Paulus Waterpauw Dilantik Jadi Penjabat Gubernur Papua Barat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri, Paulus Waterpauw akan dilantik menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat pada Kamis 12 Mei 2022 esok hari oleh Mendagri, Tito Karnavian.

Kabar ini disampaikan oleh Stafsus Mendagri Kastorius Sinaga. Ia menyebut pelantikan bakal digelar pada pagi hari. 

Gubernur definitif di lima provinsi itu masa jabatannya akan berakhir pada pertengahan Mei 2022. Penunjukan penjabat gubernur di sejumlah daerah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

“Iya, benar, rencana (pelantikan) besok, Kamis, 12 Mei, jam 08.00 WIB,” kata Kastorius kepada wartawan, Rabu 11 Mei 2022.

Selain Paulus, empat penjabat gubernur yang akan dilantik ialah Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Banten.

Kemudian Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Setelah itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik bakal dilantik menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Barat.

Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga, Hamka Hendra Noer akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. *** 

Read More

Antisipasi Penularan PMK, Bupati dan Kapolres Pasuruan Cek Sejumlah Kandang Ternak

KABARPROGRESIF.COM: (Pasuruan) Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf didampingi Kapolres Pasuruan AKBP Erick Frendriz saat meninjau hewan ternak di Kecamatan Rembang.

Bupati dan kapolres mendatangi sejumlah kandang, salah satunya milik Nur Hasan, Ketua Kelompok Tani di Dusun Balaipanjang, Desa Pandean, Kecamatan Rembang. 

Nur Hasan memelihara empat ekor sapi Jawa dan kondisinya masih sehat belum terpapar sakit kuku dan mulut.

Dalam peninjauan tersebut, bupati dan kapolres juga melakukan penyemprotan cairan anti disinfektan pada sapi-sapi tersebut agar tidak terjangkit virus PMK.

Bupati Irsyad menjelaskan bahwa penyakit PMK pada hewan tidak bisa menular kepada manusia. 

Meski demikian, ia mengimbau kepada pemilik hewan ternak untuk rutin memeriksakan hewan ternaknya ke mantri secara periodik.

"Saya imbau kepada para pemilik hewan ternak agar selalu rutin memeriksakan hewan ternaknya agar bisa mengetahui kondisi hewan ternak lebih dini guna menghindari terjangkitnya virus PMK," tegasnya.

Read More

KPK Tegaskan Penyelidikan Formula E Masih Berlangsung

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan dugaan rasuah dalam ajang balap Formula E masih berlangsung. 

Satgas Pemburu Koruptor mendesak KPK untuk menetapkan pelaku dalam kasus itu melalui demonstrasi pada Selasa (10/5).

"Sejauh ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan KPK. Penyelesaian suatu kasus memang butuh waktu yang cukup," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Rabu (11/

Ali mengatakan tiap perkara yang ditangani KPK tidak bisa disamakan waktu pengerjaannya. 

Tiap perkara mempunyai rintangan berbeda sehingga tidak bisa selesai dengan waktu bersamaan.

Saat ini KPK masih mencari bukti. Lembaga Antikorupsi memastikan bakal menyelesaikan kasus itu sampai tuntas.

"Kami masih terus meminta keterangan pihak-pihak terkait dan menganalisanya lebih lanjut untuk berupaya menemukan dugaan peristiwa pidana korupsinya," tutur Ali.

Sejumlah kelompok masyarakat mengatasnamakan Satgas Pemburu Koruptor melakukan unjuk rasa di depan KPK pada Selasa (10/5). 

Mereka mendesak Lembaga Antikorupsi untuk menetapkan tersangka dalam penyelidikan dugaan rasuah dalam ajang balap Formula E dalam waktu dekat.

KPK juga diminta untuk serius menangani perkara itu. Mereka juga menilai ajang balap mobil listrik itu sangat dipaksakan untuk digelar di Jakarta. 

Read More

Pemkab Mojokerto Sterilisasi Pasar Hewan Antisipasi PMK

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur melakukan sterilisasi pasar hewan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar melakukan peninjauan proses sterilisasi pasar hewan yang ada di Desa Ngrame, Kecamatan Pungging, Rabu, 11 Mei.

"Kami berusaha untuk mengerem proses penularan ini sambil juga segera kami melakukan indentifikasi pemetaan dari semua kelompok ternak yang ada di Kabupaten Mojokerto, karena penyakit ini punya masa inkubasi sampai dua minggu," katanya.

Bupati mengatakan dalam mengantisipasi lonjakan penularan PMK pada hewan ternak sapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pertanian (Disperta) melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi penularan terhadap hewan ternak sapi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Terkait hasil temuan kasus PMK terhitung sejak tanggal 3 Mei 2022, pemerintah terus memantau perkembangan hewan sapi ternak yang terkena PMK selama masa inkubasi. 

Sebenarnya, selama masa inkubasi, sapi yang terjangkit PMK bisa sembuh dengan sendirinya.

"Kami akan lakukan tindakan cepat terhadap sapi-sapi yang tertular, supaya mempercepat proses penyembuhan. Jadi kalau yang terinfeksi, langsung mendapatkan penanganan, dengan disuntik obat, dan diberi vitamin, kondisinya akan lebih baik," katanya.

Bupati Mojokerto menjelaskan karena penyakit ini memiliki serotif mortalitas yang rendah sehingga kematian masih tergolong minim dibandingkan jumlah populasi sapi yang terinfeksi.

Berdasarkan data Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto per 10 Mei 2022, jumlah total kasus hewan terjangkit PMK mencapai 622 kasus dengan rincian 607 kasus pada sapi potong dan 15 kasus pada sapi perah.

Read More

Mensos Risma Serahkan Bantuan untuk Penderita Gangguan Saraf di Bekasi

KABARPROGRESIF.COM: (Bekasi) Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan bantuan kepada perempuan bernama Sisca, yang menderita gangguan saraf sejak berusia dua bulan di Jalan Nusa Indah, Perumahan Duta Kranji, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu (11/5/2022).

Dalam kunjungannya, Mensos Risma didampingi CEO KitaBisa.com, Alfatih Timur, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati.

Risma mengatakan bantuan yang diserahkan kepada perempuan 24 tahun itu sebesar Rp58 juta, yang berasal dari donatur Kitabisa.com yang bekerja sama dengan Kemensos.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya melalui KitaBisa untuk adik kita (Sisca)," kata Risma saat ditemui di lokasi, Rabu (11/5/2022).

1. Fransisca menderita gangguan saraf sejak usia dua bulan

Sisca yang memiliki nama lengkap Fransisca Priskila Junita ini sudah divonis Cerebral Palsy oleh dokter sejak berusia 2,5 bulan. Ibunda Sisca, Irene Margaretha, menjelaskan anaknya itu sempat koma selama tiga hari setelah tersedak susu.

"Sisca itu sejak umur 2,5 bulan itu divonis dokter menderita Cerebral Palsy. Itu awal mula terjadinya itu karena dia sempet koma tiga hari di rumah sakit akibat kesedak susu," kata perempuan 50 tahun itu kepada wartawan.

Irene yang hanya tinggal berdua dengan Sisca di sebuah rumah kontrakan, menjelaskan dirinya sempat kesulitan biaya terapi anaknya. Sebab, saat pandemik COVID-19, ia diberhentikan dari perusahaan tempat ia bekerja.

"Dari 2,5 bulan itu terus kita kasih terapi-terapi ya ya gitu, on off, on off, sampai dengan pandemik kemarin bener-bener off, karena kan saya juga kebetulan lagi apes kena off juga dari kantor, jadi kehilangan pekerjaan," katanya.

2. Irene bersyukur disambangi Mensos Risma

Irene mengaku bersyukur disambangi dan menerima bantuan dari Mensos Risma dan Kitabisa.com. Dia akan menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan terapi dan kehidupan sehari-hari.

"Mudah-mudahan Sisca bisa lebih baik lagi dengan dikasih terapi-terapi, dikasih pengobatan yang baik, mudah-mudahan kita bisa terus dapet fasilitas untuk berobat, untuk terapi dan sebagainya," jelasnya.

3. Sisca akan mendapatkan perhatian lebih dari Pemkot Bekasi

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati, berjanji akan memberikan perhatian lebih untuk kesehatan Sisca dan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

"Kota Bekasi juga memberikan perhatian, kami Insyaallah terkait dengan kesehatan, kami siap untuk memantau dan memfasilitasi penjaminannya, kemudian untuk BPJS itu kami akan dorong ke BPJS karena saat ini belum aktif di BPJS (Sisca)," katanya.

Read More

Berkas P21, Polres Polman Limpahkan Kasus Korupsi BSPS ke Kejaksaan

KABARPROGRESIF.COM: (Polewali Mandar) Setelah dilakukan penyelidikan selama dua tahun sejak 2020 lalu.

Kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana program bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2018 akhirnya dinyatakan lengkap atau P21.

Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Polman melimpahkan kasus korupsi penyelewengan dana BSPS tahun 2018 tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Selasa 10 Mei 2022.

Kapolres Polman AKBP Agung Budi Leksono mengungkapkan dalam kasus ini penyidik menetapkan dua tersangka inisial AAA (29) merupakan salah satu karyawan BTN Cabang Mamuju dan MJ (48) merupakan koordinator fasilitator BSPS.

Menurut AKBP Agung Budi Leksono kedua tersangka telah melakukan penyimpangan dana upah kerja atas penyelenggaraan program BSPS pada tiga lokasi yakni Kelurahan Petoosang dan Desa Mombi Kecamatan Alu serta Desa Samasundu Kecamatan Limboro.

“Hari ini penanganan kasus korupsi program BSPS tahun 2018 telah dirampungkan dan dinyatakan P21 sehingga kami limpahkan berkas pemeriksaan, barang bukti dan tersangka ke Kejari Polman untuk selanjutnya diproses ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor,” terang AKBP Agung Budi Leksono dalam konfrensi persnya di Mapolres Polman, Selasa 10 Mei.

Atas perbuatan kedua tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 298.800.000 melibatkan dua orang tersangka yakni koordinator fasilitator BSPS dan seorang karyawan bank BTN Mamuju.

“Hari ini kita akan menyerahkan barang bukti beserta tersangka karena perbuatannya melawan hukum. Sehingga kita lakukan upaya hukum dengan menjerat mereka selaku pelaku tindak pidana korupsi,” jelas Kapolres Polman.

AKBP Agung Budi Leksono mengungkapkan peran kedua tersanga yakni AA merupakan karyawan BTN Mamuju dengan inisiatif sendiri mencetak buku tabungan beserta ATM dan menyerahkan PINnya kepada tersangka MJ selaku fasilitator kegiatan. 

Sebanyak 180 buku tabungan dan ATM serta kode pin milik penerima program BSPS tersebut diserahkan ke MJ. 

Sebagai fasilitator BSPS, tersangka MJ kemudian mencairkan dana upah tukang masing masing sebanyak Rp 2,5 juta dari ATM milik penerima dengan tujuan memperkaya diri sendiri.

Sehingga dalam kasus ini pihaknya mengamankan barang bukti sebanyak 180 buku tabungan dan kartu ATM yang sebenarnya milik 180 kepala keluarga penerima bedah rumah program BSPS 2018 pada dua desa dan satu kelurahan tersebut. Sejumlah dokumen lainnya yang berkaitan program BSPS tahun 2018.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Subsider pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kedua tersangka diancam hukuman paling lama 20 tahun penjara,” tandasnya.

Terpisah Kasi Intel Kejari Polman, Iwan Max Namara saat dikonfimasi menagatakan setelah menerima pelimpahan perkara korupsi tersebut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Polman kemudian kedua tersangka AAA dan MJ langsung dilakukan penahanan di Lapas Kelas IIB Polewali selama 20 (dua puluh) hari kedepan. 

Penahanan ini dilakukan dengan alasan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Sebelumnya program BSPS tahun 2018 di Petoosang, Mombi dan Samasundu ini sempat bermasalah. Karena sejumlah warga penerima program tersebut tak menerima pembayaran upah tukang. 

Sejumlah tukang yang mengerjakan program bedah rumah BSPS ini menagih pemilik rumah padahal dalam kegiatan ini sudah ada alokasi upah tukang sebesar Rp2,5 juta dari total bantuan setiap unit rumah sebesar Rp 17 juta. 

Karena bermasalah, akhirnya Polres Polman melakukan penyelidikan dan menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. 

Read More

Dikunjungi Anggota Komisi 3 DPR RI, PN Sidoarjo Kembali Usulkan Gedung Baru

KABARPROGRESIF.COM: (Sidoarjo) Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo menerima kunjungan Bambang DH, anggota Komisi 3 DPR RI, Rabu (11/5/2022).

Kunjungan dalam rangkas reses itu di terima di ruangan Ketua PN Sidoarjo oleh Humas Affandi, Sekretaris Mokhamad Kodi dan Panitera Denry Purnama.

Dalam pertemuan tersebut, pejabat PN Sidoarjo yang menemui Bambang DH itu kembali menyampaikan usulan pembangunan gedung baru PN Sidoarjo.

“Kami kembali sampaikan terkait pembangunan gedung baru PN Sidoarjo,” kata Humas PN Sidoarjo Affandi.

Affandi mengaku, gedung PN Sidoarjo yang saat ini digunakan berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto dinilai kurang representatif terutama terkait ruang sidang.

“Tadi kami sampaikan ke beliau (Bambang DH) tentang kondisi gedung Pengadilan yang kami gunakan saat ini. Kami juga sampaikan jika kita punya lahan lebih luas yang siap jika dibangun untuk gedung baru,” ungkapnya.

Perlu diketahui, pengusulan untuk pembangunan gedung baru itu kembali disampaikan saat kunjungan dari anggota DPR RI Komisi 3.

Pengusulan kali ini bukan pertama kalinya. Bahkan, pengusulan ini sudah ketiga kalinya saat sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI berkunjung ke Kantor PN Sidoarjo.

Selain urusan gedung baru, PN Sidoarjo juga menyampaikan jika kondisi perkara juga stabil dengan jumlah sebanyak 31 hakim. 

Bukan hanya itu, ada beberapa perkara terkait Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang diselesaikan dengan restorative justice.

“Soal pelayanan bagi para pencari keadilan yang kita layani secara prima juga kami sampaikan. Jadi beberapa poin itu yang kami sampaikan saat beliau (Bambang DH) melakukan kunjungan di sini,” ungkapnya.

Bambang DH, anggota Komusi 3 DPR RI menampung yang disampaikan pejabat PN Sidoarjo tersebut. 

Selain itu, politisi PDI Perjuangan itu sempat berbincang langsung dengan pencari keadilan saat di ruang tunggu.

Read More

Cegah Penularan PMK, Pemprov Lampung Perketat Masuknya Hewan Ternak Antardaerah

KABARPROGRESIF.COM: (Lampung) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memperketat pengawasan masuknya ternak antar-daerah untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan peliharaan tersebut.

"Kami tidak melarang adanya lalu lintas perdagangan ternak dari Jawa ke Lampung. Tapi hanya memperketat pengawasannya saja," ujar Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi, di Bandarlampung, Rabu 11 Mei.

Ia mengatakan, pengetatan pengawasan masuknya hewan ternak ke Lampung dari berbagai daerah, dilakukan untuk mencegah persebaran penyakit mulut dan kuku kepada hewan ternak yang tengah menjangkit di beberapa daerah.

"Sepertinya berdasarkan laporan terakhir belum ada ternak kita yang terjangkit penyakit PMK, tapi akan terus diawasi dan terus koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ternak tetap sehat," ucapnya dikutip Antara.

Menurutnya, setiap ternak yang masuk dari berbagai daerah ke Lampung harus dengan sepengetahuan dinas terkait dan melakukan uji laboratorium. Bila ada yang masuk tanpa izin maka dianggap ternak ilegal.

"Dinas Peternakan sudah berkoordinasi dengan Balai Karantina yang ada di Lampung dan Banten. Agar lebih waspada terhadap masuknya ternak dari arah timur ke Lampung," tambahnya.

Dia menjelaskan, pola penanganan dan pengawasannya akan dilakukan seperti saat penyakit Jembrana pada ternak merebak.

"Saat penyakit Jembrana merebak kita lakukan isolasi kepada ternak yang berasal dari luar daerah, dan ke ternak yang sakit. Polanya masih sama yang digunakan untuk menangani hal ini," katanya.

Read More

Gubernur Khofifah Pantau Langsung Pengobatan Ternak Sapi di Desa Gunungsari Mojokerto

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, meninjau pengobatan sapi di Kelompok Ternak Lembu Makmur, Dusun Manyarsari, Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto. 

Giat pemantauan para kelompok ternak sapi atau lembu pada beberapa wilayah kini digalakkan.

Kedatangan Gubernur Khofifah di beberapa daerah guna memantau langsung pengobatan terhadap hewan ternak oleh para kelompok ternak sapi. 

Sebab, penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan kini mewabah pada beberapa daerah di Jatim.

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran PMK, gubernur dan Dinas Peternakan Jatim bersama pemerintah daerah setempat bergerak cepat melakukan pengobatan terhadap hewan ternak yang terjangkit PMK.

Gubernur Khofifah mengunjungi Kelompok Ternak Lembu Makmur yang sedang disemprot disinfektan. 

Ketua kelompok ternak sapi atau lembu Lembu Makmur yang diketuai oleh Janji ini telah mempunyai populasi sapi potong sebanyak 75 ekor.

Petugas kesehatan ternak dari Dinas Peternakan Jatim dibantu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Mojokerto telah melakukan penyemprotan disinfektan di kandang serta penyuntikkan obat antibiotik penurun panas pada puluhan hewan ternak.

Gubernur Khofifah didampingi Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, serta Forkopimda setempat, menyampaikan setelah mendapatkan informasi adanya kejadian yang masuk kategori kejadian luar biasa (KLB) dan terkonfirmasi positif PMK yang terjadi di Gresik, Lamongan, Sidoarjo dan Mojokerto.

Atas informasi itu, ia bergerak cepat melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti 4 bupati, seluruh tim dari dinas peternakan dan perindag baik provinsi maupun 4 kabupaten, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, para direktur lengkap, staf ahli, staf Kemenko Perekonomian dan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unair.

”Kita mendapatkan informasi cukup komprehensif terkait penanganan supaya penularan dari PMK bisa kita hindarkan lebih luas lagi. Jadi beberapa hal terkait dengan transmisi melalui airbone atau angin. Kalau melalui angin ke mana bertiup maka menular kepada ternak tidak kepada manusia," ujarnya.

"Selain itu, yang memungkinkan transmisi lagi adalah ketika hewan ternak ini bergerak, maka yang di dalam jangan keluar dan yang di luar jangan masuk ini mirip dengan pola penanganan Covid-19,” tuturnya menambahkan.

Gubernur Jatim menekankan perlunya tempat karantina atau isolasi dan memerintahkan agar menutup sementara pasar hewan di yang terjangkit PMK.

"Jadi kalau ini isolasinya berbasis kandang karantina karantina nya berbasis kandang yang ada di area yang terkonfirmasi positif melalui PCR Real Time, maka seluruh hewan ternak di situ tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk," paparnya.

"Supaya tidak ada transmisi dari PMK. InsyaAllah prosesnya kita lakukan sangat cepat kawan-kawan, juga melihat di sini tadi suntikannya tinggal vitamin, kalau masih ada proses awal, kita masih melihat penyuntikan dengan antibiotik dan analgesik," imbuhnya.

Dengan memberikan vitamin, diharapkan hewan ternak segera membaik. Kemudian, penyemprotan disinfektan tetap digiatkan pada sejumlah titik pasar hewan yang sedang ditutup.

Gubernur Khofifah turut berterima kasih atas kedatangan Konjen Australia yang akan membantu obat-obatan melalui Kementerian Pertanian. 

Dengan demikian, peternak bakal lebih tenang dengan sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim dalam rangka menghadapi Iduladha. 

Read More

Menko Polhukam Ingatkan KPU Hati-hati karena Rentan Digugat

KABARPROGRESIF.COM: (Jakarta) Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan komisioner dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar berhati-hati saat bertugas karena lembaga itu rentan digugat peserta pemilu.

"Saya katakan kepada (komisioner) KPU hati-hati, apa pun yang anda lakukan pasti ada yang menggugat. Saya katakan KPU harus firm (tegas, red.) dan bekerja dengan tanggung jawab," kata Mahfud usai menerima kunjungan ketua dan komisioner KPU, Rabu, 11 Mei.

Menko Polhukam juga menegaskan pemerintah siap mendukung seluruh kebutuhan KPU dalam menyelenggarakan pemilu, termasuk di antaranya yang terkait peraturan dan dana.

"Kalau perlu fasilitas-fasilitas administrasi termasuk aturan yang perlu dikeluarkan oleh pemerintah nanti kita fasilitasi. Keuangan dan sebagainya kan tentu harus lewat pemerintah, nanti kita perlancar semuanya itu," kata Mahfud sebagaimana disiarkan kanal YouTube Kemenko Polhukam.

Mahfud menyampaikan tahapan Pemilu 2024 mulai pada 14 Juni 2022.

"Dari pertemuan tadi ada beberapa hal yang dipastikan. Pertama, tahapan pemilu akan segera dimulai sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami sudah menghitung mundur mulainya 14 Juni (2022) nanti tahapan pemilu akan dimulai. Jadi, kalau sudah jalan itu sulit untuk ditarik lagi 14 Juni itu sebentar lagi, satu bulan lagi kira-kira akan dimulai," tutur Mahfud.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan pihaknya menemui Mahfud untuk berkonsultasi dan bersilaturahmi.

Menko Polhukam, menurut Ketua KPU, membawahi sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Kami silaturahim ke sejumlah menteri yang berkaitan dengan Pemilu yang di bawah koordinasi beliau (Menko Polhukam, red.) dalam rangka untuk memberikan dukungan kepada KPU khususnya kepada penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 supaya Pemilu bisa berjalan dengan tepat waktu, kemudian berjalan secara demokratis dan integritas," ujar Hasyim.

Ketua KPU dalam pertemuannya dengan Mahfud juga melaporkan persiapan dan sejumlah langkah antisipasi pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Read More

Pemkot Mojokerto Pastikan Hewan Ternak Aman Dikonsumsi

KABARPROGRESIF.COM: (Mojokerto) Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, memastikan jika hewan ternak di sana aman dan layak untuk dikonsumsi menyusul adanya kabupaten di Jatim yang terkena wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) pada hewan ternak.

"Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan di lapangan, data terakhir hingga tiga hari kemarin, menunjukkan hewan ternak di pasar hewan kita aman. Tidak ada hewan yang sakit atau menunjukkan gejala penyakit PMK ini," ujar Wali kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam keterangan pers di Mojokerto, Rabu (11/5/2022).

Ia mengatakan, mengingat persebaran virus penyakit ini bisa terjadi lewat udara (airborne) maka pemantauan terhadap lalu lintas sapi, kambing, kerbau, atau hewan ternak lain yang masuk ke Kota Mojokerto menjadi kunci. 

"Selain hewan ternak yang diperdagangkan di pasar hewan, pemeriksaan juga dilakukan di rumah potong hewan (RPH)," katanya.

Pihaknya juga memperketat pemeriksaan sapi-sapi yang masuk ke RPH karena sebelum dipotong harus ada pemeriksaan dengan detail oleh dokter hewan yang memang sudah ditugaskan di setiap RPH di Kota Mojokerto.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Mojokerto Happy Dwi Prasetiawan mengatakan, sebelum dipotong, ternak wajib untuk diperiksa dulu oleh dokter hewan. 

"Kalau sehat, boleh disembelih. Tapi, jika ada gejala, maka sapi akan di karantina dulu. Jangan sampai ada interaksi dengan sapi-sapi lainnya," ujarnya.

Ia juga menyebut pihaknya akan menambah jumlah dokter hewan yang diterjunkan di lapangan demi menjaga sapi atau hewan ternak lainnya di Kota Mojokerto tetap berstatus sehat. 

Meskipun sapi dengan penyakit ini boleh dikonsumsi, kecuali jeroan dan organ yang terinfeksi virus, pihaknya tetap berupaya untuk menjaga kualitas daging yang akan dikonsumsi masyarakat.

"Karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Terkait isu penutupan pasar hewan, Wali kota Ika Puspitasari menyatakan pihaknya tidak akan mengambil langkah tersebut. 

"Karena berdasarkan Surat Edaran dari provinsi, Kota Mojokerto tidak termasuk dalam daftar daerah yang diharuskan penutupan. Selain itu, karena memang faktanya sampai hari ini tidak ada temuan di wilayah kita. Jadi tidak perlu ada penutupan pasar hewan," ucapnya.

Read More

Suspek PMK di Mempawah, Disbunak Kalbar Minta Peternak Waspada

KABARPROGRESIF.COM: (Pontianak) Peternak dan pemerintah daerah diminta untuk mewaspadai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalbar M. Munsif mengatakan hal tersebut untuk mencegah kerugian ekonomi.

Dia mengungkapkan bahwa saat ini, berdasarkan laporan sementara pelaksanaan investigasi, ada kasus suspek PMK pada kambing di Kabupaten Mempawah.

“Untuk itu, perlu peran semua pihak untuk mewaspadainya," tuturnya di Pontianak, Rabu (11/5).

Menurut Munsif, kerugian ekonomi yang besar bisa timbul akibat menurunnya produksi sehingga menghambat dalam perdagangan hewan dan produknya.

Hewan yang rentan terkena PMK, di antaranya sapi, kerbau, kambing domba, rusa dan babi.

“Untuk gejala klinis pada hewan yakni lepuh di mulut, lidah, gusi, demam, leleran di hidung menggantung, luka pada kuku hewan dan bisa pincang,” sebutnya.

Selain itu, hewan tidak mau makan dan air liur berbusa.

Kasus suspek PMK di Mempawah, terjadi di Perintis Jaya Farm milik Romi yang berlokasi di Desa Sungai Nipah Kecamatan Jungkat.

Sebagai informasi, Perintis Jaya Farm merupakan usaha penyediaan kambing potong dan akikah yang sudah berjalan selama tiga tahun.

kronologis kejadiannya, kambing kacang umur lebih dari 1 tahun berjumlah 11 ekor didatangkan dari Sumenep dan tiba di Pontianak pada 25 April 2022.

Sebelum sampai ke lokasi pemilik, kambing mati di kapal 1 ekor dan telah dijual untuk dipotong 2 ekor. Kambing hanya tersisa 8 ekor.

8 ekor kambing yang datang dicampur dengan kambing yang sebelumnya berjumlah 1 ekor. Sebagia lagi dijual.

“1 Mei seluruh kambing 3 ekor yang tersisa menunjukkan pincang-pincang dan ada luka pada teracaknya,” papar Munsif.

Lalu, tim Kabupaten Mempawah melakukan investigasi pada 8 Mei 2022. 

Read More