah, gusi, demam, leleran di hidung menggantung, luka pada kuku hewan dan bisa pincang,” sebutnya.

Selain itu, hewan tidak mau makan dan air liur berbusa.

Kasus suspek PMK di Mempawah, terjadi di Perintis Jaya Farm milik Romi yang berlokasi di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jungkat.

Sebagai informasi, Perintis Jaya Farm merupakan usaha penyediaan kambing potong dan akikah yang sudah berjalan selama tiga tahun.

kronologis kejadiannya, kambing kacang umur lebih dari 1 tahun berjumlah 11 ekor didatangkan dari Sumenep dan tiba di Pontianak pada 25 April 2022.

Sebelum sampai ke lokasi pemilik, kambing mati di kapal 1 ekor dan telah dijual untuk dipotong 2 ekor. Kambing hanya tersisa 8 ekor.

8 ekor kambing yang datang dicampur dengan kambing yang sebelumnya berjumlah 1 ekor. Sebagia lagi dijual.

“1 Mei seluruh kambing 3 ekor yang tersisa menunjukkan pincang-pincang dan ada luka pada teracaknya,” papar Munsif.

Lalu, tim Kabupaten Mempawah melakukan investigasi pada 8 Mei 2022. 

Read More

Ribuan Gedung di Surabaya yang Cuma Kantongi SLF Hanya 50 Unit

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Insiden jebolnya platform eternit Surabaya Plaza atau Delta Plaza saat libur lebaran pekan kemarin (07/05/22) membuat Komisi A DPRD Kota Surabaya bergerak cepat memanggil pihak terkait, untuk melakukan evaluasi total terhadap pemilik bangunan atau gedung yang belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Seperti diketahui, insiden fatal terjadi secara beruntun di kota Surabaya. Yang pertama adalah Kebakaran di Tunjungan Plasa 5 pada 13 April, kemudian tragendi berdarah akibat ambrolnya perosotan di Waterpark Kenjeran di 7 Mei saat libur Idul Fitri dan di hari yang sama disusul ambruknya plafon tenant Matahari yang berada di lantai 4 gedung Surabaya Plasa (Delta Plasa) jalan Pemuda.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A bersama OPD dan manajemen Plasa Surabaya terkait masalah ambruknya plafon tenant Matahari, Selasa (10/05/22) Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, H. Pertiwi Ayu Krishna menginstruksikan agar sementara waktu dapat dipasang garis Pol PP di area Plasa Surabaya yang dirasa membahayakan.

”Ternyata di Plasa Surabaya belum mengurus SLF, itu harus segera diurus karena disitu ada pengecekan fisik, listrik dll. Terlebih dulu harus ada rekomendasi dari OPD terkait,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (10/05/22).

Komisi A mendorong Pemkot Surabaya agar tidak sembarangan memberi rekomendasi ijin kelayakan gedung atau tempat-tempat yang membutuhkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), mengingat masih banyaknya kejadian yang membahayakan jiwa masyarakat dan ternyata tak memiliki SLF.

Sebagai lembaga pengawas, Ayu berharap, semua Mall di Surabaya harus betul-betul mengantongi SLF. ”Dewan, khususnya komisi A sudah mensosialisasikan hal ini sejak awal 2019. Artinya, pengelola pengelola ini sengaja tidak mendengarkan atau menganggap remeh Perwali yang muncul tahun 2018 akhir ini,” tegasnya.

Artinya, dengan tidak mengindahkan aturan, maka pengelola secara langsung atau tidak, akan merugikan pegawai serta pengunjung mall.

“Masih untung kejadian di Delta Plasa (Plasa Surabaya, red) satu jam sebelum karyawan masuk. Kalau saja terjadi mundur satu jam saja, dipastikan akan ada korban, apalagi posisinya dekat eskalator,” ucap Ayu.

Anehnya, kata Bunda Ayu, panggilan akrab Pertiwi Ayu Krishna, pihak pengelola  seminggu sebelumnya sempat mengingatkan tenant untuk memperbaiki plafonnya, tapi tidak digubris .

Kalau saling menyalahkan, menurut Ayu tidak akan ada habisnya, yang terpenting adalah manajemen Plasa Surabaya wajib segera mengurus SLF demi keamanan semua pihak.

Untuk Pemerintah kota, Ayu tegas meminta agar ada pengecekan yang detail sebelum memberikan Rekomendasi untuk SLF.

Ia juga meminta agar ada penguatan atau perubahan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 terkait aturan Sertifikat Laik Fungsi, karena disitu tidak terdapat sanksi yang berat.

“Cuma sanksi denda. Kurang berat ya, itu sepele bagi mereka mereka (pengelola). Karena dianggap sepele itulah mereka males mengurus SLF,” ujar Politisi Partai Golkar Surabaya ini.

Ayu menerangkan, sesuai data yang kami terima, dari 2000 lebih usaha yang mengharuskan ber-SLF, baru 116 yang mendaftar, dan baru 59 yang dinyatakan sudah selesai.

Ia juga meminta agar Pemkot Surabaya memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung.

“Pemkot Surabaya wajib memberikan larangan serah terima pengelola apartermen kepada pembeli sebelum penerbitan SLF gedung,” ucapnya sembari menyebut beberapa apartemen, diantaranya adalah Mansion Apartment Group dan Bale Inggil berlokasi Apartment di Jl, MERR, Surabaya.

Dirinya menyebut, untuk penegakan Perda dan Perwali di era Walikota Eri Cahyadi harus lebih garang dari sebsebelumnya.

“Dulu Perwali Feminim karena dipimpin seorang ibu, sekarang harusnya mulai garang terhadap pelanggaran karena Walikota nya adalah seorang laki-laki yang gagah,” pungkasnya. 

Read More

Pemkab Bolmong dan Kejaksaan Kotamobagu Bangun Sinergitas Dampingi Pembangunan di Kabupaten

KABARPROGRESIF.COM: (Bolmong) Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu melakukan kunjungan sekaligus silahturahmi dengan jajaran Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) Rabu 11 Mei 2022.

Kunjungan Kejari Kotamobagu di Pemkab Bolmong sekaligus silahturahmi itu juga, karena masih dalam suasana Idul Fitri 1443 H.

Saat tiba di lobi Kantor Bupati Kejari Kotamobagu Elwin Agustian Khahar SH MH bersama jajaran, dijemput Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi para Asisten dan para pimpinan OPD dan langsung menuju ruangan kerja lantai III.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotamobagu Elwin Agustian Khahar mengatakan, bahwa kunjungan tersebut, sekaligus silahturahmi serta membahas sejumlah program kerja.

“Ini masih dalam suasana Idul Fitri, sehingga tidak ada salahnya kita silahturahmi,” kata Elwin.

Mantan Kejari Bengkulu Utara ini mengaku, kunjungan ini sudah kedua di jajaran Pemda sekaligus memperkenalkan para staf yang ada di Kejaksaan Kotamobagu.

Sebagai lembaga vertikal kata Elwin, tentu akan terus bersinergi dan terus mengawal dan mendampingi program pemerintah daerah.

Tujuannya supaya proses pembangunan yang menggunakan uang rakyat bisa dilaksanakan tepat waktu dan tuntas.

“Kejaksaan siap mendampingi proses pembangunan di Kabupaten Bolmong,” kata dia.

Diharapkan dengan pengawalan ini, para pengambil keputusan tidak lagi melanggar hukum dan ini merupakan cara preventif dari kejaksaan.

“Akan mengawal pembangunan berjalan sebagaimana mesti diharapkan. Memang kalau dikawal rasanya proyek-proyek itu akan tuntas, dan itu sangat membantu pemerintah daerah,” katanya.

Terpisah Bupati Bolmong Yasti Mokoagow berterima kasih atas kunjungan Kepala Kejari Kotamobagu elwin Agustian Khahar bersama jajaran di Pemkab Bolmong. Terlebih kata Bupati, kunjungan ini, masih dalam suasana Idul Fitri.

“Atas nama pibadi, pemerintah dan masyarakat Bolmong, mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Pemda juga berterima kasih karena Kejaksaan memiliki komitmen untuk mengawal proses pembangunan di Kabupaten Bolmong,” kata Bupati.

Keberhasilan suatu program kata Bupati, tidak lepas dari pengawasan dari lembaga vertikal, salah satunya lembaga Kejaksaan.

Seperti contoh peran kejaksaan dalam bidang perdata dan atasan usaha negara, akan memberi dukungan pada instansi pemohon sehingga dapat bekerja secara maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Misi kejaksaan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara, mengembalikan wibawa pemerintah dan memberikan bantuan pelayanan di bidang hukum sehingga pembangunan nasional atau pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Read More

Staf Ahli Kemenpora, Hamka Hendra, Jadi Pj Gubernur Gorontalo

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Sebanyak 5 kepala daerah habis masa jabatannya pada bulan Mei 2022, sehingga perlu diganti oleh Penjabat (Pj) karena Pilkada tahun ini ditarik ke Pilkada Serentak 2024.

Salah satu yang habis masa jabatannya adalah Gubernur Gorontalo. Presiden atas usulan Mendagri Tito Karnavian menunjuk Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer, sebagai Pj Gubernur.

"Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si," ucap Stafsus Kemendagri, Kastorius Sinaga, Senin (11/5).

Hamka mengisi jabatan yang ditinggalkan gubernur dan wagub Rusli Habibie-Idris Rahim yang habis masa jabatan 15 Mei 2022. Hamka akan dilantik bersama 4 Pj lain di Kemendagri besok.

Sesuai ketentuan, Hamka akan menjabat sebagai Pj Gubernur Gorontalo hingga terpilih gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

"Rencana besok Kamis 12 Mei pukul 08.00 WIB di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Bapak Mendagri Tito Karnavian akan melantik 5 PJ Gubernur," ucap Kastorius.

Berikut daftar 5 Pj Gubernur yang akan dilantik besok.

1. Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

2. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM)

3. Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri)

4. Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

5. Pj. Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri)

Read More

Banyak Dikeluhkan Masyarakat Dinsos DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran DTKS

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki sistem pendaftaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahap II karena banyak dikeluhkan masyarakat.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sejak bulan Maret untuk melakukan berbagai upaya perbaikan.

"Setelah koordinasi intens dan upaya perbaikan, berdasarkan hasil pantauan selama dua hari pendaftaran sudah tidak ada lagi aduan masyarakat berkaitan dengan sistem yang error maupun akses yang lambat,” kata Premi, Selasa (10/5).

Premi menjelaskan, Dinsos telah melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran DTKS melalui pengecekan data tanah dan kendaraan, validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peningkatan hit pendaftar yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta peningkatan kapasitas sistem IT.

“Pengecekan data kepemilikan tanah dan kendaraan ini diperlukan karena data perpajakan ini menjadi dasar dalam penentuan proses pendaftaran DTKS. Selain itu, terkait peningkatan hit yang semula 100.000 menjadi 500.000 pendaftar, kami masih menunggu persetujuan dari Dukcapil Kemendagri,” paparnya.

Premi menambahkan, selama persiapan pendaftaran DTKS Tahap II, Pusdatin Jamsos telah melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada Petugas Pendata dan Pendamping Sosial (Pendamsos) yang tersebar di 267 kelurahan.

“Bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran secara online dapat menghubungi petugas Pendamsos yang ada di masing-masing kelurahan. Ke depan, Pusdatin Jamsos akan melakukan evaluasi Pendamsos baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna pelayanan yang lebih baik,” tutur Premi. 

Read More

Rutan Jakpus Gagalkan Narkoba dengan Modus Jasa Pengiriman Barang

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Petugas P2U Rutan Jakarta Pusat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam Rutan dengan modus pengiriman barang melalui jasa layanan pengiriman barang. 

Tepat Pukul 15.00 WIB telah diterima pengiriman paket oleh kurir ekspedisi yang dikirim dari Surabaya ke Rutan Jakarta Pusat. Dilanjutkan pengecekan oleh petugas P2U terhadap 2 (dua) paket yang dikirim melalui kurir ekspedisi. 

Pelaksanaan pengecekan barang tersebut merupakan bagian dari prosedur penerimaan barang di rutan. Rabu, (11/05/2022).

Petugas menemukan ada 2 (dua) plastik kecil berisikan daun kering yang diduga Narkotika jenis Ganja. Meresponi dengan cepat, petugas melaporkan hal ini kepada Kasat Pengamanan Rutan.

“Ditemukannya daun kering yang diduga ganja di dalam paket tersebut segera kita tindak lanjuti dengan cepat dan laporkan kepada pimpinan. Adapun barang yang ditemukan langsung kami amankan sebagai barang bukti. Kami lanjutkan berkordinasi dengan Polsek Cempaka Putih untuk melaporkan kejadian tersebut agar segera ditindaklanjuti,” pungkas Hermanto Kasat Pengamanan Rutan.

Karutan menegaskan bahwa Rutan Jakarta Pusat selalu siap untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam Rutan dan menekankan bahwa pentingnya bersinergi dengan kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba.

“Bersinergi dengan kepolisian sangat penting untuk membantu kami dalam memberantas peredaran narkoba di dalam Rutan”, tegas Fonika Karutan Jakarta Pusat.

Kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada pihak berwajib dan barang bukti sudah diserah terimakan kepada Polsek Cempaka Putih.

Read More

KPK Pastikan Bakal Bawa Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 ke Pengadilan

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW)-101 tahun 2016-2017.

"Terkait dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, sejauh ini KPK masih terus melengkapi pemberkasannya," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat keterangan tertulis, Rabu (11/5/2022).

Ali memastikan KPK akan terus menyelesaikan proses penyidikan dugaan korupsi Heli AW-101, meski Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) telah menghentikan penyidikan terhadap lima tersangka.

"Kami masih terus menyelesaikan proses penyidikan perkara ini, sekalipun kita tahu ada di penegak hukum lain sudah menghentikan penetapan tersangka di dalam perkara ini," tegas Ali.

Penghentian proses penyidikan, kata Ali, bukan merupakan hal mutlak.

"Dalam arti bahwa pasti ada klausul jika kemudian ditemukan ada bukti-bukti baru."

"Ada indikasi-indikasi menguat di dalam proses penyidikan tentu bisa dibuka kembali," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Ali, maka penyidikan di KPK tetap berlanjut.

Bahkan, KPK memastikan akan membawa kasus dugaan korupsi Helikopter AW-101 ke persidangan.

"Kami pastikan akan bawa ke proses persidangan, nanti infonya akan kami sampaikan kembali," tuturnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW)-101 tahun 2016-2017.

Puspom TNI AU telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya FA, dan pejabat pemegang kas Letkol (Adm) WW.

Kemudian, staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu, yakni pembantu Letda SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda SB.

Sementara, KPK menjerat tersangka dari pihak swasta, yakni Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

Diduga perusahaan Irfan Kurnia Saleh tersebut merupakan pemenang lelang proyek pengadaan Helikopter AW-101.

Kasus ini berawal ketika TNI AU membeli satu Helikopter AW-101 pada 2016.

Padahal, pembelian ini sempat ditolak oleh Presiden Jokowi dengan alasan perekonomian.

Ujungnya, dugaan korupsi terendus dalam pengadaan tersebut.

Dalam kasus ini, diduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp224 miliar. 

Read More

Mensos Risma Jenguk Warga Kota Bekasi Pengidap Lumpuh Otak

KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau biasa disapa Risma, menjenguk warga Kota Bekasi bernama Fransisca Junita Priskila (23) yang mengidap lumpuh otak, Rabu (11/5/2022).

Kondisi ini menyebabkan wanita yang akrab disapa Siska, mengalami gangguan tumbuh kembang sejak dini.

Risma datang ke kediaman Siska di Perumahan Duta Bumi, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Kehadiran Risma sekaligus menyalurkan donasi yang dikumpulkan Kitabisa.com sebesar Rp58 juta, dana tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan sehari-hari.

Mantan Wali Kota Surabaya ini sempat berbincang dengan orangtua Siska bernama Irene Margareta Kumambow (48).

"Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya melalui kitabisa untuk adik kita," kata Risma, di Bekasi.

Pihaknya memastikan, bantuan lain juga telah diberikan salah satunya mendaftarkan Siska dan keluarga ke dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Selain kalau mereka juga tidak punya BPJS, kami juga membantu menguruskan, nah kami juga selalu asesmen keluarganya, jadi bukan hanya pasien tapi juga kami asesmen keluarga," ujarnya.

Irene mengatakan, putrinya telah mengidap lumpuh otak sejak balita. Tumbuh kembang Siska tidak bisa seperti anak pada umumnya.

"Sejak usia 2,5 bulan, awalnya tersendak susu lalu dibawa ke ICU koma selama tiga hari," kata Irene.

Pada saat itu, Irene dihadapkan kenyataan yang tak pernah dia bayangkan. Anaknya berhasil selamat denga catatan keluarga tabah menerima kondisi tumbuh kembang Siska.

"Saraf motoriknya terganggu, jadi pada saat tidak sadarkan diri asupan oksigen menuju otak terganggu," ujarnya.

Adapun kondisi keluarga, Irene merupan orangtua tunggal yang membesarkan putrinya seorang diri Sejak masih bayi.

Sehari-hari, ia berjualan di rumah kontrakan yang ia tempati untuk memenuhi kebutuhan. Macam-macam jajanan dan minuman ringan tersedia di usaha kecilnya.

Dari hasil jualan tersebut, Siska dapat menghidupi putri semata wayangnya.

Read More

Bawa Sabu 1,5 Kg, Polisi Tangkap Warga Kepri di Meranti

KABARPROGRESIF.COM: (Meranti) Polisi di Kepulauan Meranti menangkap SL alias Udin (57) di salah satu hotel di Selatpanjang. 

Lelaki asal Meral Barat Tanjungbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) itu ditangkap karena terlibat kasus narkotika. 

Tak tanggung-tanggung, saat penggerebekan dan penggeledahan, polisi menemukan sabu-sabu seberat 1,5 kilogram.

Penangkapan terhadap warga Tanjungbalai Karimun ini terjadi pada, Ahad (1/5/2022) siang, sekitar pukul 12.00 WIB. 

Dia digrebek saat sedang berada di dalam kamar nomor 205 salah satu hotel di Jalan Tebingtinggi, Selatpanjang.

Kata Kapolres AKBP Andi Yul LTG, penangkapan merupakan hasil penyelidikan tim Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti. 

Waktu itu diketahui akan ada transaksi narkoba di dalam kamar 205 hotel yang dimaksud.

Kemudian, Kasat Resnarkoba AKP Saharuddin Pangaribuan memerintahkan tim yang dipimpin KBO Satresnarkoba Ipda Ferdinan Butar Butar didampingi Kanit I dan Kanit II menuju ke TKP. Sekitar pukul 12.00 WIB, tim melakukan penggerebekan di dalam kamar 205 tersebut dan mengamankan seorang laki-laki.

Setelah itu, tim melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara disaksikan receptionist. Dalam penggeledahan, tim menemukan 2 paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara.

"Ketika diinterogasi, pelaku mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik IM (DPO). Selanjutnya pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Mako Polres Kepulauan Meranti guna proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut," kata Andi Yul.

Meski ditemukan sabu dalam jumlah yang sangat banyak, Andi Yul mengatakan peran pelaku adalah sebagai kurir. Pelaku mengaku diiming-imingi imbalan berupa uang Rp 70 juta untuk mengantar 1 kilogram sabu-sabu.

"Katanya (pelaku, red), sebelum ini sudah beberapa kali dia lolos membawa sabu. Dia diupah Rp 70 juta untuk mengantarkan 1 kilogram sabu-sabu," kata Andi Yul lagi.

Adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan, dua paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut lakban warna hitam dengan berat kotor lebih kurang 1.500 gram (1,5 kg), satu plastik asoi warna hitam, satu unit hp merk Oppo warna hitam, satu unit hp merk Nokia senter warna hitam, satu buah dompet berisikan uang tunai Rp 730 ribu.

Adapun pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat (2), Jo Pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara barang bukti, dimusnahkan dengan cara diblender dan di buang ke dalam kloset.

Read More

Kejari Surabaya Tangkap Eks Kepala Sekolah Terpidana Kasus Pencabulan

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Tim Tangkap Buronan (Tim Tabur) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menangkap terpidana kasus pencabulan anak di bawah umur atas nama Ali Shodiqin pada Rabu (11/5/2022).

"Ali merupakan terpidana ketiga yang berhasil diamankan Tim Tabur selama sejak Januari 2022. Dia ditangkap di sekitar rumah orang tuanya di Trosobo Taman Sidoarjo sekitar jam 11.00 WIB tanpa perlawanan," kata Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Khristiya Lutfiasandhi.

Setelah menjalani proses swab antigen, terpidana dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya di Medaeng untuk menjalani pidana badan selama 5 tahun dan pidana denda Rp60 juta subsider 2 bulan penjara.

Ini sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2008 K/Pid.Sus/2021 tanggal 2 Agustus 2021. Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan perbuatan cabul terhadap anak secara berlanjut.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana diketahui, terpidana pada 2018 menjadi kepala sekolah di salah satu SMP swasta di Surabaya. Saat itu, dia diduga melakukan tindakan cabul terhadap beberapa murid laki-laki karena dianggap nakal dan tidak salat zuhur.

Akibatnya korban merasa ketakutan dan trauma dan melaporkannya kepada orang tua. 

Orang tua siswa yang tidak terima atas perlakuan terpidana akhirnya melaporkannya ke Polda Jatim.

Read More