Rabu, 11 Mei 2022


KABARPROGRESIF.COM: (Sitaro) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sitaro resmi tetapkan oknum Staf Ahli Bupati Sitaro berinisial NET sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.

NET diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Sitaro dalam pengadaan lampu jalan Solar Cell di sejumlah kampung di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2020 lalu.

"Hari ini kita melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti perkara pidana korupsi terhadap dua orang, NET dan AM," ungkap Kajari Sitaro, Aditia Aelman Ali di ruang kerjanya, Rabu (11/5/2022).

Kasus yang menjerat pejabat lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) disebut-sebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 692.902.000.

Angka tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara atas pekerjaan pengadaan lampu jalan sollar cell tahun anggaran 2020 Nomor 009/LHP-AI/INSPEK/XII-2021 tanggal 9 Desember 2021.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kabupaten Sitaro ini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Perbuatan para tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidan Pidana Korupsi," kunci Ali.

Selain NET, Kejati Kepulauan Sitaro juga menetapkan satu tersangka lain, yakni AM yang diketahui merupakan pemilik CV. Jaya Mandiri, penyedia barang sollar cell tereebut. 



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima dengan hangat kunjungan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo alias Pakde Karwo di rumah dinas Wali Kota Surabaya Jalan Sedap Malam, Surabaya, Rabu (11/5). 

Saat itu, Wali Kota Eri didampingi para asisten dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Dalam pertemuan tersebut, Pakde Karwo menanyakan sejumlah program yang dilakukan Wali Kota Eri setelah pandemi Covid-19. 

Terutama terkait dengan pemulihan ekonomi di Kota Surabaya.

Akhirnya, Wali Kota Eri pun menjelaskan panjang lebar tentang berbagai program yang telah dilakukannya untuk memulihkan ekonomi, terutama tentang pemulihan ekonomi melalui padat karya dalam rangka mengentas kemiskinan. 

Menurutnya, saat ini banyak program pemkot yang dilakukan melalui padat karya, mulai dari pelatihan, pemasaran produk, hingga pemberian bantuan modal untuk terus memberdayakan UMKM Surabaya.

“Bahkan, kami juga sudah menerapkan 40 persen APBD Surabaya untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kami terus gerakkan UMKM Surabaya supaya mandiri, dan upaya padat karya ini untuk meningkatkan taraf hidup warga Surabaya,” kata Wali Kota Eri.

Ia juga menjelaskan bahwa pemkot sudah memberikan pelatihan pembuatan paving kepada warga MBR. 

Nantinya, mereka akan difasilitasi alat dan bahannya, lalu hasil pavingnya itu akan dibeli oleh pemkot untuk digunakan fasilitas umum. 

“Jadi, setelah dilatih mereka terus diberdayakan dan disediakan pasarnya, karena ini yang sangat penting,” tegasnya.

Selain itu, pemkot juga sudah melakukan pelatihan menjahit. Setelah dilatih, mereka diberi garapan menjahit seragam sekolah, termasuk sepatu sekolah, sehingga pangsa pasarnya juga sudah jelas. 

“Ke depan kita akan menggelar berbagai pelatihan lagi, termasuk pelatihan menjadi tukang dan pembantu tukang,” katanya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa saat ini aset-aset BTKD pemkot dimaksimalkan dan dikelola oleh MBR. 

Dalam bidang pertanian, mereka dilatih untuk mengelola lahan pertanian dan diberikan benihnya oleh pemkot, lalu hasilnya nanti dijual untuk pemasukan mereka. 

Sedangkan yang non pertanian, nantinya aset BTKD ini juga akan dimanfaatkan untuk cuci mobil, laundry, rumah produksi batik dan lainnya.

“Jadi, padat karya itu bermacam-macam yang dilakukan oleh pemkot, dan tujuan akhirnya adalah mengentas kemiskinan di Kota Surabaya, mereka para MBR ini harus bisa lulus dari data MBR pemkot,” tegasnya.

Berbagai terobosan dan inovasi lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi juga disampaikan kepada Pakde Karwo, termasuk aplikasi e-peken yang dibuat oleh Pemkot Surabaya untuk menghimpun dan memasarkan toko kelontong dan produk UMKM di Surabaya. 

Apalagi, saat ini ASN pemkot juga sudah diwajibkan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya di aplikasi tersebut, sehingga ini akan semakin menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat bawah.

Ternyata, berbagai terobosan dan inovasi pemulihan ekonomi melalui padat karya yang dilakukan oleh Wali Kota Eri itu juga sejalan dengan pemikiran Pakde Karwo. 

Bahkan, berkali-kali ia juga sempat memuji kinerja Wali Kota Eri dalam memulihkan ekonomi Surabaya. 

“Harusnya pemerintah daerah lainnya juga seperti Pak Eri ini,” katanya.

Menjelang akhir pertemuan itu, Pakde Karwo akhirnya melempar guyonan mengaku bahwa sudah menyiapkan buku catatan untuk didiskusikan dengan Wali Kota Eri. 

Namun, buku catatan itu urung dibuka karena berbagai catatan yang akan didiskusikan itu sudah dilakukan semuanya oleh Wali Kota Eri.

“Saya sebenarnya menyiapkan buku ini, tapi gak tak buka karena apa yang saya catat sudah dilakukan semuanya oleh Pak Eri,” kata Pakde Karwo kepada Wali Kota Eri sambil disambut tawa lepas dari keduanya.


KABARPROGRESIF.COM: (Kepri) Kapolda Kepri Pimpin serah terima jabatan (Sertijab) Karo Rena Polda Kepri, Dir Polairud Polda Kepri, dan Dirlantas Polda Kepri di Ruang Kerja Kapolda Kepri pada hari, Rabu (11/5/2022).

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan, pelaksanaan Serah terima jabatan pada ini untuk menindaklanjuti Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/747/IV/KEP./ 2022 tanggal 13 April 2022 Tentang alih tugas/mutasi jabatan pejabat utama Polda Kepri.

Berdasarkan surat Telegram tersebut Karo Rena Polda Kepri Kombes Pol Heri Sumarji, diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jakstra Srena Polri dan digantikan oleh Kombes Pol Budi Suryanto.

Sebelumnya menjabat sebagai Kabagren Waketbidminwa STIK Lemdiklat Polri. Sedangkan, Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Medyanta, diangkat menjadi Dirlantas Polda Lampung dan digantikan oleh AKBP Tri Yulianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasisidiklaka Subditlaka Ditgakkum Korlantas Polri.

Terakhir, Jabatan Dir Polairud yang sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Marusut liberti Panjaitan yang kini sebagai Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri digantikan oleh AKBP Boy herlambang yang sebelumnya menjabat Kabagbinkar Ro SDM Polda Kepri.

Dijelaskan, dalam serah terima jabatan tersebut Kapolda Kepri selaku pimpinan Polri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan dan pada saat sertijab dilaksanakan juga penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

Berita acara sumpah jabatan serta penandatanganan pakta integritas, yang merupakan hal wajib dilakukan kepada pejabat yang dilantik.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan Pisah Sambut bersama Kapolda Kepri, Ibu Ketua Bhayangkari Kepri, Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolres jajaran Polda Kepri serta Pengurus Bhyangkari Kepri di Lobby Utama Polda Kepri.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Dr Aris Budiman,M.Si mengucapakan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi luar biasa yang telah diberikan para pejabat lama ketika bertugas di Polda Kepri serta selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru.

“Saudara telah mampu memberikan konstribusi yang sangat berarti bagi kemajuan dan peningkatan kualitas kinerja polda kepri secara keseluruhan ditengah pandemi covid yang melanda negara kita, serta Kami mendoakan semoga kesuksesan yang telah diraih dapat terus menghiasi lembaran karir pengabdian saudara di tempat tugas yang baru,” ungkapnya.

Pergantian jabatan atau mutasi merupakan hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran dan pengemban karir anggota polri kedepannya. 

Dengan pergantian jabatan di lingkungan polda kepri, di harapkan akan membawa perubahan dan penyegaran sehingga kedepan polri akan lebih baik dan maju.

“Terakhir, Saya mengucapkan selamat bergabung di keluarga besar polda kepri, saya yakin dan percaya dengan bekal dan pengalaman yang saudara –saudara miliki akan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai harapan polri serta tuntutan masyarakat kepri,” pangkasnya.

Manfaatkan waktu sebaik–baiknya untuk berkarya dalam menorehkan prestasi serta diharapkan dapat meneruskan dan meningkatkan capaian yang sudah ditorehkan pejabat lama.

Mari bergandeng tangan untuk menjadikan polda kepri lebih baik, mudah–mudahan niat baik ini diridhoi tuhan yang maha kuasa.

Pergantian jabatan atau mutasi merupakan hal yang biasa sebagai bentuk penyegaran dan pengemban karir anggota polri kedepannya. 

Dengan pergantian jabatan di lingkungan polda kepri, di harapkan akan membawa perubahan dan penyegaran sehingga kedepan polri akan lebih baik dan maju.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan perpanjangan masa penahanan bagi para tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. 

Perpanjangan dilakukan bagi empat orang tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, pengajuan tersebut diberikan karena penyidikan kasus ini belum usai. 

Pengajuan diberikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai sehingga dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut,” kata Ketut dalam keterangan, Rabu (11/5).

Keempat orang tersangka akan menjalani perpanjangan masa penahanan selama 40 hari ke depan. 

Penahanan akan dilakukan di rumah tahanan yang telah disediakan. Secara rinci, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 22/RT.2/F.3/Ft.1/04/2022 tanggal 27 April 2022.

Tersangka lainnya, Stanley MA, Senior Manager Corporate Affair PT Permata Hijau Group di rumah tahanan kelas I Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 19/RT.2/F.3/Ft.1/04/2022 tanggal 27 April 2022.

Lalu, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia di rumah tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 20/ RT.2/F.3/Ft.1/04/2022 tanggal 27 April 2022. Kemudian, Togar Sitanggang di rumah tahanan kelas I Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 21/RT.2/F.3/Ft.1/04 / 2022 tanggal 27 April 2022.

“Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhitung sejak 9 Mei 2022 hingga 17 Juni 2022,” ujar Ketut.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, perkara ini diawali dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. 

Pemerintah melalui Kemendag telah mengambil kebijakan menetapkan DMO (domestic market obligation) dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahan yang ingin mengekspor CPO dan produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak sawit.

“Tetapi perusahaan (tersebut) tidak memenuhi kebijakan DPO, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara,” ucap Burhanuddin.

Burhanuddin menyatakan, penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup setelah memeriksa 19 saksi, 596 dokumen, dan surat terkait lainnya. Juga meminta keterangan ahli.

Burhanuddin menjelaskan, Korps Adhyaksa akan terus mengembangkan kasus ini. Jika ditemukan bukti yang cukup, jelas Burhanuddin, pihaknya tidak segan-segan untuk menindaknya. 

Bahkan, jika pejabat yang melawan hukum selevel menteri.

Menurut Burhanuddin, hal itu tidak sulit dilakukan. Yang terpenting, dalam prosesnya para penyidik memilki alat bukti yang kuat. 

“Bagi kami, siapa pun pelakunya, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami lakukan (penindakan) itu,” ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menyatakan, para tersangka telah melanggar Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf A, B, E, dan F Undang-Undang No 7/2014 tentang Perdagangan. Mereka juga disangka melanggar Keputusan Kemendag 129/2022 jo No 170/2022 tentang Penetapan Jumlah Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan Dalam Negeri.



KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang di Tigaraksa tengah menyelidiki penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun 2021 senilai Rp 40 miliar. 

Dana tersebut dibagikan untuk kepentingan kebutuhan operasional Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Tangerang.

Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Nova Elida Saragih menyatakan tengah menyelidiki penggunaan dana BOS dengan memanggil kepala sekolah baik SD dan SMP.

"Masih dalam proses penyelidikan dimana kami menggali keterangan saksi-saksi," kata Nova, Rabu 11 Mei 2022.

Nova mengatakan tim penyelidik tengah memeriksa para saksi. 

"Kami harus kerja keras dan cepat, kepala sekolah akan kami minta keterangan minggu ini," ujarnya.

Informasi menyebutkan sejumlah pejabat sudah dimintai keterangan, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah, tim teknis Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). 

Sejumlah kepala sekolah dan bendahara sekolah SD di Tigaraksa juga sudah dimintai keterangan.

Nova juga mengatakan pekan ini pihaknya menggencarkan pemeriksaan dengan memanggil para kepala sekolah secara random. 

Karena masih dalam penyelidikan Nova juga belum menyampaikan apakah ada penyimpangan penggunaan anggaran Bosda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang itu.

Dihubungi terpisah Kadis Pendidikan Kabupaten Tangerang Syaifullah membenarkan terkait penyelidikan dana Bosda oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang itu. 

"Ya pemanggilan kepala sekolah melalui Disdik, kami kooperatif. Berharap tidak terjadi penyimpangan,"kata Syaifullah.

Syaifullah mengatakan dana Bosda bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tahun 2021 senilai Rp 40 miliar. Dana itu digunakan untuk 746 SD Negeri dan 91 sekolah SMP Negeri.



KABARPROGRESIF.COM: (Palangkaraya) Direktur Reserse Kriminal Umum dan Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Kalimantan Tengah kini disandang perwira menengah baru.

Acara serah terima jabatan ini dipimpin langsung Kapolda Kalteng Irjen Pol Nanang Avianto.

"Mutasi yang terjadi di tubuh Polri tersebut merupakan hal biasa. Pergeseran PJU Polda Kalteng sebuah rotasi pimpinan kepada personel, sekaligus bentuk penyegaran terhadap institusi Polri," ujar Kapolda yang disampaikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalteng Kombes Pol Ivan Adhityas Nugraha, Selasa (10/5/2022).

Menurutnya, sertijab ini menindaklanjuti Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/465/IV/2022. Dirreskrimum dari Kombes Pol Budi Hariyanto yang kini menjabat sebagai Kabag Ren Walet Bidminwa STIK Lemdiklat Polri.

Penggantinya Kombes Pol Faisal Florentinus Napitupulu yang sebelumnya menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Kaltara.

Selanjutnya, Dirpolairud Kombes Pol Edward Endrawan Eka Chandra dipercaya menjabat sebagai Kabagkerma Korpolairud Baharkam Polri. 

Penggantinya AKBP Boby Pa'Ludin Tambunan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagjakkermadiklat Bagjakdiklat Rojianstra SSDM Polri.

"Bapak Kapolda juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang mendapatkan jabatan baru di luar Kalteng. Kemudian untuk pejabat baru diharapkan segera bisa menyesuaikan diri di tempat yang baru," kata Ivan.

Sertijab ini disaksikan PJU Polda Kalteng berjalan lancar dan hikmat serta tidak ada halangan apa pun.

"Jangan sampai menyalahgunakan wewenangnya sehingga bisa menimbulkan polemik di kemudian hari, terutama untuk masyarakat dan daerah setempat," ucapnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut kasus pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng.

Saat ini, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (Kapuspenkum), Ketut Sumedana dalam keterangannya, Rabu 11 Mei 2022.

Ketut Sumedana mengatakan bahwa, saksi-saksi yang diperiksa yakni LCW selaku Penasehat Kebijakan/Analisa pada Independent Research & Advisory Indonesia.

Kemudian, ada NS selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang.

"LCW dan NS diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunananya pada Kementerian Perdagangan Januari 2021-Maret 2022," beber Ketut Sumedana, Rabu.

LCW mengacu pada nama Lin Che Wei. Sedangkan NS, adalah Nandang Sudrajat, berdasarkan jadwal resmi pemeriksaan di Gedung Pidana Khusus (Pidsus).

Diketahui, empat orang tersangka telah ditetapkan dalam kasus tersebut, yakni di antaranya IWW, MPT, SM, dan PTS. 

Keempat tersangka ditahan terpisah di Rutan Kejakgung, dan Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).



KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melakukan antisipasi terhadap penularan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak di Kota Pahlawan. 

Sejak Senin (9/11) lalu, pihaknya telah menerjunkan para dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan di beberapa lokasi peternakan.

Pada pengecekan hewan ternak di kawasan Kecamatan Pakal Kota Surabaya, Rabu (11/5). 

Terdapat delapan ekor sapi ternak yang dinyatakan sehat setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan  kesehatan. 

Mulai dari pengecekan suhu, kondisi sapi, hingga pemberian vitamin serta antibiotik yang disuntikan di bagian leher sapi.

Dokter hewan DKPP Kota Surabaya Rizal Maulana Ishaq mengatakan terdapat beberapa tahapan dalam pemeriksaan kewaspadaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Pertama, ia melihat keadaan sapi terlebih dahulu. Apakah sapi sedang dalam posisi berdiri atau sedang duduk. Selanjutnya  dilakukan pemeriksaan pada daerah sekitar mulut.

"Kalau daerah sekitar mulut tidak ada bercak-bercak merah seperti luka yang mengeluarkan darah, maka hewan tersebut masuk dalam kategori aman atau hewan sehat," kata Rizal.

Pemeriksaan kedua dilanjutkan pada bagian yang sama pada daerah sekitar mulut, apakah mengeluarkan busa atau tidak. 

Sebab, hewan yang telah terjangkit PMK akan sering mengeluarkan air liur. Hal ini dikarenakan hewan yang terjangkit tidak memiliki nafsu makan.

"Maka menyebabkan suasana dari tubuhnya asam, jadi mengeluarkan liur yang cukup banyak dan sapi-sapi yang diperiksa hari ini tidak ada tanda-tanda tersebut," ungkap dia.

Dan pemeriksaan ketiga dilakukan pada tubuh bagian bawah atau di bagian kaki sapi. 

Dokter hewan akan melihat, apakah terdapat luka atau tidak. Jika tidak terdapat luka, maka sapi tersebut masuk dalam kategori aman atau sehat. 

Hanya saja, terdapat dua ekor sapi yang kedapatan memiliki luka pada bagian kaki. 

"Tapi saat kita cek, luka ini diakibatkan goresan paving, biasanya setelah posisi duduk ke posisi berdiri rawan terjadi goresan. Tetapi secara keseluruhan, semua sapi yang kita cek dinyatakan sehat," terang dia.

Untuk sapi-sapi yang sehat, akan diberikan  suntikan vitamin. Sedangkan untuk beberapa sapi yang mengalami luka atau goresan akan diberikan suntik vitamin dan suntik antibiotik untuk mempercepat pengeringan luka. 

"Secara keseluruhan, delapan sapi milik peternak dinyatakan sehat. Hanya tinggal menunggu lukanya segera kering," ujar dia.

Di sisi lain, ia juga mengimbau kepada para peternak yang ada di Kota Surabaya, untuk tidak membeli hewan ternak dari daerah yang sudah terkonfirmasi positif wabah PMK. 

Bahkan, para peternak diharapkan juga harus berhati-hati terhadap peternak lain yang sering bertamu ke kandang ternak miliknya. 

Sebab, penularan wabah PMK adalah dari udara dan sangat besar kemungkinan cepat terjadi penyebaran penularan, yakni sekitar 90-100 persen

"Jadi kalau ada orang lain keluar masuk ke kandang, jangan lupa disemprot desinfektan. Jika sudah bertemu dengan orang lain di kandang ternak tetangga dan hendak masuk ke kandangnya sendiri, disarankan untuk mengganti pakaian terlebih dahulu dan harus meningkatkan sanitasi atau kebersihan kandangnya," jelas dia.

Sedangkan untuk temuan terjangkitnya wabah PMK pada hewan ternak di Kota Surabaya, ia mengaku bahwa terdapat kasus suspek dan langsung ditindaklanjuti oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pengambilan sampel. 

"Kita menunggu hasilnya selama tiga hari, semoga hasilnya negatif," harap dia.

Kegiatan pemeriksaan atau pengecekan ini dilakukan untuk memastikan kesehatan hewan ternak di Kota Surabaya. 

Para peternak kambing/domba dan sapi yang sudah terdata resmi akan langsung dilakukan pemeriksaan secara bergiliran. 

Total untuk jumlah populasi kambing/domba di Kota Pahlawan sebanyak 1.500 ekor dan populasi sapi sebanyak 350 ekor.

"PMK sama sekali bukan penyakit zoonosis dan tidak menular kepada manusia. Maka masyarakat dipersilahkan untuk makan daging dan dipastikan aman," ungkap dia.

Sementara itu, pemilik peternakan yang telah dilakukan pemeriksaan kesehatan di kawasan Kecamatan Pakal, Suyatno mengucapkan terima kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang telah menerjunkan tim dokter hewan dari DKPP Kota Surabaya.

"Tadi sudah diperiksa oleh dokter, saya berterima kasih banyak kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang sudah meluncurkan tim dokter untuk memeriksa hewan ternak kami, yakni sapi yang ada di Pakal Surabaya," ujar Suyatno.

Melalui kegiatan pemeriksaan kewaspadaan wabah PMK ini, ia mengaku bersyukur karena delapan sapi ternak miliknya telah dinyatakan sehat. 

"Khususnya di tempat saya, tidak ditemukan penyakit yang berbahaya seperti wabah PMK dan dipastikan hewan ternak saya sehat semua," ungkap dia.

Untuk langkah antisipasi berikutnya, Suyatno mengatakan telah memiliki manajemen perawatan yang cukup baik. 

Mulai dari memberikan makanan yang cukup bernutrisi dan meningkatkan kebersihan kandang.

"Untuk masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi daging sapi. Kami juga berharap menjelang momen Hari Raya Idul Adha, pemerintah bisa memastikan hewan ternak yang berada di Jawa Timur dalam kondisi sehat," pungkasnya. 


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Setelah sebelumnya melaksanakan Donor Darah TNI AL Koarmada II Surabaya dalam rangka Road to Navy Jazz Traffic Festival (NJTF), kembali mengadakan Vaksinasi Booster secara massal  yang berlangsung di Graha Villa Navy Residence, Lawang, Kabupaten Malang. 

Kegiatan Baksos ini ditinjau langsung Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Rachmad Jayadi, Rabu (11/05/2022).

Kegiatan Vaksinasi Massal ini dilaksanakan selama 2 hari yang dimulai pada tanggal 11 Mei sampai dengan 12 Mei 2022, di pimpin oleh Letkol Laut (P) Pungky Kurnia sebagai Koordinator Vaksinasi Booster Dinas Kesehatan Koarmada II yang bekerjasama dengan Dinkes Malang, RSU Lawang dan RSJ Lawang, dengan target 1500 Dosis menggunakan Vaksin Astrazeneca.

Kegiatan bakti sosial vaksinasi ini untuk mendukung kegiatan Navy Jazz Traffic Festival (NJTF) yang dilaksanakan pada 14 Mei 2022 mendatang, selain itu kegiatan ini sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dipenuhi adalah sudah melaksanakan vaksinasi, minimal dosis ke dua.

Selain Baksos berupa donor darah dan Vaksin Boster dalam Navy Jazz Traffic Festival tersebut juga dimeriahkan dengan pameran Alutsista TNI AL, demonstrasi Aeorobatik Bonanza Puspenerbal, demonstrasi penerjunan pasukan khusus TNI AL dan ditutup penampilan band-band dan artis-artis Ibukota. 

Navy Jazz Traffic Festival ini bertujuan mendekatkan TNI Angkatan Laut kepada masyarakat Jawa Timur sekaligus meningkatkan perekonomian Jawa Timur setelah masa pandemi Covid 19 dengan digelarnya produk UMKM Jawa Timur dilokasi Festival sebelum puncak acara. (Dispen Koarmada II)



KABARPROGRESIF.COM: (Cirebon) Kejari Kota Cirebon kembali tahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi penjualan besi mesin pompa air limbah atau riol pada, Rabu (11/5/2022) sore.

Setelah melalui pemeriksaan hampir 5 jam lebih, akhirnya kedua tersangka nampak menggunakan rompi miliki Kejari Kota Cirebon.

Para tersangka keluar dari gedung Kejari Kota Cirebon pukul 17.40 WIB, selanjutnya menggunakan mobil tahanan menuju rutan.

Adapun kedua tersangka itu yakni LT merupakan Kabid Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon tahun 2019 dan seorang pengusaha swasta berinisial AN.

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menjebloskan LT dan AN ke Rutan Kelas I Cirebon untuk penahanan 20 hari ke depan.

Pemeriksaan terhadap kedua tersangka di ketahui merupakan pemanggilan kedua.

Pemeriksaan terhadap LT dan AN semula terjadwal pada 27 April 2022, berbarengan dengan dua tersangka lain yakni WS dan PD yang lebih dulu di tahan di Rutan Kelas 1 Cirebon. WS sendiri diketahui adalah mantan Kabid BMD pada BKD Kota Cirebon.

Namun kala itu AN dan LT tak hadir. Sementara WSR dan PD memenuhi panggilan pemeriksaan dan berakhir pada penahanan terhadap keduanya.

Dengan penahanan terhadap LT dan AN, total Kejari Kota Cirebon sudah menahan 4 tersangka, sebab WS dan PD sudah lebih dulu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Cirebon Umaryadi mengungkapkan, pihaknya kembali menahan dua tersangka guna pemeriksaan 20 hari kedepan.

“Sebagaimana yang saya sampaikan pada 27 April 2022 kita telah menahan saudara WS dan PD dan hari ini kita melakukan penahanan selanjutnya terhadap saudara LK dan AN,” ungkapnya kepada media,Rabu (11/5/2022).

Keempat tersangka diduga terlibat dalam penjualan aset daerah berupa besi mesin riol. Salah satunya yang ada di depan Taman Ade Irma Suryani, yang mana benda tersebut merupakan benda cagar budaya.

Dugaan tidak pidana tersebut berlangsung pada tahun 2018 - 2019, sementara kerugian keuangan negara di taksir sekitar Rp.510 juta.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan enam wilayah di Indonesia terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. 

Dari enam wilayah tersebut terdiri di dua Provinsi yaitu, Aceh dan Jawa Timur.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, setelah ditemukannya wabah penyakit PMK pada hewan ternak sesaat sebelum bulan Ramadhan. 

Kementan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan upaya intervensi ke daerah-daerah yang terjangkit wabah PMK.

“Kementerian Pertanian telah menetapkan dua daerah yang dilanda wabah penyakit PMK pada hewan. Di Aceh adalah Tamiang dan Aceh Timur, yang kedua di Jawa Timur itu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto,” ujar Syahrul dalam telekonferensi, Rabu 11 Mei 2022.

Syahrul melanjutkan, penyebaran dari wabah PMK sangatlah cepat dengan melalui udara dan kontak langsung. 

Sehingga dengan itu daerah yang terjangkit harus dalam kendali yang baik agar wabah tersebut tidak menyebar ke wilayah lainnya.

“Beberapa langkah sudah kita lakukan mengatasi hal tersebut, pertama langkah darurat atau agenda SOS menghadapi itu. Kedua langkah temporer tentu kita berharap wabah ini tidak ekspansi terlalu jauh dari apa-apa yang kita sudah kendalikan, ketiga adalah agenda pemulihan,” jelasnya.

Selain itu, dalam waktu dekat ini Kementan akan menghadirkan vaksin secara singkat. Di mana dari kesepakatan yang berlangsung antara pemerintah pusat dan Pemda, vaksin yang akan digunakan merupakan vaksin nasional.

Ratusan ekor sapi milik warga yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi di Desa Balerante, Klaten, Jawa Tengah, diungsikan ke tempat evakuasi hewan ternak.

“Tetapi vaksin ini membutuhkan waktu, oleh karena itu dalam 14 hari Pak Dirjen akan kita tugaskan menghadirkan vaksin impor yang jumlahnya tidak banyak. Hanya untuk menunggu kehadiran vaksin yang ada,” ungkapnya.

Adapun sembari menunggu vaksin tersebut tersedia, Mentan mengatakan telah menurunkan tiga jenis obat untuk mengatasi wabah virus PMK untuk menekan penyebaran ke wilayah lainnya.

“Dalam waktu yang sangat singkat ini terutama pada daerah-daerah yang terjangkit wabah secara pasti maka yang dilakukan adalah menyebarkan obat-obat yang ada. Ada tiga bentuk obat yang sekarang ini sudah diturunkan untuk menunggu sampai vaksin kita bisa temukan,’ terangnya.



KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Ketua DPR Puan Maharani mengimbau masyarakat khusunya orang tua mengantisipasi penyebaran hepatitis akut yang dilaporkan cukup membahayakan bagi anak. 

Pemerintah diminta bekerja cepat dalam memonitor dan mengatasi penyakit tersebut.

"Peran orang tua sangat penting dalam menghadapi hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya ini. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menjaga pola keseharian anak," kata Puan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 11 Mei 2022.

WHO melaporkan ada 348 kasus hepatitis akut di berbagai belahan dunia. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemnekes) menyebut ada 15 kasus penyakit ini terdeteksi di Indonesia dan lima di antaranya meninggal dunia.

Hepatitis akut ini disebut menyerang anak dengan rentang usia 1-17 tahun. 

Puan meminta seluruh pihak tidak menyepelekan virus hepatitis akut yang menular lewat asupan makanan atau melalui mulut tersebut.

"Khususnya, kepada para ibu yang mayoritas banyak menghabiskan waktu dengan anak, saya mengimbau agar menjaga dan memastikan kebersihan makanan anak serta terus memperhatikan protokol kesehatan," ujar dia.

Tak hanya itu, masyarakat diminta untuk selalu menjaga kebersihan, termasuk rajin mencuci tangan dengan sabun. 

Masyarakat juga diminta tidak menggunakan alat makan bersama dengan orang lain dan menghindari kontak anak-anak dari orang yang sakit.

"Orangctua harus lebih awas dan banyak mencari informasi sehingga bisa mendeteksi secara dini apabila anak mengalami gejala hepatitis," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut.

Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah terus berkoordinasi dentan WHO dalam menghadapi hepatitis akut. 

Pemerintah diingatkan agar terus memberi penjelasan yang akurat kepada masyarakat terkait kasus dan penanganan penyakit yang masih misterius ini.

"Sehingga, tidak muncul kabar yang simpang siur terkait penyakit ini. Dan penting juga menjaga informasi untuk menghindari berita-berita hoaks yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat," kata dia.

Puan mengatakan pemerintah harus segera menentukan protokol penanganan kasus hepatitis akut. Apalagi, penyakit ini muncul di saat pandemi covid-19 belum berakhir.

"Pemerintah Pusat juga harus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam monitoring terkait potensi munculnya kasus-kasus baru di berbagai wilayah," ucap Puan.

Di sisi lain, Puan mengingatkan pemerintah menyiagakan dokter anak dan tenaga medis lainnya di setiap daerah. Termasuk, mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk skenario terburuk.

"Termasuk juga dengan terus memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemda dan pihak sekolah agar menjaga peserta didik dari penyebaran penyakit ini," tegas Puan.


Narkoba

Koperasi & UMKM

Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Translate

Hukum

Metropolis

Nasional

Pidato Bung Tomo


Hankam

Popular Posts

Blog Archive