Dilantik, Lima Penjabat Gubernur Resmi Bertugas

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5/2022) pukul 09.00 WIB di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan atubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemeneagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Pelantikan lima pj gubernur ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang dibacakan oleh protokol Kemendagri.

Keppres ini mulai berlaku saat pelantikan pejabat, yakni pada 12 Mei 2022.

Usai pembacaan Keppres tersebut, kelima pj gubernur mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Saya berjanji akan menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala kewajiban dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," demikian ucap kelima penjabat gubernur menirukan arahan Mendagri.

Adapun lima orang pj gubernur ini akan meggantikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022. 

Read More

Kajari Pimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kasipidsus Kejari Kep. Selayar

KABARPROGRESIF.COM: (Selayar) Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus), Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Syakir Syarifuddin SH MH.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan di aula Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Kamis, (12/5/2022). 

Dihadiri oleh Jajaran Jaksa dan Pegawai dilingkup Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Syakir Syarifuddin SH MH, menggantikan Kasipidsus sebelumnya, Syahrul SH yang mendapat rolling mutasi jabatan ke Kejaksaan Negeri Parepare.

"Mutasi merupakan hal yang wajar di tubuh organisasi Kejaksaan. "Selain untuk promosi jabatan, juga untuk melakukan penyegaran dalam menjalankan tugas, jelas Kajari, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH.

Dalam kesempatan tersebut Kajari, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH juga mengajak untuk memahami bahwa jabatan adalah sebuah amanah, kepercayaan dan juga kehormatan yang harus dijalankan dengan tulus, dengan baik dan penuh kesungguhan serta menggunakan pikiran, ide-ide kreatif dan inovatif guna mencapai hasil yang terbaik yang dapat memberikan manfaat.

Kegiatan internal Kejaksaan ini menerapkan protokol kesehatan.

Read More

Seni tradisional ingin pentas setelah 2 tahun vakum

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Legislator PDIP Surabaya Anas Karno melakukan reses hari pertama Masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022, di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Semolowaru, pada Rabu malam (12/05/2022). 

Kegiatan reses itu berlangsung akrab. Warga yang datang menyampaikan beragam aspirasinya.

Diantaranya adalah Tri Suyanto warga Semolo, yang juga pegiat seni tradisional. 

"Saya berharap pertunjukkan seni tradisional bisa digelar kembali setelah 2 tahun vakum saat pandemi," ujarnya.

Menurut Tri Suyanto, sejak tahun 2020 sampai sekarang, para pekerja seni tradisional mengalami masa yang sulit. 

"Ibaratnya selama pandemi kita terjun bebas. Tidak bisa beraktifitas, tidak bisa berekspresi. Kasihan pekerja seni tidak bisa berkembang," ungkapnya.

Pegiat lembaga beragam seni tradisional seperti Reyog, Jaranan, dan Karawitan ini, meminta pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pariwisata sebagai pemegang anggaran seni, sudi memberikan fasilitas supaya para pekerja seni tradisional tidak hanya latihan saja. Melainkan juga pentas, terutama di SWK Semolowaru.

"Mumpung ini ada masa reses. Aspirasi kami ini kami sampaikan ke Pak Anas supaya bisa meneruskan ke Dinas Pariwisata," jelas Tri Suyanto

Tri Suyanto menambahkan, keberadaan pertunjukan seni tradisional di SWK Semolowaru, bisa meramaikan pengunjung. 

"Kita punya komunitas. Ketika mereka menikmati pertunjukkan seni tradisional, mereka juga akan menikmati makanan dan minuman disini. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme," pungkasnya.

Anas Karno mendukung keinginan tersebut. Menurutnya, kelompok seni tradisional sebagai perawat budaya lokal dan dikembangkan secara turun temurun warisan leluhur.

"Budaya tradisional merupakan pilar berbangsa. Karena tanpa budaya yang kuat maka bangsa ini akan kehilangan jati diri," tegasnya.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, bahwa Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi.

"Hal ini menjadi signal yang baik dan menjadi harapan pentas-pentas seni tradisional bisa digelar. Sehingga bisa lebih menguatkan minat masyarakat terhadap seni tradisional, yang mungkin saat ini tidak lagi populer," ujar Anas.

Politisi PDIP yang menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut menambahkan, keberadaan pentas seni tradisional bisa menarik masyarakat untuk datang ke SWK.

"Sehingga terjadi transaksi ekonomi, yang tentunya akan membuat SWK semakin berkembang. Para pekerja seni tradisional ini bisa ikut meramaikan SWK," imbuh Anas.

Menurut Anas, sesuai dengan namanya sebagai Sentra Wisata Kuliner. Pengunjung yang datang nantinya, selain menikmati beragam sajian kuliner, juga bisa berwisata menikmati pertunjukan seni tradisional.

Read More

Respons Wali Kota Tangerang soal Pegawai Disperindag Jadi Tersangka Kasus Korupsi

KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah merespons soal kasus dugaan korupsi pembangunan pasar di Kecamatan Periuk yang melibatkan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang berinisial OSS.

Selain OSS, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga menetapkan tiga tersangka, yakni AA sebagai Direktur PT Nisara Karya Nusantara, AR sebagai site manager PT Nisara Karya Nusantara, dan DI sebagai penerima kuasa dari Direktur PT Nisara Karya Nusantara.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Arief, dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022). 

"Pemkot (Tangerang) patuh pada aturan yang berlaku secara hukum," imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda menggelar konferensi pers pada Selasa (10/5/2022). 

Ia menuturkan, pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh Disperindag Kota Tangerang tahun anggaran 2017.

Menurut Erich, pasar lingkungan itu dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pagu senilai Rp 5.063.479.000.

OSS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak pembangunan pasar bersama AA. Kemudian, DI bersama AR melaksanakan pembangunan pasar pada 2017.

"Selanjutnya AA selaku direktur memberi kuasa kepada DI. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan, AA tidak pernah terlibat aktif," paparnya.

Kemudian, tim ahli dari salah satu universitas swasta di Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang menemukan bahwa kuantitas pasar lingkungan itu tidak sesuai spesifikasi. Artinya, banyak barang atau item yang tak terpasang sesuai kontrak.

Lantaran pembangunan pasar tak sesuai kontrak, Erich menyebutkan, hal itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 640.673.987.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah UU tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Read More

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Kapolres Tanjungbalai Siagakan Personel di Lokasi Rawan

KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungbalai) Personil Satsamapta Polres Tanjungbalai melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Blue Light Patrol di beberapa lokasi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai pada Rabu (11/5/2022).

Sasaran yang dilaksanakan berlokasi di Jalna Jend Sudirman Km 7 Kota Tanjungbalai, Terminal, Stasiun Kereta Api, Pasar TPO, Alfamart atau Indomaret, SPBU dan Bank.

"Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pertama melaksanakan himbauan terhadap para security di Perbankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutuskan rantai penyebaran virus covid -19 di wilayah hukum Kota Tanjungbalai. Melakukan pengecekan cctv dan Apar pada Perbankan dan memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi terjadinya kasus 3 C," Kata Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi SH SIK.

Dari hasil yang dilaksanakan, tentu terciptanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna antisipasi penyebaran virus covid -19 di wilayah hukum Polres Tanjugbalai.

Situasi terpantau aman dan terkendali pada lokasi obvit di wilayah hukum Polres Tanjungalai, hal menonjol nihil.

Amatan dilapangan Personil yang ikut melaksanakan kegiatan terlihat Ipda Awaluddin. Briptu Johanes Simarmata. Bripda Revan Vitara Sirait Bripda Rafly Nelwan. Bripda Waduk Asmani. Bripda Rizky Pratama Tarigan dan Bripda Sabriansyah serta Bripda M. Prayuda. 

Read More

Menteri BUMN Optimalkan Operasi Pasar Penuhi Ketersediaan Pangan

KABARPROGRESIF.COM: (Pandeglang) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengoptimalkan operasi pasar kebutuhan bahan pokok untuk membantu masyarakat dalam memenuhi ketersediaan pangan.

"Kita berkomitmen untuk melakukan intervensi market agar masyarakat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah dan terjangkau," kata Erick Thohir saat halalbihalal bersama santri di Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu, 11 Mei 2022.

Selama ini, BUMN bekerja keras untuk menyeimbangkan situasi pasar agar harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil dengan melakukan operasi pasar minyak goreng. 

Harga minyak goreng di pasaran sempat mengalami gonjang-ganjing sehingga BUMN terus memaksimalkan intervensi pasar murah.

"Kami hari ini bersama Holding Pangan ID FOOD (PT Rajawali Nusindo dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) menggelar pasar murah paket sembako bertempat di Kampus Mathla'ul Anwar, Menes Pandeglang," jelas dia.

Menurut dia, BUMN juga berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi pesantren untuk mendukung program berkelanjutan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan ekosistem pangan dengan menggandeng para santri sebagai bagian dari aset kemandirian ekonomi pesantren.

BUMN Pangan perlu menggandeng para santri sebagai aset keberlangsungan pangan. Saat ini, pangan menjadi sorotan utama seperti minyak goreng, gula, beras, Komoditas tersebut menjadi kebutuhan pangan pokok para santri, guru, orang tua santri, dan komunitas alumni pondok pesantren yang menjadi satu kesatuan ekosistem.

"Pangan menjadi fokus pemerintah sehingga BUMN Holding Pangan ID FOOD dapat menciptakan rantai pasok pangan di lingkungan santri sebagai wujud kemandirian pangan di lingkungan pondok pesantren," kata Erick Thohir.

Sementara itu, Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan, ID FOOD mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk upaya meningkatkan kemandirian pangan melalui Ponpes.

BUMN Gerakan Bersih menggelar pasar murah sembako (beras, minyak goreng, dan gula) sebanyak 2.000 paket yang didistribusikan melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rajawali Nusindo.

"Kami senang ada kegiatan pasar murah dari BUMN di pondok pesantren karena kebutuhan pangan pokok juga diperlukan para santri maupun keluarga," ujar Pengurus Ponpes Mathla'ul Anwar, Ida.

Sedangkan Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI Andry Tanudjaja mengatakan cadangan minyak goreng melimpah dan mencukupi kebutuhan nasional. 

PPI terus dan akan tetap mendukung program pemerintah dalam keterjangkauan dan ketersediaan pangan dengan menjual paket murah.

"Kami hadir di sini dengan minyak goreng yang terjangkau masyarakat. Sebelumnya kami pun telah mendistribusikan minyak goreng lebih dari 12 juta liter dan lebih dari 25 ribu paket pangan murah selama Ramadan dan menjelang Idulfitri," kata Andry.

Read More

Polisi Gerebek Kampung Aceh, Jual Sabu Sekaligus Sewakan Bong

KABARPROGRESIF.COM: (Batam) Polisi dalam hal ini Satresnarkoba Porlesta Barelang menggerebek Kampung Aceh, Kota Batam. Polisi mengungkap jual beli sabu yang sekaligus menyewakan bong (alat penghisap sabu).

Pengungkapan kasus itu disebutkan oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto dalam konfrensi pers yang digelar di Mapolresta Barelang, Selasa (10/5).

“Saya mengapresiasi kinerja Kasat Resnarkoba Kompol Lulik Febyantara, bersama tim yang telah menangkap pelaku pengedar tindak pidana narkotiba jenis sabu,” ujarnya.

Para pelaku yang terkait dalam jual beli sabu ini berinisial AP (41) sebagai penjual dan para pemakai yang berinisial ME (54), Inisial J (18), AS (29) dan TH (47).

Saat digeledah, polisi menemuan 5 paket sabu yang dibungkus plastik transparan dengan masing-masing beratnya 2,22 gram.

“Sabu tersebut siap untuk diedarkan di Kota Batam khususnya di Ruli Kampung Aceh, Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk,” kata Nugroho.

Dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 20 batang pemantik api, 22 alat hisap sabu (bong), 1 buah staples, 2 gunting, 1 ponsel dan uang tunai Rp419 ribu.

Berdasarkan pengakuan pelaku, ia menjual beberapa paket sabu termasuk menyewakan bong. 

Satu alat bong disewakan seharga Rp10 ribu, sedangkan untuk 1 gram sabu harganya Rp1.500.000.

Pelaku menjual sabu tersebut per paket seharga Rp100.000 sudah termasuk sabu dan bong. Pemakaian sabu bisa dilakukan di tempat itu juga.

Atas perbuatannya, para tersangka diancam dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) uu ri no.35 tahun 2009 tentang narkotika. Para pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Pengungkapan kasus itu bermula saat Kapolresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui WhatsApp.

“Ada informasi mengenai peredaran sabu di Kampung Aceh, ada videonya, ada foto-fotonya. Saya langsung share ke Kasat Narkoba untuk ditindaklanjuti,” kata Nugroho.

Penggerebekan di Kampung Aceh itu dilakukan pada 29 April 2022 lalu. Saat ini para pengedar dan pemakainya telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Barelang.

“Saya imbau kepada masyarakat yang tinggal di Kampung Aceh segera hentikan adanya peredaran narkoba,” kata dia.

Peredaran narkoba di kawasan itu dikatakannya telah diketahui oleh pihaknya. Diakuinya peredaran narkotika yang terjadi di Kampung Aceh memang memprihatinkan.

“Alhamdulillah berhasil kita ungkap,” ujarnya.(*)

Read More

Mensos Risma Tawari Keluarga Penderita Lumpuh Otak Tinggal di Rusun Bekasi

KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyerahkan bantuan dana dari donatur kepada Fransiska (24), warga penderita kelumpuhan otak di Kota Bekasi, Rabu (11/5/2022).

Dana yang diserahkan oleh Risma berasal dari donatur yang dikumpulkan melalui situs Kitabisa.com.

"Melalui media sosial yang telah memberikan bantuan ini, kami bisa (ikut) memberikan bantuan kepada adik kita ini," kata Risma usai menyalurkan bantuan, Rabu.

Risma menyalurkan total bantuan Rp 58 juta dari para donatur untuk biaya pengobatan dan pendampingan kepada keluarga Fransiska.

Selain itu, Risma juga mengatakan akan menawari keluarga Fransiska untuk tinggal di rumah susun di Bekasi.

"Karena masih ngontrak, saya tawari juga bisa tinggal di rumah susun di Bekasi yang saat ini dibantu Kementerian PU (Pekerjaan Umum), insya Allah selesai dalam waktu dekat," katanya.

Sementara itu, ibu dari Fransiska, yakni Irene (50), merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan.

Irene berencana mengunakan bantuan tersebut untuk terapi anak kesayangannya itu.

"Bersyukur banget. Mudah-mudahan apa yang dikasih ke kami ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, karena yang dikasih ini kan memang fasilitas untuk adik (Fransiska) terapi, untuk berobat," ujar Irene.

Irene berharap, dengan pemberian bantuan tersebut, kondisi Fransiska dapat terus membaik dan bisa menjalani proses terapi tanpa kendala apa pun.

Diketahui, Fransiska menderita penyakit kelumpuhan otak akibat tersendak susu saat dirinya masih berusia 2,5 bulan.

"Itu terjadi karena dia sempat koma tiga hari di RS karena tersedak susu, jadi menyebabkan oksigen kosong di otak sekian lama. Nah, itu yang merusak organ-organ otaknya sehingga dia seperti ini," kata Irene.

Read More

Ridwan Djamaluddin Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mendagri Tito Karnavian akan melantik 5 penjabat (Pj) gubernur besok, Kamis (12/5). 

Salah satunya adalah Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, yang ditunjuk jadi Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

"Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin," ucap Stafsus Kemendagri, Kastorius Sinaga, Senin (11/5).

Ridwan akan menjadi Pj untuk mengisi kekosongan gubernur yang ditinggalkan gubernu dan wagub Erzaldi Rosman-Abdul Fatah karena habis masa jabatan 15 Mei 2022.

Sesuai ketentuan, Ridwan akan menjabat sebagai Pj Gubernur Kep. Bangka Belitung hingga terpilih gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Selain Ridwan, ada 5 Pj lain yang akan dilantik Tito.

"Rencana besok Kamis 12 Mei pukul 08.00 WIB di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Bapak Mendagri Tito Karnavian akan melantik 5 PJ Gubernur," ucap Kastorius.

Berikut daftar 5 Pj Gubernur yang akan dilantik

Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM)

Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri)

Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Pj. Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).

Read More

Kakanwil Kemenkumham Bali Diganti

KABARPROGRESIF.COM: (Denpasar) Kakanwil Kemenkumham Bali diganti. Anggiat Napitupulu secara resmi menggantikan posisi Jamaruli Manihuruk.

Serah terima jabatan dilakukan Rabu (11/5) disaksikan Wagub Bali, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali di sebuah hotel di Kuta. 

Dalam acara yang dirangkai pisah sambut itu, Jamaruli Manihuruk menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya atas kerjasama dan sinergitas yang terjalin oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Bali maupun stakeholders lainnya.

Diakui, sejatinya pada Jumat 22 April 2022, ia sudah dilantik sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI.

Sementara Kakanwil Anggiat Napitupulu berharap dapat memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkumham Bali dengan para stakeholders baik dengan instansi pusat maupun pemerintah daerah, dalam rangka mendorong peningkatan tata kelola dan pelayanan publik khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. 

Read More

Operasi Yustisi, Pemkot Surabaya Juga Harus Sasar Warga Asing

KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i menilai, operasi yustisi pasca lebaran yang dilakukan Pemkot Surabaya jangan hanya masyarakat ekonomi bawah atau wong cilik, tapi juga harus digelar di apartemen-apartemen yang jumlahnya makin banyak di Surabaya. 

“Tidak sedikit mereka juga datang dari luar daerah untuk bekerja di Surabaya. Termasuk juga harus digelar secara rutin operasi yustisi bagi warga negara asing,” ujarnya di Surabaya, Selasa (10/05/22).

Ia menegaskan, Pemkot Surabaya harus juga melakukan yustisi ke warga asing dan coba dicek dokumen mereka, sudah sesuai atau tidak visa mereka, masih berlaku atau sudah expired ijin tinggalnya.

“Saya mendengar keluhan dari pejabat Pemkot Surabaya betapa data warga negara asing yang dimiliki Pemkot tidak sama dengan data di imigrasi dan kepolisian. Makanya juga perlu ada operasi yustisi khusus warga negara asing yang juga diadakan rutin, dan melibatkan semua pihak terkait termasuk DPRD,” tegas Imam Syafi’i, politisi Partai Nasdem Surabaya ini.

Dirinya kembali mengatakan, jadi yang dikejar kejar jangan cuma wong cilik yang bangsa kita sendiri. Tapi harus adil, warga asing juga harus dioperasi yustisi. Karena dampak negatifnya juga jauh lebih besar, diantaranya masalah stabilitas ekonomi  politik dan ketahanan negara.

Lebih lanjut Imam Syafi’i menerangkan, operasi yustisi tetap perlu diadakan secara rutin setiap tahun. 

Terutama setelah lebaran  Idul Fitri, sebab momentum ini biasanya dimanfaatkan pendatang dari luar kota yang masuk dan tinggal menetap di Surabaya. 

Saat ditanya apakah selama ini efektif operasi Yustisi dapat menekan lonjakan penduduk, Imam Syafi’i menjelaskan, operasi yustisi masih efektif untuk mengurangi arus urbanisasi warga dari Kota dan Kabupaten yang masuk ke Surabaya. 

“Terutama pencari kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan skill. Bayangkan mereka akan bersaing dengan pencari kerja lainnya. Baik yang sama-sama tidak punya ketrampilan, maupun yang lebih berkualitas dibanding mereka,” terang Imam Syafi’i.

Belum lagi, kata Imam Syafi’i, bersaing dengan warga Surabaya yang jumlah penganggurannya masih tinggi. Pada saat bersamaan, ketersediaan lapangan pekerjaan juga terbatas. 

Jumlah pendatang yang terus bertambah ini akan menjadi beban sosial bagi Pemkot Surabaya. 

“Ujung ujungnya bisa ditebak, pengangguran makin meningkat. gelandangan dan pengemis makin banyak. Ini bisa dilihat penghuni di liponsos terus bertambah, bahkan beberapa tahun belakangan sudah over kapasitas. Selain itu  pemukiman kumuh juga makin meluas. Angka kriminalitas juga akan meningkat seiring bertambahnya jumlah warga miskin,” tuturnya 

Terpenting, tambah Imam Syafi’i, operasi yustisi jangan cuma digelar di terminal, pelabuhan dan pasar. 

Karena yang disasar hanya masyarakat kecil. Selain itu operasi yustisi harus digelar secara humanis, jangan perlakukan mereka seperti pendatang haram. 

“Jadi warga yang terkena operasi yustisi harus ditampung di tempat yang baik dan diperlakukan secara manusiawi. Yang penting kordinasi dengan kepala daerah setempat sebelum mereka dipulangkan. Sehingga bisa dicarikan solusi terbaik buat mereka untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, seperti dijamin oleh UUD 1945,” pungkasnya. (**)

Read More

Cegah Penyebaran PMK di Kediri, Bupati Dhito Sebar Petugas Pantau Lalu Lintas Ternak

KABARPROGRESIF.COM: (Kediri) Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, menginstruksikan dinas ketahanan pangan dan peternakan (DKPP) bergerak cepat melakukan pengecekan lalu lintas ternak di wilayahnya. 

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang sudah merambah ke berbagai daerah di Jawa Timur.

"Menyikapi temuan kasus PMK pada hewan ternak di Jawa Timur, kita minta petugas bergerak mencegah jangan sampai penyakit ini masuk ke Kabupaten Kediri yang berdampak pada peternak kita," ujarnya, Selasa (10/5/2022).

Pengecekan dilakukan secara intens di pasar-pasar hewan, rumah potong hewan (RPH), termasuk pengawasan di perbatasan, terutama jalan yang menjadi pintu masuknya hewan ternak dari luar daerah. 

Tak hanya itu, kandang ternak turut menjadi prioritas pengawasan, terutama program desa korporasi sapi.

Kepala DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa kasus PMK sebelumnya telah ditemukan di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto. 

Namun, update terbaru, wabah tersebut telah merambah ke daerah lain. Berdasarkan hasil uji laboratorium ditemukan penambahan di Malang, Probolinggo, dan Pasuruan.

"Yang suspect Jombang dan Kota Surabaya masih menunggu hasil (laboratorium). Jadi ini ketar-ketir kalau ternak di Jawa Timur kena semua, ternak kita tidak boleh keluar dan peternak terdampak sekali, makanya kita jaga jangan sampai muncul kasus di Kediri," kata Tutik, Rabu (11/5/2022).

Menurut Tutik, PMK disebabkan oleh virus dan menyerang hewan sapi, kambing, domba, unta, dan babi. Adapun persentase penularannya antara 90-100 persen. 

Penyebaran PMK itu bisa lewat lesi pada kaki dan sela jari maupun air liur hewan yang positif terinfeksi PMK.

Selain pengecekan hewan ternak pada bagian mulut dan kaki, dalam kegiatan di Pasar Hewan Grogol petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di kendaraan angkut hewan ternak. 

Selain Pasar Hewan Grogol, pasar hewan lain yang ada di Kabupaten Kediri baik yang dikelola Pemkab Kediri maupun pemerintah desa terus dalam pantauan.

"Penyemprotan di kandang ternak juga harus dilakukan, makanya kita juga akan menyusun pembagian disinfektan kepada kelompok-kelompok ternak," kata Tutik.

Meski tidak ditemukan kasus hewan terinfeksi PMK di Kabupaten Kediri, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Sebab, bilamana suatu wilayah didiagnosa PMK, semua ternaknya tidak diperbolehkan keluar daerah.

Hal itu yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri supaya kasus PMK di Jawa Timur tidak merembet ke wilayahnya. 

Dalam kegiatan pengawasan di pasar hewan itu, Tutik menyampaikan kepada pedagang dan pengunjung pasar untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Bilamana ditemukan gejala PMK, pihaknya meminta supaya segera melaporkan kepada petugas untuk dilokalisir. 

"Kami juga menghimbau kepada seluruh petugas peternakan di Kecamatan, seluruh dokter hewan baik yang mandiri maupun yang praktek di dinas untuk mengawasi daerahnya masing-masing," urai Tutik. 

Read More