Terus Kobarkan Semangat Perjuangan Arek-arek Suroboyo 10 Nopember 1945 untuk memberantas Korupsi, Terorisme dan Penyalahgunaan Narkoba

Soft Launching Kota Lama, Gelar Sejumlah Paket Wisata

Sejumlah paket wisata digelar Pemkot Surabaya usai soft launching Kota Lama zona Eropa yang berada di kawasan Jalan Rajawali, Krembangan, Surabaya.

Cegah Narkoba di Kalangan ASN dan Pelajar, Pemkot Surabaya Gandeng BNN dan Polisi

Upaya Pemkot Surabaya memberantas Narkoba tak hanya di kalangan pelajar dan masyarakat, tetapi juga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot.

Peluang Investasi untuk Pengembangan Eks THR-TRS

Pemkot Surabaya menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mempromosikan proyek peluang investasi di Kota Pahlawan. Diantaranya di kompleks eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS).

Tekan Laju Inflasi, Pemkot Rutin Gelar Pangan Murah

Untuk menekan laju inflasi agar masyarakat bisa mendapatkan komoditas bahan pangan dengan lebih murah, Pemkot Surabaya rutin menggulirkan program Gerakan Pangan Murah setiap bulan.

Pemkot Surabaya Komitmen Amankan Aset yang Dikuasai Pihak Ketiga

Berbagai upaya strategis terus dilakukan Pemkot Surabaya untuk memastikan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan warga dan pemerintah.

Kamis, 12 Mei 2022

5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik akan Menjabat Selama Setahun


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa penjabat gubernur yang resmi dilantik hari ini menjabat selama 1 tahun.

"Sesuai UU juga bahwa jabatan penting itu berlangsung paling lama 1 tahun," ujar Tito di Kemendagri, Kamis (12/5/2022).

Tito menegaskan masa jabatan kelima penjabat gubernur itu bisa diperpanjang.

Dia mengatakan perpanjangan masa jabatan penjabat gubernur bisa diisi orang yang sama atau berbeda.

Selain itu, akan ada juga evaluasi sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah.

Penjabat gubernur wajib menyampaikan laporan per tiga minggu sekali kepada Presiden melalui Mendagri.

"Saya cukup optimistis melihat pengalaman dan track record kemampuan intelektual, akademik semuanya, dan hampir bahkan mencapai tingkat doktoral," tutur Tito.

Dia meminta para penjabat gubernur fokus menyelesaikan sejumlah program pemerintah.

Tito meminta penjabat gubernur menggeber program pemerintah.

"Program-program pemerintah yang jadi atensi tolong digeber, program-program Bapak Presiden yang diatensi, strategis nasional, tolong digeber," tandas Tito.

Adapun lima Penjabat dilantik tersebut yakni:

Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM).

Pj. Gubernur Sulawesi Barat,* Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri).

Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Pj. Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).

Kejari Medan Terima Tahap II Kasus Dugaan Korupsi Perpajakan Dirut PT MKM


KABARPROGRESIF.COM: (Medan) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus dugaan korupsi perpajakan dengan terdakwa Jhon Jerry selaku Direktur Utama (Dirut) PT Mitra Kencana Mandiri (MKM).

"Benar. Pada Selasa, (10/05/2022) kemarin, penyerahan tahap II telah diserahkan Penyidik Perpajakan dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidsus Kejari Medan di ruang tahap II Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Teuku Rahmatsyah SH MH melalui Kasi Intel Simon SH MH, Kamis, 12 Mei 2022.

Dikatakan Simon, tersangka selaku direktur Utama PT MKM diduga dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

"Dengan perbarengan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut," ujarnya.

Simon mengatakan potensi kerugian pada pendapatan negara terkait tindak pidana perpajakan adalah sebesar Rp 5.375.517.860,- (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah).

"Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 39A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," pungkasnya. 

Legislator Gerindra Surabaya Nilai Perwali SLF Sangat Lemah


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Politisi Partai Gerindra, Bachtiar Rifai menilai sanksi Perwali terkait SLF dinilai terlalu lemah. Ia menyarankan Pemkot sebaiknya segera melakukan evaluasi. 

Sebab apabila tidak ditegaskan dalam peraturan. Pengusaha akan mengindahkan sanksi dari pada SLF itu sendiri. 

"SLF sudah ada Perwali sejak tahun 2018, dan efektif 2019 - 2020, dan sampai sekarang masih kurang efektif, " ujar Bachtiar Rifai kepada wartawan di Surabaya, Kamis (12/05/22).

Menurut Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, sanksi selama ini hanya sebatas teguran tertulis, belum sampai pada eksekusi penutupan. "Maka kami Komisi A akan memanggil beberapa pengusaha untuk mengurus masalah SLF ini,” terang Bachtiar.

Ia menegaskan, ini penting sebagai garansi kelayakan gedung. Sehingga ia menekankan kepada Dinas Cipta Karya agar lebih fleksibel dalam memberikan izin. 

Dikatakan Bachtiar, bagi gedung yang sudah berdiri kisaran 2000 - 2010, harus ada terobosan   yang harus dilakukan. Kecuali gedung yang tergolong baru berdiri 2020/2021  maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini. 

"Kalau yang sebelumnya itu harus ada semacam terobosan, misalkan masalah salurannya atau masalah lainnya, bisa di sesuaikan dengan gedung yang ada." jelas Bachtiar.

Dirinya menerangkan, Pemkot Surabaya sebenarnya tidak mempersulit dalam kepengurusan SLF. 

Hanya saja perlu kesadaran pengusaha. Kemudian perlu menggalakkan lagi sosialisasinya. Jadi pengusaha bisa meminta bantuan dari konsultan di luar pemerintah mengurus perizinan ini.

"Jadi enggak sulit, karena aturan jelas tinggal mekanisme pelaksanaan harus diperbaiki,” pungkasnya. (**)

Dilantik, Lima Penjabat Gubernur Resmi Bertugas


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik lima orang penjabat (pj) gubernur pada Kamis (12/5/2022) pukul 09.00 WIB di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Lima orang yang dilantik yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan atubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan Dirjen Otonomi Daerah Kemeneagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Kemudian, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.

Pelantikan lima pj gubernur ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang dibacakan oleh protokol Kemendagri.

Keppres ini mulai berlaku saat pelantikan pejabat, yakni pada 12 Mei 2022.

Usai pembacaan Keppres tersebut, kelima pj gubernur mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Saya berjanji akan menjalankan tugas sebagai penjabat gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala kewajiban dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa," demikian ucap kelima penjabat gubernur menirukan arahan Mendagri.

Adapun lima orang pj gubernur ini akan meggantikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan yang habis masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022. 

Kajari Pimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kasipidsus Kejari Kep. Selayar


KABARPROGRESIF.COM: (Selayar) Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus), Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar Syakir Syarifuddin SH MH.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan di aula Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar pada Kamis, (12/5/2022). 

Dihadiri oleh Jajaran Jaksa dan Pegawai dilingkup Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar.

Syakir Syarifuddin SH MH, menggantikan Kasipidsus sebelumnya, Syahrul SH yang mendapat rolling mutasi jabatan ke Kejaksaan Negeri Parepare.

"Mutasi merupakan hal yang wajar di tubuh organisasi Kejaksaan. "Selain untuk promosi jabatan, juga untuk melakukan penyegaran dalam menjalankan tugas, jelas Kajari, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH.

Dalam kesempatan tersebut Kajari, Adi Nuryadin Sucipto SH. MH juga mengajak untuk memahami bahwa jabatan adalah sebuah amanah, kepercayaan dan juga kehormatan yang harus dijalankan dengan tulus, dengan baik dan penuh kesungguhan serta menggunakan pikiran, ide-ide kreatif dan inovatif guna mencapai hasil yang terbaik yang dapat memberikan manfaat.

Kegiatan internal Kejaksaan ini menerapkan protokol kesehatan.


Seni tradisional ingin pentas setelah 2 tahun vakum


KABARPROGRESIF.COM: (Surabaya) Legislator PDIP Surabaya Anas Karno melakukan reses hari pertama Masa Reses Persidangan Ketiga Tahun Anggaran 2022, di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Semolowaru, pada Rabu malam (12/05/2022). 

Kegiatan reses itu berlangsung akrab. Warga yang datang menyampaikan beragam aspirasinya.

Diantaranya adalah Tri Suyanto warga Semolo, yang juga pegiat seni tradisional. 

"Saya berharap pertunjukkan seni tradisional bisa digelar kembali setelah 2 tahun vakum saat pandemi," ujarnya.

Menurut Tri Suyanto, sejak tahun 2020 sampai sekarang, para pekerja seni tradisional mengalami masa yang sulit. 

"Ibaratnya selama pandemi kita terjun bebas. Tidak bisa beraktifitas, tidak bisa berekspresi. Kasihan pekerja seni tidak bisa berkembang," ungkapnya.

Pegiat lembaga beragam seni tradisional seperti Reyog, Jaranan, dan Karawitan ini, meminta pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pariwisata sebagai pemegang anggaran seni, sudi memberikan fasilitas supaya para pekerja seni tradisional tidak hanya latihan saja. Melainkan juga pentas, terutama di SWK Semolowaru.

"Mumpung ini ada masa reses. Aspirasi kami ini kami sampaikan ke Pak Anas supaya bisa meneruskan ke Dinas Pariwisata," jelas Tri Suyanto

Tri Suyanto menambahkan, keberadaan pertunjukan seni tradisional di SWK Semolowaru, bisa meramaikan pengunjung. 

"Kita punya komunitas. Ketika mereka menikmati pertunjukkan seni tradisional, mereka juga akan menikmati makanan dan minuman disini. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme," pungkasnya.

Anas Karno mendukung keinginan tersebut. Menurutnya, kelompok seni tradisional sebagai perawat budaya lokal dan dikembangkan secara turun temurun warisan leluhur.

"Budaya tradisional merupakan pilar berbangsa. Karena tanpa budaya yang kuat maka bangsa ini akan kehilangan jati diri," tegasnya.

Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyatakan, bahwa Indonesia sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju fase endemi.

"Hal ini menjadi signal yang baik dan menjadi harapan pentas-pentas seni tradisional bisa digelar. Sehingga bisa lebih menguatkan minat masyarakat terhadap seni tradisional, yang mungkin saat ini tidak lagi populer," ujar Anas.

Politisi PDIP yang menjadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut menambahkan, keberadaan pentas seni tradisional bisa menarik masyarakat untuk datang ke SWK.

"Sehingga terjadi transaksi ekonomi, yang tentunya akan membuat SWK semakin berkembang. Para pekerja seni tradisional ini bisa ikut meramaikan SWK," imbuh Anas.

Menurut Anas, sesuai dengan namanya sebagai Sentra Wisata Kuliner. Pengunjung yang datang nantinya, selain menikmati beragam sajian kuliner, juga bisa berwisata menikmati pertunjukan seni tradisional.

Respons Wali Kota Tangerang soal Pegawai Disperindag Jadi Tersangka Kasus Korupsi


KABARPROGRESIF.COM: (Tangerang) Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah merespons soal kasus dugaan korupsi pembangunan pasar di Kecamatan Periuk yang melibatkan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang berinisial OSS.

Selain OSS, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang juga menetapkan tiga tersangka, yakni AA sebagai Direktur PT Nisara Karya Nusantara, AR sebagai site manager PT Nisara Karya Nusantara, dan DI sebagai penerima kuasa dari Direktur PT Nisara Karya Nusantara.

"Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Arief, dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022). 

"Pemkot (Tangerang) patuh pada aturan yang berlaku secara hukum," imbuh dia.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Erich Folanda menggelar konferensi pers pada Selasa (10/5/2022). 

Ia menuturkan, pembangunan pasar tersebut dilakukan oleh Disperindag Kota Tangerang tahun anggaran 2017.

Menurut Erich, pasar lingkungan itu dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pagu senilai Rp 5.063.479.000.

OSS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani kontrak pembangunan pasar bersama AA. Kemudian, DI bersama AR melaksanakan pembangunan pasar pada 2017.

"Selanjutnya AA selaku direktur memberi kuasa kepada DI. Sehingga, dalam pelaksanaan pekerjaan, AA tidak pernah terlibat aktif," paparnya.

Kemudian, tim ahli dari salah satu universitas swasta di Kota Tangerang dan Kejari Kota Tangerang menemukan bahwa kuantitas pasar lingkungan itu tidak sesuai spesifikasi. Artinya, banyak barang atau item yang tak terpasang sesuai kontrak.

Lantaran pembangunan pasar tak sesuai kontrak, Erich menyebutkan, hal itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 640.673.987.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 31 tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah UU tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Antisipasi Kejahatan Jalanan, Kapolres Tanjungbalai Siagakan Personel di Lokasi Rawan


KABARPROGRESIF.COM: (Tanjungbalai) Personil Satsamapta Polres Tanjungbalai melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan Blue Light Patrol di beberapa lokasi di wilayah hukum Polres Tanjungbalai pada Rabu (11/5/2022).

Sasaran yang dilaksanakan berlokasi di Jalna Jend Sudirman Km 7 Kota Tanjungbalai, Terminal, Stasiun Kereta Api, Pasar TPO, Alfamart atau Indomaret, SPBU dan Bank.

"Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pertama melaksanakan himbauan terhadap para security di Perbankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutuskan rantai penyebaran virus covid -19 di wilayah hukum Kota Tanjungbalai. Melakukan pengecekan cctv dan Apar pada Perbankan dan memberikan himbauan terhadap masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengantisipasi terjadinya kasus 3 C," Kata Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi SH SIK.

Dari hasil yang dilaksanakan, tentu terciptanya kesadaran masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan guna antisipasi penyebaran virus covid -19 di wilayah hukum Polres Tanjugbalai.

Situasi terpantau aman dan terkendali pada lokasi obvit di wilayah hukum Polres Tanjungalai, hal menonjol nihil.

Amatan dilapangan Personil yang ikut melaksanakan kegiatan terlihat Ipda Awaluddin. Briptu Johanes Simarmata. Bripda Revan Vitara Sirait Bripda Rafly Nelwan. Bripda Waduk Asmani. Bripda Rizky Pratama Tarigan dan Bripda Sabriansyah serta Bripda M. Prayuda. 

Menteri BUMN Optimalkan Operasi Pasar Penuhi Ketersediaan Pangan


KABARPROGRESIF.COM: (Pandeglang) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengoptimalkan operasi pasar kebutuhan bahan pokok untuk membantu masyarakat dalam memenuhi ketersediaan pangan.

"Kita berkomitmen untuk melakukan intervensi market agar masyarakat terjangkau untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan harga murah dan terjangkau," kata Erick Thohir saat halalbihalal bersama santri di Pondok Pesantren Mathla'ul Anwar Menes, Kabupaten Pandeglang, Rabu, 11 Mei 2022.

Selama ini, BUMN bekerja keras untuk menyeimbangkan situasi pasar agar harga kebutuhan bahan pokok relatif stabil dengan melakukan operasi pasar minyak goreng. 

Harga minyak goreng di pasaran sempat mengalami gonjang-ganjing sehingga BUMN terus memaksimalkan intervensi pasar murah.

"Kami hari ini bersama Holding Pangan ID FOOD (PT Rajawali Nusindo dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) menggelar pasar murah paket sembako bertempat di Kampus Mathla'ul Anwar, Menes Pandeglang," jelas dia.

Menurut dia, BUMN juga berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi pesantren untuk mendukung program berkelanjutan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan ekosistem pangan dengan menggandeng para santri sebagai bagian dari aset kemandirian ekonomi pesantren.

BUMN Pangan perlu menggandeng para santri sebagai aset keberlangsungan pangan. Saat ini, pangan menjadi sorotan utama seperti minyak goreng, gula, beras, Komoditas tersebut menjadi kebutuhan pangan pokok para santri, guru, orang tua santri, dan komunitas alumni pondok pesantren yang menjadi satu kesatuan ekosistem.

"Pangan menjadi fokus pemerintah sehingga BUMN Holding Pangan ID FOOD dapat menciptakan rantai pasok pangan di lingkungan santri sebagai wujud kemandirian pangan di lingkungan pondok pesantren," kata Erick Thohir.

Sementara itu, Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD, Frans Marganda Tambunan mengatakan, ID FOOD mendukung pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk upaya meningkatkan kemandirian pangan melalui Ponpes.

BUMN Gerakan Bersih menggelar pasar murah sembako (beras, minyak goreng, dan gula) sebanyak 2.000 paket yang didistribusikan melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rajawali Nusindo.

"Kami senang ada kegiatan pasar murah dari BUMN di pondok pesantren karena kebutuhan pangan pokok juga diperlukan para santri maupun keluarga," ujar Pengurus Ponpes Mathla'ul Anwar, Ida.

Sedangkan Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI Andry Tanudjaja mengatakan cadangan minyak goreng melimpah dan mencukupi kebutuhan nasional. 

PPI terus dan akan tetap mendukung program pemerintah dalam keterjangkauan dan ketersediaan pangan dengan menjual paket murah.

"Kami hadir di sini dengan minyak goreng yang terjangkau masyarakat. Sebelumnya kami pun telah mendistribusikan minyak goreng lebih dari 12 juta liter dan lebih dari 25 ribu paket pangan murah selama Ramadan dan menjelang Idulfitri," kata Andry.

Polisi Gerebek Kampung Aceh, Jual Sabu Sekaligus Sewakan Bong


KABARPROGRESIF.COM: (Batam) Polisi dalam hal ini Satresnarkoba Porlesta Barelang menggerebek Kampung Aceh, Kota Batam. Polisi mengungkap jual beli sabu yang sekaligus menyewakan bong (alat penghisap sabu).

Pengungkapan kasus itu disebutkan oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto dalam konfrensi pers yang digelar di Mapolresta Barelang, Selasa (10/5).

“Saya mengapresiasi kinerja Kasat Resnarkoba Kompol Lulik Febyantara, bersama tim yang telah menangkap pelaku pengedar tindak pidana narkotiba jenis sabu,” ujarnya.

Para pelaku yang terkait dalam jual beli sabu ini berinisial AP (41) sebagai penjual dan para pemakai yang berinisial ME (54), Inisial J (18), AS (29) dan TH (47).

Saat digeledah, polisi menemuan 5 paket sabu yang dibungkus plastik transparan dengan masing-masing beratnya 2,22 gram.

“Sabu tersebut siap untuk diedarkan di Kota Batam khususnya di Ruli Kampung Aceh, Muka Kuning Kecamatan Sei Beduk,” kata Nugroho.

Dari lokasi tersebut ditemukan barang bukti lain berupa 20 batang pemantik api, 22 alat hisap sabu (bong), 1 buah staples, 2 gunting, 1 ponsel dan uang tunai Rp419 ribu.

Berdasarkan pengakuan pelaku, ia menjual beberapa paket sabu termasuk menyewakan bong. 

Satu alat bong disewakan seharga Rp10 ribu, sedangkan untuk 1 gram sabu harganya Rp1.500.000.

Pelaku menjual sabu tersebut per paket seharga Rp100.000 sudah termasuk sabu dan bong. Pemakaian sabu bisa dilakukan di tempat itu juga.

Atas perbuatannya, para tersangka diancam dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) uu ri no.35 tahun 2009 tentang narkotika. Para pelaku diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.

Pengungkapan kasus itu bermula saat Kapolresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat melalui WhatsApp.

“Ada informasi mengenai peredaran sabu di Kampung Aceh, ada videonya, ada foto-fotonya. Saya langsung share ke Kasat Narkoba untuk ditindaklanjuti,” kata Nugroho.

Penggerebekan di Kampung Aceh itu dilakukan pada 29 April 2022 lalu. Saat ini para pengedar dan pemakainya telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Barelang.

“Saya imbau kepada masyarakat yang tinggal di Kampung Aceh segera hentikan adanya peredaran narkoba,” kata dia.

Peredaran narkoba di kawasan itu dikatakannya telah diketahui oleh pihaknya. Diakuinya peredaran narkotika yang terjadi di Kampung Aceh memang memprihatinkan.

“Alhamdulillah berhasil kita ungkap,” ujarnya.(*)

Mensos Risma Tawari Keluarga Penderita Lumpuh Otak Tinggal di Rusun Bekasi


KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyerahkan bantuan dana dari donatur kepada Fransiska (24), warga penderita kelumpuhan otak di Kota Bekasi, Rabu (11/5/2022).

Dana yang diserahkan oleh Risma berasal dari donatur yang dikumpulkan melalui situs Kitabisa.com.

"Melalui media sosial yang telah memberikan bantuan ini, kami bisa (ikut) memberikan bantuan kepada adik kita ini," kata Risma usai menyalurkan bantuan, Rabu.

Risma menyalurkan total bantuan Rp 58 juta dari para donatur untuk biaya pengobatan dan pendampingan kepada keluarga Fransiska.

Selain itu, Risma juga mengatakan akan menawari keluarga Fransiska untuk tinggal di rumah susun di Bekasi.

"Karena masih ngontrak, saya tawari juga bisa tinggal di rumah susun di Bekasi yang saat ini dibantu Kementerian PU (Pekerjaan Umum), insya Allah selesai dalam waktu dekat," katanya.

Sementara itu, ibu dari Fransiska, yakni Irene (50), merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan.

Irene berencana mengunakan bantuan tersebut untuk terapi anak kesayangannya itu.

"Bersyukur banget. Mudah-mudahan apa yang dikasih ke kami ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, karena yang dikasih ini kan memang fasilitas untuk adik (Fransiska) terapi, untuk berobat," ujar Irene.

Irene berharap, dengan pemberian bantuan tersebut, kondisi Fransiska dapat terus membaik dan bisa menjalani proses terapi tanpa kendala apa pun.

Diketahui, Fransiska menderita penyakit kelumpuhan otak akibat tersendak susu saat dirinya masih berusia 2,5 bulan.

"Itu terjadi karena dia sempat koma tiga hari di RS karena tersedak susu, jadi menyebabkan oksigen kosong di otak sekian lama. Nah, itu yang merusak organ-organ otaknya sehingga dia seperti ini," kata Irene.

Ridwan Djamaluddin Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung


KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Mendagri Tito Karnavian akan melantik 5 penjabat (Pj) gubernur besok, Kamis (12/5). 

Salah satunya adalah Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, yang ditunjuk jadi Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

"Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin," ucap Stafsus Kemendagri, Kastorius Sinaga, Senin (11/5).

Ridwan akan menjadi Pj untuk mengisi kekosongan gubernur yang ditinggalkan gubernu dan wagub Erzaldi Rosman-Abdul Fatah karena habis masa jabatan 15 Mei 2022.

Sesuai ketentuan, Ridwan akan menjabat sebagai Pj Gubernur Kep. Bangka Belitung hingga terpilih gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024.

Selain Ridwan, ada 5 Pj lain yang akan dilantik Tito.

"Rencana besok Kamis 12 Mei pukul 08.00 WIB di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Bapak Mendagri Tito Karnavian akan melantik 5 PJ Gubernur," ucap Kastorius.

Berikut daftar 5 Pj Gubernur yang akan dilantik

Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM)

Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri)

Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

Pj. Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri).